128 Balai SED Pokja KSDA f KHDTK ak ketiga Balai SED Pokja KSDA f KHDTK ak ketiga Balai SED f KHDTK Balai SED Pokja RLPS ministrasi f KHDTK Balai SED Pokja S, KSDA ministrasi as wisata a matangsiant Kab. alungun f KHDTK
1.3.2. Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) 3 kali Dilakukan di tiga desa (Desa Pondok Buluh, Siatasan, Marihat Huta) Ka. KSS WI danAdm Staf1.3.3. Pembentukan Kelompok Pemanfaatan Air 3 Kali Dilakukan di tiga desa (Desa Pondok Buluh, Siatasan, Marihat Huta) Ka. KSS WI RLPdanAdm Staf1.4. Peningkatan partisipasi stakeholder/mult ipihak 1.4.1. Koordinasi dengan multipihak tentang pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh 40 Kali Ka. KSB KSP KSS1.4.2 Penyusunan Kesepakatan Pengelolaan KHDTK bersama multipihak 4 Kegiatan Ka. KSB KSP KSS1.4.3. Mengikutsertak an tenaga pengelola KHDTK dalam kegiatan diklat 20 Kali Ka. KSS Staf
129 Balai SED Pokja KSDA ministrasi f KHDTK Balai SED Pokja S, PHKA ministrasi f KHDTK Balai BTU PKD SED Balai BTU PKD SED Balai SED f KHDTK
1.4.4. Peningkatan SDM Pengelola KHDTK melalui kegiatan magang/worksh op/studi banding/ seminar 20 Kali Ka. KSS Staf2 Pengoptimalan pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh sebagai alternatif ekowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan dalam mendukung pengembangan Danau Toba 2.1 Pengelolaan HHBK 2.1.1 Inventarisasi HHBK 4 Kali HHBK yang diinventarisasi : Pinus, bambu, kemenyan, aren Ka. KSS WI danPem Staf2.1.2 Pemanfaatan HHBK dengan melibatkan multipihak 20 kali Ka. KSS WI danPem Staf2.2. Peningkatan fasilitas pendukung pengembangan ekowisata 2.2.1. Inventarisasi potensi wisata 5 kali Ka. KSS WI danPere Staf2.2.2. Pembuatan jalur Interpretasi 6 Kegiatan (Jalur interpretasi sesuai petak jalur trekking, pengamatan burung, habitat Ka. KSS WI danPere Staf
130 Balai SED f KHDTK Balai SED Pokja RLPS manfaatan f KHDTK Balai SED Pokja RLPS manfaatan f KHDTK Balai SED Pokja PHKA encanaan f KHDTK Balai SED Pokja PHKA encanaan f KHDTK
rangkong, ekowisata) Piha2.2.3. Pembuatan sarana ekowisata 5 Kegiatan Pembuatan café nira Taman bunga (2 kegiatan) Selfie area Areal parkir Ka. KSS Staf Piha2.2.4. Pembuatan papan interpretasi (papan penunjuk jalan, papan peringatan, papan larangan, papan informasi) 60 paket Ka. KSS Staf Piha2.2.5. Pengadaan peralatan outbond 5 paket Ka. KSB KSS Piha2.3 Pengembanga n kegiatan ekowisata 2.3.1. Pembuatan paket wisata pendidikan (edutourism) berdasarkan obyek wisata yang terdapat di KHDTK 15 Paket Pengembangan paket wisata : 1. Wisata goa 2. Wisata pengembangan aren 3. Wisata jamur tiram Ka. KSS WI Staf DinaPariw Piha
131 ak Ketiga Balai SED f KHDTK ak ketiga Balai SED f KHDTK ak ketiga Balai BTU SED ak ketiga Balai SED Pokja PHKA f KHDTK as wisata ak ketiga
Hutan Diklat Pondok Buluh 4. Wisata lebah madu 5. Wisata pembuatan pupuk organik 6. Wisata birdwaching 7.Wisata agroforestry 8. Wisata air 2.3.2. Inventarisasi dan monitoring satwa 5 Kegiatan Ka. KSS WI KSD Staf2.3.3. Pembentukan tim pengelola kegiatan wisata 1 Kegiatan Ka. KSS WI Staf2.3.4 Menyelenggara kan pelatihan tentang pemanduan wisata bagi masyarakat 5 Kali Ka. KSP KSS WI Staf DinaPariw2.3.5 Membuat kegiatan wisata pendidikan bagi anak sekolah di KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh 15 Kegiatan Kegiatan meliputi wisata lebah madu, wisata pengembangan aren, wisata pembuatan pupuk organik Ka. KSS WI Staf DinaPariw
132 Balai SED Pokja DAE f KHDTK Balai SED f KHDTK Balai PKD SED f KHDTK as wisata Balai SED Pokja RLPS f KHDTK as wisata
2.4 Pembuatan media informasi sebagai sarana promosi ekowista KHDTK 2.4.1 Pembuatan film dokumenter tentang ekowisata KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh 1 Kegiatan Ka. KSS WI Staf Piha2.4.2 Pembuatan booklet/leaflet terkait ekowisata di KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh 20 paket Ka. KSS WI Staf2.4.3 Pembuatan papan mading di KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh 2 Buah Ka. KSS WI Staf2.5 Pelibatan multipihak dalam pengelolaan ekowisata di KHDTK HDPB 2.5.1 Pelibatan masyarakat dalam mempromosika n ekowisata KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh 15 Kegiatan Ka. KSS WI Staf DinaPariw2.5.2 Mengembangka n ekonomi masyarakat dan pemberdayaan 5 Kegiatan Produk yang dihasilkan : kopi nira, kerajinan bambu, gula semut, Ka. KSS WI Staf
133 Balai SED f KHDTK ak ketiga Balai SED f KHDTK Balai SED f KHDTK Balai SED f KHDTK as wisata Balai SED Pokja RLPS f KHDTK
masyarakat setempat dengan menciptakan produk-produk lokal. madu, pupuk oraganik 2.5.3 Mengembangka n kerjasama pengembangan ekowisata dengan pihak lain (instansi pemerintah, NGO, instansi pendidikan, pemegang izin usaha, dan masyarakat setempat). 10 Kegiatan Ka. KSS WI Staf NGO DinaPariw3 Pengoptimalkan peran masyarakat dan stakeholder lainnya dalam menjaga KHDTK HDPB 3.1. Peningkatan kesadaran, komitmen dan peran serta stakeholder arti penting KHDTK HDPB 3.1.1 Sosialisasi tentang keberadaan dan batas kawasan KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh 10 kali Ka. KSS WI Pere Staf3.1.2. Memberikan penyuluhan terkait pengamanan hutan kepada masyarakat sekitar KHDTK 20 kali (Anjangsana, Sosialisasi ke Sekolah, Sosialisasi ke Masyarakat) Ka. KSS WI KSD Bala KPH Staf Apa
134 Balai SED f KHDTK O as wisata Balai SED Pokja encanaan f KHDTK Balai SED Pokja DAE ai Gakkum H Wilayah II f KHDTK arat
Hutan Diklat Pondok Buluh Kecsa 3.1.3 Pembinaan KTH (KTH Nagori Pondok Buluh, Nagori Siatasan, Nagori Marihat Huta) 60 kali Ka. KSS WI KPH Staf ApaKecsa 3.1.4 Pembinaan POKDARWIS 60 Kali Ka. KSS WI KPH Staf Dinapariw3.1.5 Pembinaan MMP 60 Kali Ka. KSS WI KSD KPH Staf3.2. Meningkatkan kerjasama dengan multipihak dalam 3.2.1. Menyusun proposal untuk penambahan sarana dan 2 Kegiatan Ka. KSS WI Staf
135 amatan/De Balai SED Pokja RLPS H Wilayah II f KHDTK arat amatan/De Balai SED Pokja RLPS H Wilayah II f KHDTK as wisata Balai SED Pokja DAE H Wilayah II f KHDTK Balai SED f KHDTK
penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan prasarana pengamanan kepada instansi terkait (NGO, pemegang izin usaha) 3.3. Meningkatkan keterlibatan multipihak dalam menjaga kelestarian kawasan hutan 3.3.1. Melaksanakan patroli gabungan 20 Kali Ka. KSS KPH PT.T Staf3.3.2 Melaksanakan kegiatan penanaman bersama di KHDTK HDPB 15 Kali Ka. KSS KPH PT.TStaf K3.3.3 Melaksanakan kerjasama pelatihan pengamanan hutan/kebakara n hutan 20 Ka. KSB KSP KSS KPH PT.T Staf
136 Balai SED H Wilayah II TPL.Tbk f KHDTK Balai SED H Wilayah II TPL.Tbk KHDTK Balai BTU PKD SED H Wilayah II TPL.Tbk f KHDTK
137 H. Sumber Pembiayaan KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh Saat ini KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh masih dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedepan, Rencana Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh akan melibatkan multipihak, dengan melibatkan multipihak diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh.
138 BAB. VI KELEMBAGAAN A. Struktur Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pematangsiantar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang secara langsung berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang Lingkungan dan Hidup dan Kehutanan serta pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan berupa Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan dibantu oleh 3 (tiga) pejabat eselon IV serta kelompok Jabatan Fungsional yaitu : 1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan administrasi barang negara dan rumah tangga. 2. Seksi Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pendidikan Dan Pelatihan, mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan diklat (IKD), penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan. 3. Seksi Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi pasca diklat (EPD) dan pelaporan pendidikan dan pelatihan serta
139 pelaksanaan pelayanan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan. 4. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Gambar 9. Struktur Organisasi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pematangsiantar KEPALA BALAI SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI SARANA DAN EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKSI PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
140 B. Sumber Daya Manusia B.1. Jumlah dan Jenis SDM Pengelola KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh Jumlah pegawai Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar Tahun 2019 adalah sebanyak 80 orang, terdiri dari pejabat administrator sebanyak 1 (satu) orang, pejabat pengawas 3 (tiga) orang, pejabat fungsional widyaiswara sebanyak 12 (dua belas) orang, pejabat fungsional penyuluh kehutanan 1 (satu) orang, fungsional umum sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang,tenaga bhakti rimbawan sebanyak 4 (empat) orang dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil (tenaga kontrak) sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. Pengelola KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh merupakan bagian dari Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat. Jumlah pengelola KHDTK HUtan Diklat Pondok Buluh adalah 9 orang yang terdiri dari 3 orang PNS, 4 orang tenaga kontrak dan 2 orang bakti rimbawan. B.2. Kompetensi SDM Pengelola KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh Kinerja sumberdaya manusia dipengaruhi salah satunya tingkat pendidikan SDM tersebut. Tingkat pendidikan Pegawai Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 28 Tabel 28. Kondisi Pegawai Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematangsiantar Berdasarkan Pendidikan Pada Tahun 2019 No. Jabatan Jumlah (orang) 1. Doktor / Ph.D / S-3 - 2. Master / Magister / S-2 17 3. Sarjana / S-1/D4 18 4. Diploma 3 3 5. SLTA/D1 35 6. SLTP 5 7. SD 2 Jumlah 80 Sumber : Balai Diklat Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2019
141 C. Penguatan Kelembagaan KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh. KHDTK Hutan Diklat adalah kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk diklat yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatannya, hutan diklat perlu dikelola dan dikembangkan secara menyeluruh dan terpadu. Pengembangan hutan diklat, perlu didukung kelembagaan yang kuat, sehingga kegiatan yang akan dikembangkan untuk mencapai hal-hal tersebut antara lain adalah:penguatan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan penguatan prosedur kerja pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh. 1. Penguatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kapabilitas personil hutan diklat dilakukan melalui program magang, studi banding, mengikuti diklat serta mengikuti program pendidikan. Sejalan dengan hal di atas, untuk meningkatkan kapabilitas personil pengelola ini perlu dirumuskan standar kompetensi bagi pengelola tersebut. Dari hasil analisis kompetensi dengan memperhatikan baik faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi sistem pengelolaan hutan diklat, dapat dihasilkan beberapa standar kompetensi bagi pengelola hutan diklat. Standar kompetensi ini merupakan acuan minimal bagi peningkatan kapabilitas pengelola KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh. Adapun standar kompetensi tersebut antara lain adalah a. Standar Kompetensi Kordinator: mendesain landscape hutan diklat, mendesain pengembangan hutan diklat, mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana praktek, mengembangkan sarana dan prasarana praktek, melaksanakan pengelolaan, mengembangkan kelompok tani hutan, merancang strategi pengendalian kebakaran hutan, merancang strategi pengamanan hutan partisipatif, melaksanakan kolaborasi dalam pengelolaan hutan diklat, mengembangkan unit produksi
142 pada hutan diklat, mengembangkan strategi pemasaran produk, mendesain fasilitas penelitian, mengembangkan tempat uji kompetensi, merancang standar operational prosedur, pedoman, juknis, melaksanakan pengelolaan konflik b. Standar Kompetensi Bagi Pelaksana: menyusun sarana publikasi/promosi, melaksanakan kerjasama dan publikasi, menyusun rencana pengelolaan hutan diklat, menyusun rencana operasional hutan diklat, menyusun rencana kegiatan, rencana teknis hutan diklat, menginventarisasi potensi kawasan hutan diklat, menginventarisasi karakteristik masyarakat sekitar hutan, menyusun standar operational prosedur, pedoman, juklak, menginput data spatial/non spatial untuk gis, mengukur dan memetakan kawasan, melaksanakan kegiatan penanaman dan pengayaan, melaksanakan kegiatan pemeliharaan tegakan, melaksanakan kegiatan budidaya tanaman, mengelola demplot, model serta lokasi praktek, mengelola unit produksi pada hutan diklat, melakukan kegiatan penyuluhan masyarakat sekitar hutan, melaksanakan kegiatan pengamanan kawasan. melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan. 2. Penguatan organisasi Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh, dibutuhkan organisasi pengelola yang kuat dan kompeten. Penguatan organisasi pengelola ini dilakukan melalui penguatan struktur organisasi yaitu struktur organisasi yang efektip dan efisien. Struktur organisasi yang akan dikembangkan untuk lima tahun kedepan sebagai berikut : a. Analis Data Hutan Diklat b. Pengolah Data Hutan Diklat c. Penyusun Rencana Kegiatan Hutan Diklat d. Pemelihara Demplot Dan Kawasan Hutan Diklat
143 e. Tenaga Pengamanan Hutan Diklat 3. Penguatan Prosedur Kerja Penguatan prosedur kerja dilakukan melalui penyiapan mekanisme kerja. Mekanisme kerja dibutuhkan untuk memberikan panduan dan standarisasi dalam rangka pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh. Mekanisme tersebut akan memberikan akuntabilitas dalam pengelolaanKHDTK Hutan Diklat Pondok Buluhkegiatan yang akan dikembangkan dalam rangka penyiapan mekanisme kerja ini antara lain adalah: menyiapkan pedoman, prosedur kerja/instruksi kerja (SOP), juknis serta manual kerja.
144 BAB VII. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), bahwa pembinaan pengawasan dan evaluasi untuk KHDTK Hutan Diklat dilakukan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam hal pelaksanaan di lapangan pembinaan, pengawasan dan pengendalian internal dilakukan oleh Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pematangsiantar yang dapat dilakukan secara parsial, kompherensif dan berjenjang, baik langsung atau tidak langsung dengan melalui tim pelaksana terhadap seluruh kegiatan pengelolaan hutan. Pembinaan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi: a. pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan arahan; dan b. supervisi kegiatan Adapun kegiatan monitoring dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun. Kegiatan monitoring dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan KHDTK. Strategi pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pengelolaan KHDTK adalah dengan peningkatan kapasitas/penguatan sumberdayamanusia,penguatan organisasi dan penguatan prosedur kerja yang jelas dan tepat dalam rangka pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh.
145 BAB VIII. EVALUASI DAN PELAPORAN Pelaksanaan pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh beserta potensinya tetap berjalan pada arah dan tujuan yang benar, dibutuhkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap segala aspek pengelolaan dan setidaknya dilaksanakan setiap akhir atau awal tahun pengelolaan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan perangkat (instrument) lunak monitoring dan evaluasi. Perangkat lunak yang akan digunakan dalam rangka monitoring dan evaluasi ini adalah kriteria dan standar pengelolaan KHDTK Hutan Diklat beserta dengan instrument kajiannya. Kegiatan evaluasi perlu dilakukan untuk menilai pengelolaan KHDTK. Evaluasi meliputiaspek: A. Keberlanjutan luas dan fungsi kawasan hutan; B. Efektifitas pengelolaan petak KHDTK; C. Kemandirian dan transparansi dalam pengelolaan KHDTK; D. Pemanfaatan KHDTK yang optimal dengan meliputi unsur pendidikandan pelatihan, penelitian dan pengembangan, unsurreligi dan budaya, sehinggabermanfaat bagi pengelola,masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya E. Pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola KHDTK. Evaluasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal tertentu evaluasi dapat dilakukan di luarpelaksanaan evaluasi apabila: A. Adanya pengaduan dari masyarakat atau informasi pelanggaran; B. Adanya pengembalian KHDTK; atau C. Adanya permohonan pengurangan luas KHDTK. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan terhadap realisasi pelaksanaan rencana-rencana yang telah disusun sebelumnya yaitu rencana pengelolaan, rencana operasional serta rencana-rencana lainnya. Terhadap rencana-rencana yang telah disusun tersebut, monitoring dan evaluasi
146 dilaksanakan pada setiap akhir periode perencanaan. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kemudian juga dijadikan bahan penyusunan laporan yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
147 BAB IX. PENUTUP Kawasan Hutan Diklat Dengan Tujuan Khusus Hutan (KHDTK) Diklat Pondok Buluh merupakan sarana yang sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan diklat bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, KHDTKHutan Diklat Pondok Buluhperlu dikelola secara terencana, optimal dan berkelanjutan. Berkaitan dengan pengelolaan yang terencana tersebut dibutuhkan rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendekdalam bentuk rencana pengelolaan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Rencana pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Pondok Buluh ini merupakan pedoman dan arahan pelaksanaan pengelolaan yang masih bersifat makro dan indikatif. Karena sifat dan cakupan dari rencana ini, maka untuk selanjutnya masih diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam rencana-rencana yang lebih rinci dan cakupan masa perencanaannya yang lebih pendek. Dengan disusunnya rencana pengelolaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang baik dan diaplikasikan secara konsisten serta terus dimonitor pencapaian pelaksanaanya. Perlu disadari bahwa masa perencanaan ini Dua Puluh Tahun (2020-2039) sedangkan kebijakan pemerintah akan terus berubah dan mengarah kepada perbaikanperbaikan di masa yang akan datang, sehingga review terhadap rencana ini perlu terus dilakukan agar tetap sinkron dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
148 DAFTAR PUSTAKA Atkinson RL, Atkinson RC, Hilgard ER. 1983. Pengantar Psikologi. Taufiq N, penerjemah; Dharma A, editor. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga. Terjemahan dari : Introduction to Psycholoogy. Ed ke-8. Boedojo. 1986. Arsitektur, Manusia, dan Pengamatannya. Jakarta. Penerbit Djambatan. Barkah. 2008. Pengaruh Persepsi dan Lingkungan Individu Pengunjung Terhadap Kepuasan Belanja di Mal. Penelitian Universitas Tanjungpura Edisi Ekonomi Sosial. Pontianak. Damiati V. 2014. Partisipasi Masyarakat dalam Melestarikan Kawasan Hutan Lindung Gunung Buduk Sebagai Sumber Air di Desa Idas Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau. Universitas Tanjungpura Pontianak. Djaali. 2008. Skala Likert. Jakarta (ID): Pustaka Utama. Gerungan. 1967. Psikologi Sosial. Bandung (ID): PT Eresco. Fauzi H. 2012. Pembangunan Hutan Kehutanan Sosial. Karya Putra. Semarang. Hadi. S.P, 2005 Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Gadjahmada University Press. Yogyakarta. Juhmi M. 2015. Tingkat Kepedulian Masyarakat desa Merangun terhadap Hutan Lindung Gunung Naning Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau. Universitas Tanjungpura Pontianak. Karina. 2004. Partisipasi Masyarakat dalam Melestarikan Hutan Adat Sebagai Daerah Penyangga Sumber Air. Universitas Tanjungpura Pontianak. Milunardi, Fahrizal dan Iskandar. 2014. Partisipasi Masyarakat Sekitar Hutan dalam Melestarikan Hutan Adat Seba. Raharja SJ.2008. Model Kolaborasi dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Santrock JW. 2008. Edisi kedua, Psikologi Pendidikan. Texas (US): University of Texas. Subarana, T. 2011. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menggarap Lahan di Hutan Lindung: Studi Kasus di Kabupaten Garut Jawa Barat. [Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan]. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Jawa Barat. Sumardi. 1997. Peranan Nilai Budaya Daerah Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta (ID): Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Suparmoko, 1997. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Penerbit BPFE Yogyakarta.
149 Wibowo. 2013. Motivasi dan Partisipasi Masyarakat Desa Buluh Cina dalam Upaya Melestarikan Hutan Adat Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Jurnal Lingkungan Hidup. Vol.1. Widiarso F. 2005. Nilai ekonomi pemanfaatan lahan agroforetry di kawasan DAS Ciliwung Jawa Barat (Studi kasus di Desa Kuta dan Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor) [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Yulia DS. 2013. Studi Keanekaragaman Jenis Burung Pada Beberapa Tipe Habitat Di Hutan Pendidikan Dan Pelatihan Pondok Buluh, Balai Diklat Kehutanan Pematangsiantar. Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Simalungun. Pematangsiantar