Tusi Seksi Vera

c. Kepala Kantor

1) Menerima dan meneliti Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi
Anggaran Belanja Negara berikut dokumen pendukung dari Subbag
Umum

2) Memberikan disposisi Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi
Anggaran Belanja Negara

3) Menyampaikan Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran
Belanja Negara berikut dokumen pendukung kepada Kepala Seksi
Vera/Vera KI

d. Kepala Seksi Vera/Vera KI

1) Menerima dan meneliti disposisi Surat Pernyataan Koreksi atas
Realisasi Anggaran Belanja Negara berikut dokumen pendukung

2) Memberikan disposisi Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi
Anggaran Belanja Negara

3) Menyampaikan Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran
Belanja Negara berikut dokumen pendukung kepada pelaksana Seksi
Vera/Vera KI

e. Pelaksana Seksi Vera/Vera KI

1) Menerima disposisi Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran
Belanja Negara berikut dokumen pendukung berupa SSPB dan Nota
Konfirmasi Penerimaan Negara dari Kepala Seksi Vera/Vera KI

2) Meneliti kesesuaian data Bagan Akun Standar pada aplikasi SPAN
dengan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara dan data DIPA

3) Melakukan penyesuaian sisa pagu DIPA pada SPAN melalui
penjurnalan manual atau upload web sesuai dengan petunjuk teknis
tentang penyesuaian sisa pagu DIPA

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 85

4) Alur Kegiatan penyesuaian sisa pagu pada SPAN menggunakan cara
jurnal manual dibagi menjadi aktifitas garis besar sebagai berikut :

a) Pembuatan jurnal penyesuaian sisa pagu menggunakan jurnal manual
Aplikasi SPAN

b) Melakukan pengecekan, validasi, perubahan, atau hapus jurnal
penyesuaian sisa pagu satker yang telah terbentuk dalam Aplikasi
SPAN

c) Melakukan posting (bukukan) atas jurnal penyesuaian sisa pagu
satker dalam Aplikasi SPAN.

* Penyesuaian sisa pagu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:
1 Dengan Jurnal Manual
Pembuatan jurnal penyesuaian sisa pagu dengan jurnal manual
mengikuti petunjuk yang terdapat pada ftp: 10.100.93.134/
BAHAN 2B/Seksi Vera/Vera KI, dengan poin penting:
a. Jurnal penyesuaian sisa pagu perlu dilakukan pada Buku

Besar Akrual maupun Kas, oleh karena setoran pengembalian
belanja satker juga dibukukan pada Buku Besar Akrual
maupun Kas. Dan juga koreksi atas setoran pengembalian
belanja satker juga dibukukan pada Buku Besar Akrual
maupun Kas.
b. Sebagai bahan untuk membuat jurnal manual di SPAN
diperlukan pembuatan file notepad. Notepad tersebut berisi
konsep Debit dan kredit serta jumlah nominal pagu yang
disesuaikan. Perubahan kombinasi segmen COA hanya terjadi
pada segmen anggaran dari ‘kode jenis anggaran 7’ ke ‘kode
jenis anggaran 2’.

86 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

2 Dengan menggunakan Web Adi
Petunjuk manual penyesuaian sisa pagu pada SPAN dibagi menjadi
aktifitas yang secara garis besar adalah sebagai berikut :
a) Pengecekan pada aplikasi SPAN oleh seksi vera atas kebenaran

pembukuan setoran satker sesuai bukti dokumen sumber setoran
oleh satker
b) Persiapan template Web Adi untuk melakukan jurnal penyesuaian
sisa pagu satker tersebut (jika jurnal penyesuaian sisa pagu
menggunakan
c) Pembuatan jurnal manual penyesuaian sisa pagu dan/atau membuat
jurnal penyesuaian sisa pagu menggunakan template Web Adi dan
melakukan upload Web Adi ke dalam Aplikasi SPAN
d) Melakukan pengecekan, validasi, perubahan, atau hapus jurnal
penyesuaian sisa pagu satker yang telah terbentuk dalam Aplikasi
SPAN
e) Melakukan Posting (Bukukan) atas jurnal penyesuaian sisa pagu
satker dalam Aplikasi SPAN

d) Membuat konsep/net Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA dan
Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA

e) Menyampaikan:
- Konsep/net Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA
- Konsep/net Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan
Penyesuaian Sisa Pagu DIPA; dan
- Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran Belanja Negara
dan dokumen pendukung kepada Kepala Seksi Vera/Vera KI

f. Kepala Seksi Vera/Vera KI

1) Menerima:
a) Konsep/net Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA
b) Konsep/net Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian
Sisa Pagu DIPA; dan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 87

c) Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran Belanja Negara
dan dokumen pendukung

2) Meneliti kesesuaian konsep/net Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu
DIPA dan Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa
Pagu DIPA dengan Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran
Belanja Negara dan dokumen pendukung dan ketentuan mengenai
penyesuaian sisa pagu DIPA

3) Mengembalikan konsep/net Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA
dan Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu
DIPA kepada Pelaksana Seksi Vera/Vera KI apabila tidak sesuai dengan
Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran Belanja Negara dan
dokumen pendukung dan ketentuan mengenai penyesuaian sisa pagu
DIPA untuk dilakukan jurnal balik sesuai dengan SOP Penerbitan
Berita Acara Jurnal Balik.

4) Menandatangani Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA dan
memaraf Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa
Pagu DIPA apabila sesuai dengan Surat Pernyataan Koreksi atas
Realisasi Anggaran Belanja Negara berikut dokumen pendukung dan
ketentuan mengenai penyesuaian sisa pagu DIPA

5) Menyampaikan:
a) Konsep/net Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA
b) Konsep/net Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian
Sisa Pagu DIPA; dan
c) Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran Belanja Negara
dan dokumen pendukung kepada Kepala Kantor

g. Kepala Kantor
1) Menerima
a) Konsep/net Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA
b) Konsep/net Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian
Sisa Pagu DIPA; dan
c) Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran Belanja Negara
dan dokumen pendukung dari Kepala Seksi Vera/Vera KI

88 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

2) Meneliti kesesuaian konsep/net Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu
DIPA dan Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa
Pagu DIPA dengan Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran
Belanja Negara dan dokumen pendukung dan ketentuan mengenai
penyesuaian sisa pagu DIPA

3) Mengembalikan konsep/net Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu
DIPA dan Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa
Pagu DIPA kepada Pelaksana Seksi Vera/Vera KI apabila tidak sesuai
dengan Surat Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran
Belanja Negara dan dokumen pendukung dan ketentuan mengenai
penyesuaian sisa pagu DIPA

4) Menandatangani Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA dan
memaraf Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa
Pagu DIPA apabila sesuai dengan Surat Pernyataan Koreksi atas
Realisasi Anggaran Belanja Negara berikut dokumen pendukung dan
ketentuan mengenai penyesuaian sisa pagu DIPA

5) Menyampaikan Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA, Surat
Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA, dan
Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran Belanja Negara dan
dokumen pendukung kepada Subbag Umum

h. Pelaksana Subbag Umum

1) Menerima Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA, Surat
Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA, dan
Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran Belanja Negara dan
dokumen pendukung dari Kepala Kantor

2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian
Sisa Pagu DIPA kepada Satker

3) Menatausahakan:

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 89

a) Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA
b) Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu

DIPA; dan
c) Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran Belanja Negara

dan dokumen pendukung sebagai pertinggal KPPN

3. Kegiatan Rutin Harian

a. Penyesuaian sisa pagu DIPA oleh KPPN :

1) Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh satker maka Kepala
Seksi Vera/Vera KI melakukan penelitian surat pernyataan beserta
dokumen pendukung dan menugaskan pelaksana Seksi Vera/Vera KI
untuk melakukan penelitian berdasarkan Bagan Akun Standard dan
melakukan jurnal pernyesuaian

2) Untuk mendapatkan konfirmasi setoran detail Bagian akun SPAN
dapat mengunduh laporan aplikasi SPAN / OM SPAN pada menu
Modul Penerimaan sub menu Konfirmasi penerimaan

3) Penyesuaian sisa pagu dilakukan dengan cara Penjurnalan secara
manual pada menu Jurnal enter GL_VERA_USER aplikasi SPAN atau
Penjurnalan melalui upload web adi

4) Setelah penyesuian pagu dilakukan posting jurnal dan menerbitkan
Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA

5) BA Penyesuaian sisa pagu DIPA disampaikan ke KPA untuk selanjutnya
dilakukan penyesuian sisa pagu DIPA pada aplikasi SPM satuan kerja

6) Terhadap setoran pengembalian belanja yang telah dilakukan
penyesuaian sisa pagu, maka DIPA dapat digunakan kembali untuk
pelaksanaan kegiatan pada satker pada tahun berjalan

7) Tata cara pembayaran atas pengembalian belanja yang telah dilakukan
penyesuaian pagu DIPA berpedoman PMK 190/PMK.05/2012

90 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
8) Tata cara dan petunjuk penjurnalan penyesuaian sisa pagu dan
Penjurnalan melalui upload web adi dapat diunduh pada ftp:
10.100.93.134/BAHAN 2B/Seksi Vera/Vera KI

b. Adapun secara teknik pelaksanaan penyesuaian sisa pagu DIPA
dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan pernyataan penyesuaian sisa
pagu kepada KPPN. Petunjuk manual penyesuaian sisa pagu pada
cetakan ini terkait petunjuk teknis pelaksanaan menggunakan Aplikasi
SPAN dengan kondisi khusus bahwa satker melakukan setoran
pengembalian belanja pada bank persepsi KPPN mitra kerjanya.

2) Penyesuaian sisa pagu dalam aplikasi SPAN dapat dilakukan dengan 2
cara :
- Staf vera melakukan jurnal manual penyesuaian sisa pagu dengan
jurnal manual (jurnal enter);
- Staf vera melakukan jurnal penyesuaian sisa pagu menggunakan
tools Web Adi. Petunjuk manual penyesuaian sisa pagu ini hanya
mengatur teknis jurnal penyesuaian sisa pagu menggunakan tools
Web Adi.

Petunjuk manual penggunaan aplikasi SPAN dalam melaksanakan
kegiatan penyesuaian pagu DIPA dapat dilihat pada Buku Pedoman
Aplikasi SPAN Berbasis Peran Seksi Vera/Vera KI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 91

4. Kegiatan Yang Mendukung
a. Untuk mendapatkan konfirmasi setoran detail Bagian akun SPAN
dapat mengunduh laporan aplikasi OM SPAN pada menu Modul
Penerimaan sub menu Konfirmasi penerimaan
b. Penjurnalan penyesuaian sisa pagu dan Penjurnalan melalui upload
web adi dengan mengikuti petunjuk yang dapat diunduh pada ftp:
10.100.93.134/BAHAN 2B/Seksi Vera/Vera KI

5. Poin-poin Penting
a. Memastikan sisa pagu sebelum dan sesudah penyesuaian
terdokumentasi dengan baik agar dapat ditelusuri kembali apabila
diperlukan.
b. Pengembalian belanja tidak secara otomatis mengembalikan atau
mengakibatkan penyesuaian pagu. Penyesuaian pagu DIPA dapat
dilakukan KPPN selama ada permintaan dari satuan kerja yang
bersangkutan

6. Laporan Berkala
Membuat surat pemberitahuan atas pelaksanaan penyesuaian pagu ke

satker, tembusan ke Kanwil DJPBN dan pertinggal KPPN

7. Aplikasi Pendukung
a. Aplikasi SPAN / OM SPAN
b. Web Adi
c. MPN G-2

92 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

BAB X

PENERBITAN BERITA ACARA
PELAKSANAAN JURNAL BALIK

1. Dasar Hukum

a. Peraturan

1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan APBN

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

5) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2014
tanggal 22 Juli 2014 tentang Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu DIPA
atas Setoran Pengembalian Belanja pada Pelaksanaan SPAN

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 93

b. Pengertian

Jurnal Balik Penyesuaian Sisa Pagu yang selanjutnya disingkat Jurnal Balik
adalah proses jurnal balik atau pembatalan jurnal atas penyesuaian sisa
pagu DIPA yang telah dibuat oleh KPPN.

2. Prosedur Atau Alur Kegiatan

Prosedur atau alur kegiatan pelaksanaan jurnal balik sesuai SOP adalah
sebagai berikut:

a. Pelaksana Seksi Vera/Vera KI

1) Menerima dokumen pelaksanaan jurnal balik atas penyesuaian sisa
pagu DIPA dari Kepala Seksi Vera/Vera KI berupa:
a) Konsep/net Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA sebelum
dilaksanakan jurnal balik, konsep/net Surat Pemberitahuan atas
Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA, serta Surat Pernyataan
Koreksi atas Realisasi Anggaran Belanja Negara berikut dokumen
pendukung; atau
b) Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA dan Surat Pemberitahuan
atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA dalam hal
terdapat kesalahan pada penyesuaian sisa pagu DIPA yang telah
dilaksanakan di KPPN setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan
atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA.

2) Melakukan proses jurnal balik atas jurnal penyesuaian sisa pagu yang
telah dilakukan

Alur kegiatan dalam proses jurnal balik atas jurnal penyesuaian sisa
pagu dilakukan seperti proses jurnal penyesuaian sisa pagu pada bab
sebelum ini, namun dalam proses jurnal balik atas jurnal penyesuaian
sisa pagu pada pengisian kolom budget type (kode anggaran) yang
semula “2 (allotment)” diubah menjadi “7 (pengembalian belanja)”.

94 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

3) Melakukan posting atas jurnal balik pada aplikasi SPAN
4) Membuat konsep/net:

a) Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik
b) Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA setelah dilakukan jurnal

balik
c) Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu

DIPA
5) Menyampaikan:

a) Konsep/net Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik, Berita Acara
Penyesuaian Sisa Pagu DIPA setelah dilakukan jurnal balik, Surat
Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA

b) Dokumen pelaksanaan jurnal balik atas penyesuaian sisa pagu
DIPA kepada Kepala Seksi Vera/Vera KI

b. Kepala Seksi Vera/Vera KI

1) Menerima :
a) Konsep/net Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik, Berita Acara
Penyesuaian Sisa Pagu DIPA setelah dilakukan jurnal balik, Surat
Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA
b) Dokumen pelaksanaan jurnal balik atas penyesuaian sisa pagu
DIPA dari pelaksana Seksi Vera/Vera KI

2) Meneliti kesusuaian konsep/net Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik,
Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA setelah dilakukan jurnal
balik, Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu
DIPA dengan dokumen pelaksanaan jurnal balik atas penyesuaian sisa
pagu DIPA dan ketentuan mengenai penyusunan sisa pagu DIPA

3) Mengembalikan konsep/net Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik,
Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA setelah dilakukan jurnal
balik, Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 95

DIPA dengan dokumen pelaksanaan jurnal balik atas penyesuaian sisa
pagu DIPA dan ketentuan mengenai penyusunan sisa pagu DIPA
4) Menandatangani:
a) Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik
b) Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA setelah dilakukan jurnal

balik
c) Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA sebelum dilakukan

jurnal balik
5) Memaraf konsep/net Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan

Penyesuaian Sisa Pagu DIPA
6) Menyampaikan konsep/net:

a) Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik
b) Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA setelah dilakukan jurnal

balik
c) Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA sebelum dilakukan

jurnal balik
d) Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu

DIPA
e) Dokumen pelaksanaan jurnal balik atas penyesuaian sisa pagu

DIPA kepada Kepala Kantor
c. Kepala Kantor

1) Menerima :
a) Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik
b) Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA setelah dilakukan jurnal
balik
c) Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA sebelum dilakukan
jurnal balik
d) Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu
DIPA

96 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

e) Dokumen pelaksanaan jurnal balik atas penyesuaian sisa pagu
DIPA dari Kepala Seksi Vera/Vera KI

2) Meneliti kesuaian konsep/net Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik,
Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA setelah dilakukan jurnal
balik, Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu
DIPA dengan dokumen pelaksanaan jurnal balik atas penyesuaian sisa
pagu DIPA dan ketentuan mengenai penyusunan sisa pagu DIPA

3) Mengembalikan konsep/net Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik,
Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA setelah dilakukan jurnal
balik, Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu
DIPA dengan dokumen pelaksanaan jurnal balik atas penyesuaian sisa
pagu DIPA dan ketentuan mengenai penyusunan sisa pagu DIPA

4) Menandatangani:
a) Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik
b) Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA setelah dilakukan jurnal
balik
c) Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA sebelum dilakukan
jurnal balik
d) Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu
DIPA

5) Menyampaikan konsep/net:
a) Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik
b) Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA setelah dilakukan jurnal
balik
c) Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA sebelum dilakukan
jurnal balik
d) Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu
DIPA

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 97

e) Dokumen pelaksanaan jurnal balik atas penyesuaian sisa pagu
DIPA kepada Subbag Umum

d. Pelaksana Subbag Umum
1) Menerima :
a) Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik
b) Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA setelah dilakukan jurnal
balik
c) Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA sebelum dilakukan
jurnal balik
d) Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu
DIPA
e) Dokumen pelaksanaan jurnal balik atas penyesuaian sisa pagu
DIPA dari Kepala Kantor
2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian
Sisa Pagu DIPA kepada Satker
3) Menatausahakan:
a) Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik
b) Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA setelah dilakukan jurnal
balik
c) Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA sebelum dilakukan
jurnal balik
d) Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu
DIPA
e) Dokumenpelaksanaan jurnal balik atas penyesuaian sisa pagu
DIPA sebagai pertinggal KPPN

98 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

3. Kegiatan Rutin Harian

a. Melakukan proses jurnal balik atas jurnal penyesuaian sisa pagu yang
telah dilakukan

b. Melakukan posting atas jurnal balik pada aplikasi SPAN
c. Meneliti kesuaian konsep/net Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik,

Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA setelah dilakukan jurnal
balik, Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu
DIPA dengan dokumen pelaksanaan jurnal balik atas penyesuaian sisa
pagu DIPA dan ketentuan mengenai penyusunan sisa pagu DIPA
d. Memastikan dokumen pendukung telah lengkap dan benar
e. Membuat Berita Acara Penyesuaian dan Surat Pemberitahuan
Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu
f. Mendokumentasikan dan mengarsipkan softcopy dan hardcopy
penyesuaian sisa pagu

4. Poin-Poin Penting

Untuk memudahkan pencarian jurnal balik tersebut pada saat diperlukan,
detil jurnal agar lebih spesifik dan unik serta didokumentasikan dengan
baik

5. Aplikasi Pendukung

a. Aplikasi SPAN dipergunakan oleh KPPN dalam rangka pelaksanaan
Jurnal Balik.

b. Excel web adi
c. Excel monitoring penyelesaian sisa pagu

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 99

6. Lain-lain
Teknik penggunaan aplikasi SPAN terkait dengan pelaksanaan jurnal
balik tersebut dapat dilihat pada Buku Pedoman Aplikasi SPAN Berbasis
Peran Seksi Vera/Vera KI

100 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

BAB XI

PENERBITAN SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN
(SKTB) & SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN
PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN (SKP4)

1. Dasar Hukum

a. Peraturan
1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata
Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 101

b. Pengertian

1) Surat Keterangan Telah Dibukukan ( SKTB ) adalah surat Keterangan
yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa
pendapatan dan/atau penerimaan negara telah dibukukan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2) Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan
(SKP4) adalah dokumen yang berfungsi sebagai dasar pengembalian
pendapatan dan/atau penerimaan.

3) Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara
(SKKSPN) adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/KPA atau KPPN Khusus Penerimaan yang menetapkan
adanya pengembalian atas penerimaan negara kepada yang berhak
dan berfungsi sebagai dasar penerbitan surat perintah membayar
pengembalian penerimaan negara.

2. Prosedur Atau Alur Kegiatan

Prosedur atau alur penerbitan SKTB adalah sebagai berikut:
a. Subbag Umum

1) Menerima dan mengagendakan Surat Permintaan Pengembalian
Penerimaan Negara dari satker dengan dilampiri dokumen pendukung
berupa:
a) Salinan bukti setor penerimaan negara yang telah dikonfirmasi
oleh BUN/Kuasa BUN Pusat/Kuasa BUN di daerah
b) Surat ketetapan pengembalian
c) Salinan bukti kepemilikan rekening tujuan
d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

2) Menyampaikan Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara
Berikut dokumen pendukung kepada Kepala Kantor

102 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

b. Kepala Kantor
1) Menerima Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara
berikut dokumen pendukung dari SubbagUmum
2) Memberikan disposisi Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan
Negara
3) Menyampaikan Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara
berikut dokumen pendukung kepada Kepala Seksi Bank

c. Kepala Seksi Bank
1) Menerima disposisi Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan
Negara berikut dokumen pendukung dari Kepala Kantor
2) Meneliti kelengkapan dokumen permintaan pengembalian
penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan mengenai pengembalian
penerimaan Negara
3) Meneliti data transaksipenerimaan Negara melalui pengecekan
penerimaan (inquiry receipt) pada SPAN berdasarkan lampiran Surat
Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara dan/atau menerbitkan
nota konfirmasi penerimaan negara.
4) Menerbitkan Surat Permintaan Penerbitan SKTBdan koreksi transaksi
penerimaan Negara, apabila berdasarkan hasil penelitian data
transaksi penerimaan Satker Penerima di luar wilayah kerja KPPN
Mitra Bank/Pos Persepsi
5) Menyampaikan Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara
disertai semacam nota penjelasan berikut dokumen pendukung
kepada Kepala Seksi Vera/Vera KI apabila dokumen lengkap, setoran
dibukukan pada KPPN setempat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 103

d. Kepala Seksi Vera/Vera KI
1) Menerima Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara
berikut dokumen pendukung dari Kepala Seksi Bank
2) Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan
Negara
3) Menyampaikan Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara
Berikut dokumen pendukung kepada pelaksana Seksi Vera

e. Pelaksana Seksi Vera/Vera KI
1) Menerima Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara
Berikut dokumen pendukung dari Kepala Seksi Vera
2) Mencetak SPAN Buku Besar dan daftar penerimaan A3 pada aplikasi
SPAN
3) Menerbitkan SKTB sesuai dengan Surat Permintaan Pengembalian
Penerimaan Negara
4) Menyampaikan SKTB beserta dokumen permintaan
pengembalianpenerimaan Negara, SPAN Buku Besar dan Daftar
Penerimaan A3 kepada Kepala Seksi vera

f. Kepala Seksi Vera/Vera KI
1) Menerima SKTB beserta dokumen permintaan pengembalian
penerimaan Negara, SPAN Buku Besar dan Daftar Penerimaan A3 dari
Pelaksana Seksi vera
2) Meneliti kesesuaian SKTB, dokumen permintaan pengembalian
penerimaan Negara, SPAN Buku Besar dan Daftar Penerimaan A3
serta ketentuan mengenai pengembalian penerimaan negara
3) Memaraf SKTB apabila sudah sesuai dengan dengan ketentuan

104 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

4) Menyampaikan SKTB beserta dokumen permintaan pengembalian
penerimaan Negara, SPAN Buku Besar dan Daftar Penerimaan A3
kepadaKepala Kantor

g. Kepala Kantor

1) Menerima SKTB dan konsep beserta dokumen permintaan
pengembalian penerimaan Negara, SPAN Buku Besar dan Daftar
Penerimaan A3 dari Kepala Seksi Vera/Vera KI

2) Meneliti SKTB, dokumen permintaan pengembalian penerimaan
Negara, SPAN Buku Besar dan Daftar Penerimaan A3 serta ketentuan
mengenai pengembalian penerimaan negara

3) Mengembalikan SKTB apabila tidak sesuai, dokumen permintaan
pengembalian penerimaan Negara, SPAN Buku Besar dan Daftar
Penerimaan A3 serta ketentuan mengenai pengembalian penerimaan
Negara

4) Menandatangani
5) Menyampaikan SKTB, dokumen penerimaan negara, SPAN Buku

Besar dan Daftar Penerimaan A3, kepada sub Bagian Umum untuk
dikirimkan kepada satker atau Direktorat Sistem Perbendaharaan.

h. Pelaksana Subbag Umum

1) Menerima SKTB dokumen penerimaan negara, SPAN Buku Besar dan
Daftar Penerimaan A3 dari Kepala Kantor

2) Menyampaikan SKTB dokumen penerimaan negara, SPAN Buku Besar
dan Daftar Penerimaan A3 kepada satker atau Direktorat Sistem
Perbendaharaan.menyampaikan ke satker

3) Mengarsipkan SKTB dokumen penerimaan negara, SPAN Buku Besar
dan Daftar Penerimaan A3

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 105

3. Kegiatan Rutin Harian
a. Menerima Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara
berikut dokumen pendukung dari Subbag Umum
b. Meneliti kelengkapan dokumen permintaan pengembalian
penerimaan Negara secara administrasi
c. Mencetak Buku Besar dan Daftar Penerimaan A3
d. Menerbitkan SKTB dan dokumen pendukung lainnya
e. Menyampaikan SKTB dan dokumen pendukung lainnya kepada satker
Petunjuk Teknis Penerbitan SKTB dan SKP4 pada SPAN lihat Buku
Pedoman Aplikasi SPAN Berbasis Peran Seksi Vera/Vera KI

4. Aplikasi Pendukung
a. Aplikasi SPAN
b. OM SPAN

106 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

BAB XII

MEKANISME PENGELOLAAN
HIBAH LANGSUNG

1. Dasar Hukum :

a. Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang
Administrasi Pengelolaan Hibah
b. Pengertian
1) Pendapatan Hibah Langsung
Adalah hibah yang diterima langsung oleh K/L, dan/atau pencairan

dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum
Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
2) Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang
selanjutnya disingkat SP3HL
Adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk
mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada Pemberi Hibah.
3) Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST Adalah
dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan
peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari
Pemberi Hibah kepada penerima hibah.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 107

4) Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya
disingkat SPTMHL Adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh
atas Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber
dari hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan persediaan dari
hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari
hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga
dari hibah.

5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat
SPTJM Adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bertanggungjawab penuh
atas pengelolaan seluruh Pendapatan Hibah Langsung/pengembalian
Pendapatan Hibah Langsung dan belanja yang bersumber dari hibah
langsung/belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/
belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah/
pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.

6) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat SP3HL-
BJS Adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan
pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat
berharga ke DJPR.

7) Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat
Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS Adalah surat yang
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan Pendapatan
Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja
barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal
untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah/pengeluaran
pembiayaan untuk Pencatatan surat berharga dari hibah.

108 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

8) Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/
Surat Berharga yang selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS
Adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah
sebagai persetujuan untuk mencatat Pendapatan Hibah Langsung
bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk
pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan
aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan
untuk pencatatan surat berharga dari hibah.

2. Prosedur Atau Alur Kegiatan

Pencatatan Hibah Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga di KPPN
sebagai berikut :
a. PA/KPA mengajukanMemo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga(MPHL-BJS) atas seluruh belanja barang
untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk
pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah/pengeluaran
pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah dan
Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga baik
dari luar negeri maupun dari dalam negeri sebesar nilai barang/jasa/
surat berharga seperti yang tercantum dalam SP3HL-BJS pada tahun
anggaran berjalan kepada KPPN mitra kerjanya (dilakukan minimal
satu hari (H+1) setelah tanggal penerbitan nomor register hibah oleh
DJPPR)
b. Atas belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja
modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah, PA/
KPA membuat dan menyampaikan SP3HL-BJS & MPHL-BJS secara
bersamaan ke KPPN, dengan dilampiri:
1) Surat Penetapan nomor register Hibah;
2) BAST;
3) SPTMHL.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 109

c. Atas dasar SP3HL-BJS & MPHL-BJS sebagaimana dimaksud, KPPN
mengesahkan SP3HL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS dalam rangkap
3 (tiga), dengan ketentuan:
1) lembar ke-1, untuk PA/KPA;
2) lembar ke-2, untuk DJPPR dilampiri dengan pengesahan SP3HL
BJS ; dan
3) lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
Dokumen Persetujuan MPHL-BJS merupakan pengesahan KPPN
atas pengakuan pendapatan dan sekaligus belanja dari Hibah
Langsung BJS. Dokumen Persetujuan MPHL-BJS berfungsi sebagai
alat kontrol dalam melakukan rekonsiliasi data dengan DJPR
terkait rekonsiliasi pendapatan hibah, dan rekonsiliasi data
dengan Unit Akuntansi Satker/Kementerian/Lembaga Penerima
Hibah terkait dengan rekonsiliasi belanja yang dibiayai dari Hibah
Langusung BJS.

d. Atas dasar Persetujuan MPHL-BJS, KPPN membukukan belanja
barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk
pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah dan Pendapatan
Hibah.

Pencatatan dilakukan di Aplikasi SPAN.
e. Atas dasar Persetujuan MPHL-BJS yang diterima dari KPPN, PA/

KPA membukukan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari
hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya
dari hibah.
Pencatatan dilakukan di Aplikasi SAIBA.
f. KPPN berwenang mengembalikan MPHL-BJS dan menolak
melanjutkan proses Persetujuan MPHL-BJS apabila dalam hal
penelitian dan pengujian MPHL BJS tidak memenuhi syarat.

110 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

Prosedur pengesahan Hibah Barang/Jasa/Surat Berharga (BJS)
dilaksanakan oleh Seksi Vera/Vera KI KPPN, dengan langkah-langkah
sebagai berikut :
a. Satuan Kerja menyampaikan surat permohonan pengesahan SP3HL
BJS dan MPHL-BJS beserta dokumen pendukung dan Aplikasi Data
Komputer (ADK) ke KPPN mitra kerjanya;
b. Pelaksanaan di Front Office Seksi Verifikasi dan Akuntasi KPPN:
1) Melakukan pengujian atas SP3HL-BJS yang meliputi:
a) Memeriksa kesesuaian nomor register antara surat penetapan
nomor register dengan SP3HL-BJS;
b) Memeriksa kesesuaian Penerima dan Pemberi Hibah dalam
surat penetapan nomor register dengan SP3HL-BJS;
c) Memastikan jumlah belanja dalam SP3HL-BJS tidak melebihi
perjanjian Hibah dalam surat penetapan nomor register;
d) Menyampaikan surat permohonan pengesahan SP3HL-BJS ke
Kepala Seksi Vera.
2) Melakukan penelitian atas MPHL-BJS yang meliputi:
a) Memeriksa kelengkapan lampiran MPHL-BJS;
b) Memeriksa kebenaran penulisan, termasuk tidak boleh cacat
dalam penulisan;
c) Meneliti kesesuaian tanda tangan KPA pada MPHL-BJS;
d) Mencocokan nomor register pada MPHL-BJS dengan nomor
register yang dicantumkan dalam surat penetapan nomor
register.
3) Melakukan pengujian atas MPHL-BJS dengan cara menguji:
a) Kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada
MPHL-BJS dengan surat penetapan nomor register;
b) Kesesuaian nilai uang MPHL-BJS dengan nilai perjanjian
Hibah pada surat penetapan nomor register;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 111

c) Kesesuaian jenis dan jumlah barang/jasa/surat berharga pada BAST
dengan surat penetapan nomor register.
• Konversi ADK MPHL-BJS di Aplikasi Konversi
- Login Aplikasi Konversi
- Jalankan Menu File > Konversi > ADK SPM

• Lakukan proses Konversi ADK SPM

- Scan Barcode KIPS
- Ambil ADK MPHL-BJS
- Scan Barcode MPHL-BJS
- Klik Tombol Excel
112 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

• Hasil konversi akan di upload otomatis oleh Aplikasi Konversi di
alamat FTP 10.100.93.134

• Download ADK hasil konversi dengan nama ADK sesuai yang
tercetak di tanda bukti konversi

• Ekstrak ADK hasil konversi untuk mengambil file dengan ekstensi
XLSM untuk se lanjutnya di-upload ke Web ADI

• Selain bukti konversi dan ADK hasil konversi, Aplikasi Konversi
menghasilkan cetakan:
- Tanda bukti konversi
- Persetujuan MPHL-BJS

c. Pelaksanaan di Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN

1) Pengambilan data :
a) Ekstrak ADK hasil konversi untuk mengambil file dengan ekstensi
XLSM untuk selanjutnya di upload ke Web ADI;
b) Upload ADK Hasil Konversi ke Modul GL;
c) Setelah proses konversi, ADK SAS akan terkonversi menjadi
ADK Web ADI dan terbentuk pada ftp koreksi, pindahkan file ke
computer SPAN;
d) Cara mencari data di ftp 10.100.193.134, temukan :
- Tahun Anggaran;
- Bulan;
- Tanggal;
- Nama ADK MPHL-BJS (sesuai tanda bukti konversi) dalam
bentuk zip;
- Copy zip dan pindahkan ke computer SPAN (dokumen);
- Buka zip;
- Temukan file ADK Web ADI MPHLBJS.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 113

2) Melengkapi data pada jurnal MPHL-BJS
a) Buka file ADK Web ADI dari ADK dengan contoh nama
“MPHLBJS2015032637567022.xlsm”.

b) Isian yang perlu dilengkapi adalah parameter “Tanggal Akuntansi “
dan Periode”.

- Tanggal Akuntansi : adalah tanggal MPHLBJS akan

dibukukan

- Periode : adalah bulan MPHLBJS akan

dibukukan

- Jurnal Pembalik : dikosongkan

- Periode Tanggal Pembalik : dikosongkan

c) Pada isian parameter Tanggal Akuntansi klik 2x;

d) Jika muncul isian User name dan Password, lengkapi dahulu;

e) Pilih responsibility “xxx_GL_VERA_USER”;

f) Lengkapi tanggal,bulan,tahun dan bulan, tahun periode

sebagaimana di atas.

Penting : “Catat nama jurnal”.

114 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 115

3) Proses Upload Jurnal ADK Web ADI, yaitu :
a) Klik menu Add-in;
b) Disisi kiri atas tayangan, klik menu Oracle;
c) Klik menu Upload.

d) Muncul Tabel “Upload Jurnal”;
e) Parameter yang diubah adalah “Flexfield Deskriptif”, yaitu pilih

“Import Tanpa Validasi”;

116 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

f) Tekan Upload;

g) Jika Muncul informasi :
- ID GRUP dipopulasikan dengan nilai yang dihasilkan system
(tertera nomor);
- Baris 18 berhasil di upload;
- ID Permintaan Impor Jurnal (tertera Nomor);

h) Ini berarti proses upload jurnal ADK Web ADI MPHLBJS tersebut
telah berhasil;

i) Klik Tutup.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan 117

4) Mencari Jurnal Hasil Upload ke dalam aplikasi SPAN
Melakukan “copy” atas nama Jurnal pada ADK MPHL-BJS, untuk

mencari jurnal ke dalam SPAN

a) Masuk ke dalam Aplikasi SPAN

b) Pilih responsibility “xxx_GL_VERA_USER”;

c) Klik menu jurnal;

d) Klik menu Enter;

e) Lengkapi parameter-parameter sebagai berikut :

- Jurnal : diisi Nama jurnal

- Buku Besar : diisi text : SPAN Accrual Ledger

- Sumber : diisi text : Manual

- Katagori : diisi text : Penyesuaian

- Periode : diisi bulan pembukuan jurnal;

- Pembukuan : diisi text : Tidak dibukukan

118 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

f) Klik Temukan
5) Pembukuan jurnal MPHL-BJS

a) Muncul Batch Jurnal yang akan diposting pada Tabel “Masukkan
Jurnal”;

b) Untuk melihat dan meninjau kembali jurnal yang terbentuk, pada
batch jurnal dimaksud, tekan menu “Peninjauan Jurnal”;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 119

c) Cek Header Jurnal dan Detail Jurnal, jika jurnal tidak tepat, dapat
dilakukan delete (proses kembali, tergantung permasalahan di jurnal
dimaksud);

d) Jika sudah benar, maka dapat dilakukan posting dengan cara klik menu
“Bukukan”.

6) Pelaksanaan Pencatatan di Aplikasi SPAN telah selesai, Pengesahan
SP3HL BJS dan Persetujuan MPHLBJS ditandatangni oleh Kepala Seksi
Vera/Vera KI KPPN

7) Mendistribusikan Persetujuan MPHLBJS, ditujukan kepada :
a) Kuasa Pengguna Anggaran
b) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko cq.
Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen

8) Membuat Berita Acara Jurnal Penyesuaian MPHL-BJS, dan
ditandatangani oleh :
a) Kepala Kantor; dan
b) Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

120 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

3. Kegiatan Rutin Harian

a. Menerima SP3HL BJS dan MPHL BJS berserta dokumen pendukung
b. Memastikan kelengkapan serta kebenaran dokumen pendukung

SP3HL BJS dan MPHL BJS
c. Melakukan upload MHL BJS kedalam aplikasi SPAN
d. Mendokumentasikan dan menatausahakan pertinggal dokumen MHL

BJS
e. Membuat monitoring penyelesaian MPHL BJS
f. Membuat Monitoring Sisa Kas Hibah di Kemneterian/LembagaSeksi

PD

4. Poin-Poin Penting
a. Tahapan Pengesahan Hibah
1) pengajuan permohonan nomor register;
2) pengajuan persetujuan pembukaan Rekening Hibah;
3) penyesuaian pagu hibah dalam DIPA; dan
4) pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang dan
belanja yang bersumber dari hibah langsung.
b. Dengan diterapkanya akuntansi berbasis Akrual, satker tidak lagi
menyajikan pencatatan hibah barang/jasa dalam Laporan Realisasi
Anggaraan (LRA) sebagai transaksi non kas namun disajikan sebagai
aset dalam neraca, sedangkan hibah dalam bentuk jasa akan disajikan
sebagai beban jasa dalam laporan Operasional (LO)
c. Sehubungan dengan hal tersebut diatas terdapat perubahan tata
cara pengisian dokumen MPHL BJS sebelum dan setelah penerapan
akuntansi berbasis Akrual, dimana kolom yang semula diisi akun
belanja barang/modal/jasa untuk pencatatan barang/jasa dari hibah
berubah menjadi kode akun aset untuk hibah barang dan akun beban
jasa untuk hibah jasa

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 121

d. Pendapatan hibah BLU dalam bentuk barang/jasa tidak lagi dilaporkan
dalam laporan realisasi Anggaran (LRA) melainkan hanya dalam
Laporan Operasional, sehubungan dengan hal tersebut tidak lagi
dilakukan pengesahan melalui SP2B/SP3B sehingga tidak diperlukan
Revisi DIPA terkait hibah barang/jasa satker BLU

e. Pengiriman Dokumen Hibah
Mengirimkan seluruh dokumen sumber pengesahan Hibah langsung

berupa SP4HL, Sp3HL, SP2HL, SPHL, MPHL BJS dan Persetujuan MPHL
BJS kepada :

Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko

Kementerian Keuangan
Gedung Frans Seda Lantai 7 Jl. Dr. Wahidin Nomor 1

Jakarta Pusat 10710
Atau disampaikan melalui email ke alamat: aklap.eas@gmail.com

f. Pengesahan Hibah Langsung satker likuidasi diatur dengan ketentuan
sebagai berikut :
1) Dokumen SP2HL/MPHL-BJS disampaikan ke KPPN oleh satker
baru yang ditunjuk atau satker hasil penggabungan yang
ditetapkan setelah proses likuidasi;
2) Dokumen SP2HL/MPHL-BJS disampaikan ke KPPN dengan
menggunakan kode satker baru yang ditunjuk atau satker hasil
penggabungan yang ditetapkan setelah proses likuidasi;
3) KPPN mitra kerja menerima SP2HL/MPHL-BJS sampai dengan
batas waktu yang ditetapkan;
4) Satker baru yang ditunjuk oleh satker hasil penggabungan
yang ditetapkan setelah proses likuidasi menyampaikan
surat pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan

122 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

Pembiayaan dan Resiko (DJPPR), mengenai :
a) perubahan kode satker dari kode satker lama yang dilikuidasi

menjadi kode satker baru yang ditunjuk atau satker hasil
penggabungan yang ditetapkan setelah proses likuidasi, dan
b) pengajuan pengesahan hibah untuk selanjutnya akan
dilaksanakan oleh satker baru yang ditunjuk oleh satker hasil
penggabungan yang ditetapkan setelah proses likuidasi
c) surat pemberitahuan sebagaimana disebutkan di atas
ditembuskan kepada KPPN mitra kerja satker baru yang
ditunjuk atau satker hasil penggabungan yang ditetapkan
setelah proses likuidasi.
g. Pengecualian proses Hibah KPU, berdasarkan surat Menteri
Keuangan Nomor S-161/MK.WMK/2015 tanggal 17 April 2015 hal
Pembukaan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung dalam
Pelaksanaan Pilkada Serentak, KPU diberikan dispensasi dalam
hal perubahan urutan proses pengajuan permohonan persetujuan
pembukaan rekening, seharusnya dalam pengajuan permohonan
persetujuan pengajuan pembukaan rekening wajib dilampiri dengan
salinan penerbitan nomor register hibah, namun salinan dimaksud
disampaikan setelah rekening penampungan dana hibah langsung
dibuka.
Seluruh proses lainnya terkait pengelolaan dan hibah langsung tetap
mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud.
h. Prosedur pengelolaan dana dan rekening penampungan dana hibah
langsung adalah sebagai berikut :
1) Hibah dari Pemerintah Daerah dituangkan dalam sebuah Naskah
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
2) Penerima Hibah mengajukan permohonan Penerbitan Nomor
Register Hibah atas NPHD kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 123

Pembiayaan dan Resiko (DJPPR)
3) Setelah memperoleh nomor register hibah, penerima hibah

mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening
Penampungan Dana Hibah Langsung kepada KPPN.
4) Terhadap dana hibah yang telah diterima, penerima hibah
mengajukan permohonan Revisi DIPA kepada Kanwil Ditjen
Perbendaharaan sehingga hibah yang diterima dapat dicatat
dalam DIPA dan diakui sebagai bagian dari APBN.
5) PA/ KPA membuat dan menyampaikan Surat Perintah Pengesahan
Hibah Langsung (SP2HL) kepada KPPN
i. Juknis Pengembalian Hibah Langsung kepada pemberi hibah, sebagai
berikut :
1) KPPN menerbitkan SPHL sesuai dengan ketentuan pada pasal 14
Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata
Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian
Memo Pencatataan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat
Berharga dan PMK nomor PMK154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
2) KPPN menerbitkan persetujuan MPHL-BJS sesuai dengan
ketentuan pada petunjuk teknis pengesahan hibah barang/
jasa/surat berharga sebagaimana diatur dalam surat Direktur
SITP nomor S-9636/PB.8/2015 tanggal 13 November 2015 hal
Penyampaian Petunjuk Teknis pengesahan hibah barang/jasa/
surat berharga pada SPAN dan surat Direktur APK dengan atas
nama Dirjen Perbendaharaan nomor S-9676/PB/2015 tanggal 16
Nopember 2015 hal Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang
dan Jasa;

124 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

3) KPPN menerbitkan SP3HL sesuai dengan ketentuan pada pasal
16 Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-81/PB/2011 dan PMK
nomor 154/PMK.05/2014, dengan menggunakan akun sebagai
berikut:
a) Pengembalian hibah/ sisa dana hibah atas pengakuan/
pengesahan pendapatan hibah pada tahun anggaran berjalan
menggunakan akun 43113X/ 43123X
b) Pengembalian hibah/ sisa dana hibah atas pengakuan/
pengesahan pendapatan hibah pada tahun anggaran berjalan
menggunakan akun 311911

4) Dalam hal pengesahan hibah langsung uang, pengesahan hibah
langsung barang/jasa/surat berharga dan/ atau pengesahan
pengembalian sisa hibah langsung uang terkait dengan satker
dilikuidasi yang dilakukan proses pengesahannya oleh satker
baru yang ditunjuk atau satker baru hasil penggabungan yang
ditetapkan setelah proses likuidasi. KPPN menerbitkan SPHL ,
Persetujuan MPH-BJS dan/atau menerbitkan SP3HL sesuai dengan
ketentuan diatas dengan menggunakan kode satker baru yang
ditunjuk atau satker baru hasil penggabungan yang ditetapkan
setelah proses likuidasi;

5) Kode Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Hibah, kode Unit Eselon
I. kode lokasi dan kode satker yang digunakan dalam penerbitan
SP3HL sebagaimana dijelaskan diatas adalah : 999.02.0151.977263

j. Pencatatan Penyetoran sisa kas hibah dalam bentuk uang ke kas
negara, sebagai berikut :
1) Satuan kerja menyetorkan sisa HLU yang telah disahkan ke kas
negara
2) Penyetoran ke kas negara agar dilakukan melalui MPN-G2
menggunakan akun 815131 (Penerimaan Penyetoran Dana Hibah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 125

Langsung yang Telah Disahkan) dengan menggunakan kode BA,
Eselon I, dan Satuan kerja penyetor.
3) Atas penyetoran tersebut, satuan kerja penyetor segera
menyampaikan surat pemberitahuan ke KPPN mitra kerjanya
yang isinya paling kurang memuat: tanggal penyetoran, kode dan
uraian akun yang digunakan pada saat penyetoran, nomor NTPN,
dan nomor register hibah langsung dimaksud.
4) Dengan dilampiri salinan surat setoran/ Bukti Penerimaan Negara
(BPN) dan salinan nomor register dari DJPPR.
5) Berdasarkan surat tersebut maka KPPN mitra kerja satuan kerja
melakukan:
- Menelusuri kode segmen bank hibah langsung tersebut

dengan mengacu pada informasi nomor register satuan kerja
tersebut;
- Memastikan setoran tersebut telah diterima di kas negara dan
dibukukan;
- Membuat jurnal Web-ADI pada cash ledger dengan mendebet
akun 825131 (Pengeluaran Penyetoran Dana Hibah Langsung
yang Telah Disahkan) dan mengkredit akun 111822 (Kas
Lainnya di K/L dari Hibah) sesuai segmen bank hibah satker
terkait.
- Meminta satuan kerja membukukan surat setoran tersebut
pada aplikasi SAIBA minimal versi 3.2. Hal ini untul
mengurangi saldo kas hibah di Kementerian Negara/Lembaga
di dalam Neraca.

5. Laporan

Laporan Pengelolaan Hibah Langsung

126 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

6. Aplikasi yang digunakan
Aplikasi SPAN dipergunakan oleh KPPN dalam rangka pelaksanaan

pencatatan Hibah Langsung dalan Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga. Adapun
secara teknis operasionalisasi aplikasi SPAN dapat dilhat di Buku Pedoman
Aplikasi SPAN Berbasis Peran Seksi Vera/Vera KI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 127

128 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

BAB XIII

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Dasar Hukum

a. Peraturan

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara
3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan
5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011tentang

Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
6) Peraturan Menteri Keuangan 215/PMK.05/2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan
Akun Standar
8) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 56/PB/2016
tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Kantor

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 129

Pelayanan Pebendaharaan Negara dan Unit Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat
Kantor Wilayah
b. Pengertian :

Telaah Laporan Keuangan adalah Suatu kegiatan memeriksa Laporan
Keuangan oleh penyusun Laporan Keuangan untuk meyakini keandalan
Laporan Keuangan yang disusunnya.

2. Prosedur Atau Alur Kegiatan

Analisis atas Laporan Keuangan Kuasa BUN dan data transaksi keuangan
dilakukan dengan 3 tahap analisis, yaitu:
a. Analisis Laporan Keuangan
Langkah pertama yaitu dengan melakukan analisis kewajaran dari
laporan-laporan yang dihasilkan oleh aplikasi SPAN. Analisis kewajaran
tersebut dilakukan dengan cara memperhatikan normalitas saldo yang
disajikan, kebenaran perhitungan matematis, kesinambungan antar
laporan, dan kebenaran nilai konsolidasian.

1) Analisis Laporan Arus Kas (LAK)
Analisis yang dilakukan untuk menguji kewajaran nilai akun dan saldo

kas pada LAK adalah sebagai berikut:
a) Memastikan bahwa nilai saldo awal pada kolom saldo sampai

dengan periode berkenaan sama dengan nilai akumulasi saldo
rincian per jenis kas pada laporan keuangan audited tahun
sebelumnya;
b) Memastikan bahwa nilai saldo akhir kas hasil perhitungan saldo
awal kas ditabah arus kas bersih sebelum penyesuaian ditambah

130 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

akumulasi koreksi pembukuan ditambah SILPA sama dengan nilai
akumulasi saldo rincian per jenis kas;
c) Memastikan bahwa nilai yang muncul pada akumulasi koreksi
pembukuan merupakan koreksi saldo kas yang dilakukan oleh
KPPN, dapat disajikan rinciannya dan dilengkapi berita acara
koreksinya;
d) Memastikan bahwa nilai yang muncul pada koreksi SILPA berasal
dari SP2D pembayaran pengembalian pendapatan tahun anggaran
yang lalu dan SP3HL pengembalian sisa hibah tahun anggaran
yang lalu
e) Memastikan bahwa seluruh akun pendapatan pada arus kas
bernilai positif
f) Memastikan bahwa pada arus kas tidak terdapat lagi akun
pendapatan suspense (akun 498111)
g) Memastikan bahwa akumulasi pendapatan BLU dikurangi
akumulasi belanja BLU sama dengan perubahan kas BLU dan
apabila berbeda maka terdapat koreksi kas BLU dalam akumulasi
koreksi pembukuan

2) Analisis Neraca
Analisis yang dilakukan untuk menguji kewajaran nilai saldo setiap

pos pada Neraca adalah sebagai berikut:
a) Memastikan bahwa nilai saldo awal setiap pos neraca sama

dengan nilai saldo akhir pada Laporan Keuangan audited tahun
sebelumnya.
b) Memastikan bahwa nilai aset sama dengan nilai kewajiban
ditambah ekuitas

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 131

c) Memastikan bahwa nilai saldo akhir setiap pos neraca bernilai
positif.

3) Analisis Kesinambungan antara LAK dengan Neraca
Analisis dilakukan untuk menguji kesinambungan nilai saldo kas

antara LAK dengan Neraca adalah sebagai berikut:
a) Memastikan bahwa nilai saldo awal kas pada LAK sama dengan

nilai akumulasi saldo akhir pos kas pada Neraca (kecuali kas di
bendahara pengeluaran) tahun sebelumnya
b) Memastikan bahwa nilai saldo akhir kas pada LAK sama dengan
nilai akumulasi saldo akhir pos kas pada Neraca (kecuali kas di
bendahara pengeluaran) tahun berjalan
c) Memastikan bahwa nilai saldo akhir kas transitoris ditambah nilai
selisih akun 828111 dengan 818111 pada LAK sama dengan nilai
saldo akhir Kas Dalam Transito pada Neraca

b. Analisis Neraca Lajur Detail

1) Analisis Neraca Lajur Detail Per Satker Per Akun
Analisis ini dilakukan untuk menguji ketepatan penggunaan kode

satker maupun kode akun atas transaksi keuangan yang diproses oleh
Kuasa BUN. Analisis dilaukan baik pada buku besar akrual maupun
buku besar kas.
a) Analisis Neraca Lajur Detail Per Satker Per Akun Buku Besar

Akrual Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan
analisis:
- Memastikan bahwa akun 1111XX, akun 1112XX, akun

1113XX, dan akun 1114XX tercatat pada kode satker KPPN
selaku Kuasa BUN
- Memastikan bahwa akun 1111XX, akun 1112XX, akun

132 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

11113XX, dan akun 1114XX tidak bersaldo negatif
- Memastikan bahwa akun 11161X, akun 111822, dan akun

111911 tidak tercatat pada kode satker KPPN selaku Kuasa
BUN
- Memastikan bahwa akun 11161X, akun 111822, dan akun
111911 pada setiap kode satker tidak bersaldo negatif
- Memastikan bahwa akun 212145, akun 212191, dan akun
219913 tercatat pada kode KPPN selaku Kuasa BUN
- Memastikan bahwa aun 212145, akun 212191 tidak bersaldo
positif
- Memastikan bahwa akun 219913, akun 219941, dan akun
219944 bersaldo nihil
- Memastikan bahwa seluruh akun pendapatan bersaldo negatif
- Memastikan bahwa akun pendapatan suspense bersaldo nihil
- Memastikan bahwa akun 423956 dan 43XXXX hanya tercatat
pada kode satker milik BA 999.02
- Memasikan bahwa akun 423958 hanya tercatat pada kode
satker milik BA 999.08
- Memkastikan bahwa akun 41XXXX hanya tercatat pada kode
satker milik BA 015 dengan eselon I DJP dan DJBC
- Memastikan bahwa seluruh akun belanja dan transfer
bersaldo positif
- Memastikan bahwa tidak terdapat lagi akun pembiayaan
(7XXXXX) dan akun transitoris (8XXXXX)
- Memastikan bahwa seluruh akun pendapatan, akun belanja,
dan akun transfer tidak tercatat pada kode satker KPPN
selaku Kuasa BUN
- Memastikan bahwa tidak terdapat lagi kode satker suspense.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 133

b) Analisis Neraca Lajur Detail Per Satker Per Akun Buku Besar Kas
- Memastikan bahwa akun 1111XX, akun 1112XX, akun
1113XX, dan akun 1114XX tercatat pada kode satker KPPN
selaku Kuasa BUN
- Memastikan bahwa akun 1111XX, akun 1112XX, akun 1113XX
dan akun 1114XX tidak bersaldo negatif
- Memastikan bahwa akun 111822 dan akun 111911 pada
setiap kode satker tidak bersaldo negatif
- Memastikan bahwa akun 11161X, akun 81511X, akun
81551X, aun 82511X, dan akun 82551X tidak tercatat pada
kode satker KPPN selaku Kuasa BUN
- Memastikan bahwa nilai penjumlahan akun 11161X, akumn
81511X, akun 81551X, dan akun 82551X bersaldo positif
- Memastikan bahwa akun 212145, akun 212191, 81711X, dan
akun 82711X tercatat pada kode KPPN selaku Kuasa BUN
- Memastikan bahwa nilai penjumlahan akun 212145, akun
212191, akun 81711X, dan akun 82711X bersaldo negatif
- Memastikan bahwa akun 816111 sama dengan nilai 826111
- Memastikan bahwa akun 817911 sama dengan nilai akun
827911
- Memastikan bahwa akun 816211 bersaldo nihil
- Memastikan bahwa akun 219913, akun 219941, dan akun
219944 bersaldo nihil
- Memastikan bahwa akun 815121 hanya tercatat pada satker
BLU
- Memastikan bahwa apabila terdapat akun 815131 maka
terdapat juga akun 825131 pada kode satker yang sama dan
dengan nilai yang sama
- Memastikan bahwa seluruh akun pendapatan bersaldo negatif

134 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi