Sejarah Organisasi Kementerian Keuangan

451 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

BAGAN ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2015

BADAN
KEBIJAKAN FISKAL

SEKRETARIAT
BADAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN INFORMASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA UMUM PERENCANAAN DAN
KEPATUHAN INTERNAL KOMUNIKASI PUBLIK
KEUANGAN

PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT
KEBIJAKAN PENDAPATAN KEBIJAKAN ANGGARAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN SEKTOR KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KEBIJAKAN REGIONAL DAN
PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN IKLIM DAN
NEGARA KEUANGAN BILATERAL
NEGARA MULTILATERAL

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KEBIJAKAN KEPABEANAN KEBIJAKAN PENERIMAAN ANALISIS FISKAL KEBIJAKAN KEBIJAKAN FISKAL KERJASAMA EKONOMI DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI PERUBAHAN IKLIM
DAN CUKAI PERPAJAKAN BIDANG KEUANGAN KEUANGAN ASEAN
ANALISIS NERACA BIDANG
BIDANG BIDANG PENDAPATAN NASIONAL BIDANG KERJASAMA BIDANG
KEBIJAKAN KEPABEANAN KEBIJAKAN PNBP DAN KEBIJAKAN INTERNASIONAL DAN KERJASAMA EKONOMI DAN
BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI PENDANAAN PERUBAHAN KEUANGAN INTERREGIONAL
INTERNASIONAL HIBAH ANALISIS MONETER DAN KEUANGAN SYARIAH
IKLIM BIDANG
BIDANG BIDANG NERACA PEMBAYARAN BIDANG KERJASAMA EKONOMI DAN
KEBIJAKAN PAJAK DAN KEBIJAKAN BELANJA PUSAT KEBIJAKAN KEUANGAN BIDANG
PENERIMAAN NEGARA BIDANG FORUM G20 KEUANGAN BILATERAL
DAN PEMBIAYAAN ANALISIS EKONOMI INKLUSIF
BUKAN PAJAK I INTERNASIONAL DAN BIDANG BIDANG
BIDANG HUBUNGAN INVESTOR BIDANG FORUM MULTILATERAL KERJA SAMA
BIDANG KEBIJAKAN SUBSIDI PEMANTAUAN SISTEM PERDAGANGAN
KEBIJAKAN PAJAK DAN BIDANG BIDANG
PENERIMAAN NEGARA BIDANG PENGEMBANGAN MODEL KEUANGAN OECD BIDANG
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENGOLAHAN DATA EVALUASI DAN HUBUNGAN
BUKAN PAJAK II BIDANG PERWAKILAN LUAR NEGERI
DAERAH MAKRO DUKUNGAN
BIDANG KESEKRETARIATAN
KEBIJAKAN PAJAK STABILITAS SISTEM
KEUANGAN
INTERNASIONAL

BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

451

452

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 2015

BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN

SEKRETARIAT
BADAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA KEUANGAN UMUM KEPEGAWAIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN

LAKSANA KOMUNIKASI

PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
ANGGARAN DAN PAJAK DAN CUKAI KEKAYAAN NEGARA DAN KEUANGAN UMUM
MANUSIA PERBENDAHARAAN PERIMBANGAN KEUANGAN
BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG PERENCANAAN DAN
PENJENJANGAN PANGKAT DAN PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT
PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT
PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG PENYELENGGARAAN
BIDANG PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN TES TERPADU BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN EVALUASI DAN PELAPORAN EVALUASI DAN PELAPORAN EVALUASI DAN PELAPORAN
PENGELOLAAN BEASISWA KINERJA
KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA
BAGIAN BAGIAN
TATA USAHA BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN TATA USAHA
TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN 2015

PUSAT
SISTEM INFORMASI DAN
TEKNOLOGI KEUANGAN

BAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
ORGANISASI DAN KEUANGAN UMUM
SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN LAYANAN OPERASIONAL TEKNOLOGI KEAMANAN INFORMASI DAN MANAJEMEN LAYANAN DATA
TEKNOLOGI INFORMASI DAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KELANGSUNGAN TEKNOLOGI
TEKNOLOGI INFORMASI DAN INFORMASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KOMUNIKASI KOMUNIKASI

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PERENCANAAN STRATEGIS PERANCANGAN DAN MANAJEMEN TINGKAT LAYANAN PENGGUNA TATA KELOLA KEAMANAN MANAJEMEN BASIS DATA I
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN TEKNOLOGI
APLIKASI DAN BASIS DATA I SUBBIDANG INFORMASI SUBBIDANG
KOMUNIKASI INFORMASI DAN DUKUNGAN TEKNIS MANAJEMEN BASIS DATA II
SUBBIDANG KOMUNIKASI SUBBIDANG
SUBBIDANG PERANCANGAN DAN TINGKAT I PENGENDALIAN KEAMANAN SUBBIDANG
ARSITEKTUR DAN ANALISIS PENGEMBANGAN SISTEM SUBBIDANG MANAJEMEN PENYAJIAN
APLIKASI DAN BASIS DATA MANAJEMEN SISTEM SUBBIDANG INFORMASI
KAPASITAS TEKNOLOGI DUKUNGAN TEKNIS INFORMASI
INFORMASI DAN II APLIKASI SUBBIDANG
KOMUNIKASI TINGKAT II MANAJEMEN RISIKO DAN
SUBBIDANG SUBBIDANG
SUBBIDANG PERANCANGAN DAN MANAJEMEN JARINGAN DAN SUBBIDANG KELANGSUNGAN
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN JARINGAN OPERASIONAL PUSAT DATA TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KEBIJAKAN TEKNOLOGI DAN INFRASTRUKTUR TIK INFRASTRUKTUR
INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SUBBIDANG
KOMUNIKASI PENGENDALIAN MUTU KOMUNIKASI SUBBIDANG
BINA KEPATUHAN
SUBBIDANG SISTEM INFORMASI SUBBIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN
MANAJEMEN PROGRAM MANAJEMEN ASET DAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KONFIGURASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI

KOMUNIKASI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

452

453 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN 2015

PUSAT
PEMBINAAN PROFESI

KEUANGAN

BAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUM ORGANISASI DAN SUMBER KEUANGAN

DAYA MANUSIA BIDANG
PEMERIKSAAN PENILAI,
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG AKTUARIS, DAN PROFESI
PERIZINAN DAN KEPATUHAN PERIZINAN DAN KEPATUHAN PENGEMBANGAN PROFESI PEMERIKSAAN
PROFESI AKUNTANSI KEUANGAN LAINNYA
PROFESI AKUNTANSI PENILAI, AKTUARIS, DAN KEUANGAN
PROFESI KEUANGAN LAINNYA SUBBIDANG SUBBIDANG
PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG PROFESI AKUNTANSI I PENILAI, AKTUARIS, DAN
PERIZINAN PROFESI PERIZINAN PENILAI, PENGEMBANGAN PROFESI PROFESI KEUANGAN
AKTUARIS, DAN PROFESI SUBBIDANG
AKUNTANSI KEUANGAN LAINNYA AKUNTANSI PEMERIKSAAN LAINNYA I
PROFESI AKUNTANSI II
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
ANALISIS DAN PELAPORAN ANALISIS DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN PENILAI, SUBBIDANG PEMERIKSAAN
PENILAI, AKTUARIS, DAN AKTUARIS, DAN PROFESI PEMERIKSAAN PENILAI, AKTUARIS, DAN
PROFESI AKUNTANSI PROFESI AKUNTANSI III PROFESI KEUANGAN
PROFESI KEUANGAN KEUANGAN LAINNYA
SUBBIDANG LAINNYA LAINNYA II
KEPATUHAN PROFESI
SUBBIDANG SUBBIDANG
AKUNTANSI KEPATUHAN PENILAI, PEMERIKSAAN
AKTUARIS, DAN PROFESI PENILAI, AKTUARIS, DAN
KEUANGAN LAINNYA PROFESI KEUANGAN

LAINNYA III

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

453

454

BAGAN ORGANISASI PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN 2015

PUSAT
ANALISIS DAN HARMONISASI

KEBIJAKAN

BAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
TATALAKSANA DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN RUMAH TANGGA PENGOLAHAN DATA

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGELOLAAN PROGRAM MENTERI ANALISIS DAN HARMONISASI ANALISIS DAN HARMONISASI BELANJA ANALISIS DAN HARMONISASI SUMBER
PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAYA APARATUR DAN PENGAWASAN
DAN WAKIL MENTERI DAN KEKAYAAN NEGARA
NEGARA

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANALISIS DAN HARMONISASI ANALISIS DAN HARMONISASI ANALISIS DAN HARMONISASI

PROGRAM MENTERI PERPAJAKAN PENGANGGARAN SUMBER DAYA APARATUR

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANALISIS DAN HARMONISASI ANALISIS DAN HARMONISASI ANALISIS DAN HARMONISASI
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH
PROGRAM WAKIL MENTERI KEPABEANAN DAN CUKAI PENGAWASAN DAN
SUBBIDANG PENGEMBANGAN
SUBBIDANG SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI
ADMINISTRASI MENTERI ANALISIS DAN HARMONISASI
KEKAYAAN NEGARA
PEMBIAYAAN NEGARA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

454

455 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

BAGAN ORGANISASI PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 2015

PUSAT
LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK

BAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUM KEUANGAN RUMAH TANGGA

BIDANG BIDANG BIDANG
REGISTRASI DAN VERIFIKASI LAYANAN TEKNIS PENGGUNA KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN

SISTEM

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
REGISTRASI LAYANAN PENGGUNA PENGEMBANGAN

SUBBIDANG SUBBIDANG KEBIJAKAN
VERIFIKASI PUBLIKASI DAN KERJA
SUBBIDANG
SUBBIDANG SAMA PEMELIHARAAN SISTEM
SERTIFIKASI DIGITAL
SUBBIDANG APLIKASI
MONITORING DAN EVALUASI
SUBBIDANG
PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR SISTEM

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

455

456

BAGAN ORGANISASI LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN 2016 ~

DIREKTUR UTAMA

SATUAN
PEMERIKSAAN

INTERN

DIREKTORAT KEUANGAN DAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN DIREKOTRAT INVESTASI DIREKTORAT BEASISWA DIREKTORAT FASILITAS RISET
UMUM LAYANAN DAN MANAJEMEN DAN REHABILITASI
RISIKO DIVISI INISIASI DANA
DIVISI PENGELOLAAN ANALISIS INVESTASI DIVISI REKRUTMEN DAN DIVISI RISET DAN
SUMBER DAYA MANUSIA DIVISI PERENCANAAN DAN SELEKSI BEASISWA REHABILITASI
PENGEMBANGAN LAYANAN DIVISI PENGELOLAAN
DAN ORGANISASI INVESTASI DIVISI PELAYANAN DIVISI PELAYANAN RISET
DIVISI KERJASAMA DAN BEASISWA DAN REHABILITASI
DIVISI KEUANGAN KOMUNIKASI
DIVISI PENGELOLAAN
DIVISI TEKNOLOGI DIVISI KEPATUHAN DAN ALUMNI DAN TALENTA
INFORMASI DAN UMUM MANAJEMEN RISIKO

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan

456

457 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

BAGAN ORGANISASI KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DITJEN PAJAK 2016

KANTOR LAYANAN INFORMASI
DAN PENGADUAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SUBBAGIAN TATA USAHA DAN
KEPATUHAN INTERNAL

SEKSI SEKSI SEKSI
OPERASIONAL I OPERASIONAL II PENJAMINAN KUALITAS

LAYANAN

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak

BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN 2016

KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN
DOKUMEN PERPAJAKAN

SUBBAGIAN TATA USAHA DAN
KEPATUHAN INTERNAL

SEKSI SEKSI SEKSI
PENGUMPULAN DAN VERIFIKASI PEMINDAIAN DOKUMEN DAN PEMELIHARAAN DAN
PELAYANAN DOKUMEN
DOKUMEN PEREKAMAN DATA

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

BAGAN ORGANISASI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN 2016

PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN
DOKUMEN PERPAJAKAN

BAGIAN UMUM DAN
KEPATUHAN INTERNAL

SUBBAGIAN RUMAH SUBBAGIAN TATA
TANGGA, USAHA DAN
KEUANGAN
KEPEGAWAIAN, DAN
KEPATUHAN
INTERNAL

BIDANG PENERIMAAN DAN BIDANG PEMINDAIAN DOKUMEN
PENYIIMPANAN DOKUMEN DAN PEREKAMAN DATA

SEKSI SEKSI
PENGUMPULAN DAN PEMINDAIAN DOKUMEN
PENERIMAAN DOKUMEN
SEKSI
SEKSI PEREKAMAN DAN
PENYIMPANAN DAN TRANSFER DATA
PEMINJAMAN DOKUMEN
SEKSI
KELOMPOK PENJAMINAN KUALITAS
JABATAN
PENGOLAHAN
FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2016 tanggal 10 November 2016 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan

457

458

ʹͲͳ͹

BAGAN ORGANISASI LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA 2017 ~

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR KEUANGAN DAN DIREKTUR OPERASIONAL DAN DIREKTUR PENGADAAN DAN DIREKTUR PENGEMBANGAN DAN
DUKUNGAN ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO PENDANAAN LAHAN PENDAYAGUNAAN

DIVISI ANGGARAN DAN DIVISI RISET, KONSULTASI, DIVISI PERENCANAAN DIVISI PENGEMBANGAN
AKUNTANSI DAN MANAJEMEN RISIKO LAHAN USAHA, KOMUNIKASI, DAN

DIVISI PERBENDAHARAAN DIVISI PENGAMANAN DAN DIVISI PENDANAAN LAHAN HUBUNGAN KEMITRAAN
PENGENDALIAN ASET
DIVISI PENDAYAGUNAAN
PROPERTI I

DIVISI DUKUNGAN DIVISI KONSTRUKSI DAN DIVISI ADMINISTRASI TANAH DIVISI PENDAYAGUNAAN
ORGANISASI DAN PEMELIHARAAN DAN LITIGAS PROPERTI II

TEKNOLOGI DIVISI HUKUM DAN
PERJANJIAN
DIVISI SUMBER DAYA
MANUSIA, MANAJEMEN
KINERJA, DAN KEPATUHAN

INTERNAL

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor-54/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Manajemen Aset Negara tanggal 17 April 2017

BAGAN ORGANISASI PUSAT INVESTASI PEMERINTAH 2017

DIREKTUR
UTAMA

DIREKTUR KEUANGAN, UMUM, DIREKTUR KERJASAMA DIREKTUR PENGELOLAAN DIREKTUR HUKUM DAN
DAN SISTEM INFORMASI PENDANAAN DAN ASET PIUTANG MANAJEMEN RISIKO
PEMBIAYAAN
DIVISI DIVISI DIVISI
ANGGARAN DIVISI PENGELOLAAN ASET HUKUM I
KERJAAMA PENDANAAN
DIVISI PIUTANG I DIVISI
UMUM DAN SDM DIVISI HUKUM II
PENYALURAN DIVISI
DIVISI PEMBIAYAAN I PENGELOLAAN ASET DIVISI
AKUNTANSI DAN MANAJEMEN RISIKO
DIVISI PIUTANG II
SETELMEN PENYALURAN
PEMBIAYAAN II
DIVISI
SISTEM INFORMASI DAN

TEKNOLOGI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pusat Investasi Pemerintah

458

459 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN 2017

SEKRETARIAT KOMITE STABILITAS
SISTEM KEUANGAN

DIVISI MANAJEMEN
PERKANTORAN

SUBDIVISI SUBDIVISI SUMBER SUBDIVISI
MANAJEMEN DATA DAYA MANUSIA, PERSIDANGAN DAN
KEUANGAN, DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DAN TEKNOLOGI UMUM
INFORMASI

DIREKTUR ASESMEN DAN DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO
KEBIJAKAN STABILITAS SISTEM DAN HUKUM

KEUANGAN

DIVISI ASESMEN DAN DIVISI MANAJEMEN RISIKO
KEBIJAKAN STABILITAS DIVISI HUKUM

SISTEM KEUANGAN I KELOMPOK
JABATAN
DIVISI ASESMEN DAN
KEBIJAKAN STABILITAS FUNGSIONAL

SISTEM KEUANGAN II

DIVISI ASESMEN DAN
KEBIJAKAN STABILITAS
SISTEM KEUANGAN III

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

459

460

BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN 2018 ~

MENTERI KEUANGAN
WAKIL MENTERI KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL

8 (delapan)
STAF AHLI
MENTERI
KEUANGAN

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
JENDERAL ANGGARAN JENDERAL PAJAK JENDERAL BEA DAN CUKAI JENDERAL PERBENDAHARAAN JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTORAT DIREKTORAT BADAN BADAN
JENDERAL PERIMBANGAN JENDERAL PENGELOLAAN KEBIJAKAN FISKAL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEUANGAN KEUANGAN

PUSAT PUSAT PUSAT
SISTEM INFORMASI DAN PEMBINAAN PROFESI ANALISIS DAN HARMONISASI
TEKNOLOGI KEUANGAN
KEUANGAN KEBIJAKAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

460

461 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 2018

SEK R ETA RIAT
JENDERAL

BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO
PERENCANAAN DAN ORGANISASI DAN HUKUM ADVOKASI SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN LAYANAN MANAJEMEN BARANG MILIK UMUM
KETATALAKSANAAN
KEUANGAN BAGIAN BAGIAN INFORMASI NEGARA DAN PENGADAAN
BAGIAN BAGIAN HUKUM PAJAK DAN ADVOKASI I
ORGANISASI I BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PERENCANAAN KEPABEANAN BAGIAN PERENCANAAN DAN MANAJEMEN STRATEGI PERENCANAAN ADMINISTRASI
BAGIAN BAGIAN BAG IAN ADVOKASI II PENGADAAAN SUMBER DAYA KEMENTERIAN
ORGANISASI II KOMUNIKASI BAGIAN
PENGELOLAAN KINERJA HU KU M A NGGA RAN, BAGIAN MANUSIA BAGIAN PENGEMBANGAN STRATEGI BAGIAN
DAN RISIKO BAGIAN PERIMBANGAN KEU ANGA N, ADVOKASI III BAGIAN RUMAH TANGGA
BAGIAN KETATALAKSANAAN I PERBENDA HARAA N, DA N PNBP PENGEMBANGAN SUMBER MANAJEMEN PUBLIKASI DAN KINERJA
BAGIAN DAYA MANUSIA BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PENGANGGARAN BAGIAN BAGIAN ADVOKASI IV BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN KETATALAKSANAAN II HUKUM KEKAYAAN NEGARA, MANAJEMEN INFORMASI MANAJEMEN HUBUNGAN PEMILIHAN DAN ASISTENSI
KELOMPOK JABATAN SUMBER DAYA MANUSIA KELEMBAGAAN NEGARA PENGADAAN BAGIAN
PERBENDAHARAAN BAGIAN PERUSAHAAN, DAN FUNGSIONAL BAGIAN BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL INFORMASI HUKUM MUTASI DAN KEPANGKATAN BAGIAN
BAGIAN MANAJEMEN HUBUNGAN UTILISASI DAN OPTIMILISASI BAGIAN
AKUNTANSI DAN BAGIAN PENGHARGAAN, PENEGAKAN BARANG MILIK NEGARA ORGANISASI, TATA LAKSANA,
PELAPORAN KEUANGAN HUKUM PENGELOLAAN DISIPLIN, DAN PENSIUN MEDIA, KELEMBAGAAN BAGIAN
MASYARAKAT, DAN DAN KOMUNIKASI
KELOMPOK JABATAN PEMBIAYAAN DAN KELOMPOK JABATAN PROTOKOL PEMINDAHTANGANAN DAN BAGIAN
FUNGSIONAL HUKUM UMUM FUNGSIONAL BAGIAN PENGHAPUSAN BARANG
BAGIAN MILIK NEGARA KEPATUHAN INTERNAL
MANAJEMEN PENGELOLAAN BAGIAN BAGIAN
HUKUM SEKTOR KEUANGAN DATA DAN LAYANAN
DAN PERJANJIAN INFORMASI PENATAUSAHAAN BARANG MANAJEMEN BARANG MILIK
BAGIAN MILIK NEGARA NEGARA
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN MANAJEMEN SISTEM BAGIAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN
INFORMASI DAN EDUKASI DUKUNGAN TEKNIS FUNGSIONAL
PUBLIK BAGIAN

KELOMPOK JABATAN OTOMASI PROSES BISNIS
FUNGSIONAL DAN MANAJEMEN INFORMASI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

461

462

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2018

DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA UMUM SUMBER DAYA MANUSIA KEPATUHAN INTERNAL, PERENCANAAN DAN
MANAJEMEN RISIKO, DAN
LAKSANA KEUANGAN
ADVOKASI

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DI REKTORAT DI REKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
PENYUSUNAN ANGGARAN ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BI DANG POLITIK, HU KU M, PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENERIMAAN NEGARA BUKAN SISTEM PENGANGGARAN HARMONISASI PERATURAN
PENDAPATAN DAN BELANJA PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM DAN KEKAYAAN PAJAK KEMENTERIAN/LEMBAGA
PERTAHANAN DAN KEAMANAN, DAN SUBDIREKTORAT PENGANGGARAN
NEGARA KEMARITIMAN KEBUDAYAAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA NEGARA DIPISAHKAN TRANSFORMASI SISTEM SUBDIREKTORAT
UMUM NEGARA
SUBDIREKTORAT PENGANGGARAN HARMONISASI PERATURAN
ANALISIS EKONOMI MAKRO SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGANGGARAN
DAN PENDAPATAN NEGARA ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG POLITIK PENERIMAAN SUMBER DAYA POTENSI, PENERIMAAN, DAN STANDAR BIAYA
PERTANIAN, KELAUTAN DAN ALAM MINYAK DAN GAS BUMI SUBDIREKTORAT KEMENTERIAN/LEMBAGA I
SUBDIREKTORAT PENDIDIKAN DAN SUBDIREKTORAT PENGAWASAN EVALUASI KINERJA SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN ANGGARAN KEHUTANAN KEPEMUDAAN ANGGARAN BIDANG HUKUM SUBDIREKTORAT KEMENTERIAN/LEMBAGA I PENGANGGARAN
SUBDIREKTORAT PENERIMAAN SUMBER DAYA SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN
BELANJA NEGARA I ANGGARAN BIDANG SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT ALAM NON MINYAK DAN GAS SUBDIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PENGANGGARAN
SUBDIREKTORAT PEKERJAAN UMUM, ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG POTENSI, PENERIMAAN, DAN PENGANGGARAN
AGRARIA, DAN TATA RUANG KESEJAHTERAAN SOSIAL PERTAHANAN DAN BUMI KEMENTERIAN/LEMBAGA II
PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KEPRESIDENAN SUBDIREKTORAT PENGAWASAN KELOMPOK JABATAN SUBDIREKTORAT
BELANJA NEGARA II SUBD IR EK T OR AT KEAMANAN PENERIMAAN KEKAYAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA II FUNGSIONAL
SUBDIREKTORAT ANGGARAN BI DANG SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT NEGARA DIPISAHKAN HARMONISASI PERATURAN
ANGGARAN BIDANG AGAMA MITRA PEMBANTU SUBDIREKTORAT JAMINAN SOSIAL
PENYUSUNAN ANGGARAN P E RH UBUNG AN, PENGGUNA ANGGARAN SUBD IR EK T OR AT POTENSI, PENERIMAAN, DAN SUBDIREKTORAT
BELANJA NEGARA III KEPARIWI SATAAN, DAN KOPERAS I DAN LEMBAGA TINGGI BENDAHARA UMUM NEGARA POTENSI DAN PENGAWAS AN HARMONISASI
SUBDIREKTORAT NEGARA PENERIMAAN NEGA RA BUKAN PENGAWASAN PENGANGGARAN
DAN USAHA KECIL MENENGAH SUBDIREKTORAT PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA III REMUNERASI
PENYUSUNAN PEMBIAYAAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
ANGGARAN DAN ANGGARAN BIDANG RISET, DAN LAPORAN KEUANGAN BAGIAN SUB DIRE KTORAT KELOMPOK JABATAN
ANGGARAN BIDANG SUBD IR EK T OR AT PERATURAN DAN DUKUNGAN FUNGSIONAL
PENGANGGARAN RISIKO KEUANGAN DAN TEKNOLOGI DAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM PERATURAN DAN DU KU NGAN TEKNIS PENERIMAAN NEGARA
FISKAL PENDIDIKAN TINGGI NEGARA PENGELOLAAN BELANJA TEKNIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEMENTERIAN/
KETENAGAKERJAAN SUBSIDI DAN BELANJA LAINNYA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA LEMBAGA
DATA DAN DUKUNGAN ANGGARAN BIDANG SUBDIREKTORAT
TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG ENERGI, DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS DI PI SAHKAN
ANGGARAN PENDAPATAN PERINDUSTRIAN, DAN KESEHATAN ANGGARAN BIDANG POLITIK,
DAN BELANJA NEGARA PERDAGANGAN SUBDIREKTORAT KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
KELOMPOK JABATAN SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN HUKUM, PERTAHANAN DAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL
DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS ANGGARAN BIDANG KEAMANAN, DAN BAGIAN
FUNGSIONAL PEMBANGUNAN MANUSIA
TEKNIS ANGGARAN BIDANG DAN KEBUDAYAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM
PEREKONOMIAN DAN KELOMPOK JABATAN NEGARA
KEMARITIMAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

462

463 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA MUTASI DAN KEPANGKATAN PERLENGKAPAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, KEUANGAN UMUM
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
PERATURAN PERPAJAKAN I PERATURAN PERPAJAKAN II PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PENEGAKAN HUKUM EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN KEBERATAN DAN BANDING POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI TRANSFORMASI PROSES BISNIS PERPAJAKAN INTERNASIONAL INTELIJEN PERPAJAKAN
TRANSFORMASI SUMBER DAYA
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI
APARATUR

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERATURAN KETENTUAN UMUM DAN TATA PERATURAN PAJAK PENGHASILAN PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN EKSTENSIFIKASI PENGURANGAN DAN KEBERATAN POTENSI PERPAJAKAN PENYULUHAN PERPAJAKAN PELAYANAN OPERASIONAL KEPATUHAN INTERNAL ANALISIS DAN EVALUASI SISTEM PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERJANJIAN DAN KERJA SAMA INTELIJEN STRATEJIK
CARA PERPAJAKAN DAN PENAGIHAN PAJAK PERPAJAKAN INTERNASIONAL
BADAN SUBDIREKTROAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT INFORMASI SUBDIREKTORAT
DENGAN SURAT PAKSA PENYIDIKAN PENDATAAN PENDUKUNG OPERASIONAL INVESTIGASI INTERNAL SUBDIREKTORAT INTELIJEN PENGGALIAN POTENSI
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK SUBDIREKTROAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERTAMBAHAN NILAI INDUSTRI PERATURAN PEMOTONGAN DAN TEKNIK DAN PENGENDALIAN FORENSIK DAN BARANG BUKTI PENILAIAN I BANDING DAN GUGATAN I DAMPAK KEBIJAKAN PELAYANAN PERPAJAKAN PEMANTAUAN SISTEM DAN TRANSFORMASI ORGANISASI PENGEMBANGAN PERANGKAT KERAS PENGEMBANGAN PELAYANAN SENGKETA PERPAJAKAN INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DAN INTERNASIONAL
SUBDIREKTORAT PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PEMERIKSAAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT INFRASTRUKTUR SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN PENILAIAN II BANDING DAN GUGATAN II KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN HUBUNGAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN APLIKASI PENGEMBANGAN PENEGAKAN SUBDIREKTORAT
NILAI PERDAGANGAN, JASA DAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERTUKARAN INFORMASI
PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA BANTUAN HUKUM PEMERIKSAAN TRANSAKSI KHUSUS PEMANTAUAN PERPAJAKAN HUKUM PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA HARMONISASI PERATURAN KERJASAMA DAN DUKUNGAN PENINJAUAN KEMBALI DAN EVALUASI ADMINISTRASI DAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN EKSTENSIFIKASI OPERASI INTELIJEN
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN EVALUASI PENERIMAAN
BANGUNAN PERPAJAKAN PEMERIKSAAN KEPEGAWAIAN DAN PENILAIAN

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENAGIHAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN TRANSFORMASI

KAPASITAS PEGAWAI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

463

464

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2018

DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA KEUANGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN BARANG PENGEMBANGAN UMUM
KEPEGAWAIAN
LAKSANA MILIK NEGARA KEPEGAWAIAN

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
TEKNIS KEPABEANAN FASILITAS KEPABEANAN TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI KEPABEANAN INTERNASIONAL KEBERATAN BANDING DAN INFORMASI KEPABEANAN DAN KEPATUHAN INTERNAL AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN PENERIMAAN DAN
PERENCANAAN STRATEGIS
DAN ANTAR LEMBAGA PERATURAN CUKAI

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
IMPOR PEMBEBASAN TARIF CUKAI DAN HARGA MULTILATERAL KEBERATAN STRATEGI DAN PENCEGAHAN PERENCANAAN AUDIT INTELIJEN PENERIMAAN

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT DASAR SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERENCANAAN SISTEM SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
EKSPOR FASILITAS PERTAMBANGAN SUBDIREKTORAT BILATERAL BANDING INFORMASI PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN AUDIT I PENINDAKAN PERENCANAAN STRATEGIS
PERIZINAN DAN FASILITAS DAN INVESTIGASI INTERNAL
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT DAN MANAJEMEN
NILAI PABEAN FASILITAS IMPOR TUJUAN CUKAI REGIONAL UPAYA HUKUM PENGEMBANGAN SISTEM SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN AUDIT II NARKOTIKA TRANSFORMASI
SUBDIREKTORAT PENJAMINAN KUALITAS SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT EKSPOR SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT INFORMASI SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
KLASIFIKASI BARANG SUBDIREKTORAT PELUNASAN KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI PERATURAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT MONITORING, EVALUASI, PENYIDIKAN MANAJEMEN RISIKO
TEMPAT PENIMBUNAN DANPENGEMBALIAN CUKAI PENGENDALIAN KEAMANAN PENGELOLAAN KINERJA DAN PENJAMINAN KUALITAS
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT KELOMPOK JABATAN INFORMASI, MANAJEMEN SUBDIREKTORAT KELOMPOK JABATAN
REGISTRASI KEPABEANAN BERIKAT SUBDIREKTORAT PENYULUHAN DAN FUNGSIONAL LAYANAN, DAN EVALUASI AUDIT SARANA OPERASI FUNGSIONAL
SUBDIREKTORAT POTENSI CUKAI DAN LAYANAN INFORMASI SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT FASILITAS KAWASAN KHUSUS KEPATUHAN PENGUSAHA PENGELOLAAN DAN
PROGRAM PRIORITAS DAN BARANG KENA CUKAI KELOMPOK JABATAN PATROLI LAUT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LAYANAN DATA KELOMPOK JABATAN
AUTHORIZED ECONOMIC FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN
OPERATOR FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

464

465 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2018

DIREKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT
PE RBE NDA HAR AAN DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
LAKSANA UMUM SUMBER DAYA MANUSIA KEPATUHAN INTERNAL KEUANGAN

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
PELAKSANAAN ANGGARAN PENGELOLAAN KAS NEGARA SISTEM MANAJEMEN INVESTASI PEMBINAAN PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN SISTEM PERBENDAHARAAN SISTEM INFORMASI DAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
KEUANGAN
UMUM

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
KOORDINASI DAN OPTIMALISASI KAS KEBIJAKAN INVESTASI DAN PERATURAN DAN STANDAR AKUNTANSI TRANSFORMASI PERANCANGAN DAN
KONSOLIDASI PELAKSANAAN SUBDIREKTORAT HUBUNGAN KELEMBAGAAN STANDARDISASI TEKNIS KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN SISTEM
KEBIJAKAN TREASURY BADAN LAYANAN UMUM PEMERINTAHAN SUBDIREKTORAT
ANGGARAN DEALING ROOM DAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENELITIAN DAN INFORMASI
SUBDIREKTORAT MANAJEMEN RISIKO PENGANGGARAN, TARIF, REMUNERASI, DAN SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN, DAN SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN ANGGARAN I SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN KINERJA DAN INFORMASI BADAN LAYANAN SISTEM AKUNTANSI KERJASAMA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SISTEM
SUBDIREKTORAT MANAJEMEN PENERIMAAN RISIKO INVESTASI SUBDIREKTORAT INFORMASI INTERNAL
PELAKSANAAN ANGGARAN II DAN PENGELUARAN KAS SUBDIREKTORAT UMUM SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT BIMBINGAN AKUNTANSI PERBENDAHARAAN PENGELOLAAN SISTEM
PELAKSANAAN ANGGARAN III MANAJEMEN KAS PINJAMAN HUKUM PEMBINAAN PENGELOLAAN INSTANSI DAN BENDAHARA SUBDIREKTORAT INFORMASI EKSTERNAL
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT KEUANGAN BADAN LAYANAN PEMBINAAN PROSES BISNIS SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN ANGGARAN IV DAN HIBAH INVESTASI BADAN USAHA UMUM NEGARA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT UMUM I SUBDIREKTORAT DAN HUKUM PENGELOLAAN
MANAJEMEN REKENING MILIK NEGARA SUBDIREKTORAT AKUNTANSI PUSAT DAN SUBDIREKTORAT INFRASTRUKTUR
ANALISIS DAN LAINNYA DAN PEMBINAAN SUBDIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN PELAPORAN KEUANGAN STANDARDISASI DAN SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN PERTANGGUNGJAWABAN INVESTASI PEMERINTAH KEUANGAN BADAN LAYANAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN
PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH/BADAN USAHA SUBDIREKTORAT TRANSFORMASI TEKNOLOGI
KELOMPOK JABATAN BENDAHARA UMUM II PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLA
SUBDIREKTORAT MILIK DAERAH SUBD IR EK T OR AT KEUANGAN PEMERINTAH PERBENDAHARAAN INFORMASI
FUNGSIONAL SETELMEN, AKUNTANSI, DAN SUBDIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN
PELAPORAN PENGELOLAAN KREDIT PROGRAM DAN KEU ANGAN BADAN LAYANAN PUSAT SUBD IR EK T OR AT KELOMPOK JABATAN
INVESTASI LAINNYA SUBDIREKTORAT PEMBAYARAN PROGRAM FUNGSIONAL
KAS KELOMPOK JABATAN UMUM III STATISTIK DAN ANALISIS JAMINAN SOS IAL, PERHITUNGAN
KELOMPOK JABATAN LAPORAN KEUANGAN PIHAK KETIGA, DAN KEBIJAKAN
FUNGSIONAL TUNTUTAN GANTI RU GI
FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL
FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

465

466

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 2018

DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN PERLENGKAPAN KEPEGAWAIAN UMUM KEUANGAN
KEPATUHAN INTERNAL

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
BARANG MILIK NEGARA KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN PIUTANG NEGARA DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN PENILAIAN LELANG HUKUM DAN HUBUNGAN
KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN
NEGARA DAN SISTEM SUBDIREKTORAT MASYARAKAT
INFORMASI BINA LELANG I SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT PERATURAN PERUNDANGAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT BINA LELANG II SUBDIREKTORAT
BARANG MILIK NEGARA I KEKAYAAN NEGARA PIUTANG NEGARA I PENGELOLAAN KEKAYAAN STANDARDISASI PENILAIAN SUBDIREKTORAT BANTUAN HUKUM
BINA LELANG III SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT DIPISAHKAN I SUBDIREKTORAT NEGARA I PROPERTI HUBUNGAN MASYARAKAT
BARANG MILIK NEGARA II SUBDIREKTORAT PIUTANG NEGARA II SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA PENGELOLAAN KEKAYAAN STANDARDISASI PENILAIAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT BISNIS DAN SUMBER DAYA
BARANG MILIK NEGARA III DIPISAHKAN II KEKAYAAN NEGARA NEGARA II
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT ALAM
SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN I PENGELOLAAN KEKAYAAN SUBDIREKTORAT
BARANG MILIK NEGARA IV SUBDIREKTORAT KUALITAS PENILAI
DIPISAHKAN III KEKAYAAN NEGARA NEGARA III
SUBDIREKTORAT PEMERINTAH
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN LAIN-LAIN II PERENCANAAN DAN SUBDIREKTORAT KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM ANALISIS DATA DAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL
KEKAYAAN NEGARA INFORMASI PENILAIAN
APLIKASI
LAIN-LAIN III SUBD IR EK TOR AT KELOMPOK JABATAN
KELOMPOK JABATAN PENGOLAHAN DATA DAN FUNGSIONAL
LAYANAN OPERAS IONAL
FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

466

467 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 2018

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL SUMBER DAYA MANUSIA HARMONISASI KEBIJAKAN UMUM, ADVOKASI, DAN

KEUANGAN DAN KEHUMASAN KERJA SAMA ANTAR
LEMBAGA

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
DANA TRANSFER UMUM DANA TRANSFER KHUSUS KAPASITAS DAN PELAKSANAAN EVALUASI DAN SISTEM

SUBDIREKTORAT TRANSFER INFORMASI
DANA BAGI HASIL
SUBDIREKTORAT S UB DIRE KTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENGEMBANGAN POTENSI EVALUASI PENGELOLAAN
SUBDIREKTORAT
DANA INSENTIF DAERAH, SEKTOR PEMBANGUNAN PAJAK DAERAH DAN DANA TRANSFER
OTONOMI KHUSUS, DAN PEREKONOMIAN DAN RETRIBUSI DAERAH SUBDIREKTORAT
DANA KEISTIMEWAAN KEM AR ITI MAN EVALUASI PENGELOLAAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT KEUANGAN DAERAH
SUBDIREKTORAT DANA SINKRONISASI, SUBDIREKTORAT
DANA DESA ALOKASI KHUSUS FISIK DATA KEUANGAN DAERAH
SEKTOR PEMBANGUNAN PENGAWASAN, DAN SUBDIREKTORAT
KELOMPOK JABATAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN PENGENDALIAN PAJAK DATA NON KEUANGAN
FUNGSIONAL DAERAH DAN RETRIBUSI
SUBDIREKTORAT DAERAH
DANA ALOKASI KHUSUS DAERAH SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT TRANSFORMASI SISTEM
NONFISIK PEMBIAYAAN DAN PENATAAN INFORMASI KEUANGAN
SUBDIREKTORAT
HIBAH DAERAH DAERAH DAERAH
SUBDIREKTORAT SUB DIRE KTORAT
KELOMPOK JABATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN APLIKASI,
FUNGSIONAL PENGELOLA KEUANGAN BASIS DATA, INFRASTRUKTUR
DAN OPERASIONAL TEKNOLOGI
DAERAH
SUBDIREKTORAT IN FORM ASI
PENYALURAN DANA KELOMPOK JABATAN

TRANSFER FUNGSIONAL
SUBDIREKTORAT
AKUNTANSI DAN PELAPORAN
DANA TRANSFER

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

467

468

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO 2018

DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN

DAN RISIKO

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI, TATA LAKSANA KEPATUHAN INTERNAL, SUMBER DAYA MANUSIA UMUM KEUANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
KINERJA, DAN HARMONISASI
DAN LAYANAN INFORMASI
PERATURAN

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
PINJAMAN DAN HIBAH SURAT UTANG NEGARA PEMBIAYAAN SYARIAH PENGELOLAAN RISIKO PENGELOLAAN DUKUNGAN STRATEGI DAN PORTOFOLIO EVALUASI, AKUNTANSI DAN
PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT KEUANGAN NEGARA PEMBIAYAAN SETELMEN
PERENCANAAN DAN ANALISIS PENGELOLAAN PORTOFOLIO PENGELOLAAN TRANSAKSI INFRASTRUKTUR
SURAT BERHARGA SYARIAH
PINJAMAN DAN HIBAH SURAT UTANG NEGARA SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT NEGARA MITIGASI RISIKO ANGGARAN PENYIAPAN KERJA SAMA PERENCANAAN DAN ANALISIS DAN PENGUJIAN
SUBDIREKTORAT PENDAPATAN DAN BELANJA STRATEGI PEMBIAYAAN
PINJAMAN DAN HIBAH PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PROYEK DAN PEMERINTAH DENGAN TRANSAKSI KEWAJIBAN
MULTILATERAL PENDALAMAN PASAR SURAT ASET SURAT BERHARGA NEGARA BADAN USAHA SUBDIREKTORAT PEMBIAYAAN
SYARIAH NEGARA SUBDIREKTORAT ANALISIS RISIKO
SUBDIREKTORAT UTANG NEGARA SUBDIREKTORAT MITIGASI RISIKO BADAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PINJAMAN DAN HIBAH SUBDIREKTORAT ANALISIS KEUANGAN DAN USAHA MILIK NEGARA DUKUNGAN PEMERINTAH PEMBIAYAAN SETELMEN TRANSAKSI
ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR SURAT BERHARGA SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
BILATERAL I PASAR SURAT UTANG SYARIAH NEGARA MITIGASI RISIKO LEMBAGA SUB DIRE KTORAT PERENCANAAN DAN ANALISIS SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT KEUANGAN DAN INSTRUMEN PERATURAN DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN
PINJAMAN DAN HIBAH NEGARA PERATURAN DAN ANALISIS MITIGASI RISIKO PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT HUKUM KEUANGAN SYARIAH SUBDIREKTORAT PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PENGEMBANGAN SUBDIREKTORAT
BILATERAL II HUKUM DAN EVALUASI PENGELOLAAN RISIKO ASET PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MONITORING DAN EVALUASI
TRANSAKSI SURAT UTANG DAN KEWAJIBAN NEGARA

NEGARA

SUBDIREKTORAT
HUBUNGAN INVESTOR

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

468

469 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

BAGAN ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2018

BADAN
KEBIJAKAN FISKAL

SEKRETARIAT
BADAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUMBER DAYA MANUSIA UMUM PERENCANAAN DAN
KEPATUHAN INTERNAL
PUBLIK KEUANGAN

PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT
KEBIJAKAN PENDAPATAN KEBIJAKAN ANGGARAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KEBIJAKAN REGIONAL DAN
PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN IKLIM DAN
NEGARA BILATERAL
BIDANG NEGARA MULTILATERAL BIDANG

TATA KELOLA DAN BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG TATA KELOLA DAN
PENGELOLAAN KINERJA TATA KELOLA DAN TATA KELOLA DAN TATA KELOLA DAN TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN KINERJA
PENGELOLAAN KINERJA PENGELOLAAN KINERJA PENGELOLAAN KINERJA PENGELOLAAN KINERJA
BIDANG BIDANG
PROGRAM ANALISIS BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG PROGRAM ANALISIS
PROGRAM ANALISIS PROGRAM ANALISIS PROGRAM ANALISIS PROGRAM ANALISIS
KEBIJAKAN KEBIJAKAN
KELOMPOK JABATAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN KELOMPOK JABATAN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

469

470

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 2018

BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN

SEKRETARIAT
BADAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA KEPEGAWAIAN KEUANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN UMUM

LAKSANA KOMUNIKASI

PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
ANGGARAN DAN PAJAK BEA DAN CUKAI KEKAYAAN NEGARA DAN KEUANGAN UMUM
MANUSIA PERBENDAHARAAN PERIMBANGAN KEUANGAN

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENJENJANGAN PANGKAT PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT
DAN PENINGKATAN
KOMPETENSI BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
BIDANG PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN

PENGELOLAAN TES TERPADU

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGELOLAAN BEASISWA EVALUASI DAN PELAPORAN EVALUASI DAN PELAPORAN EVALUASI DAN PELAPORAN EVALUASI DAN PELAPORAN EVALUASI DAN PELAPORAN

KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

470

471 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL 2018

INSPEKTORAT
JENDERAL

SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN ANALISIS KEPATUHAN DAN VERIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN UMUM DAN KOMUNIKASI

HASIL PENGAWASAN KEKAYAAN PEGAWAI PENGAWASAN KEUANGAN PUBLIK

INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT V INSPEKTORAT VI INSPEKTORAT VII INSPEKTORAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN BIDANG INVESTIGASI
TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA
SUBBAGIAN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN TATA USAHA
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

471

472

BAGAN ORGANISASI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN 2018

PUSAT
SISTEM INFORMASI DAN
TEKNOLOGI KEUANGAN

BAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
ORGANISASI DAN KEUANGAN UMUM
SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN LAYANAN OPERASIONAL TEKNOLOGI KEAMANAN INFORMASI DAN MANAJEMEN LAYANAN DATA
TEKNOLOGI INFORMASI DAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KELANGSUNGAN TEKNOLOGI
TEKNOLOGI INFORMASI DAN INFORMASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KOMUNIKASI KOMUNIKASI

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PERENCANAAN STRATEGIS PERANCANGAN DAN MANAJEMEN TINGKAT LAYANAN PENGGUNA TATA KELOLA KEAMANAN MANAJEMEN BASIS DATA I
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN TEKNOLOGI
APLIKASI DAN BASIS DATA I INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG INFORMASI SUBBIDANG
KOMUNIKASI DUKUNGAN TEKNIS SUBBIDANG MANAJEMEN BASIS DATA II
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG PENGENDALIAN KEAMANAN
ARSITEKTUR DAN ANALISIS PERANCANGAN DAN MANAJEMEN SISTEM TINGKAT I INFORMASI SUBBIDANG
KAPASITAS TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM SUBBIDANG SUBBIDANG MANAJEMEN PENYAJIAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI APLIKASI DAN BASIS DATA II APLIKASI DUKUNGAN TEKNIS MANAJEMEN RISIKO DAN
SUBBIDANG SUBBIDANG TINGKAT II KELANGSUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SUBBIDANG MANAJEMEN JARINGAN DAN SUBBIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERANCANGAN DAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI OPERASIONAL PUSAT DATA SUBBIDANG PENGELOLAAN JABATAN
KOMUNIKASI PENGEMBANGAN JARINGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI BINA KEPATUHAN FUNGSIONAL PRANATA
SUBBIDANG DAN INFRASTRUKTUR TIK SUBBIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
MANAJEMEN PROGRAM MANAJEMEN ASET DAN KOMUNIKASI
TEKNOLOGI INFORMASI DAN SUBBIDANG KONFIGURASI TEKNOLOGI
KOMUNIKASI PENGENDALIAN MUTU INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SISTEM INFORMASI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

472

473 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN 2018

PUSAT
PEMBINAAN PROFESI

KEUANGAN

BAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUM ORGANISASI DAN SUMBER KEUANGAN

DAYA MANUSIA

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERIZINAN DAN KEPATUHAN PERIZINAN DAN KEPATUHAN PENGEMBANGAN PROFESI PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN PENILAI,
PROFESI AKUNTANSI AKTUARIS, DAN PROFESI
PROFESI AKUNTANSI PENILAI, AKTUARIS, DAN KEUANGAN
PROFESI KEUANGAN LAINNYA SUBBIDANG KEUANGAN LAINNYA
PEMERIKSAAN
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG PROFESI AKUNTANSI I SUBBIDANG
PERIZINAN PROFESI PERIZINAN PENILAI, PENGEMBANGAN PROFESI PEMERIKSAAN
AKTUARIS, DAN PROFESI SUBBIDANG PENILAI, AKTUARIS, DAN
AKUNTANSI KEUANGAN LAINNYA AKUNTANSI PEMERIKSAAN PROFESI KEUANGAN
SUBBIDANG SUBBIDANG PROFESI AKUNTANSI II
ANALISIS DAN PELAPORAN SUBBIDANG PENGEMBANGAN PENILAI, LAINNYA I
PROFESI AKUNTANSI ANALISIS DAN PELAPORAN AKTUARIS, DAN PROFESI SUBBIDANG SUBBIDANG
SUBBIDANG PENILAI, AKTUARIS, DAN KEUANGAN LAINNYA PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN
KEPATUHAN PROFESI PROFESI KEUANGAN LAINNYA PROFESI AKUNTANSI III PENILAI, AKTUARIS, DAN
AKUNTANSI PROFESI KEUANGAN
SUBBIDANG LAINNYA II
KEPATUHAN PENILAI, SUBBIDANG
AKTUARIS, DAN PROFESI PEMERIKSAAN
KEUANGAN LAINNYA PENILAI, AKTUARIS, DAN
PROFESI KEUANGAN
LAINNYA III

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

473

474
BAGAN ORGANISASI PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN 2018

PUSAT
ANALISIS DAN HARMONISASI

KEBIJAKAN

BAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
TATALAKSANA DAN KEUANGAN DAN RUMAH PENGOLAHAN DATA

KEPEGAWAIAN TANGGA

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGELOLAAN PROGRAM ANALISIS DAN HARMONISASI ANALISIS DAN HARMONISASI ANALISIS DAN HARMONISASI
MENTERI DAN WAKIL MENTERI PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN SUMBER DAYA APARATUR DAN
BELANJA DAN KEKAYAAN
NEGARA NEGARA PENGAWASAN

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PERENCANAAN DAN ANALISIS DAN HARMONISASI ANALISIS DAN HARMONISASI ANALISIS DAN HARMONISASI
PELAKSANAAN PROGRAM
PERPAJAKAN PENGANGGARAN SUMBER DAYA APARATUR
MENTERI SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI
PERENCANAAN DAN KEPABEANAN DAN CUKAI ANALISIS DAN HARMONISASI ANALISIS DAN HARMONISASI
PELAKSANAAN PROGRAM SUBBIDANG BELANJA DAN TRANSFER PENGAWASAN DAN
WAKIL MENTERI ANALISIS DAN HARMONISASI DAERAH PENGEMBANGAN
SUBBIDANG PEMBIAYAAN NEGARA SUBBIDANG
ADMINISTRASI MENTERI
ANALISIS DAN HARMONISASI
KEKAYAAN NEGARA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

474

475 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

BAGAN ORGANISASI LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW 2018

KEPALA

SEKRETARIAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
LEMBAGA NATIONAL PROSES BISNIS PROSES BISNIS PENJAMINAN MUTU

SINGLE WINDOW

BAGIAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, INTEGRASI PENGEMBANGAN DAN TATA KELOLA DAN
PERANCANGAN TEKNOLOGI
HUKUM, DAN PROSES BISNIS OPERASIONAL
HUBUNGAN MASYARAKAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT INFORMASI
EVALUASI PROSES BISNIS PERENCANAAN DAN SUBDIREKTORAT
BAGIAN DAN DAMPAK KEBIJAKAN MANAJEMEN KUALITAS
KEUANGAN, RUMAH TANGGA, KELOMPOK JABATAN PENGELOLAAN LAYANAN DAN PENGELOLAAN
INFRASTRUKTUR
DAN PERENCANAAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN DATA
STRATEGIS KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Nasional Single Window

475

476

ʹͲͳͻ

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2019

DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA PERENCANAAN, MUTASI DAN KEPANGKATAN KEUANGAN PERLENGKAPAN UMUM
PENGEMBANGAN, DAN
LAKSANA PEMBERHENTIAN PEGAWAI

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT TEKNOLOGI DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
PERATURAN PERPAJAKAN I PERATURAN PERPAJAKAN II PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PENEGAKAN HUKUM EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN KEBERATAN DAN BANDING POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN DATA DAN INFORMASI KEPATUHAN INTERNAL DAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI TRANSFORMASI PROSES BISNIS PERPAJAKAN INTERNASIONAL INTELIJEN PERPAJAKAN
TRANSFORMASI SUMBER DAYA
PENERIMAAN HUBUNGAN MASYARAKAT PERPAJAKAN
APARATUR

SUBD IRE K TO RA T SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERATURAN KETENTUAN UMUM PERATURAN PAJAK PERENCANAAN PEMERIKSAAN BUKTI EKSTENSIFIKASI PENGURANGAN DAN POTENSI PERPAJAKAN PENYULUHAN PERPAJAKAN TATA KELOLA DATA DAN KEPATUHAN INTERNAL TATA KELOLA SISTEM PENGEMBANGAN PERJANJIAN DAN KERJA INTELIJEN STRATEJIK
PENGHASILAN BADAN PEMERIKSAAN SUBDIREKTORAT
DAN TATA CARA PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT PERMULAAN KEBERATAN INFORMASI SUBDIREKTORAT INFORMASI PENYULUHAN SAMA PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT
DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SUBD IRE K TR OA T TEKNIK DAN PENGENDALIAN SUBDIREKTROAT PENDATAAN SUBDIREKTORAT INVESTIGASI INTERNAL SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT INTERNASIONAL INTELIJEN PENGGALIAN
PERATURAN PEMOTONGAN DAN PEMERIKSAAN SUBDIREKTORAT BANDING DAN GUGATAN I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGEMBANGAN PELAYANAN SUBDIREKTORAT
SURAT PAKSA SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN SUBDIREKTORAT DAMPAK KEBIJAKAN PELAYANAN PERPAJAKAN PENGELOLAAN DATA SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT POTENSI
SUBDIREKTORAT PEMUNGUTAN PAJAK PEMERIKSAAN TRANSAKSI SUBDIREKTORAT PENILAIAN I BANDING DAN GUGATAN II TRANSFORMASI ORGANISASI PERPAJAKAN PENGEMBANGAN PENCEGAHAN DAN SUBDIREKTORAT
PERATURAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK FORENSIK DAN BARANG SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT INTERNAL SUBDIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PENANGANAN SENGKETA INTELIJEN PENEGAKAN
PERTAMBAHAN NILAI PENGHASILAN ORANG PRIBADI KHUSUS PENINJAUAN KEMBALI DAN SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT BUKTI PENILAIAN II SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENDUKUNG PERPAJAKAN PENGEMBANGAN PERPAJAKAN HUKUM
INDUSTRI SUBDIREKTORAT KERJASAMA DAN DUKUNGAN EVALUASI KEPATUHAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT PPENGELOLAAN DATA MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SUBDIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN INTERNASIONAL SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT ADVOKASI KELOMPOK JABATAN PENGAWASAN WAJIB PAJAK SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN SUBDIREKTORAT OPERASI INTELIJEN
PERATURAN PAJAK PEMERIKSAAN FUNGSIONAL PERPAJAKAN EKSTERNAL KOMPETENSI DAN INFRASTRUKTUR DAN PENILAIAN PERTUKARAN INFORMASI
PERTAMBAHAN NILAI SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN KAPASITAS KEAMANAN SISTEM SUBDIREKTORAT KELOMPOK JABATAN
PERDAGANGAN, JASA DAN HARMONISASI PERATURAN MANAJEMEN TRANSFORMASI PERPAJAKAN FUNGSIONAL
PAJAK TIDAK LANGSUNG PEGAWAI INFORMASI INTERNASIONAL
PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT
LAINNYA SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN DAN
SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PENERIMAAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN ANALISIS DATA PELAYANAN SISTEM
PERATURAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERPAJAKAN INFORMASI

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENAGIHAN RISIKO KEPATUHAN WAJIB

PAJAK DAN SAINS DATA

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP 2019

BADAN
PENGELOLA DANA LINGKUNGAN

HIDUP

SATUAN PEMERIKSAAN
INTERN

DIREKTUR DIREKTUR DIREKTUR DIREKTUR
KEUANGAN, UMUM, DAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA HUKUM DAN MANAJEMEN
PENGEMBANGAN DANA
SISTEM INFORMASI RISIKO

DIVISI DIVISI DIVISI DIVISI
ANGGARAN DAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN PINJAMAN HUKUM DAN PERATURAN
PENGEMBANGAN LAYANAN
AKUNTANSI

DIVISI DIVISI DIVISI DIVISI
UMUM DAN SUMBER DAYA PENGEMBANGAN DANA PENYALURAN DANA PERJANJIAN

MANUSIA PROGRAM

DIVISI DIVISI DIVISI DIVISI
SISTEM INFORMASI DAN SETELMEN PEMBIAYAAN PENYALURAN DANA BAGI MANAJEMEN RISIKO

TEKNOLOGI HASIL DAN SYARIAH

DIVISI
MONITORING, EVALUASI,

DAN PEMBINAAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengelola Dana Lingkungan Hidup tanggal 30 September 2019

476

477 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

BAGAN ORGANISASI
LEMBAGA DANA KERJASAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL 2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor -143/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Dana Kerjasama Pembangunan Internasional tanggal 15 Oktober 2019

477

478

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Undang-Undang Nomor 18 tentang Kewajiban Menyimpan Uang Dalam Bank
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat

dan Daerah
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2011
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017
serta Nota Keuangan APBN TA 2017
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Penurunan Nilai Uang
Kertas Rp. 500,- dan Rp. 1000,-
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitya Urusan
Piutang Negara
Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 tentang Susunan Susunan Organisasi Departemen

478

479 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan
Piutang Negara

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978 tentang Perubahan Beberapa Pasal Dari Lampiran 5, 6, 9
Dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1980 tentang Perubahan Beberapa Asal Dari
Lampiran 1, Lampiran 5, Dan Lampiran 6 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang
Susunan Organisasi Departemen

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun
1984 tentang Susunan Organisasi Departemen

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun
1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 47 Tahun 1985

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun
1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan
Presiden Nomor 76 Tahun 1985

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis
Pertimbangan Pajak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun
1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15
Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah,
Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15
Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah,
Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1988

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal

479

480

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15
Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Enam Belas Kali Diubah
Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15
Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Delapan Belas Kali
Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15
Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Tiga Kali
Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15
Tahun 1984 Tentang SusunanOrganisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Sembilan Kali
Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15
Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Dua Kali
Diubah, Terakhir DenganKeputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1997

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-517/MK/IV/1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Urusan Piutang Negara

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1075/MK/IV/8/1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Panitia Urusan Piutang Negara

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-998/MK/5/7/1976 tentang Penyempurnaan Organisasi di
Lingkungan Departemen Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1647/MK/5/12/1976 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Analisa Informasi Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-94/KMK/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pelaksana Pasar Modal

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/1979 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata
Kerja Direktorat Jenderal Moneter

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.01/1981 tentang Penyempurnaan Organisasi di
Lingkungan Departemen Keuangan

480

481 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/1981 tentang Pembentukan, Pengaturan mengenai
Nama, Tempat Kedudukan, Daerah Wewenang Cabang Panitia Urusan Piutang Negara dan Kantor
Wilayan Badan Urusan Piutang Negara

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 595/KMK.01/1981 tentang Penyempurnaan Organisasi
Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 205/KMK.01/1983 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata
Kerja Direktorat Jenderal Anggaran

Menteri Keuangan Nomor 216a/KMK.01/1983 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 968/KMK.01/1984 tentang Pusat Pembukuan Keuangan Negara

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1188/KMK.01/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Analisa Informasi Keuangan, Kantor Pengolahan Dana dan Informasi Anggaran, Kantor Pengolahan
Data dan Informasi Papaj dan Kantor Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 800/KMK.01/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Jenderal Departemen Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KMK.01/1985 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 998/KMK.01/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Penyusunan dan Analias Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 114/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sarana
Perhubungan Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 324/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Pengolahan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.01/1986 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata
Kerja Pusat Analisa Informasi Keuangan, Kantor Pengolahan Data dan Informasi Anggaran, Kantor
Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan kantor Pengolahan data dan Informasi Bea dan Cukai

Kepatusan Menteri Keuangan Nomor 978/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Majelis Pertimbangan Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1008/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi Bea dan Cukai

481

482

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/87 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan
Program Diploma Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 446/KMK.01/1987 tentang Pembentukan Kantor Pengelolaan
Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk di Bandung dan Semarang

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.01/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.01/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Jenderal Anggaran

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.01/88 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Jenderal Moneter

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.01/88 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Analisa
Keuangan Negara Perkreditan dan Neraca Pembayaran

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 835/KMK.01/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sarana
Perhubungan Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 900/KMK.01/88 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Penelitian dan Pengembangan Moneter

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1231/KMK.01/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 835/KMK.01/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sarana
Perhubungan Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.01/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Jenderal Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 752/KMK.01/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 783/KMK.01/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan
Sarana Perhubungan Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 784/KMK.01/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pengujian dan Indentifikasi Barang

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 785/KMK.01/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.01/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara

482

483 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389/KMK.01/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Pasar Modal

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 191/KMK.01/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendidikan dan Latihan Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1250/KMK.01/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1254/KMK.01/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Jenderal Lembaga Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1135/KMK.01/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Akuntansi Keuangan Negara

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Analisa Keuangan dan Moneter

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KM.01/1993 tentang Perubahan Pasal 4, Bagian Kelima Pasal
72 Sampai Dengan Pasal 74, Bagian Keenam Pasal 88 Sampai dengan Pasal 90 Serta Lampiran I-1,
Lampiran I-6 dan I-7 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 389/KMK.01/1991
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal

Keputusan Menteri Keuangan Nomor102/KMK.01/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Jenderal Anggaran

Keputusan Menteri Keuangan Nomor759/KMK.01/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Jenderal Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.01/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Jenderal Anggarantentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Jenderal Anggaran

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Pasar Modal

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendidikan dan Latihan Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 665/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

483

484

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9/KMK.01/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Jenderal Pembinaan BUMN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.01/2006 tentang Perubahan 466/KMK.01/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Investasi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen
Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusaat
Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia
Urusan Piutang Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 24/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Ditjen Kekayaan Negara

484

485 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.01/2009 tentang Perubahan atas KMK Nomor
448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Oragisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di
Lingkungan Departemen Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Komite Pengawas Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

485

486

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan
Dokumen Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pengolahan Data dan Dokummen Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pengolahan Data Eksternal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Investasi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.01/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan
Data dan Dokumen Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data
dan Dokumen Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data
Eksternal

486

487 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 448/PMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana
Operasi Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 449/PMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan
Identifikasi Barang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.01/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi
Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi
Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Pengadilan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi danTata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.4/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pengelolaan Pemulihan Data

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.5/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana
Operasi Bea dan Cukai

487

488

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Keuangan Negara STAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola
Portal Indonesia National Single Window

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga
Manajemen Aset Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomot 174/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi
dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Manajemen Aset Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Investasi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.01/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 206.4/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan
Pemulihan Data

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Nasional Single Window

488

489 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Dana Kerjasama Pembangunan Internasional

489