Tusi Seksi Vera

SIMAK-BMN namun nilai yang tercatat berbeda antara SAIBA
dan SIMAK-BMN
- Pada ADK SAIBA Satker yang sudah di upload ke e-rekon,
belum mengirimkan data dari aplikasi persediaan dan SIMAK
BMN ke aplikasi SAIBA
- Satker salah melakukan jurnal
Penyelesaian :
- Perbaikan saldo awal pada aplikasi SAIBA
- Perbaikan pencatatan jurnal dan melakukan posting ulang
pada aplikasi SAIBA, lalu upload ulang di e-Rekon
- Melakukan pengiriman ulang data dari SIMAK-BMN ke SAIBA
c) Menu =>Daftar => Realisasi Tanpa Pagu
(Terdapat transaksi yang pagunya terkoreksi/revisi)
Penyebab :
- Pada ADK SAIBA Satker yang sudah di upload ke e-Rekon,
terdapat kesalahan pencatatan program, output, kegiatan
yang tidak terdapat pada pagu satker di SP2D yang diinput ke
SAIBA
Penyelesaian :
- Perbaikan pencatatan SP2D dan melakukan posting ulang
pada aplikasi SAIBA, lalu upload ulang di e-Rekon
- Apabila terdapat kesalahan saat pengajuan SPM, maka Satker
terlebih dahulu melakukan koreksi SPM ke seksi PD, lalu
diperbaiki di SAIBA , setelah itu upload ulang ke e-Rekon
d) Menu =>Daftar => Pengembalian Belanja
(Terdapat pengembalian belanja yang tidak sesuai CoA belanja
awal)
Penyebab :
- Pada ADK SAIBA Satker yang sudah di upload ke e-rekon,

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 35

terdapat kesalahan pencatatan program, output, kegiatan
yang tidak terdapat pada daftar di SSPB yang diinput ke
SAIBA
Penyelesaian :
- Perbaikan pencatatan SP2D dan melakukan posting ulang
pada aplikasi SAIBA, lalu upload ulang di e-Rekon
- Apabila terdapat kesalahan saat pengajuan SSPB, maka Satker
terlebih dahulu melakukan koreksi SPM ke seksi PD, lalu
diperbaiki di SAIBA, setelah itu upload ulang ke e-Rekon
e) Menu =>Daftar => Jurnal Tidak Lazim
(Terdapat jurnal yang tidak dilakukan sesuai posting rule)
Penyebab :
- Pada ADK SAIBA Satker yang sudah di upload ke e-rekon,
terdapat kesalahan dalam melakukan penjurnalan pada
aplikasi SAIBA
Penyelesaian :
- Perbaikan pencatatan jurnal dan melakukan posting ulang
pada aplikasi SAIBA, lalu upload ulang di e-Rekon
f) Menu =>Daftar => Listing Transaksi
(Daftar transaksi yang terindikasi bermasalah)
g) Menu =>Daftar => Neraca Tidak Balance
( Data Aset tidak sama dengan utang ditambah ekuitas)
Penyebab :
Belum melakukan posting secara sempurna pada aplikasi SAIBA
Penyelesaian :
Melakukan posting ulang pada aplikasi SAIBA, lalu upload ulang di
e-Rekon
h) Menu =>Daftar => Jurnal Umum Penyesuaian
(Data jurnal Umum yang tidak sesuai ketentuan)

36 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

Penyebab :
- Pada ADK SAIBA Satker yang sudah di upload ke e-rekon,
terdapat kesalahan dalam melakukan penjurnalan di jurnal
umum pada aplikasi SAIBA
Penyelesaian :
- Perbaikan pencatatan jurnal dan melakukan posting ulang
pada aplikasi SAIBA, lalu upload ulang di e-rekon

i) Terhadap ralat SP3B BLU KPPN melakukan penyesuaian dengan
penjurnalan pada buku besar akural dan buku besar kas secara
manual atau melalui upload web adi terhadap segmen anggaran
dari “kode jenis anggaran 7” ke “kode jenis anggaran 2”

j) Username dan password seluruh satker dikelola oleh KPPN serta
melayani permintaan username dan password satker

k) Untuk kebutuhan capaian IKU rekonsiliasi KPPN, sebelum
melakukan reset BAR KPPN harus mencetak BAR yang akan di-
reset dan mendokumentasikan BAR tersebut dalam daftar satker
yang telah melakukan rekonsiliasi dengan KPPN

11) Perlu dilakukan rekonsiliasi ulang apabila terdapat gangguan sistem
sebelum status BAR siap download, contohnya pdf tidak terbentuk,
excel hasil rekonsiliasi kosong atau double, dan lain-lain.

f. Laporan Berkala
Laporan Monitoring Rekonsiliasi dan penerbitan BAR (bulanan) sebagai
lampiran LKBUN Daerah.

Penyusunan Monitoring Rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik
dan dilaporkan ke Kanwil sebagai lampiran Laporan Keuangan UAKBUN
Daerah, secara bulanan, semesteran dan tahunan, dengan jadwal waktu
yang ditentukan lebih lanjut melalui surat Direktur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 37

g. Sanksi

Satuan Kerja yang belum mendapatkan persetujuan KPPN berarti data
satuan kerja belum memenuhi persyaratan penerbitan BAR. Misal Satker
melakukan pengunggahan ADK pada hari terakhir pengunggahan ADK,
yaitu tanggal 12 Juli 2XO. Apabila sampai dengan batas akhir rekonsiliasi
masih belum mendapat persetujuan KPPN sehingga belum memperoleh
status "Menunggu Tanda Tangan KPA" di aplikasi e-Rekon & LK, Satker
tersebut dikenakan sanksi administratif.

Dalam rangka pengenaan sanksi, KPPN menerbitkan SP2S (Surat
Pemberitahuan Pengenaan Sanksi) kepada Satuan Kerja yang terkena
sanksi. Pengenaan sanksi tersebut tidak membebaskan Satuan Kerja dari
kewajiban menyelesaikan rekonsiliasi. Sanksi diberikan dalam bentuk
pengembalian SPM yang diajukan satuan kerja, kecuali untuk:
a. SPM LS Belanja Pegawai;
b. SPM LS kepada pihak ketiga; dan
c. SPM Pengembalian.

h. Aplikasi Yang Digunakan

Aplikasi e-Rekon-LK yang berbasis web dengan alamat www.e-rekon-lk.
djpbn.kemenkeu.go.id.

Agar dapat mengetahui dan memahami semua menu beserta fungsinya
pada aplikasi e-Rekon-LK, petunjuk teknis atau manual operasional
aplikasi e-Rekon-LK dapat diunduh dari aplikasi tersebut, dengan cara
sebagai berikut:
1) Masuk ke aplikasi e-Rekon-KL, dan pilih tombol ‘?’ yang ada di sisi

kanan atas, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini
2) Setelah kita klik tombol ‘?’ tersebut akan muncul pada layar seperti

gambar di bawah dan kemudian pilih tombol ‘Manual’, yaitu tombol
paling bawah.

38 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

BAB IV

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KUASA BUN TINGKAT UNIT AKUNTANSI
KUASA BUN DAERAH

1. Dasar Hukum

a. Peraturan
1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah.
2) Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga atas Perubahan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 177/PMK. 05/2015 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/
Lembaga
5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang
Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan
Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian
Negara/Lembaga atas Perubahan Peraturan Menteri Keungan
Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 39

Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara
Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga
6) Kepu tu san Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pada
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
216/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.
9) Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 13
Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Keuangan Kuasa BUN Daerah dan Koordinator Kuasa BUN Kanwil

b. Pengertian
Yang dimaksud dengan Laporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat

UAKBUN Daerah adalah Laporan Keuangan yang disusun oleh KPPN
sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah, yang dalam hal ini
dilakukan oleh Seksi Vera/Vera KI. Sementara ini di sisi lain, apabila
KPPN sebagai satker, maka Laporan Keuangan yang disusun adalah
Laporan Keuangan Tingkat UAKPA, yang dalam hal ini penyusunannya
dilakukan oleh Subbag Umum KPPN.

40 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

2. Prosedur atau Alur Kegiatan

Prosedur atau alur kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN
menurut SOP adalah sebagai berikut:
a. Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi

1) Apabila terdapat perbedaan data antara sub ledger dari Seksi
Pencairan Dana dan Seksi Bank serta Seksi Vera, maka perlu
dilakukan jurnal penyesuaian melalui WEB ADI atau jurnal manual
SPAN

2) Melakukan konsolidasi laporan keuangan dari aplikasi SPAN
3) Mencetak dan menganalisis Laporan Arus Kas (LAK), Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), dan
Neraca dari Aplikasi SPAN
4) Menyusun LK UAKBUN-Daerah Halaman Muka (LO, LPE, Neraca,
LRA, LPSAL, dan LAK)
5) Membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan LK
UAKBUN-Daerah Halaman Muka
6) Membuat Pernyataan Tanggung Jawab
7) Membuat Lampiran LK UAKBUN-Daerah sesuai Surat Direktur
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
8) Membuat surat pengantar LK UAKBUN-Daerah dalam rangkap 4
9) Meneruskan LK UAKBUN-Daerah beserta lampirannya kepada
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/Verifikasi.

b. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
1) Memeriksa LK UAKBUN-Daerah, memaraf Pernyataan Tanggung
Jawab dan surat pengantar, kemudian meneruskan kepada Kepala
Kantor.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 41

2) Apabila masih terdapat kesalahan pada Pernyataan Tanggung
Jawab dan surat pengantar dikembalikan ke pelaksana untuk
diperbaiki.

c. Kepala Kantor
1) Menerima LK UAKBUN-Daerah beserta lampirannya kemudian
menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab dan surat pengantar
LK UAKBUN-Daerah.
2) Menyampaikan kepada Pelaksanan Subbag Umum untuk diproses
lebih lanjut.

d. Subbagian Umum
1) Menerima dan menggandakan LK UAKBUN-Daerah beserta
lampirannya.
2) Menyampaikan hardcopy dan softcopy LK UAKBUN-Daerah (dalam
format pdf) kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
3) Menyampaikan softcopy LK UAKBUN-Daerah (dalam format
pdf) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan
Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
4) Menatausahakan LK UAKBUN-Daerah beserta lampirannya
sebagai pertinggal KPPN.

3. Kegiatan Rutin

a. Melakukan permintaan data transaksi keuangan dari SPAN dengan
ketentuan :
1) Jenis laporan yang diminta sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan ditambah jenis laporan pendukung
lainnya.
2) Waktu permintaan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Mengunduh dan mencetak jenis laporan yang diminta pada hari
berikutnya.

42 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

c. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan sistematika yang telah
ditentukan sebagai berikut :
1) Membuat pernyataan tanggung jawab (SOR) dan ringkasan
eksekutif
2) Mengisi template LAK, neraca KUN, dan CaLK
3) Membuat catatan penting lainnya
4) Membuat laporan manual

d. Menganalisa laporan keuangan menggunakan kertas kerja sesuai
dengan Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan Nomor
S-6644/PB.8/2014 hal Pedoman Analisis Laporan Keuangan dalam
SPAN dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-56/PB/2016.

e. Mencetak laporan dan kertas kerja hasil analisa.
f. Mengirim softcopy laporan dalam bentuk Pdf ke Kanwil DJPG dan

Kantor Pusat.
g. Mengirimkan hardcopy laporan ke Kanwil DJPG.

4. Kegiatan Yang Mendukung

a. Melakukan pemantauan potensi Exception Report melalui SPAN dan
OMSPAN secara berkala, minimal satu minggu sekali. Konfirmasikan
dengan seksi terkait jika terdapat kejanggalan.

b. Melakukan analisa LK BUN sesuai format yang telah ditentukan
minimal 1 minggu sekali.

c. Menganalisa neraca lajur.

5. Poin-Poin Penting

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik diharapkan Seksi Vera/
Vera KI melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 43

a. Memastikan Seksi Bank dan/atau Seksi Pencairan Dana tidak
melakukan ralat/koreksi penerimaan dan atau pengeluaran pada
close period

b. Meski tidak terdapat sanksi, tetapi apabila ada keterlambatan, akan
dilakukan pengurangan nilai dari Kanwil DJPBN

c. Sebagai catatan bahwa LKBUN Daerah yang disusun KPPN akan dinilai
oleh Kanwil masing-masing. Adapun unsur-unsur yang dinilai adalah:
1) Ketepatan waktu penyampaian sesuai ketentuan (penyampaian
softcopy melalui email)
2) Akurasi Data/Kualitas Laporan
3) Partisipasi
4) Beban Kerja
5) Estetika

6. Laporan Berkala

a. Laporan Bulanan
b. Laporan Semester
c. Laporan Tahunan (Unaudited)
d. Laporan Tahunan (Audited)

7. Aplikasi Yang Digunakan

a. Aplikasi SPAN
b. Aplikasi e-Rekon
c. Aplikasi OM SPAN
d. Aplikasi SiLaBUN

44 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

8. Sistematika Laporan Keuangan

1. Sistematika Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-Daerah
Bulanan/Semesteran/Tahunan :
a. Halaman Depan
b. Daftar Isi
c. Daftar Grafik
d. Daftar tabel
e. Pernyataan Tanggung Jawab
f. Ringkasan Eksekutif
g. Laporan Arus Kas
h. Neraca
i. Catatan atas Laporan Keuangan
j. Lampiran :
Laporan Keuangan yang dicetak dari SPAN:
a Neraca Tingkat (Ledger Kas dan Akrual) per 1 Januari 20XX
b Laporan Arus Kas Tingkat KPPN (Face)
c Neraca Tingkat KPPN (Ledger Kas dan Akrual)
d Laporan Arus Kas per Akun Tingkat KPPN

2. Laporan pengawasan saldo-saldo kas dan utang kepada pihak
ketiga di KPPN, meliputi :
a. Laporan Konsolidasi Saldo Kas KPPN/Buku Putih (dicetak dari
aplikasi SPAN)
b. Rekapitulasi Saldo Kas KPPN dibandingkan dengan Rekening
Koran (manual)
c. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran (manual)
d. Rincian Kas Lainnya dari Hibah (manual)
e. Rincian Kas pada BLU (manual)
f. Rincian Kas Transitoris (untuk KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah)
g. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga (manual)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 45

3. Daftar Berita Acara Penyesuaian/Berita Acara Koreksi (manual)
4. Kertas Kerja Hasil Analisis Laporan Keuangan sesuai Peraturan Dirjen

Perbendaharaan Nomor PER-56/PB/2016 tentang Pedoman Analisis
Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa
BUN Tingkat KPPN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Koordinator Kuasa BUN Tingkat Kantor Wilayah (KPPN Khusus
Pinjaman dan Hibah serta KPPN Khusus Penerimaan dikecualikan)
5. Rekening Koran akhir periode
6. Berita Acara Penyesuaian/Berita Acara Koreksi yang terbit selama
satu tahun (tahunan)

9. Nama Dan Id Laporan Yang Dicetak Dari SPAN

Uraian Laporan Nama Laporan Pada ID Laporan
Aplikasi SPAN SPGLR00255
SPGLR00276
a. Laporan Arus Kas SPAN LAPORAN ARUS SPGLR00264
(Face) Tingkat KAS (FACE) SPGLR00116
KPPN
SPGLR00115
b. Neraca Tingkat SPAN NERACA

KPPN (Ledger Kas) TINGKAT KPPN DAN

KANWIL

c. Laporan Realisasi SPAN LRA TINGKAT
Anggaran Tingkat KUASA BUN
KPPN (Face)

d. Laporan Perubahan SPAN LAPORAN

Saldo Anggaran PERUBAHAN SALDO

Lebih Tingkat ANGGARAN LEBIH

Kuasa BUN KPPN

e. Laporan SPAN LAPORAN

Operasional OPERASIONAL

Tingkat Kuasa BUN

KPPN

46 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

f. Laporan Perubahan SPAN LAPORAN SPGLR00117

Ekuitas Tingkat PERUBAHAN EKUITAS

KPPN

g. Neraca Tingkat SPAN NERACA SPGLR00276
KPPN (Ledger TINGKAT KPPN DAN
Akrual) KANWIL

h. Laporan Arus Kas SPAN LAK PER SPGLR00258
per Akun Tingkat AKUN TINGKAT
KPPN KPPN,KANWIL DAN
PUSAT

i. Laporan Realisasi SPAN LRA SPGLR00260
Pendapatan dan PENDAPATAN NEGARA
Hibah Tingkat DAN HIBAH MENURUT
KPPN Menurut AKUN
Akun

j. Laporan Realisasi SPAN LRA BELANJA SPGLR00263
Anggaran Belanja TINGKAT KUASA BUN
Menurut Sumber MENURUT SD (Ikhtisar
Dana, Fungsi, Sub 1- MENURUT SUMBER
Fungsi, Program, DANA, FUNGSI, SUB
Kegiatan FUNGSI, PROGRAM,
KEGIATAN)

k. Laporan Realisasi SPAN LRA BELANJA SPGLR00263
Anggaran Belanja
Menurut Bagian TINGKAT KUASA
Anggaran, Eselon
I, Satker dan BUN MENURUT SD
Kewenangan
(Ikhtisar 2- MENURUT

BAGIAN ANGGARAN,

ESELON I, SATKER, DAN

KEWENANGAN)

l. Laporan Realisasi SPAN LRA BELANJA SPGLR00263

Anggaran Belanja TINGKAT KUASA BUN

Menurut Bagian MENURUT SD (Ikhtisar

Anggaran dan Jenis 3- MENURUT BAGIAN

Belanja ANGGARAN DAN JENIS

BELANJA)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 47

m. Laporan Realisasi SPAN LRA BELANJA SPGLR00263
Anggaran Belanja TINGKAT KUASA BUN SPCML00051
Jenis Belanja MENURUT SD (Ikhtisar SPGLR00274
4- MENURUT JENIS
BELANJA)

n. Laporan LAPORAN
Konsolidasi Saldo KONSOLIDASI SALDO
Kas KPPN/Buku KAS KPPN (BUKU
Putih PUTIH)

o. Laporan Perubahan SPAN LAPORAN

dan Posisi Kas PERUBAHAN DAN

Detail Tingkat POSISI KAS TINGKAT

KPPN KANWIL DAN PUSAT

Penggunaan aplikasi SPAN dalam rangka pengambilan laporan keuangan
tersebut mengikuti petunjuk yang ada di Buku Pedoman Aplikasi SPAN
Berbasis Peran Seksi Vera.

48 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

BAB V

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PADA KPPN

1. Dasar Hukum

a. Peraturan

1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

b. Pengertian
Yang dimaksud dengan Laporan Kinerja adalah Laporan yang secara

substansi menggambarkan progress capaian kinerja satuan kerja mitra
kerja KPPN.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 49

2. Prosedur atau Alur Kegiatan

Prosedur atau alur pelaksanaan tugas Penyusunan Laporan Kinerja pada
KPPN menurut SOP adalah sebagai berikut:
a. Pelaksana Seksi Vera/Vera KI (FO)
1) Menerima ADK Kinerja dari Satker
2) Melakukan pemindaian virus terhadap ADK Kinerja
3) Mengunggah ADK Kinerja ke portal File Transfer Protocol (FTP)
b. Pelaksana Seksi Vera/Vera KI/Vera KI (MO)
1) Mengunduh ADK Kinerja dari Portal FTP
2) Mengunggah ADK Kinerja pada SPAN dengan mengisi parameter
yang telah ditentukan
3) Mengembalikan ADK Kinerja ke Satker apabila ADK tidak berhasil
diunggah dalam SPAN
4) Memastikan proses unggah berhasil dengan menemukan jurnal
kinerja yang telah diunggah pada SPAN
5) Melakukan posting atas jurnal kinerja
6) Mencetak laporan kinerja pada SPAN
7) Menyampaikan laporan Kinerja kepada Kepala Seksi Vera/Vera KI
c. Kepala Seksi Vera/Vera KI
1) Menerima dan meneliti Laporan Kinerja dari Pelaksana Seksi
Vera/Vera KI
2) Melakukan analisis Laporan Kinerja Satker

3. Lain-Lain

a. Saat ini pelaksanaan tugas Penyusunan Laporan Kinerja belum
dilakukan karena pelaksanaan tugas tersebut hanya terkait dengan
upload data e-Rekon dan masih menunggu petunjuk teknis.

b. Laporan Kinerja merupakan salah satu alat yang dapat digunakan
untuk mengukur capaian kinerja dari masing-masing satuan kerja
mitra KPPN dan digunakan untuk membuat ADK rekon

50 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

BAB VI

PENYUSUNAN DAN ANALISA LAPORAN
KEUANGAN HARIAN TINGKAT
KUASA BUN

1. Dasar Hukum

a. Peraturan

1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

b. Pengertian

Laporan Keuangan Harian Tingkat Kuasa BUN adalah Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN Daerah yang disusun dan disajikan di luar jadwal
penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN tiap bulan. Penyusunan
Laporan Keuangan Harian dilakukan untuk kepentingan manajerial
dalam rangka sebagai bahan penentuan kebijakan dan deteksi dini atas
kesalahan dan ketidaknormalan data transaksi pada periode berjalan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 51

2. Prosedur atau Alur Kegiatan

Prosedur atau alur pelaksanaan tugas Penyusunan dan Analisa Laporan
Keuangan Harian Tingkat Kuasa BUN menurut SOP adalah sebagai berikut:
a. Pelaksana Seksi Vera/Vera KI
Dalam rangka keperluan manajerial, KPPN dapat menyusun Laporan
Keuangan harian, melalui:
1) Memastikan validitas Neraca Percobaan (Trial Balance)
2) Melakukan proses rekonsiliasi internal pada SPAN sesuai dengan
SOP Rekonsiliasi Internal Kuasa BUN
3) Mencetak laporan-laporan keuangan harian, antara lain: LAK,
LRA, LO, LPE, dan Neraca tingkat satker dan/atau KPPN
b. Kepala Seksi Vera/Vera KI
1) Meneliti dan menganalisis laporan-laporan keuangan harian,
antara lain: LAK, LRA, LO, LPE, dan Neraca tingkat satker dan/atau
KPPN
2) Melakukan konfirmasi kepada Seksi PD/PDMS dan/atau Seksi
Bank dalam hal terdapat kesalahan atas laporan-laporan keuangan
harian
3) Untuk keperluan manajerial, menyampaikan laporan keuangan
harian kepada Kepala Kantor
c. Kepala Kantor
1) Menerima dan meneliti laporan harian dari Kepala Seksi Vera/
Vera KI
2) Menerima dan meneliti Laporan Kinerja dari Pelaksana Seksi
Vera/Vera KI
3) Untuk keperluan manajerial, menyampaikan laporan keuangan
harian kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan melalui Subbag
Umum

52 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

3. Kegiatan Rutin Harian

a. Memastikan validitas Neraca Percobaan (Trial Balance)
b. Melakukan proses rekonsiliasi internal pada SPAN sesuai dengan SOP

Rekonsiliasi Internal Kuasa BUN
c. Mencetak laporan-laporan keuangan harian, antara lain: LAK, LRA, LO,

LPE, dan Neraca tingkat satker dan/atau KPPN
d. Meneliti dan menganalisis laporan-laporan keuangan harian, antara

lain: LAK, LRA, LO, LPE, dan Neraca tingkat satker dan/atau KPPN
e. Melakukan konfirmasi kepada Seksi PD/PDMS dan/atau Seksi Bank

dalam hal terdapat kesalahan atas laporan-laporan keuangan harian

4. Poin Penting

Tujuan Penyusunan dan Analisa Laporan Keuangan Harian Tingkat Kuasa
Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) adalah untuk mendeteksi dini
terhadap validitas data agar dapat cepat dilakukan koreksi/perbaikan
yang diperlukan

5. Laporan Berkala
Laporan Keuangan Harian yang dibuat sesuai kebutuhan dalam rangka

kepentingan manajerial Kepala Kantor.

6. Aplikasi Yang Digunakan

a. Aplikasi SPAN
b. Excel

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 53

7. Lain-Lain
a. Laporan Keuangan Harian ini paling utama adalah untuk kepentingan
manajerial bukan bersifat akuntabilitas/pertanggungjawaban
b. Penggunaan aplikasi SPAN dalam rangka pengambilan laporan
keuangan tersebut mengikuti petunjuk yang ada di Buku Pedoman
Aplikasi SPAN Berbasis Peran Seksi Vera

54 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

BAB VII

PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN
PENGENAAN SANKSI (SP2S) & PENCABUTAN
PENGENAAN SANKSI (SP3S)

1. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S)

a. Dasar Hukum

1) Peraturan
1) Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang
Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan
Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/
Lembaga

2) Pengertian
Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi

adalah surat pemberitahuan yang ditujukan kepada satker yang
harus dikenakan sanksi karena satker tersebut tidak taat pada aturan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 55

yang ada. Ketidaktaatan satker berupa terlambat/tidak melakukan
rekonsiliasi dengan KPPN dan terlambat/tidak menyampaikan LPJ
Bendahara.

b. Prosedur atau Alur Kegiatan

Prosedur atau alur pelaksanaan tugas Penerbitan SP2S sesuai SOP adalah
sebagai berikut:
1) Pelaksana Seksi Vera/Vera KI
a) Mencetak dan meneliti daftar monitoring rekonsiliasi satker yang
sudah/belum melaksanakan rekonsiliasi pada bulan berkenaan
b) Membuat daftar satker yang tidak/terlambat melaksanakan
rekonsiliasi
c) Membuat Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) sesuai
dengan daftar satker yang tidak/terlambat melaksanakan
rekonsiliasi
d) Menyampaikan SP2S dan daftar satker yang tidak/terlambat
melaksanakan rekonsiliasi kepada Kepala Seksi Vera/Vera KI
2) Kepala Seksi Vera/Vera KI
a) Menerima dan meneliti SP2S serta daftar satker yang tidak/
terlambat melaksanakan rekonsiliasi
b) Memaraf SP2S dan menandatangani daftar satker yang tidak/
terlambat melaksanakan rekonsiliasi
c) Menyampaikan SP2S serta daftar satker yang tidak/terlambat
melaksanakan rekonsiliasi kepada Kepala Kantor
3) Kepala Kantor
a) Menerima dan meneliti SP2S serta daftar satker yang tidak/
terlambat melaksanakan rekonsiliasi
b) Menandatangani SP2S apabila telah sesuai dengan daftar satker

56 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

yang tidak/terlambat melaksanakan rekonsiliasi
c) Menyampaikan SP2S serta daftar satker yang tidak/terlambat

melaksanakan rekonsiliasi kepada Subbagian Umum
4) Pelaksana Subbagian Umum

a) Menerima SP2S serta daftar satker yang tidak/terlambat
melaksanakan rekonsiliasi dari Kepala Kantor

b) Menyampaikan SP2S:
• Asli untuk satker yang bersangkutan
• Tembusan untuk Seksi Vera/Vera KI
• Tembusan untuk Kepala Seksi Pencairan Dana
• Tembusan untuk Kepala Kanwil DJPG cq. Bidang PAPK
• Tembusan untuk petugas CSO/Front Office berupa daftar satker
yang tidak/terlambat melaksanakan rekonsiliasi, sebagai alat
pengujian penerimaan SPM UP/GUP dan LS Bendahara Satker
yang bersangkutan

c) Menatausahakan SP2S serta daftar satker yang tidak/terlambat
melaksanakan rekonsiliasi sebagai pertinggal KPPN

c. Kegiatan Rutin Harian

1) Mencetak dan meneliti daftar monitoring rekonsiliasi satker yang
sudah/belum melaksanakan rekonsiliasi pada bulan berkenaan

2) Membuat daftar satker yang tidak/terlambat melaksanakan
rekonsiliasi

d. Poin-Poin Penting

1) Dalam rangka meminimalkan terbitnya SP2S, Seksi Vera/Vera KI agar
proaktif mengingatkan satker yang belum menyampaikan LPJ atau
melakukan rekonsiliasi untuk segera menyampaikan/melakukannya

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 57

sebelum batas akhir periode yang ditentukan.
2) Meskipun tidak ada laporan berkala terhadap penerbitan SP2S, namun

perlu dilakukan pencatatan dan penatausahaan yang baik terhadap
SP2S tersebut dan bila perlu dilakukan pentabulasian sehingga dapat
digunakan analisis dan dasar untuk melakukan pembinaan kepada
satker yang bersangkutan secara intensif agar lebih patuh terhadap
pengiriman LPJ Bendahara maupun pelaksanaan rekonsiliasi.

e. Aplikasi Pendukung
1) SiLaBUN
2) e-Rekon-LK

f. Sanksi

Pengenaan sanksi administratif bagi satuan kerja yang tidak/terlambat
melakukan rekonsiliasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan,
maka KPPN akan mengembalikan SPM yang telah diajukan satker.
Pengembalian SPM tersebut, dikecualikan terhadap SPM Langsung Belanja
Pegawai. SPM Langsung kepada Pihak Ketiga, dan SPM Pengembalian.
Pengenaan sanksi administratif tersebut tidak membebaskan satuan
kerja untuk melakukan rekonsiliasi.
Pengenaan sanksi administratif dilakukan dengan menerbitkan SP2S.
Akibat terbitnya SP2S, maka akan terjadi penundaan penerbitan SP2D
oleh Seksi Pencairan Dana atas SPM UP/TUP/GUP dan LS Bendahara.

58 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

2. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan
Sanksi (SP3S)

a. Dasar Hukum

1) Peraturan
a) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

2) Pengertian
Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan

Sanksi (SP3S) adalah surat pemberitahuan kepada satker yang
sebelumnya telah mendapatkan SP2S dan karena telah menyampaikan
LPJ Bendahara dan/atau melakukan rekonsiliasi, maka pengenaan
sanksi dicabut.

b. Prosedur atau alur kegiatan yang harus dilakukan sesuai aturan

Prosedur atau alur pelaksanaan tugas Penerbitan SP3S sesuai SOP adalah
sebagai berikut:
1) Pelaksana Seksi Vera/Vera KI

a) Mencetak dan meneliti daftar monitoring rekonsiliasi satker yang
sudah/belum melaksanakan rekonsiliasi pada bulan berkenaan

b) Membandingkan daftar monitoring rekonsiliasi dengan daftar
satker yang dikenakan sanksi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 59

c) Membuat SP3S kepada satker yang telah melaksanakan rekonsiliasi
d) Menyampaikan SP3S dan daftar monitoring rekonsiliasi satker

kepada Kepala Seksi Vera/Vera KI
2) Kepala Seksi Vera/Vera KI

a) Menerima dan meneliti SP3S dengan daftar monitoring rekonsiliasi
satker dari pelaksana Seksi Vera/Vera KI

b) Memaraf SP3S dan menyampaikan kepada Kepala Kantor
3) Kepala Kantor

a) Menerima dan meneliti SP3S dengan daftar monitoring rekonsiliasi
satker dari Kepala Seksi Vera/Vera KI

b) Menandatangani SP3S dan menyampaikan ke Subbagian Umum
4) Pelaksana Subbagian Umum

a) Menerima SP3S dan daftar monitoring rekonsiliasi satker dari
Kepala Kantor

b) Menyampaikan SP3S kepada:
• Asli untuk satker yang bersangkutan
• Tembusan untuk Seksi Vera/Vera KI
• Tembusan untuk Kepala Seksi Pencairan Dana
• Tembusan untuk Kepala Kanwil DJPBN cq. Bidang PAPK
• Tembusan untuk petugas CSO/Front Office berupa daftar satker
yang tidak/terlambat melaksanakan rekonsiliasi, sebagai alat
pengujian penerimaan SPM UP/GUP dan LS Bendahara Satker
yang bersangkutan

c) Menatausahakan SP3S serta daftar satker yang tidak/terlambat
melaksanakan rekonsiliasi sebagai pertinggal KPPN

c. Kegiatan Rutin Harian

1) Mencetak dan meneliti daftar monitoring rekonsiliasi satker yang
sudah/belum melaksanakan rekonsiliasi pada bulan berkenaan

2) Membandingkan daftar monitoring rekonsiliasi dengan daftar satker

60 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

yang dikenakan sanksi
d. Poin-Poin Penting

Dalam rangka menjaga kredibilitas nama KPPN dalam memberikan
layanan terbaik buat stakeholder, maka:
1) Memastikan penerbitan SP3S segera setelah satker memenuhi

kewajiban penyampaian LPJ/Rekonsiliasi
2) Memastikan SP3S sampai ke Seksi Pencairan Dana

e. Aplikasi Pendukung
1) SiLaBUN dan
2) e-Rekon-LK

f. Lain-Lain

Meskipun tidak ada laporan berkala terhadap penerbitan SP3S, namun
perlu dilakukan pencatatan dan penatausahaan yang baik terhadap SP3S
tersebut sebagaimana pula yang dilakukan terhadap SP2S, dan bila perlu
dilakukan pentabulasian sehingga dapat digunakan analisis dan dasar
untuk melakukan pembinaan kepada satker yang bersangkutan secara
intensif agar lebih patuh terhadap pengiriman LPJ Bendahara maupun
pelaksanaan rekonsiliasi.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 61

62 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

BAB VIII

PENERBITAN DAFTAR LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA
PENERIMAAN/PENGELUARAN

1. Dasar Hukum

a. Peraturan

1) Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-162/PMK.05/2013
tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan
Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-230/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
PMK-162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab
Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

4) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan,

Pembukuan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan
Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 63

Verifikasi Laporan Pertanggung jawaban Bendahara
5) Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-1855/PB.3/2015

hal Verifikasi Data LPJ Bendahara TA.2015 menggunakan SiLaBUN
Web
b. Pengertian

Yang dimaksud dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
adalah Laporan berkala sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan
uang yang ada di bendahara, baik bendahara penerimaan maupun
bendahara pengeluaran.

2. Prosedur Atau Alur Kegiatan

a. Pelaksana Seksi Vera/Vera KI:

1) Menerima ADK berikut hardcopy LPJ Bendahara Penerimaan/
Pengeluaran dari Satker

2) Melakukan verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
melalui aplikasi pada KPPN dan sesuai dengan ketentuan mengenai
pertanggungjawaban bendahara, antara lain dengan menguji:
a) Saldo Awal
b) Kesesuaian saldo uang di rekening bank
c) Kesesuaian jumlah uang di brankas
d) Kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan)
e) Kesesuaian saldo UP (Bendahara Pengeluaran)
f) Kesesuaian penyetoran ke kas negara
g) Kepatuhan bendahara dalam penyetoran penerimaan Negara
(Bendahara Penerimaan)
h) Kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak
i) Meneliti ijin rekening bendahara

64 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

3) Apabila telah sesuai, dilakukan unggah ADK LPJ Bendahara
Penerimaan/Pengeluaran pada aplikasi KPPN

4) Berdasarkan hasil verifikasi :
a) Melakukan pengembalian LPJ Bendahara Penerimaan/
Pengeluaran apabila terdapat kesalahan dalam verifikasi LPJ
Bendahara pada huruf c) angka 1) s.d 6)
b) Membuat surat teguran kepada Bendahara Penerimaan
apabila terdapat ketidakpatuhan bendahara dalam penyetoran
penerimaan Negara
c) Membuat surat teguran kepada Bendahara Pengeluaran apabila
terdapat ketidakpatuhan bendahara dalam penyetoran ke kas
Negara
d) Apabila terdapat rekening yang belum mendapat ijin dari Kuasa
BUN, melakukan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku
e) Menyusun Daftar LPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
apabila berhasil diverifikasi dan sesuai ketentuan mengenai
pertanggungjawaban bendahara (apabila diperlukan) pada bulan
berkenaan
f) Menyampaikan Daftar LPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
kepada Kepala Seksi Vera/Vera KI

b. Kepala Seksi Vera/Vera KI

1) Melakukan monitoring penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan/
Pengeluaran melalui aplikasi SiLaBUN Web pada KPPN

2) Menerima Daftar LPJ/surat pengembalian LPJ/surat teguran
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dari pelaksana Vera/Vera KI

3) Meneliti kesesuaian Daftar LPJ/surat pengembalian LPJ/surat teguran
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dengan ketentuan mengenai
pertanggungjawaban bendahara

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 65

4) Memaraf Daftar LPJ/surat pengembalian LPJ/surat teguran Bendahara
Penerimaan/Pengeluaran apabila sesuai dengan ketentuan mengenai
pertanggungjawaban bendahara

5) Menyampaikan Daftar LPJ/surat pengembalian LPJ/surat teguran
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran kepada Kepala Kantor

c. Kepala Kantor

1) Melakukan monitoring penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan/
Pengeluaran Satker

2) Menerima Daftar LPJ/surat pengembalian LPJ/surat teguran
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dari Kepala Seksi Vera/Vera KI

3) Meneliti kesesuaian Daftar LPJ/surat pengembalian LPJ/surat teguran
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dengan ketentuan mengenai
pertanggungjawaban bendahara

4) Menandatangani Daftar LPJ/surat pengembalian LPJ/surat teguran
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran apabila sesuai dengan ketentuan
mengenai pertanggungjawaban bendahara

5) Menyampaikan Daftar LPJ/surat pengembalian LPJ/surat teguran
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran kepada Subbagian Umum

d. Pelaksana Subbagian Umum

1) Menerima Daftar LPJ/surat pengembalian LPJ/surat teguran
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

2) Menyampaikan Daftar LPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal
15 bulan berikutnya

3) Menyampaikan surat pengembalian LPJ/surat teguran Bendahara
Penerimaan/Pengeluaran kepada Satker

66 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

4) Menatausahakan Daftar LPJ/surat pengembalian/surat teguran
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran sebagai pertinggal KPPN

Secara detail pelaksanaan verifikasi atas LPJ adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan
1) Menguji saldo awal dengan cara membandingkannya dengan saldo
akhir bulan sebelumnya
2) Menguji kesesuaian saldo di rekening bank dengan cara
membandingkannya dengan salinan rekening koran bendahara.
3) Menguji kesesuaian jumlah uang di brankas dengan cara
membandingkannya dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan
Rekonsiliasi
4) Menguji kebenaran perhitungan dengan cara :
a) Menguji saldo Buku Kas Umum (BKU) sama dengan saldo akhir
Buku Pembantu (BP) Kas ( I.A ) dan sama dengan saldo akhir Buku
Pembantu selain BP Kas ( I.B )
b) Menguji apakah saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah
penambahan dikurangi pengurangan
c) Menguji apakah saldo akhir BP Kas (tunai dan bank) ( I.A.1 ) sama
dengan saldo akhir BP Kas ( III.1 )
d) Menguji apakah Jumlah Kas ( II.3 ) sama dengan Jumlah Kas ( III.2)
e) Menguji apakah jumlah Setoran atas penerimaan yang sudah
menjadi hak negara bulan ini ( IV.4 ) sama dengan Penyetoran
menurut Pembukuan Bendahara ( V.1 )
f) Menguji kebenaran perhitungan penambahan/pengurangan
5) MengujikesesuaianpenyetorankeKasNegaradenganmembandingkan
jumlah penyetoran yang dilakukan Bendahara dengan jumlah
penerimaan negara yang ada dalam Konfirmasi Penerimaan Negara
6) Menguji kepatuhan bendahara dalam penyetoran penerimaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 67

negara (penerimaan yang disetor minimal sebesar saldo akhir bulan
sebelumnya)
7) Menguji kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak (bila ada)
(jumlah yang disetor minimal sebesar saldo akhir bulan sebelumnya)
8) Meneliti ijin pembukaan rekening bendahara

Hasil verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan :
1) Apabila ditemukan kesalahan dalam pengujian pada angka a), b), c), d)

dan e) maka KPPN membuat surat pengembalian LPJ (Format I
PER-03/PB/2014)
2) Apabila ditemukan ketidakpatuhan dalam penyetoran penerimaan

negara dan pajak (bila ada) maka KPPN dapat memberikan surat
teguran kepada Bendahara Penerimaan (Format II PER-03/PB/2014)
3) Apabila ditemukan adanya rekening yang belum mendapat ijin dari
Kuasa BUN, KPPN memproses sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pelaksanaan verifikasi atas LPJ Bendahara Pengeluaran
1) Menguji saldo awal dengan cara membandingkannya dengan saldo
akhir bulan sebelumnya
2) Menguji kesesuaian saldo uang di rekening bank dengan cara
membandingkannya dengan salinan rekening koran bendahara
3) Menguji kesesuaian jumlah uang di brankas dengan cara
membandingkannya dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan
Rekonsiliasi
Note: jika jumlah uang yang tercantum dalam pembukuan adalah
pecahan, maka jumlah uang yang tercantum pada Berita Acara
Pemeriksaan Kas disesuaikan dengan jumlah fisik uang pada brankas

68 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

Menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan):
a) Menguji saldo BKU sama dengan Saldo Akhir BP Kas, BPP dan

Uang Muka ( I.A ) dan sama dengan Saldo Akhir selain BP Kas, BPP
dan Uang Muka ( I.B )
b) Menguji apakah saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah
penambahan dikurangi pengurangan
c) Menguji apakah Saldo Akhir BP Kas (tunai dan bank) ( I.A.1 ) sama
dengan saldo akhir BP Kas ( III.1 )
d) Menguji apakah Jumlah Kas ( II.3 ) sama dengan Jumlah Kas ( III.2)
e) Menguji apakah jumlah Saldo UP ( IV.1 ) sama dengan Saldo Akhir
BP UP ( I.B.1 )
f) Menguji apakah jumlah Kuitansi UP ( IV.2 ) sama dengan jumlah
kuitansi ( I.B.2 )
4) Menguji kesesuaian saldo UP yang tertuang dalam LPJ Bendahara
dengan data Pengawasan UP yang ada di KPPN.
5) MengujikesesuaianpenyetorankeKasNegaradenganmembandingkan
jumlah penyetoran yang dilakukan Bendahara dengan jumlah
penerimaan negara yang ada dalam Konfirmasi Penerimaan Negara.
6) Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak (pajak disetor
minimal sebesar saldo akhir bulan sebelumnya)
7) Meneliti ijin status rekening bendahara

Hasil verifikasi atas LPJ Bendahara Pengeluaran :
1) Apabila ditemukan kesalahan dalam pengujian pada angka a), b), c),

d), dan e) maka KPPN membuat surat pengembalian LPJ Bendahara
Pengeluaran (Format I PER-03/PB/2014)
2) Apabila ditemukan ketidakpatuhan dalam penyetoran penerimaan
negara, KPPN dapat memberikan surat teguran kepada Bendahara
Pengeluaran (Format II PER-03/PB/2014)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 69

c. Pelaksanaan Verifikasi LPJ Bendahara menggunakan aplikasi
SiLaBUN Web
1) Aplikasi SiLaBUN Web dapat diakses secara online menggunakan
alamat http://SiLaBUN.perbendaharaan.go.id/dsp-lpj selanjutnya
login menggunakan user dan password masing-masing KPPN.
2) Unggah ADK LPJ Bendahara yang dihasilkan oleh aplikasi SiLaBI
3) Memastikan data LPJ Bendahara telah berhasil diunggah dan
memverifikasi LPJ Bendahara melalui menu hasil validasi

d. Penyampaian hasil verifikasi dan laporan
1) Atas LPJ Bendahara yang telah diverifikasi dan dinyatakan benar,
KPPN memproses lebih lanjut untuk penyusunan Daftar LPJ Bendahara
Penerimaan (Format III PER-03/PB/2014) dan Daftar LPJ Bendahara
Pengeluaran (Format IV PER-03/PB/2014). Daftar LPJ dapat dicetak
melalui aplikasi SiLaBUN Web menu Report >> Rekap LPJ, maupun
secara manual
2) Atas LPJ Bendahara yang telah diverifikasi dan ditemukan kesalahan,
KPPN mengembalikannya kepada bendahara yang bersangkutan
dengan tembusan KPA
3) Daftar LPJ Bendahara disampaikan kepada Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan setempat paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan
berikutnya

70 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

Adapun secara teknis penggunaan aplikasi SiLaBUN dapat dijelaskan
sebagai berikut:

a. Buka web SiLaBUN dengan alamat : 172.16.2.221/dsp-lpj/companies.
php/admin/user/login, maka akan muncul tampilan seperti ini :

b. Masuk dengan user dan password masing-masing KPPN, maka akan
muncul tampilan seperti ini

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 71

c. Klik menu upload sampai tampilan seperti di bawah ini :
d. Klik upload data, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini :
72 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

e. Browse dan pilih dimana file di simpan, klik open dan kemudian klik
upload. Setelah kotak approve berwarna hijau maka klik approve

f. Tunggu sampai muncul notifikasi “Load dan Insert Data LPJ
Penerimaan/Pengeluaran berhasil”, seperti tampilan di bawah ini :

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 73

g. Setelah itu menu akan kembali ke Dashboard. Isikan parameter tahun
dan bulan lalu klik tampilkan

h. Klik kotak “Hasil Validasi” untuk meneliti data LPJ Bendahara
Penerimaan/Pengeluaran nya

i. Kalau data LPJ Bendahara Penerimaan maupun Bendahara
Pengeluaran sudah berhasil di upload semua atau paling lambat
tanggal 15 bulan kerja berikutnya, maka KPPN membuat Daftar LPJ
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

3. Kegiatan Rutin Harian
a. Melakukan monitoring penyampaian LPJ Bendahara pada aplikasi
SiLaBUN Web tiap awal bulan
b. Menerima ADK beserta hardcopy LPJ Bendahara baik yang disampaikan
secara langsung maupun melalui email.
c. Melakukan verifikasi dan kelengkapan LPJ Bendahara
d. Melakukan upload ADK LPJ Bendahara ke dalam aplikasi SiLaBUN
Web dengan menggunakan user operator
e. Melakukan verifikasi hasil validasi pada aplikasi SiLaBUN Web

74 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

f. Membuat laporan Daftar LPJ Bendahara Penerimaan dan Daftar LPJ
Bendahara Pengeluaran setelah tanggal 15 pada bulan berikutnya.

g. Menyampaikan Laporan Daftar LPJ Bendahara Penerimaan dan
Daftar LPJ Bendahara Pengeluaran kepada Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan setempat paling lambat tanggal 15 pada bulan
berikutnya.

h. Menerbitkan surat teguran bagi bendahara yang tidak patuh
melakukan penyetoran penerimaan negara

i. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) bagi
Satker yang terlambat atau belum menyampaikan LPJ Bendahara
sampai dengan tanggal 10 pada bulan berikutnya.

4. Kegiatan Yang Mendukung

a. Setiap awal tahun melakukan update data satker aktif yang wajib
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaran, dengan cara :
1) Buka alamat : 172.16.2.221/dsp-lpj/companies.php/admin/user/
login lalu masuk dengan user dan password masing-masing KPPN.
Setelah muncul dashboard maka pilih menu Referensi dengan
tampilan sebagai berikut :

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 75

2) Setelah itu klik Satuan Kerja sampai tampilan berubah seperti di
bawah ini :

3) Lalu edit data satker sesuai DIPA yang diterima pada tahun
anggaran berjalan

4) KPPN membubuhkan stempel “telah divalidasi” pada cetakan
LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan
menyerahkan 1 rangkap Cetakan LPJ Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran kepada Satker

5) Membantu permasalahan Satker terkait perekaman data sampai
terbentuknya ADK LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran pada aplikasi SAS user SiLaBI.

b. Melakukan pengecekan email kppn yang digunakan sebagai sarana
pengiriman ADK dan softcopy LPJ Bendahara

c. Mengunduh ADK dan softcopy LPJ Bendahara.
d. Menginformasikan kewajiban penyampaian LPJ Bendahara setiap

awal bulan melalui sarana komunikasi seperti Whatsapp, Web-Web,
SMS, facebook dan sebagainya.
e. Menghubungi Satker yang belum menyampaikan LPJ Bendahara

76 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

sebelum batas akhir penyampaian LPJ Bendahara.
f. Melayani konsultasi aplikasi LPJ Bendahara (SiLaBI)
g. Melakukan pengarsipan LPJ Bendahara secara bulanan.

5. Poin-Poin Penting

a. Setiap awal bulan mengingatkan para bendahara agar menyampaikan
LPJ Bendahara secara tepat waktu

b. Aktif memberikan edukasi kepada para bendahara
c. Melakukan monitoring penyampaian LPJ Bendahara setiap hari untuk

mengantisipasi keterlambatan penyampaian LPJ Bendahara.
d. Teliti dalam melakukan verifikasi LPJ Bendahara
e. Beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh KPPN dalam

melakukan verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran :
1) Membandingkan data rekening bendahara antara yang di input

oleh Satker dengan data pada PBN Open (Seksi Vera dapat
meminta hak akses modul rekening pada aplikasi PBN Open
kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara)
2) Membandingkan Saldo Awal dalam LPJ dengan Saldo Akhir LPJ
bulan sebelumnya
3) Meneliti kebenaran nilai uang di Rekening Bank dengan nilai yang
tercantum pada Rekening Koran pada lampiran LPJ
4) Meneliti Nilai Setoran Pajak dengan Nilai pada Konfirmasi
Penerimaan Negara pada lampiran LPJ
5) Membandingkan Nilai UP UAKPA pada LPJ Bendahara Pengeluaran
dengan Kartu Pengawasan UP dan TUP dan membandingkan nilai
UAKPA pada LPJ Bendahara Penerimaan dengan Data Penerimaan
Bendahara Penerimaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 77

6) Meneliti kepatuhan Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran dalam menyampaikan LPJ Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaran ke KPPN

6. Laporan Berkala
a. Daftar LPJ Bendahara Penerimaan dan Daftar LPJ Bendahara
Pengeluaran (bulanan)
b. Daftar Monitoring Penyampaian LPJ Bendahara (bulanan)
c. Daftar Monitoring Penerbitan SP2S (bulanan)

Atas pelaksanaan tugas laporan pertanggungjawaban bendahara, KPPN
membuat Laporan Daftar Rekapitulasi LPJ Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui aplikasi SILABUN
dengan cara :
a. Buka web SiLaBUN : 172.16.2.221/dsp-lpj/companies.php/admin/
user/login lalu pilih Report dan pilih Rekap LPJ seperti tampilan di
bawah ini

78 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

b. Setelah muncul tampilan seperti di bawah ini, isikan bulan dan
tahun Rekapitulasi LPJ Bendahara Penerimaan dan Rekapitulasi LPJ
Bendahara Pengeluaran. Pilih bentuk PDF lalu cetak

c. Sebelum melakukan pencetakan Daftar Rekapitulasi Bendahara
Penerimaan dan Daftar Rekapitulasi Bendahara Pengeluaran, isikan
terlebih dahulu pejabat penandatangan daftar tersebut. Caranya pada
dashboard SiLaBUN pilih menu Referensi lalu pilih Pejabat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 79

d. Setelah muncul menu Referensi Pejabat lalu klik Tambah Referensi
Pejabat. Isikan data pejabat penandatangan Daftar Rekapitulasi
LPJ Bendahara Penerimaan dan Daftar Rekapitulasi Bendahara
Pengeluaran lalu simpan

7. Aplikasi Pendukung
a. Untuk memudahkan dan mempercepat proses penyampaian LPJ
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran maka ADK LPJ
bisa dikirim melalui email
b. Aplikasi SAS untuk pembuatan ADK dan cetakan LPJ Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
c. Aplikasi SiLaBI (satker)
d. Aplikasi SiLaBUN Web (KPPN) dengan alamat :
http://SiLaBUN.perbendaharaan.go.id/dsp-lpj
atau
172.16.2.221/dsp-lpj/companies.php/admin/user/login

80 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

8. Sanksi

Berdasarkan PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan
Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN dan
Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2014, atas keterlambatan
penyampaian LPJ Bendahara maka diberikan sanksi berupa penundaan
penerbitan SP2D atas SPM UP. TUP, GU dan LS Bendahara melalui
penerbitan SP2S

9. Lain-Lain

a. LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai alat pantau saldo kas yang
berada di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

b. Dibutuhkan pemahaman yang baik dari para Bendahara Penerimaan
dan Pengeluaran tentang kewajiban mereka dalam pengelolaan
penerimaan dan pengeluaran Negara

c. Sosialisasi secara berkala atas setiap perubahan proses bisnis
dalam pelaksanaan tugas Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran terutama terkait aplikasi karena adanya update yang
sering dilakukan pada aplikasi SAS dan adanya pergantian penunjukan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 81

82 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

BAB IX

PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN ATAS
PELAKSANAAN PENYESUAIAN
SISA PAGU DIPA

1. Dasar Hukum

a. Peraturan

1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2) PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

5) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2014
tentang Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Atas Setoran Pengembalian Belanja Pada Pelaksanaan
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 83

b. Pengertian

Yang dimaksud dengan penyesuaian Sisa Pagu DIPA adalah pengembalian
pagu DIPA yang sebelumnya berkurang karena ada belanja beban DIPA
tersebut yang kemudian pagu DIPA tersebut disesuaikan kembali
akibat adanya pengembalian belanja atas beban APBN yang disebabkan
oleh kelebihan pembayaran termasuk kelebihan hasil temuan aparat
pemeriksa yang disetorkan ke rekening kas Negara dalam tahun anggaran
berjalan.

2. Prosedur Atau Alur Kegiatan
Prosedur atau alur pelaksanaan tugas Penerbitan Surat atas Pelaksanaan
Penyesuaian Pagu DIPA sesuai SOP adalah sebagai berikut:

a. Pelaksana Subbag Umum
1) Menerima dan mengagendakan Surat Pernyataan Koreksi atas
Realisasi Anggaran Belanja Negara dari Satker dengan dilampiri
dokumen pendukung berupa:
a) SSPB / BPN dan billing
b) Nota Konfirmasi Penerimaan Negara
2) Menyampaikan Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran
Belanja Negara berikut dokumen pendukung kepada Kepala
Subbagian Umum

b. Kepala Subbag Umum
Menerima dan meneliti Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi
Anggaran Belanja Negara berikut dokumen pendukung, dan
menyampaikannya kepada Kepala Kantor

84 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi