Tusi Seksi Vera

- Memastikan bahwa akun pendapatan suspense bersaldo nihil
- Memastikan bahwa akun 423956 dan 43XXXX hanya tercatat

pada kode satker milik BA 999.02
- Memastikan bahwa akun 423958 hanya tercatat pada kode

satker milik BA 999.08
- Memastikan bahwa akun 41XXXX hanya tercatat pada kode

satker milik BA 015 dengan eselon I DJP dan DJBC
- Memastikan bahwa seluruh akun belanja dan transfer

bersaldo positif
- Memastikan bahwa seluruh akun penerimaan pembiayaan

(71XXXX) dan penerimaan transitoris (81XXXX) bersaldo
negatif
- Memastikan bahwa seluruh akun pengeluaran pembiayaan
(72XXXX) dan pengeluaran transitoris (82XXXX) bersaldo
positif
- Memastikan bahwa seluruh akun pendapatan, akun belanja,
akun transfer tidak tercatat pada kode satker KPPN selaku
Kuasa BUN
- Memastikan bahwa tidak terdapat lagi kode satker suspense

c) Analisis Kesinambungan Antar Buku Besar
- Memastikan bahwa akun-akun kas yaitu akun 1111XX, akun
1112XX, akun 1113XX, dan akun 1114XX memiliki nila saldo
yang sama antara buku besar akrual dengan buku besar kas
- Memastikan bahwa akun-akun kas yaitu akun 111822 dan
akun 111911 memiliki nilai saldo sama antara buku besar
akrual dengan buku besar kas pada setiap kode satker
berkenaan
- Memastikan bahwa nilai saldo akun 11161X pada buku besar

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 135

akrual sama dengan nilai akumulasi saldo akun 11161X, akun
81511X, akun 81551X, akun 82511X, dan akun 82551X pada
buku besar kas pada setiap kode satker berkenaan
- Memastikan bahwa nilai akumulasi saldo akun 212145, akun
212191, dan akun 219941 pada buku besar akrual sama
dengan nilai aumulasi saldo akun 212145, akun 212191, akun
219941, akun 81711XX, dan akun 82711X pada buku besar
kas
- Memastikan bahwa nilai saldo akun 219913 pada buku besar
akrual sama dengan nilai aumulasi saldo akun 219913, akun
816111, dan aun 826111 pada buku besar kas
- Memastikan bahwa nilai saldo akun 219944 pada buku besar
akrual sama dengan nili akumulasi saldo akun 219944, akun
817911, dan akun 827911 pada buku besar kas.

2) Analisis Neraca Lajur Detail Per Bank Per Akun
Analisis neraca lajur detail per bank per akun dilakukan untuk

menguji ketepatan rincian saldo akun kas per kode bank atas
transaksi keuangan yang diproses oleh Kuasa BUN. Analisis
dilakukan hanya pada buku besar kas.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis
neraca lajur detail per bank per akun:
a) Memasikan keselarasan jenis akun kas dengan jenis kode

banknya
• Memastikan bahwa akun-akun kas yang tercatat pada kode

bank “B” hanya akun 111412, akun 111431, akun 111432,
dan akun 111433
• Memastikan bahwa akun-akun kas yang tercatat pada kode
bank “E” hanya akun 111423, akun 111461, akun 111462,

136 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

akun 111463, dan akun 111469
• Memastikan bahwa akun-akun kas yang tercatat pada kode

bank “F” hanya akun 111421
• Memastikan bahwa akun-akun kas yang tercatat pada kode

bank “I” hanya akun 111121
• Memastikan bahwa akun-akun kas yang tercatat pada

kode bank “K”, “M”, dan “N” hanya akun 111422 dan akun
111441
• Memastikan bahwa akun-akun kas yang tercatat pada kode
bank “O” hanya akun 111214
• Memastikan bahwa akun-akun kas yang tercatat pada kode
bank “X” hanya akun 111911
• Memastikan bahwa akun-akun kas yang tercatat pada kode
bank “5” hanya akun 111822
b) Memastikan bahwa akumulasi saldo aun-akun kas sebagaiman
disebutkan pada hurud (a) tida bernilai negatif pada seluruh
kode bank
c) Memastikan bahwa akun pendapatan hibah (43XXXX) hanya
tercatat pada kode bank “5”
d) Memastikan bahwa aun pendapatan BLU (424XXX) hanya
tercatat pada kode bank “X”

c. Analisis Akurasi Saldo dan Jurnal Transaksi

Analisis tahap pertama dan kedua hanya bertujuan untuk menguji
kewajaran nilai saldo, penggunaan kode akun, penggunaan kode satker,
dan penggunaan kode bank. Apabila ditemukan ketidakwajaran pada
analisis tahap pertama dan kedua, maka dapat ditindaklanjuti dengan
melakukan analisis lanjutan terhadap jurnal transaksi yang terbuku di
buku besar SPAN. Begitu juga dengan nilai saldo yang dianggap wajar

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 137

perlu juga diuji akurasinya dengan membandingkan dengan catatatan
eksternal.

1) Analisis Akurasi Saldo
Analisis akurasi saldo dilaukan untuk menguji kebenaran saldo pos-

pos Neraca. Beberapa metode analisis untuk menguji aurasi saldo:
a) Analisis Akurasi Saldo Kas KPPN

- Memastikan bahwa saldo Kas KPPN per rekening menurut
LAK/Neraca sama dengan saldo kas KPPN per rekening
menurut Buku Putih

- Memastikan bahwa saldo Kas KPPN per rekening menurut
Buku Putih sama dengan saldo Kas KPPN per rekening
menurut Rekening Koran Bank atau apabila berbeda hanya
disebabkan oleh kelebihan pelimpahan atau kesalahan
perbankan lannya yang dapat dijelaskan.

b) Analisis Akurasi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada
BLU, dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah Langsung
- Memastikan mutasi akun 111611 pada buku besar akrual
sama dengan total mutasi akun 81511X dan 82511X pada
buku besar kas atau apabila tidak sama hanya disebabkan
koreksi akun 111611 yang dapat dijelaskan
- Memastikan mutasi akun 111613 pada buku besar akrual
sama dengan total mutasi akun 81551X dan 82551X pada
buku besar kas atau apabila tidak sama hanya disebabkan
koreksi akun 111613 yang dapat dilaskan
- Memastikan mutasi aun 111822 sama dengan total mutasi
akun 43XXXX, akun 5XXXXX, dan 825131 pada kode bank
“5” atau apabila tidak sama hanya disebabkan koreksi aun
111822 yang dapat dijelaskan
- Memastikan mutasi akun 111911 sama dengan total mutasi

138 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

aun 424XXX, akun 525XXX, dan 537XXX pada kode bank
“X” atau apabila tidak sama hanya disebabkan koreksi akun
111911 yang dapat dijelaskan
- Memastikan saldo akun 111611, akun 111613, akun 111822,
dan akun 111911 pada catatat Kuasa BUN sama dengan
catatatan satker.
c) Analisis Aurasi Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga
- Memastikan bahwa apabila nilai utang kepada pihak ketiga
pada Neraca hanya berasal dari retur, maka nilanya sama
dengan data rincian retur pada OMSPAN ditambah data
rincian retur yang diadministraskan secara manual oleh KPPN
- Memastikan bahwa apabila masih terdapat utang kepa
bana pihak ketiga yang berasal dari koreksi penerimaan
pemindahbukuan yang belum terbit SP2D penggantinya, maka
nilainya sama dengan data rincian permintaan pengembalian
penerimaan dari bank yang belum diproses.

2) Analisis Jurnal Transaksi
Analisis jurnal transaksi merupakan analisis lanjutan apabila dalam

analisis tahap pertama dan kedua ditemukan ketidakwajaran
nilai saldo, penggunaan kode akun, penggunaan kode satker, dan
penggunaan kode bank.
Analisis ini dilakukan dengan mencari kesalahan jurnal transaksi yang
nantinya ditindaklanjuti dengan melaukan koreksi. Kesalahan jurnal
transaksi dapat terjadi pada transaksi yang dibukukan pada buku
besar pembantu maupun transaksi yang dibukukan langsung pada
buku besar dengan jurnal manual.
Analisis jurnal transaksi dapat dilaukan dengan dua metode, yaitu
dengan memanfaatkan menu “Funds” atau menu “Analisis Perkiraan”
pada Aplikasi SPAN.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 139

3. Kegiatan Rutin Harian

Melakukan analisis dan identifikasi permasalahan sedini mungkin
sehingga dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan kualitas laporan
keuangan maupun data transaksi keuangan dengan tiga jenis pendekatan
yaitu:
a. Pendekatan pengaruh permasalahan terhadap Laporan
Keuangan
1) Permasalahan yang berpengaruh langsung pada pos-pos yang
disajikan di Laporan Keuangan Kuasa BUN
2) Permasalahan yang tidak berpengaruh langsung pada pos-pos
yang disajikan di Laporan Keuangan Kuasa BUN, namun berkaitan
dengan ketepatan penggunaan kode satker dan kode akun

b. Pendekatan sumber transaksi
1) Permasalahan yang bersumber pada transaksi yang diproses oleh
modul CM
2) Permasalahan yang bersumber pada transaksi yang diproses oleh
modul GR
3) Permasalahan yang bersumber pada transaksi yang diproses oleh
modul PM
4) Permasalahan yang bersumber pada transaksi yang diproses
dengan perekaman jurnal pada modul GL

c. Pendekatan jangkauan tindak lanjut
1) Permasalahan yang dapat ditindaklanjuti dengan koreksi oleh
pihak internal
2) Permasalahan yang hanya dapat ditindaklanjuti dengan bantuan
pihak eksternal

140 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

4. Poin Penting
Analisis yang dilakukan setidaknya meliputi:
a. Analisis terhadap unsur-unsur Laporan Keuangan Kuasa BUN,
yang meliputi:
1) Analisis internal atas laporan arus kas
2) Analisis internal atas neraca
3) Analisis kesinambungan antar laporan
b. Analisis terhadap data yang dikelola Kuasa BUN:
1) Analisis ketepatan pencatatan kode satker
2) Analisis ketepatan pencatatan kode akun
3) Analisis ketetapan saldo-saldo kas milik satker yang merupakan
bagian dari unsur pembentuk fisik SAL, yaitu:
a) Saldo kas di Bendahara Pengeluaran
b) Salod kas pada Badan Layanan Umum
c) Saldo kas lainnya di K/L dari Hibah

5. Laporan
Laporan Hasil Analisa Laporan Keuangan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 141

142 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

BAB XIV

PENYELESAIAN SUSPEN & EXCEPTION REPORT (ER)

1. Penyelesaian Suspen

a. Dasar Hukum

1) Peraturan
a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tanggal
31 Desember 2013 tentang Bagan Akun Standar;
b) Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-801/PB/2016 tentang
Penunjukan KPPN Khusus Penerimaan sebagai satuan kerja
Transaksi Khusus Suspen Penerimaan
c) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9467/PB/2016
tentang Monitoring Suspen Laporan Realisasi Anggaran, Kas di
Bendahara Pengeluaran, Kas BLU, dan Kas Hibah
d) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10642/PB/2016
tentang Petunjuk Teknis Koreksi Suspen Penerimaan dan
Penyusunan Laporan Keuangan Satker Transaksi Khusus Suspen
Penerimaan
e) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1542/PB/2017
tentang Permasalahan Koreksi Data Suspen Penerimaan
f) Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan Nomor S-6644/PB.8/2014
tanggal 10 Oktober 2014 tentang Analisa Laporan Keuangan
dalam SPAN;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 143

g) Petunjuk teknis operasional penyelesaian Transaksi Khusus Suspen
penerimaan dapat di baca pada Surat Dit APK Nomor

S-10642/PB/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan PER-16/PB/2014
tentang Tata Cara Koreksi Data Pada Transaksi Keuangan pada SPAN

b. Pengertian

Transaksi Suspen adalah perbedaan data antara SAI (data satker) dengan
SiAP (data Kuasa BUN)

c. Ruang Lingkup
1) Ruang lingkup suspen Laporan Realisasi Anggaran, Kas di Bendahara
Pengeluaran, Kas BLU, dan Kas Hibah yang disebabkan oleh satker:
a) Salah input data SPM/SP2D/SP2HL/SP4HL
b) Belum input data SPM/SP2D/SP2HL/SP4HL
c) Salah mengoreksi SP3B-BLU
d) Belum input SSPB dan SSBP
e) Salah input SSPB dan SSBP
f) Revisi DIPA belum di input

Hal yang perlu dilakukan adalah setelah data diperbaiki dan dilengkapai
satuan kerja melakukan rekon ulang melalui aplikasi e-Rekon dan KPPN
melakukan monitoring melalui Menu monitoring TDK (Transaksi Dalam
Konfirmasi)
Petunjuk Teknis
a) Data suspend dari e-Rekon

Cara menelusuri di e-Rekon:
- Login e-Rekon user operator seksi vera;
- Menu monitoring Monitoring suspend pilih kategori;
- Pilih satker yang bersaldo, analisa datanya.

144 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

Cara penyelesaian data suspend pada SPAN :
Penyebab data suspend dan solusinya :
- Data SAI lebih besar dari data SiAP

• Penyebab: Data SAI belum semua masuk ke e-Rekon, karena
proses penarikan data dari SPAN ke e-Rekon perlu waktu 1-2
hari;

• Solusi: menunggu data SPAN semua masuk ke e-Rekon, bila
sudah masuk, dilakukan rekon ulang;

- Data SAI Lebih besar dari data SiAP
• Penyebab : ada transaksi belum diinput ke SAIBA, atau ada
salah pencatatan kelebihan nominal transaksi;
• Solusi: Satker memperbaiki data di SAIBA sesuai dengan data
di SiAP dan melakukan rekon ulang;

- Data SAI sama dengan data SiAP
• Penyebab : satker salah akun atau adanya perbedaan saldo
awal antara SAIBA dan SiAP;
• Satker memperbaiki akun di SAIBA, bila karena saldo awal,
satker harus melakukan jurnal untuk menyamakan data saldo
awal dengan e-Rekon.

2) Ruang lingkup suspen penerimaan:
a) Setoran penerimaan yang tidak teridentifikasi atau tidak diakui
oleh satuan kerja maka langkah yang diambil adalah:
• Atas penerimaan yang telah diterima oleh kas negara namun
tidak teridentifikasi entitas penyetornya dan atau tidak diakui
oleh K/L, diakui/dicatat sebagai penerimaan Bendahara
Umum Negara
• Pencatatan suspen penerimaan sebagaimana angka 1 tersebut
pada KPPN Khusus Penerimaan sebagai Satker Khusus
Suspen khusus Penerimaan (kode satker 999984, kode BA/
unit 901.99 kode kewenangan KP)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 145

b) Penyelesaian atas suspen penerimaan dilakukan terhadap suspen
transaksi pendapatan, pengembalian belanja, dan/atau penerimaan
transitoris, dengan kondisi sebagai berikut:
• Transaksi setoran penerimaan yang tidak teridentifiksi dalam
SPAN karena Chart Of Account (COA) / Bagan Akun Standar tidak
lengkap yang meliputi:
- Suspen kode satker (SPAN mereklasifikasi menjadi ZZZXXX
menggunakan kode akun sesuai setoran)
- Suspen kode BA EsI (SPAN mereklasifikasi menjadi ZZZ ZZ
menggunakan kode akun sesuai setoran) dan
- Suspen kode akun (SPAN mencatat dengan akun 498111)
• Transaksi setoran dengan Kode COA lengkap namun tidak diakui
oleh satker K/L pada saat rekonsiliasi antara UAKPA dengan
KPPN yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mengakui
transaksi penerimaan dari KPA satker yang bersangkutan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Petunjuk Teknis
Petunjuk Teknis Pengolahan Data Suspend pada SPAN
a) Data suspend dari SPAN

Cara menelusuri di SPAN:
• Login span user seksi vera;
• GL View Standard Permintaan TunggalOK;
• Pilih neraca lajur detail segmen  Isi data sesuai permintaan misal

span akrual ledgers  Isikode KPPN, dan periode OK  Kirim;
• GL View Permintaan Lihat neraca lajur detail segmen

tambahan—dalam bentuk file txt Copy paste ke excel  Pada
file excel filter untuk akun ZZZ147 dan akun 498111;

146 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

b) Data suspend dari OM SPAN
Mencari data suspend di Aplikasi OMSPAN
• Klik menu yang berada di sudut kiri atas;
• Pilih menu data suspend;
• Muncul data suspend dengan tiga pilihan:
- Suspend Pengembalian Belanja (menampilkan daftar suspend
belanja per satker);
- Suspend Satker Penerimaan (menampilkan daftar suspend
satke runtuk penerimaan);
- Suspend AkunPenerimaan (menampilkan daftar suspend
akun untuk penerimaan)
- Untuk suspend satker penerimaan dan suspend akun
penerimaan kita pilih status belum dikoreksi dan tanggal
SP2D sesuai periode yang dicari selanjutnya klik terapkan
filter.

c) Cara penyelesaian data suspend pada SPAN atau OMSPAN
Atas temuan data suspend tersebut seksi vera menelusuri data

tersebut pada SPAN BUKU BESAR Daftar Transaksi. Atas data tersebut
seksi vera menelusuri dengan dokumen sumbernya. Atas data
tersebut seksi vera mengirimkan permohonan koreksi atas temuan
data suspend tersebut kepada seksi bank.

d. Aplikasi yang digunakan
1) Aplikasi SPAN dipergunakan oleh KPPN dalam rangka memperbaiki
transaksi keuangan yang terindikasi suspend
2) e-Rekon-LK

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 147

2. Penyelesaian Exception Report (ER)

a. Dasar Hukum :

1) Peraturan
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-08848/PB/2015

tentang Batas Waktu dan Sanksi Penyelesaian Exception Report
2) Pengertian
Exception Report adalah transaksi SPM yang telah divalidasi oleh

validator KPPN akan tetapi tidak terbit SP2D nya, invoice tidak
terselesaikan karena penolakan oleh Kasi PD/PDMS atau telah
disetujui namun tidak terbit SP2D nya, atau pembatalan SP2D (void).

b. Prosedur Atau Alur Kegiatan

1) Sesuai dengan surat Direktur APK Nomor S-08848/PB/2015
disebutkan bahwa KPPN harus memastikan agar tidak ada transaksi
yang muncul pada exception report masing-masing sebelum jadwal
penutupan periode tanggal 13 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal
13 jatuh pada hari libur, maka proses penutupan dilakukan pada hari
kerja sebelumnya.

2) Exception report yang disebabkan oleh pemrosesan data invoice yang
tidak terselesaikan juga mengakibatkan munculnya perhitungan
utang yang tidak tepat pada neraca LKBUN.

3) Penyelesaian transaksi yang muncul pada exception report modul
Payment Management (PM) dilakukan oleh Seksi Pencairan Dana
sedang pada exception report modul Cash Management (CM) dan
Government Reciept (GR) dilakukan oleh seksi Bank

4) Ketaaatan terhadap jadwal Open/Close period pada SPAN sangat
penting untuk keperluan cut off data pelaporan pada SPAN

148 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

5) Exception report menjadi komponen dalam penilaian kualitas Laporan
Keuangan UAKBUND KPPN yang akan diakumulasi berdasarkan
jumlah transaksi yang masuk exception reports setiap bulannya.

6) Petunjuk lebih lanjut proses monitoring exception report pada SPAN
berpedoman pada lampiran surat Direktur APK Nomor S-08848/
PB/2015.

c. Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis Pengolahan Data Exception Report pada SPAN
Data Exception Report dapat diperoleh dari 3 sumber :
1) Data dari Kantor Pusat (melalui email);
2) Data dari OM SPAN dengan cara:
Login OM SPAN  pilih menu Unduh Pelaporan SPAN  pilih

Exception Report 1 (untuk mengunduh Laporan Exception Report
Utang, Piutang dan Cash Management dan pilih Exception Report 2
(untuk mengunduh Laporan Exception Report) — filter data — pilih
Status, Nomor NTPN atau tanggal SP2D.
3) Data dari SPAN dengan cara :
a) Pilih menu GL View;
b) Permintaan  Permintaan baru  OK;
c) Permintaan tunggal  OK;
d) Jalankan permintaan, pilih dan isi
e) Pilih SPAN Subledger Periode Close Exception Report by KPPN –

OK;
f) Pilih SPAN all ledgers pilih Cash Management/Utang/Piutang,

isi periode, kode KPPN
g) OK.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 149

150 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

BAB XV

LAPORAN BERKALA, APLIKASI PENDUKUNG,
DAN LAIN-LAIN
1. Laporan Berkala
Berikut ini adalah Daftar Laporan Berkala sebagai resume dari penjelasan
pada Bab sebelumnya:

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 151

152 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

2. Aplikasi Pendukung
Berikut ini adalah daftar aplikasi yang digunakan dalam membantu

pelaksanaan tugas Seksi Vera/Vera KI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 153

154 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 155

3. Poin-Poin Penting

a. Pengambilan data rekonsiliasi internal dapat dilakukan secara
terjadwal sesuai dengan petunjuk teknis pengambilan laporan yang
ada di Buku Pedoman Aplikasi SPAN Berbasis Peran Seksi Vera/Vera
KI.

b. Agar dapat mengetahui dan memahami semua menu beserta fungsinya
pada aplikasi e-Rekon-LK, petunjuk teknis atau manual operasional
aplikasi e-Rekon-LK dapat diunduh dari aplikasi tersebut.

c. Penggunaan aplikasi SPAN dalam rangka pengambilan laporan
keuangan mengikuti petunjuk yang ada di Buku Pedoman Aplikasi
SPAN Berbasis Peran Seksi Vera/Vera KI.

d. Dalam rangka penyusunan laporan kinerja, sebenarnya dalam aplikasi
SPAN dan e-Rekon-LK terdapat menu untuk mencetak laporan kinerja
ini, namun data input yang berasal dari satker belum ada data kinerja,
sehingga menu tersebut ketika dijalankan tidak terdapat data yang
disajikannya, alias kosong (blank).

e. Meskipun tidak ada laporan berkala terhadap penerbitan SP2S dan
SP3S, namun perlu dilakukan pencatatan dan penatausahaan yang
baik terhadap SP2S dan SP3S tersebut dan bila perlu dilakukan
pentabulasian sehingga dapat digunakan analisis dan dasar untuk
melakukan pembinaan kepada satker yang bersangkutan secara
intensif agar lebih patuh terhadap pengiriman LPJ Bendahara maupun
pelaksanaan rekonsiliasi.

156 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

f. Perlunya kerjasama yang baik antara KPPN sebagai Kuasa BUN dengan
Satker mitra kerja KPPN masing-masing sehingga LPJ Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran bisa disampaikan secara
benar dan tepat waktu.

g. Pengembalian belanja tidak secara otomatis mengembalikan atau
mengakibatkan penyesuaian pagu. Penyesuaian pagu DIPA dapat
dilakukan KPPN selama ada permintaan dari satuan kerja yang
bersangkutan.

h. Dalam rangka tertib administrasi, penatausahaan dokumen SKTB dan
SKP4 serta dokumen pendukung, agar tetap dibuat pengawasan atas
permintaan pengembalian penerimaan negara tersebut, karena ada
kalanya prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama.

i. Untuk memudahkan pencarian jurnal balik tersebut pada
saat diperlukan, detil jurnal agar lebih spesifik dan unik serta
didokumentasikan dengan baik.

j. Analisis/Telaah Laporan Keuangan suatu kegiatan yang harus
dilakukan untuk menjaga keandalan Laporan Keuangan. Jika perlu,
agar Kertas Kerja telaah laporan keuangan dilampirkan dalam
lampiran pendukung laporan keuangan di tiap jenjang laporan
keuangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 157



REFERENSI

Peraturan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang
Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan
Akun Standar

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 159

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015
tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Bendahara Umum Negara.

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga atas Perubahan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 177/PMK. 05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013
tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan
Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata
Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang
Administrasi Pengelolaan Hibah

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang
Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan
Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/
Lembaga atas Perubahan Peraturan Menteri Keungan Nomor
210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka
Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara
dan Kementerian Negara/Lembaga

160 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian
Jabatan bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011
tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan
penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/
Jasa/Surat Berharga.

19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2014
tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan
Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara.

20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014
tentang Tata Cara Koreksi Data Pada Transaksi Keuangan pada SPAN

21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Noor PER-21/PB/2014
tentang Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Atas Setoran Pengembalian Belanja Pada Pelaksanaan
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56/PB/2016
tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Unit Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Koordinator Bendahara Umum Negara Tingkat Kantor
Wilayah

23. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015
Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara

24. Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-801/PB/2016 tentang
Penunjukan KPPN Khusus Penerimaan sebagai satuan kerja Transaksi
Khusus Suspen Penerimaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 161

Surat-Surat

1. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3870/PB/2014
tentang Penegasan Proses MPHL BJS.

2. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7357/PB.3/2014
tentang Persetujuan Pembukaan Rekening Hibah.

3. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-08848/PB/2015
tentang Batas Waktu dan Sanksi Penyelesaian Exception Report.

4. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9678/PB/2015
tentang Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa

5. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6332/PB/2015
tentang Pengesahan dan/atau Revisi DIPA BLU atas Pendapatan Hibah
BLU dalam bentuk Barang/Jasa.

6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-04841/PB/2016
tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal bulan Januari Mei

7. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-05442/PB/2016
tentang Prosedur Pencatatan Pengembalian/Penyetoran Sisa Kas
Hibah Langsung Uang (HLU) yang Telah Disahkan ke Kas Negara.

8. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-06288/PB/2016
tentang Penegasan Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan LK
Melalui e-Rekon LK.

9. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8886/PB/2016 hal
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal dan Penyusunan
Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah Tingkat KPPN Bulan Oktober
dan November 2016.

10. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5568/PB/2016
tentang Pedoman Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian laporan
Keuangan Semester I tahun 2016.

162 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

11. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-04841/PB/2016
tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal bulan Januari Mei.

12. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-05599/PB/2016
tentang Juknis Rekonsiliasi bulan Juni 2016 dan LKKL Tahun 2016.

13. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-05568/PB/2016
tentang Pedoman Rekonsiliasi Semester I TA 2016.

14. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-08886/PB/2016
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal dan
Penyusunan LKBUN D bulan Oktober dan Nopember 2016.

15. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-07238/PB/2016
tentang Juknis Rekon Agustus dan LKKL Revisi.

16. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11000/PB/2016
tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga Tahun 2016 unaudited.

17. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9467/PB/2016
tentang Monitoring Suspen Laporan Realisasi Anggaran, Kas di
Bendahara Pengeluaran, Kas BLU, dan Kas Hibah

18. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10642/PB/2016
tentang Petunjuk Teknis Koreksi Suspen Penerimaan dan Penyusunan
Laporan Keuangan Satker Transaksi Khusus Suspen Penerimaan

19. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1608/PB/2017 hal
Penyesuaian Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAP-BUN dan
UAKP-BUN Tahun 2016 Unaudited

20. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5107/PB/2017
tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tingkat KPPN Bulan
Januari Sampai Dengan Mei 2017

21. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5836/PB/2017
tentang Pedoman Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian
Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 163

22. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017
tanggal 13 Juli 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah dan Koordinator Kuasa BUN
Kanwil

23. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6838/PB/2017
tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Bulan Juli 2017

24. Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-2048/PB.1/2017
tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan PMK Nomor 262/PMK.01/2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

25. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-1855/PB.3/2015
tentang Verifikasi Data LPJ Bendahara TA.2015 menggunakan
SiLaBUN Web

26. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-5766/PB.3/2015
tentang Tanggapan BPK atas Pembukaan Rekening Penampungan
Dana Hibah Langsung Pilkada serentak 2015.

27. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-340/PB.03/2017 hal
Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2016 Unaudited

28. Surat Dir ektur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-10521/PB.6/2015 tentang Penyampaian Dokumen Pendapatan

Hibah Langsung TA 2015.
29. Surat Dir ektur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-10896/PB.6/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Keuangan Unit Akuntansi Kuasa BUN Daerah.
30. Surat Dir ektur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-02530/PB.6/2015 tentang Pelaksanaan Rekon Eksternal Tingkat

KPPN.
31. Surat Dir ektur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-2976/PB.6/2015 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian

Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-Daerah Tahun Anggaran 2015.

164 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi

32. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-05760/PB.6/2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif atas
Keterlambatan Pelaksanaan Rekonsiliasi.

33. Surat Dir ektur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-163/PB.6/2016 tentang Pengesahan Hibah Langsung Satker

Likuidasi dan pengesahan Pengembalian Hibah kepada Pemberi
Hibah.
34. Surat Dir ektur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-183/PB.6/2016 tentang Proses Pengesahan Hibah Langsung dan
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Uang kepada Pemberi
Hibah.
35. Surat Dir ektur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-5597/PB.06/2016 hal Penyiapan Saldo Awal Dalam Rangka
Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah Tingkat KPPN dan
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Semester I Tahun 2016.
36. Surat Dir ektur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-0808/PB.6/2016 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Bulanan antara
KPPN dan UAKPA Serta Penyusunan LK BUN TA 2016.
37. Surat Dir ektur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-09357/PB.6/2016 tentang Perbedaan Hasil Rekonsiliasi akibat
Ralat Melalui Mekanisme Penyesuaiaan SP3B BLU.
38. Surat Dir ektur Transformasi Perbendaharaan Nomor
S-4935/PB.8/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Petunjuk Teknis
Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu DIPA pada Pelaksanaan SPAN.
39. Surat Di rektur Transformasi Perbendaharaan Nomor
S-6644/PB.8/2014 hal Pedoman Analisis Laporan Keuangan dalam
SPAN.
40. S u r a t D i r e k t u r T r a n s f o r m a s i P e r b e n d a h a r a a n N o m o r
S-09636/PB.8/2015 tentang Petunjuk Teknis HIBAH.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 165

Referensi Lainnya
1. Buku Pedoman Aplikasi SPAN Berbasis Peran Seksi Vera/Vera KI
2. Manual aplikasi e-Rekon-KL
3. Manual aplikasi SiLaBUN.

166 Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Verifikasi Dan Akuntansi



www.djpbn.kemenkeu.go.id
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jakarta 2017