Kebudiutamaan

i

ii KEBUDIUTAMAAN 5 PILAR MENUJU DERAJAD ISTIMEWA NurcholisSunuyeko Ali Badar Yahmin Harun Ahmad TitikPurwati Mukarom EndangSumarti Rochsun SusiloBekti AhmadLani IbnuMujib Editor Agung Yuda Aswara Alamat Redaksi : Gedung Pascasarjana Jl. Simpang Arjuno No.14b, Kauman, Klojen, Malang

iii KEBUDIUTAMAAN 5 PILAR MENUJU DERAJAD ISTIMEWA Nurcholis Sunuyeko Ali Badar Yahmin Harun Ahmad Titik Purwati Mukarom EndangSumarti Rochsun Susilo Bekti Ahmad Lani Ibnu Mujib Editor Dr. Agung Yuda Aswara, M.Pd Penerbit IBU PRESS Cetakan Pertama, Agustus 2020 ISBN: 978-623-92857-4-6 Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit. Dicetak dan Diterbitkan oleh Penerbit IBU PRESS Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72: 1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah). 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah).

iv KATA PENGANTAR Kebudiutamaan adalah salah satu matakuliah yang sangat penting di tengah upaya membangun karakter anak bangsa, menumbuhkembangkan nilai-nilai dan perilaku berbudi utama (luhur) seperti, keindonesiaan, kemanfaatan, kepedulian, kepatuhan, dan kepatutan. Harapannya, dengan memahami dan menghayati kelima nilai tersebut seseorang dapat bersikap dan berperilaku yang mencerminkan karakter berbudi utama, sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang bermanfaat, peduli, patuh, patut, dan sampai batas tertentu perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keindonesiaan. Karena pentingnya pendidikan karakter dan perilaku berbudi utama, buku ini disusun sebagai pegangan setidaknya sebagai salah satu buku referensi para mahasiswa untuk mendalami sekaligus mempraktikkan nilai-nilai kebudiutamaan. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dipergunakan oleh siapa saja yang berminat dan ingin mengetahui lebih jauh tentang nilai-nilai kebudiutaan untuk dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara sistematis buku ini dibagi ke dalam enam bagian. Bagian pertama adalah “Konsep Dasar Kebudiutamaan” ditulis oleh Nurcholis Sunuyeko. Sebagai pembuka diskursus kebudiutamaan, Nurcholis berupaya memaparkan konsep-konsep kunci tentang nilai-nilai kebudiutamaan, yakni seperangkat nilai luhur dan norma universal yang terdiri atas ke-Indonesia-an (nationalism), kemanfaatan (usefulness), kepedulian (philanthropy), kepatuhan (obedience), dan kepatutan (appropriateness) sebagai jati-diri sivitas akademika IKIP Budi Utomo. Indonesia adalah bangsa bernegara, maka warga negara Indonesia menghayati dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berpegangan kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Wawasan Nusantara sebagai cara pandang atas hubungan daerah-daerah, hubungan antara daratan dan lautan, dan hubungan antar kebhinekaan suku bangsa, bahasa daerah, kebudayaan dan adat-istiadat daerah sebagai satu kesatuan, bangsa-negara Indonesia. Kesanggupan memberikan pengaruh positif dan sumbangan berharga terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan alam. Kesediaan untuk saling memperhatikan, menyayangi, dan membantu dalam kebaikan, baik secara jasmani berupa kesehatan dan kesejahteraan, maupun secara rohani berupa ketenteraman, kebahagiaan dan kebaikan. Kesediaan untuk secara terhormat tunduk kepada nilai dan norma yang berlaku sebagai konsekuensi logis dari pilihan secara merdeka untuk menjadi anggota suatu kolektiva sosial, baik keluarga, lembaga pendidikan, organisasi, agama, dan negara. Menjadikan kebiasaan bertindak, bertutur, dan berbusana dengan niat baik, bertindak, bertutur, dan berbusana dengan cara-cara yang baik, serta bertindak, bertutur, dan berbusana dengan gaya yang santun. Itulah makna ke-Indonesia-an, kemanfaatan, kepedulian, kepatuhan, dan kepatutan. Setelah bagian pertama, bagian kedua adalah buah pemikiran Ali Badar dan Yahmin yang dituangkan dalam tulisan mereka tentang “Nilai ke-Indonesia-an”. Kedua penulis berupaya mengupas tentang wajah “keindonesiaan” sebagai pondasi nilai kebudiutamaan. Tulisan ini dimulai dari bagaimana Pancasila dibangun sebagai dasar dan filosofi Negera Republik Indonesia. Perspektif sejarah ke-Pancasila-an banyak dikupas agar kita tahu banyak tentang Pancasila sebagai referensi cara kita memandang, berpikir, serta referensi bertindak. Kedua, ke-Indonesia-an juga diwarnai oleh konteks kebhinekaan yang kini sedang mengalami ancaman serius di negeri ini, karena itu pentingnya materi keragaman/kebhinekaan menjadi sesuatu yang tak terbantahkan. Ketiga, selain mengurai faktor keragaman, dimensi keIndonesia-an dalam tulisan ini juga dikuatkan dengan wawasan nasional dengan menggunakan perspektif wawasan nusantara sebagai frame bangsa yang

v bernasionalis. Melalui frame ini diharapkan akan mengilhami pemahaman bagaimana cara bangsa memandang diri dan lingkungannya sehingga memengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa mencapai tujuannya. Selanjutnya tulisan ini juga didesain dengan memperlihatkan berbagai contoh impelementasi keindonesiaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian ketiga adalah hasil pemikiran Harun Ahmad dan Titik Purwati tentang “Nilai Kemanfaatan: Moralitas Kehidupan pada Tataran Individual, di Ranah Sosial, dan dalam Bingkai Ekologikal”. Diawali dengan paparan ihwal konsep nilai dan hakikat nilai kemanfaatan serta moralitas dan fungsi moralitas, dikembangkan konsep bagaimana tindakan seseorang bernilai manfaat pada tataran individual, di ranah sosial, dan dalam bingkai ekologis. Tindakan seseorang bernilai manfaat pada tataran individual ketika tindakan itu mencerminkan nilai kemanfaatan untuk diri pribadi seperti tanggung jawab terhadap diri sendiri, menempuh jalan untuk mencari ilmu, dan visinya akan perubahan. Di ranah sosial adalah peran dan tanggung jawab manusia dalam masyarakat, tolong-menolong dalam kebaikan, dan kesediaan untuk memperhatikan kepentingan sesama. Sementara, merawat dan memelihara lingkungan alam adalah wujud nilai kemanfaatan dalam bingkai ekologis. Bagian keempat tentang “Peduli Pendidikan: Implementasi Nilai Kebudiutamaan IKIP Budi Utomo” ditulis oleh Mukarom dan Endang Sumarti. Menggenggam paradigma kepedulian di tengah cibiran orang atas sifat manusia modern dan postmodern yang “kurang peduli” terhadap sesama bahkan terhadap semesta, kedua penulis ini mencoba merambah sesuatu yang sublim, bahwa kepedulian adalah salah satu karakter manusia yang harus dipupuk secara dinamis agar berkecambah menjadi kebutuhan, terutama kebutuhan akan pendidikan. Walau harus diakui, akses terhadap pendidikan bukan persoalan mudah. Ada ketidakadilan dalam akses, ketimpangan biaya pendidikan, ketidaknyamanan karena faktor sosio- kultural, dan persoalan teknis administratif. Namun demikian, karena pendidikan menjadi kunci pembebasan, maka setiap orang terutama mahasiswa harus memiliki etos peduli terhadap pendidikan, setidaknya meneladani nilai-nilai kepedulian terhadap pendidikan yang dikembangkan oleh IKIP Budi Utomo Malang. Bagian kelima mengulas “Nilai Kepatuhan: Antara Regulasi dan Implementasi” sebagai buah pemikiran Rochsun dan Susilo Bekti. Kepatuhan sejati tidak bisa dituntut atau dipenuhi oleh manusia terjajah, sebab merupakan wujud kehormatan dan kemartabatan manusia karena pilihan hidup berdasarkan kemerdekaan dan kebebasan yang dimiliki sebagai akibat logis atau tanggung jawab manusia merdeka. Konsepsi tersebut menemukan titik pijaknya ketika kedua penulis ini berupaya mencabar ke dalam kepatuhan dan penghormatan, kepatuhan dan kesalehan, kepatuhan dan ketaatan, kepatuhan dan ketundukan, serta kepatuhan dalam kerangka kesetiaan, kebertanggungjawaban dan ketertiban. Kepatuhan (obedience) sejatinya merujuk pada perilaku hormat, menghormati semua bentuk regulasi dengan berbagai konsekuensi. Menjaga keseimbangan hubungan baik bersifat vertikal (dimensi rohaniah) maupun horizontal (dimensi sosial), lahiriah dan batiniah, mampu mematuhi semua regulasi dengan penuh kerelaan bukan keterpaksaan, yang didasari sikap pengorbanan, keikhlasan dan tanggung jawab. Bagian keenam, Ibnu Mujib dan Ahmad Lani secara menarik mengulas “Nilai Kepatutan: Kontekstualisasi Nilai Karakter dalam Menyelaraskan antara Teks dan Konteks”. Last but not least, sebagai bagian terahir dari rangkain struktur kebudiutamaan, penulis menggambarkan nilai kepatutan sebagi suatu upaya penyelerasan antara teks dan konteks dalam memahami entitas nilai. Melalui sebuah perspektif perubahan sosial nilai kepatutan dihadirkan sebagai perspektif baru dalam merespon konteks global yang sedang berkembang meluas. Situasi yang memperlihatkan perubahan konteks dari nilai-nilai general ke individual inilah diperlukan cara-cara negosiatif yakni dengan cara mendinamisasi dan memoderasi

vi nilai agar mampu diperankan secara lebih terbuka. Untuk itu, upaya harmonisasi antara pranata sosial yang disyaratkan dengan budaya organisasi yang diperankan dapat diejawantahkan dalam kehidupan kongkrit secara lebih seksama. Semoga, buku ini memberikan gambaran setidaknya sebagai inspirasi bagi para pembaca untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai kebudiutamaan baik di dalam kehidupan individual dan terutama interaksi antar-mahasiswa di dalam kampus, sosial-kemasyarakatan di luar kampus, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai penyunting, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menulis buku yang sangat sederhana ini. Demikian juga kepada para kolega yang bersedia menulis untuk kepentingan menyusunan buku ini. Malang, Agustus 2020 Penulis

vii DAFTAR ISI Halaman PENGANTAR EDITOR.................................................................................... iv DAFTAR ISI....................................................................................................... vii BAGIAN 1 KONSEP DASAR KEBUDIUTAMAAN................................ A. VISI DAN MISI IKIP BUDI UTOMO.............................. B. KONSEP DASAR KEBUDIUTAMAAN.......................... 1. Makna Kebudiutamaan………………………………... 2. Nilai ke-Indonesia-an (Nationalism)………………….. 3. Nilai Kemanfaatan (Usefulness)……………………….. 4. Nilai Kepedulian (Philanthropy)………………………. 5. Nilai Kepatuhan (Obedience)………………………….. 6. Nilai Kepatutan (Appropriateness)……………………. C. PENUTUP ................................................................... 1 1 3 3 4 6 7 8 8 9 BAGIAN 2 NILAI KE-INDONESIA-AN ................................................... A. PENGANTAR...................................................................... B. PANDANGAN UMUM TENTANG KE-INDONESIA- AN......................................................................................... 1. Pengertian ke-Indonesia-an …………………................ 2. Asumsi Materi ke-Indonesia-an …………………......... C. INDONESIA YANG BERFALSAFAH PANCASILA …... 1. Pancasila dalam Perspektif Historis …………………... 2. Nilai-nilai Pancasila dalamSosio-Budaya Bangsa......... D. INDONESIA SEBAGAI BANGSA/NATION YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA ……………………….. 1. Sekilas Pandang Sejarah Bhineka Tunggal Ika ………. 2. Bhineka Tunggal sebagai Keniscayaan untuk Indonesia 3. Nilai-nilai Instrumental Bhineka Tunggal Ika ………... E. WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN NASIONAL INDONESIA ……………….………………. 1. Sekilas Pandang Konsepsi Wawasan Nusantara ……… 2. Pengertian Wawasan Nusantara menurut Para Ahli…... 3. Nilai-nilai ke-Indonesia-an yang Dapat Diterapkan dan Dikembangkan dalam Wawasan Nusantara ………….. F. CONTOH PENERAPAN PERILAKU KE-INDONESIA- AN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI ……………. 11 11 13 13 14 14 14 17 19 19 22 22 23 23 25 26 27 BAGIAN 3 NILAI KEMANFAATAN: Moralitas Kehidupan pada Tataran Individual, di Ranah Sosial, dan dalam Bingkai Ekologikal ................................................................................. A. KONSEP NILAI DAN HAKIKAT NILAI KEMANFAATAN ………………………………………... 1. Konsep Nilai ………………………………………….. 2. Hakikat Nilai Kemanfaatan …………………………… B. HAKIKAT DAN FUNGSI MORALITAS ……………….. 1. Hakikat Moralitas …………………………………….. 2. Fungsi Moralitas ……………………………………… C. KEMANFAATAN SEBAGAI MORALITAS KEHIDUPAN PADA TATARAN INDIVIDUAL ……….. 30 30 30 34 36 36 42 43

viii D. KEMANFAATAN SEBAGAI MORALITAS KEHIDUPAN DI RANAH SOSIAL ……………………... E. KEMANFAATAN SEBAGAI MORALITAS KEHIDUPAN DALAM BINGKAI EKOLOGIKAL …….. DAFTAR RUJUKAN.................................................................. 46 49 51 BAGIAN 4 PEDULI PENDIDIKAN: Implementasi Nilai Kebudiutamaan IKIP Budi Utomo.......................................... A. MANUSIA DAN KEBUTUHAN…………………………. 1. Kebutuhan Fisiologis………………………………….. 2. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan…………........ 3. Kebutuhan Cinta dan Kasih Sayang…………………… 4. Kebutuhan Harga Diri……………………………......... 5. Kebutuhan Aktualisasi Diri………………………......... B. PENDIDIKAN SEBAGAI KEBUTUHAN DAN HAK……………………………………………………….. 1. Pendidikan sebagai Kebutuhan………………………... 2. Pendidikan sebagai Hak……………………………….. 3. Fungsi Pendidikan dalam Pembangunan Bangsa …….. C. MASALAH-MASALAH DALAM PENDIDIKAN……..... 1. Akses Pendidikan ……………………………………... 2. Kebutuhan Pendidikan bagi Orang Miskin …………… 3. Kekerasan dalam Pendidikan ………………................. D. PEDULI PENDIDIKAN SEBAGAI SEBUAH KEHARUSAN…………………………………………….. 1. Konsep Kepedulian………………………………......... 2. Peduli adalah Soal Moral……………………………… 3. Peduli adalah Soal Kemanusiaan……………………… 4. Peduli adalah Soal Keadilan…………………………… E. KEPEDULIAN IKIP BUDI UTOMO MALANG ………... 1. Perguruan Tinggi Pencetak Alumni Berkarakter……… 2. IKIP Budi Utomo Memberi Solusi………………......... DAFTAR RUJUKAN................................................................. 53 53 53 53 54 54 54 55 55 56 57 58 59 60 60 61 61 62 63 64 64 64 65 67 BAGIAN 5 NILAI KEPATUHAN: Antara Regulasi dan Implementasi A. PENGANTAR...................................................................... B. KEPATUHAN DAN PENGHORMATAN ………………. C. KEPATUHAN DAN KESALEHAN …………………….. D. KEPATUHAN DAN KETAATAN ……………………… E. KEPATUHAN DAN KETUNDUKAN ………………….. F. KEPATUHAN DALAM TINJAUAN KESETIAAN……. G. KEPATUHAN DALAM TINJAUAN KEBERTANGGUNGJAWABAN…................................... H. KEPATUHAN DALAM TINJAUAN KETERTIBAN…………………………………………….. DAFTAR RUJUKAN.................................................................. 69 69 70 71 72 74 75 76 77 77 BAGIAN 6 NILAI KEPATUTAN: Kontekstualisasi Nilai Karakter dalam Menyelaraskan antara Teks dan Konteks .................. A. PERSPEKTIF PARADIGMA KONTEKSTUAL ………... B. PERLUNYA MENGUATKAN PENDIDIKAN NILAI …. C. BEBERAPA ASPEK UNIVERSALITAS NILAI DALAM DIMENSI KEPATUTAN ………………………………… 79 79 80 82

ix D. THING GLOBALLY—ACT LOCALLY: HARMONISASI NILAI DALAM DIMENSI RUANG DAN WAKTU ……. E. MEMODERNISASI NILAI-NILAI KARAKTER: KEMAMPUAN MENYEIMBANGKAN TEKS DAN KONTEKS ………………………………………………... F. SIMPULAN ......................................................................... DAFTAR RUJUKAN.................................................................. 84 86 88 88 BIODATA PENULIS ………………………………………………………… 90

1 BAGIAN 1 KONSEP DASAR KEBUDIUTAMAAN Nurcholis Sunuyeko A. VISI, MISI, DAN TUJUAN IKIP BUDI UTOMO IKIP Budi Utomo Malang (IBU) merumuskan visi hingga 2026 yang diharapkan menjadi titik tolak pengembangan dan penguatan pendidikan kebudiutamaan di kalangan sivitas akademika. Visi tersebut berbunyi: “Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Berjatidiri Kebudiutamaan, Bertatakelola Sehat, dengan Reputasi Internasional pada Tahun 2026”. Untuk menjamin keterlaksanaan visi tersebut, tahapan pencapaiannya dibagi kedalam beberapa periode, berikut ini. Unggul yang dimaksud dalam visi tersebut bermakna bahwa IBU harus memiliki nilai kompetitif yang tinggi (competitive value) dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan kelembagaan dan unsur penunjanglainnya. Sehat dimaksudkan IBU harus mampumandiri, memiliki kemampuan sumber daya internal yang berkecukupan untuk penyelenggaraan institusi (sumber daya eksternal lebih bersifat kontributif daripada substantif).Berkelanjutan, menunjuk pada potensi dan sistem tatakelola yang meyakinkan baik secara instrumental, institusional dan personal, mampu menyesuaikan dan menyelaraskan dengan kondisi nasional dan global. Terjamin, yakni mewujudkan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang mengikuti kaidah akademik dan output yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Terjamin secara internal menunjukpada tercapainya kesejahteraan sivitas akademika. Berbudiutama dalam visi tersebut sebagai karakter khas IBU yang harus dibentuk dan menjadi komparatif value, karena IBU harus mengemban dan mewujudkan nilaiVISI IBU 2026 ”Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul Berjati Diri Kebudiutamaan Bertatakelola Sehat dengan Reputasi Internasional pada Tahun 2026” TAHAPAN SASARAN PENGEMBANGAN RENSTRA 2012-2016 Penguatan institusi yang unggul dan sehat berkarakteristik kebudiutamaan RENSTRA 2017-2021 Mewujudkan IBU yang sehat (mandiri dan kerkelanjutan)berwawasa n kebudiutamaan RENSTRA 2022-2026 Mewujudkan IBU yang unggul dalam Tri Dharma bertaraf internasional, terjamin dan berbudiutama REOP/RKP REOP/RKP REOP/RKP TATA KELOLA HARUS EFEKTIF, EFISIEN DAN DALAM KONDISI YANG SEHAT

2 nilai: keindonesiaan, kemanfaatan, kepedulian, kepatuhan, dan kepatutan. Makna ke- Indonesia-antentu saja berhubungan langsung dengan kata Indonesia sebagai bangsa dan sebagai negara. Indonesia adalah bangsa bernegara. Sebagai bangsa, warga negara Indonesia menghayati dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai negara, warga negara Indonesia berpegangan pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Wawasan Nusantara sebagai cara pandang atas hubungan daerah-daerah, hubungan antara daratan dan lautan, dan hubungan antar kebhinekaan suku bangsa, bahasa daerah, kebudayaan dan adatistiadat daerah sebagi satu kesatuan, bangsa-negara Indonesia.Kemanfaatan, berarti semua tujuan dan ikhtiar yang dilakukan IBU harus memberi konstribusi bagi orang lain dan masyarakat.Kepedulian, bermakna harus mampu memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan.Kepatuhan, sebagai perilaku yang taat azas dan ketaatan pada seluruh tatanilai yang diharuskan bagi sebuah perguruan tinggi. Kepatutan, bermakna kemampuan mengharmonisasikan antara pranata yang disyaratkan dengan budaya organisasi. Adapun misinya adalah: (1) menyelenggarakan dan mengembang-kan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbudiutama; (2) menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang unggul dan bermanfaat dalam kerangka pengembangan pendidikan dan pembelajaran yang berbudiutama; (3) menyelenggarakan dan memperluas pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan insan berbudiutama; serta (4) meningkat-kan dan menciptakan pengelolaan institusi yang sehat (mandiri, berkelanjutan, terjamin) dan berbudiutama. Dengan visi dan misi tersebut maka semua aktivitas di lingkungan IBU diarahkan untuk mencapai tujuan, sebagai berikut. 1) Menghasilkan tenaga kependidikan dan keguruan yang unggul berkarakter kebudiutamaan. 2) Menghasilkan karya ilmu pengetahun dan teknologi, seni dan olahraga khususnya dalam lingkup kependidikan dan keguruan. 3) Mengahasilkan karya dan semangat pengabdian kepada masyarakat yang menjunjung tinggi kemandirian, kemanfaatan dan kepedulian. 4) Menghasilkan institusi yang sehat (mandiri, berkelanjutan dan terjamin) dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudiutamaan. IBU sebagai institusi pendidikan tinggi kependidikan dan keguruan yang memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, sehat dan berbudiutama, maka IBU mengemban tanggungjawab dalam pengembangan manusia yang berbudiutama baik dalam perilaku hidup sehari-hari, sehat dan cerdas dalam pemikiran, dan mandiri dalam melakukantugas kehidupan. Manusia yang berbudiutama merupakankriteria utama bagi kemajuan dan keberhasilan kehidupandalam masyarakat yang plural, di samping memiliki kecerdasan dan kemandirian.Kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebaikanmenjadilandasan terbaik bagi kehidupan masyarakat yang cerdas danmandiri. IBU sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki tugasutama untuk mengembangkan ilmu, teknologi, seni, dan olahraga yang bermanfaatbagi pencapaian kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan karakter kebudiutamaan menjadi tugas yang tidak mudah, ketika mengharapkan mahasiswa kelak menjadi pemimpin yang amanah dalam menjalankan tugas jabatannya.

3 B. KONSEP DASAR KEBUDIUTAMAAN Pemilihan sebuah nama pribadi, lembaga atau organisasi, lazimnya tidak sekedar dimaksudkan sebagai pengenal. Sebuah nama pribadi, lembaga atau organisasi adalah juga jati-diri, kesejatian diri atau kedirian sejati, yang melalui rangkaian upaya sungguh- sungguh hendak diwujudkan. Karena itu, sebuah nama pribadi, lembaga atau organisasi senantiasa juga sebuah harapan baik, yang tidak hanya menjadi permintaan kepada Tuhan, tetapi juga menjadi akhir yang diharapkan. A name is a pray. Al ismu’ ad-du’a. Asma kinarya japa. Begitulah setiap nama pribadi, lembaga atau organisasi senantiasa merupakan doa. Demikian juga, pasti memilih nama Budi Utomo, bukan merupakan pilihan rambang yang hanya untuk sekedar menjadi pembeda dari IKIP lain. Sebagai jati-diri, Budi Utomo menggambarkan tidak hanya sosok harapan lulusan institusi ini, tetapi juga sosok harapan seluruh sivitas akademika. Mengapa demikian? Pertama, dilihat sebagai sistem, insan berbudi-utama merupakan cita-cita dan tujuan (telos), yang merupakan unsur terpenting dari sebuah sistem. Karena itu, seluruh komponen lain harus diabdikan demi cita-cita dan tujuan sistem. Komponen sistem dimaksud mencakup seluruh masukan, baik masukan mentah, piranti, maupun lingkungan, serta proses pendidikan dan pengelolaan sistem. Kedua, dilihat sebagai usaha sengaja bertujuan, maka keteladanan dari seluruh tenaga akademik dan tenaga administratif merupakan bagian dari kurikulum tersamar bagi seluruh mahasiswa. Karena itu, Budi Utomo tidak hanya dihayati dan dicontohkan oleh para dosen dan karyawan. Sungguh sulit membayangkan sebuah institusi seperti IKIP sanggup mewujudkan sosok insan harapannya tanpa didukung oleh keteladanan dari para pemimpin, dosen, dan karyawannya. Uraian ringkas ini bermaksud memaparkan seperangkat nilai yang melalui upaya sungguh-sungguh diharapkan bisa menjadi jati-diri setiap pejabat, dosen, karyawan dan mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Budi Utomo (IBU), yang bila semua sasaran tercapai sesuai rencana, segera menjadi universitas, dengan tetap menyandang nama Budi Utomo. Sebagai pembuka, dijelaskan pengertian dan keterkaitannya dengan konsep atau istilah terkait. Selanjutnya, setiap nilai kebudiutamaan ditegaskan dan diuraikan lebih rinci. 1. Makna Kebudiutamaan Meski sekilas sudah disinggung sebelumnya, bahwa budhi berarti watak baik. Seseorang dikatakan berbudi berarti memiliki watak baik. Tentu saja ada begitu banyak jenis dan unsur watak baik. Karena itu, untuk memberikan penekanan istilah budi biasa digandengkan dengan kata-kata lain, sehingga kita mengenal istilah budi pekerti menonjolkan perilaku, budi daya menekankan usaha, budi mulia menekankan pada sifat baik watak, budi luhur menekankan kebermartabatan, sedangkan budi utama menekankan derajat istimewah. Selain istilah-istilah tersebut, masih ada istilah lain yang tidak sama, tetapi disepadankan dengan budi utama, yaitu: akhlak mulia, yang memadukan kata Arab dan Indonesia, akhlakul karimah yang mengadopsi utuh istilah Bahasa Arab, dan good

4 character atau noble character yang mengadopsi istilah Bahasa Inggris. Pilihan istilah budi utama, menunjukan jati-diri khusus sebagai Bangsa Indonesia. Karena itu, apabila digadengkan dengan, misalnya, noble character, maka budi utama adalah watak luhur Indonesia (Indonesian Noble Character) berupa nilai-nilai kebaikan dan norma-norma berperilaku. Suatu nilai adalah gagasan kebaikan yang dijunjung tinggi dan diwujudkan bersama hingga menjadi panduan bersama dalam berperilaku. Suatu norma adalah ketentuan tentang apa yang baik dan harus dilakukan, serta apa yang buruk dan harus dihindari agar bisa mewujudkan gagasan baik yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat. Secara singkat, kebudiutamaan adalah seperangkat nilai luhur dan norma universal dan nasional yang terdiri atas ke-Indonesia-an (nationalism), kemanfaatan (usefulness), kepedulian (philanthropy), kepatuhan (obedience), dan kepatutan (appropirateness) sebagai tuntunan dalam bersikap, bertutur dan bertindak seluruh sivitas akademika IKIP Budi Utomo, baik selama di dalam kampus maupun saat di luar kampus. 2. Nilai ke-Indonesia-an (nationalism) Makna keindonesiaan tentu saja berhubungan langsung dengan kata Indonesia sebagai bangsa dan sebagai negara. Indonesia adalah bangsa bernegara. Sebagai bangsa, Warga Negara Indonesia menghayati dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai negara, Warga Negara Indonesia berpegangan pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Wawasan Nusantara sebagai cara pandang atas hubungan daerah-daerah, hubungan antara daratan dan lautan, dan hubungan antar kebhinekaan suku bangsa, bahasa daerah, kebudayaan dan adat-istiadat daerah sebagi satu kesatuan, bangsa-negara Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa, tidak hanya mengamanatkan negara, bangsa dan masyarakat dan setiap Warga Negara Indonesia untuk tidak hanya meningkat-kan mutu kesalehan ritual-personal, tetapi juga kesalehan etik-sosial, serta menghargai kemajemuk- an keyakinan dan agama yang dianut bangsa Indonesia. Harus selalu diingat, menjadi bangsa Indonesia adalah takdir yang kita sama sekali tidak bisa memilihnya, sedangkan menjadi umat beragama tertentu adalah pilihan merdeka dan penuh tanggungjawab. Sungguh sila Ketuhanan yang Maha Esa lebih dari sekedar pluralisme keberagamaan, yang hanya mengakui hak berbeda agama tanpa kewajiban meningkatkan mutu keberagamaan. Sivitas akademika IKIP Budi Utomo Malang adalah warga bangsa Indonesia yang beragama tertentu, dan bukan umat beragama tertentu yang bertempattinggal di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengamanatkan kepada negara, bangsa dan masyarakat dan setiap Warga Negara Indonesia untuk tidak hanya mengakui manusia sebagai makhluk paling sempurna, makhluk yang memiliki cipta, rasa dan karsa, namun juga mengakui kemerdekaan sekaligus kesetaraan dan keadilan di antara mereka, serta mengembangkan peradaban dan keberadaban manusia. Sunggu kemanusiaan yang adil dan beradab lebih dari sekedar filsafat serta nilai-nilai humanisme. Sivitas akademika IKIP Budi Utomo Malang adalah warga bangsa Indonesia yang memiliki kesadaran akan keistimewaan manusia, mengakui kesetaraan antar manusia, serta menjunjung tinggi keadilan antar manusia dan peradaban manusia.

5 Persatuan Indonesia mengamanatkan keutuhan tetapi juga kesatuan bangsa, wilayah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Istilah persatuan menegaskan adanya bagian-bagian (parts) yang membentuk satu kesatuan dan keutuhan (unity and wholeness). Ini berarti bahwa setiap komponen bangsa harus menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kesatuan, yang karena itu harus ikut ambil bagian (take part) atau berperan-serta (participating) terhadap kebaikan keseluruhan. Sebaliknya, bangsa-negara Indonesia sebagai satu keutuhan harus memberikan bagian (give part) kepada masing- masing komponen, sehingga berlangsung hubungan timbal-balik yang adil antara sumbangan dengan pembagian (contribution and distribution). Persatuan Indonesia lebih dari sekedar nasionalisme yang hanya menuntut pengorbanan bagi bangsa-negara tanpa penghargaan kembali kepada komponen bangsa–negara. Harus ada kepastian bahwa kebersamaan dalam ke-Indonesia-an bisa memberikan nilai kebaikan umum (public goods) lebih tinggi daripada apa yang bisa dicapai secara sendiri-sendiri oleh komponen bangsa. Tanpa kesetaraan, keadilan dan kemanfaatan lebih tinggi, persatuan Indonesia tak lebih sebagai penindasan dan penjajahan dalam bentuk berbeda. Sivitas akademika IKIP Budi Utomo Malang adalah komponen tak terpisahkan dari negara-bangsa Indonesia yang memiliki kesadaran untuk berperan-serta atau mengambil bagian bagi kebaikan keseluruhan negara-bangsa Indonesia, serta mendorong agar negara-bangsa Indonesia menghargai partisipasi dan kontribusi tersebut dengan menyebarkan kebaikan umum kepada segenap komponen bangsa sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan, kesetaraan dan keadilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengamanatkan kepada negara, bangsa dan masyarakat dan setiap Warga Negara Indonesia untuk menempatkan hikmah kebijaksanaan sebagai nilai utama dalam menetapkan pemimpin rakyat sekaligus apa yang harus dilakukan oleh pemimpin rakyat dan dilaksanakam dalam bentuk permusyawaratan atau perwakilan. Secara filosofis, hikmah (lesson) merupakan puncak dari segala pengetahuan. Kalau pengetahuan bersangkut-paut dengan kebenaran dan kesalahan logis-empiris (true and false), maka hikmah atau pelajaran bersangkut-paut dengan kebenaran dan kesalahan moral-etik (right and wrong). Sungguh merupakan kesia-siaan bila manusia hanya berhasil memperoleh pengetahuaan tetapi gagal mendapatkan pelajaran, karena justru pelajaran yang berguna bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Kepemimpinan yang baik menurut Pancasila bukan hanya diukur berdasarkan kemampuannya memenuhi atau mengikuti kehendak semua atau kehendak kebanyakan (will of all or will of majority) sebagaimana dalam demokrasi. Tanpa kendali hikmah kebijaksanaan, demokrasi hanya akan melahirkan etika dan tirani mayoritas, sebagaimana sekelompok pencopet akan memilih pencuri dengan program meningkatkan program pencopetan dan pencurian? Sivitas akademika IKIP Budi Utomo Malang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagaimana dikenal sebagai landasan demokrasi. Namun demikian, juga menyadari bahwa kebenaran dan kebaikan tidak bisa diukur berdasarkan suara terbanyak. Kebenaran dan kebaikan otonom dan berada dalam dirinya sendiri. Karena itu, nilai-nilai kebenaran dan kebaikan tidak bisa ditetapkan semata-mata dari hasil pemungutan suara. Demikian pula, hasil musyawarah dalam perwakilan maupun pemungutan suara secara langsung tidak bisa diberlakukan bila dimaksudkan atau mengakibatkan penindasan terhadap, atau

6 penderitaan orang lain. Karena itu, Sivitas akademika IKIP Budi Utomo Malang juga terpanggil untuk mencegah agar pelaksanaan demokrasi tidak menindas orang lain, serta tidak bertentangan dengan nilai hikmah kebijaksanaan. Keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia kepada negara, bangsa dan masyarakat dan setiap Warga Negara Indonesia untuk tidak hanya mengedepankan nilai-nilai keadilan menurut hukun, tetapi nilai-nilai keadilan menurut etika sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan hukum berarti memberikan perlakuan sesuai dengan perbuatan dalm arti perbuatan salah dan buruk mendapatkan hukuman, sedangkan perbuatan benar dan baik mendapatkan ganjaran. Berbeda dari nilai keadilan hukum yang membagi manusia menjadi kelompok benar- baik dan kelompok salah-buruk, maka niali keadilan sosial membagi manusia menjadi kelompok ekononi mampu atau beruntung dan kelompok ekonomi lemah atau tak beruntung. Negara yang berkeadilan sosial, karena itu, berkewajiban mendahulukan kelompok ekonomi lemah atau tak beruntung sebagai yang pertama mendapatkan bantuan agar bisa mandiri dan berkembang secara berkelanjutan. Pun begitu berkenaan dengan kewajiban ekonomi terhadap negara seperti pajak secara berimbang. Artinya, sesuai asas keadilan sosial apabila kelompok ekonomi mampu dan beruntung memberikan kontribusi lebih besar agar negara bisa membelanjakan anggaran lebih besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakat ekonomi lemah dan kurang beruntung. Sivitas akademika IKIP Budi Utomo Malang menyadari bahwa selain nilai-nilai keadilan hukum, juga perlu diwujudkan nilai-nilai keadilan sosial. Pada tingkat perseorangan, sikap yang harus dikembangkan adalah kesadaran untuk mendukung tidak saja penegakan hukum, tetapi juga pemberdayaan masyarakatdemi keadilan sosial. Indonesia akan menjadi taman yang indah dan membahagiakan bagi semua warga negaranya apabila dihiasi oleh ilmu kaum cendekia, keadilan pejabat pemerintah, kedermawahan kaum hartawan, kejujuran para pengusaha, kerja keras para pekerja, dan usaha serta doa sepenuh keyakinan kaum miskin. 3. Nilai Kemanfaatan (usefulness) Istilah kemanfaatan menunjukkan kedekatannya dengan istilah keberartian, kebermaknaan, keberhargaan, kegunaan, keuntungan, dan utilitas serta bertentangan dengan istilah kemudaratan, kerugian, dan kesia-siaan. Secara psiko-sosiologis, ada dua cakupan arti kemanfaatan, yaitu: bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain, yang bila diperluas menjadi bermanfaat bagi semesta alam. Bermanfaat bagi diri sendiri berarti bisa membantu diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain berarti bisa membantu orang lain, sedangkan bermanfaat bagi alam berarti bisa memberikan pengaruh baik terhadap kelestarian dan keberlangsungan alam, dalam arti menjaga dari kerusakan alam. Secara singkat, kemanfaatan menunjuk pada kesanggupan seseorang memberikan pengaruh positif dan sumbangan berharga terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan alam. Secara sistemik, salah satu besaran yang biasa digunakan untuk mengukur kemanfaatan seorang lulusan lembaga pendidikan adalah kemanfaatan atau keuntungan individual (individual rate of return), kemanfaatan atau keuntungan sosial (social rate of return), dan belakangan perlu disertakan tolok ukur kemanfaatan atau

7 keuntungan ekologis (ecological rate of return). Sejalan kaidah tanggungjawab personal, maka setiap orang harus bertanggung-jawab terhadap diri sendiri. Artinya, setiap orang harus bermanfaat bagi diri sendiri. Sejalan kaidah tanggungjawab sosial, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain, maka setiap orang harus bermanfaat bagi orang lain. Sejalan kaidah tanggungjawab universal, maka setiap orang harus bertanggungjawab terhadap lingkungan alam, yang telah diamanatkan tidak hanya untuk kehidupan manusia sekarang, tetapi juga untuk anak cucu hingga akhir zaman. Kemanfaatan sebagai salah satu pilar kebudiutamaan, berarti menjadikan kesanggupan memberikan pengaruh positif dan sumbangan berharga terhadap diri sendiri masyarakat dan lingkungan alam sebagai salah satu unsur watak luhur seluruh sivitas akademika IKIP Budi Utomo Malang. 4. Nilai Kepedulian (philanthropy) Istilah kepedulian menunjukkan kedekatannya dengan istilah perhatian, kasih-sayang, ketertarikan, kesadartahuan, kehirauan, keacuhan, keteringatan dan bertentangan dengan ketidakacuhan, ketegaan, kemasabodohan, keterlupaan, dan kebencian. Secara psiko- sosiologis, ada cakupan arti kepedulian, yaitu: kehendak memberikan perhatian, kemudahtersentuhan hati, dan kesediaan mewujudkan keibahatian dalam bentuk saling berbagi dan saling membantu. Karena itu, kepedulian melibatkan sekaligus kegiatan indra, olah nahar, olah rasa, yang mewujud dalam perilaku ikut memperhatikan, ikut memikirkan, ikut merasakan, dan ikut meringankan setiap ketertinggalan, kesusahan, dan penderitaan orang lain. Secara singkat, kepedulian menunjuk pada kesediaan ikut memperhatikan, ikut memikirkan, ikut merasakan, dan ikut meringankan setiap ketertinggalan, kesusahan, penderitaan, serta segala bentuk keadaan tak manusiawi yang dialami atau dihadapi orang lain. Kepedulian sosial tidak hanya tertuju pada penderitaan orang lain, seperti karena kehilangan anggota keluarga, menderita sakit, menjadi korban bencana dan atau kejahatan, tetapi juga tertuju kepada segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan, seperti terhadap penyalah-gunaan narkoba, tingkat kejahatan di masyarakat, pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, perusakan fasilitas umum, hingga berbagai perilaku yang mengancam sendi-sendi kehidupan bersama. Secara praktik-empirik, salah satu tolok-ukur kepedulian adalah kesediaan untuk melakukan upaya baik secara perseorangan maupun dalam bentuk tindakan bersama untuk mencegah sedini mungkin berbagai kondisi yang tidak manusiawi dan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan, serta kesediaan untuk mengorbankan sebagian kepentingan pribadinya demi kesejahteraan dan kebaikan orang lain. Dengan demikian, kepedulian tidak lain adalah kesediaan setiap orang untuk saling memperhatikan, saling menyayangi, dan saling membantu dalam kebaikan, baik secara jasmani berupa kesehatan dan kesejahteraan, maupun secara rohani berupa ketenteraman, kebahagian dan kebaikan. Menempatkan kepedulian sebagai salah satu pilar kebudiutaman, berarti menjadikan kesediaan untuk saling memperhatikan, saling menyayangi, dan saling membantu dalam kebaikan, baik secara jasmani berupa kesehatan dan kesejahteraan, maupun secara rohani

8 berupa ketentraman, kebahagiaan dan kebaikan sebagai salah satu unsur utama watak luhur seluruh sivitas akademika IKIP Budi Utomo Malang. 5. Nilai Kepatuhan (obedience) Istilah kepatuhan menunjukkan kedekatannya dengan istilah penghormatan, kesalehan, ketaatan, ketundukan, kesetiaan, dan kebertanggungjawaban dan ketertiban, yang bertentangan dengan istilah kefasikan, kecongkakan, pemberontakan, pembang- kangan, pengkhianatan, dan kekacauan. Secara filosofis, kepatuhan merupakan akibat logis dari kemerdekaan atau kebebasan. Artinya, kepatuhan merupakan wujud kehormatan dan kebermartabatan manusia karena pilihan hidup berdasarkan kemerdekaan dan kebebasan yang mereka miliki. Karena merupakan akibat logis atau tanggung-jawab manusia merdeka, maka sebenarnya kepatuhan sejati tidak bisa dituntut atau dipenuhi oleh manusia terjajah. Jadi kalaupun seseorang yang terjajah atau tidak merdeka melakukan suatu tindakan yang sejalan atau tidak sejalan dengan norma atau aturan, maka yang dia lakukan sebenarnya bukan kepatuhan, melainkan keterpaksaan. Sebagai wujud tanggungjawab, kepatuhan tidak bisa dituntut dari siapa pun yang terjajah atau tidak merdeka. Sebagai wujud tanggungjawab, kepatuhan menandai kehormatan atau kebermartaban manusia merdeka. Singkat kalimat, bagi manusia merdeka, tidak ada kehormatan tanpa tanggungjawab, tidak ada kebermartabatan tanpa kepatuhan. Setiap anak manusia lahir memang merdeka. Karena kasih-sayang keluarga, mereka bisa tumbuh dan berkembang. Karena keteraturan masyarakat, mereka bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Bisa saja, misalnya, seorang anak memilih tetap merdeka, tetapi berarti mereka harus menerima kenyataan harus bertahan hidup tanpa kasih sayang, harus bertahan hidup tanpa jaminan bahwa setelah melaksanakan kewajiban akan mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Karena hampir mustahil manusia bisa bertahan hidup dan berkembang secara baik tanpa kasih sayang dan sistem penghargaan sosial, maka para ilmuwan sosial menyimpulkan bahwa, berbeda dengan binatang, sejak lahir manusia telah menukar kemerdekaannya dengan kasih sayang dan jaminan keselamatan. Kepatuhan sebagai salah satu pilar kebudiutamaan, berarti menjadikan kesediaan untuk secara terhormat tunduk kepada nilai dan norma yang berlaku sebagai konsekuensi logis dari pilihan secara merdeka untuk menjadi anggota suatu kolektiva sosial, baik keluarga, lembaga pendidikan, organisasi, agama, dan negara sebagai salah satu unsur utama watak luhur seluruh sivitas akademika IKIP Budi Utomo Malang. 6. Nilai Kepatutan (appropriateness) Istilah kepatutan menunjukkan kedekatannya dengan istilah kepantasan, kewajaran, keseyogyaan, ketepatan, kebenaran, keselarasan, keserasian, kesesuaian, kesantunan, kecocokan, kesejalanan, kecukupan, ketertiban, kesetimpalan, dan kesetim-bangan, dan bertentangan dengan istilah kemencengan, penyimpangan, kesalahan, kemelesetan, penyelewengan, kekotoran, morat-marit, compang-camping, carut-marut, dan kacau- balau. Istilah patut (proper) sering dihadirkan secara bersama dengan istilah sesuai (fit),

9 seperti dalam ungkapan uji kepatutan dan kesesuaian. Kepatutan tidak hanya menunjuk pada kesesuaian antara kedudukan dengan peran, tetapi juga antara perilaku dengan situasi dan kondisi. Kedudukan adalah letak atau posisi seseorang dalam suatu lapisan atau keragaman sosial, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Ada beberapa kemungkinan sehubungan kesesuaian kedudukan denga peran. Kemungkinan pertama adalah disfungsional, karena seseorang justru secara sengaja melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kedudukannya. Kemungkinan kedua adalah mulfunngsional, karena seseorang tanpa sengaja melakukan sesuatu yang akibatnya tidak sejalan dengan perannya. Kemungkinan ketiga adalah unfungsional, karena seseorang tidak melakukan bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Kemungkinan keempat adalah fungsional, karen seseorang telah melakukan sesuatu sesuai dengan kedudukannya, serta memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Bertutur dan bertindak menurut nilai kepatutan berarti berbicara dan berperilaku sesuai dengan kedudukan dan peran yang diharapkan. Bila dikaitkan dengan konsep kesesuaian, maka kepatutan juga berarti berperilaku, berbusana, berbicara, dan bertingkah-laku sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan tempat waktunya. Tidak patut dan disfungsional, misalnya bila seorang dosen melakukan penipuan dan pemalsuan. Seorang dosen, seperti seorang ilmuwan, boleh berbuat kesalahan, tetapi tidak boleh berbohong untuk kepentingan pribadi, apalagi menipu untuk maksud jahat. Pemalsuan adalah salah satu bentuk penipuan yang bersifat publik. Memalsukan tandatangan pejabat yang berwenang, misalnya, tidak hanya perbuatan jahat bagi pihak yang dipalsukan, tetapi juga perbuatan jahat bagi pihak yang menerima dan mempercayai berkas bertanda-tangan palsu. Kepatutan adalah kesesuaian antara kedudukan dengan peran, kesesuaian antara perilaku yang diharapkan dengan perilaku yang dijalankan, kesesuaian antara perilaku dengan situasi dan kondisi, serta antara perilaku dengan tempat dan waktu. Secara lebih singkat, kepatutan mencakup bukan sekedar kepatuhan kepada aturan hukum, terutama yang tertulis, tetapi juga memenuhi kriteria kebermoral, kesantunan, dan keelokan yang tidak tertulis. Perilaku patut berarti tindak dan tutur yang tidak hanya bernilai tujuan baik, tetapi juga dilakukan dengan cara yang baik, serta gaya yang santun. Kepatutan sebagai salah satu pilar kebudiutamaan, berarti menjadikan kebiasaan bertindak, bertutur, dan berbusana dengan niat baik, bertindak, bertutur, dan berbusana dengan cara-cara yang baik, serta bertindak, bertutur, dan berbusana dengan gaya yang santun sebagai salah satu unsur utama watak luhur seluruh sivitas akademika IKIP Budi Utomo Malang. C. PENUTUP Menutup uraian ringkas tentang nilai-nilai kebudiutamaan ini, ada baiknya menyimak sebuah ungkapan sangat bijaksana tentang betapa pentingnya watak baik bagi manusia. When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. Artinya, ketika kekayaan hilang, tiada sesuatu pun hilang. Ketika kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Ketika watak baik hilang, segalanya

10 hilang. Semoga kita semua terhindar dari sekadar kehilangan kekayaan walaupun sebenarnya bisa dicari kembali, terhindar dari kehilangan kesehatan yang merupakan prasyarat bagi segala nikmat yang lain, dan yang lebih penting lagi tidak pernah kehilangan watak baik yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain.

11 BAGIAN 2 NILAI KE-INDONESIA-AN Ali Badar & Yahmin A. PENGANTAR Isu-isu tentang ke-Indonesia-an senantiasa muncul dalam perjalanan sejarah Indonesia sejak kemerdekaan. Di zaman Revolusi kemerdekaan sampai masa Orde Lama, isu ke-Indonesia-an menjadi teman seiring dengan upaya membakar semangat nasionalisme mengusir penjajah dan usaha menghindari munculnya penjajahan dalam wajah yang baru, yang oleh Presiden Soekarno disebut Neo Kolonialisme-Imperialisme (Adam, 1965). Di zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, beberapa tahun pertama terjadi euphoria masuknya budaya asing ke Indonesia setelah di zaman Bung Karno sangat dilarang. Gaya-gaya keseharian para pelajar, pemuda, dan mahasiswa Indonesia mulai menunjukkan kebarat-baratan, mulai dari cara berbusana, menikmati music atau bermusik, tari-tarian, pesta-pesta, minuman keras, perubahan gaya pergaulan dengan sesame maupun dengan orang tua, dan lain sebagainya. Setelah beberapa tahun berjalan, gejala ini mulai menimbulkan kegalauan sebagian pemimpin Negara maupun para orang tua. Lagi-lagi isu tentang nasionalisme menjadi hangat dan kembali kata ke-Indonesia-an juga terangkat menjadi tajuk-tajuk diskusi. Sebagai langkah antisipasi untuk menghambat infiltrasi budaya asing yang semakin deras, para pemimpin Negara kemudian mulai melakukan langkah strategis khususnya lewat pendidikan. Dimulai dengan keluarnya TAP No. II/MPR/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, disingkat P-4) yang kemudian dilaksanakan dengan sistem Penataran di lembaga-lembaga pemerintahan dan di lembaga Pendidikan. Langkah yang didasari pemikiran falsafi untuk memfilter budaya asing yang masuk semakin deras ini kemudian dikuatkan pada tahun 1983 dengan keluarnya TAP No.II/MPR/1983 tentang GBHN, yang di dalamnya mengatur antara lain perlunya para siswa dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi diberikan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Keluarnya ketentuan tentang mata pelajaran PSPB di dalam GBHN 1983 ini kemudian dioperasionalkan dengan keluarnya Kurikulum 1984 menggantikan Kurikulum 1975 yang salah satu isinya adalah diberikannya pelajaran PSPB sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) masuk dalam GBHN berdasarkan TAPMPR Nomor II/ MPR1983, Naskah halaman 763 point d yaitu: “Dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda maka di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta wajib diberikan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa” (GBHN 1983). Jika dicermati, rumusan di dalam GBHN tersebut secara tersurat jelas upaya menguatkan rasa nasionalisme di kalangan peserta didik. Dan penguatan nasionalisme ini tidak lain merupakan penguatan nilai ke-Indonesia-an. Penguatan nasionalisme melalui mata pelajaran PSPB kemudian diperkuat dengan kegiatan ekstrakurikuler wajib untuk

12 membentuk disiplin nasional yang kuat yaitu melalui kegiatan latihan Peraturan Baris Berbaris di sekolah-sekolah menengah seluruh Indonesia. Selain dimasukkannya mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, hal yang baru pada Kurikulum 1984 adalah diberlakukannya Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), suatu metode baru yang menekankan pada keaktifan siswa di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Rasional penerapan CBSA ini adalah agar para siswa sekolah menjadi sosok yang aktif mandiri, tidak sekedar menjadi pengekor, lebih-lebih dari bangsa lain yang berbeda budaya. Pemikiran ini juga didasari upaya membentuk karakter mandiri pada siswa yang secara tidak langsung bersinergi dengan pembentukan nasionalisme kebangsaan. Mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa hanya bertahan sepuluh tahun, Banyak pengamat dan politisi yang menganggap bahwa mata pelajaran PSPB tumpangtindih dengan mata pelajaran lainnya seperti IPS dan PMP. Sebagian kritikus yang lain menganggap terlalu bermotif politik karena yang diceritakan adalah sejarah peran dari tokoh-tokoh yang masih hidup bahkan sedang memerintah. Ada banyak desakan untuk menghapus[ 1] dan akhirnya PSPB memang kemudian dihapus di Kurikulum 1994. Pada kurikulum 1994, mata pelajaran yang menekankan pembentukan moral pribadi dan kebangsaan dikembalikan kepada mata pelajaran PMP dan IPS/Sejarah. Setelah orde baru tumbang, terjadi beberapa perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai konsekuensi dari Amandemen UUD 1945 yang berdampak pada perubahan tata kelola politik pemerintahan dan politik kenegaraan. Amandemen dianggap keniscayaan reformasi sehingga proses-proses legeslagi di parlemen tidak mengalami hambatan berarti. Bahwa amandemen UUD 1945 kemudian menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat, tetapi sampai tahun 2020 tetap dijalankan. AM Fatwa (2009:x) mengatakan: bahwa meskipun masih banyak kekurangan dan kelemahan tetapi Amandemen UUD 1945 merupakan lompatan jauh ke depan yang telah menghasilkan perubahan fundamental bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia antara lain dengan mentrasformasi sistem pemerintahan yang sentralistik menuju pemerintahan yang desentralistik, pola pemerintahan otoriter menuju pemerintahan demokratis serta pemerintahan otoritariarisme menjadi konstitusionalisme. Sebagai realisasi atau implementasi dari Amandemen UUD 1945, maka banyak peraturan dan UU lainnya yang mengalami perubahan, tidak terkecuali keluarnya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menggantikan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ini sangat kontroversial antara lain karena pada pasal 37 mencantumkan kurikulum yang tidak mencantumkan lagi mata pelajaran Pendidkan Pancasila tetapi menggantikan dengan Pendidikan Kewarganegaraan untuk sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Namun protes masyarakat akhirnya menghilang perlahan setelah para politisi dan beberapa pakar pendidikan menganggap bahwa Pendidikan Kewarganegaraan juga sudah memuat Pendidikan Pancasila. Namun demikian, tidak berarti pemerintah kemudian diam dengan semua masukan masyarakat, buktinya ketika keluar UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 35 (3) disebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi [ 1]majalah.tempo.co/read/pendidikan/14771/.

13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. Agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia. Dari Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ini kita bias menyimpulkan betapa pentingnya Pancasila bagi kehidupan rakyat Indonesia, lebih lagi bagi para mahasiswa perguruan tinggi yang nota bene adalah generasi penerus bangsa. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 ini juga lahir setelah isu-isu ke-Indonesia-an kembali menguat pasca terjadi serangkaian aksi terorisme yang dimulai dengan kasus bom Bali tahun 2002 dan aksi-aksi intoleransi lainnya, serta kegoncangan Ekonomi tahun 2009 yang sempat berpengaruh dan mengganggu stabilitas nasional Indonesia. Isu-isu ke-Indonesia-an kembali menguat tajam di sekitar pemilihan Presiden tahun 2014 dan tahun 2019 karena terjadinya deva ju para calon yang maju di pemilihan Presiden tersebut. Pertarungan politik yang begitu kuat dan tajam sempat menimbulkan kekuatiran terjadinya perpecahan bangsa, tetapi sekali lagi bangsa Indonesia menunjukkan kedewasaannya sehingga setelah pemilihan Presiden selesai, konflik politik bisa mereda dan kehidupan kembali normal seperti biasa. B. PANDANGAN UMUM TENTANG KE-INDONESIA-AN 1. Pengertian ke-Indonesia-an Sebagai bangsa yang besar, Indonesia menarik untuk dikaji dalam beragam sudut pandang, mulai dari sisi kesejarahan, kondisi jasmaniah dan rohaniah sebagai bangsa, potensi sumber daya dan pengembangan, cita-cita dan proses menempuhnya, aspek-aspek ideologinya, politik (system politik dan pemerintahan), ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan. Menurut KBBI, kata ‘ke-Indonesia-an” berarti: perihal Indonesia, yang bersangkut paut dengan Indonesia.[2] Dengan kata lain, ke-Indonesia-an adalah koncep cara pandang tentang semua hal yang bersangkut paut dengan Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep dasar kebudiutamaan di bagian awal, makna ke-Indonesia-an tentu saja berhubungan langsung dengan kata Indonesia sebagai bangsa dan sebagai negara. Indonesia adalah bangsa bernegara. Sebagai bangsa, Warga Negara Indonesia menghayati dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai negara, Warga Negara Indonesia berpegangan pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Wawasan Nusantara sebagai cara pandang atas hubungan daerah-daerah, hubungan antara daratan dan lautan, dan hubungan antar kebhinekaan suku bangsa, bahasa daerah, kebudayaan dan adatistiadat daerah sebagi satu kesatuan, bangsa-negara Indonesia. Ke-Indonesia-an ini adalah bagaimana cara pandang sikap, pikiran dan tindakan kita menempatkan semua hal persoalan yang terkait dengan masyarakat, bahkan boleh jadi secara pribadi dengan mengindahkan keberadaan Indonesia. Artinya, berpikir ala Indonesia, bersikap ala Indonesia, dan bertindak ala Indonesia. Pertanyaannya, Indonesia yang mana? Siapakah Indonesia yang dimaksud? Ya Indonesia yang merdeka dan diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno- [ 2]https://kbbi/web.id/indonesia.html.

14 Hatta. Indonesia yang wilayahnya terletak di 6° Lintang Utara - 11° Lintang Selatan, 95° Bujur Timur - 141° Bujur Timur. Indonesia yang diapit benua Asia dengan benua Australia, diapit samudera Hindia dengan samudera Pasifik.[3]Indonesia yang menurut BPS dan Bappenas berdasar Sensus Penduduk 2020 penduduknya diproyeksikan berjumlah 269,60 juta jiwa.[4]Indonesia yang memiliki 700 lebih suku bangsa. Indonesia yang memiliki 6 agama resmi dan 187 organisasi penghayat kepercayaan.[5]Indonesia yang memiliki dasar Negara Pancasila. Dari kondisi-kondisi riil itulah makna keIndonesia-an dikembangkan. 2. Asumsi Materi ke-Indonesi-an Ada cukup banyak ragam sudut pandang kajian tentang ke-Indonesia-an, tetapi dalam konteks ketika IKIP Budi Utomo memutuskan untuk memberikan mata kuliah KEBUDIUTAMAAN untuk semua mahasiswa sejak tahun ajaran 2017-2018 di mana salah satu nilai yang menjadi materi MK Kebudiutamaan adalah nilai KE-INDONESIA- AN, maka disusunlah materi ke-Indonesia-an dengan beberapa asumsi berikut ini. 1) IKIP Budi Utomo adalah perguruan tinggi kependidikan yang (khususnya) mencetak para calon guru untuk sekolah menengah. 2) Mahasiswa IKIP Budi Utomo berasal dari berbagai daerah di Indonesia dari Sabang sampai Meraoke, beragam agama, budaya, dan bahasa. 3) Perlunya materi yang mudah diikuti, dipahami, dan diterapkan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari di kampus maupun setelah di lulus dan hidup di Masyarakat. 4) Perlunya menjabarkan nilai Ke-Indonesia-an sesuai dengan nilai-nilai filosofis Konsep Dasar Kebudiutamaan sebagaimana ditulis di bagian Bab I buku ini. Dengan menggunakan beberapa asumsi tersebut maka dalam modul pembelajaran Kebudiutamaan ini, khusus ke-Indonesia-an dibagi ke dalam empat pembahasan, yaitu sebagai berikut. 1) Indonesia yang berfalsafah Pancasila; 2) Indonesia sebagai bangsa/nation yangber-bhinneka Tunggal Ika; 3) Indonesia sebagai Negara berwawasan nasional Wawasan Nusantara. 4) Contoh-contoh penerapan ke-Indonesia-an dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan empat pokok pembahasan ini dilakukan dengan tanpa bermaksud mengurangi perspektif kajian ke-Indonesia-an lainnya karena sangat disadari betapa luasnya bidang kajian ke-Indonesia-an ini. Pemilihan keempat pokok kajian ini sebagai upaya menerjemahkan nilai Ke-Indonesia-an sebagaimana diungkap di Konsep Dasar Kebudiutamaan. Berikut, satu persatu kajian ke-Indonesia-an akan dibahas. C. INDONESIA YANG BERFALSAFAH PANCASILA 1. Pancasila dalam Perspektif Historis Bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya dijiwai nilai-nilai budaya dan moral Pancasila sebagai diakui dalam amanat Bung Karno dalam Pidato di PBB September 1960: “.....berbicara tentang nilai dasar negara Pancasila, sesungguhnya kita berbicara [ 3]https://kemlu.go.id. [ 4]https://solopos.com. [ 5]https://kompas.com.

15 tentang nilai-nilai warisan budaya dan filsafat hidup bangsa Indonesia sepanjang 2000 tahun berselang....”.[6]Pernyataan Bung Karno tersebut untuk menegaskan bahwa nilai- nilai Pancasila bukan lahir begitu saja di sekitar awal kemerdekaan tetapi merupakan nilai yang diwariskan turun-temurun bangsa Indonesia sejak ribuan tahun. Dari sisi rumusan Pancasila, secara historis awal munculnya Pancasila merupakan bagian yang tidak terelakkan dari sejumlah pergulatan dan perdebatan para pendiri negara tatkala berbicara mengenai dasar Negara menjelang kemerdekaan Indonesia yaitu ketika rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pembahasan-pembahasan di BPUPKI berlangsung panas dengan sejumlah perbedaan yang tajam. Di antara perbedaan pikiran yang muncul antara lain, mereka yang menginginkan Islam sebagai dasar Negara, sebagian menginginkan suatu demokrasi konstitusional yang sekuler, dan sebagian lainnya menginginkan Negara integralistik. Perdebatan panas tersebut sempat dimenangkan kelompok yang menginginkan Islam sebagai dasar Negara terbukti dengan ditetapkannya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang dianggap merupakan persetujuan pihak Islam dan pihak kebangsaan. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata rumusan dalam Piagam Jakarta yang mencantumkan kalimat: “.........dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, tidak lagi dimasukkan dalam rumusan resmi dasar negara seperti tercantum di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.UUD 1945 yang disahkan tidak berisi konsesi- konsesi kepada posisi Islam sebagaimana dipaparkan dalam Piagam Jakarta. Juga tidak ada keharusan bahwa Presiden harus Islam. Mohammad Hatta dianggap berperan dalam penghapusan ketujuh kata tersebut. Ia berhasil membujuk komisis penulis UUD untuk menghilangkan acuan kepada Islam dalam draf akhir Pembukaan UUD. Hatta khawatir bahwa Indonesia timur yang mayoritas Kristen tidak akan bergabung dengan Republik kesatuan bila negara baru ini dirasakan mendukung Islam an sich, walau secara tidak langsung sebagai dasarnya. Karena rumusan Pancasila yang dicantumkan di dalam Pembukaan UUD 1945 tidak sepenuhnya berdasar pada Piagam Jakarta, muncul kekecewaan sebagian kalangan Islam yang kemudian kekecewaan ini menimbulkan program ideologis yang panjang dan sangat melelahkan bagi bangsa Indonesia yang baru tegak berdiri. Konflik-konflik ideologis yang terjadi di sekitar 1945-1959 sebagian besar berawal dari penghilangan tujuh kata dalam Sila pertama Pancasila menurut Piagam Jakarta. Namun akhirnya bangsa Indonesia membuktikan diri sebagai bangsa yang besar karena secara perlahan menerima Pancasila secara utuh sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Di masa Orde baru konflik ideologis semakin diredam dengan munculnya kekuasasaan pemerintah sebagai penafsir tunggal Pancasila. Selain dilakukan berbagai cara pembudayaan pancasila seperti melalui penataran-penataran P4 di lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan, muncul pula Undang-Undang yang mengarahkan Pancasila sebagai Azas Tunggal melalui paket 5 UU Politik/ormas tahun 1985. Munculnya paket UU ini tidak lagi memberi peluang munculnya asas-asas selain Pancasila berkembang di Indonesia. Hikmah positifnya, pertikaian-pertikan politik lebih [ 6]https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id.

16 disebabkan nilai-nilai kebangsaan yang bersifat elementer, pragmatis, dan parsial. Keadaan semacam ini memberi kesempatan kepada pemerintah Orde Baru menggenjot pembangunan di segala sector sehingga di awal tahun 1990-an dalam bidang ekonomi Indonesia dikenal sebagai salah satu macan Asia, dan di bidang politik internasional Indonesia dipercaya beberapa Negara untuk membantu memediasi dan menyelesaikan konflik internalnya seperti kasus yang terjadi di Kamboja dengan diselenggarakannya Jakarta Informal Meeting (JIM). Secara kronologis, nilai dasar filsafat Pancasila, telah terjabar secara filosofisideologis dan konstitusional di dalam UUD 1945 (pra-amandemen) dan oleh pemerintah yang berkuasa dicoba diterapkan dalam dinamika social politik Indonesia sejak 1945– 1998; 1945–1949; 1949–1950; 1950–1959 dan 1959–1998). Setelah Reformasi tahun 1998, MPR melakukan beberapa kali mulai amandemen (I – IV): dari tahun 1999 – 2002. Amandemen ini cukup kontroversial secara fundamental (filosofis-ideologis dan konstitusional) sehingga ada yang meyakini berefek pada praktek kepemimpinan dan pengelolaan nasional cukup memprihatinkan. Berdasarkan analisis normatif filosofis-ideologis dan konstitusional demikian, persoalan integritas nasional dan NKRI juga makin menimbulkan pertanyaan. Dalam kondisi saat ini terbukti berbagai penyimpangan dalam tatanan dan praktek pengelolaan negara seperti dalam fenomena praktek: demokrasi liberal dan ekonomi liberal. Di masa reformasi ini setiap elemen bangsa tampaknya perlu merenungkan ulang, evaluasi dan audit nasional apakah kita sudah sungguh-sungguh menegakkan integritas NKRI berdasarkan Pancasila–UUD 45 sebagai sistem kenegaraan Pancasila dan sistem ideologi nasional. Kita semua bukan hanya melaksanakan visi-misi reformasi; melainkan secara moral nasional kita juga berkewajiban menunaikan amanat dan visi-misi Proklamasi, sebagaimana terkandung seutuhnya dalam UUD 1945. Bagaimanapun bervariasinya kebijakan setiap pemerintahan dalam mengelola dan mengatur Negara, semua kembali kepada pengamalan nilai-nilai Pancasila secara utuh yang secara konsitusional diatur di dalam UUD 1945. Pancasila tidak dijadikan sekedar alat pemersatu, tetapi secara integrated menjadi dasar falsabah bangsa di dalam semua aspek kehidupan kebangsaan Indonesia. Berdasarkan kepercayaan dan cita-cita bangsa Indonesia, maka diakui nilai filsafat Pancasila mengandung multi - fungsi dalam kehidupan bangsa, negara dan budaya Indonesia. Ragam kedudukan dan fungsi nilai dasar Pancasila dilukiskan oleh Noor Syam (2008) dari Laboratorium Pancasila IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang) sebagai berikut. 7. Sistem Nasional 6. Sistem Filsafat Pancasila, filsafat dan budaya Indonesia: asas dan moral politik NKRI. 5. Ideologi Negara, ideologi nasional. 4. Dasar Negara (Proklamasi, Pembukaan UUD 45): asas kerokhanian bangsa, jiwa UUD 45; Grundnorm, basic norm, sumber dari segala sumber hukum. 3. Jiwa dan kepribadian bangsa; jatidiri nasional (Volkgeist) Indonesia. 2. Pandangan hidup bangsa (Weltanschauung). 1. Warisan sosio-budaya bangsa. Nilai Dasar Filsafat Pancasila

17 Beragam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia tidak secara khusus dibahas dalam buku ini, karena menjadi ranah Filsafat Pancasila. Bahasan berikut lebih menitik beratkan bagaimana Pancasila sebagai filsafat bangsa dipahami secara instrumental sehingga dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan keseharian bagi bangsa Indonesia. 2. Nilai-nilai Pancasila dalam Sosio-Budaya Bangsa Nilai-nilai Pancasila yang terjabar ke dalam setiap silanya tidak bisa dipahami semua orang jika didekati dengan metode filsafat karena menjadi nilai yang abstrak. Pancasila harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana supaya dipahami sebagian besar warga negara Indonesia. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Lapasila Universitas Negeri Malang berusaha menerjemahkan nilai-nilai setiap sila Pancasila dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Penjelasan berikut ini penulis kutip dari rumusan yang dikeluarkan oleh Lapasila UM dengan beberapa penjelasan menggunkan bahasa penulis sebagai diuraikan berikut ini. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui penalaran, melainkan suatu kepercayaan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai mahluk Tuhan. Atas keyakinan yang demikian maka negara Indonesia berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa, dan negara memberi jaminan atas keyakinannya itu untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa ini maka kita bangsa Indonesia tidak boleh ada sikap yang bertentangan dengan Ketuhanan yang Maha esa, tidak boleh ada perbuatan yang anti Ketuhanan yang Maha esa, serta tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti Agama. Didalam negara Indonesia tidak boleh ada paham yang mengingkari keberadaan tuhan yang Maha Esa (atheis) dan yang seharusnya ada adalah keyakinan terhadap adanya ketuhanan yang Maha esa dengan toleransi terhadap perbedaan keyakinan menurut agama dan kepercayaannya. Sebagai sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia sehingga menjadi negara yang kuat berdaulat penuh, bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat pengertian nilai-nilai di atas sesuai pernyataan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu keyakinan bahwa kemerdekaan “atas berkat rahmad Allah (Tuhan) yang Maha Esa”. Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini kemanusiaan merupakan norma untuk menilai apapun yang menyangkut kepentingan manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulai dengan kesadaran martabat dan derajatnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya. Hubungan dan norma baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam lingkungannya. Sila

18 kedua Pancasila ini merupakan refleksi dari martabat dan harkat manusia yang memiliki potensi kultural. Potensi itu dihayati sebagai hal yang umum yang dimiliki manusia dari semua bangsa. Menurut sila kedua Pancasila ini, setiap manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia, yang meyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Tercakup pula nilai-nilai yang menyangkut hak dan kewajiban asasi manusia Indonesia. Pada sila kedua ini juga juga mengandung nilai cinta kasih yang harus dikembangkan, nilai etis yang menghargai keberanian untuk membela kebenaran, santun dan dan menghormati harkat kemanusiaan. Sila kedua Pancasila ini sebagai nilai yang membimbing manusia Indonesia untuk menjadi manusia seutuhnya, bersikap manusiawi, menghargai nilai dan perbuatan serta nurani kemanusiaan, dan menilai manusia lain sebagai manusia sebagaimana menilai dirinya sendiri sebagai manusia. Nilai Persatuan Indonesia Persatuan dalam sila ketiga ini meliputi makna persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nilai persatuan ini dikembangkan dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia, yang senasib. Nilai persatuan ini didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi. Perwujudan persatuan Indonesia adalah manifestasi paham kebangsaan yang memberi tempat pada keragaman budaya dan etnis. Paham kebangsaan ini merupakan wujud dari asas kebersamaan, solidaritas, serta rasa bangga dan kecintaan kepada bangsa dan kebudayaannya. Sila persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai kerohaniahan dan nilai etis yang mencakup kedudukan dan martabat manusia Indonesia untuk menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nilai yang menjunjung tinggi tradisi kejuangan dan kerelaan untuk berkorban dan membela kehormatan bangsa dan negara. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Dalam sila ini, diakui bahwa negara Republik Indonesia menganut asas demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai kehidupan yang berakar dalam budaya Indonesia. Perwujudan asas demokrasi itu dipersepsi sebagai paham kedaulatan rakyat yang bersumber kepada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Penghargaan yang tinggi kepada nilai musyawarah mencerminkan sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat mencerminkan nilai kebenaran dan keabsahan yang tinggi. Nilai ini juga mencerminkan sikap tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapaisebagai hasil musyawarah, dan dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Pada kata “...dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ...” mengandung nilai bahwa setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan

19 keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk kepentingan bersama, dan pada kondisi tertentu memberikan kepercayaan kepada para wakil-wakil yang menjalankan amanah rakyat dan konstitusi untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nilai yang terkandung di dalam sila ini mencakup bahwa keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku di masyarakat di segala bidang kehidupan baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap warga negara Indonesia baik yang berdiam di tanah air maupun yang bertempat tinggal di negara asing. Keadilan sosial ini juga menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil di bidang hukum, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini juga menolak adanya keadilan untuk segolongan kecil masyarakat, apalagi jika golongan itu dengan kekuasaannya menindas golongan yang lebih besar. Nilai yang terkandung dalam sila kelima ini, meliputi nilai keselarasan, keseimbangan, dan keserasian yang menyangkut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, tanpa membedakan suku, agama, ras, garis politik dan tingkat sosial-ekonomi. Di dalam sila ini juga terkandung nilai kedermawanan kepada sesama, nilai menghargai karya orang lain, nilai menolak kesewenang-wenangan dan pemerasan kepada sesama manusia. D. INDONESIA SEBAGAI BANGSA/NATION YANG BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA 1. Sekilas Pandang Sejarah Bhinneka Tunggal Ika Kawasan Nusantara sudah terkenal jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Nusantara adalah kawasan yang memiliki jumlah pulau dan kepulauan yang sangat banyak dan luas, merupakan kawasan subur yang menarik bangsa-bangsa lain. Di sepanjang kawasan berdiri banyak kerajaan dan sejarah mencatat kerajaan Kutai sebagai kerajaan pertama di Indonesia berdasarkan bukti-bukti prasasti. Namun demikian, data ini sekarang ada yang membantah,[ 7] memberitakan bahwa Salakanegara adalah kerajaan pertama di Nusantara yang berdiri sekitar 130 Masehi. Berdasarkan bukti-bukti arca dan sebuah naskah Wangsakerta kerajaan Salakanegara beribukota di Rajatapura (sekarang masuk wilayah Teluk Lada, Pandegelang, Banten). Sejarahwan Ekajati,[ 8] mengemukakan bahwa Salakanegara beribukota di daerah Merak sekarang. Fakta tentang kerajaan pertama yang mungkin masih debatable tersebut tidak untuk menggiring kepada adu data mana yang lebih awal sebagai keraan di Nusantara, mengingat bahwa diliteratur sejarah Kutailah kerajaan pertama di Nusantara. Data tersebut hanya untuk memandang bahwa kehidupan di Nusantara di sekitar awal Masehi sudah menggunakan tata kehidupan modern dengan berdirinya suatu kerajaan dan pemerintahan. Seiring perjalanan waktu, bermunculan kerajaan-kerajaan lain di nusantara, sebagian besar kerajaan Hindu dan Budha. Puncak keemasan kerajaan-kerajaan Nusantara terjadi [ 7]https://Sindonews.com. [ 8]https://Sindonews.com.

20 di era Sriwijaya yang berpusat di Sumatera dan Majapahit di pulau Jawa. Kedua kerajaan tersebut memiliki wilayah kekuasaan seantero Nusantara (Notosusanto, 1983). Setelah kegemilangan kerajaaan Hindu dan Budha, sejak abad ke-7 perlahan berdiri kerajaan-kerajaan, dan sejak abad ke-12 mulai menjadi kerajaan besar menggeser kegemilangan kerajaan Hindu dan Budha. Dimulai dengan Samudera Pasai di Aceh sampai dengan kerajaan Mataram Islam di Jawa. Keraan-kerajaan Islam lainnya berkembang di Kalimantan, Sulawesi, dan kepulauan Maluku. Pada abad ke 15, datanglah bangsa-bangsa Eropa, dan kekuasaan kerajaan-keraan asli nusantara mulai memudar. Bangsa-bangsa yang hadir adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris yang kemudian seakan berbagi kekuasaan di wilayah Nusantara dan semenanjung Malaka. Di antara bangsa Eropa yang paling lama menguasai Indonesia adalah Belanda. Spanyol kemudian menguasai wilayah Philipina, Inggris menguasai Malaka dan Australia, Portugis menguasai Pulau Timor di wilayah Nusa Tenggara sekarang. Bangsa Belanda sendiri yang awalnya hanya berupa organisasi dagang bernama VOC, kemudian menguasai hampir seluruh nusantara dari Sumatera sampai Papua. Satu-persatu keraan-kerajaan di Nusantara ditaklukkan Belanda, dan dengan politik dagangnya, kekayaan nusantara dikeruk dan diangkut ke negeri Belanda baik berupa hasil alam maupun hasil tambang. Rempah-rempah yang memiliki nilai jual tinggi di Eropa adalah primadona perdagangan Belanda selain emas dan logam lainnya. Perjuangan mengusir para penjajahpun dulakukan oleh hampir semua kerajaan di nusantara, tetapi selalu mengalami kegagalan karena kekuatan penjajah menyatu sementara kerajaan-kerajaan di nusantara melakukan perjuangan sendiri-sendiri tanpa persatuan. Setelah sekitar tiga ratus tahun, memasuki abad ke-20, perjuangan bersenjata yang dilakukan untuk mengusir penjajah mulai dilakukan dengan cara lain yaitu berjuangan melaui organisasi. Boedi Oetomo tercatat sebagai oraganisasi perjuangan pertama di Indonesia dan berdiri tahun 1908. Kesadaran untuk mulai bersatu dengan sendirinya mulai berkembang bahwa perjuangan yang dilakukan dengan cara sendiri-sendiri hanya berujung pada kegagalan. Munculnya kalangan akademisi yang memperoleh kesempatan pendidikan menimbulkan kesadaran baru yaitu kesadaran kebangsaan/nation yang tidak lagi terlalu memperhatikan kejayaan-kejayaan historis kedaerahan melainkan kesadaran untuk bersama-sama. Nama Indonesia yang awalnya di populerkan sebagai “Indunesia” oleh James Richarson Logan dalam sebuah jurnal ilmiah yg terbit di Singapura tahun 1847.[9] Nama ini kemudian dipopulerkan kembali oleh seorang guru besar etnologi Universitas Berlin, Adolf Bastian, yang menerbitkan buku berjudul Indonesien oder die Insien des Malayischen Archipel. Nama Indonesia kemudia dipakai oleh para tokoh pergerakan Indonesia yang dimulai oleh Suwardisuryaningrat pada tahun 1913.[10] Jika kita bertanya tentang apa yang menjadi ciri atau karakteristik Indonesia yang membedakan negara-bangsa lain di dunia, tentu jawabannya kita harus mengenal dulu identitas nasional Indonesia. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah “identitas” dan “nasional”. Kata identitas berasal dari kata “identity” (Inggris) yang dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary berarti: (1) (C,U) who or what sb/sth is; (2) (C,U) the characteristics, feelings or beliefs that distinguishpeople from others; (3) the state of [ 9]https://wikipedia.org. [ 10]https://wikipidia.org.

21 feeling of being very similar to and able to understand sb/sth. Dalam kamus maya Wikipedia dikatakan “identity is an umbrella term used throughout the social sciences to describe a person's conception and expression of their individuality or group affiliations (such as national identity and cultural identity). Identitas nasional ini menjadi ciri Indonesia sebagai bangsa atau nation yang terbentuk dari bangsa-bangsa di Nusantara. Salah satu yang popular dan sering dikemukakan dalam kontek Indoenesia sebaga Negara kesatuan adalah konsep Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika ditemukan pada Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular yang hidup pada abad 14. Pada pupuh 139 bait ke-5 menyebutkan: Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa. Berikut terjemahan dari sajak Kakawin Sutasoma: Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimana kah bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal Terpecah belahlah itu, tetapi satu juga lah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. (Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa).[ 11] Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tetap mewarnai perjuangan pemuda melawan penjajahan Belanda, sebagaimana tersermin dalam ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang berbunyi: 1) Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2) Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3) Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda tersebut membuktikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam perbedaan benar-benar mejadi semboyan dalam perjalan bangsa Indonesia. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, kalimat Bhinneka Tunggal Ika, diungkapkan kembali oleh Muh. Yamin pada sela-sela sidang Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan mendapat dukungan I Gusti Bagus Sugriwa yang berasal dari Buleleng- Bali. Ini menunjukkan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika walaupun bersal dari abad 14 tetapi tetap menjadi semboyan yang dianut oleh masyarakat Bali (Prabaswara, I Made, 2003). Selanjutnya para pendiri bangsa Indonesia menjadikan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan yang tecantum dalam lambang Negara Indonesia Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut diejawantahkan dalam prinsip-prinsip (1) sebagai Common Denominator; (2) Tidak Memiliki Sifat Enklusif; (3) Tidak Memiliki Sifat Formalistis; (4) Bersifat Konvergen (Nadhillah Kusindriani, Cekaja.com). dan implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan [ 11]Nadhillah Kusindriani, Cekaja.com.

22 bernegara diwujudkan dalam sikap (1) menjunjung tinggi kepentingan bersama; (2) menegakkan toleransi; (3) menegakkan pluralism; (4) musyawarah untuk mufakat. 2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Keniscayaan untuk Indonesia Berdasarkan hasil sensus 2018, jumlah pendudk Indonesia adalah 267,6 juta jiwa.[12] Jumlah penduduk ini tersebar di 34 propinsi dengan konsentrasi terbesar di pulau Jawa. Data lainnya dari Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010 menyebut ada 1.331 kelompok suku di Indonesia. Kategori itu merupakan kode untuk nama suku, nama lain/alias suatu suku, nama subsuku, bahkan nama sub dari subsuku. Terkait jumlah bahasa di Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan Bahasa telah memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah yang berbeda. Jumlah ini diperoleh dari proses verifikasi sejak 1991-2017. Namun, demikian jumlah ini bisa terus berubah seiring berjalannya waktu.[ 13] Berdasarkan data di website resmi Kementerian Agama,[14] agama yang diakui resmi di Indonesia ada enam, yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong- hucu.Selain agama resmi penduduk Indonesia sebagian masih menganut kepercayaan yang keberadaannya di bawah kementerian Pendidkan dan Kebudayaan. Dari data-data tersebut kita mengetahui betapa beragamnya Indonesia sehingga kalau kita pahami bagaimana konsep Bhinneka Tunggal Ika muncul dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kita memahami bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah keniscayaan bagi Indonesia. 3. Nilai-nilai Instrumental Bhinneka Tunggal Ika Dari pengertian dan sejarah konsep Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian dipakai sampai sekarang, dapatlah ditarik nilai-nilai instrumental yang dapat dijadikan pegangan bagi sivitas akademiki IKIP Budi Utomo, antara lain sebagai berikut. 1) Perlakuan yang sama kepada seluruh mahasiswa dari berbagai latar belakang agama dan budaya, baik untuk kebijakan-kebijakan akademis maupun non akademis. Contoh riilnya adalah pemberian beasiswa, penentuan lulusan terbaik, penghargaan mahasiswa berprestasi dilakukan secara professional dan adil. 2) Penghormatan kepada semua sivitas yang berbeda latar belakang agama, budaya, dan bahasa di dalam kehidupan keseharian di kampus. 3) Pemberian kesempatan untuk unjuk kreasi budaya mahasiswa melalui pementasan-pementasan budaya, penerapan simbol-simbol ke-bhinnekatunggal ika-an dalam acara-acara kampus seperti Yudisium dan Wisuda dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peratuan lainnya yang terkait dengan suatu kegiatan. 4) Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari di kampus sebagai jembatan komunikasi terbaik bagi seluruh civitas akademiki, khususnya yang berbeda latar belakang bahasa dan budaya. [ 12]www.bps.go.id. [13]https://nasional.kompas.com/read/2019/03/30/21441421. [ 14]www.kemenag.go.id.

23 E. WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN NASIONAL INDONESIA 1. Sekilas Pandang Konsepsi Wawasan Nusantara Masih banyak orang Indonesia sendiri yang tidak menyadari betapa luasnya negara Indonesia dibandingkan negara lainnya. Di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara terluas. Untuk pengandaian yang lebih mudah, jika luas Indonesia seluruhnya (plus ZEE) ditutupi kain raksasa, kain yang sama jika dibawa ke Eropa sudah menutup separuh lebih benua Eropa yang terdiri dari puluhan negara. Luas suatu negara dihitung dengan beberapa cara atau metode sehingga data luas negara bisa berbeda jika berbeda metode perhitungannya. Untuk Indonesia, Kementerian Maritim Indonesia tahun 2017[ 15] mengeluarkan data yang lebih terperinci sebagai berikut. Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia yaitu, sebagai berikut. 1) Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km2; 2) Luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km2; 3) Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km2; 4) Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 3.000.000 km2; 5) Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km2; 6) Luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 km2; 7) Luas NKRI (darat + perairan) adalah 8.300.000 km2; 8) Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km; 9) Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau.[16] Dari data tersebut, metode perhitungan apapun yang dipakai, Indonesia tetaplah sangat luas. Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau- pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.[17] Keberanian Perdana Mentri Djuanda mengeluarkan dekrit tentang luas wilayah Indonesia ini merupakan sebuah prestasi sekaligus bukti kemandirian kedaulatan Indonesia di awal-awal sejarah kemerdekaan RI. Deklarasi ini sebenarnya ditentang oleh banyak negara, tetapi kekuatan lobbi diplomatik Indonesia di dunia internasioanl memang punya nilai yang tinggi, selain karena sukses menyelenggarakan Konperensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung, dan Indonesia juga diakui posisi pentingnya posisi Indonesia [ 15]https://maritim.go.id. [ 16]https://maritim.go.id/. [ 17]https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda.

24 dalam gerakan suatu kelompok negara-negara yang belakangan diberi nama Gerakan Non Blok, dan selain itu harus diakui pula kehebatan para diplomat Indonesia yang sangat ulung melaksanakan diplomasi internasional. Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, menyatakan: 1) Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri 2) Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan 3) Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan: a) Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat b) Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan asas negara Kepulauan c) Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.[ 18] Sebagai implementasi dari deklarasi Djuanda, salah satunya adalah pemerintah kemudian menetapkan lebar laut batas wilayah diubah menjadi 12 mil dari sebelumnya 3 mil yang ditetapkan pemerintah hindia Belanda tahun 1939. Penentuan angka 12 mil dipakai oleh banyak negara lain pula dengan rasional bahwa saat itu tembakan meriam dari kapal perang di samudera luas jarak terjauhnya tidak mencapai 12 mil laut. Jika dipakai sebagai standar perang saat ini jarak 12 mil ini sudah tidak bisa lagi menggunakan tembakan terjauh meriam sebagaimana tahun 1957 karena persenjataan perang saat ini sudah bisa menembak jauh di atas 12 mil. Selain itu ada kepentingan-kepentingan lain yang terkait dengan kewilayahan ini antara lain potensi mengambil keuntungan ekonomi sehingga kemudian beberapa negara termasuk Indonesia menyetujui keputusan keputusan Konvensi III tentang hukumLaut Internasional (UNCLOS 1982) yang kemudian melahirkan Zona Ekonomi Ekslusif 200 Mil yang kemudian diundangkan dengan UU No. 5 Tahun 1984 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan mulai berlaku sejak 18 Oktober 1983. Dengan ZEE 200 mil ini maka potensi ekonomi kelautan Indoenesia berdasarkan luas wilayah menjadi salah satu yang sangat potensial di dunia. Kondisi-kondisi itulah, ditambah dengan kepentingan nasional yang harus dikelola bagus demi kesejahteraan Indonesia, Indonesia kemudian mengembangkan satu wawasan nasional yang disebut Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (national outlook) bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional Bangsa Indonesia.Konsepsi [ 18]https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda.

25 Wawasan Nusantara, sejak dicetuskan melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. Wawasan nusantara merupakan konsepsi kewilayahan yang membawa konsekuensi pada bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Memahami wawasan nusantara dimulai dengan memahami konteks geografis Indonesia, letak astronomi Indonesia dan faktor-faktor alam yang menyertainya, sumber daya alamiah dan sosial, potensi-potensi perkembangan wilayah di sekitar Indonesia dan lain sebagainya. Sayangnya, sampai tahun 2020 saat buku ini dibuat, konsepsi wawasan Nusantara masih tetap menggunakan konsepsi lama khususnya yang tercantum di dalam GBHN 1998. Setelah itu upaya menguatkan menjadi undang- undang sampai saat ini belum jadi kenyataan padahal naskah RUU Wawasan Nusantara sudah beredar sejak tahun 2015 di dunia maya. Sebagai konsep, istilah Wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Berikut ini pengertian terminologi menurut para ahli atau tokoh dan lembaga mengenai istilah tersebut. 2. Pengertian Wawasan Nusantara Menurut Para Ahli NO NAMA TOKOH/ LEMBAGA PENDAPAT 1 Hasnan Habib Kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuanbangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan dan satukesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satukesatuan ekonomi dan satu kesatuan hankam 2 Wan Usman Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanahairnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspekkehidupan yang beragam 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1998 Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diridan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuandan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 4 Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 1999 Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diridan lingkungannya yang serba beragam dan bernilaistrategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional (Kemenristekdikti, PKn, 2016) Ada pendapat lain yang menyatakan nusa berarti pulau, dan antara berarti diapit atau berada di tengah-tengah. Nusantara berarti gugusan pulau yang diapit atau berada ditengah-tengah antara dua benua dan dua samudra (Pasha, 2008). Kata nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih di

26 Kerajaan Majapahit tahun 1336 M, tertulis di dalam Kitab Pararaton. Bunyi sumpah tersebut sebagai berikut. Sira Gajah Mada Patih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada, “Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang,Tumasik, samana isun amukti palapa”. Artinya: Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, “Jika telah mengalahkan nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa”. Menurut Kementerian pertahanan (2017) sebagai wawasan nasional, konsepsi Wawasan Nusantara menganut filosofi dasar geopolitik Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai hasil perenungan filsafat tentang diri dan lingkungannya, Wawasan Nusantara mencerminkan pula dimensi pemikiran mendasar bangsa Indonesia yang mencakup dimensi kewilayahan sebagai suatu realitas serta dimensi kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai suatu fenomena hidup. Kedua dimensi pemikiran tersebut merupakan keterpaduan pemikiran dalam dinamika kehidupan pada seluruh aspek kehidupan nasional yang berlandaskan Pancasila. Dengan prinsip inilah, seyogyanya setiap komponen dan anak bangsa harus mampu memandang, menyikapi serta mengelola sifat dan karakter geografis lingkungannya yang sarat dengan potensi dan risiko ancaman. Pola pikir, pola sikap dan pola tindak bangsa Indonesia harus paham, akrab dan menyatu dengan perilaku geografis kepulauan indonesia sebagai ruang, alat dan kondisi juang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.[19] Tentang penerapan wawasan nusantara belum bisa dituliskan secara detail di buku ini sambil menunggu disahkannya Undang Undang tentang Wawasan Nusantara yang masih terus digodok oleh parlemen. Sebenarnya tahun 2019 termasuk salah satu program prioritas legislasi tetapi kenyataannya sampai tulisan ini dibuat belum juga ditetapkan sebagai Undang undang. Tetapi untuk kepentingan pendidikan diperlukan uraian nilai yang dianggap merupakan pengejawantahan dari Wawasan Nusantara. Karena itu penulis mencoba membuat beberapa rumusan sebagai tawaran rumusan nilai yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Nilai-nilai ke-Indonesia-an yang Dapat Diterapkandan Dikembangkan dalam Wawasan Nusantara 1) Belajar menghargai dan menempatkan semua ide, keputusan, kebijakan, peraturan, bahkan peraturan perundangan dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, jumlah penduduk yang tidak merata dari sisi sumber daya manusia maupun kebutuhan-kebutuhannya, potensi sumberdaya alam yang potensial maupun yang sudah dieksplorasi, serta kondisi- kondisi fisik lainnya sebagai konsekuensi Indonesia terletak di kawasan katulistiwa dengan jumlah ribuan pulau. [ 19]https://www.kemhan.go.id/belanegara/.

27 2) Belajar adaptasi terhadap perbedaan pola hidup, sosial budaya, dan bahasa, sebagai konsekuensi warga negara yang hidup terpisah-pisah di masing-masing pulau, berbeda agama, ras, dan golongan sehingga dengan adaptasi tersebut terbuka kesempatan berkomunikasi untuk menghindari munculnya kesalah pahaman dari para warga negara sehingga terwujud kesatuan Indonesia di berbagai bidang sebagai cita-cita Wawasan Nusantara. F. CONTOH PENERAPAN PERILAKU KE-INDONESIA-AN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI Banyak contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita melaksanakan dan mengembangkan nilai ke-Indonesia-an ini. Contoh pertama misalnya di dalam memilih teman. Mungkin semasa kita kecil, teman-teman kita hanyalah warga di sekitar rumah kita, anak-anak tetangga kita yang mungkin tinggalnya hanya lima sampai 50 meter, atau 100 meter di sekitar kita, atau mungkin lebih jauh, mungkin di dalam satu kampung. Tentu ini tidak salah, karena kondisi lokal pada saat kita kecil itu, ruang lingkupnya memang sekitar itu. Jadi teman-teman kita ya di sekitar itu juga. Tetapi dengan berjalannya waktu, ketika manusia mulai proses kedewasaan, ketika dia mulai menempuh pendidikan, maka dia akan mulai bertemu dengan orang-orang yang berbeda, dengan teman-teman yang berbeda, bahkan kalau dia tinggal di kota misalnya, dia akan berhubungan dengan teman-temannya sesama siswa, yang mungkin suudah dari berbagai kalangan dan berbagai asal, bahkan mungkin dari berbagai tempat. Kemungkinan semakin luasnya pergaulan bisa dilihat ketika seseorang sudah menempuh pendidikan di tingkat SMP dan SMA atau yang sederajat. Dalam konteks semacam ini, tentu kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam konteks kebangsaan. Artinya, teman-teman kita yang berasal dari berbagai ragam latar belakang itu harus diterima dalam konteks sesama Warga Negara Indonesia. Jadi kita bergaul dengan mereka sebagai Warga Negara Indonesia, kita mungkin sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman sebagai masyarakat Indonesia. Bahkan kita bisa tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebutuhan dan dalam kegiatanan sehari- hari yang diperlukan untuk kepentingan bersama dalam konteks ke-Indonesia-an. Itulah kenapa pikiran ke-Indonesia-an itu kita kembangkan terus, dalam rangka merekatkan persatuan Indonesia. Langkah bagaimana kita menjadi meng-Indonesia dalam konteks ini tentu juga ditentukan oleh beberapa hal, misalnya dengan menggunakan bahasa komunikasi yaitu bahasa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan orang yang berbeda suku/bahasa daerah maka rasa persatuan kita sebagai Indonesia itu akan lebih kelihatan. Contoh berikutnya bagaimana kita meng-Indonesia, misalnya kita hidup di suatu kampong yang heterogen. Ada kalanya di kampung ada beragam warga yang berbeda latar belakang, misalnya siapa tahu di kampung anda, atau di kampung kita ada seorang pendatang. Dia dari luar pulau, mungkin dari luar kabupaten, bahkan dari luar provinsi, tetapi dia adalah Warga Negara Indonesia. Tentu orang tersebut harus kita terima karena dia punya hak untuk berkunjung dan menempati sesuai dengan persyaratan- persyaratan tertentu menempati sebagian dari wilayah Indonesia. Jadi harus kita terima, harus kita secara terbuka, bahwa kemudian ada hal-hal yang harus diadaptasikan, itulah konsekuensi dari hidup bermasyarakat.

28 Orang-orang jaman dulu sering mengatakan “dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”. Artinya ini, maknanya adalah bahwa kita harus adaptasi di mana daerah atau di mana pun kita tinggal, kita harus mengikuti itu. Tentu kata mengikuti tidak mungkin juga semuanya. Mungkin makanan kesukaan kita tidak sama persis, misalnya. Ada juga mungkin makanan yang harus diadaptasikan karena ketentuan-ketentuan tertentu mungkin secara pribadi, mungkin orang yang tidak sehat lagi menghindari gula sementara makanan setempat itu rata-rata berbahan baku gula misalnya, nah dia harus bisa mengatur, harus bisa mengkomunikasikan. Begitu juga keperluan-keperluan yang lain, misalnya perbedaan-perbedaan di dalam keyakinan, cara beribadah, atau dalam beragama. Perbedaan-perbedaan ini harus diadaptasikan dan adaptasi itu tidak bisa tidak adalah dengan membuka diri dan menerima kedatangan orang-orang yang berbeda itu. Dalam konteks yang lebih tinggi lagi, ke-Indonesia-an ini bisa kita kembangkan dalam peran dan tingkah laku kita dalam keseharian. Misalnya bagaimana kita mendukung atau melaksanakan program-program dari pemerintah itu. Konteksnya misalnya, anggap saja sebagai contoh misalnya ikut pemilihan umum (pemilu). Mungkin bagi orang pemilu itu hak, benar itu memang hak, tetapi hak ini tidak lahir begitu saja, tentu lahir karena sebagai rasa tanggung jawab dari warga negara kepada negaranya. Maka tentu akan lebih bagus jika hak itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ambil contoh lagi dalam aspek kenegaraan, kebangsaan, siapa yang jadi pemimpin dan bagaimana pemimpin melaksanakan tugas-tugas, membuat program, semuanya harus meng-Indonesia. Artinya dengan latar belakang Indonesia, kemudian untuk kepentingan Indonesia. Tidak kepentingan pribadi dan golongan. Kita lihat pada nilai-nilaiPancasila, makna dari Persatuan Indonesia antara lain adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya ini, bahwa orang itu hatinya harus meng-Indonesia. jiwanya meng-Indonesia, sampai ada istilah darahnya adalah darah Indonesia, perilakunya, perilaku Indonesia, berhubungan dengan warga lain dalam konteks masyarakat, diikat oleh perasaan ke-Indonesia-an. Dengan penerapan nilai ke-Indonesia-an jangan lagi melakukan diskriminasi kepada kelompok lain yang berbeda, kepada agama yang berbeda, kepada suku yang berbeda, kepada status sosial yang berbeda, yang kaya dan miskin misalnya tidak boleh dipecah atau tidak boleh dibatasi, tidak boleh kemudian tidak bersatu hanya karena perbedaan- perbedaan itu dalam konteks ke-Indonesia-an. Di tahun 2020, ketika wabah Covid-19 melanda Indonesia, kita bias menyaksikan langsung bagaimana nilai ke-Indonesia-an ini diterapkan. Kita melihat banyak sekali kepedulian muncul di masyarakat kita terhadap daerah lain yang mungkin terkena wabah Covid-19 yang lebih parah. Rasa empati dan simpati ini diwujudkan dengan pemberian bantuan kepada saudara-saudaranya yang mengalami musibah di suatu tempat masuatakat tinggal, atau di daerah lain tanpa memperhitungkan perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, dan perbedaan lainnya. Contoh lainnya, di IKIP Budi Utomo misalnya, praktik perwujudan ke-Indonesia-an diterapkan pada kegiatan pemilihan BEM di mana peraturannya tidak boleh ada diskriminasi terhadap calon dan pemilih yang memenuhi persyaratan. Semua mahasiswa Indonesia yang Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk maju sesuai dengan aturan- aturan yang tentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Tidak boleh ada diskriminasi, bahkan jangankan diskriminasi karena perbedaan agama, suku, ras, antar golongan, diskriminasi jenis kelamin laki-laki dan wanita juga tidak diperbolehkan. Bukan soal

29 bagaimana cara pandang kita terhadap laki-laki dan perempuan, tetapi kita sepakat bahwa ada hal-hal yang harus kita kompromikan dalam konteks Indonesia. Ada yang harus kita pegang, yang harus kita satukan dalam konteks Indonesia. Jangan ada pikiran-pikiran yang diskriminatif. Jadi sekali lagi ke-Indonesia-an ini menyangkut bagaimana cara berpikir kita, sikap kita, tindakan kita yang men-Iindonesia, memperhatikan keutuhan Indonesia, melanjutkan kejayaan Indonesia.

30 BAGIAN 3 NILAI KEMANFAATAN: Moralitas Kehidupan pada Tataran Individual, Sosial, dan Ekologikal Harun Ahmad & Titik Purwati A. KONSEP NILAI DAN HAKIKAT NILAI KEMANFAATAN 1. Konsep Nilai Upaya mengonstruksi konsep ‘nilai’ dan bagaimana mengkajinya sangat bergantung pada definisi yang diberikan dan perspektif kajian yang menjadi acuannya. Artinya, konsep ‘nilai’ yang digunakan beserta perspektif kajian yang diacu akan sangat menentukan bagaimana ‘nilai’ itu harus dikonseptualisasikan. “The value concept … [is] able to unify the apparently diverse interests of all the sciences concerned with human behavior” (Rokeach, 1973 dalam Schwartz, 2006). ‘Nilai’ dikonsepsikan sebagai sesuatu yang mampu menyatukan berbagai kepentingan yang tampaknya beragam dari semua ilmu yang berkaitan dengan perilaku manusia. Beberapa psikolog tegas menyatakan ihwal sentralitas konsep ‘nilai’. Demikian juga, sosiolog Williams (1968) dan antropolog Kluckhohn (1951), telah menggemakan pendapat serupa. Mereka memandang ‘nilai’ sebagai penggunaan kriteria untuk mempertimbangkan apakah sebuah tindakan atau peristiwa yang terjadi memenuhi standard tertentu. “Values as desirable, trans-situational goals, varying in importance that serves as guiding principles in people’s lives”. Nilai didefinisikan sebagai tujuan trans-situasional yang dicita-citakan dengan kepentingan yang beragam, difungsikan sebagai prinsip yang memandu manusia dalam proses-proses kehidupan (Schwartz, 2006). Dapat dikatakan, merumuskan sebuah definisi tentang ‘nilai’ bukan pekerjaan mudah, karena istilah ‘nilai’ itu sendiri digunakan dalam beragam konteks dan memiliki banyak makna. ‘Nilai’ dapat berarti standar, kepercayaan, prinsip, kewajiban moral, dan norma sosial, tetapi juga keinginan, kebutuhan atau kepentingan. ‘Nilai’ juga dapat berarti nilai, kepentingan atau signifikansi dari suatu hal atau objek yang menarik. Ada banyak makna istilah ‘nilai’ yang digunakan di dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora, demikian juga di dalam kehidupan sehari-hari. Spanger sebagaimana dikutip Rubini (2019:231-232), mengartikan ‘nilai’ sebagai seperangkat norma yang akan memandu seseorang untuk mempertimbangkan sekaligus memilih opsi terbaik tindakan dalam kondisi dan situasi sosial tertentu. Hanya ada tiga jenis nilai menurut Spanger, yakni nilai: benar-salah, baik- buruk, dan indah-tidak indah. Dalam penggunaannya, kriteria benar-salah digunakan untuk menetapkan sesuatu benar atau salah terutama dalam dunia sains. Sementara, nilai baik-buruk menggunakan kriteria baik atau buruk di ranah etika. Sedangkan kriteria indah-tidak indah digunakan untuk menetapkan sesuatu bernilai indah atau tidak-indah terutama dalam dunia seni. Terdapat dua pengertian umum tentang ‘nilai’ yakni: (a) evaluasi terhadap beberapa objek atau fenomena; dan (b) standar, atau kriteria, dalam hal mana evaluasi tersebut dibuat. Contoh yang pertama adalah pernyataan seperti "hutan ini memiliki nilai

31 komersial rendah", atau "persenjataan nuklir memiliki nilai pencegahan tinggi"; penekanannya terletak pada objek (hutan, senjata nuklir) yang dievaluasi. Pengertian yang kedua dapat dicontohkan dengan pernyataan seperti “perkebunan hutan nan eksotik yang memiliki nilai komersial lebih tinggi daripada area serupa di hutan asli", atau "persenjataan nuklir secara etis tidak dapat dibenarkan"; di sini, penekanannya adalah pada standar (nilai komersial, etika) dalam hal objek yang dievaluasi. Dengan demikian, ada perbedaan konseptual yang jelas antara objek yang mungkin memiliki nilai, dan standar evaluasi (atau nilai yang dimiliki oleh subjek; objek dan subjek dihubungkan oleh proses penilaian (Brown, 1984; Williams, 1968 dalam Pauls, 1990:5). Dalam praktiknya, perbedaan antara kedua perspektif tersebut seringkali menjadi kabur, karena penerapan standar evaluasi yang menghasilkan beberapa objek menarik yang memiliki nilai, selain nilai suatu objek pada gilirannya dapat berfungsi sebagai standar evaluasi. Klasifikasi sederhana namun sistematis dari banyaknya makna istilah ‘nilai’, dibedakan antara ‘nilai’ sebagai “kata benda abstrak, kata benda konkret, dan kata kerja” dikemukakan Frankena (1967:229-230 dalam Pauls, 1990:5), sebagai berikut. Nilai sebagai kata benda abstrak, digunakan dalam tiga cara yang berbeda: (1) dalam arti sempit, di mana ia berlaku ketat untuk yang baik, yang berharga, atau yang diinginkan; (2) dalam arti yang lebih luas; ini meluas "nilai" untuk yang indah, yang berbudi luhur, yang benar, yang suci, dan lain-lain; (3) dalam arti luasnya, "nilai" mencakup semua jenis predikat kritis (evaluatif). Nilai sebagai kata benda konkret, memiliki dua penggunaan umum (ini sebagian besar sesuai dengan perbedaan antara nilai objek dan nilai-sebagai-kriteria): (1) nilai mengacu pada apa yang bernilai atau berharga; dengan demikian seseorang berbicara tentang hal-hal yang baik, benar, indah, atau bahkan benar (nilai objek); (2) nilai mengacu pada apa yang dinilai, bernilai, atau diinginkan; dengan demikian orang berbicara tentang "nilai-nilai individual", "nilai-nilai kearifan lokal”, dan "nilai-nilai Kristen/Islam" (nilai-sebagai-kriteria). Nilai sebagai kata kerja, muncul dalam ekspresi seperti "untuk menilai", "mengevaluasi" dan "penilaian". Bergantung pada apakah interpretasi nilai yang sempit atau lebih luas (sebagai kata benda abstrak) dipilih, "untuk nilai" mencakup rentang tindakan evaluasi yang sempit atau lebih luas. Dengan demikian, "menghargai" dapat merujuk hanya pada penilaian tentang yang baik dan yang berharga, atau juga dapat mencakup penilaian tentang keindahan, kebenaran dan kebajikan. Pembedaan lebih lanjut sering dibuat antara dua makna "untuk nilai": di satu sisi, istilah ini digunakan dalam arti "untuk menyukai", "untuk menginginkan" atau "untuk mempertahankan", yang menandakan respons emosional; di sisi lain, ini dapat digunakan dalam arti tindakan perbandingan yang reflektif dan sadar, yaitu, tindakan kognisi. Yang pertama kemudian disebut sebagai penilaian, dan yang kedua disebut sebagai evaluasi. Mungkin saja yang ada di benak kita ketika memikirkan masalah ‘nilai’ adalah apa yang terpenting dan terbaik dalam kehidupan ini, seperti keamanan (security), kemandirian (independence), kebijaksanaan (wisdom), kesuksesan (succsess), kebaikan (kindness), kesenangan (pleasure), kebahagiaan (happiness), dan lain-lain. Setiap orang pasti memiliki nilai dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Ada nilai yang dipandang penting oleh seseorang tetapi tidak demikian bagi yang lain. Konsensus mengenai cara

32 yang paling berguna untuk mengonseptualisasikan nilai-nilai dasar telah muncul semenjak abad keduapuluh. Schwartz (2006), meringkas fitur-fitur utama dari konsepsi nilai-nilai dasar yang tersirat dalam tulisan para ahli dan peneliti, sebagai berikut. 1) Nilai adalah kepercayaan. Maksudnya adalah kepercayaan dalam hubungannya dengan emosi bukan sesuatu yang objektif. 2) Nilai adalah konstruk motivasi. Merujuk pada tujuan yang diinginkan atau yang ingin dicapai. 3) Nilai melewati batas tindakan atau situasi. Sifatnya abstrak dan berbeda dengan norma dan sikap, menyaran pada tindakan, objek, atau peristiwa. 4) Nilai mengarahkan pilihan dan pertimbangan atas tindakan dan peristiwa tertentu, berfungsi sebagai ukuran atau kriteria. 5) Nilai digradasikan menurut relatifitas kepentingan yang berbeda. Individu memiliki sistem prioritas sebagai cirinya. Fitur hierarkis nilai-nilai juga membedakannya dari norma dan sikap. Lima fitur di atas berlaku secara umum untuk semua nilai. Aspek isi terpenting yang berbeda di antara nilai-nilai tersebut lebih pada jenis tujuan motivasi yang diungkapkan. Untuk berkoordinasi dengan orang lain dalam mengejar tujuan, syarat kognisi sebagai nilai spesifik yang dikomunikasikan seseorang dan kelompok mewakili tataran ini. Sepuluh nilai yang berbeda secara motivasional, luas, dan dasar diturunkan dari tiga persyaratan universal kondisi manusia, yakni kebutuhan individu sebagai organisme biologis, syarat interaksi sosial yang terkordinasi, kebutuhan hidup dan kesejahteraan kelompok. Schwartz (2006), mendaftar sepuluh nilai dasar yang dimaksudkan untuk memasukkan semua nilai inti yang diakui dalam budaya di seluruh dunia. Sepuluh nilai ini mencakup kategori konten yang berbeda, dalam budaya yang berbeda, dan dalam diskusi keagamaan dan filosofis tentang nilai-nilai. Schwartz (2006), selanjutnya merinci derivasi dari sepuluh nilai dasar tersebut. Sebagai contoh, nilai kesesuaian berasal dari prasyarat interaksi dan kelangsungan hidup kelompok. Agar interaksi berjalan lancar dalam kelompok untuk mempertahankan diri, individu harus menahan impuls dan menghambat tindakan yang mungkin menyakiti orang lain. Nilai pengarahan diri berasal dari kebutuhan organisme untuk penguasaan dan persyaratan interaksi otonomi dan kemandirian. Ciri kesepuluh nilai dasar ini menggambarkan tujuan dan motivasi utamanya. 1) Pengarahan Diri. Pemikiran dan tindakan independen, memilih, membuat, menjelajahi. 2) Stimulasi. Kesungguhan, kekinian, dan rintangan hidup. 3) Hedonisme. Kegembiraan dan kebahagiaan sensual. 4) Prestasi. Kesuksesan karena kemampuan pribadi selaras dengan ukuran sosial. 5) Kekuasaan. Kedudukan sosial dan kebanggaan, kukungan atau hegemoni akan manusia dan resourse. 6) Keamanan. Keamanan, harmonisasi, stabilisasi sosial, dan kenyamanan. 7) Kesesuaian. Kesabaran atas tindakan dan impuls yang berpotensi mengacaukan relasi sosial apalagi membahayakan sesama. 8) Tradisi. Rasa hormat, berkomitmen, dan menerima tanpa syarat adat-istiadat dan pemikiran yang terdapat dalam kebudayaan.

33 9) Kebajikan. Menjaga dan meningkatkan kesejahteraan siapa saja yang berinteraksi dengannya terutama di dalam kelompok. 10) Universalisme. Pengertian, toleran, melindungi kepentingan semua dan alam semesta. Dari sisi gradasi, Mufid (2009:176-177 dalam Idi & Sahrodi, 2017:4-5), secara menarik membagi ‘nilai’ ke dalam beberapa tingkatan, yakni nilai-nilai yang bersifat abstrak, nilai-nilai yang menunjukkan kualitas keberfungsian manusia, nilai-nilai yang bersifat instrumental/operasional, dan nilai-nilai yang menjadi kerangka rujukan. Tingkatan pertama adalah nilai-nilai yang bersifat abstrak, seperti demokrasi (democracy), keadilan (justice), persamaan (equation), kebebasan (freedom), kedamaian (peace), kemajuan social (social progress), perwujudan diri (self-realization), dan penentuan diri (self-determination). Pada level kedua, nilai-nilai yang menunjukkan kualitas keberfungsian manusia baik sebagai pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Tataran yang ketiga ialah nilai-nilai yang bersifat instrumental/operasional yang menunjukkan kualitas perilaku yang terpuji. Sementara, pada tingkatan yang keempat adalah nilai-nilai yang setelah diinternalisasikan ke dalam diri pribadi kemudian menjadi kerangka rujukan (frame of references) sebagai prinsip etika yang akan digunakan sebagai panduan dalam menjalani proses-proses kehidupan. Terdapat penjelasan menarik tentang aspek struktural nilai di dalam Teori Nilai, yakni kedinamisan hubungan di antara nilai-nilai tersebut. Tindakan mengejar nilai apa pun bentuk dan wujudnya pasti memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu baik pada tataran psikologis, praktis, maupun sosial yang dapat bertentangan bahkan nyaris sama dengan mengejar nilai-nilai lainnya. Misalnya, pengejaran nilai-nilai pencapaian dapat bertentangan dengan pengejaran nilai-nilai kebajikan—mencapai kesuksesan untuk diri sendiri kemungkinan akan menghambat tindakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan orang lain yang membutuhkan bantuan seseorang. Namun, mengejar nilai- nilai pencapaian mungkin cocok dengan mengejar nilai-nilai kekuasaan—mencapai kesuksesan pribadi untuk diri sendiri kemungkinan akan diperkuat oleh tindakan yang bertujuan meningkatkan posisi sosial dan otoritas seseorang atas orang lain. Contoh lain: mengejar kebaruan dan perubahan (nilai-nilai stimulasi) cenderung merusak pelestarian kebiasaan yang dihormati (nilai-nilai tradisi). Sebaliknya, pengejaran nilai-nilai tradisional sejalan dengan pengejaran nilai-nilai kesesuaian keduanya memotivasi tindakan kepatuhan terhadap harapan eksternal (Schwartz, 2006). Struktur melingkar yang tampak pada Gambar 1 berikut ini menggambarkan totalitas hubungan konflik dan kesesuaian antara nilai-nilai yang didalilkan oleh teori. Pengaturan melingkar dari nilai- nilai tersebut merupakan kontinum motivasi. Semakin dekat dua nilai dalam arah mana pun di sekitar lingkaran, semakin mirip motivasi yang mendasarinya. Semakin jauh dua nilai tersebut semakin mendasari motivasi keduanya.

34 Gambar 1. Model Teoretis Hubungan antara Sepuluh Jenis Nilai Motivasional (Sumber: Schwartz, 2006) Konflik dan kesesuaian di antara kesepuluh nilai dasar tersebut menghasilkan struktur nilai yang terintegrasi, yang kemudian diringkas oleh Schwartz (2006) dengan dua dimensi orthogonal, yakni peningkatan diri vs. transendensi diri. Nilai-nilai kekuasaan dan prestasi pada dimensi ini menentang nilai-nilai universalisme dan kebajikan. Yang pertama menekankan pengejaran kepentingan diri sendiri, sedangkan yang kedua melibatkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kepentingan orang lain. Keterbukaan terhadap perubahan vs. konservasi. Nilai-nilai pengarahan diri dan stimulasi pada dimensi ini menentang nilai-nilai keamanan, kesesuaian, dan tradisi. Yang pertama menekankan tindakan independen, pemikiran dan perasaan, dan kesiapan untuk pengalaman baru, sedangkan yang kedua menekankan pembatasan diri, ketertiban, dan resistensi terhadap perubahan. Keadaan kehidupan seseorang juga berpeluang mengejar atau mengungkapkan sejumlah nilai yang lebih gampang daripada lainnya. Misalnya, orang yang berpunya (the have) dapat mengejar nilai-nilai kekuasaan dengan lebih mudah, dan orang yang bekerja di profesi bebas dapat mengekspresikan nilai pengarahan diri sendiri dengan lebih mudah. Keadaan kehidupan juga menimbulkan kendala terhadap mengejar atau mengungkapkan nilai-nilai. Memiliki anak-anak tanggungan membatasi orang tua untuk membatasi pengejaran mereka terhadap nilai-nilai stimulasi dengan menghindari kegiatan berisiko. Dan orang-orang dengan rekan-rekan yang sangat etnosentris sulit mengungkapkan nilai- nilai universalisme. Keadaan kehidupan membuat pengejaran atau pengungkapan nilai yang lebih atau kurang bermanfaat. Sebagai contoh, seorang wanita yang hidup dalam masyarakat di mana stereotip gender umum berlaku cenderung dihargai karena mengejar nilai-nilai kebajikan dan dikenakan sanksi karena mengejar kekuasaan. Di sisi lain, variabel latar belakang juga mempengaruhi prioritas nilai. Dapat dikatakan bahwa, ‘nilai’ dalam konsepsi seseorang ditentukan oleh kecenderungannya untuk memilih dan menetapkan sesuatu berdasarkan pilihan-pilihan bijak yang dipengaruhi keadaan kehidupan selain latar belakang sosial-ekonomi dan pendidikan (Schwartz, 2006). 2. Hakikat Nilai Kemanfaatan Di dalam khazanah keilmuan konsep nilai kemanfaatan lebih dikenal dengan utilitarianisme, sebuah mazhab pemikiran yang berkutat pada persoalan keyakinan (doktrin pertimbangan etis) tentang nilai ‘kegunaan’ atau ‘kemanfaatan’. Sebuah karya 34 Gambar 1. Model Teoretis Hubungan antara Sepuluh Jenis Nilai Motivasional (Sumber: Schwartz, 2006) Konflik dan kesesuaian di antara kesepuluh nilai dasar tersebut menghasilkan struktur nilai yang terintegrasi, yang kemudian diringkas oleh Schwartz (2006) dengan dua dimensi orthogonal, yakni peningkatan diri vs. transendensi diri. Nilai-nilai kekuasaan dan prestasi pada dimensi ini menentang nilai-nilai universalisme dan kebajikan. Yang pertama menekankan pengejaran kepentingan diri sendiri, sedangkan yang kedua melibatkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kepentingan orang lain. Keterbukaan terhadap perubahan vs. konservasi. Nilai-nilai pengarahan diri dan stimulasi pada dimensi ini menentang nilai-nilai keamanan, kesesuaian, dan tradisi. Yang pertama menekankan tindakan independen, pemikiran dan perasaan, dan kesiapan untuk pengalaman baru, sedangkan yang kedua menekankan pembatasan diri, ketertiban, dan resistensi terhadap perubahan. Keadaan kehidupan seseorang juga berpeluang mengejar atau mengungkapkan sejumlah nilai yang lebih gampang daripada lainnya. Misalnya, orang yang berpunya (the have) dapat mengejar nilai-nilai kekuasaan dengan lebih mudah, dan orang yang bekerja di profesi bebas dapat mengekspresikan nilai pengarahan diri sendiri dengan lebih mudah. Keadaan kehidupan juga menimbulkan kendala terhadap mengejar atau mengungkapkan nilai-nilai. Memiliki anak-anak tanggungan membatasi orang tua untuk membatasi pengejaran mereka terhadap nilai-nilai stimulasi dengan menghindari kegiatan berisiko. Dan orang-orang dengan rekan-rekan yang sangat etnosentris sulit mengungkapkan nilai- nilai universalisme. Keadaan kehidupan membuat pengejaran atau pengungkapan nilai yang lebih atau kurang bermanfaat. Sebagai contoh, seorang wanita yang hidup dalam masyarakat di mana stereotip gender umum berlaku cenderung dihargai karena mengejar nilai-nilai kebajikan dan dikenakan sanksi karena mengejar kekuasaan. Di sisi lain, variabel latar belakang juga mempengaruhi prioritas nilai. Dapat dikatakan bahwa, ‘nilai’ dalam konsepsi seseorang ditentukan oleh kecenderungannya untuk memilih dan menetapkan sesuatu berdasarkan pilihan-pilihan bijak yang dipengaruhi keadaan kehidupan selain latar belakang sosial-ekonomi dan pendidikan (Schwartz, 2006). 2. Hakikat Nilai Kemanfaatan Di dalam khazanah keilmuan konsep nilai kemanfaatan lebih dikenal dengan utilitarianisme, sebuah mazhab pemikiran yang berkutat pada persoalan keyakinan (doktrin pertimbangan etis) tentang nilai ‘kegunaan’ atau ‘kemanfaatan’. Sebuah karya 34 Gambar 1. Model Teoretis Hubungan antara Sepuluh Jenis Nilai Motivasional (Sumber: Schwartz, 2006) Konflik dan kesesuaian di antara kesepuluh nilai dasar tersebut menghasilkan struktur nilai yang terintegrasi, yang kemudian diringkas oleh Schwartz (2006) dengan dua dimensi orthogonal, yakni peningkatan diri vs. transendensi diri. Nilai-nilai kekuasaan dan prestasi pada dimensi ini menentang nilai-nilai universalisme dan kebajikan. Yang pertama menekankan pengejaran kepentingan diri sendiri, sedangkan yang kedua melibatkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kepentingan orang lain. Keterbukaan terhadap perubahan vs. konservasi. Nilai-nilai pengarahan diri dan stimulasi pada dimensi ini menentang nilai-nilai keamanan, kesesuaian, dan tradisi. Yang pertama menekankan tindakan independen, pemikiran dan perasaan, dan kesiapan untuk pengalaman baru, sedangkan yang kedua menekankan pembatasan diri, ketertiban, dan resistensi terhadap perubahan. Keadaan kehidupan seseorang juga berpeluang mengejar atau mengungkapkan sejumlah nilai yang lebih gampang daripada lainnya. Misalnya, orang yang berpunya (the have) dapat mengejar nilai-nilai kekuasaan dengan lebih mudah, dan orang yang bekerja di profesi bebas dapat mengekspresikan nilai pengarahan diri sendiri dengan lebih mudah. Keadaan kehidupan juga menimbulkan kendala terhadap mengejar atau mengungkapkan nilai-nilai. Memiliki anak-anak tanggungan membatasi orang tua untuk membatasi pengejaran mereka terhadap nilai-nilai stimulasi dengan menghindari kegiatan berisiko. Dan orang-orang dengan rekan-rekan yang sangat etnosentris sulit mengungkapkan nilai- nilai universalisme. Keadaan kehidupan membuat pengejaran atau pengungkapan nilai yang lebih atau kurang bermanfaat. Sebagai contoh, seorang wanita yang hidup dalam masyarakat di mana stereotip gender umum berlaku cenderung dihargai karena mengejar nilai-nilai kebajikan dan dikenakan sanksi karena mengejar kekuasaan. Di sisi lain, variabel latar belakang juga mempengaruhi prioritas nilai. Dapat dikatakan bahwa, ‘nilai’ dalam konsepsi seseorang ditentukan oleh kecenderungannya untuk memilih dan menetapkan sesuatu berdasarkan pilihan-pilihan bijak yang dipengaruhi keadaan kehidupan selain latar belakang sosial-ekonomi dan pendidikan (Schwartz, 2006). 2. Hakikat Nilai Kemanfaatan Di dalam khazanah keilmuan konsep nilai kemanfaatan lebih dikenal dengan utilitarianisme, sebuah mazhab pemikiran yang berkutat pada persoalan keyakinan (doktrin pertimbangan etis) tentang nilai ‘kegunaan’ atau ‘kemanfaatan’. Sebuah karya

35 akan dipandang sebagai karya sepanjang dapat menghasilkan kegunaan atau kemanfaatan karena menghadirkan kebahagiaan terbesar bagi banyak orang, the greatest happiness for the greatest number (Bentham, 1780). Tesis Jeremy Bentham tentang ‘prinsip kebahagiaan terbesar’ tersebut kemudian didefinisikan Veenhoven (2014), sebagai prinsip moral, yang menyatakan bahwa hal terbaik untuk dilakukan adalah apa yang berkontribusi pada kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar orang. “The greatest happiness principle is a moral tenet, which holds that the best thing to do is what contributes to the greatest happiness of the greatest number of people”. Utilitarianisme adalah bagian dari teori etika ‘konsekuensialisme’. Apakah suatu tindakan benar atau salah ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh konsekuensi tindakan tersebut. Sebagai gerakan reformasi sosial dan teori etika, utilitarianisme menyatakan bahwa moralitas suatu tindakan harus dinilai hanya berdasarkan hasil-hasilnya, sehingga banyak ahli mengklaim lebih merupakan teori politik daripada teori etis dalam arti yang sebenarnya. Dalam perspektif politik, dipahami secara tradisional, sebagai gerakan reformasi sosial yang bertujuan memperbaiki kondisi kehidupan orang miskin di masyarakat. Berupaya menggabungkan hedonisme individu dan hedonisme sosial yang bertujuan menciptakan masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, secara etis dipahami sebagai pandangan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang sebenarnya, tindakan yangmungkin akan menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar orang. Utilitas dalam pandangan utilitarianisme adalah satu-satunya kebaikan intrinsik. Tindakan dinilai benar atau salah sesuai kecenderungannya untuk menghasilkan kebahagiaan atau kesenangan maksimal untuk jumlah terbesar. Prinsip utilitas menyatakan bahwa tindakan atau perilaku itu benar sejauh mempromosikan kebahagiaan atau kesenangan, dan salah jika cenderung menghasilkan sebaliknya yakni ketidakbahagiaan atau rasa sakit (White, tt.:1). Istilah ‘kemanfaatan’ di dalam khazanah keilmuan Islam berkonotasi dengan istilah ‘maslahah’ atau ‘kemaslahatan’. Sebagai istilah, maslahat/kemaslahatan dimaknai sebagai menarikkemanfaatan dan menolak kemudaratan (al-Ghazali dalam Intizam, 2015:26). Walaupun diakui sangat sulit memberikan sebuah definisi yang komprehensif tentang istilah maslahat, namun untuk memperoleh pemahaman yang benar menurut Ar-Raysuni (Intizam, 2015:27), harus dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, menggunakan perspektif yang seksi tapi universal bahwa kemaslahatan adalah hal-ihwal yang bermanfaat bagi manusia, baik kelompok maupun individu. Kedua, prinsip mencegah kerusakan lebih utama, sehingga kemungkinan munculnya dampak terburuk harus dihindari. Ketiga, ternyata ada banyak bentuk kemaslahatan. Keempat, kemaslahatan dan kemafsadatan memiliki tingkat perbedaan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kelima, dalam perjalanannya kemaslahatan dapat saja berubah menjadi kemafsadatan karena perubahan zaman. Keenam, kemaslahatan juga punya wajah keumuman dan kekhususan, karena sesuatu boleh jadi maslahat untuk si kaya, tapi mafsadat bagi si miskin. Berdasarkan perspektif tersebut dapat dipahami bahwa ada kemaslahatan/kemanfaatan yang dipandang benar oleh beberapa pihak, namun bukan tidak mungkin dalam perkembangannya menegasikan kemaslahatan lain bahkan sebaliknya justru terjatuh ke dalam ketidakbaikan atau kemudharatan. Dengan demikian, menurut ar-Raysuni (Intizam, 2015:27), beragam pemikiran tersebut harus ditempatkan

36 pada posisinya masing-masing, lalu dikaji dari berbagai perspektif agar jelas kemaslahatan/kemanfaatan mana yang diprioritaskan dan mana yang ditunda. Proses inilah yang diyakini dapat mengantarkan pada kemaslahatan/kemanfaatan yang sesungguhnya. Sejak masa awal dalam khazanah keilmuan Islam dikenal maslahat sebagai tujuan syari’at dan semua ulama mengakui hal itu. Ijtihad Khalifah Umar bin Khaththab, misalnya, yang seringkali berseberangan dengan kebanyakan para sahabat adalah dalam kerangka kemashlahatan itu, seperti waktu pengiriman tentara yang dibatasi, hukum potong tangan bagi pencuri yang diampuni, dan lain-lain (Hasanah, tt.:2). Al-Gazali (Maimun, 2014:20), mengatakan bahwa “maslahat pada prinsipnya adalah ungkapan untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudaratan”. Lebih jauh, al-Gazali (Maimun, 2014:20), mengatakan “memelihara maksud-maksud syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang dapat menjamin terpeliharanya lima perkara tersebut itulah maslahat, dan menyia-nyiakannya berarti mudharat (mafsadat) serta menjauhkan segala rintangan untuk terjaminnya pemeliharaan lima perkara tersebut, adalah juga berarti maslahat”. Senada dengan al-Gazali, al-Buthi (Maimun, 2014:20), mengatakan “maslahat adalah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh Syari’ yang Mahabijaksana bagi hamba-hamba-Nya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka berdasarkan skala prioritas, sedangkan manfaat ialah kelezatan, dan media ke arahnya, dan menolak penderitaan, atau media ke arahnya”. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, Maimun (2014:20-21), kemudian meringkasnya secara substansial menjadi empat hal. Pertama, harus ada dalil khusus dalam kerangka hukum yang digunakan sebagai dasar penentuan sebuah tindakan. Kedua, maslahat harus kompatibel dengan tujuan Syariat dalam penetapan hukum. Ketiga, implementasi maslahat dibenarkan sepanjang mampu mewujudkan kemaslahatan sekaligus menolak kemafsadatan baik yang bersifat dharuriyyat, hajiyat maupun tahsiniyyat. Keempat, kemaslahatan harus seiring-sejalan dan dapat diterima oleh akal sehat. Dapat dikatakan bahwa wujud kemanfaatan adalah perbuatan atau tindakan manusia, dan tindakan atau perbuatan manusia itu dituntun oleh moralitas, sebab morality is personal, person-centered morality (Landy & Uhlmann, 2016). Oleh karena itu, sebelum dipaparkan lebih jauh tentang nilai kemanfaatan baik pada tataran individual, sosial, maupun lingkungan hidup (ecological), terlebih dahulu dikemukakan konsep moralitas (morality) sebagai dasar tindakan manusia. Sebab, “Manusia adalah makhluk yang berpengetahuan dan berkemauan. Kemauan mengandaikan pengetahuan. Manusia hanya akan bertindak berdasarkan pengetahuan tentang fakta yang perlu diperhitungkan untuk menentukan dan mewujudkan kemauannya (rencananya). Dan, etika/moral dipandang sebagai sarana orientasi usaha manusia untuk menjawab pertanyaan fundamental: ‘Bagaimana saya harus hidup dan bertindak?’" (Wahono, 1997:50). B. HAKIKAT DAN FUNGSI MORALITAS 1. Hakikat Moralitas "Moralitas" adalah kata yang tidak biasa, tidak banyak digunakan, setidaknya tanpa kualifikasi. Orang seringkali berbicara tentang moralitas Yahudi, Kristen, Islam, moralitas Nazi, atau tentang moralitas orang-orang zaman dahulu bahkan sebelum

37 masehi, tetapi mereka jarang berbicara tentang moralitas itu sendiri. Oleh karena itu, tidak heran setidaknya sejak awal abad ke-20, upaya eksplisit untuk mendefinisikan “moralitas” sulit ditemukan karena subjek “moralitas” itu sendiri sangat luas, sehingga apa yang dianggap sebagai klaim moral seringkali berbeda. Sementara, sumber moralitas juga belum bisa ditentukan secara pasti. Namun demikian, menurut Barrow (2007:73), hal itu tidak berarti bahwa moralitas tidak memiliki karakteristik penentu yang akan diakui sepanjang periode budaya dan sejarah umat manusia. Barrow (2007:73), mengusulkan lima karakteristik yang menentukan untuk sebuah definisi tentang moralitas. Kelima karakteristik/prinsip itu adalah: keadilan, penghargaan, kebebasan, kebenaran, dan kesejahteraan. Selain lima karakteristik tersebut Barrow (2007:79) juga tergoda untuk menambahkan satu karakteristik lagi atau prinsip moralitas yang dia sebut sebagai prinsip keenam, yakni keindahan atau kualitas estetika. Penjelesan singkat kelima (prinsip keenam tidak dibahas di dalam tulisan ini) karakteristik atau prinsip moralitas yang diusulkan Barrow untuk mendefinisikan moralitas dipaparkan berikut ini. Prinsip pertama adalah prinsip keadilan. Terlepas dari pandangan moral apa yang dipegang atau kode moral apa yang diadopsi seseorang, keadilan dibangun di dalam gagasan moralitas (Barrow, 2007:74). Walaupun masih dapat diperdebatkan, dapat dikemukakan contoh sederhana tentang keadilan sebagai prinsip moral: jika mengatakan bahwa moralitas mengharuskan orang menerima hadiah yang sama untuk pekerjaan yang sama atau bahwa orang yang lebih tua layak mendapatkan lebih dari yang diperoleh anak muda, maka itu adalah distribusi yang adil. Diakui bahwa ada banyak moralitas daripada keadilan, seperti seseorang berhasil yang secara adil tetapi gagal bertindak secara moral, tetapi menurut Barrow (2007:74) contoh itu adalah fitur moralitas yang diperlukan dalam pandangan siapa pun. Kedua adalah prinsip menghargai keberadaan orang lain. Prinsip ini berbeda dari prinsip keadilan, meskipun sangat erat kaitannya, karena prinsip keadilan menyatakan bahwa semua orang harus diperlakukan sama kecuali jika ada pertimbangan yang relevan, sedangkan prinsip menghormati keberadaan orang lain (mengenali dan memperlakukan orang lain sesuai tujuan keberadaannya), menyatakan bahwa orang lain harus diperlakukan sama secara umum, karena sama-sama diakui sebagai makhluk otonom yang tidak dapat diperlakukan seolah-olah mereka adalah objek material atau sebagai sarana untuk tujuan lainnya, apalagi sebagai sarana atau tujuan untuk kepuasan diri sendiri. Prinsip ketiga adalah kebebasan. Ada orang yang secara tidak reflektif berasumsi bahwa menjadi bermoral hanya dengan mematuhi aturan-aturan tertentu. Kebebasan bertindak juga salah satu fitur penting dalam ranah moralitas. Tentu, bukan dalam pengertian bertindak secara bebas dengan pilihan yang bebas, tetapi bertindak bebas dengan motif kebaikan. Dalam pengertian lain, bertindak secara bebas karena melihatnya sebagai tugas, tidak sekedar motif memperoleh hadiah atau untuk menghindari rasa sakit. Bahkan mereka yang percaya bahwa akan ada pahala yang diperoleh di Surga, dan karena itu sampai taraf tertentu dapat dikatakan dimotivasi oleh pahala, tahu sepenuhnya bahwa bahkan dalam hal keyakinan mereka sendiri tidak cukup untuk bertindak murni demi hadiah itu, seseorang juga harus bebas memilih untuk bertindak dengan cara ini karena itu baik.

38 Prinsip keempat adalah kebenaran. Prinsip ini secara universal diakui oleh para filsuf. Prinsip kebenaran mengharuskan seseorang harus mengatakan sesuatu yang benar adalah benar dalam kondisi dan situasi apa pun. Menghargai kebenaran sangat berbeda dengan mengatakan bahwa secara moral selalu benar untuk mengatakan yang sebenarnya. Harus ada komitmen prima untuk mengatakan bahwa kebenaran adalah bagian dari moralitas dan tidak menyiratkan sedikit pun keraguan di dalamnya. Prinsip kelima adalah prinsip kesejahteraan. Menurut Barrow (2007:78), tidak mudah untuk menemukan nama atau istilah yang paling cocok untuk prinsip ini, seperti: kebahagiaan, kebajikan, niat baik, tidak jahat, tidak menderita, dan sampai batas tertentu, label yang berbeda ini mungkin memilih konsep yang agak berbeda. Meskipun tidak ideal, menurut Barrow istilah ‘kesejahteraan’ tampaknya lebih terbuka dan umum daripada, katakanlah, istilah ‘kebahagiaan’, karena moralitas tidak harus ada hubungannya dengan kebahagiaan, dan teori moral tidak perlu memiliki referensi ke kesejahteraan orang dalam arti apa pun. Kita mungkin sepakat bahwa menjadi bermoral berarti benar atau baik, lebih disukai daripada definisi sebagai tidak bermoral, tetapi ini membuka beberapa pertanyaan yang agak signifikan seperti 'Bagaimana Anda menentukan perilaku apa yang bermoral?' Atau “apa yang secara moral benar untuk dilakukan?” Dan, jika jawaban atas pertanyaan- pertanyaan ini diuraikan, misalnya dalam hal lima prinsip yang diperkenalkan Barrow di atas, pertanyaan 'Mengapa saya harus bermoral?' 'Mengapa saya harus menjalani hidup saya sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, menghargai orang lain, kebenaran, dan kesejahteraan?' Kemudian ada pertanyaan lebih lanjut tentang komitmen apa yang mengarah pada lima prinsip yang abstrak dan umum ini dalam istilah praktis, misalnya, apakah benar atau dibenarkan untuk berbohong atau meninggalkan teman? Haruskah saya, misalnya, mengambil risiko penyiksaan dan kematian untuk menyelamatkan seorang teman di saat perang? Jika ada pertanyaan lain lagi, misalnya, "Bagaimana saya bisa yakin bahwa moralitas saya benar?" atau "Bagaimana saya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah?" menyiratkan bahwa ada kebingungan arti kata dan terutama adalah kebingungan konsep. Oleh karena itu, penting untuk diketahui arti sebenarnya dari kata-kata dan penggunaannya dalam hal ini adalah makna kata-kata seperti 'moral', 'tidak bermoral', 'amoral', 'non-moral', 'etis', 'tidak etis', 'baik' dan "buruk". Kata 'Moral' seperti yang ditemukan dalam kamus didefinisikan sebagai cara berperilaku yang dapat diterima dan bahwa seseorang yang bermoral berperilaku dengan cara yang benar, tepat, atau dapat diterima. 'Immoral' biasanya dipahami sebagai kebalikan dari moral, yang berarti bahwa itu adalah cara berperilaku yang tidak dapat diterima (Sinclair, 1987:937). Seseorang dianggap tidak bermoral ketika dia dengan sengaja melanggar standar moral manusia dengan melakukan sesuatu yang salah atau dengan menjadi buruk. 'Amoral' berarti tidak memiliki perasaan acuh tak acuh pada benar dan salah. Terlepas dari hewan, istilah ini dapat diterapkan pada bayi karena mereka belum mengembangkan rasa moral mereka, dan juga dapat diterapkan pada sangat sedikit orang yang kehilangan perasaan benar atau salah setelah memiliki lobotomi prefrontal, yang setelah operasi cenderung untuk bertindak secara amoral (Rostankowski & Velasquez, 1985:2). 'Non-moral' berarti keluar dari ranah moralitas (Thiroux, 1977:2).

39 Misalnya, senjata dapat digunakan secara tidak bermoral, tetapi senjatanya sendiri bermoral. 'Etis' biasanya berlaku untuk tindakan yang dianggap benar berdasarkan sistem kepercayaan tentang benar dan salah. 'Tidak Etis' biasanya berlaku untuk tindakan yang tidak sesuai dengan sistem atau standar (Sinclair, 1987:480). 'Baik’ umumnya menyiratkan sesuatu yang diinginkan, dapat diterima, dan lain-lain. 'Buruk' biasanya dimaksudkan untuk menyiratkan kebalikan dari kebaikan, apa yang tidak diinginkan, tidak dapat diterima dan singkatnya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dalam segala hal (Sinclair, 1987:937). Umumnya, kata-kata yang didefinisikan di atas dipahami dalam istilah-istilah ini. Namun, kadang-kadang beberapa kata di atas juga digunakan sebagai sinonim atau digunakan secara bergantian dan kadang-kadang satu kata digunakan dalam arti yang berbeda. Misalnya, kata 'moral' digunakan dalam arti yang berbeda. Wallace dan Walker menunjukkan bahwa kadang-kadang 'moral' adalah istilah persetujuan dan menentang 'tidak bermoral' atau 'salah secara moral'. William K. Frankena juga menunjukkan bahwa istilah "moral" dan "etis" seringkali disamakan dengan kata "benar" atau "baik" dan sebagai lawan dari "tidak bermoral" dan "tidak etis" (Frankena, 2007:5). Kadang-kadang "moral" adalah istilah klasifikasi dan memiliki kontradiksi 'non-moral', tetapi sekali lagi bahkan sebagai istilah klasifikasi 'moral' terjadi dalam berbagai konteks, misalnya, prinsip moral individu, pandangan moral, keyakinan moral individu yang dapat dibedakan dari prinsip-prinsip agama, pandangan, keyakinannya (Wallace & Walker, 1970:3). Moral juga berlaku ketika diterapkan pada kata benda, misalnya, sudut pandang moral, alasan moral, pertimbangan moral (Wallace & Walker, 1970:4). Singkatnya, kata 'moral' ketika memiliki satu pengertian dalam semua konteks dan kadang-kadang kata tersebut memiliki beberapa pengertian yang berbeda, karena seseorang tidak dapat mengesampingkan kemungkinan kata tersebut memiliki lebih dari satu arti (Wallace & Walker, 1970:4). Karena itu, penting untuk menyadari perbedaannya ketika digunakan. Alfred North Whitehead di dalam karyanya yang sudah menjadi klasik berjudul Modes of Thought (1968), memaparkan: “Morality consists in the control of the process so as to maximize importance. It is the aim of the greatness of experience in the various dimensions belonging to it”. Lebih jauh, Whitehead (1968), menuturkan: “Morality is always the aim at that union of harmony, intensity, and vividness which involves the perfection of importance for that occasion”. Moralitas terdiri atas kontrol proses untuk memaksimalkan bobot kepentingan. Orientasi akhirnya adalah mengupayakan pengalaman yang sebesar-besarnya dalam berbagai dimensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, moralitas selalu menjadi tujuan ke arah harmonisasi, intensitas pengalaman dan kesegaran hidup yang melibatkan kesempurnaan untuk kepentingan itu sendiri. Ada istilah etika yang seringkali disalahpahami dengan istilah moral. Di dalam Webster’s New Collegiate Dictionary ditemukan penjelasan istilah moral dari bahasa Latin “mos”/“mores”, artinya “costum” … “relating to principles of right and wrong in behavior”. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “moralitas”, yakni “tata tertib tingkah laku yang dianggap baik atau luhur dalam suatu lingkungan masyarakat”. Dengan demikian, istilah “moralitas” dapat dipahami sebagai motivasi (semangat batin yang kuat/sungguh-sungguh) untuk melakukan perbuatan baik. Sementara, etika, berakar dari bahasa Yunani, “ethos”, juga bermakna kebiasaan atau watak. Franz Magnis Suseno (1991), mengatakan: “ajaran moral memuat pandangan-pandangan, nilai-nilai, dan

40 norma-norma moral yang terdapat di antara sekelompok manusia. Norma moral adalah aturan tentang bagaimana manusia harus hidup supaya menjadi baik sebagai manusia”. Sedangkan “etika bukan sumber tambahan moralitas melainkan merupakan filsafat yang merefleksikan ajaran-ajaran moral”. “Etika mempersoal-kan tentang mengapa kita harus mengikuti moralitas tertentu, bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggungjawab berhadapan dengan pelbagai moralitas”. De Vos (1987), mengungkapkan: “etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan dan moral. Sedangkan moral adalah hal-hal yang mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai kewajiban untuk norma”. Dari perspektif hubungan moral dengan etika dapat dipahami moral lebih abstrak-universal sifatnya, sementara etika lebih objektif (konkret-khusus). Sekedar contoh: “korupsi” adalah perilaku tidak bermoral, tetapi “tidak membayar pajak” (karena alasan tertentu) adalah perilaku tidak etis. Keduanya tetap mempersoalkan masalah yang sama, yaitu perilaku. Atas dasar itu, dapat dikatakan jika di dalam diri setiap pribadi sudah tertanam kuat dorongan moral (sebagai hasil dari proses internalisasi) untuk berbuat menghasilkan kebajikan, sesungguhnya dia pantas dan berhak hidup di dalam dunia kebersamaan (Suhartono, tt.). Di dalam khazanah filsafat, moralitas berkonotasi dengan kebiasaan sebagai karakter yang sesuai dengan prinsip atau standar perilaku yang benar. Tetapi, apa pun argumen yang dibuat tentang moralitas, moral, dan kode moral semuanya berkaitan dengan satu objek utama, yaitu ‘pembentukan kehidupan yang bermakna’ yakni 'kehidupan yang nyaman' berbeda dari 'kehidupan yang diperlukan' (Ayeni, 2012:725). Plato mengatakan bahwa moral atau moralitas adalah “cara terbaik untuk hidup”. Oleh karena itu, pendekatan terhadap 'cara terbaik untuk hidup' harus berurusan dengan pertanyaan tentang apa yang ada di dunia tempat kita tinggal, dan bagaimana kita berbicara, berpikir, atau mengetahuinya (Mackenzie, 1985:88). Setidaknya, ada dua teori moral atau etika kebajikan di era modern yang sering disebut neo-Aristotelians, yakni Etika Kantian atau Deontologis dan Utilitarianisme. Kedua teori tersebut sudah diadopsi dan dimodifikasi oleh para ahli agar selaras dengan kepentingan penalaran etis dan pengambilan keputusan. Dalam perspektif deontologi, suatu tindakan secara moral benar jika dilakukan karena kewajiban. Sebagai "Pendekar" Deontologi, Kant berpendapat bahwa etika dan penalaran etis meniscayakan kemampuan manusia untuk membuat pilihan yang rasional dan bebas dari alternatif. Lebih jauh, Kant mengklaim bahwa keputusan moral berkaitan dengan pilihan, tindakan, dan konsekuensi tindakan yang dapat diatur dan dikendalikan. Pilihan moral dan tindakan moral berlaku untuk semua orang. Pilihan moral terbaik menurut Kant adalah yang kita inginkan agar orang lain melakukan tanpa kecuali, bahkan ketika kita tidak dapat melakuannya sendiri. Namun demikiam, pilihan moral harus tetap menghormati harkat dan martabat orang sebagai pribadi. Dapat dikatakan, tindakan moral adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa suatu tindakan secara moral benar, dan prinsip itu juga harus adopsi oleh orang lain dalam tindakan mereka, dan tindakan yang menghormati harkat dan martabat orang lain sebagai agen moral. Artinya, tindakan moral akan menjadi tindakan yang diakui semua orang karena secara moral benar dan berlaku secara universal (Freeman & Werhane, 2014).

41 Ketika memutuskan tindakan mana yang harus dilakukan atau diambil, seseorang perlu mengajukan beberapa pertanyaan, seperti: (1) Apakah tindakan tersebut menjadi preseden baik atau buruk? (2) Apakah tindakan itu dapat diterima orang lain dan masuk akal? (3) Apakah tindakan tersebut sesuai undang-undang dan apakah berlaku untuk situasi serupa lainnya? (4) Apakah tindakan itu menghormati atau setidaknya tidak merendahkan martabat manusia? (Freeman & Werhane, 2014). Konsepsi Kant menunjukkan bahwa kriteria penilaian moral bukan sekadar evaluasi kegunaan atau hasil yang dapat diperkirakan atau tidak hanya mencerminkan hukum, kode, atau adat-istiadat masyarakat. Beberapa tindakan dinilai salah bukan karena hasil positif atau negatifnya. Suatu tindakan dinilai salah karena melanggar aturan moral (standar moral) yang dapat diterima. Contoh, setiap orang pasti setuju bahwa tindakan menipu, tidak menepati janji, tidak menghormati hak-hak dasar manusia (hak untuk hidup, kebebasan, dan privasi), tidak memperlakukan orang lain dengan adil, dan tindakan yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran harus dihindari. Standar-standar moral tersebut adalah standar moralitas yang harus disepakati oleh setiap orang yang berakal sehat, tanpa kecuali, sebagaimana Kant berpendapat bahwa aturan moral tidak memiliki pengecualian. Misalnya, soal tindakan berbohong. Sekalipun seseorang memiliki alasan kuat untuk berbohong, katakanlah, untuk melindungi seseorang dari ancaman pembunuhan, Kant tetap bersikukuh bahwa berbohong itu salah, apa pun motivasinya. Berbeda dengan utilitarian yang berpendapat bahwa berbohong itu dibenarkan karena konsekuensinya, Kant berpendapat bahwa tidak ada hasil yang bisa dijadikan alasan untuk melanggar hukum moral. Namun, kebanyakan dari kita berpikir bahwa standar moral memiliki pengecualian; ada saat-saat ketika seseorang tidak dapat menghormati semua aturan moral. Misalnya, ketika nyawa seseorang terancam, maka dia harus membunuh untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Selain itu, meskipun aturan moral adalah aturan umum, bagaimana ditafsirkan tergantung, sebagian, pada konteks situasi tertentu. Sebagai contoh, seseorang tidak akan dituntut untuk tidak pernah berbohong, bahkan dalam keadaan ekstrim sekalipun seperti keadaan darurat nasional atau perang (Freeman & Werhane, 2014). Namun, ada sebuah pertanyaan menggoda yang masih menggantung yang seringkali diajukan: “dari mana datangnya aturan moral”? Terhadap pertanyaan ini, ada jawaban menarik: “Aturan moral berasal dari Tuhan, tetapi dapat juga bagian dari sifat manusia” (Hazlitt, 1994; Freeman & Werhane, 2014). Upaya menjawab pertanyaan yang demikian itu, akan membawa kita ke dalam perdebatan keagamaan yang melelahkan. Menurut Freeman & Werhane (2014), salah satu cara untuk mendapatkan aturan moral adalah melalui eksperimen pikiran. Misalnya, bayangkan bagaimana Anda dan keluarga serta kolega berada di sebuah kapal di tengah-tengah lautan dengan mesin kapal dalam keadaan rusak berat. Anda tidak yakin berapa lama keadaan tersebut akan terjadi dan bagaimana kondisi saat mesin kapal kembali hidup. Selama terombang-ambing, Anda dan penumpang lainnya harus menetapkan pedoman perilaku dan standar hukum dan keadilan yang akan mengatur pola kehidupan di dalam kapal yang naas itu. Karena Anda tidak tahu bagaimana nasib Anda selanjutnya, Anda cenderung memilih pedoman yang akan memberikan peluang yang adil bagi semua penumpang kapal. Di bawah kondisi itu, Anda cenderung menetapkan pedoman yang menentukan hak yang sama untuk hidup dan kebebasan dasar, melindungi kontrak/akad dan janji, menghukum yang berbohong,