E-Book_REKAYASA LINGKUNGAN_19640241_RAMDHANI AGUSTINI

Kesimpulan

 Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di udara
yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya.

 Udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta
makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya
untukpemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi
makhluk hidup lainnya.

 Agar udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan
hidup, maka udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian
pencemaran udara.

149

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara

Jurnal Pemukiman, Vol. 2, No. 2, Desember 2012 : ISSN 2087-0965 tentang Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri

Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan (Jnik) Volume 2. Edisi 1 2019 Issn: 2621-6507 tentang
Indeks Standar Pencemar Udara Polutan Karbon Monoksida Di Terminal Malengkeri
Kota Makassar

Buku Rekayasa Lingkungan, ISBN : 979 – 8382 – 53 – 6, Penerbit Gunadarma

150

MATERI 13

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)

DAN

UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

151

1. Pengertian UKL dan UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan
AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup).
Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya
pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun
AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia.
UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan
keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.

2. Proses UKL dan UPL

Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan
menggunakan formulir isian yang berisi :
 Identitas pemrakarsa
 Rencana Usaha dan/atau kegiatan
 Dampak Lingkungan yang akan terjadi
 Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
 Tanda tangan dan cap
Formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada :
 Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup

Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota
 Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi

untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota
 Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan

pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu
propinsi atau lintas batas Negara
AMDAL-UKL/UPL

152

Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan
menyusun UKL-UPL (lihat penapisan Keputusan Menteri LH 17/2001). UKL-UPL
dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya.
AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Wajib
Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan
hidup (RKL-RPL) sehingga dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di
bidang lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban
AMDAL, untuk kasus seperti ini kegiatan tersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup
Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang
Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan.
Audit Lingkungan Wajib merupakan dokumen lingkungan yang sifatnya spesifik,
dimana kewajiban yang satu secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali
terdapat kondisi-kondisi khusus yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh Menteri
Negara Lingkungan Hidup.
Kegiatan dan/atau usaha yang sudah berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun
Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru.

AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Sukarela
Kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya menghendaki untuk
meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat melakukan audit
lingkungan secara sukarela yang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang
bersifat internal. Pelaksanaan Audit Lingkungan tersebut dapat mengacu pada Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Panduan umum
pelaksanaan Audit Lingkungan.
Penerapan perangkat pengelolaan lingkungan sukarela bagi kegiatan-kegiatan yang wajib
AMDAL tidak secara otomatis membebaskan pemrakarsa dari kewajiban penyusunan
dokumen AMDAL. Walau demikian dokumen-dokumen sukarela ini sangat didorong
untuk disusun oleh pemrakarsa karena sifatnya akan sangat membantu efektifitas
pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat “memperbaiki” ketidaksempurnaan
yang ada dalam dokumen AMDAL.
Dokumen lingkungan yang bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan sangat
berguna bagi pemrakarsa, termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan
luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Audit Lingkungan Sukarela,

153

dokumen-dokumen yang diatur dalam ISO 14000, dokumen-dokumen yang
dipromosikan penyusunannya oleh asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan lainnya.

3. Manfaat UKL dan UPL

Tujuan dan kegunaan penyusunan UKL dan UPL Pembangunan Gudang Furniture
adalah sebagai berikut:
Tujuan Penyusunan UKL dan UPL

 Untuk mengidentifikasi kegiatan dan dampak yang ditimbulkannya terhadap
lingkungan hidup.

 Untuk mengetahui kondisi lingkungan di sekitar usaha dan atau kegiatan.
 Merumuskan langkah-langkah dalam melakukan pencegahan, penanggulangan

dan pengendalian dampak negatif yang terjadi akibat kegiatan pergudangan
tersebut.
 Merumuskan langkah-langkah peningkatan dampak positif akibat kegiatan
Pembangunan gudang tersebut.
 Merumuskan langkah-langkah pemantauan lingkungan hidup untuk mengetahui
efektivitas pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan.

Kegunaan Penyusunan UKL dan UPL
 Sebagai pedoman dalam pelaksanaan untuk mencegah, menanggulangi dan
mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
 Sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalkan
dampak positif yang ditimbulkannya.
 Sebagai pedoman kepada Pemrakarsa di dalam melaksanakan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup.
 Membantu proses pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
 Sebagai bahan informasi bagi pemerintah tentang ketaatan perusahaan dalam
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

4. Kunci Keberhsilan UKL dan UPL

kunci keberhasilan ukl-upl sangat bergantung pada beberapa hal yaitu :
 relevansi rencana kegiatan dengan komponen lingkungan terkena dampak

154

 metode pengelolaan
 metode pemantauan
 rencana lokasi pengelolaan dan pemantauan
 pelaporan dan pengawasan
Disamping itu, upaya monitoring berkala dari Pemerintah daerah sebagai pemberi ijin
(prinsip) juga menjadi penting untuk dilakukan secara konsisten agar segala perubahan
yang terjadi dalam dan diluar lokasi dapat dilakukan pemantauan yang terpadu. Pelibatan
parapihak (LSM, masyarakat, swasta dan pemerintah)

155

Kesimpulan

 Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup
(UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

 Setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) wajib melakukan UKL dan UPL, yang
proses dan prosedurnya tidak dilakukan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (PP Nomor 27 Tahun 1999).

 Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan
menggunakan formulir isian yang berisi :
 Identitas pemrakarsa
 Rencana Usaha dan/atau kegiatan
 Dampak Lingkungan yang akan terjadi
 Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
 Tanda tangan dan cap

 Manfaat ukl-upl adalah agar dampak kegiatan terhadap lingkungan, baik bersifat positif
maupun negatif dapat dikelola dan dipantau. Hal itu bertujuan agar dampak positif dapat
semakin diperbesar dan negatif dapat dicegah dan jika muncul dapat ditangani. UKL-
UPL bermanfaat bagi benyak pihak yaitu pengelola kegiatan, pemilik modal, pemerintah,
masyarakat dan pembangunan teknologi

156

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara

Jurnal Ilmu Lingkungan Volume 10 Issue 2: 89-94(2012) Issn 1829-8907 tentang Analisis
Penaatan Pemrakarsa Kegiatan Bidang Kesehatan Di Kota Magelang Terhadap
Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Buku Rekayasa Lingkungan, ISBN : 979 – 8382 – 53 – 6, Penerbit Gunadarma

157

MATERI 14
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

(AMDAL)

158

1. Pengertian AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak
besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek
yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.
Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah
aspek Abiotik , Biotik , dan Kultural. Dasar hukum AMDAL adalah Peraturan
Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup".

2. Peran AMDAL

AMDAL dimaksudkan sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap
kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas
pembangunan yang sedang direncanakan.
Dampak, adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas, yang dapat
bersifat alamiah , kimia,fisik, maupun biologi.Dalam konteks AMDAL penelitian
dampak dilakukan karena adanya rencana aktivitas manusia dalam pembangunan .
Perubahan yang disebabkan oleh pembangunan selalu lebih luas daripada sasaran
pembangunan yang direncanakan. Untuk dapat melihat bahwa suatu dampak atau
peruubahan telah terjadi, maka harus dimiliki bahan pembanding sebagai acuan. Salah
satu acuannya adalah keadaan sebelum terjadinya perubahan

3. Peraturan Perundangan yang terkait dengan AMDAL

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Studi Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) antara lain :
1) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok -pokok Agraria.
2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam

Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara RI Tahun 1990 No. 49 Tahun 1990
Tambahan Lembaran Negara No 3419).
3) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman
4) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

159

5) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 115, Tambahan Lembaran
Negara No 3501).

6) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations
Conventation On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Mengenai Keanekaragaman Hayati

7) Undang-Undang RI No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 1997 No. 68 Tambahan Lembaran Negara
No. 3699).

8) Undang-Undang RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
9) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
10) Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air.
11) Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.
12) Peraturan Pemerintah RI No 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
13) Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan

Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan
Ruang.
14) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah untuk
Penggantian.
15) Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 59
Tambahan Lembaran Negara No.3838).
16) Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran
Udara.
17) Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Pembangunan
18) Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air.
19) Keputusan Presiden RI No 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
20) Keputusan Presiden RI No 75 Tahun 1990 Tentang Koordinasi Pengelolaan Tata
Ruang Nasional.
21) Keputusan Presiden RI No. 552 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

160

4. Dokumen yang terkait dengan AMDAL

Dokumen AMDAL terdiri dari :
 Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
 Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
 Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
 Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

5. Penggunaan AMDAL

Penggunaan AMDAL, antara lain adalah :
 Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
 Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari

rencana usaha dan/atau kegiatan
 Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau

kegiatan
 Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup
 Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu

rencana usaha dan atau kegiatan

6. Pihak yang terkait dalam proses AMDAL

 Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL
 Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana

usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan
 masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk

keputusan dalam proses AMDAL.

7. Hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan AMDAL

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:
a. Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan/menerapkan

penapisan 1 langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step
scoping by pre request list). Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012

161

b. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun
UKL-UPL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13
Tahun 2010

c. Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan
Permen LH NO. 08/2006

d. Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008

162

Kesimpulan

 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak
besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.

 Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan
Permen LH NO. 08/2006

163

Daftar Pustaka

Permen LH NO. 08/2006 tentang Penyusunan AMDAL
Buku Baru Perpustakaan Universitas ESA Unggul No Class : 363.7 RAH m Tentang

Memahami AMDAL Edisi 2 Oleh Mursid Raharjo
https://www.academia.edu/5815915/Makalah_AMDAL diakses tanggal 10 Juni 2021, pukul

22.30 wita

164

MATERI 15
HUKUM DAN UNDANG-UNDANG
TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

165

1. Pengertian Hukum dan Undang-Undang Lingkungan Hidup

Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaidah
– kaidah dalam suatu kehidupan
perpustakaan.uns.ac.iddigilib.uns.ac.idcommit to user39 bersama, dalam kata lain hukum
adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang
seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang
pelaksanaan peraturan tersebut “ dapat “ dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang
berwenang. (R.M. Gatot P.S.2004: ) Manusia harus melindungi dan mengamankan alam
agar dapat terselenggara secara teratur dan pasti, serta dapat diikuti dan ditaati oleh
semua pihak. Untuk itu perlu perlindunan dan pengamanan yang dituanggkan dala
bentukperaturan hukum, seehinga akan lahir hukum yan mmeemperhatikan kepentingan
alam atau huku yang berorientasi pada kepentingan alam. Hukum yang melindungi dan
mengamankan kepentingan alam artinya berupa keharusan untuk melindungi dan
mengamankan alam terhadap kemerosotan mutu dan kerusakannya, dengan kata lain
keharusan menjaga kelestariannya. Dalam hal itu, lahir jenis hukum yang secara khusus
diciptakan dengan mmaksud dan tujuan terpokok untuk memelihara dan melindungi
lingkungan hidup ( alam ) yang dinamakan “ hukum lingkungan hidup “ atau secara
singkat disebut dengan Hukum Lingkungan ( Danusaputro 1980:67-101). Hukum
Lingkungan merupakan terjemahan dari istilah Enviromental Law ( dalam bahasa inggris
), Millieu Recht ( bahasa Belanda ), Hukum Alam seputar ( bahasa Malaysia ) yang sama
mempunyai makna yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada di sekitar
manusia ( I Gusti Ayu Ketut R.H.2011:103 ). Hukum Lingkungan menurut Soedjono
adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup
semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi
kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad – jasad hidup lainnya

2. Hukum Lingkungan di Indonesia

Sebagai subsistem atau bagian ( komponen ) dari subsistem hukum nasional Indonesia,
hukum lingkungan Indonesia di dalamnya membebtuk suatu sistem. Maka dari itu
sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri
dari: a.Hukum penataan lingkungan; b.Hukum acara lingkungan; c.Hukum perdata
lingkungan; d.Hukum pidana lingkungan; e.Hukum Lingkungan Internasional. Kelima
subsistem dari sistem hukum lingkungan Indonesia tersebut dapat dimasukkan ke dalam
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan

166

Lingkungan Hidup ( Sebelum adanya Undang – Undang Nomor No 23 Tahun 1997 dan
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ).
Pengaturan hukum tentang lingkungan hidup manusia yang perlu dipikirkan menurut
Mochtar Kusuma-Atmaja adalah sebagai berikut :
a. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan konsep sehingga

kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang harus diatur ditentukan
oleh ahli – ahli dari masing – masing sektor, disamping perencanaan ekonomi dan
pembangunan yang akan memperlihatkan dampak secara keseluruhan;
b. Cara pengaturan menurut hukum perundang – undangan dapat bersifat preventif atau
represif, sedangkan mekanismenya ada beberapa macam, yang antara lain dapat
berupa perizinan, insentif, denda, dan hukuman;
c. Cara pendekatan atas penanggulangannya dapat bersifat sektoral, misalnya
perencanaan kota, pertambangan , pertanian, industri, pekerjaan umum, kesehatan,
dan lain-lain. Dapat juga dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan Undang
–Undang Pokok mengenai Lingkungan Hidup Manusia ( Law on the Human
Environmental atau Environmental Act ) yang merupakan dasar bagi pengaturan
sektoral;
d. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha
penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal – soal lingkungan hidup
manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuan –
ketentuan atau peraturan perundang – undangan itu dipahami oleh masyarakat dan
dirasakan kegunaanya;
e. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat
dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai
prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari –hari ( R.M
Gatot P. Soemartono, 1996: 58-59 ). Di dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun
2009 terdapat 3 ( tiga ) jenis sanksi hukum yang terdiri atas :
1) Sanksi administrasi

Sanksi administrasi meliputi paksaan pemerintah dan pencabutan izin
2) Sanksi perdata

sanksi perdata Undang – Undang ini mengatur tentang penerapan asas tanggung
jawab mutlak, dan menyatakan tetap berlakunya hukum acara perdata sebagai
acuan dalam tata cara pengajuan dalam masalah lingkungan hidup
3) Sanksi Pidana.

167

Sanksi pidana ketentuan – ketentuan pidana mencakup tentang pidana penjara
dan denda, ketentuan tentang delik material dan delik formal, ketentuan
tentangtanggung jawab korporasi dan ketentuan tentang asas subsidiaritas
penerapan sanksi pidana. Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan
perundang –undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif :
a) Peringatan / teguran lisan;
b) Peringatan / teguran tertulis;
c) Tindakan paksa peemerintahan ( bestuursdwang / politisdwang );
d) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
e) Denda administratif; f.Pengenaan uang paksa ( dwangsom )

UNDANG-UNDANG
LINGKUNGAN
HIDUP

SANKSI PENEGAKAN SANKSI
ADMINISTRATIF HUKUM PIDANA

SANKSI
PERDATA

MENANGGULANGI MASALAH
PENCEMARAN/PERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

3. Aspek-Aspek Hukum Lingkungan

Drupsteen berpendapat terdapatnya hukum lingkungan pemerintahan, dimana hukum ini
berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang utamanya dilakukan oleh
pemerintah. Hukum lingkungan pemerintahan ini terbagi lagi dalam bidang, yaitu (
N.H.T. Siahaan 2008:63 ) :
a. Hukum Kesehatan Lingkungan Hukum kesehatan lingkungan yaitu adanya

hubungan dengan kebijaksanaan dibidang lingkungan, dengan pemeliharaan, kondisi
air, tanah, dan udara dengan mencegah kebisingan yang pada tujuannya adanya
keserasian perbuatan manusia.

168

b. Hukum Perlindungan Lingkungan Hukum perlindungan lingkungan ini ialah cabang
hukum lingkungan yang tidak hanya menyangkut suatu bidang kebijaksanaan, tetapi
sebagai kesatuan dari berbagai peraturan perundang – undangan di sektor
pengelolaan lingkungan hidup.

c. Hukum Tata Ruang
Hukum tata ruang erat kaitannya dengan penataan ruangg yang diarahkan pada
tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik antara ruang dan
kehidupan manusia.

4. Tujuan Hukum Lingkungan

Menurut Mochtar Kusuma-Atmadja( 1975:13 ) peranan hukum lingkungan adalah untuk
menstrukturkan keseluruhan proses sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Seminar
yang diselenggarakan di Lembang pada tanggal 25 oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional bekerjasama dengan Fakultas hukum Universitas Padjadjaran mengenai segi –
segi hukum dari pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan tujuan dari hukum
lingkungan yaitu meningkatkan peranan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa –
sengketa lingkungan dengan bantuan saksi – saksi ahli dalam bidang ekologi. Menurut
Ilyas Asaad dalam penegakan Hukum Lingkungan bertujuan atas :
a. Tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi

hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan – ketentuan yang termuat dalam
peraturan perundang –undangan lingkungan hidup;
b. Penegakan hukum lingkungan bertujuan dalam penataan ( compliamce ) terhadap
nilai – nilai perlindungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.
Diantara tujuan yang akan dicapai dari hukum lingkungan adalah terselanggaranya
kehidupan yang seimbang dalam lingkungan hidup. Lingkungan yang dimaksud
tidak hanya terpaku pada lingkungan manusia saja. Dalam lingkup lingkungan
tersebut ada berbagai komponen makhluk hidup di dalamnya mulai dari tumbuhan,
hewan, dan manusia. Fungsi dan tujuan dari hukum lingkungan yang kedua adalah
mengatur manusia untuk merawat lingkungan demi generasi anak cucu di masa
yang akan datang. Anda pasti tak ingin anak cucu anda pada masa mendatang tak
bisa hidup nyaman seperti yang anda rasakan saat ini.
(http://ilmuhukum.net/fungsi-dan-tujuan-hukum-lingkungan/ dikutip pada tanggal
1 Desember 2015 pada puku 21.00 ). Penegakan hukum lingkungan berfungsi

169

sebagai mata rantai terakhir dalam sistem pengaturan perenanaan kebijakan tentang
lingkungan yang terdiri dari beberapa urutan yaitu :
f. Perundang – undangan;
g. Penentuan standar;
h. Pemberian izin;
i. Penerapan;
j. Penegakan Hukum ( Andi Hamzah, 2005:52 ).

170

Kesimpulan

 Pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting demi menjagadan
memelihara fungsi lingkungan hidup kita dan juga mencegah terjadinyaperusakan dan
pencemaran lingkungan. Dalam penerapannya, sangatdibutuhkan partisipasi atau
peran serta dari masyarakat kita dalam hal inipelaku usaha restoran di kota
Yogyakarta untuk mendukung pelestarian fungsilingkungan hidup kita yang lebih
baik lagi dan juga partisipasi dari pejabatyang berwenang melalui aturan atu
ketentuan yang berlaku.

 Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputibahwa
peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkunganhidup yang ada,
perlu lebih tegas lagi dan penerapan sanksi bagi siapa sajayang melanggar ketentuan
mengenai pengelolaan lingkungan hidup haruslebuh ditegakkan lagi. Begitupun
dengan kesadaran masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha restoran untuk menjalankan
kewajiban menjaga pelestarianfungsi lingkungan hidup sehingga dapat mencegah
terjadinya perusakan danpencemaran lingkungan.

 Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yangada, antara
lain dengan perencanaan awal yang baik sebelum mendirikanusaha dan / atau
kegiatan dan juga memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan
pelestarian fungsi lingkungan dan juga melaksanakan pemantauan secara langsung
kepada masyarakat serta memberipembinaan dan pengawasan yang bertujuan
menambah pengetahuanmasyarakat akan arti pentingnya menjaga pelestarian fungsi
lingkungan hidup.

171

Daftar Pustaka

Buku:
Abdul Rachman Arief, 2005,Pengantar ilmu perhotelan dan Restoran, GrahaIlmu,

Yogyakarta.

Hyronimus Rhiti, 2005, Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup, Universitas
Atmajaya, Yogyakarta.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, Hukum Tata Lingkungan,UniversitasGadjah Mada,
Yogyakarta.

Khairandy Ridwan, 2001, Rajagukguk Erman, Hukum dan Lingkungan HidupIndonesia,75
tahun PROF.DR.KOESNADI HARDJASOEMANTRI,SH.,ML.,Universitas
Indonesia, Jakarta.

Marsum WA, 1993, Restoran dan Segala Permasalahannya, Andi,Yogyakarta

Reality Publisher, 2008,Kamus Bahasa Indonesia terbaru, Tim Reality,Surabaya.

Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Siti Sundari Rangkuti, 2000, Hukum Lingkungan dan KebijaksanaanLingkungan
Nasional,Erlangga University, Surabaya

Peraturan Perundang-Undangan:
UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai dampak LingkunganHidup (AMDAL)

Hidup Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan

172

BIODATA PENYUSUN

Nama Lengkap : Ramdhani Agustini
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Jahri Saleh
Komp. Pandan Arum Blok A
Email Jalur 8 No. 69 Rt. 24.
Program Studi : [email protected]
NPM : Teknik Sipil
No. HP/WA : 19640241
: 082357848900

173