Kebudiutamaan

42 mencuri, menipu, dan membunuh, dan memberi setiap penumpang kapal kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Dengan asumsi bahwa semua penumpang kapal punya akal sehat, pedoman atau aturan yang Anda kembangkan adalah yang disetujui oleh semua penumpang kapal. Intinya, seseorang dapat memikirkan aturan moral, kemudian, sebagai aturan moral, orang yang punya akal sehat, dalam ketidaktahuan tentang nasibnya sendiri, akan setuju bahwa aturan yang dibuat adalah standar terbaik untuk perilaku mereka sendiri dan orang lain (Freeman & Werhane, 2014). 2. Fungsi Moralitas Banyak filsuf berupaya merumuskan fungsi ‘moralitas’ adalah untuk mengurangi ketegangan sosial dan dengan demikian memungkinkan masyarakat untuk secara lancar dan efisien memastikan kesejahteraan para anggotanya. Walaupun ada yang berpendapat bahwa kumpulan praktik, kepercayaan, dan disposisi yang disebut 'moralitas' itu jauh lebih kompleks secara fungsional daripada standar moral, namun ‘moralitas’ memang dapat mengurangi ketegangan sosial dalam konteks tertentu, tetapi mungkin juga mengobarkannya dalam konteks lain, dan mungkin memainkan berbagai peran berbeda lainnya dalam masyarakat manusia. Lepas dari perdebatan filosofis-substantif tentang ‘moralitas’, namun untuk memperoleh gambaran tentang fungsi ‘moralitas’, berikut ini diberikan beberapa kutipan yang representatif dari para ahli. Mengapa kita memiliki nilai moral? Jawaban yang jelas adalah bahwa moralitas muncul sebagai sistem aturan untuk membuat orang berfungsi secara kolektif dengan cara yang stabil dan produktif. Kami memiliki moralitas untuk membangun kelompok sosial yang koheren. Nilai-nilai moral mengarahkan kita untuk bekerja sama dan mencegah kita dari membahayakan anggota komunitas kita (Prinz, 2007:32). Berpikir moral memiliki fungsi, saya berpendapat—baik secara evolusioner maupun kontemporer …. Moralisasi kehidupan praktis kita berkontribusi pada kepuasan kepentingan jangka panjang kita dan menjadikan negosiasi kolektif lebih efektif dengan memberikan lisensi untuk hukuman, pembenaran untuk suka dan tidak suka, dan mengikat individu dalam kerangka kerja bersama dalam pengambilan keputusan (Joyce, 2006:208). Fungsi evolusi penilaian moral ... adalah koordinasi interpersonal. Secara kasar, penilaian moral adalah produk dari mekanisme yang memungkinkan kelompok individu yang berinteraksi untuk mengoordinasikan tindakan dan emosi mereka untuk keuntungan bersama. Karena itu, fungsi dari kebiasaan moral adalah untuk menghasilkan pola aksi dan emosi yang saling menguntungkan (Sinclair, 2012:14). Fungsi moralitas adalah peningkatan kohesi sosial melalui penguatan disposisi altruistik psikologis kita (Kitcher, 2005:178). Redaksinya cukup beragam, tetapi ide dasarnya sama untuk masing-masing ahli ini, bahwa moralitas berfungsi mengurangi konflik interpersonal dengan cara yang memungkinkan orang untuk berkembang bersama. Sebab, para ahli itu menggunakan istilah 'moralitas' untuk merujuk pada sekelompok disposisi, perasaan, dan penilaian tertentu, dan berasumsi bahwa kita memiliki pemahaman intuitif yang sama tentang fenomena ‘moralitas’.

43 C. KEMANFAATAN SEBAGAI MORALITAS KEHIDUPAN PADA TATARAN INDIVIDUAL ‘Moralitas’ sebagaimana ditawarkan Barat dan beberapa negara yang berkhidmat ke Barat dilandasi oleh kebebasan individu dalam memenuhi hasratnya sendiri. Moralitas dalam pandangan aliran ini ditimbang sebatas upaya mengembangkan keinginan individu dan tidak memperhatikan dampak psikologis pada tataran sosial-kemasyarakatan. Nilai- nilai semacam ini telah merasuk dan membawa manusia ke dalam kehampaan budaya karena tidak mampu memilah dan memilih di antara kebaikan dan ketidakbaikan. Sementara, moralitas jika dipahami dalam perspektif agama tidak dapat dilepaskan dari tujuan penciptaan manusia yakni spirit pengabdian yang ikhlas kepada sang Maha Pencipta dan berkhidmat kepada semesta. Setiap aktivitas apa pun bentuk dan wujudnya akan bermanfaat sepanjang diletakkan dalam kerangka diskursus perintah sang Maha Pencipta. Konsepsi moralitas pada tataran individual didefinisikan Cohen et al (2011 dalam Sudarman & Kusuma, 2019:1889) sebagai “… ability to decide a problem in dilemmatic ethics by initially assessing values and social values of what actions to do”. Kemampuan untuk memutuskan masalah dalam etika dilematis dengan terlebih dahulu mengevaluasi nilai-nilai dan nilai sosial dari tindakan yang seharusnya dilakukan. Dalam perkembangan-nya, sebagaimana ditunjukkan Lawrence Kohlberg (1969), moralitas berkembang melalui tiga tahap, yakni: pra-konvensional, konvensional, dan pasca- konvensional (Puspasari, 2012). “Kemampuan individu untuk menyelesaikan etika dilematis dipengaruhi oleh tingkat penalaran moralitas mereka” (Welton dalam Puspitasari, 2012). Liyanarachi (2009) menemukan bahwa “tingkat penalaran moralitas mempengaruhi perilaku etis. Individu dengan tingkat penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan mereka yang memiliki tingkat moral lebih tinggi sambil menghadapi dilema etika. Tingkat penalaran moral individu yang lebih tinggi memungkinkannya untuk berperilaku baik” (Sudarman & Kusuma, 2019:1890). Dapat dikatakan bahwa tindakan atau perilaku individu dalam konteks apa pun tidak lepas dari persoalan moralitas dalam menjalani perannya sebagai makhluk individu, sosial dan makhluk Tuhan. Kehadiran manusia di atas panggung sejarah perdaban umat manusia tidak dalam kekosongan peran, tetapi mengemban peran yang dibebankan Tuhan agar dipenuhi, dijaga, dan dipelihara sebaik-baiknya. Di dalam berbagai literature ditemukan konsepsi tentang peran-peran manusia baik yang berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia, maupun dengan diri sendiri. Secara umum diketahui bahwa peran manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, adalah semua hal-ihwal yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai pemimpin bagi semesta, harus dikelola sesuai perintah dan larangan-Nya. Mendayagunakan semua potensi yang dianugerahkan Tuhan kepadanya dalam berbagai aktivitas yang dapat menimbulkan kemanfaatan bagi dirinya yang pada gilirannya dapat mendekatkan dirinya kepada Tuhan, sehingga ketika manusia melanggar semua perintah Tuhan akan berujung pada penghianatan kepada Tuhan. Sementara, peran manusia terhadap sesama adalah berlaku adil, tidak menipu, dan terutama menjaga kerahasiaan orang lain yang tidak etis jika dipublikasikan. Di sisi lain, peran manusia terhadap diri sendiri, adalah berupaya secara maksimal untuk melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat bagi dirinya terutama untuk kepentingan agama dan dunianya. Berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat terutama untuk

44 kepentingan dunia dan akhirat kelak, dan terpenting adalah memelihara kesehatan dirinya baik jasmani maupun rohani sebagai anugerah terindah dalam hidupnya. Bentuk peran yang ketiga yakni peran manusia terhadap diri sendiri inilah yang akan dieksplorasi lebih jauh. Sementara, dua bentuk peran yang lainnya silakan eksplorasi sendiri dari berbagai sumber yang ada. Seseorang di dalam kehidupannya tidak harus menjadi manusia yang hebat (the best of one), punya reputasi, harga diri, kedudukan, kehormatan, bahkan ketenaran (Schopenhauer, 2004), tetapi jadilah individu yang bermanfaat bagi sesama dengan jiwa kepemimpinan yang menginspirasi. “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” adalah sebuah Hadits terkenal yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Jabir bin Abdullah, dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab As-Silsilah Ash-Shahîhah. Pernyataan (hadits) Rasulullah inilah yang seringkali dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan mengapa seseorang harus menjadi individu yang bermanfaat. Salah satu karakter universal dan implementasi konsep agama yang penuh cinta yang harus dimiliki seseorang adalah menjadi pribadi yang bermanfaat. “Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri …” (QS al-Isrâ/17:7). Sabda Rasulullah: “… dan barangsiapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya” (HR Bukhari, Muslim dari Abdullah bin Umar r.a). Pada kesempatan lain, Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, yang pada intinya mengajak orang untuk bermanfaat dengan jalan membebaskan seseorang dari kesulitan, menutup aibnya, menempuh jalan untuk mencari ilmu, dan berbagai macam perbuatan yang bernilai manfaat. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjadi seseorang yang bermanfaat bagi sesama dan masyarakat. Memberikan pertolongan baik dalam bentuk tenaga, materi, pinjaman, maupun mengajarkan ilmu, menguasahakan agar orang lain terbebas dari penderitaan dan utang, memberikan makanan, mampu dan rela meluangkan waktu untuk menemani dan mengurus tetangga yang sedang tertimpa musibah sakit di rumah sakit. Bahkan, berupaya agar orang lain bisa senang dan bergembira juga termasuk perbuatan yang bermanfaat (bernilai manfaat). Mengapa perbuatan yang bernilai manfaat kepada sesama dan alam semesta jauh lebih diprioritaskan ketimbang perbuatan membangun kesalehan spiritual-individual yang tidak bermanfaat bagi sesama dan alam semesta? Bahwa urusan di alam akhirat itu penting tetapi urusan di dunia ini juga jauh lebih penting, karena keduanya tidak bisa dipisahkan dari eksistensi manusia. Firman Tuhan di dalam al-Qur’an dan al-Kitab ini menarik untuk dicermati dan direnungkan. “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS al-Qashash/28:77). “Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan bermanfaat bagi manusia” (Titus, 3:8).

45 Jika pesan-pesan Tuhan sebagaimana disebutkan di atas dijalankan dengan penuh kesungguhan, maka manusia yang demikian itu menurut al-Quran dan al-Kitab adalah manusia yang bermanfaat, manusia yang berguna baik bagi dirinya sendiri, sesama, maupun terhadap alam semesta. Dalam konteks bagaimana gambaran sosok manusia yang demikian itu, Mujiono dalam tulisannya berjudul “Manusia Berkualitas Menurut Al- Qur’an” secara menarik melukiskan: Al-Qur’an menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifah- Nya di muka bumi, sebagai makhluk semi-samawi dan semi duniawi, yang di dalam dirinya ditanamkan sifat-sifat: mengakui adanya Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta; serta karunia keunggulan atas alam semesta, langit dan bumi. Manusia diberi kecenderungan jiwa ke arah kebaikan maupun kejahatan. Untuk menjadi manusia yang berkualitas maka seseorang harus memiliki kepribadian yang utuh (integrated personality), kepribadian yang sehat (healthy personality), kepribadian yang normal (normal personality) dan kepribadian yang produktif (productive personality), dan memiliki etos kerja yang tinggi. Jika etos kerja dimaknai sebagai semangat kerja, maka etos kerja (jika dia) seorang Muslim bersumber dari visinya, yaitu: meraih hasanah fi dunya dan hasanah fi al-akhirah. Jika etos kerja dipahami sebagai etika kerja, maka wujudnya bisa menjadi sekumpulan karakter, sikap, mentalitas, dan moralitas (Mujiono, 2013:357). Tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah salah satu karakteristik manusia yang bermanfaat. Agar pribadi menjadi utuh dan tetap terjaga maka tanggung jawab terhadap diri sendiri diwujudkan dengan upaya memenuhi semua kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani dipenuhi melalui sandang-pangan-papan. Pemenuhan kebutuhan rohani diwujudkan dalam bentuk mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan. Kebutuhan akan keadilan, keindahan, dan kebenaran dipenuhi dengan integritas moral yang benar, bersikap dan berlaku adil dan bijaksana, kerinduan terhadap kebaikan diwujudkan melalui pemenuhan nilai-nilai moral, kerinduan terhadap kemuliaan dibangun dengan nilai-nilai taqwa, kerinduan akan kesucian dipenuhi dengan upaya menghindari dan menanggalkan sifat-sifat tidak terpuji. Sementara unsur kehendak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kebutuhan rohani dipenuhi pula dengan upaya menghindari sifat malas agar integritas dan kapasitas diri pribadi menjadi utuh dan berkarakter. Selain unsur tanggung jawab terhadap diri sendiri, karakteristik lain yang menunjukkan nilai kemanfaatan seseorang adalah visinya akan perubahan. Setiap orang adalah change agent. Terlebih dalam kondisi seperti sekarang ini, setiap orang sangat perlu berubah bila ingin tetap survive. “A change agent is a catalyst for change, a person who can make changes happen by inspiring and influencing other” (Rachman & Jakob, 2020:7). Agen perubahan sejatinya adalah menjadi katalisator perubahan, seseorang dapat melakukan perubahan dengan cara, setidaknya, menginspirasi dan memengaruhi orang lain untuk berubah baik dalam cara berpikir, bertindak maupun berperilaku. Lebih jauh, Rachman dan Jakob (2020:7), mengusulkan beberapa hal yang disebut sebagai dasar untuk menjadi change agent, yakni: “rasa memiliki terhadap perubahan; punya gambaran yang jelas tentang hasil yang diharapkan ketika perubahan terjadi; pribadi yang berubah terlebih dahulu sebelum orang lain, membina hubungan dan membangun engagement (keterikatan) dengan orang lain; punya kesabaran untuk mendengar, menangkap aspirasi kebutuhan stakeholder; serta konsisten mengatasi segala rintangan menuju tujuan perubahan”. Dalam bahasa yang lebih ringkas dikatakan: “Your self-awareness and long-term vision help. You must know yourself, the ideas you stand

46 for, your aspiration, your passion for change, its boundaries, and the relationship or disconnection between your self-fulfilling desires and the change outcome” (Rachman & Jakob, 2020:7). Melalui kesadaran diri dan bantuan visi jangka panjang, seseorang harus mengenal dan mengetahui (kapasitas) dirinya, ide-ide yang diperjuangkan, aspirasinya, hasrat untuk perubahan, batasannya, dan keinginan yang terpenuhi ketika perubahan terjadi. "Let's keep up acting for change. Have the courage and everything else will come" (Rachman & Jakob, 2020:7). Mari kita terus bertindak demi perubahan. Miliki keberanian dan yang lainnya akan datang. Ya keberanian untuk berbuat adalah kata kunci untuk sebuah perubahan jika seseorang ingin menjadi pribadi yang bermanfaat. D. KEMANFAATAN SEBAGAI MORALITAS KEHIDUPAN DI RANAH SOSIAL Di ranah sosial, moralitas publik dalam beberapa dekade terakhir disinyalir mengalami degradasi dan kemerosotan yang nyaris ke titik nadir. Betapa tidak, perilaku anak-anak bangsa yang digadang-gadang menjadi penerus estafeta kepemimpinan di masa depan, alih-alih menyiapkan diri agar kompeten dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik, justru terlibat dan terjerumus ke dalam perilaku social deviance (penyimpangan sosial) yang berujung pada kekacauan moral karena mengalami kekacauan nilai. “Mereka tampak tidak tahu lagi gunanya tatanan dan aturan, lebih memuja dan menyenangi apa saja yang kacau. Rasa hormat dianggap kesintingan, keutamaan control diri dilihat ‘kurang laki’, tidak tahu malu dianggap jantan, norak menjadi tangga sosial ke selebritas, dan freedom menjadi bebas ngawur-ngawuran” (Wibowo, 2017:40). Optimalisasi pendidikan kebudiutamaan dipandang tepat sebagai bagian dari upaya preventif atas perilaku demoralisasi sosial. Membangun moralitas sosial terutama di kalangan kawula muda butuh perhatian serius. Nilai-nilai kemerdekaan, kesamaan, dan penerimaan harus disemai sedini mungkin. Sjarkawi (2011) sebagaimana dikutip Idi & Sahrodi (2017), secara menarik menyatakan: Moralitas sosial setidaknya memiliki nilai-nilai moral yang bersandar pada tiga prinsip dasar: kemerdekaan (liberty), kesamaan (equality), dan penerimaan (reciprocity). Bila tiga prinsip itu dijadikan landasan seseorang dalam berpikir dan bertindak diharapkan melahirkan perilaku moral yang tinggi menuju terbentuknya kepribadian yang baik. Perilaku moral yang bernilai tinggi merupakan perilaku yang tidak merugikan, menyakiti, menyiksa, mengganggu, serta memperkosa hak-hak orang lain. Hal yang seharusnya dilakukan yakni perilaku yang merujuk ada penghormatan terhadap hak-hak orang lain dalam nuansa nilai-nilai kemanusiaan bersifat universal. Seseorang yang bermoral senantiasa berpikir dan bertindak atas dasar pemikiran bagaimana keberadaan dirinya dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia lainnya (Sjarkawi, 2011 dalam Idi & Sahrodi, 2017:7-8). Moralitas sosial dengan demikian, bertumpu pada nalar sosial, logika dan akal sehat, serta pikiran yang melahirkan tindakan yang tidak melukai orang lain, sehingga pada titik tertentu ketika seseorang secara ekstrim beranggapan bahwa tanpa agama pun manusia dapat mengembangkan perilaku yang moralis, jauh dari perilaku yang a-moralis. Cukup banyak ungkapan ekstrim yang menggambarkan kesalehan individual tidak selalu seiring- sejalan dengan kesalehan sosial. Moralitas seseorang yang dianggap baik namun tidak tafakkuh dalam menjalankan perintah agama, dan masih banyak fakta lain yang menunjukkan hal serupa. Namun demikian, nalar sosial yang melahirkan perilaku moral

47 sosial akan mendapatkan titik pijak yang kokoh jika didasarkan pada agama, karena sejatinya manusia adalah makhluk Tuhan. Salah satu prinsip dasar kemanfaatan di ranah sosial adalah peran dan tanggung jawab manusia di tengah-tengah masyarakat. Prinsip dasar itu dikembangkan dari fakta sejarah bahwa umat manusia merupakan satu keluarga besar, dari keturunan Adam dan Hawa yang kemudian dikenal dengan sebutan bani Adam (keturunan Adam). Bahwa manusia di kemudian hari terbagi-bagi menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah keniscayaan, bukan untuk saling menegasikan apalagi saling bunuh demi kehormatan diri, suku, dan bangsanya. Tetapi untuk saling mengenal, berinteraksi, dan saling menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Tinggi-rendahnya martabat kemanusiaan bukan ukuran kebaikan dan ketaqwaan. Ukurannya terletak pada bobot aktivitas perbuatan dan ketaqwaan kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam surat al- Hujarat ayat 13, meneguhkan hal itu: “Hai manusia, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan telah kami jadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Nilai kemanfaatan di ranah sosial juga dibangun di atas prinsip dasar sifat kesosialan manusia yakni kesedian untuk berinteraksi antar-sesama. Banyak ayat al-Qur’an dan Alkitab menegaskan manusia selain membangun hubungan dengan Tuhannya juga mengembangkan interaksi antar-sesama. Bentuknya adalah kesediaan untuk memperhatikan kepentingan sesama, tolong-menolong dalam kebaikan dan bukan tolong- menolong dalam kemungkaran sebagaimana ditegaskan dalam Surat al-Maidah ayat 2: “Dan tolong menolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Demikian juga Alkitab mengisahkan perintah untuk mengembangkan interaksi yang bermakna berdasarkan prinsip saling mengasihi antar-sesama bahkan terhadap musuh sekalipun. Di hari-hari terakhir pelayanan fana-Nya, Yesus memberikan kepada para murid-Nya apa yang Dia sebut “perintah baru” (Yohanes 13:34). Diulang tiga kali, perintah itu sederhana namun sulit: “Saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu” (Yohanes 15:12; lihat juga ayat 17). Ajaran untuk saling mengasihi telah menjadi ajaran sentral dari pelayanan Juruselamat. Perintah besar kedua adalah “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” (Matius 22:39). Yesus bahkan mengajarkan, “Kasihilah musuhmu” (Matius 5:44). Tetapi perintah untuk mengasihi orang lain sebagaimana Dia telah mengasihi kawanan domba-Nya adalah bagi para murid-Nya—dan bagi kita— sebuah tantangan yang unik (Oaks, 2014). Prinsip dasar saling mengasihi antar-sesama itu akan terjalin dengan baik dan penuh makna jika didasari atas cinta, karena cinta adalah puncak dari prinsip kemanusiaan. Lebih dari sekedar saling mengenal antar sesama manusia dan persaudaraan yang wajar, relasi antara manusia dalam Islam dibangun di atas prinsip-prinsip kemanusiaan yang melampaui batas-batas geografis dan segala sekat primordialisme. Meskipun terdapat sejumlah etika (moral/akhlaq), akan tetapi nilai etik paling mendasar dari segalanya adalah cinta. Bahwa eksistensi kehidupan semesta terutama manusia, diciptakan oleh, karena, dan untuk cinta (Husein Muhammad dalam Nurcholis & Dja’far, 2015:xxii-xxiii). Itulah sebabnya, di dalam moralitas Kristen, cinta adalah bagian dari kebijakan teologis. Cinta menjadi dasar dalam etika Kristen. Menurut ajaran Kristen, kebajikan-kebajikan

48 teologis secara alamiah tidak berasal dari manusia, tetapi ditanamkan Tuhan ke dalam Kristus yang kemudian diamalkan oleh mereka yang beriman kepadanya. Kebajikan- kebajikan yang dimaksud adalah kebijaksanaan, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan, yang menurut Mahnaz, konon berasal dari Socrates, Plato, dan Aristoteles. Di dalam iman Kristen, ditambahkan lagi tiga kebajikan teologis yakni iman, harapan, dan cinta kasih selain empat kebajikan tersebut, yang semula dikhotbakan Rasul Paulus sebagai kebajikan khas Kristen dan memilih cinta kasih sebagai yang utama dari ketiganya: “Demikianlah tinggal tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih; tetapi yang paling besar dari ketiganya ini adalah kasih” (Korintus 13:13) [Nurcholis & Dja’far, 2015:121-122]. Cinta kasih yang dimaksud adalah cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Cintai manusia, cintai Tuhan. Sebagaimana di dalam Islam, ajaran Kristen, terutama di dalam Perjanjian Lama, mengedepankan penekanan pada cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama manusia sebagai dua perintah utama. Mencintai Tuhan berarti melakukan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan kehendak-Nya tetapi yang menyenangkan-Nya. Bagi kaum Sufi, cinta kepada sesama manusia adalah bentuk kecintaan kepada Allah. Mereka yang mencintai Allah dengan tulus, pasti akan mencintai manusia. Abu Ben Adhim dan Jalaluddin Balkhi alias Rumi adalah dua tokoh besar Sufi yang meyakini bahwa kecintaan kepada Tuhan adalah hakikat keberagamaan, sekaligus percaya bahwa seseorang tidak mungkin benar-benar mencintai Tuhan tanpa mencintai sesama manusia, makhluk mulia Tuhan. Dalam kaitan ini terdapat sebuah Hadis Qudsi yang dikutip Ibn Arabi dalam karya utamanya Al-Futuhat al-Makkiyah, mengisahkan nasib manusia ketika di hari kebangkitan. Di hari itu, Tuhan memanggil hamba-hamba- Nya dan berkata kepada mereka. “Aku lapar, tapi kamu tidak memberi makan kepada-Ku. Aku haus tapi kamu tidak memberi-Ku minum. Aku sakit tapi kamu tidak menjenguk- Ku”. Ketika hamba-hamba-Nya mempertanyakannya, Tuhan menjawab, “Sungguh si Fulan lapar; jika kamu memberi makan kepadanya, kamu akan menemukan Aku bersamanya. Si Fulan sakit; jika kamu mengunjunginya, kamu akan menemukan Aku bersamanya. Si Fulan haus; jika kamu memberinya minum, kamu akan menemukan Aku bersamanya” (Nurcholis & Dja’fat, 2015:102). Perwujudan cinta kepada sesama manusia adalah tindakan saling menasehati, bersilaturahim, mengunjungi, dan menunjukkan saling mencintai. Oleh karena itu, mereka yang tidak memiliki cinta tidak bisa menunjukkan sikap-sikap seperti ini. Terlebih di masa kini, wujud cinta sesama manusia—yang juga cinta kepada Tuhan—bisa ditunjukkan melalui keterlibatan dalam pelayanan sosial kemasyarakatan, pengembangan ekonomi, dan ilmu pengetahuan demi terbentuknya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dapat dikatakan bahwa, tolong-menolong dalam kebaikan bersama atas dasar cinta terhadap sesama manusia adalah wujud kemanfaatan di ranah sosial (social rate of return). Dengan demikian, setiap orang sesuai dengan tujuan penciptaannya serta tugas dan perannya, harus mampu menjadi pelopor, inisiator, dan pemimpin yang menginspirasi orang lain agar mau bekerja sama mewujudkan kebaikan dalam kehidupan individu dan sosial-kemasyarakatan.

49 E. KEMANFAATAN SEBAGAI MORALITAS KEHIDUPAN DALAM BINGKAI EKOLOGIS Rickerl dan Francis (2004), mengawali tulisan mereka dengan mengutip pernyataan yang sangat menarik dari Rene Dubos dan Barbara Ward, bahwa: “Hal yang mencengangkan tentang pemahaman [ilmiah] kita yang semakin mendalam tentang realitas selama empat atau lima dekade terakhir adalah sejauh mana ia menegaskan dan memperkuat begitu banyak wawasan manusia …. Para filsuf memberi tahu kita bahwa kita adalah satu, bagian dari persatuan yang lebih besar yang melampaui dorongan dan kebutuhan. Mereka memberi tahu kita bahwa semua makhluk hidup disatukan dalam jaringan antar-ketergantungan yang paling rumit …. Apa yang sekarang kita pelajari adalah deskripsi faktual tentang cara di mana alam semesta kita sebenarnya bekerja”. Wendell Berry, mengatakan: “… kami gagal belajar dari mereka [penduduk asli Amerika] bagaimana tinggal di negeri ini adalah kebodohan … mereka memiliki rasa tanggung jawab hidup dalam ciptaan—yang mengatakan bahwa mereka memiliki, di antara banyak hal lain, moralitas ekologis …” (Wendell Berry dalam Rickerl & Francis, 2004). Demikian juga, Monica Nirmala, secara menarik mengawali opininya di Harian Kompas, 6 Agustus 2020, dengan menyatakan: “Apa yang baik bagi alam, baik bagi kita. Apa yang menyakiti alam, membawa penyakit bagi kita” (Nirmala, 2020:7). Sejarah memberi kita paradoks yang aneh tentang moralitas lingkungan hidup. Di satu sisi, para filsuf, orang bijak dan guru tradisional telah mempromosikan gagasan bahwa manusia adalah bagian dari jaring kehidupan di mana kelangsungan hidup kita benar-benar bergantung pada dialektika. Bintang dan pohon, binatang dan tumbuhan, gunung dan danau, burung dan cacing selalu ada di sana dan akan terus ada di sana. Itu adalah kisah stabilitas, keabadian, ketegasan, dan, adalah kisah di mana kita hidup di muka bumi ini. Di sisi lain, tindakan manusia, lebih sering daripada tidak, bertentangan dengan nasihat bijak itu. Kegagalan demi kegagalan dalam membangun dialektika yang bermakna nyaris hampa. Setiap upaya merumuskan moralitas yang sesuai untuk lingkungan hidup perlu mengenali kompleksitas paradoks manusia yang mendasar ini (Lowdermilk, 1953; Schneider, 1976 dalam Rickerl & Francis, 2004). Manusia dan alam semesta dalam perspektif agama dan kearifan lokal merupakan satu kesatuan semesta ciptaan Tuhan dalam batas ruang dan waktu. Gambaran tentang kosmos yang dijejalkan ilmu pengetahuan dan guru tradisional berbeda baik pada tataran konsepsi, gagasan, maupun interpretasi tentang apa itu materi, alam semesta, hidup dan mati, awal dan akhir zaman (kiamat). Semua informasi yang nyata dan objektif itu menjadi sumber kebijaksanaan hidup, karena baik nilai-nilai maupun makna yang diperoleh dijadikan pegangan untuk mengenali diri sendiri dan pandangannya terhadap totalitas semesta (Russel, 2004:959 dalam Kholil, 2012:159). Sayangnya, pemahaman yang bijak itu kini dikonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi modern ke dalam suatu tatanan baru yang alien, sehingga wajar jika manusia menjadi teralinasi termasuk dengan dirinya sendiri (Kholil, 2012:159), yang kemudian melahirkan krisis akut terutama krisis ekologis global. Akan tetapi, Quddus (2012:311), mensinyalir bahwa, “dewasa ini telah muncul kesadaran baru untuk menanggulangi krisis tersebut dengan menggali prinsip-prinsip tradisional dan agama, yang kemudian disebut ecotheology yakni wawasan lingkungan

50 yang integral berdimensi etis-theologis dan etis-antropologis”. Munculnya masalah lingkungan ekologis yang akut dan mengglobal diyakini para pakar sebagai cara pandang kelompok masyarakat yang menempatkan manusia dengan segala kepentingannya sebagai pusat dalam semesta yang dikenal dengan anthropocentric atau homocentric (Quddus, 2012:326). Sementara itu, menurut cara pandang antroposentrism, manusia adalah hasil kreasi Tuhan yang maha dahsyat dan bukan sebagian dari alam, dengan tugas utama mengatur dan mengelola alam untuk kepentingan manusia dan alam semesta. Berlakunya aturan moral dan etis bagi kehidupan manusia tidak berlaku bagi makhluk lainnya, sehingga eksploitasi terhadap alam semesta dipandang sebagai wujud kehendak Tuhan karena sejatinya manusia diciptakan untuk menguasai dan menaklukan alam (Quddus, 2012:327). Beberapa dekade terakhir, kaum Environmentalist (pemerhati/pegiat lingkungan) mencoba berbalik arah melihat agama dan kearifan lokal setelah gagal total mempromosikan upaya pelestarian alam di berbagai forum/konferensi internasional. Ada kesadaran baru bahwa agama dan kearifan lokal mampu terlibat untuk menyelamatkan bumi, karena agama menurut Evlyn, memiliki lima prinsip dasar yang dikenal dengan 5R, yakni Reference, Respect, Restrain, Redistribution, dan Responsibility (Tucker, 2000:12 dalam Quddus, 2012:328). Sementara, Vasudha Narayan, mengusulkan tiga prinsip dasar berbasis agama yang diyakini mampu memecahkan permasalahan lingkungan hidup, yang dikenal dengan 3T, yakni Text, Temple, dan Teacher (Narayan, 2000 dalam Quddus, 2012:328). Merawat dan memelihara lingkungan alam adalah bentuk tanggung jawab sekaligus wujud nilai-nilai kemanfaatan dalam bingkai ekologis. Tindakan memanfaatakan potensi alam demi kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup manusia adalah tanggung jawab terhadap alam. Segala sesuatu baik yang ada di bumi (laut dan isinya, sungai, tumbuhan, binatang ternak, dan lain-lain) maupun yang ada di langit (bulan, bintang, matahari) semuanya dikaruniakan Allah untuk kepentingan manusia (Periksa Q.S. Al-Jasiyah, 13; Ibrahim, 32-34; An-Nahl, 5, 14; Fatir, 2). Dengan demikian, pengabaian tugas dan kewajiban merawat dan mengelola potensi alam adalah bentuk ketidaktaatan terhadap sabda Tuhan. Pemanfaatan potensi alam secara berlebihan (tamak dan rakus) juga tidak dibenarkan karena akan mengganggu ekosistem yang ada sekaligus berdampak buruk terhadap kehidupan umat manusia. Perhatikan bagaimana Tuhan memperingatkan umat manusia di dalam al-Qur’an surat al-Rum ayat 41, misalnya, tentang akibat perbuatan manusia yang melampaui batas. “Kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia sendiri; Allah merasakan kepada mereka sebagai (akibat) perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar”. Peringatan Tuhan itu tegas, maka umat manusia harus mengambil pelajaran berharga bagaimana mengelola dan memanfaatkan potensi alam sesuai sunnatullah. F. SIMPULAN Konsep ‘nilai’ dimaknai sebagai kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi tindakan dan peristiwa. Terdapat tiga jenis nilai: benar-salah, baik-buruk, indah-tidak indah. Makna istilah ‘nilai’ dibedakan antara ‘nilai’ sebagai “kata benda abstrak, kata

51 benda konkret, dan kata kerja. Nilai kemanfaatan menunjukkan seseorang yang menjadi baik, berguna atau bermanfaat karena perbuatannya mendatangkan kebahagiaan terbesar bagi banyak orang yang di dalam konsepsi utilitarianisme terutama yang digagas Jeremy Bentham dikenal dengan ungkapan: “the greatest happiness for the greatest number”. Istilah moralitas didefinisikan sebagai cara berperilaku yang dapat diterima, bahwa seseorang yang bermoral berperilaku dengan cara yang benar, tepat, atau dapat diterima. Moralitas berfungsi mengurangi konflik interpersonal dengan cara yang memungkinkan orang untuk berkembang bersama, merujuk pada sekelompok disposisi, perasaan, dan penilaian tertentu. Pribadi dikatakan bermanfaat untuk dirinya sendiri jika memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhannya baik jasmani maupun rohani. Kemanfaatan di ranah sosial terjadi ketika seseorang mampu berpikir dan bertindak atas dasar pemikirannya bagaimana keberadaan dirinya dapat mendatangkan kemanfaatan bagi umat manusia. Merawat dan memelihara lingkungan alam merupakan wujud nilai kemanfaatan dalam bingkai ekologis. Memperlakukan alam sesuai sunnatullah agar terjaga ekosistem alam sehingga tidak berdampak destruktif terhadap kehidupan umat manusia. DAFTAR RUJUKAN Ayeni, M. A. 2012. The Concept of Morality in Education Discourse. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), 3 (2): 725-730. Barrow, R. 2007. An Introduction to Moral Philosophy and Moral Education. London and New York: Routledge. Bentham, J. 1780. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London: ERRATA. Frankena, W. K. 2007. Ethics. New Delhi: Prentice-Hall of India, Pvt. Ltd. Freeman R. E. & Werhane, P. H. 2014. A Note on Deontology. University of Virginia: Darden Business Publishing. Haidt, J. 2008. Morality. Perspectives on Psychological Science, 3 (1): 65-72. Hasanah, I. Tanpa tahun. Konsep Mashlahah Najamuddin al-Thufi dan Implementasinya. [Online], (https://www.academia.edu/35179026/), diunduh 14 Juli 2019. Hazlitt, H. 1994. The Foundations of Morality. New York: The Foundation for Economic Education Irvington-on-Hudson. Idi, A. & Sahrodi, J. 2017. Moralitas Sosial dan Peranan Pendidikan Agama. Intizar, 23 (1): 1-16. Intizam, I. 2015. Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan al-Buthi tentang Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam. JURNAL DIDAKTIKA ISLAMIKA, 6 (2): 24-42. Junaidy, A. B. 2014. Memahami Maslahat Menggunakan Pendekatan Filsafat Utilitarianisme menurut Muhammad Ababû Zahrah. ISLAMICA, 8 (2): 341-367. Joyce, R. 2006. The Evolution of Morality: MIT Press. Kholil, A. 2012. Spiritualitas Khidir: Moralitas Islam dalam Tindakan Sosial. Ulul Albab, 13 (2): 153-172. Kitcher, P. 2005. Biology and ethics. In D. Copp (Ed.). The Oxford Handbook of Ethical Theory: Oxford University Press. Lillie, W. 1967. An Introduction to Ethics. New Delhi: Allied Publishers Private Limited. Mackenzie, M. M. 1985. Plato's moral theory. Journal of medical ethics, 11: 88-91. Maimun. 2014. Konsep Supremasi Maslahat al-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam. ASAS, 6 (1): 13-33.

52 McConnell, T. C. 1981. Moral Absolutism and the Problem of Hard Cases. The Journal of Religious Ethics, 9 (2): 286-297. Mujiono. 2013. Manusia Berkualitas Menurut Al - Qur’an. Hermeunetik, 7 (2): 357-388. Nirmala, N. 2020. “Menghijaukan Kenormalan Baru”. Kompas, 6 Agustus 2020, hlm. 7. Nurcholis, A. & Dja’far, A.M. 2015. Agama Cinta: Menyelami Samudra Cinta Agama- Agama. Jakarta: Elex Media Komputindo. Oaks, P.D.H. 2014. Mengasihi Sesama dan Hidup dengan Perbedaan. [Online], (https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2014/10/loving- others-and-living-with-differences?lang=ind, diunduh 02 September 2020). Pauls, R. 1990. Concepts of value: a multi-disciplinary clarification. New Zealand: Centre for Resource Management, Lincoln University and University of Canterbury. Prinz, J. J. 2007. The Emotional Construction of Morals: Oxford University Press. Rachman, E. & Jakob, E. 2020. Semua Orang adalah “Change Agent”. Kompas, Sabtu, 8 Agustus 2020, hlm. 7. Rubini. 2019. Pendidikan Moral dalam Persfektif Islam. Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, 8 (1): 225-271. Rostankowski, C. & Velasquez, M. (Ed.). 1985. Ethics Theories and Practice. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs. Schwartz, S. H. 2006. Basic human values: theory, measurement, and applications. Revue française de sociologie, (42): 249-288. Schopenhauer. 2004. Kearifan Hidup. Terjemahan oleh Ratih Dwi Astuti. 2019. Jogjakarta: BASABASI. Sinclair, J. 1987. Collins Cobuild English Language Dictionary. Glasgow: William Collins Sons and Ltd. Sinclair, N. 2012. Metaethics, teleosemantics and the function of moral judgements. Biology and Philosophy, 27(5): 639-662. Sudarman & Kusuma, S. Y. 2019. Individual Morality to Accounting Fraud Tendency at Whole BMTs in Kudus. International Journal of Scientific & Technology Research, 8 (12): 1889-1892. Suhartono, S. Tanpa tahun.Kesadaran Moral Kehidupan Bermasyarakat: Suatu Pemikiran Kefilsafatan. [Online], (http://journal.unair.ac.id/), diunduh 12 Juli 2019. Thiroux, J. P. 1977. Ethics Theory and Practice. California: Glencoe Publishing Co. Inc, Encino. Quddus, A. 2012. Ecotheology Islam: Teologi Konstruktif Atasi Krisis Lingkungan. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 16 (2): 311-346. Veenhoven, R. 2014. Greatest Happiness for the Greatest Number. In Alex C. Michalos (Ed.). Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research Springer, Dordrecht, Netherlands, 2014. Springer Reference Series, pp. 2612-2613. Wahono. 1997. Perjalanan Menuju Kebahagiaan Sejati: Filsafat Moral Thomas Aquinas. Jurnal Filsafat, Maret 1997. Wallace, G. & Walker, A. D. 1970. The Definition of Morality. London: Methuen & Co Ltd. White, R. F. The Principle of Utility. [Online], (http://faculty.msj.edu/whiter/UTILITY.htm), diunduh 12 Juli 2019. Whitehead, A. N. 1968. Modes of Thought. New York: The Free Press. Wibowo, A.S. 2017. Paidea: Filsafat Pendidikan-Politik Platon. Yogyakarta: Kanisius. Wilson, J. 1969. Reasons and Morals. Cambridge: University Press.

53 BAGIAN 4 PEDULI PENDIDIKAN: Implementasi Nilai Kebudiutamaan IKIP Budi Utomo Malang Mukarom & Endang Sumarti A. MANUSIA DAN KEBUTUHAN Setiap manusia sesungguhnya memerlukan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang paling diperlukan oleh setiap manusia agar mampu bertahan hidup. Kebutuhan ini harus terpenuhi karena sifatnya dasar dan diperlukan untuk bisa bertahan hidup. Mengingat jumlah kebutuhan dasar relatif banyak maka untuk memudahkan pemahaman bisa diurutkan secara bertingkat dari yang paling dasar terlebih dahulu hingga kebutuhan berikutnya. Contohnya, manusia hidup memerlukan makan dan minum, maka kebutuhan makan dan minum harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan sandang. Kebutuhan makan, minum, dan sandang termasuk kebutuhan dasar bagi manusia. Kebutuhan dasar merupakan syarat yang dibutuhkan dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Teori hierarki kebutuhan dasar manusia dipopulerkan oleh Abraham Maslow, seorang teoretikus dan psikolog, pada 1943. Maslow menggambarkan kebutuhan dasar manusia dalam sebuah hierarki seperti anak tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan. Menurut Maslow ada lima tingkat kebutuhan dasar manusia, meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kelima kebutuhan dasar manusia menurut Maslow dapat dipaparkan sebagai berikut. 1. Kebutuhan Fisiologis Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan paling dasar yang harus dipenuhi karena menyangkut kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan dasar pertama yang dicari oleh manusia untuk mencapai kepuasan hidup adalah kebutuhan fisiologis, termasuk kebutuhan biologis. Beberapa contoh kebutuhan fisiologis, yaitu makan, minum, oksigen, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan dasar yang menyokong kehidupan manusia. Bila salah satu dari kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi, maka akan sangat mengganggu. Pemenuhan kebutuhan seks menurut Maslow termasuk kebutuhan fisiologis yang sangat penting. 2. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan Setelah kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan. Setiap manusia ingin bisa hidup dalam situasi yang tertib dan aman. Kebutuhan rasa aman meliputi keamanan harta dan jiwa. rasa aman, bebas dari rasa takut, jauh dari rasa cemas, dan hidup dalam keteraturan. Suasana stabilitas sangat didambakan setiap orang dalam sebuah tatanan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan keamanan dan keselamatan dapat memotivasi manusia untuk memilih tempat tinggal, bekerja keras, menjaga kesehatan, dan menabung.

54 Anak-anak sangat membutuhkan rasa aman karena kesadaran mereka terhadap batasan diri masih kurang. Anak-anak juga butuh perlindungan dari orang lain untuk memberikan rasa aman. Pada orang dewasa, kebutuhan keamanan diperlukan pada saat terjadi situasi darurat, misalnya saat terjadi bencana. Adanya situasi yang tidak menyenangkan menyebabkan orang dewasa mencari tempat yang dapat memenuhi kebutuhan keamanannya. 3. Kebutuhan Cinta dan Kasih Sayang Kebutuhan cinta dan kasih sayang muncul setelah kebutuhan fisiologis dan keamanan sudah terpenuhi. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan rasa cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki. Manusia akan memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara saling mencintai satu sama lain. Maslow menyatakan bahwa orang akanmencari berbagai cara untuk mengatasi rasa kesepian atau kesendirian. Manusia tidak hanya butuh dicintai, namun juga berbagi rasa cinta, kebutuhan yang dibutuhkan orang lain. Namun demikian kadar cinta dan kasih sayang tidaklah sama antara satu orang dengan orang lain. Bagi seseorang ketika dia memiliki keluarga yang rukun, damai, dan menyenangkan mungkin sudah merasa cukup. Sementara bagi yang lain kebutuhan cinta terpenuhi apabila mereka memiliki teman dekat atau pacar. Kebutuhan cinta dan kasih sayang berkaitan dengan keintiman, persahabatan, kepercayaan, penerimaan, serta rasa bisa saling memberi dan menerima. Ada dua jenis cinta yaitu deficiency atau dikenal juga dengan D-love dan being atau B-love. D-love adalah cinta yang terpusat pada diri sendiri, lebih mementingkan cara memperoleh daripada cara memberi pada orang lain. Sedangkan B-love merupakan penilaian seseorang apa adanya tanpa ada keinginan untuk memanfaatkan orang tersebut. B-love adalah cinta yang tidak berniat memiliki, cinta yang memberikan dukungan pada orang lain, cinta yang memberikan dampak positif. 4. Kebutuhan Harga Diri Manusia memiliki kebutuhan untuk dihormati oleh orang lain, dipercaya oleh orang lain. Jika kebutuhan ini sudah tercapai maka tingkat percaya diri seseorang akan meningkat dan memiliki harga diri yang tinggi. Terpenuhinya kebutuhan harga diri akan mempengaruhi peran dan aktivitas sosialnya. Maslow membagi kebutuhan ini menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan harga diri yang berkaitan dengan martabat, prestasi, penguasaan, kepercayaan diri, kemandirian, kebebasan, kekuatan, kemampuan, kompetensi, dan kemandirian; dan kebutuhan rasa hormat dari orang lain yang berkaitan dengan status, atensi, reputasi, kepopuleran, keterkenalan, dominasi, prestise, pujian, apresiasi atas kerja kerasnya, dan penilaian baik dari orang lain. Orang yang bisa memenuhi kebutuhan ini cenderung yakin dengan kemampuannya sehingga merasa memiliki harga diri yang tinggi dan mendapat penghormatan dari orang lain. Sementara, jika status harga diri dan penghormatan dari orang lain rendah, maka mereka akan merasa kurang percaya diri. 5. Kebutuhan Aktualisasi Diri Kebutuhan selanjutnya yang perlu dipenuhi setelah keempat kebutuhan yang lain adalah kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan suatu bentuk nyata yang

55 mencerminkan keinginan seseorang terhadap dirinya sendiri. Proses menjadi diri sendiri dengan mengembangkan sifat-sifat dan potensi yang dimiliki disebut dengan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri berkaitan dengan keinginan untuk mewujudkan, mengembangkan potensi, bakat, mencari pengalaman, serta untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Maslow menggambarkan aktualisasi diri sebagai kebutuhan seseorang untuk mendapatkan sesuatu dari yang dia lakukan. Contoh: untuk menjadi seorang guru professional maka harus terampil mengajar, seorang seniman harus bisa melukis, dan seorang penari harus berlatih gerak. Kemampuan dan dorongan untuk mencapai tujuan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk bisa mewujudkan aktualisasi. Komitmen yang tinggi, kerja keras, tanggung jawab, kesabaran, dan kedisiplinan sangat diperlukan dalam proses aktualisasi diri. Apabila kebutuhan aktualisasi diri tidak tercapai biasanya akan muncul rasa gelisah, tidak tenang, tegang, dan merasa harga dirinya kurang. B. PENDIDIKAN SEBAGAI KEBUTUHAN DAN HAK Umumnya orang akan mengatakan bahwa pendidikan itu sangat penting, hanya sedikit yang mengatakan tidak. Orang yang mengatakan pendidikan tidak penting menganggap bahwa sekolah hanya akan menghabiskan uang, sementara waktu yang digunakan bersekolah bisa dipakai bekerja untuk mendapatkan uang. Setelah tamat mereka yang sekolah akan mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang, sedangkan bagi mereka uang bisa dicari tapa harus bersekolah. Melalui pendidikan seseorang dapat memperluas wawasan, ilmu, dan pengetahuan serta mengasah keterampilan untuk mendapatkan atau bahkan menciptakan pekerjaan. Pendidikan mampu mematangkan sikap (afeksi) peserta didik menjadi sosok pribadi yang memiliki etika, kesopanan, kesantunan, dan sikap baik terhadap orang lain. Pendidikan juga mengajarkan sikap kritis dan rasional terhadap keadaan yang ada di sekitarnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara menempatkan bidang pendidikan sebagai prioritas program pembangunan. Negara maju maupun berkembang menganggap pendidikan sebagai tolok ukur untuk mengetahui kemajuan bangsa masing-masing. Bahkan di negara-negara yang sudah maju, outcome pendidikan dianggap sebagai indikator kesejahteraan warga negaranya (Sujatmoko, 2010). Maka semakin maju pendidikanya, pembangunan sosial dan ekonomi negara tersebut juga akan semakin maju. Oleh sebab itu, para founding fathers telah menggagas pentingnya pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tersurat dalam mukadimah undang- undang dasar (UUD) 1945. 1. Pendidikan sebagai Kebutuhan Dewasa ini pendidikan sudah dianggap sebagai kebutuhan pokok bagi setiap orang karena pendidikan bisa menjadi indikator baik buruknya seseorang secara normatif. Melalui pendidikan potensi seseorang dapat ditingkatkan baik pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Pendidikan merupakan usaha sadar yang didesain sedemikian rupa untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif guna mengembangkan potensi anak didik. Pendidikan juga dapat digunakan sebagai sarana

56 untuk mendewasakan sikap, memperbaiki perilaku, memperluas wawasan, dan meningkatkan keterampilan seseorang melalui proses pembelajaran dan latihan. Pendidikan dianggap penting karena merupakan salah satu bentuk investasi dan sebuah cara untuk mencerdasan kehidupan bangsa yang pada akhirnya dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh sebab itu hampir setiap orang menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas karena tingginya capaian pendidikan akan dianggap sebagai indikator tingkat keberhasilan. Karena itu pendidikan dianggap sebagai kebutuhan primer. Peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan visi futuristikyang baik, tidak cukup sekadar kegiatan administrasi. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor: 20 tahun 2003 dirancang untuk mengarahkan kemana tujuan pendidikan bangsa Indonesia harus dibawa. Menurut UU Sisdiknas Nomor: 20 Tahun 2003 pasal (34) ayat (3) penyelenggaraan wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang pelaksanaannya bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan pemerintah (pusat- daerah) maupun masyarakat. Karena itu, pemerintah memberi kesempatan luas kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah memiliki tanggung jawab menyiapkan manusia-manusia yang cerdas, tangguh dan berakhlak mulia (akhlakul karimah). Dengan demikian pendidikan akan mampu mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang ideal, mendorong pengembangan diri untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin serta selamat dunia akherat (Zuchdi, 2009:141). 2. Pendidikan sebagai Hak UUD 1945 (hasil amandemen) pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Berdasarkan pada pasal ini, maka pendidikan menjadi hak setiap warga negara. Sebagai konsekuensinya, negara berkewajiban untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Selama beberapa periode (orde lama, orde baru, orde reformasi) melalui berbagai cara dan teori pemerintah telah dilakukan upaya untuk memperbaiki taraf pendidikan namun belum berhasil dengan baik karena pembangunan pada masa itu cederung dikonsentrasikan pada bidang fisik (Sujatmoko, 2010). Bahkan pembangunan sektor pendidikan baru akan menjadi perhatian utamapada periode kedua pemerintahan Joko Widodo setelah jabatan periode pertama masih menekankan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan. Padahal prioritas pembangunan pendidikan merupakan amanat undang-undang dasar. Pada pasal 31 ayat (4) UUD 1945 (hasil amandemen) dengan tegas dinyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Prioritas anggaran pendidikan ini tentu untuk mendukung percepatan tercapainya cita-cita nasional bangsa Indonesia di bidang pendidikan sebagaimana tersurat pada alinea ke-empat pembukaan undang-undang dasar (UUD) 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak untuk mendapat pendidikan yang berkualitas adalah hak setiap warga negara sebagaimana amanat UU Sisdiknas pasal 5 ayat (1). Tentu hak pendidikan ini tanpa

57 membedakan pilihan agama, status ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan nasional yang ingin mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar mampu berkembang menjadi manusia yang berkualitas untuk menjawab tantangan zaman. Melalui pendidikan setiap warga negara dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat mendukung kualitas kesejahteraan hidupnya.Namun demikian kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan baru sampai pada tingkat pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan UUD 45 pasal 31 (ayat 2), yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sejauh ini kewajiban pemerintah untuk mengharuskan warga negara penyelesaikan pendidikan baru pada tingkat pendidikan dasar belum sampai pada jenjang pendidikan menengah apalagi pendidikan tinggi. Amanat ini juga sejalan dengan UU Sisdiknas pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Berdasarkan amanat kedua UU tesebut, negara tidak punya kewajiban khusus untuk membiayai pendidikan usia lebih dari 15 tahun, sehingga pilihan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah (atas) dan perguruan tinggi menjadi urusan setiap warga masing-masing, walaupunpemerintah tetap memfasilitasinya, sehingga warga negara tidak bisa menuntut negara secara mutlak memfasilitasi dan membiayai sampai selesai jenjang pendidikan tinggi untuk seluruh warga negara. 3. Fungsi Pendidikan dalam Pembangunan Bangsa Secara konstitusional fungsi pendidikan tertuang pada Pembukaan (preambule) UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata ”cerdas” tentu tidak harus diinterpretasikan secara sempit hanya mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, walaupun ketiga aspek di atas memang mengarah kepada terbentuknya manusia yang utuh. Untuk kepentingan pembangunan bangsa, makna mencerdaskan kehidupan bangsa bisa mengarah pada (1) pemilikan pengetahuan luas yang dapat digunakan untuk peningkatan mutu dan taraf kehidupan, (2) keterampilan yang dapat dijadikan bekal untuk mencari penghidupan, dan (3) sikap mental pembaruan dan pembangunan. Menurut Undang-undang Sidiknas, tujuan nasional pendidikan diarahkan pada pencapaian pencapaian tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan kognitif lebih kepada bagaimana para siswa memiliki pengetahuan (knowledge) yang komprehensip dan luas. Tujuan afektif diarahkan supaya para siswa memiliki kepekaan sosial tinggi, memiliki moral terpuji, sikap yang toleran, prilaku baik, taat beribadah, hormat pada orang tua, hormat pada guru, dan sebagainya. Sementara tujuan psikomotorik memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan bakat dan ketrampilan yang dimiliki untuk meraih prestasi tertinggi. Sementara Mutrofin (2009) menyebutkan bahwa fungsi elementer bidang pendidikan mencakup: (1) sosio-kultural, (2) politik, (3) ekonomi, dan (4) transformasi. Dalam konteks sosio-kultural, semakin bagus pendidikan seseorang, semakin kuat orang tersebut memiliki nilai-nilai modernitas yang salah satu cirinya adalah memiliki orietasi masa

58 depan, bukan masa kini. Di bidang politik, pendidikan di sekolah diharapkan memberikan bekal kepada siswa agar menjadi siswa yang memiliki wawasan (dan partisipasi) politik, memiliki keterampilan intelektual yang berhubungan dengan kepiawaian menjelaskan, menggambarkan, serta menginterpre-tasi fenomena politik agar peserta didik bisa berpikir independen sebagai modal hidup menjadi warga negara. Fungsi elementer pendidikan sekolah dilihat dari konteks pembangunan ekonomi berdimensi ganda yakni (a) berhubungan dengan kepentingan negara untuk pertumbuhan ekonomi dan (b) terkait dengan kepentingan individu yaitu untuk peningkatan kinerja dan kemandirian. Pendidikan persekolahan juga harus memiliki fungsi transformatif yakni mampu menjadi diri manusia yang berdaya dan tumbuh sesuai kemampuannya sendiri. Pendidikan di sekolah tidak saja mendorong manusia untuk terus menerus melakukan refleksi diri, tetapi lebih dari itu harus benar-benar mendorong kinerja otentik agar setelah keluar sekolah mereka memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan menjalani kehidupan secara lebih bermartabat, manusiawi selaras dengan lingkungannya. C. MASALAH-MASALAH DALAM PENDIDIKAN Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sejak kemerdekaan mengalami peningkatan signifikan, khususnya pada level pendidikan dasar. Indonesia Policy Briefs setidaknya memberi catatan peningkatan terhadap angka partisipasi sekolah. Tahun 2002 angka partisipasi kasar untuk sekolah dasar meningkat lebih 100% dibandingkan tahun 1970 yang hanya 80%. Angka partisipasi sekolah menengah pertama juga mengalami peningkatan mengesankan yaitu dari 18% (1970) menjadi 80% (2002). Demikian juga pada ketimpangan pendidikan laki-laki dan perempuan. Indonesia Policy Briefs bahkan menyejajarkan Indonesia yang sudah bisa disetarakan dengan negara-negara di wilayah Asia Timur yang pendapatan perkapitanya jauh lebih tinggi, khususnya untuk jenjang pendidikan dasar. Namun demikian Indonesia Policy Briefs mencatat ada sejumlah persoalan yang masih menjadi masalah, diantaranya (a) tidak semua anak bisa bersekolah, (b) anak dari kelompok miskin keluar sekolah lebih dini, (c) kualitas sekolah di Indonesia masih rendah dan cenderung memburuk, (d) persiapan dan kehadiran tenaga pengajar yang masih kurang, dan (e) pemeliharaan sekolah tidak dilakukan secara berkala.Tilaar (1999) mendeteksi masalah pendidikan berkitan dengan: (a) kualitas, (b) relevansi, (c) elitisme, dan (d) manajemen. Sementara Mutrofin (2009) mencatat persoalan krusial pendidikan ada empat, yaitu (a) rendahnya kualitas pendidikan, (b) pemerataan pendidikan, (c) relevansi, dan (d) manajemen pendidikan. Vitera (2018) mengatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia juga memiliki sejumlah masalah serius, semisal: kurikulum, ujian, kekerasandan pelecehan dilingkungan sekolah, serta skema pelakasanaan tes masuk. Sedangkan tiga persoalan krusial penyelengggaraan pendidikan di perguruan tinggi yang hingga saat ini belum mendapatkan solusi menurut Vitera (2018) adalah: (a) biaya pendidikan yang terus meningkat, (b) putus studi, dan (c) privatisasi universitas dan institusi negeri. Persoalan pendidikan tidak hanya ada di tingkat dasar dan menengah, tetapi juga di jenjang pendidikan tinggi. Menurut Dian Rosmala (2019) setidaknya ada tiga masaalah utama yang dihadapi perguruan tinggi: (a) kualitas tenaga pengajar, (b) tuntutan akademik terlalu padat, dan (c) terbatasnya kebebasan berekspresi dan mimbar akademik.

59 Dalam tulisan ini, persoalan yang dianggap cukup penting dikemukakan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah: (a) akses pendidikan, (b) kesempatan pendidikan bagi orang miskin, dan (c) kekerasan dalam pendidikan. 1. Masalah Akses Pendidikan Ada tiga persoalan krusial dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menurut Vitera (2018), yaitu: (1) biaya pendidikan yang terus meningkat, (2) putus studi, dan (3) privatisasi universitas/institusi negeri. Persoalan pertama yang mengganjal di masyarakat terkait partisipasi kuliah di perguruan tinggi (negeri) adalah biaya pendidikan yang terus meningkat, bahkan kecepatannya melebihi inflasi. Akibatnya, pendidikan tinggi semakin sulit dijangkau oleh masyarakat yang berasal dari keluarga kelas menengah, apalagi bagi masyarakat kelas bawah. Persoalan kedua, adalah kuliah putus di tengah jalan. Ada beberapa sebab mahasiswa putus kuliah, namun banyak diantaranya karena:(a) dua semester berturut-turut tidak memenuhi standar penilaian minimal, (b) melakukan pelanggaran akademik berat, dan (c) tidak melaksanakan kewajiban administrasi. Salah satu kewajiban administrasi adalah membayar biaya kuliah, dan inilah yang menurut Vitera penyebab utama mahasiswa putus kuliah. Menurut Vitera, banyak perguruan tinggi tanpa beban melepas mahasiswa dalam ikatan pendidikannya karena faktor finansial, sebagaimana kasus dikeluarkannya 26 mahasiswa UIN Alaudin hanya karena telat membayar uang kuliah. Faktor ketiga adalah privatisasi perguruan tinggi (PTN).Privatisasi universitas dan institusi negeri sebagai akibat perubahan sistem penglolaan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Konsekuensi perubahan menjadi PTN-BH adalah perguruan tinggi tersebut dituntut lebih mandiri dari sisi keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya PTN kemudian mencari sumber dana dari sumber-sumber privat, misalnya melakukan berbagai macam usaha (ventura) dan menaikkan biaya pendidikan yang harus dibayar mahasiwa. Karena dari berbagai upaya untuk menghasilkan dana cara menaikan biaya kuliah mahasiswa adalah upaya yang paling mudah, maka akhirnya universitas/institut (PTN-BH) mengandalkan pemasukan dari biaya pendidikan mahasiswa sebagai pendukung utama, terjadilah komersialisasi pendidikan. Sebagai akibatnya banyak mahasiswa (negeri) yang tersisih secara alami dari kampus. Vitera (2018) juga mengutip hasil temuan bahwa partisipasi masyarakat usia 19-24 tahun di perguruan tinggi masih didominasi oleh kelas menengah atas dan hanya 2.6% sisanya diisi kelas menengah bawah. Hal ini menunjukkan tidak meratanya akses pendidikan tinggi sekaligus bisa dibaca sebagai isyarat adanya ketimpangan sosial. Sementara itu, Triwiyanto dan Sobri (2010:33) juga menangkap perbedaan pembiayaan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta sudah lama menjadi berlangsungsebagai akibat perhatian pemerintah lebih berat sebelah. Perhatian pemerintah kepada sekolah-sekolah negeri selama ini terkesan penuh, sedangkan kepada sekolah- sekolah swasta kurang. Kondisi seperti memunculkan keprihatinan mendalam mengingat tugas negara sebagaimana amanat konsititusi adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, termasuk untuk urusan pendidikan. Besarnya biaya pendidikan memunculkan kritik bahwa dunia pendidikan mulai mengarah kepada korporasi. Mahalnya biaya pendidikan umumnya didasarkan pada keinginan kuat dari pengelola satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga mereka berusaha maksimal memenuhi kebutuhan infra struktur seperti mempermegah gedung, melengkapi

60 semua kelengkapan pembelajaran, akses informasi, dan termasuk meningkatkan pendapatan guru/dosen. Para pengelola mengerti benar psikologi masa bahwa dengan gedung yang megah para siswa baru akan banyak berdatangan. Itu sebabnya semakin tinggi institusi menampilkan gedung megah dan image ”berkualitas” maka para konsumen akan semakin banyak. Akibatnya pendidikan banyak terkonsentrasi pada sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri di kota-kota besar. Padahal Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 mengamanatkan perlu adanya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi, dan efisiensi managemen pendidikan. 2. Masalah Kebutuhan Pendidikan bagi Orang Miskin Menurut Zuchdi (2009:141), kondisi pendidikan di Indonesia masih jauh dari ideal. Dilihat dari indikator kecerdasan maka rakyat Indonesia belum mencapai taraf yang memuaskan, diantaranya belum semua rakyat Indonesia terbebas dari buta huruf. Bahkan bila menggunakan indikator wajib belajar dua belas tahun, masih banyak anak Indonesia yang belum memenuhi kriteria kecerdasan yang baik sehingga masih sangat tertinggal dibandingkan dengan negara maju. Menurut Zuchri penyebab utamanya adalah kondisi ekonomi orang tua mereka yang masih lemah. Kemiskinan di Indonesia memang bukan hal baru, bahkan sudah berlangsung sejak jaman penjajahan. Ada dua jalur proses pemiskinan yang berlangsung secara masif yang melibatkan negara, pemerintah dan partai politik. Pertama, untuk kelas atas proses pemiskinan terjadi pada mental, spiritual, nilai dan kesadaran sosial mereka. Pada kelompok ini pemiskinan terjadi pada pendangkalan makna hidup, pemiskinan alternatif mencari sumber kehidupan, dan penyempitan orientasi hidup. Bagi mereka hidup hanya dipandang sebagai lahan mengumbar hawa nafsu dan kenikmatan duniawi. Orientasi hidup hanya ditujukan untuk diri sendiri, keluarga, partai dan kelompoknya. Kedua, bagi masyarakat bawah pemiskinan terjadi secara kejam, keji dan tanpa perasaan. Bentuknya berupa pengurangan dan penghilangan akses mereka pada lapangan kerja, tempat usaha, pendidikan, kesehatan, permodalan, bahan baku usaha, lahan, bahkan cita-cita (SM, No 12/th ke-96, 16-30 Juni 2011). 3. Masalah Kekerasan dalam Pendidikan Wibowo mengatakan bahwa sekolah sering menjadi tempat kekerasan. Selain kekerasan fisik, sekolah juga arena tempat terjadinya kekerasan simbolik. Kekerasan fisik lebih mudah dikenali, seperti pemukulan oleh guru/siswa dan tawuran, sementara kekerasan simbolik lebih sulit dilihat wujudnya meskipun mudah untuk dicermati. Bahkan bagi Wobowo, mewajibkan peserta didik memakai pakaian seragamadalah salah satu bentuk kekerasan simbolik.Peserta didik akan diwajibkan memakai seragam agar mirip dengan habitus kelompok tertentu (http://wahyuwibowo.blog.unas.ac.id). Dalam habitus para kaum elite, pakaian seragam adalah gaya hidup, status sosial, kebiasaan, bahkan ideologi. Maka tidak mengerankan bila ada sebuah pertemuan atau acara kelompok orang kaya akandengan mudah didapati pakaian seragam,sebagai indikator bahwa mereka merasa satu kelompok, sama-sama elite, sama-sama intelek, sama derajatnya, atau sama-sama berkuasanya.

61 Mengacu pada pasal 5 ayat (1) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 3003 yang menyebutkan bahwa ”Setiap warga negera mampunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” seharusnya setiap warga negara memiliki kesempatan sama dalam mengakses pendidikan yang bermutu. Terjemahan frasa ”akses yang sama” akan dianggap adil tidak bagi kelompok masyarakat miskin apabila penerimaan peserta didik baru (PPDB) tetap menggunakan rangking nilai sebagai indikatornya. Nilai dalam terminologi Bourdieu masuk dalam modal sombolik, dan hanya mereka yang berasal dari kalalangan orang kaya yang mendapatkan modal simbolik yang baik. Belum lagi kalau modal simbolik ini ditambah modal sosial lain, maka kalangan miskin akan sangat sulit memenuhi kriteria tersebut. Menurut Bourdieu (Fashri, 2014:32) kekerasan selalu berada dalam ruang kekuasaan. Konsepsi dan pola kerja kekerasan simbolik selalu berkelindan dalam relasi kekuasaan. Untuk mendapatkan dominasi dalam kekuasaan selalu dibutuhkan mekanisme objektif agar dapat diterima oleh individu atau kelompok lain yang dikuasainya. Oleh karena mekanismenya halus, maka kelompok yang dibawah dominasinya tidak sadar, tetap patuh, dan menerima begitu saja apa adanya. Mekanisme kekerasan simbolik berjalan secara halus, tidak tampak, tidak terasa karena berada dibalik kekuasaan. Oleh sebab itu, mereka yang terdominasi tidak menyadari adanya kekerasan, bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang semestinya. Mereka yang terdominasi tidak merasa keberatan dan ”ikhlas” dikuasai dan berada dalam lingkaran dominasi kekuasaannya. D. PEDULI PENDIDIKAN SEBAGAI SEBUAH KEHARUSAN Kepedulian bersifat abstrak (non materi) dan sulit diukur, kecuali setelah diwujudkan dalam bentuk kegiatan konkret. Kepedulian terhadap pendidikan semestinya tidak melihat unsur perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan warna kulit, namun lebih pada sisi kemanusiaan. Kepedulian adalah bentuk altruistik sebagai makhluk hidup yang memiliki perasaan dan akal. Komitmen membantu meringankan kaum lemah adalah wujud penolakan terhadap prilaku kekerasan maupun kejahatan kemanusiaan. Menurut Sikti (2019:24), kepedulian akan melahirkan sikap menyesal (remorse) apabila gagal membantu orang lain yang ada dalam kesulitan. Sikap kepedulian (compassion) muncul karena sesorang memosisikan orang lain sesuai harkat dan martabatnya. Kata kepedulian memiliki persamaan dengan kata simpati. Kata simpati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keikutsertaan merasakan (senang, susah) sebagaimanaperasaan orang lain. Semakin kita simpati pada orang lain, maka kita akan semakin menghormati nilai kemanusiaan yang tercermin dalam wujud cinta kasih (Sikti, 2019:25). Peduli terhadap para penyadang cacat (disabilitas), misalnya, bisa berbentuk sikap simpati terhadap mereka. Jika mereka susah kita ikut merasakan susah demikian pula bila mereka bahagia kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. 1. Konsep Kepedulian Kata kepedulian berasal dari akar kata peduli, yang diberi awalan ke- dan akhiran -an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata peduli bermakna sikap mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Peduli adalah sikap mengindahkan terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat sekitar. Peduli adalah sikap peka yang bisa ditunjukkan

62 dengan perasaan mengasihi dan menyayangi melalui tindakan-tindakan, misalnya membantu orang lain yang membutuhkan. Peduli adalah sikap mental, sebuah respon ketika ada stimulus menyentuh kesadaran. Muncul peningkatan aktivitas kesadaran yang menggerakkan jiwa ke arah dari mana stimulus itu datang, dan biasanya mampu menyentuh nurani dan menggugah perasaan orang yang ada di sekitarnya mereka. Peduli adalah sikap moral yang secara alami bisa muncul dan mampu menuntun orang untuk melakukan kebaikan. Kepedulian merupakan wujud nilai kemanusiaan yang tiba-tiba muncul begitu saja, namun harus disertai intuisi kejiwaan. Moralitas kepedulian terhadap kelompok marginal, nasib pendidikan orang miskin, misalnya, tidak akan muncul di ruang hampa, akan tetapi melibatkan usaha yang sungguh-sungguh dari intuisi bathin. Kepedulian membutuhkan sensitivitas sisi kemanusiaan yang ada pada seseorang, oleh karena itu belum tentu bisa muncul pada setiap orang. Pada orang yang tidak cukup peka terhadap penderitaan dan kesulitan orang lain akan sulit muncul rasa peduli. Rasa peduli akan muncul berkelindan bersamaan dengan nilai-nilai kemanusiaan (Sikti, 2019:12-13). Menurut Sikti (2019:25), kepedulian tidak persis sama dengan empati. Empati (dan juga simpati) sama-sama memberikan sikap kepedulian pada orang lain (altruistik). Sama-sama perilaku menolong meringankan, bahkan menghilangkan penderitaan orang lain. Namun keduanya memiliki penekanan berbeda bila dipandang dari sudut subjek moral (orang yang memiliki prilaku simpati dan empati) maupun objek moral (kepentingan penderita yang ditolong). Sikap peduli lahir karena adanya kelompok masyarakat yang lemah sehingga harus mendapatkan perhatian khusus. Perhatian khusus bisa dalam bentuk keamanan, kesejahteraan, keadilan, perlindungan, nilai kemanfaatan, dan lain-lain. Mereka butuh perlidungan dari tindakan eksploitasi, penelantaran, segala tidak diskriminasi, dan hak asasi manusia, termasuk hak pendidikan. Kepedulian adalah bentuk moral etis karena memihak kepada kaum yang lemah baik secara natural maupun konstruksi sosial. Merupakan bentuk cinta dan kasih sayang sesama manusia yang diwujudkan dalam bentuk perhatian. Membantu kaum lemah perlu dilakukan karena harkat dan matabat setiap manusia di hadapan Tuhan sama. Masing- masing memiliki kedudukan sama sehingga tidak bisa dibenarkan mereka saling mendiskriminasi hak dasar yang dibawa sejak lahir. Pendidikan adalah persoalan rumit karena menyangkut kulural dan struktural. Keberpihakan kepada mereka yang lemah terhadap akses pendidikan harus didasari nilai semata-mata hanya memberikan peluang dan kesempatan sama kepada masyarakat yang kurang beruntung sebagaimana apa yang diperoleh oleh mereka yang berasal dari keluaraga kaya. Hal ini penting dikemukakan agar masyarakat yang kurang beruntung dapat meningkatkan derajat sosialnya dan mampu memutus rantai kemiskinan akibat faktor kultural maupun struktural. 2. Peduli adalah Soal Moral Kata kepedulian bersinonim dengan kata altruisme yaitu paham yang berkeinginan untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan orang lain. Nilai altruistik adalah sikap seseorang yang lebih mementingkan orang lain dari pada kepentingannya sendiri.

63 Sikap altruistik adalah tindakan individu yang melakukan bantuan terhadap orang lain yang membutuhkan tanpa berharap imbalan dan keuntungan dari orang yang ditolong. Jadi semua tindakan kepedulian dan altruistik adalah sama-sama memiliki niat untuk membantu orang lain yang membutuhkan murni atas dasar kemanusiaan (Sikti, 2019:25). Gillingan (Sikti, 2019:27-33) mengurutkan perkembangan moralitas kepedulian dalam beberapa tingkatan, seperti berikut: (a) tingkat 1: orientation of individual survival, yaitu moralitas yang masih berorientasi pada diri sendiri, (b) transisi 1: dari selfishness ke responsibility, (c) tingkat 2: goodness as self sacrifice, adalah moralitas tindakan yang sudah berorientasi pada kebutuhan orang lain, (d) transisi 2: dari goodness ke truth, (e) tingkat 3: morality of non-violence, ialah perbuatan yanag sudah mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan membahayakan atau tidak baik untuk diri sendiri maupun terhadap orang lain. 3. Peduli adalah Soal Kemanusiaan Berbicara soal kemanusiaan maka akan terkait dengan hubungan sesama manusia terlibatkan dalam perilaku, seperti: sikap peduli, cinta kasih, toleran, saling menolong, gotong-royong, dan sejenisnya. Menurut Mahatma Gandhi (lihat Sikti, 2019:34) seseorang yang peduli terhadap orang lain yangmemiliki kekurangan dan keterbatasan (fisik, mental) berarti orang tersebut sedang menanggung penderitaan orang lain sekaligus melawan segala macam bentuk kejahatan kemanusiaan. Bagi kaum disabilitas, untuk masuk dalam ruang publik begitu cukup sulit. Pekerjaan di hampir semua institusi tidak mengakomodasi kaum defabel, bahkan institusi resmi negeri milik pemerintah. Begitupun fasilitas publik seperti di kendaraan umum, jalan, gedung mall, dan sejenisnya hampir- hampir tidak ada fasilitas untuk kaum disabilitas.Kalaupun ada biasanya sangat terbatas. Padahal pemberian akses terhadap kaum disabilitas di ruang publik pada hakekatnya memberikan jalan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu mengangkat harkat dan martabat kaum disabilitas sama dengan manusia normal yang lain. Begitupun bagi kelompok kaum miskin sulit untuk bisa masuk mengakses pendididikan publik milik pemerintah yang dibiayai oleh anggaran negara. Siswa dari keluarga yang kurang beruntung identik dengan kemiskinan dan kebodohan. Orang miskin sangat dekat dengan kebodohan yang secara kultural sudah mengakar turun temurun dan sulit keluar dari kondisi demikian. Hal ini diperburuk karena secara struktural program pemerintah kurang menyentuh mereka untuk terangkat dari lubang penderitaan. Akses masuk sekolah negeri pun hanya diberi jatah kurang lebih 10% dalam PPDB tahun 2017, bahkan prosentase ini tidak terlalu berubah hingga PPDB tahun 2020. Jatah prosentase lain (90%) adalah milik mereka yang memiliki modal simbolik (modal akademik), modal kultural (budaya akademik), modal ekonomi (uang), modal sosial (jaringan) (Mukarom, 2018). Orang miskin semestinya tidak hanya dilihat dari sisi “ketidaknormalannya”, namun harus dipandang dari sisi kemanusiaan bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat sama dengan yang lain. Bila tidak ada upaya sungguh- sungguh yang mengedepankan rasa kepedulian, tidak salah bila Bourdieu menyebut sekolah sebagai habitus bagi orang kaya dan secara terus menerus akan dipertahankan melalui mekanis kekuasaan dan kekuatan modal sosial.

64 4. Peduli adalah Soal Keadilan Sila kelima, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan sila yang tampaknya paling sulit dicapai dibandingkan keempat sila lain dari Pancasila. Sila ini merupakan akumulasi dari perwujudan sila-sila sebelumnya. Tujuan didirikan negara Indonesia sesungguhnya adalah kesejahteraan atas dasar keadilan dalam semua aspek kehidupan.Sebagai sebuah cita-cita dan harapan, tentuperlu terus diupayakan secara menerus dan berkesinambungan. Hilangnya rasa keadilan bisa memicu konflik dan mengusik kohesi sosial dalam bernegara. Dalam arti luas konflik yang muncul dari rasa ketidakadilan bahkan dapat merongrong keutuhan bangsa. Dalam konteks keadilan sosial dalam bidang pendidikan, maka kepedulian bagi kaum marginal masih pelu terus diperjuangkan. Pemerintah melalui perangkat undang-undang, pemilik kekuasaan, dan penggerak potensi ekonomitentu bisa mewujudkan.Sistem PPDB zonasi sesungguhnya sudah relatif lebih baik dibandingkan dengan model sebelumnya (sistem rayon) bila dilihat dari sisi keberpihakan terhadap siswa-siswi dari masyarakat keluarga miskin. Namun demikian model keberpihakam ini akan sangat berbeda dibandingkan dengan pandangan masyarakat dari keluarga kaya. Bagi siswa dari keluarga kaya yang memiliki banyak modal sosial, sistem rayon dianggap lebih memberikan pelung besar untuk mendapatkan sekolah favorit yang diinginkan. Sementara itu, sistem zonasi lebih menjanjikan dari sisi keadilan akses pendidikan bagi keluarga miskin, walaupun sistem zonasi juga masih perlu terus disempurnakan. E. KEPEDULIAN IKIP BUDI UTOMO Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan baik oleh perorangan maupun lembaga yang bernilai kepedulian. Berikut adalah beberapa contoh kepedulian yang dilakukan IKIP Budi Utomo kepada mahasiswa dan masyarakat luas. Namun, sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan IKIP Budi Utomo untuk menghasilakan lulusan yang memiliki kharakter peduli terhadap sesama. 1. Perguruan Tinggi Pencetak Alumni Berkharakter IKIP Budi Utomo merupakan satu-satunya lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) diantara 63 (enam puluh tiga) berbagai macam bentuk perguruan tinggi (PT) yang ada di Malang Raya (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Da, data diolah). Sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan, IKIP Budi Utomo mengajak putra-putri terbaik bangsa yang berminat berkecimpung di dunia pendidikan untuk bergabung mengembangkan potensi yang dimiliki agar kelak mampu menjadi guru yang berkharakter dan profesional di bidangnya. Didukung dosen dan sumber daya lain yang memadai, IKIP Budi Utomo telah menghasilkan guru profesional yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Selain sebagai guru, sebagian lulusan IKIP Budi Utomo juga handal di beberapa bidang lain, seperti profesional sebagai penulis, atlit, wasit, pelatih, wirausahawan, dan bahkan pengusaha sukses. Sebagai wujud capaian perguruan tinggi (PT) yang unggul, IKIP Budi Utomo telah mengembangkan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dari manca negara, seperti: Thailand, Malaysia, Brunai Darussalam, Tomor Leste, dan lain-lain.Selain itu, IKIP Budi Utomojuga telah berhasil mengemban tugas pendidikan dan kebudayaan melalui program

65 BIPA yang hingga tahun 2020 sudah memberi pembelajaran terhadap120 darmasiswa berasal di lima benua (Amerika, Eropa, Asia, Afrika, dan Australia) yang tersebar di 32 negara seperti Amerika Serikat, German, Italia, Polandia, Hungaria, Uzbekistan, Mesir, Aljazair, Madagaskar, Bangladesh, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Filipina, Jepang, China, Korea Selatan, Papuanugini, Austalia, dan lain-lain (Kepala Pusat Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, 2020). Sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan IKIP Budi Utomo tidak sekedar mengajarkan tentang materi pelajaran, metode mengajar sebagai bekal kelak saat melaksakan tugas sebagaiseorang guru, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah membentuk guru yang berkharakter mulia (berbudiutama). Guru yangmemiliki dedikasi tinggi saat bertugas mencerdaskan anak-anak bangsa, yang mencintai bangsa dan negaranya, yang mengikuti semua aturan negara dan masyarakat, memiliki jiwa kepedulian antar sesama, mampu menjaga norma dan kesopanan, dan tidak-tanduknya bisa dijadikan contoh bagi masyarakat banyak. IKIP Budi Utomo tidak sekedar membekali mahasiswanya profesional sesuai bidang ilmu masing-masing, tetapi jugamemberi bekal pada aspek personal, sosial, dan pedagogi.IKIP Budi Utomo memberi bekal nilai pesan moral kepada para mahasiswa bahwa profesi guru tidaklah sekadar terampil mengajar, tetapi profesi guru harus dilandasi oleh niat yang tulus ikhlas,niat atas dasar panggilan jiwa, dan melaksanakan misi kemanusiaan. Oleh karena itu, IKIP Budi Utomo Guru menebarkan motto “mendidik, mengabdi, dan mengajar”. Mendidik memiliki arti penting bagi seorang guru karena roh pendidikan sesungguhnya ada pada kegiatan mendidik.Tugas guru tidak sekadar mengajari anak didik supaya menjadi pintar, tatapi juga membentuk sikap untuk menjadi orang yang memiliki sifat welas asih, perhatian, ikhlas,peduli, penyayang, senang berbagi, dan pekerja keras.Guru yang mampu mendidik dan membimbing siswa melalui keteladan sehingga siswa bisa mengadopsi nilai keteladanan, mau berbagi saling memberi dan menerima, mau menerima pemikiran orang lain,menghargai perbedaan pendapat, rela berbagi, bersikap jujur, saling menghargai, bertanggung jawab, dan bersikap terbuka. 2. IKIP Budi Utomo Memberi Solusi Seperti sudah dipaparkan Vitera (2018), salah satu persoalan di dunia pendidikan adalah terbatasnya akses bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Mereka sulit mendapatkan tempat di PTN yang mengharuskan lulus test masuk dan tarif biaya kuliah mahal. IKIP Budi Utomo tidak ikut larut dengan serta merta memasang biaya kuliah yang tinggi. Pada saat PTN atau PTS lain berpikir bagaimana menaikkan uang kuliah mahasiswa, IKIP Budi Utomo memberi solusi dengan menawarkan biaya kuliah yang sangat terjangkau, salah satu bentuk kepedulian kelompok masyarakat menengah dan bawah. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa PTN menganut model penerimaan mahasiswa baru menggunakan jalur SMN-PTN, SBM-PTN, dan jalur mandiri. Dari model penerimaan mahasiswa baru ini melahirkan dua kelompok mahasiswa dengan beban biaya kuliah berbeda. Mereka yang masuknya berdasarkan jalur SMN-PTN dan SBM-PTN, biaya kuliahnya mengikuti UKT yang umumnya dikelompokkan menjadi golongan I-VI (penggolongan tiap PTN tidak sama) dengan beban nominal rupiah sesuai

66 golongannya. Pengggolongan biasanya didasarkan pada latar belakang beban sosial ekomomi orang tuanya. Sementara UKT mahasiswa yang masuk lewat jalur mandiri beban uang kuliahnya akan sangat berbeda dan jauh lebih mahal. Kalau sebelum tahun 1990-an PTN identik dengan biaya kuliah murah dan PTS mahal, maka setelah tahun 2000-an tidak lagi demikian. Biaya kuliah di PTN justru menjadi lebih mahal dari kebanyakan PTS. Semester genap tahun akademik 2019-2020 merupakan tahun penuh tantangan bagi PTN dan PTS di Indonesia. Memasuki pertengahan semester, seluruh dunia dilanda pandemi Covid-19. Yaitu kasus menyebarnya virus corona ke seluruh penjuru dunia, yang diawali di wilayah Wuhan, China. Untuk mengurangi penyebaran virus tersebut, pemerintah mengharuskan semua PT melakukan kegiatan perkuliahan secara daring, tidak ada tatap muka. Sebagian besar mahasiswa memilih untuk pulang kampung, tetapi tidak sedikit yang tetap bertahan ditepat mondok/kos masing-masing. Diantara mereka yang memilih tetap tinggal di pondokan,tidak sedikit yang mengalami kesulitan finansial dan kebutuhan pokok karena kiriman rangsum dari orang tua mereka terhambat sebab orang tua mereka sendiri juga terkena dampak wabah covid. Pada saat banyak PT lain berharap bantuan pemerintah untuk mahasiswa akibat dampak pandemik covid-19, IKIP Budi Utomo menunjukkan sikap kepeduliannya dengan memberikan bantuan sembako kepada mahasiswa yang membutuhkan dengan melibatkan alumni dan mahasiswa yang mampu. Demikian pula, pada saat mahasiswa harus mengakses materi perkuliahan secara daring membutuhkan jaringan internet, maka IKIP Budi Utomo memberikan solusi dengan pemasangan jaringan internet gratis untuk para mahasiswa agar proses perkuliahan tidak terganggu. Mewabahnya virus corona juga menimbulkan berdampak pada langkanya alat bantu untuk mensteril tangan agar terhindar dari virus (handsanitizer dan bahan baku untuk membuatnya). Pada saat yang masyarakat berebut mendapatkan handsanitizer karena kelangkaan di pasar dan harganya menjadi sangat mahal, IKIP Budi Utomo tampil berbagi kepada khalayak handsanitizer produk sendiri hasil karya mahasiswa. Begitu banyak persoalan persoalan yang dihadapi pendidikan tinggi, maka IKIP Budi Utomo mencoba tampil memberikan solusi untuk mengurangi beban masyarakat dan pemerintah dalam mengemban amanat bidang pendidikan. Terlalu banyak untuk menyebutkan satu-persatu bentuk kegiatan yang telah dilakukan IKIP Budi Utomoyang memilliki nilai kepedulian. Tetapi ada beberapa yang perlu ditekankan disini, pertama, bahwa sebagai bentuk keperpihakan terhadap masyarakat menengah dan bawah IKIP Budi Utomo memberi akses seluas-luasnya pada seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah dan bawah yang ingin kuliah menimba ilmu. Perguruan tinggi lain pada umumnya memilih calon mahasiwa mengadakan seleksi melalui tes yang menonjolkan sisi akademis. Hanya mereka yang memiliki modal akademis baik yang dapat mengakses menuntut ilmu di perguran tinggi tersebut. Mereka yang memiliki modal akademis tinggi kebanyakan adalah para mahasiswa yang memiliki modal ekonomi yang baik, sehingga mereka yang deterima selain pintar juga bermodal finansial cukup (Vitera, 2018; Mukarom, 2018). Jika PT (N)lain mengandalkan modal akademis (dan finansial) saat proses penerimaan mahasiswa baru, IKIP Budi Utomo lebih memilih calon mahasiswa yang memiliki minat dan motivasi besar, serta jiwa keinginan mengabdi sebagai pendidik yang dipersilakan bergabung masuk sebagai keluaga besar.Itu sebabnya pendekatan

67 proses pembelajaran di IKIP Budi Utomo lebih mengedepankan sifat among-humanis tanpa meninggalkan sisi akademis ketimbang hanya mengandalkan orientasi akademisinstruktif semata. Jika di perguruan tinggi lain mahsiswa harus mengeluarkan biaya berlipat, maka IKIP Budi Utomo menawarkan biaya pendidikan yang sangat terjangkau sehingga kalangan bawah masih bisamasuk menikmati status sebagai mahasiswa hingga mendapatkan gelar sarjana. Mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial selalu akan diberi solusi agar tidak sampai putus kuliah. Hal ini tidak semata-mata sebagai bentuk kepedulian terhadap mahasiswa menengah ke bawah akan tetapi IKIP Budi Utomo ingin ikut berkontribusi mencerdaskan semua anak bangsa sehingga pada gilirannya akan menaikkan status sosial mereka di mata masyarakat. IKIP Budi Utomo adalah kampus multi-kultur yang bisa diakses semua anak bangsa tanpa membedakan golongan, suku, agama, dan ras (sara). Semua akan mendapatkan perlakuan sama tanpa dibeda-bedakan atas dasar status sosial dan unsur sara. Terlebih lagi, para mahasiswa dibekali pendidikan kharakter kebudiutamaan, hingga mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam pergaulan sehari-hari baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat luar. Mahasiswa juga ajarkan nilai-nilai kecintaan terhadap tanah air, kemanfaatan,kepedulian, kepatuhan dan kepatutan, juga diajak menghidari semua bentuk kekerasan baik yang sifatnya fisik, maupun non fisik. Untuk menumbuhkembangkan sifat kepekaan sosial, mahasiswa selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan sosial, semisal pemberian bantuan sosial seperti bantuan sembako, penyembelihan hewan qurban, santunan anak yatim, dan lain-lain.Dalam masa Pandemi Covid-19, program “IKIP Budi Utomo Peduli”, misalnya diwujudkan dalam bentuk bantuan handsanitizer buah karya mahasiswa Pogram Studi Pendidikan Biologi kepada masyarakat umum sebagai upaya untuk menangkal atau mengurangi penyebaran virus. Kegiatan kemanusiaan tersebut kemudian disusul bantuan peduli kampus yang melibatkan para alumni dan mahasiswa mampu dengan cara memberikan sejumlah bantuan sembako dan jaringan internet. DAFTAR RUJUKAN Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Aplikasi, offline Indonesia Policy Briefs. 2002. “Peningkatan Kualitas Pendidikan”. Ide-ide Program 100 Hari. Bank Dunia/The World Bank. Martono, Nanang. 2012. Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu. Jakarta: Rajawali Pers. Mu’arif. 2008. Liberalisasi Pendidikan: Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa. Yogyakarta: Pinus Book Publisher. Mukarom. 2018. Kekerasan Simbolik Terhadap Sekolah Swasta: Studi Kasus Penerapan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Malang, (Disertasi). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Mutrofin. 2009. Mengapa Mereka Tidak Sekolah?Jakarta: LaksBang PRESSindo. Rohman, Arief. 2009. Politik Ideologi Pendidikan. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. Sikti, Ahmad Syahrus. 2019. Altruisme Hukum: Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas. Jogyakarta: UII Press. Suara Muhammadiyah, Nomor 12/th ke-96, 16-30 Juni 2011, hlm. 6.

68 Sujatmoko, Emmanuel. 2010. “Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan”. Akademika. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010. St. Kartono. 2002. Menebus Pendidikan Yang Tergadai. Yogyakarta: Galang Press. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Triwiyanto, Teguh dan Sobri, Ahmad Yusuf. 2010. Panduan sekolah bertaraf Internasinal. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Zuchdi, Darmiyati. 2009. Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan Yang Manusiawi. Cetakan ke-3. Jakarta: PT Bumi Aksara. SUMBER BACAAN LAIN Vitera, Dara Nanda. 2018. “Tiga Masalah Mengkhawatirkan dalam Dunia Pendidikan Tinggi”. Kumparan. http://amp/s/m.kumpapran.com. 10 April 2018, diakses 28 Juli 2020. Daftar perguruan tinggi (PT) di Kota Malang, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Da, diakses 26 Juli 2020. https://dosenpsikologi.com/teori-kebutuhan-maslow. Diakses Minggu, 26 Juli 2020. https://www.sehatq.com/artikel/mengenal-konsep-kebutuhan-dasar-manusia. Diakses Senin, 27 Juli 2020. https://pijarpsikologi.org/fakta-menarik-seputar-kebutuhan-manusia-akan-rasa-cinta-dan- keinginan-untuk-dimiliki/. Diakses Senin, 27 Juli 2020. http://www.indopositive.org/2019/08/5-tingkatan-dalam-teori-hirarki.html. Diakses Senin, 27 Juli 2020. https://kurnianurainy.wordpress.com/2013/08/23/7-kebutuhan-dasar-manusia-menurut- maslow/. Diakses Minggu, 26 Juli 2020. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Da. Diakses 26 Juli 2020.

69 BAGIAN 5 NILAI KEPATUHAN: Antara Regulasi dan Implementasi Rochsun & Susilo Bekti A. PENGANTAR Mengacu pada suatu gagasan, ide bahkan pencetus konsep kebudiutamaan yang disampaikan dalam banyak kesempatan dan tertuang dalam makalah-makalah atau paper, telah memberikan pelajaran pada kita. Bahwa, istilah kepatuhan menunjukkan kedekatannya dengan istilah penghormatan, kesalehan, ketaatan, ketundukan, kesetiaan, keberbertanggung-jawababan dan ketertiban. Kemudian mempertentangkannya dengan istilah kefasikan, kecongkakan, pemberontakan, pembangkangan, pengkhianatan, dan kekacauan. Penggagas juga mendekatkan pengertian kepatuhan secara filosofis, bahwa istilah kepatuhan sebagai akibat logis dari kemerdekaan atau kebebasan. Artinya, kepatuhan merupakan wujud kehormatan dan kemartabatan manusia karena pilihan hidup berdasarkan kemerdekaan dan kebebasan yang mereka miliki, yang sebenarnya merupakan akibat logis atau tanggung jawab manusia merdeka. Penegasan terhadap implementasi kepatuhan dapat dinukil, bahwa sebenarnya kepatuhan sejati tidak bisa dituntut atau dipenuhi oleh manusia terjajah. Kalaupun seorang yang terjajah atau tidak merdeka melakukan suatu tindakan yang sejalan atau tidak sejalan dengan norma atau aturan, maka yang dia lakukan sebenarnya bukan kepatuhan, melainkan keterpaksaan. Sebagai wujud tanggung jawab, kepatuhan tidak bisa dituntut dari siapa pun yang terjajah atau tidak merdeka. Oleh karena itu, sebagai wujud tanggung jawab, kepatuhan menandai kehormatan atau kemartabatan manusia merdeka. Artinya, bagi manusia merdeka, tidak ada kehormatan tanpa tanggung jawab, tidak ada kemartabatan tanpa kepatuhan. Lebih tegas, penggagas menjelaskan dengan memberikan ilustrasi, bahwa setiap anak manusia lahir memang merdeka. Karena kasih sayang keluarga, mereka bisa tumbuh dan berkembang. Karena keteraturan masyarakat, mereka bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Bisa saja misalnya, seorang anak memilih tetap merdeka, tetapi berarti mereka harus menerima kenyataan, harus bertahan hidup tanpa kasih sayang, harus bertahan hidup tanpa jaminan bahwa setelah melaksanakan kewajiaban akan mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Karena hampir mustahil manusia bisa bertahan hidup dan berkembang secara baik tanpa kasih sayang dan sistem penghargaan sosial. Oleh karena itu, untuk memantapkan pemahaman kepatuhan, berikut ini beberapa istilah kiranya dapat dipakai untuk lebih memahami nilai-nilai tersebut. Demikian juga diuraikan bagaimana nilai kepatuhan dapat dihayati melalui regulasi-regulasi sosial dan bagaimana mengamalkan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

70 B. KEPATUHAN DAN PENGHORMATAN Ketika istilah kepatuhan didekatkan dengan istilah penghormatan, maka terkandung makna yang merujuk pada suatu perilaku hormat, bukan sebaliknya berperilaku congkak. Perilaku hormat yang dimaksud adalah hormat terhadap semua tatanan nilai bukan bersikap congkak apalagi mengabaikan atau bahkan melawan terhadap tatanan nilai. Seperti tatanan Negara, tatanan masyarakat, tatanan keluarga, tatanan institusi kantor, dan lain sebagainya, termasuk tatanan nilai dalam lembaga pendidikan. Misal dalam lingkungan keluarga, bagaimana seorang anak hormat terhadap orang tua. Lingkungan masyarakat, bagaimana seorang warga masyarakat menghormati semua peraturan ke RT- an atau ke RW-an yang telah disepakati atau ditetapkan oleh anggota masyarakat. Lingkungan kampus, bagaimana seorang mahasiswa hormat terhadap semua peraturan yang berlaku di dalam kampus, baik peraturan akademik maupun non akademik. Begitu juga dalam tatanan Negara, bagaimana seorang warga Negara hormat terhadap semua peraturan yang berlaku, mulai dari undang-undang dasar, ketetapan MPR, keputusan presiden, peraturan mentri dan peraturan-peraturan lain termasuk peraturan-peraturan dalam kondisi situasional,seperti wabah penyakit Corona. Kasus wabah penyakit Corona misalnya, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh WHO kemudian dijabarkan ke dalam peraturan masing-masing Negara, sampai pada tingkat kampung bahkan pedesaan, adalah dalam rangka mengantisipasi terjangkitnya wabah atau pandemi penyakit corona yang melanda penduduk dunia, sejak akhir tahun 2019 hingga pertengahan bahkan mencapai akhir tahun 2020, kemudian wabah penyakit itu dikenal dengan istilah pandemi Covid-19. Peristiwa pandemik ini memunculkan peraturan-peraturan atau regulasi-regulasi untuk meminimalisisir penularan wabah virus penyakit Covid-19 tersebut dengan menggunakan istilah-istilah baru. Beragam peraturan atau regulasi dengan istilah baru telah dibuat untuk mengurangi penyebaran penyakit yang katanya mematikan dan mudah menular melalui media interaksi sosial. Maka, semua anggota masyarakat wajib menghormati peraturan-peraturan itu. Mulai dari istilah penutupan total (lock down), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menjaga jarak (social distancing), mencuci tangan dengan sabun (hand sanitizer), pakai masker dan sebaginya adalah dalam rangka mendidik perilaku patuh tehadap peraturan tersebut. Namun terdapat juga sejumlah anggota masyarakat yang tidak menghormati terhadap peraturan-peraturan tersebut, bahkan cenderung bersikap fasik. Mereka tahu dan menyaksikan peraturan yang telah disepakati dan terpublikasikan, tetapi tidak meyakini dan cenderung tidak melaksanakannya. Perilaku demikian dikatakan sebagai perilaku yang mengingkari nilai kepatuhan. Macam cara mensosialisasi peraturan atau regulasi, ada yang melalui cara lebih formal, seperti surat edaran, surat keputusan mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah. Bahkan ada juga mensosialisasikan peraturan dengan cara lebih kreatif melalui spanduk atau balikho, atau tulisan baner dalam tampilan lebih menghibur dalam bentuk tulisan inovatif bahkan cenderung mengundang tertawa. Justru kreatifitas demikian memancing perhatian, diharapkan mudah dipahami dan kemudian dipatuhi oleh anggota masyarakat. Budaya masyarakat pada umumnya bisa jadi bukan merupakan budaya masyarakat formal, sehingga menyampaikan informasi meskipun dalam konten yang sangat penting sekalipun atau informasi serius sekalipun, namun dapat disampaikan melalui cara yang lebih menghibur, dengan harapan mudah di cerna dan dipahami bahkan

71 dihormati untuk diimplementasikan. Seperti Kelik Pelipurlara (2020) menyampaikan pesan peraturan-peraturan melalui kata-kata plesetan, tentu sangat jenaka dan memotivasi pembaca untuk dapat memahami pesan yang disampaikan. Melalui cara semacam ini bisa jadi lebih membantu untuk memahami dan menghormati selanjutnya dapat mematuhi sesuai isi pesan yang disampaikan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa istilah kepatuhan memiliki kedekatan arti dengan sikap hormat. Bagaimana dapat mengontrol nilai kepatuhan ketika mampu mencermati perilaku yang diaktualisasikan melalui sikap hormat. Namun, sikap hormat yang dimaksud adalah sikap hormat yang merdeka, artinya patuh bukan keterpaksaan, hormat dengan rasa kerelaan dan ketulusan, bahwa suatu peraturan itu patut untuk dihormati. Berperilaku hormat berarti tidak bersikap congkak terhadap suatu peraturan atau tatanan yang disepakati atau ditetapkan. Meskipun regulasi dalam area yang lebih kecil, misalnya dalam lingkungan keluarga, namun juga dalam area lebih luas, lingkungan kantor, lingkungan perusahaan, lingkungan pendidikan (sekolah dan kampus), lingkungan Negara, bahkan tatanan regulasi dunia atau organisasi dunia seperti WHO, UNESCO, PBB, dan lain sebagainya. Bagaimana peraturan yang tertuang dalam regulasi, dapat dipahami, dihayati dan kemudian diimplementasikan. C. KEPATUHAN DAN KESALEHAN Secara umum istilah kepatuhan jika didekatkan dengan istilah kesalehan merujuk pada perilaku totalitas penghambaan kepada Tuhan Maha Pencipta dan kerelaan pengabdian kepada tatanan sosial. Bukan sebaliknya berperilaku fasik, yaitu menyaksikan tetapi tidak meyakini dan tidak melaksanakannya. Sikap fasik artinya secara vertikal keluar dari ketaatan kepada Sang Khalik dan sang penyampai risalah, sedangkan secara horisontal keluar dari tatanan nilai sosial. Bahwa, nilai kepatuhan tidak saja rela menjalankan tatanan nilai yang telah ditetapkan secara agama dan kepercayaan ketika berhubungan secara vertikal, namun juga nilai kepatuhan berarti rela menjalankan tatanan nilai secara sosial kemsyarakatan ketika berhubungan secara horisontal. Kepatuhan dalam konteks kesalehan secara vertikal, manakala mampu mematuhi peraturan atau syariat yang telah ditetapkan melalui firman-firman dan risalah yang tertulis dalam Kitab suci masing-masing agama dan kepercayaan sebagai tuntunan hidup, bagaimana cara berhubungan dengan Tuhannya dan bagaimana cara hidup beragama dan bermasyarakat, tentu di dalamnya berisi perintah dan larangan serta petunjuk-petunjuk dalam meniti kehidupan untuk bekal di kelak kemudian hari menuju kedamian abadi. Seperti Al-Quran, sebagai kitab dan pedoman hidup bagi umat Islam, di dalamnya berisi perintah dan larangan petunjuk-petunjuk bagaimana berhubungan dengan Tuhannya dan bagaimana hidup bermasyarakat. Baik, tatacara bermasyarakat dalam lingkungan keluarga, linkungan sosial kemasyarakatan, lingkungan tempat bekerja dan bagaimana ketika hidup bernegara. Begitu juga Al-Kitab, pedoman dan petunjuk berisi firmanfirman Tuhan yang tertuang dalam kitab Bible bagi agama Keisten dan Protestan. Tentu di dalamnya mengajarkan bagaimana hidup bermasyarakat dan bagaimana berhubungan dengan Tuhannya, serta berisi perintah dan larangan yang harus dipatuhi dalam kesalehan secara vertikal. Begitu juga kitab-kitab agama lainnya, seperti Kitab Weda merupakan

72 kitab bagi penganut agama Hindu, Kitab Tripitaka bagi penganut agama Budha, Sishu Wujing kitab bagi penganut agama Konghuchu. Ketika penganutnya istiqomah menjalankan ibadah-ibadah bersifat spiritual individu, yaitu, secara suka rela mematuhi semua regulasi atau peraturan atau kententuan syarat rukun yang telah ditetapkan, maka sesungguhnya telah mengimplementasikan kepatuhan dalam konteks kesalehan vertikal. Namun akan terjadi sebaliknya bila berlaku fasik maka sesungguhnya telah melakukan pengingkaran terhadap nilai kepatuhan. Kesalehan horizontal tercermin ketika bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat perhatian terhadap masalah-masalah sosial, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, mampu memahami apa yang dipahami orang lain dan sebagainya, adalah merupakan nilai kepatuhan dalam kontek kesalehan horizontal. Kesalehan horizontal mendidik kepekaan sosial, mendidik perilaku dan aktualisasi sosial penuh mafaat bagai banyak orang, bukankah sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi oaring lain (QS. Al-Isra: 7); (HR. Ahmad-Thabroni). Sehingga menjadikan orang disekitarnya merasa nyaman dan damai. Quraish Shihab (2019) dalam suatu kesempatan berkata bahwa kedamaian diperoleh manakala mampu menjalankan perilaku damai secara aktif maupun damai secara pasif. Lebih jauh ia mengatakan, jika tidak mampu menjalankan kedamian aktif, maka lakukanlah kedamaian pasif. Artinya jika tidak bisa memberi jangan menghalangi, kalau tidak bisa memuji jangan mencela, kalau tidak bisa menolong jangan menjerumuskan. Singkat kalimat, bahwa kepatuhan dan kesalehan pada prinsipnya adalah nilai patuh yang bernilai kesalehan spiritual maupun sosial, dimana kedua istilah itu saling berhubungan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, ketika anggota masyarakat memiliki sikap dan perilaku demikian itulah kemudian disebut sebagai nilai kepatuhan dalam konsep kebudiutamaan. D. KEPATUHAN DAN KETAATAN Seperti pengertian kepatuhan dan kesalehan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka nilai kepatuhan jika didekatkan dengan istilah ketaatan merujuk pada sifat tidak saja tunduk kepada tatanan nilai bersifat vertikal, juga tunduk kepada tatanan bersifat horizontal. Kepatuhan dalam konteks ketaatan maksudnya adalah kepatuhan yang bersifat mengikat, yakni ketaatan kepada tatanan nilai bersifat rohani, ketaatan terhadap aturan agama atau moral, karena pada dasarnya manusia mempunyai kencederungan taat kepada Tuhan-nya. Pada level ini manusia dituntut untuk taat bukan karena untuk memenuhi aturan itu, tetapi demi kebaikan manuisa itu sendiri. Dalam konsep ajaran Islam termaktub dalam kitab suci Al-Qur’an, bahwa hal itu merupakan suatu keniscayaan ketika penganutnya harus taat kepada Tuhannya, bahkan tidak hanya taat kepada Tuhan, juga harus taat kepada Rasul dan juga taat kepada pemimpinnya (Annisa’: 59). Dalam Alkitab juga demikian halnya memberikan ajaran ketika terkait dengan ketaatan kepada Tuhan sebagaimana yang tertuang dalam Yohanes (3:22-23). Kepatuhan dalam konteks ketaatan secara horizontal dapat dikelompokkan dan di ilustrasikan atau digambarkan dalam ketaatan biologis dan ketaatan sosial. Ketaatan secara biologis, dapat diilustrasikan seperti ketika kita telah melakukan olah raga,

73 misalnya olah raga lari. Saat oleh raga itu, tubuh atau badan kita banyak mengeluarkan peluh atau keringat akibat oleh raga lari tersebut, maka kontruksi system yang terjadi di dalam tubuh, otak secara otomatis memerintahkan rasa haus, dan otak kita secara otomatis juga memerintahkan untuk cepat-cepat mencari air minum untuk menghilangkan rasa haus itu, lalu meminumnya. Peintah otak dipatuhi oleh system organ yang bertugas untuk menjalankan perintah tersebut sehingga mampu menggerakkan kaki, tangan lalu mengambil gelas menuangkannya air ke dalam gelas tersebut, kemudian menuangkannya ke dalam mulut untuk diminum. Semua taat berjalan mengikuti perintah sesaui tugas dan fungsinya secara otomatis. Itulah kepatuhan dalam konteks ketaatan secara biologis. Artinya menjalankan ketaatan harus dilaksanakan secara ikhlas suka rela, dan otomatis. Kepatuhan dalam konteks ketaatan secara sosial, dapat dijumpai ketika ketaatan itu diejawantahkan kedalam ketaatan tertulis maupun ketaatan tidak tertulis. Seperti mahasiswa ikut serta melakukan kerja bakti masal, yang dilakukan oleh warga pada wilayah RT atau RW dimana mereka berdomisli, memang terkadang kerja bakti bersih- bersih lingkungan peraturannya atau perintahnya termuat dalam peraturan tertulis, tetapi kebanyakan peraturan bersih-bersih desa atau kampung atau lingkungan tidak tertulis, hanya saja kebiasaan atau budaya masyarakat tertentu untuk mengumpulkan warga menggunakan alat pukul “ketongan” atau “gong” atau alat lainnya yang dipukuli sebagai tanda untuk melakukan kerja bakti. Ketika sejumlah mahasiswa berbaur dengan masyarakat dalam lingkungan dimana mereka tinggal atau berdomisili, maka mereka dikatakan menjalakan atau mengimplementasikan ketaatan sosial. Tetapi sebaliknya jika tidak ada rasa peduli untuk turut serta kerja bakti, maka dikatakan sebagai pengingkaran terhadap nilai kepatuhan dalam konteks ketaatan secara sosial. Karena pada prinsipnya manusia adalah makhluk sosial saling berinteraksi satu dengan lainnya, hidup berdampingan, bermasyarakat dan bernegara, saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat, dalam linkungan dengan tatanan Negara yang mengedepankan nilai gotong royong. Seperti kata bijak hidup ini bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi tentang siapa yang berbuat baik. Maka sekecil apapun sumbangan kebaikan untuk kemalahatan umat. Budaya gotong royong pada hakekatnya membelajarakan ketaatan secara sosial, saling peduli dan saling bantu membantu. Seperti budaya gotong royong di kebudayaan Using (Rochsun, 2020), bahwa bagaimana masyarakat bahu membahu untuk bersama sama membantu satu dengan yang lain, kemudian dikenal dengan konsep Barong. Barong berarti bersama sama, guyup rukun. Sehingga sangat wajar dengan konsep Barong itu menjadikan masyarakat Using mampu taat dan patuh kepada para leluhurnya, dalam budaya mereka disebut uri-uri dari weluri atau patuh dan taat terhadap pesan para leluhurnya untuk menjaga budaya rukun. Budaya gotong royong mungkin tidak popular di era milenial, suatu era dimana masyarakat kontemporer cenderung praktis. Orientasi kekinian-kenantian (nownesslateness) dan kedisinian-kedisanaan (hereness-thereness), orang tidak lagi melakukan kebersamaan, semua kegiatan berorientasi nilai atau ingin dihargai. Seperti persoalan tempat dari mana seorang berbicara, kepada siapa, dan untuk tujuan apa (John Storey, 2003) adalah menjadi idola. Paradok dengan konsep kebudiutamaan yang memandang regulasi atau peraturan merupakan nilai luhur yang patut dipatuhi. Sebagaimana konsep peradaban Jawa yang digambarkan oleh Supratikno Rahardjo (2011), juga tuturan mendalam Andrew Beaty (2001) bahwa ketaatan kepada peraturan tidak memandang

74 heterogenitas keyakinan atau kepentingan, lebih kepada menonjolkan sikap kebersamaan. Gotong royong adalah nilai ketaatann yang dianut ketika weluri itu diuri-uri dalam konsep peradaban Jawa. Secara ringkas, kepatuhan dalam konteks ketaatan sebagaimana dikemukakan oleh Ramayulis (2002), bahwa ketaatan tidak saja bersifat vertikal patuh pada Tuhannya, juga kepatuhan yang bersifat horizontal. Dalam konsep kebudiutamaan kemudian kepatuhan dimaknai ketaatan secara sungguh-sungguh tanpa pamrih, menjalankan dengan ketulusan semua bentuk regulasi atau perturan baik bersifat vertikal maupun horizontal. E. KEPATUHAN DAN KETUNDUKAN Ketika istilah kepatuhan dan ketundukan tercermin perilaku tunduk, takluk dan menyerah sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian dalam tulisan ini pengertiannya dapat ditinjau melalui dua cara, yaitu secara denotatif dan secara konotatif. Secara denotatif, kata tunduk mengandung pengertian menghadapkan wajah ke bawah atau condong ke depan dan ke bawah. Sedangkan secara konotatif istilah kepatuhan jika didekatkan dengan ketundukan berarti tunduk, takluk atau menyerah. Namun, dalam bahasa Arab, istilah kata kepatuhan berarti patuh atau mengatur. Artinya “taat” yang berasal dari kata dasar thoo’a, yang pengertiannya berlawanan dengan kata pembangkangan. Sedangkan persetujuan atau ketundukan atau tunduk diwakili oleh kata khusyu dari kata dasar khosya’a, artinya konsentrasi penuh (focus) atau sungguh- sungguh. Maka, mengacu pada pengertian itu, dapat dipahami bahwa istilah kepatuhan berdekatan erat dengan istilah ketundukan. Kemudian dalam konsep kebudiutamaan, kepatuhan sesungguhnya suatu perilaku yang aktualisasinya merujuk pada suatu perilaku yang selalu menuruti atau mengindahkan pada suatu ketaatan maksimal (tunduk, takluk dan menyerah) secara sungguh-sungguh menjalankan perintah yang telah disepakati, dan menghindari larangan atau pembangkangan. Kesepakatan-kesepakatan untuk mengatur kedisiplinan kemudian diformulasikan kedalam bentuk-bentuk peraturan atau regulasi, digunakan untuk menata tatanan sosial yang harmonis. Beragam peraturan atau regulasi, pada dasarnya tujuan utamanya adalah setiap komponen masyarakat dapat mematuhi, tunduk terhadap regulasi agar tatanan nilai sebagai masyarakat berbudaya dan beradab tercermin baik dalam sikap maupun perilaku. Ketika sikap dan perilaku sejalan dengan tatanan nilai yang telah ditetapkan dan demi kebaikan bersama, maka antara regulasi dan implementasi mencapai pada titik kesetimbangan. Namun hal yang berbeda jika terjadi sebaliknya. Oleh karena itu, kiranya benar pendapat Wawan dan Dewi (2011) bahwa, melalui sikap kita dapat memahami proses kesadaran yang menentukan tindakan yang dilakukan individu dalam proses sosialnya. Sikap melanggar atau membangkang terhadap peraturan atau regulasi adalah tindakan melawan hukum. Ketika setiap individu atau anggota masyarakat melakukan atau melawan hukum, tentu berdampak pada sangsi-sangsi hukum dan berakhir pada proses hukum. Sebagaimana fenomena sosial yang sering ditemui ketika mnggunakan jalan umum misalnya. Tidak jarang kita menemui pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Sosialisasi terhadap lambang atau tanda-tanda rambu lalu lintas tentu sudah massif,

75 hanya saja sikap dan perilaku masyarakat memerlukan pendidikan kesadaran untuk patuh atau mematuhi rambu-rambu tersebut. Harus disepakati dan sepantasnya demikian, ketika peraturan atau regulasi yang telah dibuat, telah ditetapkan tentu bukan untuk dilanggar, melainkan setiap individu harus bersikap hormat, tunduk, patuh terhadap bentuk-bentuk peraturan-peraturan atau regulasi. Kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penetapan peraturan atau regulasi selayaknya memang untuk di taati, bukan malah sebaliknya kemudian dilanggar. Jika demikian halnya maka regulasi hanya tinggal regulasi tanpa adanya aplikasi di masyarakat. Sikap menolak, sikap melanggar, sikap conkak, dan sikap fasik terhadap suatu tatanan, peraturan, regulasi sesungguhnya bukan merupakan perilaku berbudiutama dalam kaedah kebudiutamaan. Kaedah kebudiutamaan adalah perilaku berbudi, perilaku baik sesuai aturan, meskipun bukan yang terbaik. Melakukan kebaikan terhadap sesama makhluk Tuhan dan tunduk terhadap semua bentuk regulasi dimana saja kita bersosial, sudah sangat cukup bagi jiwa kebudiutamaan. Karena pada prinsipnya, kebudiutamaan mengajarkan kepada kita untuk selalu tunduk dan patuh kepada semua bentuk regulasi atau peraturan yang ada. Oleh karena, sebagaimana contoh kasus penguna jalan raya tersebut di atas, semestinya setiap pengguna jalan harus tunduk dan patuh serta menghormati rambu-rambu lalu lintas yang telah terpasang. Penempatan rambu dan pemasangan tanda-tanda larangan tentunya telah melalui pengujian, sehingga tidak ada alasan untuk tidak patuh atau melakukan pelanggaran. Karena hal tersebut demi keselamatan pengendara itu sendiri. Ketidakpatuhan dan tidak tunduk terhadap suatu peraturan sesungguhnya mencerminkan pembangkangan terhadap tata nilai. Dalam hal itu kemudian kebudiutamaan tampil berperan bagaimana mendidik sikap patuh, tunduk dan pasrah terhadap semua bentuk tatanan nilai yang berbentuk peraturan atau regulasi. Melalui belajar sikap, kiranya dapat memahami proses kesadaran yang menentukan implementasi dalam kehidupan sosial. Selanjutkan diharapkan dapat mewarnai perilaku patuh, tertib dalam segala hal sesuai tatanan nilai yang ada sebagai makhluk berbudaya dan beradab. Apapun namanya kesepakatan-kesepakatan itu, baik kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis adalah keniscayaan untuk selalu di taati, dihormati dan selanjutnya menjadi pijakan dalam berinteraksi secara sosial bermasyarakat. Sehingga nuansa tertib menjadi sangat mewarnai ketika sikap dan perilaku seiring berjalan. F. KEPATUHAN DALAM TINJAUAN KESETIAAN Kepatuhan sesungguhnya dalam konsep kebudiutamaan adalah kesetiaan, yaitu suatu sikap tulus terhadap semua aktivitas yang dilakukan, tidak melanggar janji ketika sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan, dan tidak berkianat jika dipercaya. Istilah kesetiaan pengertiannya dekat dengan pengertian janji. Janji adalah persetujuan, kesepatakan yang harus ditepati. Bahkan janji dalam konsep Islam harus ditepati, dan dapat dikatakan hutang bilamana tidak menepati janji (QS. An-Nahl: 91). Oleh karena itu dalam konsep Islam belum dapat dikatakan sempurna keimanan seseorang jika belum mampu menepati janji. Tentu hal itu tidak saja ajaran Islam mengajarkan untuk tidak ingkar janji, dapat dipahami semua ajaran samawi bahkan bisa jadi ajaran-ajaran agama lainnya mengajarkan hal yang sama. Seperti dalam Alkitab (Yesaya 24:5) bahwa’Bumi cemara

76 karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi”. Jelas bahwa sikap ingkar janji bukan saja mengingkari nilai kesetiaan, akan ketapi melunturkan sikap kepatuhan. Pendidikan kebudiutamaan membelajarkan untuk selalu menepati janji dalam wadah kesetiaan, juga berarti perjuangan, anugrah, pengorbanan dan kesabaran. Sehingga ketika perilaku merujuk pada sikap-sikap demikian sesungguhnya telah menimplementasikan karakter kebudiutamaan. Oleh karena itu, seorang belum dapat dikatakan patuh jika yang bersangkutan belum memiliki spirit perjuangan, pengorbanan dalam menjalankan aktivitasnya. Karena kualitas kesetiaan lebih kepada sikap dan perilaku loyal. Yaitu perilaku yang bermutu atau berkualitas. Loyalitas dapat dimaknai kepatuhan seseorang terhadap orang lain atau institusi yang ditunjukka melalui sikap dan tindakan orang tersebut. Mampu berjuang dan berkorban tanpa pamrih. Prinsip kebudiutamaan dalam konsep kepatuhan adalah loyalitas. Yaitu loyalitas tanpa batas, artinya melakukan sesuatu demi kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan institusi, baik institusi negeri, institusi swasta, institusi POLRI, institusi, TNI dan bahkan institusi Negara sekalipun. Di samping loyalitas secara horizontal tersebut, tentu pertama dan utama harus memiliki sikap loyalitas yang bersifat vertikal. Karena ketika loyalitas bersifat vertikal terjaga, maka otomatis sikap dan perilaku loyal horizontal terjamin, dan mampu memegang amanah. Seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), kesetiaan atau loyalitas adalah nafas bagi prajurit. Mereka tidak saja loyal terhadap institusi TNI, namun juga loyalitas kepada komandan, dan loyalitas tertinggi mereka adalah loyalitas tanpa batas kepada Negara Kesatuan republik Indonesia. Pendidikan kebudiutamaan dalam konsep kepatuhan, pemahaman patuh dan kesetiaan seperti gambaran nilai kepatuhan yang dicontohkan oleh para prajurit TNI. Yaitu kepatuhan dibarengi dengan nilai kesetiaan, yang dibarengi dengan sikap loyal. G. KEPATUHAN DALAM TINJAUAN KEBERTANGGUNGJAWABAN Istilah kepatuhan dalam salah satu pilar kebudiutamaan mengandung maksud kebertanggungjawaban. Artinya patuh tetapi harus tetap bertanggung jawab, bukan patuh tapi melalaikan tanggung jawab. Patuh tapi tidak bertanggung jawab adalah kepatuhan semu, seolah-olah patuh, Maksudnya adalah ketika kepatuhan itu tidak dibarengi dengan tanggung jawab atas konsekuensi logis terhadap suatu keputusan pilihan, maka dikatakan sebagai pengingkaran terhadap nilai kepatuhan. Kepatuhan yang bertanggung jawab adalah kepatuhan yang memiliki loyalitas tinggi, yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan dalam menjaga kesetiakawanan social, bukan bersikap oportunis. Kepatuhan yang bertanggung jawab adalah kepatuhan tanpa pamrih dan kepatuhan yang tidak harus dipamerkan. Tidak penting melakukan sebuah pekerjaan diketahui atau tidak diketahui oleh atasan atau orang lain, yang justru harus ditonjolkan adalah hasil dari sebuah produk tanggung jawab dari sebuah pekerjaan. Justru dalam konsep kebudiutamaan adalah kepatuhan ketika melakukan sesuatu pekerjaan didasari dengan sikap bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab adalah sikap yang mampu mempertaruhkan harga diri demi suatu pekerjaan atau usaha yang diputuskannya untuk

77 dipilih. Sikap patuh yang bertanggung jawab adalah sikap yang berani tanggung jawab terhadap sebuah sikap yang dipilihnya, bukan sembunyi dari tanggung jawab kemudian melemparkan tanggung jawab. Kepatuhan yang bertanggung jawab adalah kepatuhan yang tidak bersikap licik. Kepatuhan dalam kebudiutamaan berani bertanggung jawab atas semua resiko. H. KEPATUHAN DALAM TINJAUAN KETERTIBAN Istilah kepatuhan merujuk pada istilah ketertiban, dalam konsep kebudiutamaan lebih dekat pengertiannya kepada makna perintah, namun kepatuhan juga dekat dengan pengertian keteraturan, kerapian. Jika merujuk pada pilar kepatuhan dalam kebudiutamaan maka dimaknai sebagai perintah yang wajib ditanggungjawabi, selanjutnya diimplentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan dalam konteks ketertiban pada prinsipnya adalah perilaku yang mengikuti aturan atau regulasi yang berlaku. Perilaku tertib adalah perilaku yang menimbulkan keserasian. Tujuan dari perilaku tertib adalah agar individu dalam interaksinya dalam masyarakat taat atau patuh terhadap tata nilai yang telah dirumuskan. Tata nilai yang dimaksud dapar cerupa peraturan-peraturan tertulis sebagai panduan regulasi dari suatu organisasi. Baik organisasi masyarakat, organisasi sekolah, perkantoran maupun organisasi Negara. Kepatuhan dalam konteks ketertiban adalah aktualisasi hormat terhadap tata nilai yang mengharuskan segala sesuatu dapat berjalan harmonis, dan harus dipatuhi. Misalnya, kepatuhan dalam kampus terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Seorang mahasiswa dikatakan patuh dan tertib ketika tidak terlambat masuk kelas sehingga menimbulkan kegaduhan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Hal ini tentu akan mengganggu situasi kelas. Berpakaian rapih juga merupakan kepatuhan dalam konteks ketertiban, mencerminkan nilai sopan santung sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan kampus. Kepatuhan ketika didekatkan dengan istilah ketertiban, maka kebudiutamaan adalah perilaku yang berperan sesuai ketentuan sebagaimana mestinya. Kondisi dinamis masyarakat mengharuskan perilaku tertib menjadi prioritas, dalam rangka meraih situasi damai, Pendidikan kebudiutamaan pada prinsipnya mendidik perilaku pebelajar untuk dapat menghayati mengamalkan sikap tertib, sebagai hasil aktualisasi dari sikap patuh. DAFTAR RUJUKAN Al-Qur’an, Annisa: 59 Al-Qur’an, An-Nahl: 91 Alkitab, Yesaya, 24:5) Alkitab, Yohanes: 3:22-23 Andrew Beatty, 2001. Variasi Agama Di Jawa. Jakarta. RajaGrafindo Persada. John Storey, 2003. Teori Budaya dan Budaya Pop. Yogyakarta. CV. Qolam K. P. Lara, Speakerrman Stop Stress, Sleman Yogyakarta: CV Prineka, 2020 Nurcholis, Rochsun, Harun (2020). Covid-19 dan Perilaku Berbudi Utama. Yogyakarta. Bildung

78 Nurcholis (2018). Kumpulan Makalah Kebudiutamaan. IBU Malang Ramayulis (2002), Psikologi Agama, Jakarta: Kalam Mulia Rochsun (2020). Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak: Interaksi Simbolik Upacara adat Barong Ider Bumi, Menguak Sisi dalam Masyarakat dan Budaya Using Kontemporer. Yogyakarta. Bildung Supratikno Rahardjo, Peradaban Jawa; dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir. Beji Timur Depok. Komunitas Bambu. Wawan dan Dewi, 2011. Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Manusia. Teori dan Pengujuran. Yogyakarta. Nuha Medika.

79 NILAI KEPATUTAN: Kontekstualisasi Nilai Karakter dalam Menyelaraskan antara Teks dan Konteks Ibnu Mujib dan Ahmad Lani A. PERSPEKTIF PARADIGMA KONTEKSTUAL Dimensi nilai kepatutan dalam penataan sosial dewasa ini kini telah mengalami disorientasi proses pembudayaan yang sangat kompleks. Proses globalisasi yang telah menjadi peletak dasar perubahan sosial juga menghadirkan perbedaan–perbedaan di dalamnya, bahkan runtuhnya nilai-nilai dalam suatu ikatan kepercayaan juga menjadi salah satu penanda hadirnya budaya global yang sangat cepat dan dinamis. Karena itu tidak heran jika meluasnya kultur global juga dikuatkan oleh menyatunya budaya lokal ke dalam struktur budaya global (Abdullah, 2009). Kita tahu bahwa nilai budaya luar yang sangat beragam itu telah menjadi titik tebentuknya sub sub kebudayaan yang independen dengan ditandai oleh munculnya kebabasan berekspresi secara menyeluruh. Oleh karena itu, globalisasi telah menjadi daya dorong yang cukup nyata terhadap terciptanya redefinisi tentang berbagai hal yang kemudian mengokohkan praktik praktik kehidupan baru yang majemuk. Berbagai langkah orang mempraktikkan nilai juga mengalami perubahan, hal iini tidak hanya disebabkan karena nilai yang selalu mengalamai kontekstualisasi yang terus menerus sehingga embeded ke dalam suatu tatanan masyarakat, akan tetapi karena budaya yang menyelaraskan nilai sehingga menjadi budaya global, dengan struktur nilai yang berbeda. Kondusifitas perbedaan gaya hidup seperti ini disadari atau tidak telah menumbuhkan individualisasi secara meluas hingga menyebabkan manusia jauh dari konteks pada umumnya (Simmel, 1991). Perubahan dari kontek general ke individual inilah selanjutnya membutuhkan cara-cara negosiatif dalam memahami konteks yang lebih beragam dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi secara meluas dalam masyarakat belakangan tidak saja menggambarkan interaksi masyarakat dengan berbagai faktor, tetapi perubahan itu juga ikut menentukan penataan sosial masyarakat yang berlangsung secara meluas. Perubahan masyarakat diranah lokal juga harus dilihat sebagai perubahan di dalam konteks global (Fatherstone, 1991), sehingga dampaknya pun juga akan sampai pada penataan sosial terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Hal penting lagi yang perlu dilihat dari proses kebudayaan yang diakibatkan oleh desakan kultur global itu adalah bahwa kini dunia market telah menjadi segmen penting yang dominan dan otoritatif, terutama dalam konstruksi nilai dan penataan sosial yang lebih luas (Henerz, 1996). Selain juga memperluas orientasi dan mobilitas masyarakat, pasar juga telah menandai batas-batas sosial budaya yang kini mulai mengabur akibat barubahnya orientasi nilai dalam masyarakat (Appadurai, 1994). Salah satu akibat yang ditimbulkan oleh perluasan global di atas adalah bahwa transformasi masyarakat dari satu ruang budaya tertentu ke ruang-ruang lain yang telah dengan mudah dihubungkan dari pengalaman nyata individu dengan pengalaman komunitas yang lebih beragam, seperti saluran madia elektronik yang kini tidak saja menjadi pilihan alat komunikasi semata, tetapi juga menjadi gaya hidup (Beyer, 1991).

80 Tempat-tempat yang semula menjadi proses produksi nilai-nilai karakter, akibat interaksi berbagai nilai ini kini mengubahnya menjadi mall dan bahkan pusat pusat produksi kapital lain yang semakin hari semakin menunnjukkan apa yang disebut dalam ilmu budaya sebagai dislokasi kultural (Bourdieu, 1992). Bahkan data empiris lainya juga menunjukkan bahwa gejala perubahan karakter masyarakat secara lebih meluas, cepat dan canggih juga sudah sangat nyata. Perubahan perubahan karakter ini tampak mancolok tatkala ikatan-ikatan nilai tradisional mulai melemah, dimana ditandai menguatnya otonomi individu yang lebih besar (Goldsmith,1998). Untuk merespon suatu tatanan sosial baru ke arah perubahan masyarakat yang lebih otonom, terlepas dari system dan ikatan lama dengan pola pola hubungan yang lebih sedikit agak longgar, maka sistem sosial dan budaya masyarakat harus mampu diciptakan sedemikian menyeluruh, setidaknya dalam kontek yang lebih mikro. Marshal Goldsmit menunnjukkan tiga karakter masyarakat global yang terbentuk akibat ekspansi pasar yakni munculnya diversitas budaya yang lebih kompleks, pembentukan nilai jangka pannjang, dan hilangnya humanitas (Goldsmith, 1998). IKIP Budi Utomo memilki prinsip prinsip nilai atau karakter yang patut menjadi dasar bertindak terutama bagi mahasiswa, dosen dan agensi- agensi lain yang ada di sekitar masyarakat kampus yaitu apa yang disebuat sebagai nilai kepatutan yang terserap dari semangat nilai kebudiutamaan. Nilai Kepatutan merupakan suatu nilai yang dipilih IKIP Budi Utomo untuk merespon perubahan perubahan konteks kehidupan yang lebih makro dan global. Tidak saja ditingkat universitas, tapi juga di luar perguruan tinggi. Nilai kepatutan merupakan nilai universal yang dapat diterapkan dalam suatu keadaan atau situasi ruang dan waktu yang berbeda. Yang artinya suatu nilai yang dapat menyelaraskan antara pranata sosial yang disyaratkan dengan budaya komunitas yang telah terbentuk. Pengertian yang agak terbuka dari pernyataan ini adalah suatu upaya kontekstualisasi makna nilai dalam dunia yang lebih konkrit. Perspektif kepatutan dalam pemaparan ini dioriantasi kepada masyarakat akademik terutama untuk menjadi pendasaran sikap seluruh civitas akademika IKIP BUDI UTOMO Malang yang relatif sangat beragam latarbelakang sosial budayanya. B. PERLUNYA MENGUATKAN PENDIDIKAN NILAI Kompleksitas kehidupan masyarakat semakin dapat diamati secara nyata dalam tatanan global saat ini, dimana ditandai oleh menguatnya fenomena gerakan ideologi transnasional, pelanggaran HAM besar-besaran, kekerasan atas nama agama, radikalisme, terorisme dan beberapa soal mengenai penyalahgunaan narkotika. Fenomena seperti ini telah menuntut dunia pendidikan merespon secara akurat melalui sistem pendidikan yang relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan dan tantangan global saat ini. Tidak saja itu, revolusi industri, baik di bidang teknologi, telekomunikasi, hangga transportasi yang telah menghadirkan kemudahan dalam berbagai bidang juga telah menandai ekspektasi baru yang biasa jadi menyulut berbagai konflik baru di dalam skala besar dunia industri kita. Tidak heran lagi kerjasama yang diciptakan di ranah bidang ekonomi, politik dan kebudayaan bahkan juga terjalin sangat kuat tanpa dibatasi oleh batas bata wilayah yang tegas.

81 Dengan tatanan global yang serba tak menentu dengan menuntut perubahan yang sangat cepat itu, keutuhan sistem sosial dan budaya masyarakat baik secara lokal maupun global, harus dikuatkan dengan nilai universal secara meluas, seperti kejujuran, kebajikan, kebenaran, kasish sayang dan cultural wisdom yang mulai mengabur, sehingga tercipta harmoni sosial sebagai titik balik peradaban manusia dengan kompleksitas nilai yang ada. Gagasan Toffler mengenai think globally act locally patut menjadi pemahaman yang perlu dihidupkan kembali, terutama dalam merespon tantangan dunia global yang cepat berubah. Pembentukan nilai-nilai karakter bangsa yang lebih populis harus menjadi ciri penguatan di bidang pendidikan, selain menjadi wawasan pemikiran yang mampu merespon peluang dan tantang global saat ini, ia juga menjadi bergaining posision di ranah yang lebih luas. Riset paling mutahir memperlihatkan bahwa dunia pendidikanlah yang mampu marawat tatanan sosial etik dalam dunia yang serba cepat berubah. Pendidikan harus mampu mempertahankan kearifan suatu masyarakat yang sangat beragam dan unik sebagai capital sosio-kultural yang musti dihidupkan dan terus direproduksi. Sastraprateja (1993) juga menjelaskan bahwa untuk menjadi suatu bangsa yang memiliki predikat ganda (double standing) tidak hanya memerlukan pengembangan ilmu, skill, dan teknologi melainkan membutuhkan upgrading mengenai aspek kepribadian dan moral – ethic yang seimbang. Oleh karena itu, pengembangan nilai musti dirawat melalui agensi agensi pendidikan dengan mengintegrasikannya dalam berbagai kurikulum atau pembelajaran yang relevan. Pendidikan nilai yang dimaksud adalah pembentukan nilai dari dalam dan pengambangan nilai dalam diri seseorang baik nilai personal maupun sosial. Pengembangan pendidikan nilai bukanlah suatu sistem yang berdiri sendiri dengan pengembangan secara terpisah, akan tetapi diintegrasi dalam suatu keseluruhan mekanisme pendidikan. Karena filosofi sebuah nilai terbangun saling berhubungan, menguatkan dan tidak terkotak-kotak antara satu nilai dengan nilai lainya (Kaswardi, 1993). Seperti nilai nilai yang berbasis pada sumber keagamaan atau dalam tradisi humanitas. Bisa kita lihat bagaimana pendidikan nilai di Indonesia hari ini. Musti diakui bahwa pendidikan nilai di Indonesia masih belum banyak menyentuh pada persoalan kontektualisasi nilai dalam merespon globalisme yang sedang akut menjangkit pemikiran masyarakat dunia, Indonesia husunya. Persoalanya masih berputar-putar pada aspek pembenahan antara kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Tidak saja itu, pandangan- pandangan yang terlalu simplistik mengenai dunia pendidikan juga akan berimplikasi pada pemahaman bahwa pendidikan nilai hanya sebagai wahana penyedaran nilai sektarian-subjektif, belum melihat sisi sisi penanaman nilai pada aspek universalisme- objektif, sebuah perspektif nilai yang justru menekankan pada kajian menganai nilai dalam scop yang lebh makro. Hasil penelitian Afiyah (2003) memperlihatkan bahwa kegagalan pendidikan agama di Indonesia antara lain karena materi pendidikan agama termasuk bahan ajar akhlak cenderung terfokus pada pengayaan pengetahuan secacra kognitif, sedang pada wilayah pembentukan nilai secara afektif dan pembiasaan pembiasaan pada ranah psikomotorik sangat tidak maksimal. Artinya pendidikan agama didominasi oleh pendekatan tekstual, sebagai transfer ilmu pengetahuan dan lebih banyak

82 bersifat hafalan tekstual, sehingga tidak pernah bertemu dengan pembahasan yang lebih responsif pada aspek aspek sosial-kemanusiaan yang lebih kontekstual. Sangat berbeda dengan komitmen masyarakat atau pendidikan di Cina misalkan. Dalam tradisi Cina untuk pendidikan nilai atau moral diposisikan sebagai bagian penting dalam konstelasi pengelolaan pendidikan secara umum. Di sekolah tidak saja menjamin pemahaman nilai atau moral secara kognitaf akademik saja, akan tetapi di sekolah juga merupakan wahana menguatkan kepribadian siswa termasuk di dalamnya pengembangan sentimental, perasaan, emosi persahabatan, serta moralitas. Beberapa diktum kebijakan pemerintah Cina mengenai pendidikan adalah bahwa: pertama. Pendidikan moral diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, kedua. Beberapa regulasi didesain dan disebarkan secara luas untuk mendukung terjadinya peroses pembiasaan, sikap, dan cara hidup siswa yang menjadi target visi lembaga pendidikan. Ketiga, dalam penyelenggaraan pendidikan moral di sekolah, diperlukan mobilisasi dukungan publik secara lebih terstruktur. Pemerintah pusat menginisiasi kebijakan resmi tentang pentingnya pengembangan moral dan afeksi siswa - siswi sekolah. Keempat, mendorong sekolah agar terus melakukan perubahan, melakukan inovasi, serta modivikasi- modivikasi tujuan pendidikannya yang diangap sudah tidak uptodate. Kelima, mendorong para guru menggunkan pendekatan pemebelajarang yang responsif persoalan kehidupan sehari-hari (Mulyana, 2004). Oleh karena itu, pendidikan nilai membutuhkan proses pengelolaan secara integratif di sekolah. Artinya nilai musti diinternalisasi dalam segala aspek dan praktik kehidupan bersama civitas akademika bisa melalui integrasi kurikulum bebasis nilai. Mata peajaran yang relevan dapat menjadi konsorsium dalam proses penanaman nilai di sekolah. Mata kuliah agama, bahasa, dan seni budaya adalah mata pelajaran yang relevan satu akar yang akan mengawal dan menguatkan pembentukan nilai di sekolah memamui konsorsium terintegrasi. Karena nilai tidak lagi dipahami hanya melalui penguatan pada ranah knowledge, akan tetapi nilai juga dapat dipahamkan sebagai sumber nilai tradisional yang patut ditanamkan secara lebih kontekstual terutama dalam pembiasaan kehidupan sehari- hari. Praktiknya sumber-sumber nilai universal akan diinternalisasi melalui proses pembelajaran tematik di sekolah. C. BEBERAPA ASPEK UNIVERSALITAS NILAI DALAM DIMENSI KEPATUTAN Setidaknya ada tiga hal penting yang harus dipikirkan dalam pembahasan mengenai aspek universalitas nilai yaitu: pengembangan perspektif moral, pendidikan nilai, dan strategi pembentukan nilai moral. Para ilmuan moral telah berasumsi bahwa tidak ada prinsip moral yang UNIVERSAL (kecuali moral agama). Bagi kelompok essensialis bahwa moral tidak mengalami perubahan baik dalam kondisi ruang dan waktu yang berbeda. Sementara pandangan kelompok anti essensialis berasumsi bahwa moral bahkan selalu dinamis, bergerak, dan berkembang, sehiingga setiap individu memperoleh nilainya sendiri dari kebudayaan eksternalnya. Pandangan di atas memperlihatkan bahwa nilai-nilai moral sangat bersifat relatif. Pandangan lain menjelaskan bahwa pengembangan moral merupakan seluruh proses di mana seseorang individu lahir dengan tingkah laku yang beragam, dan bahkan dalam

83 tradisi tertentu cenderung dibangun sebagai yang bersifat spiritual. Oleh karena itu, pengembangan moral dipahami sebagai suatu internalisasi dari pranata lingkungan sosial budaya di luar konteks yang tumbuh dari nilai-nilai internalnya. Seorang individu lahir, tumbuh dan berkembang dapat dilatih dan dikonstruksi sesuai selera yang diinginkan, karena itu ia dapat beradaptasi dengan beragam regulasi setempat ataupun nilai nilai yang ada dalam masyarakat. Pranata sosial yang kini sedang dibentuk di ranah lokal tentunya merupakan nilai universal yang ada dalam setting nilai setempat yang dianggab memiliki sisi-sisi kebaikan. Artinya nilai nilai yang ada di dalam ranah lokal tidak mungkin bertentangan dengan nilai nilai universal. Karenanya radikalisme misalnya tidak mungkin mengandung unsur-unsur nilai universal karena jelas bertentangan dengan nilai humanistik maupun prinsip prinsip nilai lokal. Berbeda dengan apa yang disebut sebagai pertimbangan moral. Pertimbangan moral merupakan suatu pertimbangan atau penilaian atas hal-hal yang dianggap baik dan benar. Berbeda halnya dengan penilaian atas unsur unsur kebaikan maupun kebenaran tentu tidak semuanya selalu dinilai sebagai pertimbangan moral. Konsekuensinya beberapa tindakan yang justru merupakan penilain atas suatu yang baik dan benar dalam dimensi estetis, teknis, ataupun regulatif menjadi bias kepentingan. Agak paradok lagi memang ketika suatu penilain terhadap subjek matter berupa kebijakan publik dan atau sumber- sumber estetika, penilain moral justru dinilai cenderung bersifat universal, konsisten, dan inklusif dan bahkan disandarkan pada nilai-nilai atau alasan objektif, impersonal dan bahkan ideal (Setiardja, 1989). Apa yang disebut sebagai struktur dalam pertimbangan moral selalu ditetapkan berdasarkan pengalaman seseorang yang sangat berharga pada setiap momen-momen terpentingnya. Disinilah seseorang akan menentukan bahkan memutuskan apakah yang demikian ini merupakan bentuk keputusan moral atau keputusan tindakan/perilaku. Dengan demikian pertanyaan relevan selanjutnya adalah apakah pertimbangan moral yang diputuskan seorang individu dianggab memiliki dimensi nilai kepatutan atau malah sebaliknya. Dalam tafsir yang lebih makro persoalan integrasi pengalaman personal dalam menentukan aspek penilain atas kebaikan dan kebernaran juga sangat bergantung pada konteks integrasi universalitas nilai baik untuk kepentingan personal/pribadi maupun untuk kepentingan komunitas atau kelompok. Hasil penelitianJohn P. Miller (1976) telah memperlihatkan suatu gambaran kepribadian seseorang melalui beberapa karakteristik integrasi personal. Pertama, bahwa individu yang terintegrasi selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, artinya ia mendefinisikan perjalanan hidupnya sebagai suatu proses menjadi dan berusaha merefleksi pengalamannya untuk selalu tumbuh dan berkembang. Kedua, individu yang terintegrasi selalu sadar akan identitas dan jatidirinya. Artinya seseorang mampu memahami dan mengabstraksi nilai dan kepercayaan yang ia yakini secara lebih terbuka. Meskipun ia peka terhadap kebutuhan orang lain, sehingga identitas dan jatidiri yang dikembangkannya adalah miliknya dan bukan ditanggungkan kepada orang lain. Oleh karena itu, identitas dari Jatidirinya telah terkonstruksi dari sebuah proses kesadaran memilih yang dibangun melalui keteguhan hatinya. Ketiga, individu yang terintegrasi selalu terbuka dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Individu seperti ini tidak mungkin memutuskan interaksi dirinya, orang lain,

84 ataupun kelompok sosial yang ada di lingkungannya, sampai ia mampu mewujudkan rasa empatinya secara lebih jelas dan terbuka terhadap orang lain. Oleh karenaya, ia bisa berperan lebih banyak dan secara efektif pada kelompok yang pilih. Keempat, individu yang terintegrasi menjelaskan suatu keutuhan sikap yang menerjrmahkan suatu keseimbangan antara apa yang ia rasa, ia fikirkan, dan apa yang ia rencanakan atau lakukan. Melalui empat karakteristik personal diatas, suatu nilai dapat dikuatkan dengan apa yang disebut dengan pendekataan komprehensip dalam teori pendidikan nilai. Kirschenbaum (1995) menunjukkan empat pendekatan, pertama, inculcating, yaitu dengan pendekatan yang dioperasikan melalui penanamkan nilai dan moralitas pada peserta didik, kedua, modelling, yaitu pendekatan yang digambarkan melalui peneladanan nilai dan moral, ketiga, facilitating, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada upaya memfasilitasi dengan cara memudahkan proses perkembangan nilai atau moral peserta didik, dan keempat, skill development, yaitu pendekatan yang diorientasikan pada pengembangan keterampilan siswa pada untuk mencapai kehidupan sosial yang kondusif. Untuk itu sebagai suatu prinsip dasar dalam personalitas diri yang dikuatkan dengan integrasi nilai ini musti dibangun melalui strategi berfikir dan bertindak, karena sebuah nilai mengandung dua kecenderungan umum dalam implementasinya yaitu berfikir dan bertindak atau berperilaku. D. THINK GLOBALLY-ACT LOCALLY: HARMONISASI NILAI DALAM DIMENSI RUANG DAN WAKTU Think globally act locally merupakan suatu jargon kebudayaan yang mengangkat sebuah pengalaman empiris masyarakat industri akibat dominasi pasar dan desakan kultur global yang begitu kuat dan serba canggih. Respon kultural yang demikian masif ini tidak saja ditandai oleh cultural shock dari beragam cara orang berkomunikasi dengan dunia yang serba digital, akan tetapi bahkan juga terjadi cultural dislocation yang meluas di berbagai liini kehidupan masyarakat hari ini (Hennerz, 1992). Perubahan perubahan di berbagai sektor ini menuntut masyarakat dan jaringan sosial budayanya untuk melakukan respon aktif dengan cepat dan sitematis (Friedman, 1991). Meletakkan posisi strategis pada aspek pendidikan merupakan salah satu paradigma yang memperlihatkan kesiapan masyarakat dalam menghadai gelombang baru ini secara lebih kontekstual. Oleh karena itu, hakikat sejarah peradaban manusia merupakan suatu titik balik perjuangan manusia yang berlangsung secara dialektis dari abad ke abad hingga mengalami perubahan yang terus menerus. Dalam pandangan think globally act locally pendidikan dipahami sebagai suatu proses sadar yang berorientasi pada upaya maksimal untuk mengubah sikap dan tingkah laku seseorang ataupun kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pembelajaran ataupun pelataihan pelatihan sebagai penguatan skill secara sistematis. Pendidikan telah memiliki peranan penting dalam menentukan eksistensi dan penataan sosial masyarakat secara meluas. Tantangan nilai nilai kepatutan hari ini ditandai oleh meluasnya globalisasi dan interdependensi antarbangsa yang menuntut untuk mempersiapkan generasi melenial

85 tentunya dengan basis nilai-nilai yang dipilih untuk tetap bermartabat dalam menjadi anggota komunitas global (Hall, 1990). Hari ini tak terbantahkan lagi bahwa teknologi telah mendominasi pemikiran dunia global, yang menyebabkan beberapa hal telah menjadi ukuran atau standar nilai, diantaranya bahwa kekuatan individu menjadi dominan, sementara kepentingan kelompok bukan menjadi targer operandi dari sistem global yang menguat itu. bahkan melalaui otoritasnya ia mampu melakukan apasaja, termasuk di dalamnya trand, gaya hidup, konsumtivisme, komersialisasi menjadi tuntutan utama dunia global yang cepat berubah ini. Sebaliknya dengan adanya pendidikan think globally but act locally dunia teknologi tidak saja dipahami sebagai entitas yang selalu berhadap-hadapan dengan kekuatan kekuatan lokal atau kearifan lokal, melainkan dunia teknologi menandai sebuah perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan yang juga harus direspon secara lebih bijaksana agar tidak berbenturan dengan sikap-sikap dan tindakantindakan lokal atau setempat. Selain kita dikenalkan sebuah local wisdom yang bahkan embedded di dalam sikap dan tingkah laku kita sehari-hari, melalui pendidikan yang berbasis think globally act locally kita juga diajak untuk memikirkan dunia global, dunia yang lebih luas cakupannya agar tetap mengenal, merasakan dan peduli dengan dunia luar. Bahkan prinsip ini juga mengajarkan kepada kita tentang ragam perbedaan diantara sesama. Oleh karena itu, budaya bukanlah sekedar irisan irisan kesenian dari bangsa kita sendiri, melainkan kita juga dituntut untuk mengenalinya lewat pemikiran, pengetahuan masyarakat, tradisitradisi, serta kebiasaan masyarakat yang sudah terkonstruksi lama dan membudaya bahkan sulit diubah (Friedman, 1996). Belum lagi jika kita berbicara mengani adat istiadat, rentetan pengalaman masyarakat lokal yang ada di depan kita sungguh menjadi pelajaran berharga bagi generasi hari ini, bahkan telah menjadi catatan penting pedoman tingkah laku kita sebagai makhluk sosial. Prinsip nilai yang dibangun dalam nilai kepatutan ini adalah mewujudkan kesadaran bahwa dunia ini dibangun oleh pranata pengalaman- pengalaman yang lahir dari ranah lokal, tetapi juga penting melihat pengalaman yang datang dari dunia luar atau global sebagai penyeimbang dinamika dan kemajuan jaman. Prinsip nilai lain yang dibangun adalah bahwa (think globally) berfikir global aritinya pandanglah dengan bebas tentang tata pengetahuan dunia luar yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Sedangkan (act locally) bertindaklah secara lokal menyerukan akan pentingnya bertindak dengan menggunakan pedoman nilai- nilai lokal yang telah menjadi frame dalam tindakan seseorang. Jangan lantas dapat berfikir secara bebas, kritis, lalu lupa dengan nilai dan karakter serta kearifan lokal yang telah terbangun lama dalam diri seseorang. Dalam contoh nyata munculnya gerakan transnasional dengan lahirnya radikalisme beragama dan terorisme global di segala penjuru tanah air menyebakan tata dunia ini menjadi kehilangan ruh akan nilai-nilai lokalitas (Hannerz, 1990) keindonesian. Tindakan-tindakan intoleransi yang disebabkannya telah menaruh harapan kosong akan harmonisitas masyarakat, soliditas antar kelompok etnis, agama, ras dll yang telah dibangun puluhan tahun lamanya oleh para leluhur dan pendiri bangsa ini. Gerakan transnasioanl selain menyebabkan rusaknya pilar-pilar kebhinekaan, ia juga menanamkan ideologi baru, tata nila baru, konsessus konsensus global baru (Hennerz, 1990), bahkan ia juga menanmkan sistem khilafah di republik nusantara ini, yang tidak saja kontraproduktif tentunya dengan niali-nilai lokalitas keindonesiaan, akan tetapi justru

86 akan menggeser makna nilai-nilai pancasila yang telah menjadi pilar bangsa yang majemuk ini. E. MEMODERASI NILAI-NILAI KARAKTER: KEMAMPUAN MENYEIMBANGKAN TEKS DAN KONTEKS Catatan terminologis Thomas Lickona bahwa karakter merupakan a reliebe inner disposition to respon situation in a moral good way. Dalam literatur lain Lickona menambahkan bahwa character so conceived has three interrelated part : moral knowing, moral feeling, and moral behavior. Bagi Lickona karakter mulia (good character) terdiri dari pengetahuan tentang kebaikan, memulainya dengan komitmen (niat) terhadap kebaikan, dan akhirnya benar-bener melakukan kebaikan. Dengan kata lain karakter mengacu pada serangkain pengetahuan (knowledge), sikap (attitute), motivasi (motivation), perilaku (behaviour), dan skill (ketrampilan). Kerena itu, karakter yang baik menurut Aristoteles sebagai the life of right conduct-right conduct in relation to other persons and in relation to oneself. Karakter dapat dipahami sebagai berperilaku baik, artinya berperilaku baik untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Menurut pandangan di atas bahwa karakter memiliki kesamaan arti dengan budi pekerti, sehingga karakter mengandung unsur-unsur nilai universal yang meliputi seluruh aktifitas manusia, baik berelasi dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan, maupun dengan dirinya sendiri. Perwujudan nilai karakter dapat dalam bentuk pikiran, tindakan, sikap, perasaan, perkataan, maupun dengan perbuatan berdasar pada norma-norma yang bersumber baik dari agama, budaya, adat istiadat, hukum, maupun kearifan lokal. Tidak heran jika nilai juga merupakan pilihan sikap yang tercermin dalam perilaku seseorang, apakah seseorang bertindak dengan nilai atau di luar nilai. Inilah yang disebut juga apakah seseorang bertindak dengan unsur-unsur kepatutan atau sebaliknya. Karena nilai sendiri juga musti dipahami sebagai konsep atas sikap dan keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang dipandang sangat berharga. Kemendiknas memberikan ilustrasi mengenai pendidikan karakter yaitu suatu upaya internalisasi nilai-nilai dalam bentuk pembiasaan secara terus menerus, sehingga dapat mengejawantahkan sikap maupun tindakan berdasarkan nilai-nilai dalam diri seseorang. Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa pendididkan karakter menekankan pada proses pembentukan nilai, baik berupa pemahaman-pemahaman, pengelolaan, serta bagaimana seseorang bisa merawat nilai dengan cara pembiasaan secara nyata ataupun langsung. Lickona menekankan bahwa pendidikan karakter merupkan usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi karakter dalam diri seseorang yang lain. Lebih jelasnya, Lickona menambahkan bahwa yang dimaksud pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan menerjemahkan nilai-nilai etika dalam tingkah laku yang sesungguhnya. Kemendiknas pada pertengahan 2010 telah merumuskan delapan belas (18) nilai karakter sebagai fundasi dalam membangun karakter bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Namun dari (18) delapan belas nilai karakter ini selanjutnya kami peras menjadi 9 nilai karakter yang relevan dengan nilai universal kepatutan yang kami desain sebagaimana dikonsepsikan dalam pendahuluan buku ini.

87 1) Nilai keagamaan atau religiusitas, yakni suatu nilai universal yang dapat digambarkan melalui ketaatan dan kepatuhan seseorang pada pendekatan nilai- nilai religiusitas. Seseorang yang masuk kategori ini adalah mereka yang memiliki komitmen keagamaan dalam merespn persoalan sosial yang sedang berkembang. Seperti, persoalan korupsi, radikalisme, terorisme dan lainnya. 2) Nilai kejujuran, yakni suatu nilai universal yang mencerminkan sinergitas tiga kesatuan dan kesesuaian prinsip antara knowledge, perkataan, dan tindakan. Sehingga seseorang yang dianggab jujur adalah mereka yang selaras antara entitas pengetahuan, perketaan dan tindakan dalam mengabstraksikan kebenaran. 3) Nilai toleransi, yakni suatu nilai universal yang mencerminkan sikap dan perilaku menghargai seluruh perbedaan baik agama, aliran kepercayaan, suku, bahasa, adat istiadat, ras, maupun pendapat, serta dapat hidup rukun di tengah masyarakat yang plural dan majemuk. 4) Nilai kedisiplinan, yakni suatu nilai universal yang dapat dilihat dari konsistensi sikap serta praktik praktik dan tindakan yang dilaukan seseorang dalam merespon bentuk bentuk tata tertip dan peraturan yang berlalu, sehingga menjadi emmbeded dalam diri seseorang baik dalam pikiran maupun tindakan. 5) Nilai Kerja keras, yakni suatu nilai karakter universal yang dapat dilihat melalui perilaku yang sungguh-sungguh dalam menyelesaikan berbagai tugas, pemecahan masalah, hingga pekerjaan pribadi dengan sebaik-baiknya. 6) Nilai Kreatifitas, yakni suatu nilai karakter universal yang dapat dilihat melalui sikap kreatif dengan melakukan inovasi dan kebaruan-kebaruan dalam berbagai bidang yang digelutinya, sehingga mampu melahirkan berbagai bentuk produk- produk potensi yang dihasilkan oleh kreatifitas baru yang lebih kontekstual. 7) Nilai kemandirian, yakni suatu nilai karakter universal yang dapat diabstraksikan dalam sikap dan perilaku seseorang yang tidak mudah menggantungkan masalahnya kepada orang lain. Hal ini tidak dimaksudkan bahwa semua masalah harus ditanggung sendiri, melainkan ada prinsip-prinsip kolaboratif yang bisa terjadi dan tetap tidak menghindar dari networks sosial yang kemungkinan dibangun. 8) Nilai keterbukaan, yakni suatu nilai karakter universal yang pantulannya dapat ditunjukkan melalui cara berfikir dan bersikap terbuka (open minded) seseorang dalam merespon segala perbedaan dan perubahan yang terjadi baik dalam skat kelompok, maupun perkembangan yang terus berubah baik dalam narasi masyarakat lokal maupun global. 9) NilaiTanggung jawab, yakni suatu nilai karakter universal yang dapat diperlihatkan melalui sikap dan tinadakan seseorang dalam menjamin keseluruhan proses yang ditanganinya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi yang tinggi, baik yang berhubungan dengan diri, masyarakat, bangsa dan agamanya. Nilai-nilai karakter di atas setidaknya ikut mengilhami nilai yang kita putuskan dalam menentukan ranah kepatutan. Kepatutan yang berarti memuat unsur universalitas nilai secara objektif. Setiap individu bertanggungjawab membangun unsur kepatutan dengan meneladani karakter yang dianggap sesuai dengan pranata sosial yang ada. Namun tidak setiap pranata sosial yang saya sebut teks-“teks karakter” mampu dielaborasi dalam

88 “konteks karakter” budaya organisasi tertentu (Fatherstone, 1992). Bahkan menurut Berger dan Luckmann nilai pada dasarnya telah dikonstruksi melalui ranah objektivasi, internalisasi dan eksternalisasi (Berger and Luckmann, 1966). Karena itu, setiap nilai karakter memiliki konteks sendiri. Nilai yang dibangun dalam ranah lokal tentu tidak otomatis bisa diterapkan dalam konteks global yang lebih luas. Ini tidak berarti bahwa nilai karakter telah berada dalam relatifisme, ia tetap berada dalam posisi universalitas objektif, sehingga unsur – unsur subjektif sebuah nilai tentu akan diuji dalam konstelasi nilai-nilai dalam kultur dan sub kultur yang sedang berlangsung di dalam tatanan sosial masyarakat. Begitu sebaliknya budaya digital dalam arus teknologi komunikasi yang canggih itu sejatinya telah vice a vice dengan budaya atau nilai-nilai lokal yang seluruh unsurnya bergerak dengan sistem tradisonal (Geertz, 1983). Disinilah nilai kepatutan menjadi ranah yang bisa menjadi pendekatan dalam menyelaraskan antara teks dengan konteks. F. SIMPULAN Interaksi sosial suatu masyarakat tidak bisa dilepaskan dari persoalan nilai nilai, termasuk diantaranya nilai kepatutan. Dalam konteks yang lebih makro nilai-nilai karakter dapat terumuskan dalam banyak subjek, diantaranya karakter yang dibangun dalam rumusan tradisi keagamaan, ada pula karakter yang dibangun dari konsensus- konsensus masyarakat dalam hal ini karakter bisa sebagai perwujudan dalam sistem adat, kearifan setempat atau local knowledge (Geertz, 1983), dan juga karakter yang terumuskan dalam pandangan-pandangan kekuasaan dan filosofi kebangsaan. Oleh karena itu, implementasi sebuah karakter sangat bergantung pada kontek di mana kita sedang berperan baik sebagai makhluk sosial, makhluk religius, makhluk budaya, serta makhluk politik ataupun kekuasaan. Penjelasan yang lebih penting dari ini semua adalah bagaimana kita mampu mengkontektualisasi dari beragam makna teks teks karakter kedalam kepentingan bangsa yang lebih objektif. Setidaknya mampu mengambil posisi moderat dalam menumbuhkan dan mendinamisasi makna nilai dalam sebuah konteks. Inilah yang disebut menyeimbangkan teks dan konteks dalam definisi nilai-nilai kepatutan. DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Irwan. 1998. Antropologi di Persimpangan Jalan. Refleksi dari Pemahaman atas Tindakan kaum Muda, Antropologi Indonesia Vol. 21 No 54. -----, 2006. Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Appadurai, Arjun. 1994. ”Global Ethnoscapes: Note and Quaries for Transnational Anthropology” dalam R.G. Fox (ed) Recapturing Anthopology: working in the Present, Santa fe, NM. School of American Research Press. Beyer, Peter. F.1991. Privatization and the public Influence of religion in global society, dalam Mike Featherstone (ed), Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity. London: Sage Publication Berger L. Petter and Thomas Luckmann. 1966. The Social Construction of Reality A Treatise in the Sociology of Knowledge, (New York: 1966) Bourdieu, Pierre, (1993) The Field of Cultural Production: Essays on Art and Leissure, New York: Columbia University Press. Fatherstone, Mike. 1995 Undoing Culture: Globalization, Posmodernism, and Identity. London: sage Publication.

89 -----, 1992. Cultural production, consumption, and the development of the cultural sphere, dalam Richard Munch dan Neil J. Smelser (ed). Theory of Culture. Barkely: university of california Press.1992 Friedmen, Jonathan. 1991. Being in the World; Globalization and Localization” Dalam Mike Fatherstone (ed) Global culture; Nationalism, Globalization, and Modernity. London: Sage publication. -----, 1994. Cultural Identity and Global Process, London: Sage Publication Geertz, Clifford. 1983. Local Knowledge. New York: Basic Book. Goldsmith, Marshal. 1998. Global communication and communities of choice. San Fransisco: Jossy-Bass Publisher Hall, Stuart, 1990. Cultural Identity and Diaspora. Dalam Jonathan Rutherford (ed), Identity: community, Culture, and Difference. London: lawrence and wishard Hannerz, Ulf. 1992. Cultural Complexity, NewYork: Colombia University Press. -----, 1996. Transnational Connection: Culture, People, and Places. London, Routledge Kirschenbaun, howard. 1995. Enhancing values and Morality in schools and Youlh Setting. Boston: Allyn and Bacon. Lickona, Thomas, 2009. Educating for character: how our School can teach respect and responsibility. Random House Publishing Group Mulyana, Rohmat. 2004. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alfabeta Miller P. John. 2005. Educating for Wisdom and Compassion: Creating Conditions for Timeless Learning.Corwin Press. Setiardja A. Gunawan. 1989. Dialektika Hukum dan Moral dan pembangunan Masyarakat Indonesia, Yogyakarta: Kanisius dan pustaka filsafat.

90 BIODATA PENULIS Dr. Nurcholis Sunuyeko, M.Si,lahir di Blitar, 22 Desember 1961. Saat ini menjabat Rektor IKIP Budi Utomo Malang. Menempuh pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, IKIP Malang, tamat 1985. Sejak 1989 menjadi dosen PNS Kopertis Wilayah VII (sekarang LLDIKTI VII) diperbantukan (Dpk) di IKIP Budi Utomo Malang hingga saat ini. Menamatkan pendidikan S2 Program Studi Sosiologi konsentrasi Sosiologi Pedesaan, Universitas Muhammadiyah Malang, 1998. Menyelesaikan pendidikan S3 Program Studi Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang, 2016.Hibah penelitian yang dilaksanakan diantaranya “Optimalisasi Pengimplementasian Kurikulum 2013 melalui Pendampingan Guru Sekolah Dasar di Kota Malang”pendanaan Kemeristekdikti melalui Penelitian Desentralisasi (PTUPT) 2014. Hasil penelitian ini dimuat di jurnal Sekolah Dasar:Kajian Teori dan Praktik Pendidikan, Tahun 25 Nomor 1 Mei 2016. Di tahun yang sama melakukan penelitian dengan judul “Social Interactions of Student Sojourners: A Study of Adaptation and Acculturation of Flobamora Students at a Multi-Ethnic Private University of Malang City” dan dimuat di jurnal IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME) Volume 7 Issue 6 Page 1 2016 2017/11. Peserta VIRTUAL CONFERENCE PROGRAM, 7th International Conference on Community Development in the ASEAN (ICCD 2020), July 18, 2020, dengan judul Nastionalism and Zitizenship Perception in ex-East Timor Student at IKIP Budi Utomo Malang. Aktif mengajar di Program Studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi spesialisasi Matakuliah Sosiologi dan Penguji di Program Pascasarjana (S2) Program Studi Pendidikan Olahraga IKIPBudi Utomo Malang. Dr. Rochsun, M.Kes,lahir di Banyuwangi pada 26 Juli 1964. Strata satu (S1) pendidikan matematika di UMM. Strata dua (S2) di UNAIR Surabaya dengan minat studi Biostatistika, dan Strata tiga (S3) UMM minat studi Program Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Telah menjadi dosen Yayasan di IKIP Budi Utomo SK. Nomor: 36/1-a/IX/1989, kemudian sejak tahun 1991 dosen Dpk pada IKIP Budi Utomo Malang SK. Capeg Nomor: 1122/C.1/E/1991 NIP 131947777. Jabatan Lektor Kepala 1 Agustus 2004 NIP 196407261991031003 dan sejak 1 Oktober 2007 menjadi pembina golongan ruang IV.a. Mengampu Mata Kuliah Statistika, dan akhir-akhir ini dipercaya mengajar mata kuliah Kebudiutamaan. Hasil Karya Ilmiah Rochsun (1) pada tahun 2012 menulis di jurnal Nasional berjudul Studi Tanggapan masyarakat terhadapupacara adat Barong Ider Bumi desa Kemiren Banyuwangi dimuat oleh jurnal nasionalHumaniora 9(1), 6-13. 2012. (2) Pada tahun 2014, menulis hasil penelitian hibah bersaing berjudul Spirit Budaya Using: Studi FenomenologiUpacara Adat Ider Bumi dimuat pada jurnal Humaniora Volume 11 Nomor 2 Desember 2014. (3) Pada 2017 menulis jurnal hasil penelitian hibah bersaing pada jurnal internsional IQSR Jounal of Research & Method in Education (IQSR-JRME) 7 (5). 13. 2017 berjudul Edugame Develompment Character For Non Mathematic Students At Statistic Subject. (5) Pada tahun 2018 menulis pada Jurnal Paradigma 24(2),9.18.2018 berjudul Musik Tradional Jawa Janengan Yang Terlupakan (A Forgotten Javanese Traditional Musinc Janengan). (6) Pada tahun 2019 Peroleh HAKI nasional nomor sertifikat EC00201992475 Judul Spirit Barong Ider Bumi Masyarakat Using Desa Kemiren Banyuwangi. (7) Pada Februari 2020, menulis pada jurnal PJM Volume 6. Nomor 1. Februari 2020, Halaman 53-57 E.ISSN: 2656-4564 berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Hand Quick Pada Materi Operasi Bilangan Bulat Siswa Kelas VII. (8) Pada Tahun 2020 menulis buku terbitan Bildung kerjasama dengan AMCA ISBN:978-7148-63-0 berjudul Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak: Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi. Menguak Sisi dalam Masyarakat dan Budaya Using Kontemporer. 90 BIODATA PENULIS Dr. Nurcholis Sunuyeko, M.Si,lahir di Blitar, 22 Desember 1961. Saat ini menjabat Rektor IKIP Budi Utomo Malang. Menempuh pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, IKIP Malang, tamat 1985. Sejak 1989 menjadi dosen PNS Kopertis Wilayah VII (sekarang LLDIKTI VII) diperbantukan (Dpk) di IKIP Budi Utomo Malang hingga saat ini. Menamatkan pendidikan S2 Program Studi Sosiologi konsentrasi Sosiologi Pedesaan, Universitas Muhammadiyah Malang, 1998. Menyelesaikan pendidikan S3 Program Studi Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang, 2016.Hibah penelitian yang dilaksanakan diantaranya “Optimalisasi Pengimplementasian Kurikulum 2013 melalui Pendampingan Guru Sekolah Dasar di Kota Malang”pendanaan Kemeristekdikti melalui Penelitian Desentralisasi (PTUPT) 2014. Hasil penelitian ini dimuat di jurnal Sekolah Dasar:Kajian Teori dan Praktik Pendidikan, Tahun 25 Nomor 1 Mei 2016. Di tahun yang sama melakukan penelitian dengan judul “Social Interactions of Student Sojourners: A Study of Adaptation and Acculturation of Flobamora Students at a Multi-Ethnic Private University of Malang City” dan dimuat di jurnal IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME) Volume 7 Issue 6 Page 1 2016 2017/11. Peserta VIRTUAL CONFERENCE PROGRAM, 7th International Conference on Community Development in the ASEAN (ICCD 2020), July 18, 2020, dengan judul Nastionalism and Zitizenship Perception in ex-East Timor Student at IKIP Budi Utomo Malang. Aktif mengajar di Program Studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi spesialisasi Matakuliah Sosiologi dan Penguji di Program Pascasarjana (S2) Program Studi Pendidikan Olahraga IKIPBudi Utomo Malang. Dr. Rochsun, M.Kes,lahir di Banyuwangi pada 26 Juli 1964. Strata satu (S1) pendidikan matematika di UMM. Strata dua (S2) di UNAIR Surabaya dengan minat studi Biostatistika, dan Strata tiga (S3) UMM minat studi Program Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Telah menjadi dosen Yayasan di IKIP Budi Utomo SK. Nomor: 36/1-a/IX/1989, kemudian sejak tahun 1991 dosen Dpk pada IKIP Budi Utomo Malang SK. Capeg Nomor: 1122/C.1/E/1991 NIP 131947777. Jabatan Lektor Kepala 1 Agustus 2004 NIP 196407261991031003 dan sejak 1 Oktober 2007 menjadi pembina golongan ruang IV.a. Mengampu Mata Kuliah Statistika, dan akhir-akhir ini dipercaya mengajar mata kuliah Kebudiutamaan. Hasil Karya Ilmiah Rochsun (1) pada tahun 2012 menulis di jurnal Nasional berjudul Studi Tanggapan masyarakat terhadapupacara adat Barong Ider Bumi desa Kemiren Banyuwangi dimuat oleh jurnal nasionalHumaniora 9(1), 6-13. 2012. (2) Pada tahun 2014, menulis hasil penelitian hibah bersaing berjudul Spirit Budaya Using: Studi FenomenologiUpacara Adat Ider Bumi dimuat pada jurnal Humaniora Volume 11 Nomor 2 Desember 2014. (3) Pada 2017 menulis jurnal hasil penelitian hibah bersaing pada jurnal internsional IQSR Jounal of Research & Method in Education (IQSR-JRME) 7 (5). 13. 2017 berjudul Edugame Develompment Character For Non Mathematic Students At Statistic Subject. (5) Pada tahun 2018 menulis pada Jurnal Paradigma 24(2),9.18.2018 berjudul Musik Tradional Jawa Janengan Yang Terlupakan (A Forgotten Javanese Traditional Musinc Janengan). (6) Pada tahun 2019 Peroleh HAKI nasional nomor sertifikat EC00201992475 Judul Spirit Barong Ider Bumi Masyarakat Using Desa Kemiren Banyuwangi. (7) Pada Februari 2020, menulis pada jurnal PJM Volume 6. Nomor 1. Februari 2020, Halaman 53-57 E.ISSN: 2656-4564 berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Hand Quick Pada Materi Operasi Bilangan Bulat Siswa Kelas VII. (8) Pada Tahun 2020 menulis buku terbitan Bildung kerjasama dengan AMCA ISBN:978-7148-63-0 berjudul Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak: Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi. Menguak Sisi dalam Masyarakat dan Budaya Using Kontemporer. 90 BIODATA PENULIS Dr. Nurcholis Sunuyeko, M.Si,lahir di Blitar, 22 Desember 1961. Saat ini menjabat Rektor IKIP Budi Utomo Malang. Menempuh pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, IKIP Malang, tamat 1985. Sejak 1989 menjadi dosen PNS Kopertis Wilayah VII (sekarang LLDIKTI VII) diperbantukan (Dpk) di IKIP Budi Utomo Malang hingga saat ini. Menamatkan pendidikan S2 Program Studi Sosiologi konsentrasi Sosiologi Pedesaan, Universitas Muhammadiyah Malang, 1998. Menyelesaikan pendidikan S3 Program Studi Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang, 2016.Hibah penelitian yang dilaksanakan diantaranya “Optimalisasi Pengimplementasian Kurikulum 2013 melalui Pendampingan Guru Sekolah Dasar di Kota Malang”pendanaan Kemeristekdikti melalui Penelitian Desentralisasi (PTUPT) 2014. Hasil penelitian ini dimuat di jurnal Sekolah Dasar:Kajian Teori dan Praktik Pendidikan, Tahun 25 Nomor 1 Mei 2016. Di tahun yang sama melakukan penelitian dengan judul “Social Interactions of Student Sojourners: A Study of Adaptation and Acculturation of Flobamora Students at a Multi-Ethnic Private University of Malang City” dan dimuat di jurnal IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME) Volume 7 Issue 6 Page 1 2016 2017/11. Peserta VIRTUAL CONFERENCE PROGRAM, 7th International Conference on Community Development in the ASEAN (ICCD 2020), July 18, 2020, dengan judul Nastionalism and Zitizenship Perception in ex-East Timor Student at IKIP Budi Utomo Malang. Aktif mengajar di Program Studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi spesialisasi Matakuliah Sosiologi dan Penguji di Program Pascasarjana (S2) Program Studi Pendidikan Olahraga IKIPBudi Utomo Malang. Dr. Rochsun, M.Kes,lahir di Banyuwangi pada 26 Juli 1964. Strata satu (S1) pendidikan matematika di UMM. Strata dua (S2) di UNAIR Surabaya dengan minat studi Biostatistika, dan Strata tiga (S3) UMM minat studi Program Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Telah menjadi dosen Yayasan di IKIP Budi Utomo SK. Nomor: 36/1-a/IX/1989, kemudian sejak tahun 1991 dosen Dpk pada IKIP Budi Utomo Malang SK. Capeg Nomor: 1122/C.1/E/1991 NIP 131947777. Jabatan Lektor Kepala 1 Agustus 2004 NIP 196407261991031003 dan sejak 1 Oktober 2007 menjadi pembina golongan ruang IV.a. Mengampu Mata Kuliah Statistika, dan akhir-akhir ini dipercaya mengajar mata kuliah Kebudiutamaan. Hasil Karya Ilmiah Rochsun (1) pada tahun 2012 menulis di jurnal Nasional berjudul Studi Tanggapan masyarakat terhadapupacara adat Barong Ider Bumi desa Kemiren Banyuwangi dimuat oleh jurnal nasionalHumaniora 9(1), 6-13. 2012. (2) Pada tahun 2014, menulis hasil penelitian hibah bersaing berjudul Spirit Budaya Using: Studi FenomenologiUpacara Adat Ider Bumi dimuat pada jurnal Humaniora Volume 11 Nomor 2 Desember 2014. (3) Pada 2017 menulis jurnal hasil penelitian hibah bersaing pada jurnal internsional IQSR Jounal of Research & Method in Education (IQSR-JRME) 7 (5). 13. 2017 berjudul Edugame Develompment Character For Non Mathematic Students At Statistic Subject. (5) Pada tahun 2018 menulis pada Jurnal Paradigma 24(2),9.18.2018 berjudul Musik Tradional Jawa Janengan Yang Terlupakan (A Forgotten Javanese Traditional Musinc Janengan). (6) Pada tahun 2019 Peroleh HAKI nasional nomor sertifikat EC00201992475 Judul Spirit Barong Ider Bumi Masyarakat Using Desa Kemiren Banyuwangi. (7) Pada Februari 2020, menulis pada jurnal PJM Volume 6. Nomor 1. Februari 2020, Halaman 53-57 E.ISSN: 2656-4564 berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Hand Quick Pada Materi Operasi Bilangan Bulat Siswa Kelas VII. (8) Pada Tahun 2020 menulis buku terbitan Bildung kerjasama dengan AMCA ISBN:978-7148-63-0 berjudul Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak: Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi. Menguak Sisi dalam Masyarakat dan Budaya Using Kontemporer.

91 Dr. Titik Purwati, M.M., menamatkan S-1 Pendidikan Ekonomi IKIP Malang. Lulus S-1 diterima sebagai dosen tetap yayasan di IKIP Budi Utomo Malang. Dua tahun berikutnya 1989 lulus tes sebagai dosen PNS Kopertis VII DPk pada Prodi Pendidikan Ekonomi. Tahun 1999 memperoleh gelar Magister Manajemen dari Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Gelar Doktornya di peroleh tahun 2018 dari Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Merdeka. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat telah dilaksanakan dengan pendanaan hibah internal maupun hibah Ristek Dikti baik mono tahun maupun multi tahun. Seminar nasional dan internasional telah diikuti baik sebagai peserta maupun pemateri yang bersifat paralel demikian juga publikasi hasil-hasil penelitian telah dilakukan pada jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal terakreditasi serta jurnal internasional. Buku ber-ISBN dan beberapa HAKI telah dihasilkan. Universitas Luar Negeri yang pernah dikunjungi adalah Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia dan Yala University Thailand.Selain menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga sebagai reviewer jurnal ECODUCATION, Economic & Education Journal dan juga Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat JPM Pambudi.Tugas tambahan diemban sejak Titik masih muda, berawal 1988 s.d 1992 sebagai Sekretaris Prodi Pendidikan Ekonomi, tahun 1992 s.d 1996 sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, tahun 1998 s.d 2003 menjabat Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, tahun 2004 s.d 2009 sebagai DekanFakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora, periode 2010 s.d 2015 menjabat kembali sebagai Dekan. Sejak bulan Agustus 2015 telah dipercaya sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang membidangi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi (jurnal) baik jurnal bidang ilmu maupun jurnal pengabdian kepada masyarakat. Tahun 2015 kluster penelitian IBU adalah kluster Binaan. Alhamdulilah tahun 2019 kluster penelitian IBU terkategori kluster Utama. Dr. Mukarom, M.Hum, lahir di Desa Waringinsari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, 9 Oktober 1964. Menyelesaikan sarjana Pendidikan Bahasa Inggris (S-1) di Universitas Lampung(1989). Rasa ingintahu di bidang humaniora mendorong dia berselancar pada Jurusan Humaniora pada Program Studi Pengkajian Amerika (Konsentrasi Bidang Kemasyarakatan) hingga mendapatgelar Magister Humaniora (M.Hum) dari Program Pascasarjana (S-2), Fakultas Sastra (sekarang Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2000). Minatnya di bidang humaniora diperluas kembali dengan mendalami ilmu sosial-politik pada Program Doktor (S-3) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang hingga meraih gelar doktor (2018). Sejak 1995 minat membaca, menulis, dan menelitinya sudah mengarah ke bidang ilmu sosial- budaya, dan belakangan merembet ke bidang sosial-politik (khususnya sosiologi dan politik pendidikan). Tahun 1990-1997 matakuliah yang sering diampu di Prodi Pendidikan Bahasa Ingggris adalah MicroteachingdanLinguistics. Namun sejak 1998 matakuliah yang diampu bergeser ke bidang sosial-budaya dan politik, seperti: Cross Cultural Understanding,Humaniora, Kebudiutamaan (di Prodi Pendidikan Bahasa Ingggris), Sosiologi Pendidikan, Politik Pendidikan, serta Sosiologi Desa dan Kota (di Prodi Pendidikan Sejarah-Sosiologi). Beberapa artikel yang terbit di jurnal antara lain: The Importance of Pop Culture in American Studies (Paradigma,1997), Seks dan Kekuasaan: Lewinsky vs Clinton (Paradigma, 1999), The Westerners’ Insight on Islam (Paradigma, 2001), Pergeseran Hidup di Era Global (Wahana, 2003), Clinton’s Foreign Policy: A Case Study of the US’ Attack on Iraq in 1996 (Paradigma, 2007), Perubahan Sosial di Daerah Pedesaan: Dampak Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (Humaniora, 2014), Musik Tradisional Jawa “Janengan” Yang Terlupakan 91 Dr. Titik Purwati, M.M., menamatkan S-1 Pendidikan Ekonomi IKIP Malang. Lulus S-1 diterima sebagai dosen tetap yayasan di IKIP Budi Utomo Malang. Dua tahun berikutnya 1989 lulus tes sebagai dosen PNS Kopertis VII DPk pada Prodi Pendidikan Ekonomi. Tahun 1999 memperoleh gelar Magister Manajemen dari Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Gelar Doktornya di peroleh tahun 2018 dari Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Merdeka. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat telah dilaksanakan dengan pendanaan hibah internal maupun hibah Ristek Dikti baik mono tahun maupun multi tahun. Seminar nasional dan internasional telah diikuti baik sebagai peserta maupun pemateri yang bersifat paralel demikian juga publikasi hasil-hasil penelitian telah dilakukan pada jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal terakreditasi serta jurnal internasional. Buku ber-ISBN dan beberapa HAKI telah dihasilkan. Universitas Luar Negeri yang pernah dikunjungi adalah Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia dan Yala University Thailand.Selain menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga sebagai reviewer jurnal ECODUCATION, Economic & Education Journal dan juga Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat JPM Pambudi.Tugas tambahan diemban sejak Titik masih muda, berawal 1988 s.d 1992 sebagai Sekretaris Prodi Pendidikan Ekonomi, tahun 1992 s.d 1996 sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, tahun 1998 s.d 2003 menjabat Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, tahun 2004 s.d 2009 sebagai DekanFakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora, periode 2010 s.d 2015 menjabat kembali sebagai Dekan. Sejak bulan Agustus 2015 telah dipercaya sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang membidangi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi (jurnal) baik jurnal bidang ilmu maupun jurnal pengabdian kepada masyarakat. Tahun 2015 kluster penelitian IBU adalah kluster Binaan. Alhamdulilah tahun 2019 kluster penelitian IBU terkategori kluster Utama. Dr. Mukarom, M.Hum, lahir di Desa Waringinsari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, 9 Oktober 1964. Menyelesaikan sarjana Pendidikan Bahasa Inggris (S-1) di Universitas Lampung(1989). Rasa ingintahu di bidang humaniora mendorong dia berselancar pada Jurusan Humaniora pada Program Studi Pengkajian Amerika (Konsentrasi Bidang Kemasyarakatan) hingga mendapatgelar Magister Humaniora (M.Hum) dari Program Pascasarjana (S-2), Fakultas Sastra (sekarang Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2000). Minatnya di bidang humaniora diperluas kembali dengan mendalami ilmu sosial-politik pada Program Doktor (S-3) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang hingga meraih gelar doktor (2018). Sejak 1995 minat membaca, menulis, dan menelitinya sudah mengarah ke bidang ilmu sosial- budaya, dan belakangan merembet ke bidang sosial-politik (khususnya sosiologi dan politik pendidikan). Tahun 1990-1997 matakuliah yang sering diampu di Prodi Pendidikan Bahasa Ingggris adalah MicroteachingdanLinguistics. Namun sejak 1998 matakuliah yang diampu bergeser ke bidang sosial-budaya dan politik, seperti: Cross Cultural Understanding,Humaniora, Kebudiutamaan (di Prodi Pendidikan Bahasa Ingggris), Sosiologi Pendidikan, Politik Pendidikan, serta Sosiologi Desa dan Kota (di Prodi Pendidikan Sejarah-Sosiologi). Beberapa artikel yang terbit di jurnal antara lain: The Importance of Pop Culture in American Studies (Paradigma,1997), Seks dan Kekuasaan: Lewinsky vs Clinton (Paradigma, 1999), The Westerners’ Insight on Islam (Paradigma, 2001), Pergeseran Hidup di Era Global (Wahana, 2003), Clinton’s Foreign Policy: A Case Study of the US’ Attack on Iraq in 1996 (Paradigma, 2007), Perubahan Sosial di Daerah Pedesaan: Dampak Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (Humaniora, 2014), Musik Tradisional Jawa “Janengan” Yang Terlupakan 91 Dr. Titik Purwati, M.M., menamatkan S-1 Pendidikan Ekonomi IKIP Malang. Lulus S-1 diterima sebagai dosen tetap yayasan di IKIP Budi Utomo Malang. Dua tahun berikutnya 1989 lulus tes sebagai dosen PNS Kopertis VII DPk pada Prodi Pendidikan Ekonomi. Tahun 1999 memperoleh gelar Magister Manajemen dari Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Gelar Doktornya di peroleh tahun 2018 dari Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Merdeka. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat telah dilaksanakan dengan pendanaan hibah internal maupun hibah Ristek Dikti baik mono tahun maupun multi tahun. Seminar nasional dan internasional telah diikuti baik sebagai peserta maupun pemateri yang bersifat paralel demikian juga publikasi hasil-hasil penelitian telah dilakukan pada jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal terakreditasi serta jurnal internasional. Buku ber-ISBN dan beberapa HAKI telah dihasilkan. Universitas Luar Negeri yang pernah dikunjungi adalah Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia dan Yala University Thailand.Selain menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga sebagai reviewer jurnal ECODUCATION, Economic & Education Journal dan juga Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat JPM Pambudi.Tugas tambahan diemban sejak Titik masih muda, berawal 1988 s.d 1992 sebagai Sekretaris Prodi Pendidikan Ekonomi, tahun 1992 s.d 1996 sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, tahun 1998 s.d 2003 menjabat Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, tahun 2004 s.d 2009 sebagai DekanFakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora, periode 2010 s.d 2015 menjabat kembali sebagai Dekan. Sejak bulan Agustus 2015 telah dipercaya sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang membidangi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi (jurnal) baik jurnal bidang ilmu maupun jurnal pengabdian kepada masyarakat. Tahun 2015 kluster penelitian IBU adalah kluster Binaan. Alhamdulilah tahun 2019 kluster penelitian IBU terkategori kluster Utama. Dr. Mukarom, M.Hum, lahir di Desa Waringinsari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, 9 Oktober 1964. Menyelesaikan sarjana Pendidikan Bahasa Inggris (S-1) di Universitas Lampung(1989). Rasa ingintahu di bidang humaniora mendorong dia berselancar pada Jurusan Humaniora pada Program Studi Pengkajian Amerika (Konsentrasi Bidang Kemasyarakatan) hingga mendapatgelar Magister Humaniora (M.Hum) dari Program Pascasarjana (S-2), Fakultas Sastra (sekarang Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2000). Minatnya di bidang humaniora diperluas kembali dengan mendalami ilmu sosial-politik pada Program Doktor (S-3) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang hingga meraih gelar doktor (2018). Sejak 1995 minat membaca, menulis, dan menelitinya sudah mengarah ke bidang ilmu sosial- budaya, dan belakangan merembet ke bidang sosial-politik (khususnya sosiologi dan politik pendidikan). Tahun 1990-1997 matakuliah yang sering diampu di Prodi Pendidikan Bahasa Ingggris adalah MicroteachingdanLinguistics. Namun sejak 1998 matakuliah yang diampu bergeser ke bidang sosial-budaya dan politik, seperti: Cross Cultural Understanding,Humaniora, Kebudiutamaan (di Prodi Pendidikan Bahasa Ingggris), Sosiologi Pendidikan, Politik Pendidikan, serta Sosiologi Desa dan Kota (di Prodi Pendidikan Sejarah-Sosiologi). Beberapa artikel yang terbit di jurnal antara lain: The Importance of Pop Culture in American Studies (Paradigma,1997), Seks dan Kekuasaan: Lewinsky vs Clinton (Paradigma, 1999), The Westerners’ Insight on Islam (Paradigma, 2001), Pergeseran Hidup di Era Global (Wahana, 2003), Clinton’s Foreign Policy: A Case Study of the US’ Attack on Iraq in 1996 (Paradigma, 2007), Perubahan Sosial di Daerah Pedesaan: Dampak Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (Humaniora, 2014), Musik Tradisional Jawa “Janengan” Yang Terlupakan