Pedoman Bidang PAPK

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

c. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah adalah
untuk menyajikan informasi tentang statistik keuangan pemerintah
sesuai dengan Manual Statistik Keuangan Pemerintah dalam rangka
analisis dan pengambilan kebijakan fiskal.

d. Prosedur/Alur Kegiatan

Dalam rangka penyusunan LSKP-TW, Kanwil DJPb melakukan
sebagai berikut:
1) Analisis dan mapping BAS Kertas Kerja LKPP-TW ke dalam

klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah menjadi Kertas Kerja
LSKPP-TW.
2) Analisis dan mapping BAS Kertas Kerja LKPDK-TW ke dalam
klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah menjadi Kertas Kerja
LSKPDK-TW.

3) Konsolidasi Kertas Kerja LSKPP-TW dengan Kertas Kerja
LSKPDK-TW untuk menyusun LSKP-TW.

4) Penyusunan metadata LSKP-TW yang meliputi penjelasan atas
data Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat
Wilayah.

Metadata adalah penjelasan mengenai data yang ada dalam laporan
yang meliputi antara lain informasi dasar seperti nama laporan, unit
penyusun laporan, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat
email dan informasi lainnya yang dianggap perlu untuk disajikan,
defenisi dan cakupan data, periodesasi dan ketepatan waktu publikasi,
jadwal publikasi kedepan, sumber data, metodologi, integritas data dan
akses data.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 87

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Penyusunan Kertas Kerja LSKP-TW secara lebih detail agar
mempedomani Lampiran pada Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah
Tingkat Wilayah pada Kantor Wilayah DJPb.

e. Kegiatan Pendukung
1) Melakukan sinergi internal pada seksi di bidang PAPK, bidang
lainnya maupun dengan KPPN di lingkup Kanwil.
2) Mempelajari aturan dan pedoman teknis penyusunan LSKP-TW.

f. Poin Penting
1) Untuk memenuhi kebutuhan analisis fiskal dan penyusunan
statistik ekonomi lainnya, LSKP-TW triwulanan dan semesteran
dapat disusun menggunakan angka estimasi.
2) Apabila ditemukan kesalahan atau perubahan yang bersifat
material terhadap angka yang tersaji pada LSKP-TW, maka
Kanwil DJPb melakukan pemutakhiran (updating) atas kesalahan
atau perubahan tersebut. Pemutakhiran tersebut disampaikan
kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada
periode pelaporan berikutnya.
3) Upayakan agar data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan
Statistik Keuangan Pemerintah baik data pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah lengkap dan valid.
4) Jika data Pemerintah Daerah tidak lengkap, maka dapat
menggunakan data yang diestimasi.
5) Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah yang

888 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

disusun oleh Kantor Wilayah DJPb akan dinilai oleh Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Komponen yang menjadi
unsur penilaian antara lain adalah kualitas data dan kelengkapan
data. Dengan demikian, jika data yang disajikan tidak lengkap
(misalnya tidak mencakup seluruh data Pemerintah Daerah yang
ada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJPb berkenaan), maka nilai
atas kualitas laporan akan berkurang.

g. Laporan

Kanwil DJPb menyusun LSKP-TW secara triwulanan, semesteran,
dan tahunan.

No. Nama Laporan Periode Batas Waktu Tujuan
Pelaporan *) Pengiriman

1) LSKP – TW Triwulan 1 Untuk Laporan
Triwulan 1 Triwulan 1,
terdiri dari: tahun 20X0, Dit APK
disampaikan
Laporan paling
Operasional lambat
Statistik tanggal
Keuangan 30 April
Pemerintah 20X0

Neraca Statistik
Keuangan
Pemerintah

Metadata

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 89

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2) LSKP – TW Semester 1 Untuk Dit APK
Semester 1 Semester 1,
terdiri dari: tahun 20X0,
disampaikan
Laporan paling
Operasional lambat
Statistik tanggal
Keuangan
Pemerintah 31 Juli 20X0

Neraca Statistik
Keuangan
Pemerintah

Metadata

3) LSKP – TW Triwulan 3 Untuk Dit APK
Triwulan 3 Triwulan 3,
terdiri dari: tahun 20X0,
disampaikan
Laporan paling
Operasional lambat
Statistik tanggal
Keuangan
Pemerintah 31 Oktober
20X0
Neraca Statistik
Keuangan
Pemerintah

Metadata

9900 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

4) LSKP – TW Tahunan Data Dit APK

Tahunan terdiri (LSKP-TW Unaudited
dari: Tahunan Tahun
disusun 20X0,
Neraca Statistik menggunakan disampaikan
Keuangan angka paling
Pemerintah laporan lambat
keuangan tanggal 20
Laporan unaudited April 20X1
Operasional dan audited)
Statistik Data
Keuangan Audited
Pemerintah Tahun
20X0,
Laporan disampaikan
Sumber dan paling
Penggunaan lambat
Kas tanggal 31
Agustus
Laporan Arus 20X1
Ekonomi
lainnya

Metadata

*) atau sesuai dengan Surat dari Dit APK

h. Aplikasi
1) SPAN
2) OM SPAN
3) GFS Classification Assistant

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 91

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

8. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Exception Report (ER) dan
Invoice tidak terselesaikan pada KPPN

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016
tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
2) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5617/PB/2015
tanggal 2 Juli 2015 tentang Jadwal Periode Buka Tutup (Open
Close Period) SPAN;
3) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1355/PB/2016
tanggal 16 Februari 2016 tentang Peringatan dan Sanksi atas
Penyelesaian Exception Report;
4) Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-8848/PB.6/2015 tentang Batas Waktu dan Sanksi atas
Penyelesaian Exception Report.

b. Uraian Kegiatan

Melakukan pemantauan atas Exception Report (ER) dan Invoice tidak
terselesaikan pada KPPN serta memberikan tindak lanjut/ saran atau
solusi penyelesaian atas kondisi tersebut kepada KPPN terkait.

c. Tujuan

Untuk memastikan seluruh SOP di KPPN berjalan normal dan
data laporan keuangan yang dihasilkan melalui keseluruhan SOP
merupakan data yang andal dan akurat.

9922 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

d. Prosedur / Alur Kegiatan
1) Pada setiap awal bulan (sebelum tanggal 13), unduh laporan
Exception Report (ER) untuk modul PM dari aplikasi SPAN.
2) Siapkan laporan Exception Report (ER) yang disampaikan oleh
masing-masing KPPN.
3) Cek dalam laporan Exception Report (ER) modul PM dan laporan
yang disampaikan oleh KPPN, apakah masih terdapat transaksi
Exception Report (ER) dan Invoice yang tidak terselesaikan pada
KPPN dalam lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah DJPb.
4) Jika ditemukan adanya transaksi Exception Report (ER), segera
koordinasikan dengan KPPN agar dapat diselesaikan sebelum
tanggal 13 bulan berkenaan.
5) Setelah lewat tanggal 13 pada setiap bulannya, maka unduh
kembali laporan Exception Report (ER) dari aplikasi SPAN untuk
tanggal cetak laporan setelah tanggal 13.
6) Jika masih ditemukan adanya transaksi Exception Report (ER) dan
Invoice tidak terselesaikan, maka segera minta KPPN untuk cepat
menyelesaikan.
7) Menyusun Laporan Penyelesaian Exception Report (ER) dan
Invoice Tidak Terselesaikan serta menyiapkan surat pengantar
laporan dari Kepala Kantor Wilayah DJPb ke KPPN untuk
diselesaikan

e. Kegiatan Rutin
1) melakukan pengecekan dan memastikan secara berkala pada
tautan bit.ly/ERMODULPM untuk melihat ketersediaan data
laporan Exception Report (ER).
2) Berkoordinasi dengan KPPN untuk memastikan bahwa tidak ada
transaksi Exception Report (ER) dan Invoice tidak terselesaikan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 93

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

yang belum tuntas sampai dengan tanggal 13 bulan berkenaan.

f. Poin Penting
1) Jika data laporan transaksi Exception Report (ER) dan Invoice
tidak terselesaikan modul PM belum tersedia pada tautan bit.
ly/ERMODULPM sampai dengan tanggal 13 bulan berkenaan,
maka laporan penyelesaiannya dibuat berdasarkan laporan yang
disampaikan oleh KPPN.
2) Jika KPPN belum menyelesaikan transaksi Exception Report (ER)
dan / atau Invoice tidak terselesaikan sampai dengan tanggal 13
bulan berkenaan, maka nilai kualitas LK UAKBUN-Daerah yang
disusun KPPN tersebut akan dikurangi.

9. Analisis Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor
13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
(BLU);
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan
Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017;
3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-7/PB/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016

9944 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

tentang Pedoman Pembinaan Keuangan Badan Layanan Umum;

4) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
287/PB/2016 tentang Tata Cara Review Laporan Keuangan
Badan Layanan Umum bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

b. Uraian Kegiatan

Melakukan verifikasi dan penelusuran data laporan keuangan baik
angka maupun informasi melalui media/kertas kerja telaah/analisis.

c. Tujuan

Tujuan kegiatan Analisis Hasil Telaah laporan keuangan Badan
Layanan Umum (BLU) adalah untuk menyakini keandalan data
laporan keuangan yang disusun.

d. Prosedur / Alur Kegiatan

1) Menerima laporan keuangan BLU triwulanan, semesteran dan
tahunan dari Satker BLU.

2) Memastikan kelengkapan laporan keuangan Badan Layanan
Umum dan dokumen pendukung yang disampaikan sebelum
dilakukan review dan analisis oleh Bidang Pembinaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Kantor Wilayah DJPb.

3) Melakukan analisis dan telaah laporan keuangan BLU dengan
menggunakan kertas kerja analisis laporan keuangan Badan
Layanan Umum dengan memperhatikan :

a) Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan
keuangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 95

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

b) Keakuratan data sesuai kertas kerja
c) Penyajian per akun Laporan Keuangan

• Neraca
• Laporan Operasional
• Laporan Arus Kas
• Catatan atas Laporan Keuangan
d) Analisa Laporan Keuangan
• Analisa Horizontal
• Hal-hal Lain
4) Review dilakukan pada laporan keuangan BLU terhadap
kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
5) Menuangkan laporan hasil analisis laporan keuangan
Badan Layanan Umum dalam Kertas kerja telaah BLU dan
menyerahkannya kepada Bidang PPA I untuk kemudian
dikompilasi dan digabungkan oleh Bidang PPA I.

e. Kegiatan Rutin
1) Melakukan koordinasi dengan Bidang PPA I dalam rangka
kegiatan analisis dan telaah laporan keuangan Badan Layanan
Umum.
2) Melakukan analisis LK BLU.
3) Memantau data pada Aplikasi e-Rekon&LK.

f. Kegiatan Pendukung
1) Mendorong percepatan penyelesaian permasalahan yang
ditemukan dalam hasil analisis.
2) Memantau pengembangan dan pengelolaan Badan Layanan

9966 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Umum secara periodik bersama-sama dengan Bidang Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran I Kantor Wilayah DJPb.

3) Melayani konsultasi yang dilaksanakan oleh Badan Layanan
Umum dan satuan kerja K/L pembina Badan Layanan Umum
terkait akuntansi dan penyusunan laporan keuangan BLU.

4) Melaksanakan GKM atau IHT untuk menyamakan persepsi,
menyegarkan dan atau memperbaharui wawasan para pegawai
khususnya pada Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan terkait peraturan terkini, tata kelola dan metodologi
pembinaan Badan Layanan Umum.

g. Jenis Laporan

Nama Laporan Dasar Hukum Periode Pelaporan

Laporan Telaahan dan Kertas Kepdirjen Semesteran dan
Kerja Telaahan atas Laporan Perbendaharaan Tahunan
Keuangan Badan Layanan Nomor 287/
Umum PB/2016

(bagian dari laporan
Bidang PA 1 dalam laporan
pembinaan Satker BLU)

h. Aplikasi
1) e-Rekon&LK
2) OM SPAN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 97

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

9988 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPn

BAB VI

Laporan dan Aplikasi

1. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (PSAPP)

a. Laporan Berkala

1. Laporan Hasil Pembinaan dan Bimbingan Teknis Akuntansi

Pemerintah

Nama Laporan Periode Batas Tujuan
Pelaporan Waktu
Laporan Hasil Pengiriman
Pembinaan 2 kali/ 1 bulan
dan Bimtek tahun setelah Laporan
Akuntansi semester
Pemerintahan berakhir Direktorat
APK
(softcopy)

2. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan serta Pengiriman Laporan

Keuangan Tingkat UAPPAW

Nama Laporan Periode Tujuan
Pelaporan Pengiriman

Laporan

Laporan Monitoring dan Evalu- 2 kali/ tahun untuk keperluan

asi atas Penyusunan serta Pengi- internal Bidang

riman Laporan Keuangan Ting- PAPK

kat UAPPAW

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 99

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

3. Analisis/Telaah Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi

Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)

Nama Laporan Periode Tujuan
Pelaporan Laporan
Untuk internal
Hasil Analisis/Telaah Laporan 2 kali/ tahun
Keuangan Tingkat Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah (UAPPA-W)

4. Pembinaan Akuntansi Pusat kepada KPPN selaku Unit Akuntansi

Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah

Nama Laporan Periode Batas Keterangan
Pelaporan Waktu

Laporan Hasil Semesteran Pada Disampaikan ke
Pembinaan berakhirnya Bidang SKKI sebagai
Akuntansi Pusat semester masukan penyusunan
kepada KPPN
Laporan Hasil
Pembinaan dan
Supevisi (LHPS)

5. Penilaian Kualitas Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum

Negara (BUN)-Daerah

Nama Laporan Periode Batas Waktu Tujuan
Pelaporan
Bulan November Laporan
Surat Keputusan Tahunan tahun anggaran
Penilaian LK UAK berikutnya KPPN dalam
BUN Daerah (UAK periode tahunan wilayah kerja
BUN-D) KPPN

101000 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

5. Penyusunan Kertas Kerja Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Tingkat Wilayah (LKPP – TW)

No. Nama Periode Batas Waktu Tujuan
Laporan Pelaporan Penyampaian

a LKPP – TW Triwulan 1 2 hari kerja Bahan untuk
Triwulan 1 setelah data dikonsolidasi
terdiri dari: tersedia pada di LKPK
OM SPAN oleh Seksi
Laporan ASPLK
Realisasi
Anggaran
(LRA)

Laporan
Operasional

b LKPP – TW Semester 1 2 hari kerja Bahan untuk
Semester 1, setelah data dikonsolidasi
terdiri dari: tersedia pada di LKPK
OM SPAN oleh Seksi
Laporan ASPLK
Realisasi
Anggaran
(LRA)

Laporan
Operasional

Neraca

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 101

Pedoman Pelaksanaan Tugas 2 hari kerja Bahan untuk
setelah data dikonsolidasi
Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tersedia pada di LKPK
OM SPAN oleh Seksi
c LKPP – TW Triwulan 3 ASPLK
Triwulan 3
terdiri dari:
Laporan
Realisasi
Anggaran
(LRA)
Laporan
Operasional

d Kertas Kerja Tahunan 2 hari kerja Bahan untuk

LKPP – TW Kertas kerja setelah data dikonsolidasi
Tahunan tersedia pada di LKPK oleh
terdiri dari: disusun OM SPAN Seksi ASPLK

Laporan menggunakan
Realisasi
Anggaran data laporan

keuangan

(LRA) preliminary,

Neraca unaudited

Laporan dan audited
Operasional
(LO)

Laporan
Perubahan
Ekuitas (LPE)

Laporan Arus
Kas (LAK)

b. Aplikasi Pendukung
1) Program Microsoft Office, berupa MS Word dan MS Excel yang
digunakan untuk penyusunan laporan pada Seksi Pembinaan
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.

101202 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2) Aplikasi sederhana untuk menganalisa LKKL dan LK BUN
Daerah berbasis MS Excel yang digunakan untuk melakukan
penghitungan, telaah dan penilaian LKKL maupun LK BUN
Daerah yang disampaikan kepada Kantor Wilayah DJPb.

3) e-Rekon&LK
4) SPAN
5) OM SPAN
6) SAKTI
7) SAIBA
8) SIMAK-BMN
9) Persediaan.

2. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

a. Laporan Berkala

1. Koordinasi dan Inventarisasi Data Keuangan Daerah

Nama Laporan Periode Batas Tujuan
Pelaporan Waktu

Laporan Hasil Triwulan Disesuaikan Internal Bidang
Monitoring Semester dengan PAPK, Bidang
Pengumpulan Data Tahunan kebutuhan PAPK, dan
Keuangan Daerah penyusunan atau Bidang
laporan lain di Kanwil
Kanwil masing-
masing sesuai
kebutuhan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 103

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2. Penyusunan/Pemuktahiran Matriks Analisis Umum dan Analisis

Hasil Pemeriksaan

Nama Laporan Periode Batas Waktu Tujuan
Pelaporan

Matriks Analisis Triwulan 15 hari Internal
Kebijakan dan Semester setelah Bidang PAPK
Sistem Akuntansi Tahunan periode dan/atau
Pemerintah Daerah berakhir. bidang lain di
Kanwil
Matriks Analisis
Hasil Pemeriksaan

3. Penyusunan Rencana Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Nama Laporan Periode Batas Waktu Tujuan
Pelaporan *)

Rencana Pembinaan Semester 30 hari Internal
Akuntansi dan Tahunan sebelum Bidang PAPK
Pelaporan Keuangan periode dan/atau
Pemerintah Daerah pembinaan bidang lain di
dimulai Kanwil

101404 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

4. Pelaksanaan Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Nama Laporan Periode Batas Waktu Tujuan
Pelaporan
Internal Kanwil
Laporan Hasil Kegiatan 10 hari (SPJ).
Pembinaan per setelah
Kegiatan kegiatan
berakhir.

Laporan Hasil Semester Paling Direktur
Pembinaan Tahunan lambat Jenderal
Akuntansi tanggal 15 Perbendaharaan
pada bulan c.q. Direktur
dan Pelaporan pertama Akuntansi
setelah dan Pelaporan
Keuangan berakhirnya Keuangan
semester
Pemerintah berkenaan
atau hari
Daerah per Objek kerja
berikutnya
Pembinaan apabila
tanggal 15
Laporan Hasil adalah hari
Pembinaan libur.
Akuntansi
dan Pelaporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah

5. Tindak Lanjut Hasil Pembinaan/Penyelesaian Permasalahan

Nama Laporan Periode Batas Waktu Tujuan
Pelaporan

Daftar Monitoring Triwulanan Paling lambat Internal Bidang
Penyelesaian Semester tanggal PAPK untuk
Permasalahan Tahunan 10 setelah pengisian IKU
triwulan
berakhir

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 105

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

6. Penyusunan Kertas Kerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK – TW)

No. Nama Periode Batas Waktu Tujuan
Laporan Pelaporan

a LKPDK – Triwulan 1 5 hari kerja Bahan untuk
TW Triwulan sebelum dikonsolidasi
1 terdiri dari: batas waktu di LKPK
penyampaian oleh Seksi
Laporan LKPK ASPLK
Realisasi periode
Anggaran berkenaan
(LRA)
(30 April)
Laporan
Operasional

b LKPDK – Semester 1 5 hari kerja Bahan untuk
TW Semester sebelum dikonsolidasi
1, terdiri dari: batas waktu di LKPK
penyampaian oleh Seksi
Laporan LKPK ASPLK
Realisasi periode
Anggaran berkenaan
(LRA)
(30 Juli)
Laporan
Operasional

Neraca

c LKPDK – Triwulan 3 5 hari kerja Bahan untuk
TW Triwulan sebelum dikonsolidasi
3 terdiri dari: batas waktu di LKPK
penyampaian oleh Seksi
Laporan LKPK ASPLK
Realisasi periode
Anggaran berkenaan
(LRA)
(31 Oktober)
Laporan
Operasional

101606 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

d Kertas Kerja Tahunan 5 hari kerja Bahan untuk

LKPDK – Kertas kerja sebelum dikonsolidasi
TW Tahunan batas waktu di LKPK oleh
terdiri dari: disusun penyampaian Seksi ASPLK
LKPK periode
Laporan menggunakan berkenaan

Realisasi data laporan (28 Februari
untuk
Anggaran keuangan Preliminary,

(LRA) preliminary,

Laporan unaudited 20 April untuk

Perubahan dan audited Unaudited,
Saldo
Anggaran 31 Agustus
untuk

Lebih Audited)

(LPSAL)

Neraca

Laporan
Operasional
(LO)

Laporan
Perubahan
Ekuitas
(LPE)

Laporan Arus
Kas (LAK)

b. Aplikasi Pendukung
1) Program Microsoft Office, berupa MS Word dan Excel yang
digunakan untuk penyusunan laporan rutin dan laporan
insidentil dan untuk mengkompilasi data LKPD per Pemda.
2) Worksheet Konsolidasi LK Pemda
3) Aplikasi SPAN
4) Aplikasi Online Monitoring SPAN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 107

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

5) Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
6) Sistem Informasi Keuangan daerah (SIKD)
7) e-Rekon&LK
8) Aplikasi Persediaan
9) Aplikasi Konsolidasi LK Pemda (Excel)

3. Seksi Analisa, Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Laporan Berkala

1) Analisis atas LK-BUN Tingkat Kuasa BUN KPPN dan LK

UAKKBUN Kanwil

Nama Laporan Periode Batas Waktu *) Tujuan
Pelaporan
Kertas Kerja Penyampaian
yang digunakan Tw I tanggal 22 April
untuk: tahun anggaran Dit. PKN,
Lampiran pada berjalan tembusan Dit.
LK UAKKBUN- APK
Kanwil Smst 1 tanggal 22 Juli
tahun anggaran Dit. PKN,
berjalan tembusan Dit.
APK
Tw 3 tanggal 22
Oktober tahun Dit. PKN,
anggaran berjalan tembusan Dit.
APK
Unaudited tanggal 13
Audited Februari tahun Dit. PKN,
anggaran tembusan Dit.
berikutnya APK

tanggal 23 April Dit. PKN,
tahun anggaran tembusan Dit.
berikutnya APK

101808 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Kertas Kerja Bulanan Tanggal 22 Seksi PSAPP
yang digunakan
untuk: bulan berikutnya

Bahan Penilaian (untuk bahan
LK UAKBUN-
KPPN penilaian oleh

Seksi PSAPP)

*) Atau sesuai dengan ketentuan dari Dit APK
2) Monitoring Pelaksanaan Dan Tindak Lanjut Rekonsiliasi Pada

KPPN

Nama Laporan Periode Batas Waktu Tujuan
Pelaporan
Surat hasil Tanggal 20 atau KPPN
monitoring dan 1) Bulanan menyesuaikan Dit APK
tindak lanjut hasil 2) Triwulanan surat Dit.APK
rekonsiliasi

3) Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Keuangan Unit Akuntansi Kuasa BUN Daerah (LK UAK BUN

Daerah) KPPN

Nama Laporan Periode Batas Ket
Pelaporan Waktu

Laporan Kegiatan Bulanan Sesuai surat Bersifat internal
Monev Penyusunan dan Dit.APK
Penyampaian Laporan
Keuangan Unit Akuntansi
Kuasa BUN Daerah (LK
UAK BUN Daerah)
KPPN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 109

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

4) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Tingkat Wilayah (LKPK-TW)

No. Nama Laporan Periode Batas Waktu Tujuan
Pelaporan Penyampaian

Laporan

a LKPK – TW Triwulan 1 Untuk Dit APK

Triwulan 1 Triwulan 1,

terdiri dari: tahun 20X0,

Laporan Realisasi disampaikan
Anggaran (LRA) paling lambat
tanggal
Laporan 30 April
Operasional 20X0

b LKPK – TW Semester 1 Untuk Dit APK

Semester 1, Semester 1,

terdiri dari: tahun 20X0,

Laporan Realisasi disampaikan
Anggaran (LRA) paling lambat
tanggal
Laporan 31 Juli 20X0
Operasional

Neraca

c LKPK – TW Triwulan 3 Untuk Dit APK

Triwulan 3 Triwulan 3,

terdiri dari: tahun 20X0,

Laporan Realisasi disampaikan
Anggaran (LRA) paling lambat
tanggal
Laporan 31 Oktober
Operasional 20X0

111010 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

d LKPK – TW Tahunan Data realisasi Dit APK

Tahunan terdiri (LKPK-TW anggaran
dari: Tahunan tahunan
Laporan Realisasi preliminary
Anggaran (LRA); disusun disampaikan

Neraca; menggunakan paling lambat

Laporan data laporan tanggal 28
Operasional Februari
(LO); keuangan 20X1
preliminary,
Laporan Data
unaudited Unaudited

Perubahan dan audited) Tahun 20X0,

Ekuitas (LPE); disampaikan

Laporan Arus paling lambat

Kas (LAK); tanggal 20

Catatan atas April 20X1

Laporan Data Audited

Keuangan Tahun 20X0,

(CaLK) disampaikan

paling lambat

tanggal 31

Agustus 20X1

*) Atau disesuaikan dengan ketentuab dari Direktorat Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan

5. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi
Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKKBUN) –
Kanwil

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 111

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

No. Nama Laporan Periode Batas Waktu *) Tujuan
Pelaporan Penyampaian
a LK UAKK- tanggal 22
BUN-Kanwil Triwulan April tahun Laporan
Triwulan 1 terdiri 1 anggaran
dari: berjalan Dit. PKN,
tembusan Dit
Laporan Arus Kas APK
(LAK)
Semester 1 tanggal 22 Juli Dit. PKN,
Neraca
tahun anggaran tembusan Dit
Catatan atas
Laporan Keuan- berjalan APK
gan (CaLK)

Lampiran-
lampiran

b LK UAKK-
BUN-Kanwil
Semester 1 terdiri
dari:

Laporan Arus Kas
(LAK)

Neraca

Catatan atas
Laporan Keuan-
gan (CaLK)

Lampiran-
lampiran

111212 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

c LK UAKK- Triwulan tanggal 22 Dit. PKN,
tembusan Dit
BUN-Kanwil 3 Oktober tahun APK

Triwulan 3 terdiri anggaran Dit. PKN,
tembusan Dit
dari: berjalan APK

Laporan Arus Kas Dit. PKN,
(LAK) Neraca tembusan Dit
APK
Catatan atas
Laporan Keuan-
gan (CaLK)

Lampiran-
lampiran

d LK UAKKBUN- Tahunan tanggal 13

Kanwil Tahunan Unaudited Februari tahun

Unaudited terdiri anggaran

dari: berikutnya

Laporan Arus Kas
(LAK)

Neraca

Catatan atas
Laporan Keuan-
gan (CaLK)

Lampiran-
lampiran

e LK UAKKBUN- Tahunan tanggal 23

Kanwil Tahunan Audited April tahun

Audited terdiri anggaran
dari: berikutnya

Laporan Arus Kas
(LAK) Neraca

Catatan atas
Laporan Keuan-
gan (CaLK)

Lampiran-
lampiran

*) atau sesuai dengan Surat dari Dit APK

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 113

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

6. Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
(LSKP – TW) sesuai dengan Manual Statistik keuangan Pemerintah
(Government Finance Statistics)

Periode Tujuan
Pelaporan
No. Nama Laporan Batas Waktu *) Pengiriman

Laporan

a LSKP – TW Triwulan Triwulan 1 Untuk Dit APK
1 terdiri dari: Triwulan 1,
tahun 20X0,
Laporan Operasional disampaikan
Statistik Keuangan paling lambat
Pemerintah tanggal
30 April 20X0
Neraca Statistik
Keuangan Pemerintah Untuk Dit APK
Semester 1,
Metadata tahun 20X0,
disampaikan
b LSKP – TW Semester Semester 1 paling lambat
1 terdiri dari: tanggal

Laporan Operasional 31 Juli 20X0
Statistik Keuangan
Pemerintah

Neraca Statistik
Keuangan Pemerintah

Metadata

c LSKP – TW Triwulan Triwulan 3 Untuk Dit APK

3 terdiri dari: Triwulan 3,

Laporan Operasional tahun 20X0,
Statistik Keuangan disampaikan
Pemerintah paling lambat
tanggal
Neraca Statistik
Keuangan Pemerintah 31 Oktober
20X0
Metadata

111414 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

d LSKP – TW Tahunan Tahunan Data Dit APK

terdiri dari: (LSKP-TW Unaudited
Tahunan Tahun 20X0,
Neraca Statistik disusun disampaikan
Keuangan Pemerintah menggunakan paling lambat
angka tanggal 20
Laporan Operasional laporan April 20X1
Statistik Keuangan keuangan
Pemerintah unaudited Data Audited
dan audited) Tahun 20X0,
Laporan Sumber dan disampaikan
Penggunaan Kas paling lambat
tanggal 31
Laporan Arus
Ekonomi lainnya

Metadata Agustus 20X1

7. Analisis Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Nama Laporan Dasar Hukum Periode
Pelaporan
Laporan Telaahan dan Kertas Kepdirjen
Kerja Telaahan atas Laporan Perbendaharaan Semesteran
Keuangan Badan Layanan Nomor 287/ dan Tahunan
Umum PB/2016

(bagian dari laporan Bidang
PPA I dalam laporan pembinaan
Satker BLU)

b. Aplikasi Pendukung 115
a. SPAN
b. OM SPAN
c. HAI DJPb
d. e-Rekon&LK
e. Aplikasi Laporan Konsolidasi (Excel)
f. GFS Classification Assistant

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

111616 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Instansi Kinerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Badan
Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/ Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari APBN;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman
Umum Sistem Akuntansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan
Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal
Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 117

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.05/2014 tentang Sistem
Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem
Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Hibah;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor
13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014
tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015
tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Bendahara Umum Negara;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015
tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian Negara /Lembaga;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

24. Peraturan Menteri Keuangan 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb;

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.05/2017 tentang
Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi pada Bagian Anggaran Bendahara

111818 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Umum Negara;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang

Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan pada
Kementerian Negara/Lembaga;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan
Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang
Administrasi Pengelolaan Hibah;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman
Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara
Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan APBD;
33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian
Jabatan bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan DJPb;
34. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007
tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan
Umum Ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
35. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-60/PB/2013
tentang Pedoman Bimbingan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan
Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga;
36. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 119

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

37. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015
tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada
Kementerian Negara/Lembaga;

38. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016
tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik
Bendahara Umum Negara;

39. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-38/PB/2016
tentang Pembinaan Pengelolaan Perbendaharaan (Treasury Management
Representative);

40. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56/PB/2016
tentang Pedoman Analisis Laporan keuangan UAKBUN-D dan
UAKKBUN-Kanwil;

41. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2017
tentang Pedoman Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah oleh Kantor Wilayah DJPb;

42. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah tingkat
wilayah pada Kantor Wilayah DJPb;

43. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-190/PB/2010
tentang Pelaksanaan Treasury Notional Pooling Rekening Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Kementerian Negara/
Lembaga;

44. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017
tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;

45. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB/2017
tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;

46. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017
tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan

121020 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Nomor KEP-617/PB/2017 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen
Akun Pada Bagan Akun Standar;
47. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal
13 Juli 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Keuangan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil;
48. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-2976/PB.06/2015 tanggal 15 April 2015 hal Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian LK UAKBUN-D Tahun Anggaran 2015;
49. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-1356/PB.06/2016 hal Kriteria Penilaian LK UAKBUN D KPPN Oleh
Kanwil;
50. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-1069/PB.6/2017 tentang Simplifikasi Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wialayah dan Laporan Statistik
Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada Kantor Wilayah DJPb;
51. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-1977/PB.6/2017 tentang Penyelarasan Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik keuangan
Pemerintah Tingkat Wilayah tahun 2016 dengan Penyusunan KFR 2016.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 121

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

121222 Direktorat Jenderal Perbendaharaan