Pedoman Bidang PAPK

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

b. Uraian Kegiatan

Kanwil DJPb menyusun Kertas Kerja LKPP-TW yang merupakan
konsolidasian dari Laporan Keuangan UAKKBUN-Kanwil dengan
Laporan Keuangan UAKPA Konsolidasian tingkat Kanwil DJPb, dalam
suatu periode, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus
Kas.

c. Tujuan Kegiatan

Tujuan Penyusunan kertas kerja konsolidasi Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah adalah menyajikan data informasi
keuangan pemerintah pusat yang terkonsilidasi untuk keperluan
analisis fiskal regional serta sebagai data input Laporan Statistik
Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah.

d. Prosedur/Alur Kegiatan

Dalam rangka penyusunan kertas kerja LKPP-TW, Kanwil DJPb
melakukan:
1) Penarikan data Laporan Keuangan UAKKBUN-Kanwil;
2) Konsolidasi seluruh Laporan keuangan Tingkat UAKPA dalam

wilayah kerja Kanwil DJPb;
3) Konsolidasi Laporan Keuangan UAKKBUN-Kanwil dengan

Laporan Keuangan UAKPA Konsolidasian tingkat wilayah
dalam kertas kerja LKPP-TW;
4) Memastikan bahwa kertas kerja LKPP-TW telah disusun sesuai
dengan kaidah penyusunan laporan keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 37

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Penyusunan Kertas Kerja LKPP-TW secara lebih detail agar
mempedomani Lampiran pada Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat
Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
pada Kantor Wilayah DJPb.

e. Kegiatan Rutin
1) Memvalidasi data dan menelaah konsolidasi Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku.
2) Memastikan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
konsolidasi telah akurat, andal dan lengkap.
3) Memeriksa transaksi keuangan harian melalui SPAN.
4) Memantau e-Rekon&LK.
5) Memantau surat-surat yang berhubungan dengan penyusunan
Kertas Kerja Konsolidasian LKPP-TW.
6) Mempelajari aturan-aturan mengenai penyusunan Kertas Kerja
Konsolidasian LKPP-TW.

f. Kegiatan Pendukung
1) Melakukan sinergi internal pada seksi di bidang PAPK, bidang
lainnya maupun dengan KPPN di lingkup Kanwil.
2) Menjalin koordinasi dengan UAPPAW.
3) Melaksanakan FGD atau IHT dalam rangka menyamakan
persepsi antar pegawai atas berbagai peraturan dan ketentuan
yang berlaku dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah.

3388 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

g. Poin Penting
1) Adanya sinergi, kerjasama dan koordinasi yang baik dan harmonis
antara Kantor Wilayah DJPb dengan UAPPAW.
2) Perlu kecermatan dan kehati-hatian dalam mengolah dan
memasukkan data ke dalam Kertas Kerja LKPP-TW.

h. Laporan

Kanwil DJPb menyusun kertas kerja LKPP-TW secara triwulanan,
semesteran, tahunan.

No. Nama Laporan Periode Batas Waktu Tujuan
Pelaporan Penyampaian

1) LKPP – TW Triwulan 1 2 hari kerja Bahan untuk
setelah data dikonsolidasi
Triwulan 1 terdiri tersedia pada di LKPK oleh
OM SPAN Seksi ASPLK
dari:

Laporan Realisasi
Anggaran (LRA)

Laporan
Operasional

2) LKPP – TW Semester 1 2 hari kerja Bahan untuk
Semester 1, setelah data dikonsolidasi
terdiri dari: tersedia pada di LKPK oleh
OM SPAN Seksi ASPLK
Laporan Realisasi
Anggaran (LRA)

Laporan
Operasional

Neraca

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 39

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

3) LKPP – TW Triwulan 3 2 hari kerja Bahan untuk
setelah data dikonsolidasi
Triwulan 3 terdiri tersedia pada di LKPK oleh
OM SPAN Seksi ASPLK
dari:

Laporan Realisasi
Anggaran (LRA)

Laporan
Operasional

4) Kertas Kerja Tahunan 2 hari kerja Bahan untuk

LKPP – TW Kertas kerja setelah data dikonsolidasi
Tahunan terdiri tersedia pada di LKPK oleh
dari: disusun OM SPAN Seksi ASPLK
menggunakan
Laporan Realisasi data laporan
Anggaran (LRA); keuangan
preliminary,
Neraca; unaudited

Laporan
Operasional

(LO); dan audited

Laporan
Perubahan
Ekuitas (LPE);

Laporan Arus Kas
(LAK).

i. Aplikasi
1) SPAN
2) OM SPAN
3) e-Rekon&LK

4400 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPn

BAB IV
Pelaksanaan Tugas Seksi
Pembinaan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah

1. Koordinasi dan Inventarisasi Data Keuangan Daerah

a. Dasar Hukum
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-30/PB/2017 tentang
Pedoman Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah oleh Kantor Wilayah DJPb.

b. Uraian Kegiatan
Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka
penghimpunan/inventarisasi data keuangan daerah yang meliputi
namun tidak terbatas pada:
1) Data profil Pemerintah Daerah;
2) Data keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi APBD, BLU
Daerah dan LKPD beserta dokumen pendukung;
3) Data peraturan tentang kebijakan dan sistem akuntansi Pemerintah
Daerah;
4) Data hasil pemeriksaan dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas
LKPD.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 41

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

c. Tujuan

Tersedianya data yang andal dan tepat waktu untuk digunakan dalam
pelaksanaan analisis keuangan daerah, persiapan dan pelaksanaan
pembinaan Pemerintah Daerah, serta penyusunan Kertas Kerja Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah.

d. Prosedur / Alur Kegiatan
1) Melaksanakan koordinasi internal Bidang PAPK maupun dengan
bidang lain Lingkup Kanwil masing masing guna menentukan
kebutuhan data dan jadwal pengumpulan data dimaksud.
2) Melaksanakan koordinasi dan membangun hubungan komunikasi
baik dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Negara/Lembaga
seperti BPK, BPKP, Bank Indonesia Perwakilan di wilayah masing-
masing, dan/atau instansi non pemerintah.
3) Membuat jadwal dan monitoring pengumpulan data keuangan
daerah.
4) Melakukan administrasi persuratan terkait pengumpulan data.
5) Melaksanakan pengumpulan data keuangan daerah.
6) Menatausahakan data keuangan daerah.
7) Menyampaikan dan melaporkan hasil inventarisasi data keuangan
daerah kepada Kepala Bidang PAPK.

e. Kegiatan Pendukung
1) Mengakses secara rutin media massa terutama lokal, baik cetak
maupun digital guna memantau perkembangan data informasi
keuangan daerah terbaru serta peraturan yang terkait.

4422 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2) Menyusun dan memutakhirkan daftar kontak para pejabat
pengelola keuangan daerah.

3) Membuat evaluasi terkait upaya inventarisasi data dan senantiasa
melakukan inovasi strategi inventarisasi data.

f. Poin Penting
1) Koordinasi terkait kebutuhan data di internal Bidang PAPK
serta dengan Bidang lain lingkup Kanwil masing-masing pada
kesempatan pertama di awal tahun.
2) Koordinasi dengan pihak eksternal, seperti BPK untuk
mendapatkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester.
3) Membangun komunikasi dan hubungan dengan para pejabat
pengelola keuangan daerah.
4) Inovasi strategi inventarisasi data.

g. Jenis Laporan Periode Batas Waktu Tujuan
Pelaporan
Nama Laporan Disesuaikan Internal Bidang
Triwulan dengan PAPK, Bidang
Laporan Hasil Semester kebutuhan PAPK, dan atau
Monitoring Tahunan penyusunan Bidang lain di
Pengumpulan Data laporan Kanwil Kanwil masing-
Keuangan Daerah masing sesuai
kebutuhan.

h. Aplikasi 43
1) Sistem Informasi Keuangan daerah (SIKD)
2) e-Rekon&LK
3) OM SPAN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2. Penyusunan/Pemuktahiran Matriks Analisis Umum dan
Analisis Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

a. Dasar Hukum
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-30/PB/2017 tentang
Pedoman Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah oleh Kantor Wilayah DJPb.

b. Uraian Kegiatan
Kompilasi dan/atau pengolahan data keuangan daerah hasil inventarisasi
ke dalam:
1) Matriks analisis umum, yang memuat profil singkat daerah,
peraturan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan terutama
terkait kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah.
2) Matriks analisis hasil pemeriksaan, temuan/catatan penting/
rekomendasi penyelesaian/opini BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

c. Tujuan
Tersedianya matriks data yang menyajikan ikhtisar profil keuangan
daerah, terutama terkait pertanggungjawaban keuangan daerah.

d. Prosedur / Alur Kegiatan
1) Memilah data yang akan digunakan dalam proses penyusunan
matriks.
2) Memasukan/memutakhirkan data tersedia kedalam matriks

444 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

analisis umum dan analisis hasil pemeriksaan.
3) Melakukan analisis kesesuaian data yang diinput dengan peraturan

yang berlaku, dan berbagai masalah/kendala yang dihadapi oleh
Pemerintah Daerah.
4) Melengkapi kedua matriks tersebut dengan hasil analisis singkat.
5) Menatausahakan kedua matriks.

e. Kegiatan Pendukung
1) Mengakses secara rutin media massa terutama lokal, baik cetak
maupun digital guna memantau perkembangan data informasi
keuangan daerah terbaru serta peraturan yang terkait.
2) Pemutakhiran matriks yang dilakukan secara berkala, misal:
bulanan.

f. Poin Penting
1) Matriks berguna sebagai informasi awal yang berguna dalam
rangka pembinaan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah konsolidasian dan laporan statistik keuangan pemerintah
tingkat wilayah.
2) Pemutakhiran berkala mempermudah penyusunan dan menjaga
ketersediaan data pendukung awal selalu siap sedia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 45

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

g. Jenis Laporan Periode Batas Waktu Tujuan
Pelaporan
Nama Laporan
Triwulan 15 hari Internal Bidang
Matriks Analisis Semester setelah PAPK dan/atau
Kebijakan dan Sistem Tahunan periode bidang lain di
Akuntansi Pemerintah berakhir. Kanwil
Daerah
Matriks Analisis Hasil
Pemeriksaan

h. Aplikasi
Worksheet.

3. Penyusunan Rencana Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah

a. Dasar Hukum

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-30/PB/2017 tentang
Pedoman Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah oleh Kantor Wilayah DJPb.

b. Uraian Kegiatan

Penyusunan rencana pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah yang tersistematis menggunakan hasil pengolahan data
sebagaimana pada Matriks Analisis Kebijakan dan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah dan Matriks Analisis Hasil Pemeriksaan dengan
mempertimbangkan kompetensi, kebutuhan, dan solusi permasalahan
Pemerintah Daerah terkait.

4466 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

c. Tujuan

Tersusunnya rencana pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan
Pemerintah Daerah yang sistematis, terukur, dan terpantau.

d. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Berkoordinasi dengan para pejabat pengelola keuangan daerah
untuk mengkonfirmasi data Matriks Analisis dengan realita
lapangan.
2) Memilih prioritas pemenuhan kebutuhan/penyelesaian masalah
pada Pemerintah Daerah yang diukur dari tingkat urgensi
terkait opini LKPD, pervasive (ketersebaran) masalah, kesesuaian
kebutuhan mendesak.
3) Menyusun rencana pembinaan yang memuat area permasalahan/
kebutuhan yang ditangani, waktu dan tempat, objek, bentuk,
materi, serta kerangka acuan kegiatan pembinaan.
4) Menatausahakan rencana pembinaan dimaksud.
5) Menyampaikan rencana pembinaan dimaksud kepada atasan
langsung guna dimintakan persetujuan dan penetapan.

e. Kegiatan Pendukung
1) Mengakses secara rutin media massa terutama lokal, baik cetak
maupun digital guna memantau kebutuhan/permasalahan
Pemerintah Daerah yang sedang trending dan atau urgent untuk
diselesaikan.
2) Membuat pengingat atas rencana pembinaan yang telah disusun.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 47

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

f. Poin Penting
1) Memahami profil, karakter, kompetensi Pemerintah Daerah
dalam menentukan rencana pembinaan yang tepat.
2) Memprioritaskan kegiatan pembinaan yang efektif dan efisien
serta mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

g. Jenis Laporan

Nama Laporan Periode Batas Waktu *) Tujuan
Pelaporan

Rencana Pembinaan Semester 30 hari Internal Bidang
sebelum PAPK dan/atau
Akuntansi dan Tahunan periode bidang lain di
pembinaan Kanwil
Pelaporan Keuangan dimulai

Pemerintah Daerah

*) periode pembinaan dimulai pada awal tiap semester

h. Aplikasi
Worksheet.

4. Pelaksanaan Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

a. Dasar Hukum
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-30/PB/2017 tentang
Pedoman Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah oleh Kantor Wilayah DJPb.

4488 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

b. Uraian Kegiatan

Pelaksanaan atas pembinaan yang telah direncanakan meliputi aktifitas
penyusunan modul pembinaan, teknis penyelenggaraan, komunikasi
dengan pemangku kepentingan, hingga penyusunan laporan hasil
pembinaan. Kegiatan Pembinaan dapat berupa namun tidak terbatas
pada:
1) Klinik Akuntansi
2) Rapat Koordinasi
3) Focus Group Discussion
4) Sosialisasi
5) Bimbingan Teknis
6) Studi Implementasi.

c. Tujuan

Pelaksanaan Pembinaan yang sistematis, terencana, dan terselenggara
dengan baik.

d. Prosedur/alur kegiatan
1) Menyusun dan menyampaikan izin prinsip penyelenggaraan
kegiatan pembinaan kepada Kepala Kanwil masing-masing untuk
mendapatkan penetapan.
2) Menyusun persuratan yang diperlukan terkait penyelenggaraan.
3) Menyusun modul pembinaan/bahan lain yang diperlukan.
4) Menyusun kepanitiaan dan pembagian tugas.
5) Menghubungi para peserta dan narasumber.
6) Menyelenggarakan pembinaan dan mencatat jalannya pembinaan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 49

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

yang dilakukan.
7) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan berupa kuesioner untuk

kegiatan sosialisasi atau pra test – post test untuk kegiatan Bimbingan
Teknis sebagai dasar pengukuran IKU periode berkenaan.
8) Menyusun Laporan Hasil Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah per Objek dan untuk keseluruhan
Pemerintah Daerah.
9) Menyampaikan laporan kepada Kepala Kanwil melalui atasan
langsung.
10) Mengirim laporan dimaksud kepada Pimpinan Pemerintah Daerah
berkenaan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
11) Menatausahakan pertinggal laporan dimaksud sebagai bahan
tindak lanjut hasil pembinaan.

e. Kegiatan Pendukung
1) Mengakses secara rutin media massa terutama lokal, baik cetak
maupun digital guna memantau kebutuhan/permasalahan
Pemerintah Daerah yang sedang trending dan atau urgent untuk
diselesaikan.
2) Membaca banyak referensi literatur baik peraturan maupun
pengetahuan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah daerah.
3) Mempelajari komunikasi publik dan teknik penyampaian.
4) Memahami profil, karakter, kompetensi Pemerintah Daerah dalam
menentukan rencana pembinaan yang tepat.

5500 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

f. Poin Penting

1) Senantiasa berupaya untuk memastikan bahwa tidak hanya sekedar
menyampaikan materi pembinaan, namun juga memastikan
meningkatnya pemahaman para peserta/tersampaikannya solusi
atas suatu permasalahan.

2) Memahami profil karakter Pemerintah Daerah.

3) Membaca Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Buletin Teknis
SAP, Intepretasi Pernyataan SAP, dan Bunga Rampai Studi Kasus
SAP.

4) Evaluasi kegiatan berupa bimbingan teknis atau sosialisasi dapat
digunakan sebagai dasar perhitungan IKU Indeks Efektivitas
Edukasi dan Komunikasi Seksi PSAPD.

g. Jenis Laporan

Nama Laporan Periode Batas Waktu Tujuan
Pelaporan
Laporan Hasil Kegiatan 10 hari setelah Internal
Pembinaan per Kegiatan kegiatan berakhir. Kanwil
Semester (SPJ)
Laporan Hasil Tahunan Paling lambat
Pembinaan Akuntansi tanggal 15 Direktur
dan Pelaporan Keuangan pada bulan APK
Pemerintah Daerah per pertama setelah
Objek Pembinaan berakhirnya
Laporan Hasil semester
Pembinaan Akuntansi berkenaan
dan Pelaporan Keuangan atau hari kerja
Pemerintah Daerah berikutnya
apabila tanggal
15 adalah hari
libur.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 51

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

5. Tindak Lanjut Hasil Pembinaan/Penyelesaian Permasalahan

a. Dasar Hukum
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-30/PB/2017 tentang
Pedoman Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah oleh Kantor Wilayah DJPb.

b. Uraian Kegiatan
Menindaklanjuti hasil pembinaan berupa pemantauan atas penyelesaian
permasalahan, identifikasi kebutuhan lanjutan, serta dalam bentuk
kerjasama maupun pendampingan yang dibutuhkan dalam upaya
peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

c. Tujuan
Memberikan pelayanan terbaik kepada para pemangku kepentingan,
khususnya Pemerintah Daerah, dan turut berperan serta dalam
menyelesaikan permasalahan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan
Pemerintah Daerah.

d. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menerima berbagai permintaan konsultasi, kerjasama dan/atau
pendampingan dalam penyelesaian suatu permasalahan.
2) Menyesuaikan/memutakhirkan rencana pembinaan yang telah
dibuat agar tidak tumpang tindih dan berulang.
3) Pelaksanaan aktifitas tindak lanjut penyelesaian permasalahan.
4) Menatausahakan formulir konsultasi, permintaan pendampingan,
dan daftar monitoring permasalahan.

5522 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

5) Melaporkan hasil tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang
telah ditangani.

e. Kegiatan Pendukung
1) Membuat memo/perjanjian kerjasama dalam hubungan timbal
balik terkait akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah
Daerah.
2) Menjalin sinergi dengan Pemerintah Daerah melalui berbagai
media komunikasi.

f. Poin Penting

Adanya hubungan kerjasama dan koordinasi yang terjalin baik dan
harmonis antara Kantor Wilayah DJPb dengan seluruh Pemerintah
Daerah dalam wilayah kerjanya sehingga Kantor Wilayah DJPb dapat
mengetahui secara cepat, tepat dan akurat semua permasalahan, kendala
maupun hambatan yang terjadi pada Pemerintah Daerah, khususnya
terkait akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah
Daerah.

g. Laporan Periode Batas Waktu Tujuan
Pelaporan
Nama Laporan Paling lambat Internal
Triwulanan tanggal 10 Bidang
Daftar Monitoring Semester setelah triwulan PAPK untuk
Penyelesaian Tahunan berakhir pengisian IKU
Permasalahan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 53

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

6. Penyusunan Kertas Kerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK – TW)

a. Dasar Hukum
Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Tingkat
Wilayah dan Laporan Statistik keuangan Pemerintah tingkat wilayah
pada Kantor Wilayah DJPb.

b. Uraian Kegiatan
Kanwil DJPb menyusun Kertas Kerja Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW) yang
merupakan konsolidasian seluruh LKPD Provinsi dan Kabupaten/
Kota dalam wilayah kerja Kanwil DJPb, dalam suatu periode, yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, dan
Laporan Perubahan Ekuitas.

c. Tujuan Kegiatan
Tujuan Penyusunan kertas kerja konsolidasi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah adalah menyajikan data informasi
keuangan daerah yang terkonsolidasi untuk keperluan analisis
fiskal regional serta sebagai data input Laporan Statistik Keuangan
Pemerintah Tingkat Wilayah.

5544 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

d. Prosedur/Alur Kegiatan

Dalam rangka penyusunan Kertas Kerja LKPDK-TW, Kanwil DJPb
melakukan:
1) Pengumpulan data LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam

lingkup Kanwil DJPb.
2) Konsolidasi seluruh LKPD dalam wilayah kerja Kanwil DJPb

dalam kertas kerja LKPDK-TW.
3) Identifikasi dan eliminasi transaksi resiprokal antar pemerintah

daerah dalam satu wilayah provinsi dalam rangka konsolidasi.
4) Memastikan bahwa kertas kerja LKPDK-TW telah disusun sesuai

dengan kaidah penyusunan laporan keuangan.
Penyusunan Kertas Kerja LKPDK-TW secara lebih detail agar
mempedomani Lampiran pada Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat
Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat
Wilayah pada Kantor Wilayah DJPb.

e. Kegiatan Pendukung
1) Koordinasi dengan Pemda.
2) Mempelajari Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah.
3) Mempelajari peraturan terkait penyusunan LKPD dan LKPD-K.
4) Membaca PSAP 11 tentang konsolidasian.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 55

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

f. Poin Penting

Data LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kanwil
DJPb dapat diperoleh melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah,
atau melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, atau
melalui institusi terkait lainnya.

g. Jenis Laporan

Kanwil DJPb menyusun Kertas Kerja LKPDK-TW secara triwulanan,
semesteran, dan tahunan.

No. Nama Laporan Periode Batas Waktu Tujuan
Pelaporan

1) LKPDK – TW Triwulan 1 5 hari kerja Bahan untuk
Triwulan 1 terdiri
dari: sebelum dikonsolidasi

batas waktu di LKPK

Laporan Realisasi penyampaian oleh Seksi
Anggaran (LRA)
LKPK ASPLK

Laporan periode
Operasional
berkenaan

(30 April)

2) LKPDK – TW Semester 1 5 hari kerja Bahan untuk
Semester 1,
terdiri dari: sebelum dikonsolidasi

Laporan Realisasi batas waktu di LKPK
Anggaran (LRA)
penyampaian oleh Seksi
Laporan
Operasional LKPK ASPLK

Neraca periode

berkenaan

(30 Juli)

5566 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

3) LKPDK – TW Triwulan 3 5 hari kerja Bahan untuk
Triwulan 3 terdiri
dari: sebelum dikonsolidasi

Laporan Realisasi batas waktu di LKPK
Anggaran (LRA)
penyampaian oleh Seksi
Laporan
Operasional LKPK ASPLK

periode

berkenaan

(31 Oktober)

4) Kertas Kerja Tahunan 5 hari kerja Bahan untuk

LKPDK – TW Kertas kerja sebelum dikonsolidasi
Tahunan terdiri disusun batas waktu di LKPK oleh
dari: menggunakan penyampaian Seksi ASPLK
data laporan LKPK periode
Laporan Realisasi keuangan berkenaan
Anggaran (LRA) preliminary,
(28 Februari
Laporan untuk
Perubahan Saldo Preliminary,

Anggaran Lebih unaudited 20 April untuk

(LPSAL) dan audited Unaudited,

Neraca 31 Agustus

Laporan untuk
Operasional (LO) Audited)

Laporan
Perubahan
Ekuitas (LPE)

Laporan Arus Kas
(LAK)

h. Aplikasi
Worksheet Konsolidasi LK Pemda

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 57

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

5588 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPn

BAB V

Pelaksanaan Tugas Seksi Analisa
Statistik dan Penyusunan Laporan
Keuangan

1. Analisis atas LK-BUN Tingkat Kuasa BUN KPPN dan LK UAKKBUN
Kanwil

a. Dasar hukum

1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
218/PMK.05/2016;

3) Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-56/PB/2016 tanggal
30 Desember 2016 tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat
KPPN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator
Kuasa BUN Tingkat Kantor Wilayah;

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;

5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 59

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pusat;
6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016
tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

b. Uraian Kegiatan

Melakukan kegiatan atas data-data pada laporan keuangan BUN KPPN
melalui suatu media/kertas kerja analisis sebelum waktu penyusunan
Laporan Keuangan BUN oleh KPPN.

c. Tujuan

Untuk memastikan keandalan dan ketepatan data yang disajikan
KPPN dalam Laporan Keuangan BUN per periode Laporan.

d. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Memastikan validitas data dengan cara memastikan seluruh satker
mitra kerja KPPN telah melakukan rekonsiliasi dan tidak ada data
TDK setelah periode rekonsiliasi berakhir.
2) Menerima Laporan Keuangan Kuasa BUN-Daerah KPPN beserta
kertas kerja analisisnya dari KPPN.
3) Menyiapkan dokumen dan data yang akan dipergunakan dalam
proses analisis sebagai berikut:
a) Softcopy dokumen:
• LK UAKBUN-Daerah/LK UAKKBUN-Kanwil Audited tahun
sebelumnya.

6600 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

• LK UAKBUN-Daerah/LK UAKKBUN-Kanwil periode yang
dianalisis.

b) Data hasil unduhan dari aplikasi SPAN, antara lain:
• Neraca lajur tingkat KPPN/Kanwil ledger kas dan akrual
periode 1 Januari tahun berjalan.
• Neraca percobaan tingkat KPPN/Kanwil ledger kas dan
akrual periode 1 Januari tahun berjalan.
• Neraca lajur tingkat KPPN/Kanwil ledger kas dan akrual
akhir periode yang dianalisis.
• Neraca percobaan tingkat KPPN/Kanwil ledger kas dan
akrual akhir periode yang dianalisis.

4) Menyiapkan dan mengisi kertas kerja excel dengan urutan
sebagai berikut:

a) Analisis untuk LK UAKKBUN-Kanwil
• Analisis Laporan Arus Kas
• Analisis Neraca (ledger kas dan akrual)
• Analisis data Neraca Percobaan (ledger kas dan akrual)

b) Analisis untuk LK UAKBUN-Daerah
• Kelengkapan Laporan Keuangan
• Analisis Laporan Arus Kas
• Analisis Neraca (ledger kas dan akrual)
• Analisis data Neraca Lajur Detail Per Segmen Satker
(ledger kas dan akrual)
• Analisis data Neraca Lajur Detail Per Segmen Bank
(ledger kas dan akrual)
• Analisis akurasi pos kas KPPN
• Analisis akurasi pos Kas di BP, Kas BLU dan Kas Hibah
• Analisis akurasi pos Utang Kepada Pihak Ketiga khusus

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 61

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

retur
• Catatan Atas Laporan Keuangan

5) Melakukan analisis lebih lanjut terhadap data dalam kertas kerja
yang menunjukkan adanya permasalahan atau penyimpangan
dari yang seharusnya.

6) Berkoordinasi dengan KPPN untuk menelusuri penyebabnya
dan lakukan tindak lanjut yang diperlukan untuk menyelesaikan
permasalahan yang ditemukan.

7) Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh KPPN
/ Kantor Wilayah DJPb, maka segera laporkan ke Kantor Pusat
Ditjen Perbendaharaan melalui fasilitas HAI DJPb.

8) Melaksanakan solusi atau tindak lanjut yang diperlukan
sebagaimana rekomendasi dari HAI DJPb.

9) Menuangkan setiap permasalahan yang ditemukan dan tindak
lanjutnya secara rinci dalam kertas kerja analisis.

10) Melampirkan kerta kerja analisis dalam LK UAKKBUN-
Kanwil periode berkenaan.

11) Menyampaikan laporan hasil analisis LK-BUN-Daerah KPPN
kepada Seksi PSAPP sebagai bahan pembinaan dan penilaian
KPPN

e. Kegiatan Rutin

1) Mengunduh data-data dari SPAN (neraca lajur dan neraca
percobaan) secara harian pada awal bulan.

2) Melakukan review secara umum dan ringkas untuk mendeteksi
adanya permasalahan seperti neraca tidak balance, pos-pos bersaldo
negatif dan pos yang tidak seharusnya ada.

6622 Direktorat Jenderal Perbendaharaan 62
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

3) Jika terindikasi adanya permasalahan maka melakukan analisis
lengkap sebagaimana langkah di atas.

f. Kegiatan Pendukung
1) Percepatan penyelesaian permasalahan Penyusunan LK-BUN
Tingkat Kuasa BUN-Daerah KPPN menggunakan media grup
WA.
2) Mempelajari aturan tentang pedoman penyusunan LK-BUN
Tingkat Kuasa BUN-Daerah KPPN.
3) Mempelajari aturan tentang pedoman analisis LK-BUN Tingkat
Kuasa BUN-Daerah KPPN.

g. Poin Penting
1) Sinergi dengan internal (Direktorat APK dan KPPN lingkup
Kanwil).
2) Dalam hal ditemukan permasalahan atau data yang tidak wajar di
awal bulan segera lakukan penulusuran untuk memastikan bahwa
hal tersebut bukan disebabkan oleh permasalahan pada aplikasi
SPAN (misalnya neraca tidak balance).
3) Jika permasalahan disebabkan oleh aplikasi SPAN, maka
segera sampaikan permasalahan tersebut ke HAI DJPb untuk
ditindaklanjuti oleh Kantor Pusat DJPb.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 63

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

h. Jenis Laporan

Nama Laporan Periode Batas Waktu *) Tujuan
Pelaporan
tanggal 22 April Penyampaian
Kertas Kerja yang Tw I tahun anggaran
digunakan untuk: berjalan Dit. PKN,
tembusan
Lampiran pada LK tanggal 22 Juli tahun Dit. APK
UAKKBUN-Kanwil Smst 1 anggaran berjalan
Dit. PKN,
Tw 3 tanggal 22 Oktober tembusan
tahun anggaran Dit. APK
Unaudited berjalan
Dit. PKN,
Audited tanggal 13 Februari tembusan
tahun anggaran Dit. APK
Kertas Kerja yang Bulanan berikutnya
digunakan untuk: Dit. PKN,
tanggal 23 April tembusan
Bahan Penilaian tahun anggaran Dit. APK
LK UAKBUN- berikutnya
KPPN Dit. PKN,
Tanggal 22 bulan tembusan
berikutnya (untuk Dit. APK
bahan penilaian
oleh Seksi PSAPP) Seksi PSAPP

*) menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan sesuai surat Direktur
APK

i. Aplikasi
1) SPAN
2) OM SPAN
3) Hai DJPb
4) E-Rekon&LK

6644 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2. Monitoring Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Rekonsiliasi Pada KPPN

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 233/PMK.05/2011;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang
Bagan Akun Standar;
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/
PMK.05/2016;
4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang
Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/
Lembaga;
6) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4841/PB/2016
tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat KPPN;
7) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4348/PB/2016
tanggal 26 Mei 2016 hal Exception Report dan Invoice tidak
terselesaikan bulan Februari s.d. April 2016;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 65

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

8) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-10307/PB/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir TA 2016;

9) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-4118/PB.6/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Standar
Operasional Prosedur e-Rekon&LK;

10) Surat Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
Nomor S-913/PB.8/2017 tanggal 23 Januari 2017 hal Transaksi
Penerimaan/Pengeluaran dengan status belum Direkonsiliasi dan/
atau ”Unreconciled” pada KPPN;

11) Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-5666/PB.6/2015 tentang Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN-Kanwil TA. 2015;

12) Surat Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terkait batas
waktu open dan closed period untuk rekonsiliasi eksternal antara
KPPN dan satker K/L.

b. Uraian Kegiatan

Melakukan pemantauan atas proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh
KPPN dan memberikan masukan atas data yang masih memerlukan
penyelesaian/tindak lanjut untuk dilakukan perbaikan kepada KPPN/
UAPPAW/UAKPA.

c. Tujuan

Menjaga ketepatan watu penyajian laporan keuangan dan keandalan
data pada Laporan Keuangan BUN maupun pada Laporan KL.

666 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

d. Prosedur/alur kegiatan

1) Memastikan pelaksanaan rekonsiliasi sesuai batas waktu yang
ditentukan.

2) Kegiatan monitoring dilakukan secara harian dan sejak dimulainya
open period.

3) Monitoring rekonsiliasi terkait:

a) Jumlah satker K/L aktif yang wajib melakukan rekonsiliasi.

b) Status rekonsiliasi yaitu : BAR siap download, menunggu tanda
tangan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, menunggu tanda
tangan Kuasa Pengguna Anggaran, analisa hasil rekonsiliasi,
menunggu satker K/L upload ulang, diproses sistem dan belum
rekonsiliasi.

c) Posisi data Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) untuk pos
belanja, pendapatan, pengembalian belanja, pengembalian
pendapatan, kas di bendahara pengeluaran, kas Badan Layanan
Umum dan kas di bendahara hibah.

d) Permasalahan yang ditemukan.

4) Monitoring penyelesaian rekon melalui aplikasi e-Rekon&LK
(lihat Modul aplikasi e-Rekon&LK) dengan cara:
a) Monitoring status rekonsiliasi.
b) Akses aplikasi e-Rekon&LK menggunakan user operator
Kantor Wilayah DJPb.
c) Pada menu Proses rekon - > Rekon bulanan -> pilih advance
filter -> Status : SAI belum rekon -> DJPBN: pilih kanwil dan
kppn -> pilih bulan -> klik show all -> klik loop.
d) Lihat data satker yang belum rekon per status, hitung dan input
data tersebut pada kertas kerja monitoring.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 67

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

• Monitoring status TDK
a) Membuka menu monitoring pilih Transaksi Dalam
Konfirmasi -> pilih advance filter -> DJPBN: pilih kanwil
dan kppn -> pilih transaksi, bulan, beda > klik show all ->
klik loop.
b) Kemudian klik download.
c) Menyimpan file pada komputer dengan nama sesuai
masing-masing KPPN; Membuka file hasil download
(dalam format excel) untuk masing-masing KPPN.
d) Pilih menu data filter.
e) Pada kolom SELISIH klik tanda panah ke bawah kemudian
pilih NUMBER FILTER Does Not Equal.
f ) Pada jendela yang muncul isikan angka 0 (nol) pada kotak
kosong disebelah kotak yang bertuliskan does not equal
kemudian klik OK.
g) Pada kolom JENIS REKONSILIASI klik tanda panah
kebawah.
h) Menekan menu select all untuk menghapus pilihan yang
ada, kemudian pilih salah satu jenis rekonsiliasi yang ingin
dilihat atau dipantau. Adapun jenis rekonsiliasi yang harus
selalu dipantau kemajuannya adalah belanja, pendapatan,
pengembalian belanja, pengembalian pendapatan, kas di
bendahara pengeluaran, kas Badan Layanan Umum dan kas
di bendahara hibah.
i) Setelah memilih salah satu jenis rekonsiliasi maka excel
hanya akan menampilkan data untuk jenis rekonsiliasi yang
dipilih tersebut.

6688 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

j) Melihat pada kolom SELISIH dan hitung jumlah selisih
dengan menu SUM jika data yang muncul lebih dari satu.

k) Menginput data jumlah selisih kedalam kertas kerja
monitoring pada bagian data transaksi dalam konfirmasi.

l) Jika ada salah satu atau beberapa dari jenis rekonsiliasi yang
harus dilihat atau dipantau tersebut tidak muncul dalam
menu pilihan (artinya untuk jenis rekonsiliasi yang tidak
terlihat tersebut tidak ada selisih), maka pada kertas kerja
monitoring diisi dengan angka 0 (nol).

5) Inventarisasi permasalahan rekon pada KPPN dan tindak lanjut
penyelesaiannya.

6) Memantau penyelesaian permasalahan rekon secara periodik
sesuai batas waktu yang ditetapkan.

7) Mengkomunikasikan permasalahan rekon dengan kantor pusat
apabila penyelesaiannya harus melibatkan Kantor Pusat.

8) Membuat laporan hasil monitoring dan disampaikan kepada
Kepala PAPK.

9) Paling lambat tanggal 20 setelah bulan rekonsiliasi berakhir (atau
menyesuaikan dengan ketentuan sesuai surat dari Dit.APK), hasil
monitoring disampaikan kepada masing-masing KPPN (untuk
periode bulanan) dan kepada Dit.APK (untuk periode triwulanan).

e. Kegiatan Rutin
1) Monitoring dan menganalisis proses dan hasil rekonsiliasi.
2) Memonitor rekonsiliasi eksternal data Pagu dan Realisasi anggaran
serta Saldo Kas antara UAKPA dengan KPPN.
3) Memonitor penyelesaian rekonsiliasi pada KPPN termasuk TDK.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 69

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

4) Melakukan koordinasi dengan KPPN terkait permasalahan
rekonsiliasi berupa konfirmasi hasil rekonsiliasi untuk segera
ditindaklanjuti.

f. Kegiatan Pendukung

Komunikasi dan koordinasi penyelesaian permasalahan rekonsilisasi
dengan KPPN.

g. Poin Penting
1) Pemantauan transaksi keuangan harian dilaksanakan secara tertib.
2) Dari hasil pantauan/monitor data TDK apabila ditemukan data
tersebut langsung konfirmasi dan segera ditindaklanjuti.
3) Ketaatan terhadap jadwal open/close period dan data yang akan
diperbaiki pada aplikasi SPAN untuk kepentingan cut-off data.

h. Lain-Lain
1) Persentase rekonsiliasi yang tepat waktu dan andal menjadi IKU
DJPb baik KPPN maupun Kantor Wilayah DJPb yang dihitung
berdasarkan persentase ketepatan waktu satker K/L melakukan
rekonsiliasi dan persentase satker K/L yang memiliki transaksi
dalam konfirmasi.
2) Mengingatkan KPPN untuk satker K/L yang terlambat melakukan
rekonsiliasi (belum melakukan upload sampai dengan batas waktu
open period berakhir) agar dikenakan sanksi sesuai ketentuan
yang berlaku berupa penundaan pencairan SPM yang diajukan
oleh satker K/L berkenaan kecuali untuk SPM gaji dan SPM
pembayaran tagihan kepada pihak ketiga.

7700 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

i. Jenis Laporan Periode Pelaporan Batas Waktu Tujuan
1) Bulanan
Nama Laporan 2) Triwulanan Tanggal 20 atau KPPN
Surat hasil menyesuaikan Dit
monitoring dan surat Dit.APK APK
tindak lanjut hasil
rekonsiliasi

j. Aplikasi
1) e-Rekon&LK
2) HAI DJPb

3. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Keuangan Unit Akuntansi Kuasa BUN Daerah (LK UAK BUN Daerah)
KPPN

a. Dasar Hukum

1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pusat;

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat sebagaimana

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 71

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
218/PMK.05/2016;
5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Pusat;
7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Pusat;
8) Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-56/PB/2016 tanggal
30 Desember 2016 tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat
KPPN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator
Kuasa BUN Tingkat Kantor Wilayah;
9) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-6193/PB/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kuasa BUN-
Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil.

b. Uraian Kegiatan

Melakukan kegiatan verifikasi dan penelusuran atas data pada laporan
keuangan Kuasa BUN Daerah KPPN melalui suatu media/kertas kerja
analisis setelah waktu penyusunan laporan keuangan Kuasa BUN
Daerah KPPN oleh KPPN.

7722 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

c. Tujuan

Dapat tersusunnya laporan keuangan Kuasa BUN Daerah KPPN
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

d. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menerima LK UAKBUN-Daerah dari KPPN periode bulanan,
triwulanan, semesteran, dan tahunan.
2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan
Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara.
3) Mengingatkan KPPN agar penyampaian laporan keuangan tidak
melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.
4) Melakukan pengecekan email kantor untuk memastikan bahwa
KPPN telah mengirimkan LK UAKBUN Daerah secara lengkap
dan tepat waktu.
5) Mengunduh LK UAKBUN Daerah yang dikirimkan oleh KPPN
serta segera melakukan review dan analisis laporan keuangan.
6) Jika ditemukan kesalahan atau kekurangan, maka segera
koordinasikan dengan KPPN untuk segera dilakukan perbaikan
dan atau melengkapi kekurangannya.

e. Kegiatan Rutin
1) Melakukan pemantauan dan koordinasi dengan seluruh KPPN
selama periode penyusunan LK UAK BUN Daerah.
2) Memantau e-Rekon&LK.
3) Memantau surat-surat yang berhubungan dengan penyusunan
LK UAK BUN KPPN.
4) Mempelajari aturan-aturan mengenai penyusunan LK UAK BUN
KPPN.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 73

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

5) Mempelajari transaksi-transaksi khusus dalam LK UAK BUN
KPPN.

f. Kegiatan Pendukung
1) Percepatan penyelesaian permasalahan Penyusunan Laporan
Keuangan UAK BUN KPPN melalui media grup WA.
2) Memantau surat-surat yang berhubungan dengan penyusunan
LK UAK BUN KPPN.
3) Mempelajari aturan-aturan mengenai penyusunan LK UAK BUN
KPPN.
4) Mempelajari transaksi-transaksi khusus dalam LK UAK BUN
KPPN.
5) Mempelajari kembali peraturan dan petunjuk teknis terkait
penyusunan LK UAKBUN Daerah serta batasan waktu dan
ketentuan-ketentuan khusus yang mungkin diatur secara terpisah
di dalam surat-surat dinas dari Direktorat APK.

g. Poin Penting
1) LK UAKBUN-Daerah yang disusun oleh KPPN dalam wilayah
kerja Kantor Wilayah DJPb akan dikonsolidasi menjadi LK
UAKKBUN-Kanwil. Oleh karena itu harus dapat dipastikan
bahwa data dan informasi dalam masing-masing LK UAKBUN-
Daerah yang dibuat oleh KPPN telah valid dan lengkap mengingat
bahwa dalam aplikasi SPAN saat ini, Kantor Wilayah DJPb tidak
dapat melakukan koreksi apapun terhadap kesalahan data yang
ada.
2) Rekonsiliasi internal dan eksternal terlaksana dengan baik dan
bebas dari data TDK / (unreconciled).

7744 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

3) Sinergi dengan internal (Dit. APK dan KPPN lingkup Kanwil).

h. Jenis Laporan Periode Batas Keterangan
Pelaporan Waktu
Nama Laporan Bersifat
Bulanan Sesuai internal
Laporan Kegiatan surat
Monev Penyusunan dan Dit.APK
Penyampaian Laporan
Keuangan Unit Akuntansi
Kuasa BUN Daerah (LK
UAK BUN Daerah) KPPN

i. Aplikasi
1) e-Rekon&LK
2) SPAN
3) OM SPAN
4) Hai DJPb

4. Penyediaan Data untuk Penyusunan Kajian Fiskal Regional

a. Dasar Hukum

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang
Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia;

2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 34/PB/2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik
Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Pada Kantor Wilayah
DJPb.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 75

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

b. Uraian Kegiatan

Melakukan pengambilan data (download data pada Om SPAN).

c. Tujuan

Untuk menyiapkan data masukan sesuai dengan keperluan Kajian
Fiskal Regional (KFR).

d. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menyiapkan kertas kerja LRA LKPK (Laporan Keuangan
Pemerintah Konsolidasian) yang memuat data LRA Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.
2) Menginput data Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ke
kertas kerja LKPK.
3) Melakukan cross check untuk memastikan seluruh data telah
diinput secara lengkap dan benar.
4) Melakukan eliminasi transaksi resiprokal atas pemerintah pusat
dan pemerintah daerah.
5) Menyampaikan softcopy kertas kerja kepada Bidang Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran II dan Dit.APK sesuai periode penyusunan
Kajian Fiskal Regional.
6) Mengadministrasikan data-data yang telah diolah dalam suatu
database.

e. Poin Penting

Data yang digunakan untuk penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR)
adalah data yang sama dengan yang digunakan untuk penyusunan
LKPK dan Laporan Statitistik Keuangan Pemerintah.

7766 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

f. Aplikasi
1) OM SPAN
2) Aplikasi Laporan Konsolidasi (Excel)

5. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat
Wilayah (LKPK-TW)

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang
Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia;
3) Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik keuangan
Pemerintah tingkat wilayah pada Kantor Wilayah DJPb;
4) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan
Akun Standar.

b. Uraian Kegiatan

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah
(LKPK-TW) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-
TW) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
Tingkat Wilayah (LKPDK-TW) dalam suatu periode, yang terdiri

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 77

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan
Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

c. Tujuan
Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Tingkat Wilayah (LKPK-TW) adalah menyajikan data informasi
keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terkonsilidasi
untuk keperluan analisis fiskal regional.

d. Prosedur / Alur Kegiatan
Dalam rangka penyusunan LKPK-TW, Kanwil DJPb melakukan:
1) Konsolidasi Kertas Kerja LKPP-TW dengan Kertas Kerja LKPDK-
TW.
2) Identifikasi, analisis, dan eliminasi transaksi resiprokal antara
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam wilayah kerja
Kanwil DJPb dalam rangka konsolidasi.
3) Memastikan bahwa LKPK-TW telah disusun sesuai dengan kaidah
penyusunan laporan keuangan.
Penyusunan LKPK-TW secara lebih detail agar mempedomani
Lampiran pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan
Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada Kantor Wilayah
DJPb.

7788 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

e. Kegiatan Pendukung
1) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Seksi Pembinaan
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (PSAPP) dan Seksi
Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (PSAPD) untuk
mempercepat proses penyelesaian kertas kerja LKPP-TW dan
LKPDK-TW.
2) Mempelajari aturan dan pedoman teknis penyusunan LKPK-TW.
3) Melakukan sinergi internal dengan bidang lainnya maupun
dengan KPPN di lingkup Kanwil.

f. Poin Penting
1) Apabila ditemukan kesalahan atau perubahan yang bersifat material
terhadap angka yang tersaji pada LKPK-TW, maka Kanwil DJPb
melakukan pemutakhiran atas kesalahan atau perubahan tersebut.
Pemutakhiran tersebut disampaikan kepada Direktorat Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan pada periode pelaporan berikutnya.
2) LKPK-TW disusun menggunakan template kertas kerja yang telah
disediakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
3) Laporan disampaikan dalam bentuk softcopy melalui alamat email
gfs.kanwil@gmail.com.

g. Laporan

Kanwil DJPb menyusun LKPK-TW secara triwulanan, semesteran,
dan tahunan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 79

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

No. Nama Laporan Periode Tujuan
Pelaporan Batas Waktu Penyampaian

Laporan

1) LKPK – TW Triwulan 1 Untuk Dit APK

Triwulan 1 terdiri Triwulan 1,

dari: tahun 20X0,

Laporan Realisasi disampaikan
Anggaran (LRA)
paling lambat

Laporan tanggal
Operasional
30 April 20X0

2) LKPK – TW Semester 1 Untuk Dit APK
Semester 1,
Semester 1, terdiri tahun 20X0,
disampaikan
dari: paling lambat
tanggal
Laporan Realisasi 31 Juli 20X0
Anggaran (LRA)

Laporan
Operasional

Neraca

3) LKPK – TW Triwulan 3 Untuk Dit APK
Triwulan 3,
Triwulan 3 terdiri tahun 20X0,
disampaikan
dari: paling lambat
tanggal
Laporan Realisasi 31 Oktober
Anggaran (LRA) 20X0

Laporan
Operasional

8800 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

4) LKPK – TW Tahunan Data realisasi Dit APK

Tahunan terdiri (LKPK-TW anggaran
dari: Tahunan tahunan
disusun preliminary
Laporan Realisasi menggunakan disampaikan
Anggaran (LRA) data laporan paling lambat
keuangan tanggal 28
Neraca preliminary, Februari 20X1
unaudited
Laporan dan audited) Data
Operasional (LO) Unaudited
Tahun 20X0,
Laporan disampaikan
Perubahan Ekuitas paling lambat
(LPE) tanggal 20

Laporan Arus Kas
(LAK)

Catatan atas April 20X1

Laporan Keuangan Data Audited
(CaLK) Tahun 20X0,

disampaikan

paling lambat

tanggal 31

Agustus 20X1

*) Atau disesuaikan dengan ketentuan dari Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan

h. Aplikasi
1) SPAN
2) OM SPAN

i. Lain-lain
1) Kanwil dapat melakukan penyusunan LKPK-TW triwulanan
dan semesteran berdasarkan metode estimasi, jika pengumpulan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 81

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

data triwulanan dan semesteran belum dimungkinkan oleh sistem
yang berlaku.
2) Diperlukan sinergi internal yang intensif dengan Bidang PPA II
Kanwil.

6. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Koordinator
Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKKBUN) - Kanwil

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal
30 Desember 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pusat;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
3) Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-56/PB/2016 tanggal 30
Desember 2016 tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat
KPPN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator
Kuasa BUN Tingkat Kantor Wilayah.

b. Uraian Kegiatan

Melakukan persiapan, pengolahan data dan penyusunan Laporan
Gabungan Kuasa BUN Tingkat UAKKBUN-Kanwil berdasarkan data
dari LKBUN KPPN.

8822 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

c. Tujuan

Untuk membuat Laporan Gabungan Kuasa BUNTingkat UAKKBUN-
Kanwil, dan sebagai bahan masukan pembuatan LKBUN Tingkat
Pusat.

d. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menerima LK UAKBUN-Daerah dari KPPN periode
triwulanan, semesteran, dan tahunan.
2) Mencetak Laporan Keuangan tingkat Kanwil dari Aplikasi SPAN.
3) Melakukan analisis atas LK UAKBUN KPPN.
4) Melakukan koordinasi dengan Dit APK/PKN/SITP/KPPN
untuk melakukan pembahasan apabila diperlukan.
5) Menyusun LK UAKKBUN-Kanwil.
6) Membuat Catatan atas Laporan Keuangan.
7) Melakukan analisis atas LK UAKKBUN-Kanwil.
8) Melakukan pengiriman LK UAKKBUN-Kanwil ke Dit APK dan
Dit PKN serta menatausahakan sebagai arsip kantor.

e. Kegiatan Rutin
1) Memeriksa transaksi keuangan harian melalui SPAN.
2) Memantau e-Rekon&LK.
3) Mengecek email dari KPPN.

f. Kegiatan Pendukung
1) Percepatan penyelesaian Penyusunan Laporan Keuangan
UAKKBUN-Kanwil menggunakan media grup WA.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 83

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2) Memantau surat-surat yang berhubungan dengan penyusunan LK
UAKKBUN-Kanwil.

3) Mempelajari aturan-aturan mengenai penyusunan LK
UAKKBUN-Kanwil.

4) Mempelajari transaksi-transaksi khusus dalam LK UAKKBUN-
Kanwil.

g. Jenis Laporan

No. Nama Laporan Periode Tujuan
Pelaporan Batas Waktu *) Penyampaian

Laporan

1) LK UAKK- Triwulan 1 tanggal 22 Dit. PKN,
BUN-Kanwil April tahun tembusan Dit
Triwulan 1 terdiri anggaran APK
dari: berjalan

Laporan Arus Kas
(LAK)

Neraca

Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK)

Lampiran-lampiran

2) LK UAKK- Semester 1 tanggal 22 Juli Dit. PKN,

BUN-Kanwil Semes- tahun anggaran tembusan Dit

ter 1 terdiri dari: berjalan APK

Laporan Arus Kas
(LAK)

Neraca

Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK)

Lampiran-lampira

8844 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

3) LK UAKK- Triwulan 3 tanggal 22 Dit. PKN,
BUN-Kanwil Oktober tahun tembusan Dit
Triwulan 3 terdiri anggaran APK
dari: berjalan

Laporan Arus Kas
(LAK)

Neraca

Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK)

Lampiran-lampiran

4) LK UAKKBUN- Tahunan tanggal 13 Dit. PKN,
Kanwil Tahunan Unaudited Februari tahun tembusan
Unaudited terdiri anggaran Dit APK
dari: berikutnya

Laporan Arus Kas
(LAK)

Neraca

Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK)

Lampiran-lampiran

5) LK UAKKBUN- Tahunan tanggal 23 Dit. PKN,
April tahun tembusan
Kanwil Tahunan Audited anggaran Dit APK
berikutnya
Audited terdiri dari:

Laporan Arus Kas
(LAK)

Neraca

Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK)

Lampiran-lampiran
*) atau sesuai dengan Surat dari Dit APK

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 85

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

h. Aplikasi
1) e-Rekon&LK
2) SPAN
3) OM SPAN

7. Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
(LSKP – TW) sesuai dengan Manual Statistik keuangan Pemerintah
(Government Finance Statistics)

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang
Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia;
3) Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik keuangan
Pemerintah tingkat wilayah pada Kantor Wilayah DJPb.

b. Uraian Kegiatan

Kanwil DJPb menyusun LSKP-TW berdasarkan hasil analisis dan
mapping Bagan Akun Standar akuntansi ke dalam klasifikasi Statistik
Keuangan Pemerintah.

LSKP-TW merupakan konsolidasi dari kertas kerja LSKPP-TW dan
Kertas Kerja LSKPDK-TW.

Melakukan kegiatan persiapan, pengolahan data dan penyusunan
Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah.
8866 Direktorat Jenderal Perbendaharaan