Pedoman Bidang PAPK

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Tim Penyusun

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
Bidang Pembinaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Pembina
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Pengarah
Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Ketua Tim
Syafriadi, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Editor
Sigid Mulyadi
Andhita Vidya Putri
Kontributor
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Reviewer
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
Kanwil DJPb Provinsi Maluku
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

“Buku ini disusun berdasarkan“
peraturan yang masih berlaku.
Apabila terdapat perubahan
peraturan atau dicabutnya
peraturan atau adanya peraturan
baru, maka agar berpedoman
pada peraturan terbaru
tersebut.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia iii

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

iviv Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

"Sebuah pedoman ibarat penunjuk
arah, memastikan langkah
mencapai tujuan"

Kementerian Keuangan Republik Indonesia v

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sambutan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb)
dituntut untuk menjadi agen perubahan, katalisator, motor penggerak dan
pendorong dalam mewujudkan program, tujuan, sasaran serta visi dan misi
DJPb di daerah. Sementara itu, perubahan yang dinamis mendorong Kanwil
DJPb untuk terus menerus mereposisi diri, mengikuti perkembangan yang
terjadi. Pemanfaatan teknologi informasi, perkembangan tata kelola Aparatur
Sipil Negara dan sinergi antar unit eselon I Kementerian Keuangan, telah
membawa pengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb.
Penguatan dan penajaman peran Kanwil DJPb ini membutuhkan koordinasi
yang baik pada semua lini organisasi serta penyempurnaan perangkat peraturan
yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb.

Mengingat hal di atas dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
bagi pejabat dan atau pegawai yang baru ditempatkan atau promosi pada
Kanwil DJPb, maka diperlukan suatu “Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas
Kanwil DJPb”. Buku ini dapat menjadi panduan bagi para pejabat/pegawai
Kanwil DJPb dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai langkah
strategis pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia vii

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Saya memberikan apresiasi atas penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kanwil DJPb ini. Semoga buku ini tidak hanya bermanfaat bagi pegawai
Kanwil DJPb tetapi juga bisa menambah wawasan bagi seluruh pegawai DJPb.
Sehingga, diharapkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJPb akan semakin
meningkat dan akan bermuara pada pencapaian visi yaitu “Menjadi Pengelola
Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia”. Semoga Tuhan Yang
Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya dan mengiringi setiap langkah
kita.

Jakarta,
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Marwanto Harjowiryono

viviiii Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas
terbitnya Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan. Buku pedoman ini memberikan panduan bagi para
pejabat/pegawai yang baru dilantik maupun yang baru menempati suatu posisi
pada Kanwil DJPb dalam merumuskan berbagai langkah strategis pelaksanaan
tugas dan wewenangnya.

Dalam penyusunannya Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Kanwil DJPb
ini telah mengacu pada peraturan dan kebijakan yang berlaku. Materi yang
tercantum didalamnya juga telah disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Tak ada gading yang
tak retak, demikian pula dengan buku pedoman ini. Kami menerima segala
masukan yang membangun demi penyempurnaan buku pedoman ini ke depan.

Sejalan dengan semangat Perbendaharaan Go Green, khususnya untuk
mengurangi penggunaan kertas maka buku ini juga hadir dalam bentuk
electronic book (e-book). Diharapkan dengan bentuk e-book, para pembaca
sekalian dapat menyimpannya di gawai sehingga memudahkan untuk dibaca
setiap saat.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia ix

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Selamat menikmati buku ini. Diharapkan buku pedoman ini dapat
menjadi salah satu rujukan bagi seluruh pejabat/pegawai Ditjen Perbendaharaan
dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Jakarta
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
Haryana

xx Direktorat Jenderal Perbendaharaan

DAFTAR ISI

DISCLAIMER .......................................................................................iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN ........vii
KATA PENGANTAR ...........................................................................ix
DAFTAR ISI .......................................................................................xi

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................1
1. Latar Belakang ......................................................................1
2. Tujuan dan Manfaat .............................................................2
3. Ruang Lingkup .....................................................................3

BAB II TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PEMBINAAN
AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN .........................5
1. Tugas dan Fungsi ..................................................................5
2. Uraian Jabatan ......................................................................7
3. Daftar SOP Pelaksanaan Tugas .............................................12

BAB III PELAKSANAAN TUGAS SEKSI PEMBINAAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.......................15
1. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Akuntansi
Pemerintah ...........................................................................15
2. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan serta Pengiriman
Laporan Keuangan Tingkat UAPPAW ..................................21
3. Analisis / Telaah Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) ...........24
4. Pembinaan Akuntansi Pusat kepada KPPN selaku Unit Akuntansi
Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah .........28
5. Penilaian Kualitas Laporan Keuangan Kuasa Bendahara

Kementerian Keuangan Republik Indonesia xi

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Umum Negara (BUN)-Daerah .............................................32
6. Penyusunan Kertas Kerja Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat Tingkat Wilayah (LKPP – TW) ...................................35

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS SEKSI PEMBINAAN SISTEM
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH ................................41
1. Koordinasi dan Inventarisasi Data Keuangan Daerah ............41
2. Penyusunan/Pemuktahiran Matriks Analisis Umum dan
Analisis Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah .................................................................................44
3. Penyusunan Rencana Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah ..............................................46
4. Pelaksanaan Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah ..............................................................48
5. Tindak Lanjut Hasil Pembinaan/Penyelesaian Permasalahan .52
6. Penyusunan Kertas Kerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK – TW) .................54

BAB V PELAKSANAAN TUGAS SEKSI ANALISA STATISTIK DAN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN...............................59
1. Analisis atas LK-BUN Tingkat Kuasa BUN KPPN dan LK
UAKKBUN Kanwil .............................................................59
2. Monitoring Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Rekonsiliasi Pada
KPPN ..................................................................................65
3. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Keuangan Unit Akuntansi Kuasa BUN Daerah (LK UAK BUN
Daerah) KPPN ....................................................................71
4. Penyediaan Data untuk Penyusunan Kajian Fiskal Regional .75
5. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat
Wilayah (LKPK-TW) .........................................................77
6. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi
Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKKBUN) –

xxiiii Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Kanwil .................................................................................82
7. Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat

Wilayah (LSKP – TW) sesuai dengan Manual Statistik keuangan
Pemerintah (Government Finance Statistics) .........................86
8. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Exception Report (ER) dan
Invoice tidak terselesaikan pada KPPN ................................92
9. Analisis Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) ...94

BAB VI LAPORAN DAN APLIKASI ................................................99
1. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat ...........99
2. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ........103
3. Seksi Analisa, Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan...108

REFERENSI ........................................................................................117

Kementerian Keuangan Republik Indonesia xiii

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

xiv Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPn

BAB I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sebagai salah satu unit core business pada Kanwil DJPb, Bidang Pembinaan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) memiliki peranan penting dalam
mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan akuntabel.
Bidang PAPK mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis
sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan konsolidasi penyusunan Laporan
Keuangan tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), melaksanakan
penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah, melaksanakan penyusunan statistik keuangan sesuai dengan
Government Finance Statistics (GFS) , serta melaksanakan analisis atas laporan
keuangan. Untuk itu, seluruh elemen pada Bidang PAPK dituntut untuk
memahami seluruh jenis pekerjaan dan dapat bekerja dengan baik serta mampu
menciptakan terobosan dalam hubungannya dengan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, dalam rangka tour of duty dan sebagai upaya agar setiap
pegawai memiliki kompetensi yang cukup beragam, DJPb menerapkan
kebijakan mutasi pegawai antar unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi
yang berbeda. Agar estafet pelaksanan tugas pada satu bagian/bidang tetap
berjalan dengan baik dan mampu mempertahankan kinerja yang sudah bagus,
maka setiap pegawai yang baru menduduki jabatannya didorong agar cepat

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 1

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

beradaptasi dengan lingkungan tugas yang baru dan dapat segera menguasai
seluruh detil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sejatinya, setiap jabatan pada Kanwil DJPb telah memiliki tugas dan fungsi
serta uraian jabatan yang ditetapkan dalam peraturan dan keputusan Menteri
Keuangan. Selain itu, pada setiap jenis pekerjaan telah ditetapkan petunjuk
teknis atau petunjuk pelaksanaan serta SOP untuk menghasilkan suatu output
pekerjaan. Namun, selama ini ketentuan-ketentuan tersebut belum terkompilasi
dan terangkum secara spesifik pada satu bidang tugas sebagai sebuah pedoman
yang harus dipahami oleh pegawai. Pegawai yang ingin memahami lebih dalam
ruang lingkup pekerjaannya harus berusaha mandiri untuk mencari peraturan-
peraturan yang melandasi tugas yang diembannya.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk membantu para pegawai agar lebih
cepat beradaptasi dan memahami lingkup pekerjaannya, khususnya pada
pelaksanaan pekerjaan pada Bidang PAPK, maka disusunlah Buku Pedoman
Pelaksanaan Tugas Pada Bidang PAPK Kanwil DJPb. Diharapkan buku ini
dapat menjadi bekal dan panduan kerja bagi para pejabat atau pegawai yang
baru ditugaskan pada Bidang PAPK.

2. Tujuan & Manfaat

Buku Pedoman ini disusun dengan tujuan dan manfaat:
1. Memberikan pedoman bagi pejabat/pegawai pada Bidang PAPK,

khususnya yang baru dilantik maupun bagi pegawai yang baru
menempati posisi pada Bidang PAPK;
2. Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh pelaksanaan
tugas pada Bidang PAPK, termasuk ketentuan-ketentuan terkait,
sehingga memudahkan para pegawai dalam memahami dan
mengimplementasikan tugas dan fungsi di Bidang PAPK secara

22 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

professional;
3. Memberikan pedoman/panduan bagi pejabat/pegawai dalam

melakukan koordinasi dengan bidang/subbagian/seksi lainnya pada
Kanwil DJPb;
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan berbagai rencana aksi
dan tahapan kegiatan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis,
untuk mewujudkan dan meningkatkan koordinasi yang efektif dan
efisien kepada seluruh pemangku kepentingan;
5. Untuk meningkatkan kinerja para pegawai sehingga terwujud
pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil secara lebih efektif dan efisien;
6. Sebagai upaya pemetaan dan inventarisasi berbagai tugas dan peraturan
yang terkait pada Bidang PAPK dalam rangka revisi, penyempurnaan
dan harmonisasi peraturan selanjutnya.

3. Ruang Lingkup

Buku Pedoman ini memuat berbagai peraturan yang terkait pelaksanaan
tugas di Bidang PAPK, yang mencakup pelaksanaan tugas pembinaan sistem
akuntansi pemerintah pusat, pembinaan sistem akuntansi pemerintah daerah
dan kegiatan analisis statistik serta penyusunan laporan keuangan. Pada masing-
masing pelaksanaan tugas, dijabarkan tentang prosedur atau alur kegiatan,
termasuk di dalamnya dijelaskan mengenai kegiatan rutin, kegiatan pendukung,
poin penting yang perlu diperhatikan, laporan yang harus disusun serta aplikasi
yang digunakan dalam melaksanakan tugas tersebut.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 3

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

44 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPn

BAB II

Tugas dan Fungsi

1. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb, Bidang PAPK
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistem
akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan konsolidasi penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara
(BUN); melaksanakan penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan
Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP); melaksanakan
penyusunan statistik keuangan sesuai dengan Government Finance Statistics
(GFS); dan melaksanakan analisis atas laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang PAPK menyelenggarakan
fungsi:

a. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi
pemerintah pusat;

b. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan implementasi
standar akuntansi pemerintahan pada instansi pemerintah pusat;

c. Pelaksanaan koordinasi dan kompilasi data Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 5

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

dokumen pendukung lainnya;

d. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi
pemerintah daerah;

e. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan implementasi
standar akuntansi pemerintahan pada instansi pemerintah daerah;

f. Pelaksanaan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dalam
wilayah kerja Kantor Wilayah;

g. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN);

h. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Tingkat Wilayah (LKPK TW) sesuai dengan Pedoman Umum Sistem
Akuntansi Pemerintah (PUSAP);

i. Penyiapan bahan penyusunan laporan Gabungan Kuasa Bendahara Umum
Negara (BUN) tingkat Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara
Umum Negara tingkat Kantor Wilayah (UAKKBUN-Kanwil);

j. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah
sesuai dengan manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance
Statistics);

k. Penyiapan bahan penilaian kualitas Laporan Keuangan Kuasa Bendahara
Umum Negara (BUN) Daerah;

l. Penyiapan bahan pembinaan Akuntansi Pusat kepada KPPN (KPPN)
selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN)
Daerah;

m. Penyiapan bahan penyusunan kertas kerja konsolidasi Laporan Keuangan

66 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW);

n. Penyiapan bahan analisis laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

o. Penyiapan bahan analisis atas laporan keuangan;

p. Pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury
Management Representative); dan

q. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Pembina
Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management Representative).

2. Uraian Jabatan

Uraian Jabatan pejabat struktural pada Bidang Pembinaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Kantor Wilayah DJPb sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian Jabatan Bagi Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan DJPb adalah sebagai berikut :

a. Uraian Tugas dan Kegiatan Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis dan/atau
penyuluhan implementasi standar akuntansi pada instansi pemerintah
pusat;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis
sistem akuntansi kepada UAPPA-W;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis dan/atau
penyuluhan SiAP dalam rangka implementasi standar akuntansi
pemerintahan pada instansi pusat;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis dan/atau
penyuluhan SAI dalam rangka implementasi standar akuntansi
pemerintahan pada instansi pusat;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 7

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan akuntansi pusat kepada
KPPN (KPPN) selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum
Negara (UAKBUN) Daerah;

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan analisis atas LK-BUN Tingkat
Kuasa BUN KPPN dan LK UAKKBUN Kanwil;

7. Mengkoordinasikan monitoring pelaksanaan dan tindak lanjut
rekonsiliasi pada KPPN;

8. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kualitas Laporan
Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Daerah;

9. Mengkoordinasikan pelaksanaan analisis hasil telaah laporan
keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Tingkat Wilayah (UAPPA-W);

10. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi LK Tingkat
Kuasa BUN Daerah;

11. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan tingkat Unit
Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat
Kantor Wilayah (UAKKBUN-Kanwil);

12. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengiriman
LK-BUN Tingkat Kuasa BUN KPPN dalam wilayah kerja kanwil;

13. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan
dan pengiriman LK Tingkat UAPPA-W dalam wilayah kerja kanwil;

14. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyediaan data untuk penyusunan
kajian fiskal regional;

15. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis
sistem akuntansi pemerintah daerah;

16. Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis dan/atau
penyuluhan implementasi standar akuntasi pemerintahan pada
instansi pemerintah daerah;

88 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

17. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan implementasi SAPD
pada pemerintah daerah;

18. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pembinaan akuntansi
dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;

19. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan
Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)
Daerah (LK-UAKBUN Daerah);

20. Mengkoordinasikan penyusunan kertas kerja konsolidasi Laporan
Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA) dalam wilayah kerja Kantor Wilayah;

21. Mengkoordinasikan penyusunan kertas kerja konsolidasi Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW);

22. Mengkoordinasikan pelaksanaan kompilasi informasi keuangan
daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan dokumen pendukung
lainnya;

23. Mengkoordinasikan penyusunan kertas kerja LKPD Konsolidasian
Tingkat Wilayah;

24. Mengkoordinasikan penyusunan LKPK Tingkat Wilayah sesuai
PUSAP;

25. Mengkoordinasikan pelaksanaan mapping bagan akun standar sesuai
PUSAP ke bagan akun standar statistik keuangan pemerintah;

26. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Statistik Keuangan
Pemerintah sesuai dengan Manual Statistik Keuangan Pemerintah
(Government Finance Statistics);

27. Mengkoordinasikan pelaksanaan analisis laporan keuangan Badan
Layanan Umum (BLU);

28. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 9

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Perbendaharaan (Treasury Management Representative).

b. Uraian Tugas dan Kegiatan Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat
1. Melakukan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan implementasi
standar akuntansi pemerintahan pada instansi pemerintah pusat;
2. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi
kepada UAPPA-W;
3. Melakukan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan SiAP dalam
rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi
pusat;
4. Melakukan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan SAI dalam rangka
implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi pusat;
5. Melakukan pembinaan akuntansi pusat kepada KPPN (KPPN)
selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN)
Daerah;
6. Melakukan penilaian kualitas Laporan Keuangan Kuasa Bendahara
Umum Negara (BUN) Daerah;
7. Melakukan analisis hasil telaah laporan keuangan tingkat UAPPA-W;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan dan pengiriman LK
Tingkat UAPPA-W dalam wilayah kerja Kanwil;
9. Melakukan penyusunan kertas kerja konsolidasi Laporan Keuangan
Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dalam
wilayah kerja Kanwil;
10. Melakukan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan
(Treasury Management Representative).

c. Uraian Tugas dan Kegiatan Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah
1. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi

1100 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

pemerintah daerah.
2. Melakukan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan implementasi

standar akuntansi pemerintahan pada instansi pemerintah daerah.
3. Melakukan pemantauan implementasi SAPD pada Pemerintah

Daerah.
4. Melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan akuntansi dan

pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5. Melakukan kompilasi informasi keuangan daerah berupa Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dan dokumen pendukung lainnya.
6. Melakukan penyusunan kertas kerja LKPD Konsolidasian Tingkat
Wilayah.

d. Uraian Tugas dan Kegiatan Kepala Seksi Analisa, Statistik dan Penyusunan
Laporan Keuangan
1. Melakukan analisis atas LK-BUN Tingkat Kuasa BUN KPPN dan
LK UAKKBUN Kanwil.
2. Melakukan monitoring pelaksanaan dan tindak lanjut rekonsiliasi
pada KPPN.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi LK Tingkat Kuasa BUN Daerah.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengiriman LK-BUN Tingkat
Kuasa BUN KPPN dalam wilayah kerja Kanwil.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Daerah (LK
UAKBUN-Daerah).
6. Melakukan penyusunan laporan keuangan Tingkat Unit Akuntansi
Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Kantor
Wilayah (UAKKBUN-Kanwil).
7. Melakukan penyediaan data untuk penyusunan kajian fiskal regional.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 11

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

8. Melakukan penyusunan LKPK Tingkat Wilayah sesuai PUSAP.
9. Melakukan mapping bagan akun standar sesuai PUSAP ke bagan

akun standar statistik keuangan pemerintah.
10. Melakukan penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah

sesuai dengan Manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government
Finance Statistics).

3. Daftar SOP Pelaksanaan Tugas

Standard Operating Procedure (SOP) pada Bidang Pembinaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Kantor Wilayah DJPb adalah sebagai berikut :

No. Uraian
a Bimbingan teknis/penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
(SAPD) dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) pada Instansi Daerah
b Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi pengiriman dan
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Dearah (LKPD) dalam
wilayah kerja Kanwil.
c Pelaksanaan Pengumpulan Data dan Konsolidasi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)
d Penyusunan Laporan Semesteran hasil pembinaan dan bimbingan
teknis sistem akuntansi instansi kepada Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran tingkat Wilayah (UAPPA-W)
e Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Teknis
Treasury Management Representatives (TMR)

1122 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

f Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi penerimaan
Laporan Keuangan Pemerintah Lembaga (LKKL) Tingkat Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)
dalam wilayah kerja Kanwil DJPb

g Penyusunan Laporan Penelaahan Kewajaran Laporan Keuangan
Tingkat UAPPA-W dikaitkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah

h Pembinaan/BimbinganTeknis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) kepada
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/
Unit Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)

i Pembinaan Sistem Akuntansi Pusat di Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN)

j Penerbitan Surat Rekomendasi ke KPPN untuk Menerbitkan Surat
Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S)

k Penerbitan Surat Rekomendasi ke KPPN untuk Menerbitkan Surat
Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S)

l Pelaksanaan Telaah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
Tingkat Unit Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)

m Penilaian Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara
(BUN) Tingkat KPPN

n Penyelesaian Permasalahan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat

o Pelaksanaan Analisa atas Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi
Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah (LK UAKBUN Daerah) di
Wilayah Kerja Kanwil DJPb

p Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
(LKPP-TW)

q Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
(LKPD-K)

r Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat
Wilayah (LKPK-TW)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 13

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

s Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah berdasarkan
Government Finance Statistic Manual

t Konsolidasi Laporan Keuangan Unit Akuntansi Koordinator Kuasa
Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (UAKKBUN-KANWIL)

u Analisa Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (LK BUN)
v Penerbitan User dan Password Akses e-Rekon&LK Internal Kantor

Wilayah DJPb.
w Penerbitan User dan Password Akses e-Rekon&LK bagi Pengelola

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah.
x Reset Password Akses e-Rekon&LK Internal Kantor Wilayah DJPb.
y Reset Password Akses e-Rekon dan LK Pengelola Laporan Keuangan
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah.
z Monitoring Rekonsiliasi e-Rekon&LK Bulanan Tingkat Kantor
Wilayah DJPb.
aa Monitoring Rekonsiliasi e-Rekon&LK Triwulanan Tingkat Kantor
Wilayah DJPb.

1144 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPn

BAB III
Pelaksanaan Tugas Seksi
Pembinaan Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat

1. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Akuntansi Pemerintah

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang
Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan LK Lingkup BUN dan
Kementerian Lembaga;
3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-60/PB/2013 tentang Pedoman Bimbingan Pelaksanaan
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pada Kementerian
Negara/Lembaga.

b. Uraian Kegiatan
1) Pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah
kepada UAKPA/UAPPAW;
2) Bimbingan teknis dan/atau penyuluhan dalam rangka implementasi
standar akuntansi pemerintah pada instansi pusat;
3) Bimbingan teknis dan/atau penyuluhan SiAP dalam rangka

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 15

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi pusat;
4) Bimbingan teknis dan/atau penyuluhan SAI dalam rangka

implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi pusat.

c. Tujuan
1) Pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah
kepada UAKPA/UAPPAW yaitu melakukan pembinaan secara
konseptual kepada Satuan Kerja yang berfungsi sebagai UAKPA
maupun sebagai UAPPAW untuk dapat lebih memahami Sistem
Akuntansi Pemerintah dalam proses penyusunan Laporan
Keuangan;
2) Bimbingan teknis dan/atau penyuluhan dalam rangka
implementasi standar akuntansi pemerintah pada instansi pusat
yaitu melakukan pembinaan kepada Satuan Kerja yang berfungsi
sebagai UAKPA maupun sebagai UAPPAW untuk dapat lebih
memahami Standar Akuntansi Pemerintah secara konseptual serta
mengimplementasikannya dalam proses penyusunan Laporan
Keuangan;
3) Bimbingan teknis dan/atau penyuluhan SiAP kepada Satuan Kerja
yang berfungsi sebagai UAKPA maupun sebagai UAPPAW untuk
dapat lebih memahami Sistem Akuntansi Pemerintah dan dapat
mengimplementasikannya dalam proses penyusunan Laporan
Keuangan terutama penggunaan fasilitas Aplikasi E-Rekon.
4) Bimbingan teknis dan/atau penyuluhan SAI kepada Satuan Kerja
yang berfungsi sebagai UAKPA maupun sebagai UAPPAW untuk
dapat lebih memahami Sistem Akuntansi Instansi dan dapat
mengimplementasikan pengetahuan ini dalam proses penyusunan
Laporan Keuangan terutama penggunaan fasilitas-fasilitas aplikasi

1166 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah seperti
Aplikasi SAIBA, Aplikasi Persediaan, Aplikasi SIMAK BMN dan
Aplikasi e-Rekon&LK.

d. Prosedur / Alur Kegiatan
1) Mengidentifikasi permasalahan akuntansi dan pelaporan keuangan
Satker (UAKPA/UAPPA-W).
2) Menentukan tema dan permasalahan untuk pembinaan dan
bimtek/sosialisasi.
3) Menghitung jumlah peserta UAKPA dan UAPPA-W yang akan
diundang.
4) Menyusun jadwal dan alokasi biaya untuk pelaksanaan kegiatan
pembinaan dan bimtek/sosialisasi.
5) Membuat nota pertimbangan penyelenggaraan kegiatan
pembinaan bimtek/sosialisasi.
6) Membuat konsep/net surat penyelenggaraan kegiatan pembinaan
untuk ditetapkan Kepala Kanwil.
7) Menyusun materi kegiatan pembinaan dan bimtek/sosialisasi.
8) Melaksanaan kegiatan Pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi
kepada UAKPA dan UAPPA-W sesuai jadwal.
9) Membuat laporan hasil penyelenggaran kegiatan pembinaan dan
bimtek/sosialisasi.
10) Mengirimkan laporan hasil kegiatan ke Direktorat APK.

e. Kegiatan rutin
1) Menanggapi/menjawab konfirmasi ataupun pertanyaan dari
satker UAKPA/UAPPA-W melalui sarana email, WA group, SMS

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 17

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

maupun telepon.
2) Mengidentifikasi permasalahan akuntansi dan pelaporan keuangan

yang dihadapi satker UAKPA/UAPPAW.
3) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan pada layanan klinik

akuntansi.
4) Membina dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber

daya manusia pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan secara
berkesinambungan pada satker UAPPAW.
5) Memberikan masukan atas permasalahan atau kendala yang
dihadapi oleh satker UAKPA/UAPPA-W dalam penerapan
akuntansi pemerintah pusat.
6) Meneruskan informasi, ketentuan dan berbagai peraturan terkini
dari Kementerian Keuangan terkait akuntansi pemerintah pusat
kepada satker UAKPA/UAPPAW.

f. Kegiatan Pendukung
1) Melakukan koordinasi yang baik dan sinergis dengan satker
UAKPA/UAPPA-W terkait akuntansi pemerintah pusat.
2) Aktif mencari dan mempelajari peraturan-peraturan yang terkait
dengan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi kepada
UAKPA dan UAPPA-W.
3) Memetakan kemampuan/kapasitas pengelola akuntansi pada
masing-masing UAPPA-W.
4) Mempelajari berbagai referensi terkait akuntansi dan pelaporan
keuangan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.
5) Menyusun kebutuhan pelatihan/bimtek/sosialisasi untuk masing-
masing UAPPAW.

1188 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

6) Survei atau mengedarkan kuesioner untuk memastikan
satker UAKPA/UAPPAW telah menerima, memahami dan
mengimplementasikan peraturan-peraturan terkait akuntansi
pemerintah pusat.

g. Poin Penting

1) Hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik, harmonis dan
sinergis antara Kantor Wilayah DJPb dengan satker UAKPA/
UAPPAW memungkinkan Kantor Wilayah DJPb dapat
mengetahui secara cepat, tepat dan akurat semua hambatan/
kendala, permasalahan, maupun pencapaian target/prestasi satker
UAKPA/UAPPAW.

2) Salah satu kunci kerjasama dan koordinasi yang baik adalah
komunikasi aktif dua arah.

3) Bimtek/sosialisasi/rakor/penyuluhan/pembinaan dan kegiatan
sejenisnya selalu dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan
bagian/bidang lain yang terkait.

4) Rapat internal untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan
berjalan lancar.

5) Memahami profil pengelola akuntansi pada UAPPA-W.

h. Jenis Laporan

Nama Laporan Periode Batas Tujuan
Pelaporan Waktu Pengiriman

Laporan

Laporan Hasil Pembinaan 2 kali/ 1 bulan setelah Direktorat APK
dan Bimtek Akuntansi tahun
Pemerintahan semester (softcopy)

berakhir

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 19

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

i. Aplikasi
1) e-Rekon&LK pada website http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.
go.id
2) OM SPAN
3) SAKTI
4) SAIBA
5) SIMAK BMN
6) PERSEDIAAN

j. Lain-lain
Jenis pelaksanaan kegiatan berupa:
1) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, penyuluhan, pelatihan,
bimbingan teknis, asistensi ataupun sosialisasi terkait akuntansi
pemerintah pusat pada satker UAKPA/UAPPA-W sesuai rencana
kerja tahunan dan atau IKU.
2) Menjadi narasumber dalam kegiatan bimtek, sosialisasi atau
FGD yang diselenggarakan oleh satker UAKPA/UAPPA-W
terkait sistem akuntansi pemerintah pusat berdasarkan undangan/
permintaan dan penugasan dari Kepala Kantor Wilayah DJPb.
3) Mengisi materi terkait sistem akuntansi pemerintah pusat dalam
kegiatan internal Kanwil DJPb (seluruh bidang, termasuk KPPN)
berupa sosialisasi, bimtek, FGD, seminar, dan diseminasi.

2200 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan serta Pengiriman Laporan
Keuangan Tingkat UAPPAW

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang
Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan
Lingkup BUN dan Kementerian Negara/Lembaga;
3) Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tentang
Penyampaian Laporan Keuangan BUN dan Kementerian Negara/
Lembaga.

b. Uraian Kegiatan

Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pengiriman Laporan
Keuangan Tingkat UAPPAW yang dikirimkan oleh UAPPAW dalam
Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJPb.

c. Tujuan

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan serta Pengiriman
Laporan Keuangan Tingkat UAPPAW adalah dapat tersusunnya
Laporan Keuangan Tingkat UAPPAW sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 21

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

d. Prosedur / Alur Kegiatan
1) Mencatat/membuat rekapitulasi tanggal penerimaan laporan
keuangan tingkat UAPPAW.
2) Mencatat satker UAPPAW yang belum menyusun dan mengirimkan
LK tingkat UAPPAW sesuai ketentuan yang berlaku.
3) Mengingatkan seluruh UAPPA-W agar menyusun dan
mengirimkan LK tingkat UAPPA-W secara tepat waktu dan
memberitahukan adanya konsekuensi sanksi jika tidak/terlambat
menyampaikan LK tersebut.
4) Menerbitkan surat kepada KPPN yang berisi usulan untuk
pengenaan sanksi administratif bagi satker UAPPAW yang
terlambat atau lalai dalam menyusun dan atau menyampaikan LK
dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.
5) Mendorong dan mengingatkan satker UAPPAW agar selalu
mempedomani ketentuan yang berlaku terkait penyusunan dan
penyampaian LK.
6) Melakukan evaluasi proses penyusunan sampai dengan
penyampaian LK tingkat UAPPAW dengan membuat daftar dan
catatan khusus satker UAPPAW yang terlambat, mengalami
kesulitan dalam menyusun, dan mengirimkan LK.
7) Membuat rekomendasi untuk perbaikan proses penyusunan dan
penyampaian LK tingkat UAPPAW periode selanjutnya

e. Kegiatan rutin
1) Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan satker
UAPPAW dalam rangka penyusunan dan pengiriman LK tingkat
UAPPAW agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.
2) Melakukan korespondensi dengan satker UAPPAW dalam

222 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

rangka penyusunan laporan keuangan, penyampaian LK tingkat
UAPPA-W dan koreksi LK tingkat UAPPA-W.

3) Mengkomunikasikan rekomendasi atas hasil monitoring dan
evaluasi dengan UAPPAW untuk perbaikan proses penyusunan
LK pada periode selanjutnya.

f. Kegiatan Pendukung
1) Menjalin koordinasi dengan satker UAPPAW melalui media
sosial, atau media elektronik lainnya.
2) Berkomunikasi langsung dengan satker UAPPAW pada forum-
forum resmi di dalam maupun di luar kantor.
3) Memantau dan memastikan penyelesaian pelaksanaan
penyusunan, koreksi maupun pengiriman LK tingkat UAPPA-W.

g. Laporan

Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Penyusunan serta Pengiriman
Laporan Keuangan Tingkat UAPPAW untuk keperluan internal
Bidang PAPK.

h. Poin Penting

Adanya hubungan kerjasama dan koordinasi yang terjalin baik dan
harmonis antara Kantor Wilayah DJPb dengan satker UAPPAW
sehingga Kantor Wilayah DJPb dapat mengetahui secara cepat dan
akurat semua permasalahan, kendala maupun setiap pencapaian target/
prestasi yang terjadi pada satker UAPPAW, khususnya terkait proses
penyusunan dan pengiriman LKKL tingkat UAPPA-W dalam wilayah
kerja Kanwil.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 23

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

3. Analisis / Telaah Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)

a. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015
tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga.

b. Uraian Kegiatan
Melakukan verifikasi dan penelusuran data laporan keuangan baik
angka maupun informasi melalui media/kertas kerja telaah.

c. Tujuan
Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyakini keandalan data laporan
keuangan yang disusun sebelum disampaikan ke unit akuntansi
diatasnya.

d. Prosedur/alur kegiatan
1) Menerima Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W;
2) Meneliti kelengkapan dokumen Laporan Keuangan Tingkat
UAPPA-W;
3) Melakukan telaah laporan keuangan Tingkat UAPPA-W
semesteran dan tahunan sesuai Kerta Kerja Telaah LK Tingkat
UAPPA-W;
4) Melakukan analisis untuk memastikan validitas laporan keuangan,
antara lain:

2244 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

a) Analisis kesesuaian persamaan dasar akuntansi
b) Analisis kesesuaian dengan e-Rekon&LK
c) Analisis Neraca Percobaan Akrual
d) Analisis Laporan Operasional (LO)
e) Analisi Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
f ) Analisis Neraca
g) Telaah antar Laporan Keuangan
h) Telaah Kesesuaan dengan Laoran BMN (L-BMN)
i) Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
j) Analisis Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
5) Melakukan penilaian atas hasil analisis LK UAPPA-W;
6) Menyusun dan menerbitkan laporan hasil analisis untuk
dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJPb dan sebagai
bahan pembinaan;
7) Menginformasikan hasil analisis laporan keuangan kepada satker
UAPPAW sebagai bahan koreksi dan perbaikan untuk laporan
periode selanjutnya.

e. Kegiatan Rutin
1) Memantau daftar data transaksi bermasalah atau transaksi dalam
konfirmasi (TDK) pada Aplikasi E Rekon.
2) Melakukan komunikasi/koordinasi dengan satker UAKPA/
UAPPAW terkait data transaksi bermasalah atau TDK.
3) Memberikan masukan atau saran solusi atas permasalahan atau
kendala yang dihadapi oleh satker UAPPAW dalam penyusunan
laporan keuangan.
4) Melakukan analisis atau telaah laporan keuangan setiap periode

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 25

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

sesuai ketentuan yang berlaku.
5) Memantau langkah/solusi yang diambil oleh satker UAKPA/

UAPPA-W atas permasalahan yang dihadapi periode bersangkutan
dalam proses penyusunan laporan keuangan.
6) Melayani pertanyaan/konsultasi dari UAPPA-W sehubungan
dengan analisis LK.

f. Kegiatan Pendukung
1) Aktif berkomunikasi/berkoordinasi dengan UAKPA/UAPPA-W
untuk mendorong percepatan penyelesaian permasalahan yang
ditemukan dalam hasil analisis.
2) Menjalin komunikasi dengan satker UAKPA/UAPPAW melalui
sosial media atau media elektronik lainnya.
3) Berkomunikasi langsung dengan satker UAPPAW pada forum-
forum resmi di dalam maupun di luar kantor.
4) Penyiapan bahan dan materi terkait peraturan dan ketentuan
relevan untuk penyusunan dan analisa laporan keuangan yang
dilaksanakan oleh satker UAPPAW.
5) Melaksanakan FGD atau IHT dalam rangka menyamakan persepsi
antar pegawai atas berbagai peraturan dan ketentuan terkini dalam
pelaksanaan analisa telaah laporan keuangan.
6) Membaca peraturan-peraturan yang terkait dengan Analisis hasil
telaah Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).
7) Mempelajari dan mengembangkan teknis analisis.

2266 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

g. Poin Penting
1) Memahami teknis analisis LK dari tingkat satker UAKPA hingga
K/L.
2) Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan satker/UAPPA-W
dan KPPN.
3) Lakukan monitoring TDK pada aplikasi e-Rekon&LK secara
berkala untuk pendapatan, belanja dan akun-akun.
4) Memantau dan mengkomunikasikan data transaksi bermasalah
(TDK).

h. Jenis Laporan Periode Tujuan
Pelaporan Laporan
Nama Laporan Untuk internal
2 kali/ tahun
Hasil Analisis/Telaah Laporan
Keuangan Tingkat Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah (UAPPA-W)

i. Aplikasi
1) e-Rekon&LK
2) SAIBA
3) SIMAK BMN
4) PERSEDIAAN
5) SAKTI

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 27

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

4. Pembinaan Akuntansi Pusat kepada KPPN selaku Unit Akuntansi
Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah.

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 215/PMK.05/2016;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang
Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian LK BUN;
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang
Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan
Lingkup BUN dan K/L;
4) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56/PB/2017
tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan UAKPA BUN
KPPN dan UAPK-K BUN Kanwil.

b. Uraian Kegiatan

Melakukan penilaian kinerja KPPN dalam proses penyusunan Laporan
Keuangan BUN serta memberikan pembinaan kepada KPPN baik
secara konseptual maupun secara implementatif untuk dapat lebih
memahami Sistem Akuntansi Pemerintah dalam proses penyusunan
Laporan Keuangan BUN.

c. Tujuan

Tujuan Pembinaan Akuntansi Pusat kepada KPPN selaku UAKBUN
Daerah yaitu untuk meningkatkan serta mempertahankan kualitas
Laporan Keuangan BUN KPPN.

2288 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

d. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Merencanakan pelaksanaan dan alokasi pembiayaan kegiatan
pembinaan dan bimtek/sosialisasi.
2) Menyusun materi pembinaan, menentukan waktu pelaksanaan ke
KPPN.

3) Membuat nota pertimbangan penyelenggaraan kegiatan
pembinaan bimtek/sosialisasi dan diteruskan kepada Kepala
Bidang PAPK.

4) Membuat konsep surat penyelenggaraan kegiatan pembinaan
diteruskan ke Kepala Kanwil melalui Kepala Bidang PAPK.

5) Membuat surat pemberitahuan ke KPPN tentang rencana
kegiatan.

6) Melaksanaan kegiatan pembinaan ke KPPN

7) Membuat laporan hasil penyelenggaran kegiatan pembinaan.

8) Mengirimkan laporan hasil kegiatan pembinaan.

Jenis kegiatan yang dilakukan, yaitu:
a) Melaksanakan kegiatan pendampingan dan pembinaan

akuntansi pusat kepada KPPN selaku UAKBUN Daerah
dalam wilayah kerja Kanwil DJPb sesuai rencana kerja
tahunan dan atau IKU.
b) Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada masing-
masing KPPN sebagai dasar pelaksanaan pembinaan kepada
KPPN.
c) Memberikan masukan, tanggapan dan saran solusi atas
berbagai kendala dan hambatan pada KPPN dalam
penyusunan laporan keuangan BUN.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 29

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

e. Kegiatan Rutin
1) Memantau rekonsiliasi dan TDK pada e-Rekon&LK.
2) Memantau menu daftar (hasil validasi) pada e-Rekon&LK.
3) Memantau data retur, hibah, UP/TUP, pagu, dan data lainnya
pada OM SPAN.
4) Melakukan koordinasi dengan KPPN dalam rangka implementasi
akuntansi pusat oleh KPPN selaku Unit Akuntansi Kuasa
Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah.
5) Melakukan dialog, konsultasi dan korespondensi dengan KPPN
dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat kuasa BUN
Daerah.

f. Kegiatan Pendukung
1) Memetakan kualitas pelaksanaan dan pengelola akuntansi pada
masing-masing KPPN.
2) Menyusun kebutuhan pelatihan untuk masing-masing KPPN.
3) Membaca dan mempelajari peraturan-peraturan yang terkait
dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.
4) Membaca dan mempelajari pedoman pembinaan.
5) Membaca hasil pembinaan tahun/periode sebelumnya.
6) Berkoordinasi dengan Bagian/Bidang terkait (rapat internal
Kanwil DJPb) sebelum pelaksanaan kegiatan.
7) Berkoordinasi dengan KPPN.
8) Menyiapkan bahan dan materi terkait peraturan dan ketentuan
relevan dalam rangka pembinaan.
9) Melaksanakan FGD atau In house training (IHT) oleh Tim Pembina
dalam rangka persiapan dan pasca pelaksanaan pembinaan.

3300 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

g. Poin Penting
1) Setiap kegiatan akan dilaksanakan berkoordinasi dengan bagian/
bidang lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
2) Rapat internal untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan
berjalan lancar dan semua yang terlibat agar memahami tugas dan
fungsinya.
3) Memiliki peta kualitas pelaksanaan dan pengelola akuntansi pada
KPPN.
4) Hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dan harmonis
antara Kantor Wilayah DJPb dengan KPPN.

h. Jenis Laporan

Nama Laporan Periode Batas Waktu Keterangan
Pelaporan
Laporan Hasil Pada Disampaikan ke
Pembinaan Semesteran berakhirnya Bidang SKKI
Akuntansi Pusat semester sebagai masukan
kepada KPPN penyusunan Laporan
Hasil Pembinaan
dan Supervisi
(LHPS)

i. Aplikasi
1) e-Rekon&LK
2) SPAN
3) OM SPAN

j. Lain-Lain
Bidang PAPK Kanwil menguji dokumen-dokumen KPPN sebagai

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 31

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

berikut:
1) Laporan Keuangan BUN tingkat KPPN periode bulanan,

semesteran dan tahunan.
2) SP2S dan SP3S.
3) BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) internal dan eksternal.
4) Dokumen Penunjang lainnya yang diperlukan dalam proses

pembinaan.

5. Penilaian Kualitas Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara
(BUN)-Daerah

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 215/PMK.05/2016;
2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56/
PB/2016 tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan Kuasa
Bendahara Umum Negara Tingkat KPPN dan Unit Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Bendahara Umum
Negara Tingkat Kantor Wilayah;
3) Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb hal
Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LK UAKBUN-D;
4) Surat Direktur APK hal Kriteria Penilaian LK UAKBUN D KPPN
oleh Kanwil DJPb.

3322 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

b. Uraian Kegiatan

Melakukan evaluasi terhadap data laporan keuangan baik angka
maupun informasi melalui media/kertas kerja penilaian.

c. Tujuan

Untuk menyakini keandalan data laporan keuangan, menilai kinerja
KPPN dalam menyusun Laporan Keuangan dan sebagai data input
IKU Nilai Laporan Keuangan UAKBUN-D (Daerah) KPPN Lingkup
Kanwil.

d. Prosedur / Alur Kegiatan
1) Melakukan telaah/analisis laporan keuangan KPPN.
2) Melakukan penilaian untuk memastikan kualitas Laporan
Keuangan UAKBUN-D KPPN, diukur berdasarkan unsur-unsur:
a) Ketepatan waktu
b) Akurasi data
c) Kelengkapan dokumen
d) Tingkat rekonsiliasi
e) Lampiran tambahan
3) Pelaksanaan FGD hasil penilaian.
4) Membuat laporan penilaian.
5) Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJPb
sebagai penetapan hasil analisis laporan keuangan tingkat kuasa
BUN Daerah.
6) Mengirimkan surat keputusan tersebut kepada KPPN sebagai
bahan koreksi dan perbaikan untuk laporan selanjutnya.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 33

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

e. Kegiatan Rutin
1) Membaca peraturan-peraturan yang terkait dengan unsur-unsur
penilaian kualitas Laporan Keuangan Kuasa BUN.
2) Mempelajari dan mengembangkan teknis penilaian LK Kuasa
BUN.
3) Melakukan koordinasi dengan KPPN dalam rangka penyusunan
dan penyampaian Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum
Negara (BUN) Daerah.
4) Memberikan masukan atas permasalahan atau kendala yang
dihadapi oleh KPPN dalam penyusunan laporan keuangan tingkat
kuasa BUN Daerah.

f. Kegiatan Pendukung
1) Penyamaan persepsi penilaian dan komponen penilaian LK Kuasa
BUN ke KPPN.
2) Melaksanakan FGD dalam rangka menyamakan persepsi antar
pegawai atas berbagai peraturan dan ketentuan terkini dalam
pelaksanaan review dan analisa telaah laporan keuangan BUN.
3) Pengembangan komponen dan teknis penilaian LK Kuasa BUN.
4) Menjalin koordinasi dan komunikasi dengan KPPN.
5) Penyiapan bahan dan materi terkait peraturan dan ketentuan
relevan untuk penyusunan dan analisa laporan keuangan BUN
yang dilaksanakan oleh KPPN.

g. Poin Penting
1) Pemahaman yang baik mengenai teknis penilaian kualitas LK
Kuasa BUN-Daerah.

3344 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2) Penyamaan persepsi dan pemahaman teknis mengenai pelaksanaan
penilaian dengan KPPN.

3) Agar memperhatikan Surat Direktur APK tentang Kriteria
Penilaian LK UAKBUN-D KPPN oleh Kanwil

h. Jenis Laporan

Nama Laporan Periode Batas Waktu Tujuan
Pelaporan
Bulan November Laporan
Surat Keputusan Tahunan tahun anggaran
Penilaian LK UAK berikutnya periode KPPN
BUN Daerah (UAK tahunan dalam
BUN-D) KPPN wilayah
kerja

i. Aplikasi
1) e-Rekon&LK
2) SPAN
3) OM SPAN

6. Penyusunan Kertas Kerja Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tingkat Wilayah (LKPP – TW)

a. Dasar Hukum

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga;

2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 35

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Pada
Kantor Wilayah DJPb;
3) Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-7419/PB.6/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Penjelasan
Tentang Permasalahan Terkait Kelengkapan Laporan Keuangan
Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah
(LSKPU-TW);
4) Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-1069/PB.6/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Simplifikasi
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah
Tingkat Wilayah;
5) Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-1977/PB.6/2017 tentang Penyelarasan Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan
Laporan Statistik keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah tahun
2016 dengan Penyusunan KFR 2016;
6) Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-6652/PB.6/2016 tentang Penyampaian Modul Mekanisme
Penilaian LKPK-TW dan LSKPU-TW;
7) Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-7419/PB.6/2016 tentang Permasalahan terkait Kelengkapan
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah
(LKPK-TW) dan Laporan Statistik keuangan Pemerintah Umum
Tingkat Wilayah (LSKPU-TW) pada Kantor Wilayah DJPb.

3366 Direktorat Jenderal Perbendaharaan