Sejarah Organisasi Kementerian Keuangan

301 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN 1981

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO PERENCANAAN BIRO KEPEGAWAIAN BIRO KEUANGAN BIRO PERLENGKAPAN BIRO ORGANISASI DAN BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN BIRO UMUM
KETATALAKSANAAN MASYARAKAT
BAGIAN ANALISA PENERIMAAN BAGIAN UMUM BAGIAN PENYUSUNAN BAGIAN ANALISA KEBUTUHAN BAGIAN TATA USAHA
NEGARA ANGGARAN PERLENGKAPAN BAGIAN KELEMBAGAAN BAGIAN HUBUNGAN DPR DAN DEPARTEMEN
BAGIAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BAGIAN ANALISA PEGAWAI BAGIAN PELAKSANAAN BAGIAN PENGADAAN BAGIAN KETATALAKSANAAN BAGIAN TATA USAHA
PENGELUARAN NEGARA ANGGARAN BAGIAN PENYIMPANAN BAGIAN HUKUM PAJAK, PIMPINAN
BAGIAN PENGANGKATAN BAGIAN INFORMASI SARANA HUKUM BEA DAN CUKAI,
BAGIAN ANALISA KREDIT/ KEPANGKATAN DAN BAGIAN PEMBUKUAN DAN BAGIAN DISTRIBUSI DAN BEBAN KERJA HUKUM PERBENDAHARAAN BAGIAN RUMAH TANGGA
DANA PERBANKAN LEMBAGA PENGGAJIAN VERIFIKASI BAGIAN KENDARAAN
BAGIAN PENGAKUAN SARANA BAGIAN HUKUM PERUSAHAAN BAGIAN TELEKOMUNIKASI
KEUANGAN DAN HARGA BAGIAN PEMBERHENTIAN DAN BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN BEBAN KERJA LEMBAGA KEUANGAN DAN DAN PROTOKOL
PENSIUN KONTRAK
BAGIAN ANALISA PERDAGANGAN BAGIAN PENGEMBANGAN BAGIAN ARSIP DAN
LUAR NEGERI DAN NERACA BAGIAN TATA USAHA METODA PENGOLAHAN DATA BAGIAN PENELAAHAN HUKUM, REPRODUKSI
PEMBAYARAN KEPEGAWAIAN BANTUAN HUKUM,

BAGIAN ANALISA PRODUKSI PERANCANGAN HUKUM

BAGIAN DOKUMENTASI DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.01/1981 tanggal 20 Februari 1981 tentang
Penyempurnaan Organisasi Di Lingkungan Departemen Sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1980

301

302
BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN 1981

BADAN PENDIDIKAN DAN
LATIHAN KEUANGAN

SEKRETARIAT BADAN
PENDIDIKAN DAN LATIHAN

KEUANGAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM KEUANGAN UMUM

DAN LAPORAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PUSAT PENDIDIKAN DAN
LATIHAN ANGGARAN LATIHAN PERPAJAKAN DAN LATIHAN BEA DAN CUKAI LATIHAN PENGAWASAN AKUNTAN NEGARA/SEKOLAH TINGGI LATIHAN KEUANGAN UMUM

IPEDA AKUNTANSI NEGARA

BIDANG PENGAJARAN BIDANG PENGAJARAN BIDANG PENGAJARAN BIDANG PENGAJARAN SEKRETARIAT SEKOLAH BIDANG PENGAJARAN
BIDANG PENYELENGGARAAN TINGGI AKUNTANSI NEGARA
BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENYELENGGARAAN
BIDANG PENGENDALIAN BIDANG AKADEMIS
BIDANG PENGENDALIAN DAN BIDANG PENYULUHAN BIDANG PENYULUHAN PENDIDIKAN PEMBANTU BIDANG PENGENDALIAN DAN
LAPORAN LAPORAN
BIDANG PENGENDALIAN DAN BIDANG PENGENDALIAN DAN AKUNTAN
LAPORAN LAPORAN
BIDANG AKADEMIS
BIDANG IPEDA PENDIDIKAN AJUN AKUNTAN

BIDANG AKADEMIS
PENDIDIKAN AKUNTAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.01/1981 tanggal 20 Februari 1981 tentang
Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Departemen Keuangan Sebagai

Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1980

302

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

303
BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN 1981

INSPEKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT INSPEKTORAT
JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN DAN ANALISA I LAPORAN DAN ANALISA LAPORAN DAN UMUM

PROGRAM II ANALISA III INSPEKTUR UMUM

INSPEKTUR KEPEGAWAIAN INSPEKTUR KEUANGAN INSPEKTUR PERLENGKAPAN INSPEKTUR PAJAK INSPEKTUR BEA DAN CUKAI

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
KEPEGAWAIAN WILAYAH I KEUANGAN WILAYAH I PERLENGKAPAN WILAYAH I PAJAK WILAYAH I BEA DAN CUKAI WILAYAH I UMUM WILAYAH I

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
KEPEGAWAIAN WILAYAH II KEUANGAN WILAYAH II PERLENGKAPAN WILAYAH II PAJAK WILAYAH II BEA DAN CUKAI WILAYAH II UMUM WILAYAH II

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
KEPEGAWAIAN WILAYAH III KEUANGAN WILAYAH III PERLENGKAPAN WILAYAH III PAJAK WILAYAH III BEA DAN CUKAI WILAYAH III UMUM WILAYAH III

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
KEPEGAWAIAN WILAYAH IV KEUANGAN WILAYAH IV PERLENGKAPAN WILAYAH IV PAJAK WILAYAH IV BEA DAN CUKAI WILAYAH IV UMUM WILAYAH IV

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
KEPEGAWAIAN WILAYAH V KEUANGAN WILAYAH V PERLENGKAPAN WILAYAH V PAJAK WILAYAH V

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 595/KMK.01/1981 tanggal 20 Februari 1981 tentang
Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Sebagai

Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1980

303

304
BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1982

MENTERI KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL

6 STAF AHLI
MENTERI
KEUANGAN

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BADAN BADAN PENDIDIKAN DAN BADAN URUSAN PIUTANG
JENDERAL ANGGARAN JENDERAL PAJAK JENDERAL BEA DAN CUKAI MONETER DALAM NEGERI MONETER LUAR NEGERI PENGAWASAN KEUANGAN PELAKSANA PASAR MODAL LATIHAN KEUANGAN NEGARA

NEGARA

PUSAT PENELITIAN DAN PUSAT
PENGEMBANGAN KEUANGAN ANALISA INFORMASI

KEUANGAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tanggal 16 April 1975 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 231/KMK.01/1982 tanggal 3 April 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Menteri

di Lingkungan Departemen Keuangan.

304

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

305
1984 BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 1983

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
UMUM ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN HUBUNGAN
INTERNASIONAL
TATA LAKSANA

DIREKTORAT PABEAN DIREKTORAT CUKAI DIREKTORAT PENGETAHUAN DIREKTORAT PEMBERANTASAN DIREKTORAT SARANA
BARANG DAN HARGA PENYELUNDUPAN PERHUBUNGAN BEA DAN CUKAI

BAGIAN SEKRETARIAT BAGIAN SEKRETARIAT BAGIAN SEKRETARIAT BAGIAN SEKRETARIAT BAGIAN SEKRETARIAT
SUB DIREKTORAT TARIP I
SUB DIREKTORAT EKSPOR DAN SUB DIREKTORAT CUKAI SUB DIREKTORAT TARIP II SUB DIREKTORAT INFORMASI SUB DIREKTORAT NAUTIKA
ANTAR PULAU TEMBAKAU SUB DIREKTORAT HARGA I
SUB DIREKTORAT HARGA II SUB DIREKTORAT OPERASI SUB DIREKTORAT TEKNIK DAN
SUB DIREKTORAT IMPOR SUB DIREKTORAT CUKAI LAIN- SUB DIREKTORAT PENYELESAIAN PENERBANGAN
LAIN
SUB DIREKTORAT PERKARA DAN VERIFIKASI SUB DIREKTORAT
PERTAMBANGAN SUB DIREKTORAT PITA-PITA SUB DIREKTORAT NARKOTIKA TELEKOMUNIKASI
CUKAI
SUB DIREKTORAT TEKNIK
SUB DIREKTORAT INFORMASI ELEKTRONIKA
HARGA DAN OPERASI
SUB DIREKTORAT PEMBEKALAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216a/KMK.01/1983
tanggal 8 Maret 1983 tentang Penyempurnaan Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.


305

306

ͳͻͺͶ

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1984

MENTERI KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL

4 STAF AHLI
MENTERI
KEUANGAN

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BADAN
JENDERAL ANGGARAN JENDERAL PAJAK JENDERAL BEA DAN CUKAI MONETER DALAM NEGERI MONETER LUAR NEGERI PENDIDIKAN DAN LATIHAN

KEUANGAN

PUSAT
PEMBUKUAN KEUANGAN

NEGARA

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen

306

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

307

BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBUKUAN KEUANGAN NEGARA 1984

PUSAT PEMBUKUAN KEUANGAN
NEGARA

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN PENYUSUNAN SUB BAGIAN SURAT SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
PROGRAM DAN LAPORAN MENYURAT DAN RUMAH TANGGA
KEPEGAWAIAN

BIDANG PEMBINAAN BIDANG PEMBUKUAN BIDANG PENGOLAHAN DATA BIDANG PERHITUNGAN BIDANG NERACA KEKAYAAN
PEMBUKUAN ANGGARAN ANGGARAN NEGARA
SEKSI PENELAAHAN DATA
SEKSI PENELAAHAN SEKSI PENELAAHAN DATA MASUK SEKSI PERHITUNGAN SEKSI NERACA KEKAYAAN
PEMBUKUAN PEMBUKUAN ANGGARAN I NEGARA I
SEKSI PENYUSUNAN
SEKSI PEMBAKUAN SEKSI PEMBUKUAN PROGRAM SEKSI PERHITUNGAN SEKSI NERACA KEKAYAAN
PEMBUKUAN ANGGARAN I ANGGARAN II NEGARA II
SEKSI PEREKAMAN
SEKSI BANTUAN TEKNIS SEKSI PEMBUKUAN SEKSI PERHITUNGAN SEKSI NERACA KEKAYAAN
PEMBUKUAN ANGGARAN II SEKSI PENELAAHAN DATA ANGGARAN III NEGARA III
KELUAR
SEKSI PEMBUKUAN SEKSI PERHITUNGAN SEKSI NERACA KEKAYAAN
ANGGARAN III ANGGARAN IV NEGARA IV

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 968/KMK.01/1984 tentang Pusat Pembukuan Keuangan
Negara sebagai tindaklanjut Keppres 15 Tahun 1984

307

308

BAGAN ORGANISASI PUSAT ANALISA INFORMASI KEUANGAN 1984

PUSAT
ANALISA INFORMASI KEUANGAN

BAGIAN
ADMINISTRASI

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN SURAT MENYURAT RUMAH TANGGA

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG OPERASIONAL BIDANG
ANALISA SISTIM PROGRAM KOMPUTER DUKUNGAN TEKNIS KOMPUTER PEMBINAAN KOMUNIKASI

SUB BIDANG SUB BIDANG PROGRAM SUB BIDANG STANDARD DAN SUB BIDANG DATA MASUK DATA
SISTEM APLIKASI I KOMPUTER I METODE DAN KELUARAN I
SUB BIDANG TEKNOLOGI
SUB BIDANG SUB BIDANG PROGRAM SUB BIDANG SISTEM SUB BIDANG DATA MASUK KOMUNIKASI DATA
SISTEM APLIKASI II KOMPUTER II SOFTWARE DAN KELUARAN II
SUB BIDANG PROSEDUR
SUB BIDANG SUB BIDANG PROGRAM SUB BIDANG KEPUSTAKAAN SUB BIDANG PEREKAMAN KOMUNIKASI DATA
SISTEM APLIKASI III KOMPUTER III FILE DAN DATABASE
SUB BIDANG OPERASI SUB BIDANG PELAKSANAAN
SUB BIDANG SUB BIDANG PROGRAM SUB BIDANG PENERAPAN KOMPUTER KOMUNIKASI
SISTEM APLIKASI IV KOMPUTER IV TEKNOLOGI KOMPUTER

TERMINAL KOMPUTER TYPE 1
TERMINAL KOMPUTER TYPE 2

BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI ANGGARAN 1984

KANTOR PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI ANGGARAN

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN SURAT SUB BAGIAN ANALISA SUB BAGIAN RUMAH
MENYURAT, KEPEGAWAIAN DAN LAPORAN TANGGA

DAN KEUANGAN

BIDANG SISTEM DAN APLIKASI BIDANG OPERASIONAL BIDANG PERSIAPAN DATA DAN
PROGRAM KOMPUTER PELAYANAN INFORMASI

SEKSI SISTEM APLIKASI I SEKSI PENYUSUNAN KERJA SEKSI DATA MASUKAN DAN
KELUARAN I

SEKSI SISTEM APLIKASI II SEKSI PEREKAMAN SEKSI DATA MASUKAN DAN
KELUARAN II

SEKSI SISTEM APLIKASI III SEKSI OPERASI KOMPUTER, SEKSI DATA MASUKAN DAN
SEKSI PROGRAM KOMPUTER KEPUSTAKAAN DAN FILE KELUARAN III

SEKSI DUKUNGAN TEKNIS SEKSI PELAYANAN DATA
DAN KOMUNIKASI DATA DAN PENGAMANAN
INFORMASI

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1188/KMK.01/1984 tanggal 24 Nopember 1984 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Analisa Informasi Keuangan, Kantor Pengolahan Data dan
Informasi Anggaran, Kantor Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Kantor Pengolahan
data dan Informasi Bea dan Cukai

308

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

309

BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PAJAK 1984

KANTOR PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI PAJAK

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN SURAT SUB BAGIAN ANALISA SUB BAGIAN RUMAH
MENYURAT, KEPEGAWAIAN DAN LAPORAN TANGGA

DAN KEUANGAN

BIDANG SISTEM DAN APLIKASI BIDANG OPERASIONAL BIDANG PENYEDIAAN DATA BIDANG BIMBINGAN TEKNIS
PROGRAM KOMPUTER DAN PELAYANAN INFORMASI DAN VALIDITAS DATA

SEKSI SISTEM APLIKASI I SEKSI PENYUSUNAN KERJA SEKSI PENYEDIAAN DATA SEKSI MONITOR
OLAHAN I PELAKSANAAN
SEKSI SISTEM APLIKASI II SEKSI PEREKAMAN
SEKSI PENYEDIAAN DATA SEKSI BIMBINGAN TEKNIS
SEKSI PROGRAM KOMPUTER I SEKSI OPERASI KOMPUTER, OLAHAN II
KEPUSTAKAAN DAN FILE SEKSI VALIDITAS DAN
SEKSI PROGRAM KOMPUTER II SEKSI PELAYANAN DAN EFISIENSI
SEKSI DUKUNGAN TEKNIS PENGAMANAN INFORMASI I
DAN KOMUNIKASI DATA SEKSI STATISTIK DAN
SEKSI PELAYANAN DAN PERAGAAN
PENGAMANAN INFORMASI II

BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BEA DAN CUKAI 1984

KANTOR PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI BEA DAN CUKAI

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN SURAT SUB BAGIAN ANALISA SUB BAGIAN RUMAH
MENYURAT, KEPEGAWAIAN DAN LAPORAN TANGGA

DAN KEUANGAN

BIDANG SISTEM DAN APLIKASI BIDANG OPERASIONAL BIDANG PERSIAPAN DATA DAN
PROGRAM KOMPUTER PELAYANAN INFORMASI

SEKSI SISTEM APLIKASI I SEKSI PENYUSUNAN KERJA SEKSI DATA MASUKAN DAN
KELUARAN I

SEKSI SISTEM APLIKASI II SEKSI PEREKAMAN SEKSI DATA MASUKAN DAN
KELUARAN II

SEKSI PROGRAM KOMPUTER SEKSI OPERASI KOMPUTER, SESKESKISDIAPTEALAMYAASNUAKNANDADNAN
KEPUSTAKAAN DAN FILE PENGAKMEALNUAANRAINNFIOIIRMASI

SEKSI DUKUNGAN TEKNIS
DAN KOMUNIKASI DATA

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1188/KMK.01/1984 tanggal 24 Nopember 1984 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Analisa Informasi Keuangan, Kantor Pengolahan Data dan
Informasi Anggaran, Kantor Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Kantor Pengolahan
data dan Informasi Bea dan Cukai

309

310
BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL 1985

INSPEKTORAT JENDERAL BAGIAN LAPORAN I SEKRETARIAT BAGIAN LAPORAN III BAGIAN
INSPEKTORAT JENDERAL UMUM
BAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM BAGIAN LAPORAN II

INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR ANGGARAN INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR
KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN PAJAK BEA DAN CUKAI UMUM
INSPEKTUR PEMBANTU
INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG ANGGARAN WILAYAH I INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG KEPEGAWAIAN BIDANG KEUANGAN BIDANG PERLENGKAPAN BIDANG PAJAK WILAYAH I BIDANG BEA DAN CUKAI BIDANG UMUM WILAYAH I
WILAYAH I INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I WILAYAH I BIDANG ANGGARAN WILAYAH INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I INSPEKTUR PEMBANTU
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PAJAK WILAYAH II BIDANG UMUM WILAYAH II
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KEUANGAN INSPEKTUR PEMBANTU II INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG KEPEGAWAIAN WILAYAH II BIDANG PERLENGKAPAN INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG BEA DAN CUKAI INSPEKTUR PEMBANTU
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PAJAK WILAYAH III BIDANG UMUM WILAYAH III
WILAYAH II INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II BIDANG ANGGARAN WILAYAH WILAYAH II
BIDANG KEUANGAN INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III INSPEKTUR PEMBANTU III BIDANG PAJAK WILAYAH IV INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG UMUM WILAYAH IV
BIDANG KEPEGAWAIAN BIDANG PERLENGKAPAN BIDANG BEA DAN CUKAI
INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III BIDANG KEUANGAN WILAYAH III BIDANG ANGGARAN WILAYAH BIDANG PAJAK WILAYAH V WILAYAH III
WILAYAH IV
INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU IV INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG KEPEGAWAIAN INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PERLENGKAPAN BIDANG BEA DAN CUKAI
BIDANG KEUANGAN INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV WILAYAH V WILAYAH IV BIDANG ANGGARAN WILAYAH WILAYAH IV

INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU V
BIDANG KEPEGAWAIAN BIDANG PERLENGKAPAN

WILAYAH V WILAYAH V

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 800/KMK.01/1985 tanggal 23 September 1985 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan

310

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

311

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN 1985

BADAN PENDIDIKAN DAN
LATIHAN KEUANGAN

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN PENYUSUNAN BAGIAN TATALAKSANA DAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN UMUM
RENCANA DAN PROGRAM LAPORAN

PUSDIKLAT PEGAWAI PUSDIKLAT ANGGARAN PUSDIKLAT PERPAJAKAN DAN INSPEKTUR INSPEKTUR
IPEDA PAJAK BEA DAN CUKAI

BAGIAN TATA USAHA BIDANG PENGAJARAN BIDANG PENGAJARAN BIDANG PENGAJARAN BIDANG PENGAJARAN

BIDANG PENGAJARAN BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENYELENGGARAAN
DIKLAT PAJAK

BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENATARAN BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENATARAN BIDANG PENATARAN
DIKLAT IPEDA

BIDANG EVALUASI DAN BIDANG EVALUASI DAN BIDANG PENATARAN BIDANG EVALUASI DAN BIDANG EVALUASI DAN
LAPO RAN LAPORAN PERPAJAKAN LAPORAN LAPO RAN

BIDANG EVALUASI DAN
LAPO RAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KMK.01/1985 tanggal 22 Februari 1985 tentang
Penyempurnaan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai Pelaksana Keputusan

Presiden Nomor 15 Tahun 1984

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 1985

DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN HUBUNGAN UMUM
INTERNASIONAL
TATALAKSANA

KANTOR PENGOLAHAN DATA PUSAT SARANA DIREKTORAT PERENCANAAN DIREKTORAT PABEAN DIREKTORAT CUKAI DIREKTORAT
DAN INFORMASI BEA DAN PERHUBUNGAN BEA DAN PENERIMAAN PEMBERANTASAN
CUKAI BAGIAN TATA USAHA BAGIAN TATA USAHA PENYELUNDUPAN
CUKAI BAGIAN TATA USAHA
SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT BAGIAN TATA USAHA
BAGIAN TATA USAHA BAGIAN TATA USAHA SUB DIREKTORAT IMPOR DAN EKSPOR CUKAI TEMBAKAU
PENYUSUNAN RENCANA SUB DIREKTORAT
BIDANG SISTIM APLIKASI BIDANG PERKAPALAN DAN SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT INFORMASI
DAN PROGRAM PENERBANGAN PENERIMAAN TARIF PITA CUKAI DAN INFORMASI
SUB DIREKTORAT
BIDANG OPERASIONAL BIDANG TELEKOMUNIKASI SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT HARGA OPERASI DAN
KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA VERIFIKASI DAN EVALUASI HARGA
SUB DIREKTORAT PENYELESAIAN PERKARA
BIDANG PENYIAPAN DATA PENERIMAAN SUB DIREKTORAT ANEKA CUKAI
DAN PELAYANAN INFORMASI PERTAMBANGAN SUB DIREKTORAT
SUB DIREKTORAT NARKOTIKA
ADMINISTRASI PENERIMAAN

KANTOR WILAYAH BEA DAN
CUKAI

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 998/KMK.01/1985 tanggal 27 Desember 1985tentang
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

311

312

ͳͻͺ͸

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1986

MENTERI KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL

4 STAF AHLI
MENTERI
KEUANGAN

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BADAN BADAN URUSAN PIUTANG BADAN PELAKSANA PASAR
JENDERAL ANGGARAN JENDERAL PAJAK JENDERAL BEA DAN CUKAI MONETER DALAM NEGERI MONETER LUAR NEGERI PENDIDIKAN DAN LATIHAN NEGARA MODAL

KEUANGAN

PUSAT PENELITIAN DAN PUSAT PUSAT PUSAT PEMBUKUAN DAN PUSAT PENGELOLAAN
PENGEMBANGAN KEUANGAN ANALISIS INFORMASI PEMBUKUAN KEUANGAN ANALISA APBN PEMBEBASAN DAN

KEUANGAN NEGARA PENGEMBALIAN BEA MASUK

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15
Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1985

312

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

313

BAGAN ORGANISASI PUSAT PENYUSUNAN DAN ANALISA APBN 1986

PUSAT PENYUSUNAN DAN
ANALISA APBN

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN SURAT MENYURAT

BIDANG ANALISA EKONOMI BIDANG ANALISA APBN BIDANG ANALISA MONETER BIDANG ANALISA KERJASAMA
TEKNIK LUAR NEGERI

SUB BIDANG ANALISA SUB BIDANG ANALISA SUB BIDANG ANALISA SUB BIDANG ANALISA
EKONMI DALAM NEGERI PENERIMAAN PAJAK DAN HARGA KERJASAMA TEKNIK

SUB BIDANG ANALISA BUKAN PAJAK SUB BIDANG ANALISA MULTILATERAL
EKONOMI INTERNASIONAL KREDIT PERBANKAN
SUB BIDANG ANALISA SUB BIDANG ANALISA
SUB BIDANG ANALISA PENERIMAAN BEA MASUK, SUB BIDANG ANALISA DANA KERJASAMA TEKNIK
PERDAGANGAN LUAR CUKAI DAN PENERIMAAN PERBANKAN
NEGERI DAN NERACA BILATERAL
PEMBANGUNAN SUB BIDANG ANALISA DANA
PEMBAYARAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN SUB BIDANG ANALISA
SUB BIDANG ANALISA KERJASAMA TEKNIK
SUB BIDANG ANALISA PENGELUARAN RUTIN BANK DEPARTEMEN KEUANGAN
PRASARANA EKONOMI DAN
SUB BIDANG ANALISA
SOSIAL PENGELUARAN
PEMBANGUNAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.01/1986 tanggal 3 Januari 1986tentang Organisasi
dan Tata Kerja Pusat Penyusunan dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

313

314

BAGAN ORGANISASI BALAI SARANA PERHUBUNGAN BEA DAN CUKAI 1986

BALAI SARANA PERHUBUNGAN
BEA DAN CUKAI

SUB BAGIAN TATA
USAHA

SEKSI NAUTIKA SEKSI TEKNIK DAN SEKSI
PEMELIHARAAN TELEKOMUNIKASI
KAPAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 114/KMK.01/1986 tanggal 27 Februari 1986 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Sarana Perhubungan Bea dan Cukai

314

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

315

BAGAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK
DAN KANTOR PENGELOLAAN PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK 1986

PUSAT PENGELOLAAN
PEMBEBASAN DAN

PENGEMBALIAN BEA MASUK

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN
PENGURUSAN SURAT UMUM

DAN DOKUMENTASI

BIDANG PEMBEBASAN BEA BIDANG PENGEMBALIAN BEA BIDANG VERIFIKASI
MASUK MASUK

SEKSI PEMBEBASAN BEA SEKSI PENGEMBALIAN BEA SEKSI VERIFIKASI DOKUMEN
MASUK I MASUK I I

SEKSI PEMBEBASAN BEA SEKSI PENGEMBALIAN BEA SEKSI VERIFIKASI DOKUMEN
MASUK II MASUK II II

SEKSI PEMBEBASAN BEA SEKSI PENGEMBALIAN BEA SEKSI VERIFIKASI DOKUMEN
MASUK III MASUK III III

KANTOR PENGELOLAAN
PEMBEBASAN DAN

PENGEMBALIAN BEA MASUK

KANTOR PENGELOLAAN
PEMBEBASAN DAN

PENGEMBALIAN BEA MASUK

SUB BAGIAN UMUM

SEKSI PEMBEBASAN SEKSI PENGEMBALIAN
BEA MASUK BEA MASUK

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 324 /KMK.01/1986 tanggal 6 Mei 1986tentang Organisasi
dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk

315

316

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PAJAK 1986

SEKRETARIS MPP
SEKRETARIS PENGGANTI MPP

BAGIAN UMUM BAGIAN PERSIAPAN BAGIAN EVALUASI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PELAKSANAAN HUKUM PAJAK

PAJAK

SUB BAGIAN PENYUSUNAN SUB BAGIAN PENGADUAN SUB BAGIAN
PROGRAM DAN SURAT YURISPRUDENSI
MENYURAT

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PERSIDANGAN SUB BAGIAN DATA DAN
DAN KEUANGAN PAJAK LANGSUNG DOKUMENTASI

SUB BAGIAN RUMAH SUB BAGIAN PERSIDANGAN
TANGGA DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG

PERLENGKAPAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 978/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak

316

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

317

ͳͻͺ͹
BAGAN ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN 1987

KEPALA BALAI

SUBBAGIAN TATA
USAHA

URUSAN URUSAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN

KEUANGAN

SEKSI PENGAJARAN

KELOMPOK
WIDYAISWARA

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.01/87 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan Program Diploma Keuangan

317

318 BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1988

ͳͻͺͺ MENTERI KEUANGAN

DIREKTORAT INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
JENDERAL ANGGARAN
4 STAF AHLI
MENTERI
KEUANGAN

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT JENDERAL BADAN ANALISA KEUANGAN BADAN BADAN URUSAN PIUTANG BADAN PELAKSANA PASAR
JENDERAL PAJAK JENDERAL BEA DAN CUKAI MONETER NEGARA, PERKREDITAN, DAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN NEGARA MODAL

NERACA PEMBAYARAN KEUANGAN

PUSAT PUSAT PEMBUKUAN PUSAT PENGELOLAAN
ANALISIS INFORMASI KEUANGAN NEGARA PEMBEBASAN DAN

KEUANGAN PENGEMBALIAN BEA MASUK

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1988 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor
15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen SebagaimanaTelah Beberapa Kali
Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1988

318

319 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 1988

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN ORGANISASI DAN HUKUM DAN HUBUNGAN UMUM
KETATALAKSANAAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN MASYARAKAT BAGIAN
ANALISA PENERIMAAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN ANALISA KEBUTUHAN BAGIAN TATA USAHA DEPARTEMEN
KELEMBAGAAN BAGIAN
NEGARA BAGIAN BAGIAN PERLENGKAPAN HUBUNGAN DPR DAN BAGIAN
PENGEMBANGAN PEGAWAI PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT TATA USAHA PIMPINAN
BAGIAN BAGIAN KETATALAKSANAAN
ANALISA PENGELUARAN BAGIAN BAGIAN PENGADAAN BAGIAN BAGIAN
PENGANGKATAN DAN PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI BAGIAN HUKUM PAJAK, HUKUM BEA DAN RUMAH TANGGA
NEGARA BAGIAN INFORMASI SARANA DAN CUKAI, HUKUM PERBENDAHARAAN
PENGGAJIAN BAGIAN PENYIMPANAN BAGIAN
BAGIAN PERBENDAHARAAN BEBAN KERJA BAGIAN TELOKOMUNIKASI DAN
ANALISA KREDIT/DANA PERBANKAN BAGIAN BAGIAN HUKUM PERUSAHAAN LEMBAGA
LEMBAGA KEUANGAN DAN HARGA PEMBERHENTIAN DAN DISTRIBUSI BAGIAN PROTOKOL
PENGAKUAN SARANA DAN KEUANGAN DAN KONTRAK
BAGIAN PENSIUN BAGIAN BAGIAN
ANALISA PERDAGANGAN LUAR KENDARAAN BEBAN KERJA BAGIAN ARSIP DAN REPRODUKSI
BAGIAN PENELAAHAN HUKUM BANTUAN
NEGERI DAN NERACA TATA USAHA KEPEGAWAIAN BAGIAN HUKUM PERANCANGAN HUKUM
P EM BA YA RA N PENGEMBANGAN METODA
BAGIAN
BAGIAN PENGOLAHAN DATA DOKUMENTASI DAN
ANALISA PRODUKSI PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.01/1988 tanggal 27 Januari 1988 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal.

319

320

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 1988

DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL

BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN
TATALAKSANA

BAGIAN PERLENGKAPAN BAGIAN PENGEMBANGAN BAGIAN
PEGAWAI UMUM

KANTOR PENGOLAHAN DATA DIREKTORAT PEMBINAAN DIREKTORAT PEMBINAAN DIREKTORAT PEMBINAAN DIREKTORAT PERBENDAHARAAN DIREKTORAT TATA USAHA DIREKTORAT DANA LUAR NEGERI
DAN INFORMASI ANGGARAN ANGGARAN RUTIN ANGGARAN PEMBANGUNAN ANGGARAN LAIN-LAIN DAN DAN KAS NEGARA ANGGARAN

BAGIAN TATA USAHA SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT
KOORDINASI TEKNIS KOORDINASI TEKNIS KOORDINASI TEKNIS KOORDINASI TEKNIS KOORDINASI TEKNIS
BIDANG SISTEM APLIKASI DAN SUB DIREKTORAT
PROGRAM SUB DIREKTORAT PEMBINAAN SUB DIREKTORAT PEMBINAAN KOORDINASI TEKNIS SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT PINJAMAN
ANGGARAN RUTIN I ANGGARAN PEMBANGUNAN I PELAKSANAAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI I
BIDANG OPERASIONAL SUB DIREKTORAT BANTUAN LUAR NEGERI I
KOMPUTER SUB DIREKTORAT PEMBINAAN SUB DIREKTORAT PEMBINAAN PEMBIAYAAN ANGGARAN RUTIN SUB DIREKTORAT PINJAMAN
ANGGARAN RUTIN II ANGGARAN PEMBANGUNAN II SUB DIREKTORAT DAN BANTUAN LUAR NEGERI II
BIDANG PERSIAPAN DATA DAN RUTIN LAIN-LAIN SUB DIREKTORAT PENYELENGGARAAN
PELAYANAN INFORMASI SUB DIREKTORAT PEMBINAAN SUB DIREKTORAT PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN LUAR NEGERI II SUB DIREKTORAT PINJAMAN
ANGGARAN RUTIN III ANGGARAN PEMBANGUNAN III SUB DIREKTORAT DAN BANTUAN LUAR NEGERI
PEMBIAYAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN SUB DIREKTORAT
SUB DIREKTORAT PEMBINAAN SUB DIREKTORAT PEMBINAAN PEMBANGUNAN LAIN-LAIN PENYELENGGARAAN III
ANGGARAN RUTIN IV ANGGARAN PEMBANGUNAN IV SUB DIREKTORAT BANTUAN LUAR NEGERI III
SUB DIREKTORAT BANTUAN PENERIMAAN NEGARA SUB DIREKTORAT PINJAMAN
SUB DIREKTORAT PEMBINAAN SUB DIREKTORAT PEMBINAAN PEMBIAYAAN DAERAH SUB DIREKTORAT DAN BANTUAN LUAR NEGERI
ANGGARAN RUTIN V ANGGARAN PEMBANGUNAN V SUB DIREKTORAT PENYELENGGARAAN
SUB DIREKTORAT PENGENDALIAN KANTOR BENDAHARA UMUM NEGARA IV
SUB DIREKTORAT PEMBINAAN SUB DIREKTORAT PEMBINAAN PEMBIAYAAN KEKAYAAN
ANGGARAN RUTIN VI ANGGARAN PEMBANGUNAN VI ANGGARAN NEGARA SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT PINJAMAN
NEGARA ADMINISTRASI BANTUAN LUAR DAN BANTUAN LUAR NEGERI V
SUB DIREKTORAT
SUB DIREKTORAT PIUTANG ADMINISTRASI KAS NEGARA NEGERI
DAN HUTANG NEGARA
SUB DIREKTORAT VERIFIKASI
KAS NEGARA

KANWIL DIREKTORAT
JENDERAL ANGGARAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.01/1988 tanggal 27 Januari 1988 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL MONETER 1988

DIREKTORAT JENDERAL
MONETER

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL

BAGIAN TATA LAKSANA BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN
DAN LAPORAN UMUM

DIREKTORAT LEMBAGA DIREKTORAT PEMBINAAN BADAN DIREKTORAT PENERIMAAN DIREKTORAT PEMBIAYAAN DIREKTORAT DANA INVESTASI
KEUANGAN DAN AKUNTANSI USAHA MILIK NEGARA MINYAK DAN BUKAN PAJAK PANGAN
SUB DIREKTORAT PERJANJIAN
SUB DIREKTORAT PASAR SUB DIREKTORAT HUKUM SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT DAN TATA LAKSANA
UANG DAN MODAL BUMN PERMINYAKAN DALAM NEGERI PERUMUSAN PEMBIAYAAN
SUB DIREKTORAT INVESTASI
SUB DIREKTORAT PERBANKAN SUB DIREKTORAT INFORMASI SUB DIREKTORAT PANGAN PERTANIAN
DAN LEMBAGA KEUANGAN & PENGEMBANGAN BUMN PERMINYAKAN LUAR NEGERI
BUKAN BANK SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT INVESTASI
SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT PEMBIAYAAN SARANA INDUSTRI PERTAMBANGAN
SUB DIREKTORAT ASURANSI PERUSAHAAN JASA PENERIMAAN HASIL USAHA
KERUGIAN PRODUKSI PANGAN DAN ENERGI
KEUANGAN PERUSAHAAN MINYAK
SUB DIREKTORAT ASURANSI SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT INVESTASI
JIWA, ASURANSI SOSIAL DAN SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT PEMBIAYAAN PEMASARAN PERDAGANGAN, KOPERASI
PERUSAHAAN JASA UMUM PENERIMAAN PEMBEKALAN
DANA PENSIUN PANGAN I DAN JASA
SUB DIREKTORAT MINYAK DALAM NEGERI
SUB DIREKTORAT USAHA JASA PERUSAHAAN INDUSTRI SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT INVESTASI
PEMBIAYAAN SUB DIREKTORAT PEMBIAYAAN PEMASARAN PEKERJAAN UMUM DAN
SUB DIREKTORAT PENERIMAAN BUKAN PAJAK PERHUBUNGAN
SUB DIREKTORAT PEMBINAAN PERUSAHAAN PERTANIAN PANGAN II
AKUNTANSI
SUB DIREKTORAT
PEMBIAYAAN PEMASARAN

PANGAN III

KANWIL DIREKTORAT
JENDERAL ANGGARAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.01/88 tanggal 27 Januari 1988 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Moneter

320

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

321

BAGAN ORGANISASI BADAN ANALISA KEUANGAN NEGARA PERKREDITAN DAN NERACA
PEMBAYARAN 1988

BADAN PELAYANAN KEMUDAHAN
EKSPOR DAN PENGOLAHAN
DATA KEUANGAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL

BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN PERLENGKAPAN BAGIAN
VERIFIKASI DAN EVALUASI

BIRO PEMBEBASAN PUNGUTAN BIRO PENGEMBALIAN PUNGUTAN BIRO PENGEMBANGAN APLIKASI BIRO DUKUNGAN TEKNIS DAN
NEGARA NEGARA KOMPUTER STANDARISASI KOMPUTER

BAGIAN PEMBEBASAN MESIN BAGIAN PENGEMBALIAN BEA BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN PENERAPAN
DAN PERALATAN MASUK MESIN DAN SISTEM APLIKASI PERANGKAT LUNAK

BAGIAN PEMBEBASAN BAHAN PERALATAN KONSTRUKSI BAGIAN PENYUSUNAN SISTEM BAGIAN PRODUKSI DATA
BAKU APLIKASI KOMPUTER
BAGIAN PENGEMBALIAN BEA
MASUK BAHAN BAKU KOMUNIKASI DATA DAN
PERANGKAT KERAS
BAGIAN PEMBEBASAN BAGIAN PENGEMBALIAN PPN BAGIAN PENGEMBANGAN
PROYEK PEMERINTAH SISTEM APLIKASI

BAGIAN PEMELIHARAAN
SISTEM APLIKASI

KANTOR PELAYANAN KANTOR PENGOLAHAN DATA
KEMUDAHAN EKSPOR REGIONAL

REGIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.01/88 tanggal 27 Januari 1988 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Analisa Keuangan Negara Perkreditan dan Neraca Pembayaran

321

322

BAGAN ORGANISASI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAN MONETER
1988

PUSAT
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KEUANGAN DAN MONTER

BAGIAN
TATA USAHA

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN RUMAH TANGGA

KELOMPOK
PENELITI

Keputusan Menteri Keuangan 900/KMK.01/88 tanggal 22 September 1988 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan dan Moneter

BAGAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN KEMUDAHAN EKSPOR DAN PENGOLAHAN DATA
KEUANGAN 1988

BADAN PELAYANAN KEMUDAHAN
EKSPOR DAN PENGOLAHAN DATA

KEUANGAN

SEKRETARIAT BADAN

BIRO BIRO BIRO BIRO DUKUNGAN TEKNIS DAN
PEMBEBASAN PUNGUTAN NEGARA PENGEMBALIAN PUNGUTAN NEGARA PENGEMBANGAN APLIKASI STANDARDISASI KOMPUTER

BAGIAN BAGIAN KOMPUTER BAGIAN
PEMBEBASAN MESIN DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK MESIN PENERAPAN PERANGKAT LUNAK
BAGIAN
PERALATAN DAN PERALATAN KONSTRUKSI PERENCANAAN SISTEM APLIKASI BAGIAN
PRODUKSI DATA KOMPUTER
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PEMBEBASAN BAHAN BAKU PENGEMBALIAN BEA MASUK BAHAN PENYUSUNAN SISTEM APLIKASI BAGIAN
KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAT
BAGIAN BAKU BAGIAN
PEMBEBASAN PROYEK PEMBANGAN SISTEM APLIKASI KERAS
BAGIAN
PEMERINTAH PENGEMBALIAN PPN BAGIAN
PEMELIHARAAN SISTEM APLIKASI

KANTOR KANTOR
PELAYANAN KEMUDAHAN PENGOLAHAN DATA REGIONAL

EKSPOR REGIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1231/KMK.01/1988 tanggal 10 Desember 1988 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data
Keuangan

322

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

323 BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1989

ͳͻͺͻ MENTERI KEUANGAN

DIREKTORAT INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
JENDERAL ANGGARAN
4 STAF AHLI
MENTERI
KEUANGAN

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT JENDERAL BADAN ANALISA KEUANGAN BADAN PELAYANAN BADAN BADAN URUSAN PIUTANG BADAN PELAKSANA PASAR
JENDERAL PAJAK JENDERAL BEA DAN CUKAI MONETER NEGARA, PERKREDITAN, DAN KEMUDAHAN EKSPOR DAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN NEGARA MODAL

NERACA PEMBAYARAN PENGOLAHAN DATA KEUANGAN

PUSAT PEMBUKUAN PUSAT PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA PEMBEBASAN DAN

PENGEMBALIAN BEA MASUK

Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1988 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun
1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah,
Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1988

323

324

ͳͻͻͲ

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 1990

DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN HUBUNGAN UMUM
INTERNASIONAL
TATALAKSANA

PUSAT PENGOLAHAN DATA PUSAT SARANA DIREKTORAT PERENCANAAN DIREKTORAT PABEAN DIREKTORAT CUKAI DIREKTORAT
DAN INFORMASI BEA DAN PERHUBUNGAN BEA DAN PENERIMAAN PEMBERANTASAN
SUB DIREKTORAT IMPOR SUB DIREKTORAT CUKAI PENYELUNDUPAN
CUKAI CUKAI SUB DIREKTORAT TEMBAKAU
PENYUSUNAN RENCANA SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT INTELIJEN
BIDANG SISTIM APLIKASI BAGIAN DUKUNGAN TEKNIS EKSPOR, ENTREPOT DAN SUB DIREKTORAT PITA
DAN PROGRAM KERJA CUKAI SUB DIREKTORAT
BIDANG PERKAPALAN DAN KAWASAN BERIKAT PENGENDALIAN OPERASI
BIDANG OPERASIONAL PENERBANGAN SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT ANEKA
KOMPUTER ADMINISTRASI PENERIMAAN SUB DIREKTORAT CUKAI SUB DIREKTORAT
BIDANG TELEKOMUNIKASI PERTAMBANGAN OPERASI KHUSUS
BIDANG PENYIAPAN DATA DAN ELEKTRONIKA SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT POTENSI
DAN PELAYANAN INFORMASI PENGKAJIAN TEKNIS BEA SUB DIREKTORAT CUKAI SUB DIREKTORAT
TARIF PENYIDIKAN DAN
DAN CUKAI KELOMPOK TENAGA PENYELESAIAN PERKARA
SUB DIREKTORAT FUNGSIONAL PEMERIKSA
SUB DIREKTORAT HARGA SUB DIREKTORAT
SARANA PENYULUHAN BEA CUKAI GANJARAN DAN PERALATAN
KELOMPOK TENAGA
KELOMPOK TENAGA FUNGSIONAL PEMERIKSA OPERASI
FUNGSIONAL PEMERIKSA
BEA CUKAI KELOMPOK TENAGA
BEA CUKAI FUNGSIONAL PEMERIKSA

KANTOR WILAYAH BEA DAN BEA CUKAI
CUKAI

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 752/KMK.01/1990 tanggal 2 Juli 1990 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

324

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

325
BAGAN ORGANISASI PANGKALAN SARANA PERHUBUNGAN BEA DAN CUKAI TIPE A 1990

PANGKALAN SARANA
PERHUBUNGAN BEA DAN CUKAI

TIPE A

SUBBAGIAN TATA USAHA

URUSAN UMUM URUSAN KEUANGAN URUSAN PEMBEKALAN

SEKSI NAUTIKA SEKSI TEKNIK DAN SEKSI TELEKOMUNIKASI SEKSI RADAR PANTAI
PEMELIHARAAN KAPAL
SUBSEKSI PENGAMATAN SUBSEKSI PENGAMATAN SUBSEKSI PENGAMATAN
TEKNIS NAUTIKA SUBSEKSI PENGAMATAN TEKNIS TELEKOMUNIKASI TEKNIS RADAR PANTAI
TEKNIS MESIN DAN LISTRIK
SUBSEKSI GERAKAN KAPAL SUBSEKSI OPERASIONAL SUBSEKSI PERAWATAN
SUBSEKSI DOCK DAN TELEKOMUNIKASI RADAR PANTAI
SUBSEKSI AWAK KAPAL PERTUKANGAN KAYU
SUBSEKSI PERAWATAN SUBSEKSI PENUNJANG RADAR
SUBSEKSI PERAWATAN MESIN TELEKO MUN IKASI PANT AI
DAN LISTRIK

BAGAN ORGANISASI PANGKALAN SARANA PERHUBUNGAN BEA DAN CUKAI TIPE B 1990

PANGKALAN SARANA
PERHUBUNGAN BEA DAN CUKAI

TIPE B

SUBSEKSI NAUTIKA SUBSEKSI TEKNIK SUBSEKSI
KAPAL TELEKOMUNIKASI

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 783/KMK.01/1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Perhubungan Bea dan Cukai

.01/1990 - Perhubungan BC

325

326
BAGAN ORGANISASI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

BALAI
PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SUB BALAI PENGUJIAN DAN URUSAN
IDENTIFIKASI BARANG TATA USAHA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 784/KMK.01/1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Indentifikasi Barang

326

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

327 BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1991

ͳͻͻͳ MENTERI KEUANGAN

DIREKTORAT INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
JENDERAL ANGGARAN
6 STAF AHLI
MENTERI
KEUANGAN

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT JENDERAL MONETER BADAN ANALISA KEUANGAN NEGARA, BADAN PELAYANAN KEMUDAHAN BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG BADAN PENGAWAS BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
JENDERAL PAJAK JENDERAL BEA DAN CUKAI PERKREDITAN, DAN NERACA EKSPOR DAN PENGOLAHAN DATA NEGARA PASAR MODAL KEUANGAN
PEMBAYARAN

PUSAT PEMBUKUAN KEUANGAN PUSAT PENGELOLAAN PEMBEBASAN
NEGARA DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15
Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Limabelas Kali Diubah

Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991

327

328

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL 1991

BADAN
PENGAWAS PASAR MODAL

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN INFORMASI PASAR MODAL UMUM

EVALUASI

BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO
HUKUM PENGELOLAAN INVESTASI DAN TRANSAKSI DAN LEMBAGA EFEK PENELITIAN KEUANGAN PENELITIAN KEUANGAN

RISET PERUSAHAAN I PERUSAHAAN II

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
HUKUM PERUSAHAAN JASA BINA REKSA DANA BINA BURSA EFEK PERUSAHAAN JASA KEUANGAN PERUSAHAAN PRODUKSI BARANG

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN NON PABRIKAN
HUKUM PERUSAHAAN PRODUKSI BINA MANAJER INVESTASI DAN BINA PERANTARA PEDAGANG EFEK PERUSAHAAN JASA NON KEUANGAN
BAGIAN
BARANG PENASIHAT INVESTASI DAN PENJAMIN EMISI EFEK BAGIAN PERUSAHAAN PRODUKSI BARANG
STANDAR AKUNTANSI DAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN PEMERIKSAAN BIDANG USAHA JASA PABRIKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN RISET BINA Wk. PERANTARA PEDAGANG
BAGIAN
PENEGAKAN HUKUM EFEK DAN Wk. PENJAMIN EMISI STANDAR AKUNTANSI DAN
EFEK
PEMERIKSAAN BIDANG
PERUSAHAAN PRODUKSI BARANG

KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA
FUNGSIONAL PASAR MODAL FUNGSIONAL PASAR MODAL FUNGSIONAL PASAR MODAL FUNGSIONAL PASAR MODAL FUNGSIONAL PASAR MODAL

KANTOR WILAYAH

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389/KMK.01/1991 tanggal 24 April 1991 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal

328

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

329

BAGAN ORGANISASI BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA 1991

BADAN
URUSAN PIUTANG DAN LELANG

NEGARA

SEKRETARIAT

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERLENGKAPAN TATA USAHA DAN RUMAH

ORGANISASI TANGGA

BIRO BIRO BIRO BIRO
PIUTANG NEGARA PIUTANG NEGARA LELANG NEGARA INFORMASI DAN HUKUM
NON PERBANKAN
PERBANKAN BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BINA LELANG PERENCANAAN DAN PENGOLAHAN
BAGIAN PIUTANG NON PERBANKAN
PIUTANG NEGARA PERBANKAN BAGIAN DATA
I VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN
I BAGIAN
BAGIAN LELANG INFORMASI PEMBUKUAN
BAGIAN PIUTANG NON PERBANKAN
PIUTANG NEGARA PERBANKAN BAGIAN
II PERATURAN PERUNDANGAN DAN
II
BANTUAN HUKUM
BAGIAN
PENATAAN BARANG JAMINAN

KANTOR WILAYAH

KP3N KLN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940 /KMK.01/1991 tanggal 12 September 1991 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara

329

330

ͳͻͻʹ

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 1992

MENTERI KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL

8 STAF AHLI
MENTERI
KEUANGAN

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT BADAN PENGAWAS PASAR
JENDERAL ANGGARAN JENDERAL PAJAK JENDERAL BEA DAN CUKAI JENDERAL PEMBINAAN BUMN JENDERAL LEMBAGA MODAL

KEUANGAN

BADAN PELAYANAN EKSPOR BADAN URUSAN PIUTANG DAN BADAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN
DAN PENGOLAHAN DATA LELANG NEGARA NEGARA PENDIDIKAN DAN LATIHAN

KEUANGAN

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keppres 15 Tahun 1984 Sebagaimana
Telah Enam Belas Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992

330

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

331

BAGAN ORGANISASI BADAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA 1992

BADAN AKUNTANSI KEUANGAN
NEGARA

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN PERLENGKAPAN BAGIAN UMUM
DAN KETATALAKSANAAN

BIRO AKUNTANSI DAN BIRO PEMBINAAN SISTEM BIRO PERHITUNGAN ANGGARAN BIRO TATA USAHA INVENTARIS BIRO PENGOLAHAN AKUNTANSI
PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI NEGARA NEGARA KEKAYAAN NEGARA

BAGIAN AKUNTANSI PUSAT BAGIAN STANDAR AKUNTANSI BAGIAN PERHITUNGAN ANGGARAN SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT
NEGARA I KOORDINASI TEKNIS KOORDINASI TEKNIS
BAGIAN AKUNTANSI BENDAHARA BAGIAN AKUNTANSI PUSAT
UMUM NEGARA SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT
BAGIAN BIMBINGAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN RUTIN PENYELENGGARAAN BANTUAN
BAGIAN REKONSILIASI INSTANSI PEMBANGUNAN LAIN-LAIN
SUB DIREKTORAT LUAR NEGERI I
BAGIAN PENYUSUNAN DAN BAGIAN EVALUASI AKUNTANSI SUB DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMBIAYAAN ANGGARAN RUTIN SUB DIREKTORAT
PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN BANTUAN
KELOMPOK TENAGA PFEUKMNPESEGBLUPMOISBNEMIBOAMDAPAINENRONAREGKLIAKUNTANTNTEKOGAANURGHNANAAGITTRVAAANN LAIN-LAIN
FUNGSIONAL AKUNTAN LUAR NEGERI II

PEMERINTAH SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT
BANTUAN PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN NEGARA
KELOMPOK TENAGA
FUNGSIONAL VERIFIKATUR SUB DIREKTORAT
PEMBINAAN KEKAYAAN NEGARA

SUB DIREKTORAT
PIUTANG DAN HUTANG NEGARA

KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL

ANGGARAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1135 /KMK.01/1992 tanggal 23 Oktober 1992 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Akuntansi Keuangan Negara

331

332

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN 1992

DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA
KEUANGAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN TATA LAKSANA DAN BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN UMUM
LAPORAN

DIREKTORAT PERBANKAN DAN USAHA DIREKTORAT ASURANSI DIREKTORAT DANA PENSIUN DIREKTORAT PENGELOLAAN PENERUSAN DIREKTORAT PENERIMAAN MINYAK DAN DIREKTORAT PEMBINAAN AKUNTAN
JASA PEMBIAYAAN PINJAMAN BUKAN PAJAK DAN JASA PENILAI

SUBDIREKTORAT BANK UMUM SUBDIREKTORAT USAHA ASURANSI SUBDIREKTORAT DANA PENSIUN SUBDIREKTORAT PERJANJIAN DAN SUBDIREKTORAT PENERIMAAN SUBDIREKTORAT BINA JASA
PEMBERI KERJA TATALAKSANA MINYAK DAN GAS ALAM AKUNTANSI PUBLIK

SUBDIREKTORAT BANK SUBDIREKTORAT ANALISIS SUBDIREKTORAT DANA PENSIUN SUBDIREKTORAT INVESTASI SUBDIREKTORAT PENERIMAAN BBM SUBDIREKTORAT AKUNTASI DAN
PERKREDITAN RAKYAT KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN PERTANIAN DAN PANAS BUMI JASA PENILAI

SUBDIREKTORAT MODAL VENTURA SUBDIREKTORAT ANALISIS SUBDIREKTORAT ANALISIS SUBDIREKTORAT INVESTASI SUBDIREKTORAT PEMBINAAN SUBDIREKTORAT BINA JASA PENILAI
PENYELENGGARAAN USAHA PENYELENGGARAAN PROGRAM INDUSTRI, PERTAMBANGAN ENERGI, USAHA PERMINYAKAN
SUBDIREKTORAT PERUSAHAAN SUBDIREKTORAT LEMBAGA PASAR
PEMBIAYAAN SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN PERDAGANGAN, KOPERASI DAN SUBDIREKTORAT PERMINYAKAN MODAL
DAN PELAYANAN JASA KEUANGAN INTERNASIONAL
KELOMPOK TENAGA
FUN GSIO NAL ANALIS ASURANSI KELOMPOK TENAGA SUBDIREKTORAT INVESTASI
FUN GSIONAL ANALIS DAN A PENSIUN PEKERJAAN UMUM DAN
PERHUBUNGAN

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN SUBDIREKTORAT PENERIMAAN
KREDIT PROGRAM BUKAN PAJAK

KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA SUBDIREKTORAT PENERIMAAN
FUN GSIO NAL PEMERIKSA ASURANSI FUN GSIONAL PEMERIKSA DANA PENSIUN PAJAK EKSPOR

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1254/KMK.01/92 tanggal 15 Desember 1992 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan

332

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

333

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN BUMN 1992

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN BADAN USAHA

MILIK NEGARA

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN TATALAKSANA DAN BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN UMUM
LAPORAN

DIREKTORAT PERUSAHAAN DIREKTORAT PERUSAHAAN DIREKTORAT PERUSAHAAN DIREKTORAT PERUSAHAAN DIREKTORAT INFORMASI,
INDUSTRI JASA KEUANGAN JASA UMUM PERTANIAN DAN KEHUTANAN PENGEMBANGAN DAN
PERATURAN BUMN

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN PERENCANAAN PERENCANAAN PERENCANAAN PENGOLAHAN DATA DAN
PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN
LAPORAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENDANAAN DAN PENDANAAN DAN PENDANAAN DAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT TATA
PENDANAAN DAN ADMINISTRASI
SUMBERDAYA SUMBERDAYA SUMBERDAYA
SUMBERDAYA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
MONITORING PELAKSANAAN MONITORING PELAKSANAAN MONITORING PELAKSANAAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
MONITORING PELAKSANAAN INVENTARISASI KEKAYAAN
USAHA USAHA USAHA
USAHA BUMN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN USAHA PENGEMBANGAN USAHA PENGEMBANGAN USAHA SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN USAHA PERATURAN BUMN

KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA SUBDIREKTORAT
FUNGSIONAL ANALIS FUNGSIONAL ANALIS FUNGSIONAL ANALIS MONITORING PELAKSANAAN
LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN
USAHA

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1250/KMK.01/1992 tanggal 10 Desember 1992 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

333

334

ͳͻͻ͵

BAGAN ORGANISASI BADAN ANALISA KEUANGAN DAN MONETER 1993

BADAN ANALISA KEUANGAN DAN
MONETER

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN DOKUMENTASI BAGIAN UMUM
DAN PELAPORAN

BIRO ANALISA APBN BIRO ANALISA MONETER BIRO ANALISA KEUANGAN BIRO PENGKAJIAN EKONOMI DAN
DAERAH KEUANGAN
BAGIAN ANALISA PENERIMAAN
PERPAJAKAN BAGIAN ANALISA PERBANKAN BAGIAN ANALISA PENDAPATAN ASLI BAGIAN PERENCANAAN DAN
DAERAH PENGEMBANGAN PROGRAM
BAGIAN ANALISA PENERIMAAN
NEGARA DILUAR PAJAK BAGIAN ANALISA LEMBAGA BAGIAN ANALISA PEMBIAYAAN KELOMPOK PENELITI
KEUANGAN BUKAN BANK URUSAN PERKOTAAN
BAGIAN ANALISA PENGELUARAN
BUKAN MODAL BAGIAN ANALISA HARGA DAN BAGIAN ANALISA PEMBIAYAAN
LIKUIDITAS PEREKONOMIAN DAERAH DAN DESA
BAGIAN ANALISA PENGELUARAN
INVESTASI PEMERINTAH BAGIAN ANALISA LALU LINTAS BAGIAN ANALISA PEMBIAYAAN
MODAL INTERNASIONAL PENATAAN DAERAH DAN WILAYAH
BAGIAN ANALISA PENDAPATAN
NASIONAL BAGIAN ANALISA NERACA BAGIAN ANALISA PENGEMBANGAN
PEMBAYARAN DAN PEMBAYARAN KEUANGAN DAERAH
KEL. TENAGA FUNGSIONAL
ANALIS PENERIMA & INTERNASIONAL KELOMPOK TENAGA
PENGELUARAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN
KELOMPOK TENAGA
FUNGSIONAL ANALISA DAERAH
NERACA PEMBAYARAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/1993 tanggal 6 Januari 1993 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Analisa Keuangan dan Moneter

334

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

335

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL 1993

BADAN
PENGAWAS PASAR MODAL

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN INFORMASI PASAR MODAL UMUM

EVALUASI

BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO
HUKUM PENGELOLAAN INVESTASI DAN TRANSAKSI DAN LEMBAGA EFEK PENILAIAN KEUANGAN PENILAIAN KEUANGAN

RISET PERUSAHAAN I PERUSAHAAN II

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
HUKUM PERUSAHAAN JASA BINA REKSA DANA BINA BURSA EFEK PERUSAHAAN JASA KEUANGAN PERUSAHAAN PRODUKSI BARANG

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN NON PABRIKAN
HUKUM PERUSAHAAN PRODUKSI BINA MANAJER INVESTASI DAN BINA PERANTARA PEDAGANG EFEK PERUSAHAAN JASA NON KEUANGAN
BAGIAN
BARANG PENASIHAT INVESTASI DAN PENJAMIN EMISI EFEK BAGIAN PERUSAHAAN PRODUKSI BARANG
STANDAR AKUNTANSI DAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN PEMERIKSAAN BIDANG USAHA JASA PABRIKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN RISET BINA Wk. PERANTARA PEDAGANG
BAGIAN
PENEGAKAN HUKUM EFEK DAN Wk. PENJAMIN EMISI STANDAR AKUNTANSI DAN
EFEK
PEMERIKSAAN BIDANG
PERUSAHAAN PRODUKSI BARANG

KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA
FUNGSIONAL PASAR MODAL FUNGSIONAL PASAR MODAL FUNGSIONAL PASAR MODAL FUNGSIONAL PASAR MODAL FUNGSIONAL PASAR MODAL

KANTOR WILAYAH

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503/KMK.01/1997 tanggal 7 Oktober 1997 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal.

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 1993

DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL

BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN
TATALAKSANA

BAGIAN PERLENGKAPAN BAGIAN PENGEMBANGAN BAGIAN
PEGAWAI UMUM

DIREKTORAT PEMBINAAN DIREKTORAT PEMBINAAN DIREKTORAT PEMBINAAN DIREKTORAT PEMBINAAN DIREKTORAT PERBENDAHARAAN DIREKTORAT TATA USAHA DIREKTORAT DANA LUAR NEGERI KANTOR PENGOLAHAN DATA
ANGGARAN RUTIN ANGGARAN PEMBANGUNAN ANGGARAN LAIN-LAIN KEKAYAAN NEGARA DAN KAS NEGARA ANGGARAN DAN INFORMASI ANGGARAN

SUB DIREKTORAT DATA DAN SUB DIREKTORAT DATA DAN SUB DIREKTORAT DATA DAN SUB DIREKTORAT DATA DAN SUB DIREKTORAT DATA DAN SUB DIREKTORAT DATA DAN SUB DIREKTORAT DATA DAN BAGIAN UMUM
BIMBINGAN TEKNIS BIMBINGAN TEKNIS BIMBINGAN TEKNIS BIMBINGAN TEKNIS BIMBINGAN TEKNIS BIMBINGAN TEKNIS BIMBINGAN TEKNIS

SUB DIREKTORAT PEMBINAAN SUB DIREKTORAT PEMBINAAN SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT PEMBINAAN SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT PINJAMAN BIDANG SISTEM APLIKASI DAN
ANGGARAN RUTIN I ANGGARAN PEMBANGUNAN I PEMBIAYAAN ANGGARAN KEKAYAAN NEGARA I PELAKSANAAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI I PROGRAM
BANTUAN LUAR NEGERI I
SUB DIREKTORAT PEMBINAAN SUB DIREKTORAT PEMBINAAN RUTIN LAIN-LAIN SUB DIREKTORAT PEMBINAAN RUTIN SUB DIREKTORAT PINJAMAN BIDANG OPERASIONAL
ANGGARAN RUTIN II ANGGARAN PEMBANGUNAN II KEKAYAAN NEGARA II SUB DIREKTORAT DAN BANTUAN LUAR NEGERI II KOMPUTER
SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT PENYELENGGARAAN
SUB DIREKTORAT PEMBINAAN SUB DIREKTORAT PEMBINAAN PEMBIAYAAN ANGGARAN SUB DIREKTORAT PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN LUAR NEGERI II SUB DIREKTORAT PINJAMAN BIDANG PERSIAPAN DATA DAN
ANGGARAN RUTIN III ANGGARAN PEMBANGUNAN III PEMBANGUNAN LAIN-LAIN KEKAYAAN NEGARA III DAN BANTUAN LUAR NEGERI PELAYANAN INFORMASI
PEMBANGUNAN SUB DIREKTORAT
SUB DIREKTORAT PEMBINAAN SUB DIREKTORAT PEMBINAAN SUB DIREKTORAT BANTUAN PENYELENGGARAAN III BIDANG REKONSILIASI APBN
ANGGARAN RUTIN IV ANGGARAN PEMBANGUNAN IV PEMBIAYAAN RUTIN DAERAH SUB DIREKTORAT BANTUAN LUAR NEGERI III
PENERIMAAN NEGARA SUB DIREKTORAT PINJAMAN
SUB DIREKTORAT PEMBINAAN SUB DIREKTORAT PEMBINAAN SUB DIREKTORAT BANTUAN SUB DIREKTORAT DAN BANTUAN LUAR NEGERI
ANGGARAN RUTIN V ANGGARAN PEMBANGUNAN V PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SUB DIREKTORAT PENYELENGGARAAN
PENGENDALIAN KANTOR BENDAHARA UMUM NEGARA IV
SUB DIREKTORAT PEMBINAAN SUB DIREKTORAT PEMBINAAN DAERAH
ANGGARAN RUTIN VI ANGGARAN PEMBANGUNAN VI ANGGARAN NEGARA SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT PINJAMAN
SUB DIREKTORAT ADMINISTRASI BANTUAN LUAR DAN BANTUAN LUAR NEGERI V
PENDAPATAN DAN HUTANG SUB DIREKTORAT
ADMINISTRASI KAS NEGARA NEGERI
NEGARA

SUB DIREKTORAT VERIFIKASI
KAS NEGARA

KANWIL DIREKTORAT
JENDERAL ANGGARAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 102/KMK.01/1993 tanggal 3 Februari 1993 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran

335

336

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 1993

DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN HUBUNGAN UMUM
INTERNASIONAL
TATALAKSANA

DIREKTORAT PERENCANAAN DIREKTORAT PABEAN DIREKTORAT TARIP DAN DIREKTORAT CUKAI DIREKTORAT PENCEGAHAN DIREKTORAT VERIFIKASI PUSAT PENGOLAHAN DATA
PENERIMAAN BEA & CUKAI HARGA DAN PENYIDIKAN DAN INFORMASI BEA DAN
SUBDIREKTORAT EKSPOR PENYELUNDUPAN
SUBDIREKTORAT CUKAI
PERENCANAAN DAN SUBDIREKTORAT IMPOR
SUB DIREKTORAT CUKAI SUBDIREKTORAT CUKAI SUB DIREKTORAT INTELIJEN SUB DIREKTORAT BIDANG SISTEM APLIKASI
EVALUASI SUBDIREKTORAT TARIF A HASIL TEMBAKAU VERIFIKASI IMPOR DAN PROGRAM
PERTAMBANGAN SUB DIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT ENTREPOT SUB DIREKTORAT CUKAI SUBDIREKTORAT ANEKA PEMBINAAN OPERASI SUB DIREKTORAT BIDANG OPERASIONAL
ADMINISTRASI PENERIMAAN & KAWASAN BERIKAT TARIF B CUKAI VERIFIKASI EKSPOR DAN KOMPUTER
SUB DIREKTORAT
SUBDIREKTORAT KELOMPOK TENAGA SUB DIREKTORAT CUKAI SUBDIREKTORAT PITA CUKAI OPERASI BARANG KHUSUS CUKAI BIDANG PENYIAPAN DATA
PENGKAJIAN PERATURAN FUNGSIONAL PEMERIKSA HARGA A DAN PELAYANAN INFORMASI
SUBDIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SARANA BEA CUKAI SUB DIREKTORAT POTENSI PENGKAJIAN POTENSI CUKAI PENYIDIKAN PERKARA VERIFIKASI KEMUDAHAN PIB
PENYULUHAN HARGA B
& CUKAI
KELOMPOK TENAGA
FUNGSIONAL PEMERIKSA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA
FUNGSIONAL PEMERIKSA FUNGSIONAL PEMERIKSA FUNGSIONAL PEMERIKSA FUNGSIONAL PEMERIKSA
BEA CUKAI
BEA CUKAI BEA CUKAI BEA CUKAI BEA CUKAI

KANTOR WILAYAH BEA DAN
CUKAI

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 759/KMK.01/1993 tanggal 3 Agustus 1983 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

336

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

337

ͳͻͻͶ

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 1994

DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN UMUM

TATALAKSANA

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT PUSAT PUSAT
PERENCANAAN DAN POTENSI PERATURAN PERPAJAKAN HUBUNGAN PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEMERIKSAAN PAJAK PENYULUHAN PERPAJAKAN PENGOLAHAN DATA DAN
INFORMASI PERPAJAKAN
PERPAJAKAN SUB DIREKTORAT INTERNASIONAL SUB DIREKTORAT PTLL SUB DIREKTORAT BIDANG
PERATURAN PPh PAJAK PENGHASILAN PEMERIKSAAN I PEMBINAAN METODA DAN MATERI BIDANG
SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SISTEM APLIKASI DAN PROGRAM
PERENCANAAN DAN ANALISIS SUB DIREKTORAT PERJANJIAN PERPAJAKAN PERSEORANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENDATAAN SUB DIREKTORAT PENYULUHAN
PERATURAN PPN DAN PTLL PEMERIKSAAN II BIDANG
PENERIMAAN PERPAJAKAN SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT INDUSTRI SUB DIREKTORAT BIDANG OPERASIONAL KOMPUTER
SUB DIREKTORAT KERJASAMA PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PENILAIAN SUB DIREKTORAT SARANA PENYULUHAN
SUB DIREKTORAT PERATURAN PBB DAN PERATURAN SUB DIREKTORAT PEMERIKSAAN III
POTENSI PERPAJAKAN SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SUB DIREKTORAT BIDANG BIDANG
UMUM PERPAJAKAN EVALUASI DAN INFORMASI PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PENGENAAN SUB DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA PENYULUH ALAT KETERANGAN
SUB DIREKTORAT PERDAGANGAN PENYIDIKAN
EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK SUB DIREKTORAT PERPAJAKAN PPH BIDANG
DOKUMENTASI PERATURAN SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT REGISTRASI DAN EVALUASI DATA
SUB DIREKTORAT PERPAJAKAN DAN BANTUAN HUKUM SUB DIREKTORAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI JASA PENAGIHAN
SISTEM DAN PROSEDUR VERIFIKASI PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
DAN PTLL KELOMPOK TENAGA
PERPAJAKAN SUB DIREKTORAT FUNGSIONAL AUDITOR BIDANG
KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT PEMBUKUAN DAN REKONSILIASI
VERIFIKASI PPN DAN PTLL PENERIMAAN DAN PENAGIHAN PAJAK
PENERIMAAN PAJAK
SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT
KEBERATAN PPN DAN PTLL KEBERATAN DAN PENGURANGAN

KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL PENILAI PBB FUNGSIONAL PENYULUH

VERIFIKATUR PAJAK VERIFIKATUR PAJAK PERPAJAKAN

KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL

PAJAK

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak

337

338

ͳͻͻͷ

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 1995

DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN PENGEMBANGAN UMUM

TATALAKSANA PEGAWAI

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT PUSAT
PEMBINAAN ANGGARAN I PEMBINAAN ANGGARAN II PEMBINAAN ANGGARAN III PEMBINAAN KEKAYAAN NEGARA PERBENDAHARAAN DAN KAS TATA USAHA ANGGARAN DANA LUAR NEGERI PENGOLAHAN DATA DAN
INFORMASI ANGGARAN
SUB DIREKTORAT NEGARA
DATA DAN BIMBINGAN TEKNIS
SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT BAGIAN UMUM
SUB DIREKTORAT DATA DAN BIMBINGAN TEKNIS DATA DAN BIMBINGAN TEKNIS DATA DAN BIMBINGAN TEKNIS DATA DAN BIMBINGAN TEKNIS DATA DAN BIMBINGAN TEKNIS DATA DAN BIMBINGAN TEKNIS
PEMBINAAN ANGGARAN IA BIDANG
SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI
SUB DIREKTORAT PEMBINAAN ANGGARAN IIA PEMBIAYAAN ANGGARAN RUTIN PEMBINAAN KEKAYAAN NEGARA I PELAKSANAAN ANGGARAN RUTIN PENYELENGGARAAN BANTUAN PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR
PEMBINAAN ANGGARAN IB DAN PROGRAM
SUB DIREKTORAT LAIN-LAIN SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT LUAR NEGERI I NEGERI I
SUB DIREKTORAT PEMBINAAN ANGGARAN IIB PEMBINAAN KEKAYAAN NEGARA II PELAKSANAAN ANGGARAN BIDANG
PEMBINAAN ANGGARAN IC SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT OPERASIONAL KOMPUTER
SUB DIREKTORAT PEMBIAYAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN BANTUAN PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR
SUB DIREKTORAT PEMBINAAN ANGGARAN IIC PEMBANGUNAN LAIN-LAIN BIDANG PENYIAPAN
PEMBINAAN ANGGARAN ID SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT LUAR NEGERI II NEGERI II DATA DAN PELAYANAN INFORMASI
SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT PEMBINAAN KEKAYAAN NEGARA III PENERIMAAN NEGARA
SUB DIREKTORAT PEMBINAAN ANGGARAN IID BANTUAN PEMBIAYAAN RUTIN SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT BIDANG
PEMBINAAN ANGGARAN IE SUB DIREKTORAT PENYELENGGARAAN BANTUAN PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR REKONSILIASI APBN
SUB DIREKTORAT DAERAH PENGENDALIAN KANTOR
SUB DIREKTORAT PEMBINAAN ANGGARAN IIE LUAR NEGERI III NEGERI III
PEMBINAAN ANGGARAN IF SUB DIREKTORAT ANGGARAN NEGARA
SUB DIREKTORAT BANTUAN PEMBIAYAAN SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT
PEMBINAAN ANGGARAN IIF PEMBANGUNAN DAERAH SUB DIREKTORAT PENYELENGGARAAN BENDAHARA PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR
ADMINISTRASI KAS NEGARA
SUB DIREKTORAT UMUM NEGARA NEGERI IV
PENDAPATAN DAN HUTANG
SUB DIREKTORAT ADMINISTRASI SUB DIREKTORAT
NEGARA BANTUAN LUAR NEGERI PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR

NEGERI V

SUB DIREKTORAT
VERIFIKASI KAS NEGARA

KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL

ANGGARAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.01/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran

338

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

339

ͳͻͻ͹

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL 1997

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN KEUANGAN BAGIAN SUMBERDAYA MANUSIA BAGIAN INFORMASI PASAR MODAL BAGIAN INFORMASI PASAR MODAL BAGIAN UMUM

BIRO PERUNDANG-UNDANGAN DAN BIRO PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN BIRO PENGELOLAAN INVESTASI DAN BIRO TRANSAKSI DAN LEMBAGA EFEK BIRO PENILAIAN KEUANGAN BIRO PENILAIAN KEUANGAN BIRO STANDAR AKUNTANSI
BANTUAN HUKUM RISET PERUSAHAAN I PERUSAHAAN II

BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN PEMERIKSAAN DAN BAGIAN BINA REKSA DANA BAGIAN BINA LEMBAGA BURSA EFEK BAGIAN USAHA JASA MENENGAH BAGIAN USAHA BARANG BAGIAN PENYUSUNAN DAN
BAGIAN PENETAPAN SANKSI PENYIDIKAN TRANSAKSI DAN DAN KECIL MENEHGAH DAN KECIL PENGEMBANGAN STANDAR
BAGIAN BANTUAN HUKUM
BAGIAN BINA PROFESI HUKUM LEMBAGA EFEK BAGIAN BINA MANAJER INVESTASI BAGIAN BINA PERUSAHAAN EFEK BAGIAN USAHA JASA KEUANGAN BAGIAN USAHA BARANG PABRIKAN AKUNTANSI

BAGIAN PEMERIKSAAN DAN BAGIAN PENASIHAT INVESTASI BAGIAN BINA WAKIL PERUSAHAAN BAGIAN USAHA JASA NON BAGIAN USAHA BARANG NON BAGIAN PENYUSUNAN DAN
PENYIDIKAN PENGELOLAAN EFEK KEUANGAN PABRIKAN PENGEMBANGAN STANDAR

INVESTASI PEMERIKSAAN

BAGIAN PEMERIKSAAN DAN BAGIAN BINA AKUNTAN
PENYIDIKAN KETERBUKAAN EMITEN
BAGIAN RISET BAGIAN PENGAWASAN TRANSAKSI KBEALGOIMANPOBKINJAAPBWEANATILALIANAI MFUANNGASTIODNAANL KEBLAOGMIAPNOINKHTJUEABRBUNANATGASAINONNFUPAENLMGSOIODANLAL
DAN PERUSAHAAN PUBLIK EFEK

BAGIAN KERJASAMA PEMERIKSAAN
DAN PENYIDIKAN INTERNASIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503/KMK.01/1997 tanggal 7 Oktober 1997 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal

BAGAN ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 1997

KEPALA BALAI

SUBBAGIAN TATA
USAHA

SEKSI URUSAN KEPEGAWAIAN URUSAN UMUM
PENYELENGGARAAN DAN KEUANGAN

SUBSEKSI SUBSEKSI TEKNIS DAN
PENJENJANGAN FUNGSIONAL

KELOMPOK WIDYAISWARA

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.01/1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan

339

340
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK 1997

SEKRETARIS
WAKIL SEKRETARIS

SEKRETARIS BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN DOKUMENTASI DAN
PENGGANTI UMUM ADMINISTRASI SENGKETA ADMINISTRASI SENGKETA ADMINISTRASI SENGKETA YURISPRUDENSI
(12 ORANG)
SUBBAGIAN PAJAK I PAJAK II PAJAK III SUBBAGIAN DOKUMENTASI
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN HUBUNGAN
SUBBAGIAN BANDING DAN GUGATAN BANDING DAN GUGATAN BANDING DAN GUGATAN MASYARAKAT
KEUANGAN
WILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III SUBBAGIAN YURISPRUDENSI
SUBBAGIAN
TATA USAHA DAN RUMAH SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERSIDANGAN WILAYAH I PERSIDANGAN WILAYAH II PERSIDANGAN WILAYAH III
TANGGA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PUTUSAN WILAYAH I PUTUSAN WILAYAH II PUTUSAN WILAYAH III

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 665/KMK.01/1997 tanggal 31 Desember 1997 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

340

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

341

ͳͻͻͺ

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN BUMN 1998

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN BADAN USAHA

MILIK NEGARA

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN TATALAKSANA DAN BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN UMUM
LAPORAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
PEMBINAAN BADAN USAHA PEMBINAAN BADAN USAHA PEMBINAAN BADAN USAHA PEMBINAAN BADAN USAHA PRIVATISASI BADAN USAHA INFORMASI DAN PERATURAN

MILIK NEGARA I MILIK NEGARA II MILIK NEGARA III MILIK NEGARA IV MILIK NEGARA BUMN

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERUSAHAAN INDUSTRI PERUSAHAAN PERBANKAN PERUSAHAAN JASA PERUSAHAAN PERKEBUNAN PRIVATISASI BUMN PENGOLAHAN DATA DAN

KIMIA DAN SEMEN SUBDIREKTORAT KONSTRUKSI SUBDIREKTORAT INDUSTRI PELAPORAN
PERUSAHAAN ASURANSI PERUSAHAAN PERIKANAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERUSAHAAN INDUSTRI SUBDIREKTORAT PERUSAHAAN JASA DAN INDUSTRI GULA PRIVATISASI BUMN JASA TATA ADMINISTRASI
PERUSAHAAN NIAGA DAN ANGKUTAN DAN JASA
MESIN DAN GAS SUBDIREKTORAT KEUANGAN SUBDIREKTORAT
KAWASAN PENILAI PERUSAHAAN PERTANIAN INVENTARISASI KEKAYAAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERUSAHAAN INDUSTRI SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PRIVATISASI BUMN JASA BUMN
PERUSAHAAN JASA PERUSAHAAN JASA PERUSAHAAN KEHUTANAN
FARMASI DAN ANEKA PARIWISATA DAN POSTEL UMUM SUBDIREKTORAT
INDUSTRI PEMBIAYAAN PERATURAN BUMN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT KELOMPOK JABATAN PERUSAHAAN JASA SARANA PRIVATISASI BUMN KELOMPOK JABATAN
PERUSAHAAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL
PERHUBUNGAN PERTANIAN DAN
PERTAMBANGAN DAN KEHUTANAN
ENERGI KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9/KMK.01/1998 tanggal 15 Januari 1998 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN

341

342

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 1998

DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN KEUANGAN PERLENGKAPAN UMUM
KEPEGAWAIAN
TATALAKSANA PENGEMBANGAN
PEGAWAI

DIREKTORAT PERENCANAAN DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT CUKAI DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT PUSAT PENGOLAHAN DATA
PENERIMAAN TEKNIS KEPABEANAN FASILITAS KEPABEANAN PENCEGAHAN DAN VERIFIKASI DAN AUDIT KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN INFORMASI BEA DAN
SU BD IREKTO RAT
SU BD IREKTO RAT SU BD IREKTO RAT SU BD IREKTO RAT CUKAI HASIL TEMBAKAU PENYIDIKAN SU BD IREKTO RAT CUKAI
PROGRAM DAN EKSPOR DAN KEMUDAHAN EKSPOR DAN VERIFIKASI
SUBDIREKTORAT SU BD IREKTO RAT SU BD IREKTO RAT BIDANG
ADMINISTRASI PENERIMAAN PERT AM BAN GAN PENIMBUNAN BERIKAT CUKAI MINUMAN MENGANDUNG INTELIJEN SU BD IREKTO RAT KERJASAMA INTERNASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM
AUDIT APLIKASI DAN PROGRAM
SU BD IREKTO RAT SUBDIREKTORAT IMPOR SU BD IREKTO RAT ETIL ALKOHOL SU BD IREKTO RAT I
EVALUASI PENERIMAAN DAN KEMUDAHAN INDUSTRI I PENINDAKAN BIDANG
SU BD IREKTO RAT SU BD IREKTO RAT SU BD IREKTO RAT OPERASIONAL KOMPUTER
LAPORAN KLASIFIKASI BARANG SU BD IREKTO RAT CUKAI ETIL ALKOHOL DAN SUBDIREKTORAT KERJASAMA INTERNASIONAL
KEMUDAHAN INDUSTRI II PENGAWASAN BARANG BIDANG
SU BD IREKTO RAT SU BD IREKTO RAT POTENSI CUKAI LARANGAN DAN PEMBATASAN II PELAYANAN INFORMASI DAN
EVALUASI SISTEM NILAI PABEAN SU BD IREKTO RAT
KEPABEANAN DAN CUKAI KEMUDAHAN INDUSTRI III SU BD IREKTO RAT SU BD IREKTO RAT SU BD IREKTO RAT SARANA KOMPUTERISASI
PITA CUKAI PENYIDIKAN KERJASAMA INTERNASIONAL
SU BD IREKTO RAT
PENYULUHAN SUB DIREKTORAT III
SARANA OPERASI

KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL PEMERIKSA FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

BEA CUKAI

KANTOR WILAYAH BEA DAN
CUKAI

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Februari 1998 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

342

343 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 1998

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO
PERENCANAAN DAN HUBUNGAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN ORGANISASI DAN HUKUM DAN HUBUNGAN UMUM
KETATALAKSANAAN
KERJA SAMA LUAR NEGERI BAGIAN BAGIAN BAGIAN MASYARAKAT BAGIAN
UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN ANALISA KEBUTUHAN BAGIAN TATA USAHA DEPARTEMEN
BAGIAN PENYUSUNAN KELEMBAGAAN BAGIAN
RENCANA PROGRAM RUTIN BAGIAN BAGIAN PERLENGKAPAN HUBUNGAN DPR DAN BAGIAN
PENGEMBANGAN PEGAWAI PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT TATA USAHA PIMPINAN
DAN PEMBANGUNAN BAGIAN KETATALAKSANAAN
BAGIAN BAGIAN PENGADAAN BAGIAN BAGIAN
BAGIAN KERJASAMA EKONOMI PENGANGKATAN DAN PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI BAGIAN HUKUM PAJAK, HUKUM BEA DAN RUMAH TANGGA
INTERNASIONAL DAN BAGIAN INFORMASI SARANA DAN CUKAI, HUKUM PERBENDAHARAAN
REGIONAL PENGGAJIAN BAGIAN PENYIMPANAN BAGIAN
PERBENDAHARAAN BEBAN KERJA BAGIAN TELOKOMUNIKASI DAN
BAGIAN KERJASAMA LEMBAGA BAGIAN BAGIAN HUKUM PERUSAHAAN LEMBAGA
KEUANGAN INTERNASIONAL PEMBERHENTIAN DAN DISTRIBUSI BAGIAN PROTOKOL
PENGAKUAN SARANA DAN KEUANGAN DAN KONTRAK
BAGIAN KERJASAMA LEMBAGA PENSIUN BAGIAN BAGIAN
KEUANGAN REGIONAL DAN KENDARAAN BEBAN KERJA BAGIAN ARSIP DAN REPRODUKSI
KONTRIBUSI ORGANISASI BAGIAN PENELAAHAN HUKUM BANTUAN
INTERNASIONAL TATA USAHA KEPEGAWAIAN BAGIAN HUKUM PERANCANGAN HUKUM
PENGEMBANGAN METODA
BAGIAN KERJASAMA TEKNIK BAGIAN
LUAR NEGERI PENGOLAHAN DATA DOKUMENTASI DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.01/1998 tanggal 10 Juli 1998 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

343

344
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK 1998

SEKRETARIS
WAKIL SEKRETARIS

SEKRETARIS BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN DOKUMENTASI DAN
PENGGANTI UMUM ADMINISTRASI SENGKETA ADMINISTRASI SENGKETA YURISPRUDENSI
(20 ORANG)
SUBBAGIAN PAJAK I PAJAK II SUBBAGIAN DOKUMENTASI
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
BANDING DAN GUGATAN I BANDING DAN GUGATAN II

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN HUBUNGAN
KEUANGAN PERSIDANGAN I PERSIDANGAN II MASYARAKAT

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN YURISPRUDENSI
TATA USAHA DAN RUMAH PUTUSAN I PUTUSAN II

TANGGA

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 459/KMK.01/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak



344

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

345

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 2001

MENTERI KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL

5 STAF AHLI
MENTERI
KEUANGAN

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL
JENDERAL ANGGARAN JENDERAL PAJAK JENDERAL BEA DAN CUKAI PEMBINAAN BUMN LEMBAGA KEUANGAN PERIMBANGAN KEUANGAN

PUSAT DAN DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PASAR BADAN ANALISA FISKAL BADAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN INFORMASI DAN BADAN
PIUTANG DAN LELANG NEGARA MODAL NEGARA TEKNOLOGI KEUANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEUANGAN

PUSAT MANAJEMEN
OBLIGASI NEGARA

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

345

346
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 2001

SEKRETARIAT
JENDERAL

BIRO BIRO KEPEGAWAIAN BIRO PERLENGKAPAN BIRO ORGANISASI DAN BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN BIRO KERJASAMA LUAR BIRO UMUM PUSAT MANAJEMEN OBLIGASI
PERENCANAAN DAN KETATALAKSANAAN MASYARAKAT NEGERI NEGARA

KEUANGAN

BAGIAN PENYUSUNAN BAGIAN UMUM BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN KELEMBAGAAN BAGIAN HUKUM FISKAL BAGIAN KERJASAMA BAGIAN TATA USAHA BIDANG PERENCANAAN DAN
RENCANA PROGRAM RUTIN KEBUTUHAN BAGIAN KETATALAKSANAAN EKONOMI INTERNASIONAL, DEPARTEMEN KEBIJAKAN OBLIGASI
BAGIAN PENGANGKATAN BAGIAN HUKUM REGIONAL DAN BILATERAL
DAN PEMBANGUNAN DAN KEPANGKATAN PERLENGKAPAN PERUSAHAAN, LEMBAGA BAGIAN TATA USAHA BIDANG ANALISIS PASAR
BAGIAN KERJASAMA PIMPINAN KEUANGAN
BAGIAN PENYUSUNAN BAGIAN PENGEMBANGAN BAGIAN PENGADAAN KEUANGAN DAN EKONOMI ASEAN DAN
ANGGARAN PEGAWAI PERJANJIAN BAGIAN RUMAH TANGGA BIDANG MANAJEMEN
BAGIAN PENYIMPANAN DAN BAGIAN ANALISA DAN MULTILATERAL PORTOFOLIO
BAGIAN VERIFIKASI DAN BAGIAN PEMBERHENTIAN DISTRIBUSI EVALUASI JABATAN BAGIAN BANTUAN HUKUM BAGIAN KEARSIPAN DAN
AKUNTANSI DAN PEMENSIUNAN BAGIAN KERJASAMA PENGGANDAAN BIDANG MANAJEMEN
BAGIAN INVENTARISASI DAN BAGIAN PENGEMBANGAN BAGIAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEUANGAN SISTEM INFORMASI
BAGIAN BAGIAN TATA USAHA PENGHAPUSAN KINERJA INFORMASI DAN INTERNASIONAL & BANK BAGIAN KEAMANAN DALAM,
PERBENDAHARAAN KEPEGAWAIAN PEMBANGUNAN ASIA PERALATAN DAN KELOMPOK JABATAN
HUKKUEDMLAOFNSUMENPBPKEGAOTRGSKOIJIROAAJNANNKABJELIAUATANANNGAN KELOMPOK JABATAN PERPUSTAKAAN HUKUM TELEKOMUNIKASI FUNGSIONAL
PKELEAALPKOFOUUMRNNBPATGAOANGSKNIIKOAJSENANI UABDALAANTNGAANN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN KERJASAMA BANK
FUNGSIONAL BAGIAN HUBUNGAN PEMBANGUNAN ISLAM, KELOMPOK JABATAN
MASYARAKAT FUNGSIONAL
TEKNIK LUAR NEGERI, DAN
KELOMPOK JABATAN KONTRIBUSI ORGANISASI
FUNGSIONAL INTERNASIONAL

BAGIAN
MAKNAEJLEOMMEPNOKPEJNAGBEALTOALNAAN

DATFAUDNAGNSILOANYAALNAN
INFORMASI

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

346

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

347

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2001

DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN UMUM BAGIAN PERLENGKAPAN
TATALAKSANA

DIREKTORAT PEMBINAAN DIREKTORAT PEMBINAAN DIREKTORAT PEMBINAAN DIREKTORAT DIREKTORAT DANA LUAR DIREKTORAT INFORMASI DAN
ANGGARAN I ANGGARAN II KEKAYAAN NEGARA PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGERI EVALUASI ANGGARAN

NEGARA

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PINJAMAN SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN ANGGARAN IA PEMBINAAN ANGGARAN IIA PEMBINAAN KEKAYAAN PENGELOLA BENDAHARA DAN HIBAN LUAR NEGERI I PENGEMBANGAN SISTEM

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT NEGARA I UMUM NEGARA SUBDIREKTORAT PINJAMAN APLIKASI DAN SISTEM
PEMBINAAN ANGGARAN IB PEMBINAAN ANGGARAN IIB DAN HIBAN LUAR NEGERI II INFORMASI MANAJEMEN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PEMBINAAN KEKAYAAN PEMBINAAN PENERIMAAN SUBDIREKTORAT PINJAMAN SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN ANGGARAN IC PEMBINAAN ANGGARAN IIC DAN HIBAN LUAR NEGERI III DUKUNGAN TEKNIS DAN
NEGARA II NEGARA ADMINISTRASI BASIS DATA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PINJAMAN
PEMBINAAN ANGGARAN ID PEMBINAAN ANGGARAN IID SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT DAN HIBAN LUAR NEGERI IV SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN KEKAYAAN PEMBINAAN PENGELUARAN PELAYANAN INFORMASI
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN ANGGARAN IE PEMBINAAN ANGGARAN IIE NEGARA III NEGARA ADMINISTRASI PINJAMAN APBN
DAN HIBAH LUAR NEGERI
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN KEKAYAAN PEMBINAAN ADMINISTRASI MONITORING DAN EVALUASI

NEGARA IV KAS NEGARA ANGGARAN

KELOMPOK JABATAN SUBDIREKTORAT KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL VERIFIKASI PELAKSANAAN FUNGSIONAL

ANGGARAN

SUBDIREKTORAT DATA DAN SUBDIREKTORAT DATA DAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
BANTUAN TEKNIS BANTUAN TEKNIS FUNGSIONAL FUNGSIONAL
ANGGARAN I ANGGARAN II

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

347

348

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2001

DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN UMUM BAGIAN PERLENGKAPAN
TATA LAKSANA

DIREKTORAT PERENCANAAN DIREKTORAT PERATURAN DIREKTORAT PAJAK DIREKTORAT PAJAK DIREKTORAT PAJAK BUMI DAN DIREKTORAT PEMERIKSAAN DIREKTORAT PENYULUHAN DIREKTORAT INFORMASI
POTENSI DAN SISTEM PERPAJAKAN PENGHASILAN PERTAMBAHAN NILAI DAN BANGUNAN DAN BEA PENYIDIKAN DAN PENAGIHAN PERPAJAKAN PERPAJAKAN
PERPAJAKAN PAJAK TIDAK LANGSUNG
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH PAJAK
LAINNYA DAN BANGUNAN

SUBDIREKTORAT ANALISIS SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PPH SUBDIREKTORAT PPN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT METODA SUBDIREKTORAT
DAN PERENCANAAN PERATURAN PPH ORANG PRIBADI INDUSTRI PENDATAAN PEMERIKSAAN WP ORANG DAN MATERI PENYULUHAN REGISTRASI DAN
PENERIMAAN PAJAK PEMANTAUAN DATA WAJIB
PRIBADI SUBDIREKTORAT SARANA
SUBDIREKTORAT POTENSI SUBDIREKTORAT PERATUAN SUBDIREKTORAT PPH SUBDIREKTORAT PPN SUBDIREKTORAT PENILAIAN DAN TENAGA PENYULUHAN PAJAK
PERPAJAKAN PPN DAN PTLL BADAN PERDAGANGAN SUBDIREKTORAT
PEMERIKSAAN WP BADAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SISTEM SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PPN JASA SUBDIREKTORAT PENLAYANAN PENYULUHAN PENGEMBANGAN SISTEM
DAN PROSEDUR PERATURAN PBB, BPHTB PEMOTONGAN DAN DAN PTLL PENGENAAN SUBDIREKTORAT APLIKASI DAN INFORMASI
PERPAJAKAN PEMUNGUTAN PPH PEMERIKSAAN WP BADAN DAN PERPUSTAKAAN
DAN KUP SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING PENERIMAAN DAN KHUSUS KELOMPOK JABATAN DUKUNGAN TEKNIS DAN
PEMBUKUAN PENERIMAAN SUBDIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING FUNGSIONAL
PERJANJIAN DAN PPN DAN PTLL PENAGIHAN SUBDIREKTORAT BASIS DATA
PAJAK KERJASAMA PERPAJAKAN PPH PENYIDIKAN
INTERNASIONAL KELOMPOK JABATAN SUBDIREKTORAT KELOMPOK JABATAN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEBERATAN, BANDING DAN SUBDIREKTORAT FUNGSIONAL
FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT FUNGSIONAL PENAGIHAN
DOKUMENTASI DAN PENGURANGAN
KELOMPOK JABATAN
BANTUAN HUKUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

348

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

349

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2001

DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN ORGANISASI DAN UMUM

TATA LAKSANA

DIREKTORAT TEKNIS DIREKTORAT FASILITAS DIREKTORAT CUKAI DIREKTORAT PENCEGAHAN DIREKTORAT VERIFIKASI DAN DIREKTORAT KEPABEANAN DIREKTORAT PENERIMAAN DIREKTORAT INFORMASI
KEPABEANAN KEPABEANAN DAN PENYIDIKAN AUDIT INTERNASIONAL DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI

SUBDIREKTORAT IMPOR DAN SU BD IREKTO RAT SUBDIREKTORAT CUKAI SUBDIREKTORAT INTELIJEN SUB DIREKTORAT SU BD IREKTO RAT KEPABEANAN DAN CUKAI SU BD IREKTO RAT
EKSPOR PEMBEBASAN HASIL TEMBAKAU VERIFIKASI KERJASAMA INTERNASIONAL MANAJEMEN RISIKO
SU BD IREKTO RAT
SUBDIREKTORAT TEMPAT SUBDIREKTORAT FASILITAS SUBDIREKTORAT ANEKA SU BD IREKTO RAT SUB DIREKTORAT I PENERIMAAN SUBDIREKTORAT OTOMASI
PENIMBUNAN PERT AM BAN GAN CUKAI PENCEGAHAN AUDIT SISTEM DAN PROSEDUR
SU BD IREKTO RAT SU BD IREKTO RAT KEPABEANAN DAN CUKAI
SU BD IREKTO RAT SU BD IREKTO RAT SUBDIREKTORAT PITA CUKAI SU BD IREKTO RAT SUB DIREKTORAT KERJASAMA INTERNASIONAL PERATURAN KEPABEANAN
KLASIFIKASI BARANG KEMUDAHAN EKSPOR I PENGAWASAN BARANG PERENCANAAN DAN SU BD IREKTO RAT
II DAN CUKAI PENGOLAHAN DATA DAN
SUBDIREKTORAT NILAI SU BD IREKTO RAT LARANGAN DAN EVALUASI AUDIT
PABEAN KEMUDAHAN EKSPOR II PEMBATASAN SU BD IREKTO RAT SU BD IREKTO RAT DUKUNGAN TEKNIS
KERJASAMA INTERNASIONAL PENYULUHAN DAN
KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA SU BD IREKTO RAT PUBLIKASI KEPABEANAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA FUNGSIONAL PEMERIKSA PENYIDIKAN III
DAN CUKAI
BEA CUKAI BEA CUKAI
SU BD IREKTO RAT
KEBERATAN DAN BANDING

SUBDIREKTORAT SARANA
OPERASI

KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA
FUNGSIONAL PEMERIKSA FUNGSIONAL PEMERIKSA FUNGSIONAL PEMERIKSA FUNGSIONAL PEMERIKSA FUNGSIONAL PEMERIKSA FUNGSIONAL PEMERIKSA

BEA CUKAI BEA CUKAI BEA CUKAI BEA CUKAI BEA CUKAI BEA CUKAI

KANTOR WILAYAH BEA DAN
CUKAI

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

349

350
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN BUMN 2001

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN BADAN USAHA

MILIK NEGARA

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN UMUM
TATALAKSANA

DIREKTORAT PERSERO DIREKTORAT PERSERO DIREKTORAT PERSERO DIREKTORAT PERSERO JASA DIREKTORAT PERSERO DIREKTORAT PERUM, PERJAN DIREKTORAT DIREKTORAT INFORMASI DAN
INDU8TRI DAN PERDAGANGAN KAWASAN INDUSTRI, JASA PERHUBUNGAN, KEUANGAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN DAN PENGADMINISTRASIAN RESTRUKTURISASI DAN PERATURAN BUMN
KONSTRUKSI DAN KONSULTAN DANA PUKK
TELEKOMUNIKASI DAN KEHUTANAN PRIVATISASI
KONSTRUKSI PARIWISATA

SUBDIREKTORAT INDUSTRI SUBDIREKTORAT KAWASAN SUBDIREKTORAT SARANA SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERUM I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PUBLIK DAN SEMEN INDUSTRI PERHUBUNGAN PERBANKAN KEHUTANAN RESTRUKTURISASI DAN PENGOLAHAN DATA DAN
SUBDIREKTORAT PERUM II PRIVATISASI INDUSTRI DAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT ASURANSI SUBDIREKTORAT DAN PERJAN PELAPORAN
PERDAGANGAN, INDUSTRI KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN JIWA PERKEBUNAN I PERDAGANGAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
MESN DAN GAS SUBDIREKTORAT LAUT SUBDIREKTORAT ASURANSI SUBDIREKTORAT PENGADMINISTRASIAN SUBDIREKTORAT PERATURAN BUMN I
KONSULTAN KONSTRUKSI KERUGIAN PERKEBUNAN II RESTRUKTURISASI DAN
SUBDIREKTORAT INDUSTRI, SUBDIREKTORAT DANA PUKK I PRIVATISASI JASA UMUM SUBDIREKTORAT
FARMASI DAN ANEKA SUBDIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN SUBDIREKTORAT JASA SUBDIREKTORAT PERATURAN BUMN II
INDUSTRI PENUNJANG KONSTRUKSI UDARA, POS DAN TELKOM PEMBIAYAAN PERKEBUNAN III DAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENGADMINISTRASIAN RESTRUKTURISASI DAN SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT INDUSTRI DAN JALAN TOL SUBDIREKTORAT PERTANIAN INVENTARISASI KEKAYAAN
PERTAMBANGAN DAN PARIWISATA DANA PUKK II PRIVATISASI JASA
ENERGI KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KEUANGAN BUMN
FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN SUBDIREKTORAT JASA FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN
SUBDIREKTORAT INDUSTRI FUNGSIONAL PENILAI FUNGSIONAL PERTANIAN, PERKEBUNAN KELOMPOK JABATAN
KERTAS, PERCETAKAN DAN DAN KEHUTANAN FUNGSIONAL

PENERBITAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

350