Sejarah Organisasi Kementerian Keuangan

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

351

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN 2001

DIREKTORAT JENDERAL
LEMBAGA KEUANGAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN UMUM
TATALAKSANA

DIREKTORAT PERSERO DIREKTORAT PERSERO JASA DIREKTORAT PERSERO DIREKTORAT PERUM, PERJAN DIREKTORAT DIREKTORAT INFORMASI DAN
PERHUBUNGAN, KEUANGAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN DAN PENGADMINISTRASIAN RESTRUKTURISASI DAN PERATURAN BUMN
DANA PUKK
TELEKOMUNIKASI DAN KEHUTANAN PRIVATISASI
PARIWISATA

SUBDIREKTORAT SARANA SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERUM I SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERHUBUNGAN PERBANKAN KEHUTANAN RESTRUKTURISASI DAN PENGOLAHAN DATA DAN
SUBDIREKTORAT PERUM II PRIVATISASI INDUSTRI DAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT ASURANSI SUBDIREKTORAT DAN PERJAN PELAPORAN
PRASARANA PERHUBUNGAN JIWA PERKEBUNAN I PERDAGANGAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
LAUT SUBDIREKTORAT ASURANSI SUBDIREKTORAT PENGADMINISTRASIAN SUBDIREKTORAT PERATURAN BUMN I
KERUGIAN PERKEBUNAN II RESTRUKTURISASI DAN
SUBDIREKTORAT DANA PUKK I PRIVATISASI JASA UMUM SUBDIREKTORAT
PRASARANA PERHUBUNGAN SUBDIREKTORAT JASA SUBDIREKTORAT PERATURAN BUMN II
UDARA, POS DAN TELKOM PEMBIAYAAN PERKEBUNAN III DAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENGADMINISTRASIAN RESTRUKTURISASI DAN SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT PERTANIAN INVENTARISASI KEKAYAAN
PARIWISATA DANA PUKK II PRIVATISASI JASA
KELOMPOK JABATAN KEUANGAN BUMN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT
FUNGSIONAL FUNGSIONAL PENGADMINISTRASIAN PERTANIAN, PERKEBUNAN KELOMPOK JABATAN
DAN KEHUTANAN FUNGSIONAL
DANA PUKK II
PERTANIAN, PERKEBUNAN
KELOMPOK JABATAN DAN KEHUTANAN
FUNGSIONAL
PERTANIAN, PERKEBUNAN
DAN KEHUTANAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

351

352

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
2001

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

PUSAT DAN DAERAH

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN UMUM
TATALAKSANA

DIREKTORAT PENDAPATAN DIREKTORAT DANA DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN DIREKTORAT EVALUASI
DAERAH PERIMBANGAN PINJAMAN DAERAH PEMBIAYAAN DAN INFORMASI

SUBDIREKTORAT KEUANGAN DAERAH
DANA BAGI HASIL
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SINKRONISASI RAPERDA HIBAH, DANA DARURAT, EVALUASI KEUANGAN
DANA ALOKASI UMUM
PAJAK DAERAH DAN DAN DANA INSENTIF DAERAH
SUBDIREKTORAT RETRIBUSI DAERAH DAERAH
DANA ALOKASI KHUSUS SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN
FISIK I PEMANTAUAN DAN DANA DESA, OTONOMI PENDANAAN PERKOTAAN
EVALUASI PENDAPATAN
SUBDIREKTORAT KHUSUS, DAN DANA DAN KAWASAN
DANA ALOKASI KHUSUS ASLI DAERAH KEISTIMEWAAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA SUBDIREKTORAT
FISIK II SUBDIREKTORAT DATA KEUANGAN DAERAH
PENGEMBANGAN POTENSI SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT PENDAPATAN ASLI DAERAH PELAKSANAAN TRANSFER SUBDIREKTORAT
DANA ALOKASI KHUSUS NON DATA NON KEUANGAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
FISIK BIMBINGAN TEKNIS AKUNTANSI DAN DAERAH
KEUANGAN DAERAH PELAPORAN TRANSFER KE
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERUMUSAN KEBIJAKAN SUBDIREKTORAT DAERAH TEKNOLOGI INFORMASI
PERUMUSAN KEBIJAKAN
DANA PERIMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SUBDIREKTORAT KELOMPOK JABATAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN SUBDIREKTORAT NON DANA PERIMBANGAN
FUNGSIONAL PERUMUSAN KEBIJAKAN
KELOMPOK JABATAN
DANA PERIMBANGAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

352

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

353
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA 2001

DIREKTORAT JENDERAL
PIUTANG DAN LELANG
NEGARA

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN UMUM
TATALAKSANA

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DIREKTORAT LELANG NEGARA DIREKTORAT INFORMASI DAN
PERBANKAN NON PERBANKAN HUKUM

SUBDIREKTORAT PIUTANG SUBDIREKTORAT PIUTANG SUBDIREKTORAT BINA SUBDIREKTORAT
NEGARA PERBANKAN I NEGARA NON PERBANKAN I LELANG INFORMASI DAN
PERENCANAAN
SUBDIREKTORAT PIUTANG SUBDIREKTORAT PIUTANG SUBDIREKTORAT PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA PERBANKAN II NEGARA NON PERBANKAN II VERIFIKASI LELANG
NEGARA
SUBDIREKTORAT BINA KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
PENGELOLAAN BARANG FUNGSIONAL FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT
INFORMASI DAN
JAMINAN PERENCANAAN LELANG

KELOMPOK JABATAN SUBDIREKTORAT
FUNGSIONAL PERATURAN DAN BANTUAN

HUKUM

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

353

354

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL 2001

INSPEKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT INSPEKTORAT
JENDERAL

BAGIAN PERENCANAAN DAN ANALISIS HASIL ANALISIS HASIL BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUM
TATALAKSANA PENGAWASAN I PENGAWASAN II

INSPEKTORAT BIDANG I INSPEKTORAT BIDANG II INSPEKTORAT BIDANG III INSPEKTORAT BIDANG IV INSPEKTORAT BIDANG V INSPEKTORAT BIDANG VI INSPEKTORAT BIDANG VII

SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

354

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

355

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL 2001

BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN PERENCANAAN DAN BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN INFORMASI PASAR BAGIAN UMUM
TEKNOLOGI INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA MODAL

BIRO PERUNDANG-UNDANGAN BIRO PEMERIKSAAN DAN BIRO PENGELOLAAN INVESTASI BIRO TRANSAKSI DAN BIRO PENILAIAN KEUANGAN BIRO PENILAIAN KEUANGAN BIRO STANDAR AKUNTANSI
DAN BANTUAN HUKUM PENYIDIKAN DAN RISET LEMBAGA EFEK PERUSAHAAN SEKTOR JASA PERUSAHAAN SEKTOR RIIL DAN KETERBUKAAN

BAGIAN PERUNDANG- BAGIAN PEMERIKSAAN DAN BAGIAN BINA REKSA DANA BAGIAN BINA LEMBAGA BAGIAN USAHA JASA BAGIAN USAHA ANEKA BAGIAN PENYUSUNAN DAN
UNDANGAN PENYIDIKAN TRANSAKSI BURSA EFEK KEUANGAN INDUSTRI PENGEMBANGAN STANDAR
DAN LEMBAGA EFEK
BAGIAN PENETAPAN SANKSI BAGIAN BINA MANAJER BAGIAN BINA PERUSAHAAN BAGIAN USAHA JASA BAGIAN USAHA INDUSTRI AKUNTANSI
BAGIAN PEMERIKSAAN DAN INVESTASI DAN PENASIHAT EFEK PROPERTI, REAL ESTAT DASAR DAN FARMASI
BAGIAN BANTUAN HUKUM PENYIDIKAN PENGELOLAAN BAGIAN PENYUSUNAN DAN
INVESTASI DAN PERHOTELAN BAGIAN USAHA PENGEMBANGAN STANDAR
BAGIAN BINA PROFESI INVESTASI PERTAMBANGAN DAN
HUKUM BAGIAN BINA WALI AMANAT BAGIAN BINA WAKIL BAGIAN USAHA JASA PEMERIKSAAN
BAGIAN PEMERIKSAAN DAN DAN PENILAI PERUSAHAAN EFEK PERDAGANGAN, AGRIBISNIS
KELOMPOK JABATAN PENYIDIKAN KETERBUKAAN BAGIAN PENYUSUNAN DAN
FUNGSIONAL EMITEN DAN PERUSAHAAN BAGIAN RISET BAGIAN PENGAWASAN PERHUBUNGAN DAN KELOMPOK JABATAN PENGEMBANGAN STANDAR
TRANSAKSI EFEK PARIWISATA FUNGSIONAL
PUBLIK KELOMPOK JABATAN KETERBUKAAN
FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
BAGIAN KERJASAMA FUNGSIONAL FUNGSIONAL BAGIAN BINA AKUNTAN
PEMERIKSAAN DAN
KELOMPOK JABATAN
PENYIDIKAN FUNGSIONAL
INTERNASIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

355

356

BAGAN ORGANISASI BADAN ANALISA FISKAL 2001

BADAN ANALISA FISKAL
SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN DOKUMENTASI DAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN UMUM
LAPORAN

PUSAT ANALISA PENDAPATAN PUSAT ANALISA BELANJA PUSAT ANALISA EKONOMI PUSAT STATISTIK DAN
NEGARA DAN PEMBIAYAAN NEGARA MAKRO PENELITIAN KEUANGAN
ANGGARAN

BIDANG ANALISA BIDANG ANALISA BIDANG ANALISA MONETER BIDANG DATA STATISTIK
PENERIMAAN PERPAJAKAN PENGELUARAN RUTIN DAN LEMBAGA KEUANGAN
BIDANG PROGRAM
BIDANG ANALISA BIDANG ANALISA BIDANG ANALISA NERACA PENELITIAN
PENERIMAAN BUKAN PAJAK PENGELUARAN PEMBAYARAN
PEMBANGUNAN KELOMPOK JABATAN
BIDANG ANALISA BIDANG ANALISA SEKTOR FUNGSIONAL
PEMBIAYAAN ANGGARAN BKIDEALONGMPAONKALJIASBAADTAANNA RIIL
PFEURNIMGSBIAONNGAALN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

356

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

357

BADAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA 2001

BADAN AKUNTANSI KEUANGAN
NEGARA

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN BAGIAN PERLENGKAPAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN UMUM
ORGANISASI

PUSAT AKUNTANSI DAN PUSAT SISTEM DAN INFORMASI PUSAT AKUNTANSI BARANG PUSAT AKUNTANSI ANGGARAN
PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI MILIK/KEKAYAAN NEGARA PEMBIAYAAN DAN
PERHITUNGAN

BIDANG VERIFIKASI DAN BIDANG SISTEM DAN BIDANG AKUNTANSI BIDANG VERIFIKASI DAN
KONSOLIDASI STANDAR AKUNTANSI BARANG MILIK/KEKAYAAN AKUNTANSI I

BIDANG PERHITUNGAN BIDANG BINA AKUNTANSI NEGARA I BIDANG VERIFIKASI DAN
ANGGARAN DEPARTEMEN KEUANGAN PEMERINTAH AKUNTANSI II
BIDANG AKUNTANSI
DAN LEMBAGA PUSAT BARANG MILIK/KEKAYAAN BIDANG VERIFIKASI DAN
AKUNTANSI III
BIDANG PENYUSUNAN BIDANG BINA AKUNTANSI NEGARA II
PERHITUNGAN ANGGARAN KEUANGAN DEPARTEMEN KELOMPOK JABATAN
BIDANG AKUNTANSI FUNGSIONAL
NEGARA DAN LEMBAGA BARANG MILIK/KEKAYAAN

BIDANG PENYUSUNAN BIDANG SISTEM APLIKASI NEGARA III
NERACA PEMERINTAH DAN PROGRAM
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN BIDANG TEKNIS KOMPUTER
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

357

358

BADAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN 2001

BADAN INFORMASI DAN
TEKNOLOGI KEUANGAN

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN BAGIAN PERLENGKAPAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN UMUM
ORGANISASI

PUSAT PENGEMBANGAN PUSAT PENGEMBANGAN PUSAT PENGEMBANGAN PUSAT PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI KEUANGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI
PEMBINAAN BUMN
UMUM DAERAH KEUANGAN

BIDANG PENGEMBANGAN BIDANG PENGEMBANGAN BIDANG PENGEMBANGAN BIDANG PENERAPAN
SISTEM APLIKASI SISTEM APLIKASI SISTEM APLIKASI TEKNOLOGI PERANGKAT
KEUANGAN UMUM PEMBINAAN BUMN
KEUANGAN DAERAH LUNAK
BIDANG PENGELOLAAN BIDANG PENGELOLAAN
BASIS DATA DAN PENYAJIAN BIDANG PENGELOLAAN BASIS DATA DAN PENYAJIAN BIDANG KOMUNIKASI DATA
BASIS DATA DAN PENYAJIAN DAN PERANGKAT KERAS
INFORMASI KEUANGAN INFORMASI PEMBINAAN
UMUM INFORMASI KEUANGAN BUMN BIDANG DUKUNGAN TEKNIS
DAERAH
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN
BIANLFAOIRDMIAKSLIARTEKGEIOUNAANLGAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

358

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

359

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 2001

BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN BINA PROGRAM BAGIAN ORGANISASI, BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUM BAGIAN KEUANGAN
TATALAKSANA DAN

PELAPORAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PEGAWAI PELATIHAN ANGGARAN PELATIHAN PERPAJAKAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI PELATIHAN KEUANGAN UMUM

BIDANG RENCANA DAN BIDANG RENCANA DAN BIDANG RENCANA DAN BIDANG RENCANA DAN BIDANG RENCANA DAN
PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM

BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENYELENGGARAAN
I

BIDANG ADMINISTRASI BIDANG EVALUASI DAN BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG EVALUASI DAN BIDANG EVALUASI DAN
PENDIDIKAN PASCA PELAPORAN II PELAPORAN PELAPORAN
SARJANA

BIDANG EVALUASI DAN KELOMPOK JABATAN BIDANG EVALUASI DAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
PELAPORAN FUNGSIONAL PELAPORAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL

BBAALLAAIIDDIKIKLLAATTKKEUEAUNAGNAGNAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

359

360
PUSAT MANAJEMEN OBLIGASI NEGARA 2001

PUSAT MANAJEMEN OBLIGASI
NEGARA

SUBBAGIAN TATA USAHA

BIDANG PERENCANAAN DAN BIDANG ANALISIS PASAR BIDANG MANAJEMEN BIDANG MANAJEMEN SISTEM
KEBIJAKAN OBLIGASI KEUANGAN PORTOFOLION INFORMASI

SUBBIDANG SUBBIDANG ANALISIS PASAR SUBBIDANG MANAJEMEN SUBBIDANG SISTEM
INFRASTRUKTUR OBLIGASI UANG DAN OBLIGASI UTANG APLIKASI DAN PROGRAM

KOMPUTER

SUBBIDANG INSTRUMEN SUBBIDANG ANALISIS SUBBIDANG MANAJEMEN SUBBIDANG ADMINISTRASI
OBLIGASI FISKAL DAN MONETER KAS BASIS DATA DAN
PELAPORAN

SUBBIDANG SUBBIDANG MANAJEMEN SUBBIDANG AKUNTANSI
PENGEMBANGAN SUMBER RISIKO OBLIGASI

DAYA MANUSIA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Keuangan

360

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

361
BAGAN ORGANISASI PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE A 2001

PANGKALAN SARANA OPERASI
BEA DAN CUKAI TIPE A

SUBBAGIAN TATA USAHA

SEKSI NAUTIKA SEKSI TEKNIK DAN SEKSI TELEKOMUNIKASI SEKSI PENGINDERAAN
PEMELIHARAAN KAPAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

BAGAN ORGANISASI PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE B 2001

PANGKALAN SARANA OPERASI
BEA DAN CUKAI TIPE B

SUBBAGIAN UMUM

SEKSI NAUTIKA SEKSI TEKNIK DAN SEKSI
PEMELIHARAAN TELEKOMUNIKASI
KAPAL DAN ELEKTRONIKA

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai


361

362

ʹͲͲʹ

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 2002

MENTERI KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL

5 STAF AHLI
MENTERI
KEUANGAN

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL
JENDERAL ANGGARAN JENDERAL PAJAK JENDERAL BEA DAN CUKAI LEMBAGA KEUANGAN PERIMBANGAN KEUANGAN

PUSAT DAN DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PASAR BADAN ANALISA FISKAL BADAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN INFORMASI DAN BADAN
PIUTANG DAN LELANG NEGARA MODAL NEGARA TEKNOLOGI KEUANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEUANGAN

PUSAT MANAJEMEN
OBLIGASI NEGARA

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 64/KMK.01/2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang
Perubahan atas KMK Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Keuangan

362

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

363

ʹͲͲͶ

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN
2004

MENTERI KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL

5 STAF AHLI
MENTERI
KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN DAN PERIMBANGAN JENDERAL PAJAK JENDERAL BEA DAN CUKAI LEMBAGA KEUANGAN PERBENDAHARAAN

KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PASAR BADAN PENGKAJIAN EKONOMI, BADAN PENDIDIKAN DAN
PIUTANG DAN LELANG NEGARA MODAL KEUANGAN DAN KERJASAMA PELATIHAN KEUANGAN
INTERNASIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 2004

SEKRETARIAT
JENDERAL

BIRO BIRO KEPEGAWAIAN BIRO PERLENGKAPAN BIRO ORGANISASI DAN BIRO HUKUM BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT BIRO UMUM PUSAT SISTEM INFORMASI DAN
PERENCANAAN DAN KETATALAKSANAAN TEKNOLOGI KEUANGAN

KEUANGAN

PERENCANAAN PROGRAM BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN KELEMBAGAAN BAGIAN HUKUM PAJAK DAN BAGIAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN BAGIAN TATA USAHA DEPARTEMEN BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM
BAGIAN PENGANGGARAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN KEPABEANAN APLIKASI
BAGIAN PERBENDAHARAAN BAGIAN PENGANGKATAN DAN BAGIAN KETATALAKSANAAN
KEPANGKATAN BAGIAN PENGADAAN BAGIAN HUKUM PERUSAHAAN, BAGIAN PUBLIKASI DAN LAYANAN BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN BIDANG PENGELOLAAN BASIS DATA
BAGIAN ANALISA DAN EVALUASI LEMBAGA KEUANGAN DAN INFORMASI DAN PENYAJIAN INFORMASI
BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BAGIAN PENYIMPANAN DAN JABATAN PERJANJIAN
DISTRIBUSI BAGIAN HUBUNGAN MEDIA BAGIAN RUMAH TANGGA BIDANG LAYANAN DAN DUKUNGAN
BAGIAN BANTUAN HUKUM I TEKNOLOGI INFORMASI

BAGIAN AKUNTANSI DAN BAGIAN PEMBERHENTIAN DAN BAGIAN INVENTARISASI DAN BAGIAN PENGEMBANGAN KINERJA BAGIAN BANTUAN HUKUM II BAGIAN PENGELOLAAN OPINI BAGIAN KEARSIPAN DAN BIDANG OPERASIONAL TEKNOLOGI
PELAPORAN KEUANGAN PEMENSIUNAN PENGHAPUSAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUBLIK PENGGANDAAN INFORMASI
BAGIAN HUKUM
BAGIAN BAGIAN TATA USAHA BAGIAN PERBENDAHARAAN, PNBP, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN KEAMANAN DALAM, BAGIAN UMUM
KELOMPOAKKUJANBTAATNASNI DFUANGSIONAL KEPEGAWAIAN KHEULOKMUMPOSKEKJATBOARTKAENUFAUNNGGASNIODNAANL PERIMBANGAN KEUANGAN DAN PERALATAN DAN TELEKOMUNIKASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PELAPORAN KEUANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PERJANJIAN INFORMASI HUKUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni
2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

363

364

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN PERIMBANGAN KEUANGAN 2004

DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN DAN

PERIMBANGAN KEUANGAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN UMUM
TATA LAKSANA

DIREKTORAT KEBIJAKAN DIREKTORAT PENYUSUNAN DIREKTORAT ANGGARAN I DIREKTORAT ANGGARAN II DIREKTORAT DANA DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN DIREKTORAT PNBP DAN BLU
EKONOMI MAKRO ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERIMBANGAN INFORMASI KEUANGAN
DAERAH
BELANJA NEGARA

SUBDIREKTORAT SEKTOR SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT DANA SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
RIIL PENYUSUNAN ANGGARAN ANGGARAN IA ANGGARAN IIA ALOKASI UMUM I PEMBIAYAAN PENERIMAAN MINYAK BUMI
PENERIMAAN PERPAJAKAN
SUBDIREKTORAT SEKTOR SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT DANA DEKONSENTRASI DAN DAN GAS ALAM
MONETER DAN LEMBAGA SUBDIREKTORAT ANGGARAN IB ANGGARAN IIB ALOKASI UMUM II TUGAS PEMBANTUAN
PENYUSUNAN ANGGARAN SUBDIREKTORAT
KEUANGAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT DANA SUBDIREKTORAT PINJAMAN PENERIMAAN BAHAN BAKAR
PNBP DAN HIBAH ANGGARAN IC ANGGARAN IIC BAGI HASIL DAERAH
SUBDIREKTORAT SEKTOR MINYAK DAN PANAS BUMI
EKSTERNAL SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT DANA SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN ANGGARAN ANGGARAN ID ANGGARAN IID ALOKASI KHUSUS I PENGENDALIAN DEFISIT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SEKTOR DAN SURPLUS ANGGARAN PENERIMAAN LEMBAGA
PEMERINTAH BELANJA PEMERINTAH SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT DANA
PUSAT ANGGARAN IE ANGGARAN IIE ALOKASI KHUSUS II DAERAH PEMERINTAH NON
KELOMPOK JABATAN DEPARTEMEN
FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN ANGGARAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL INFORMASI KEUANGAN SUBDIREKTORAT
TRANSFER BELANJA KE PENERIMAAN DEPARTEMEN
DAERAH
DAERAH DAN SUMBER DAYA ALAM
KELOMPOK JABATAN NON MINYAK BUMI DAN GAS
SUBDIREKTORAT FUNGSIONAL
PENYUSUNAN PEMBIAYAAN ALAM

ANGGARAN SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN PUNGUTAN
SUBDIREKTORAT
KONSOLIDASI DATA DAN EKSPOR

INFORMASI APBN SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN LABA BUMN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN BLU

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2004

DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN UMUM BAGIAN PERLENGKAPAN
TATA LAKSANA

DIREKTORAT POTENSI DAN DIREKTORAT PERATURAN DIREKTORAT PAJAK DIREKTORAT PAJAK DIREKTORAT PAJAK BUMI DAN DIREKTORAT PEMERIKSAAN DIREKTORAT PENYULUHAN DIREKTORAT INFORMASI
SISTEM PERPAJAKAN PERPAJAKAN PENGHASILAN PERTAMBAHAN NILAI DAN BANGUNAN DAN BEA PENYIDIKAN DAN PENAGIHAN PERPAJAKAN PERPAJAKAN
PAJAK TIDAK LANGSUNG
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH PAJAK
LAINNYA DAN BANGUNAN

SUBDIREKTORAT POTENSI SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PPH SUBDIREKTORAT PPN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT METODA SUBDIREKTORAT
PERPAJAKAN PERATURAN PPH ORANG PRIBADI INDUSTRI PENDATAAN PEMERIKSAAN WP ORANG DAN MATERI PENYULUHAN REGISTRASI DAN
PEMANTAUAN DATA WAJIB
SUBDIREKTORAT POTENSI SUBDIREKTORAT PERATUAN SUBDIREKTORAT PPH SUBDIREKTORAT PPN SUBDIREKTORAT PENILAIAN PRIBADI SUBDIREKTORAT SARANA
PERPAJAKAN PPN DAN PTLL BADAN PERDAGANGAN DAN TENAGA PENYULUHAN PAJAK
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SISTEM SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PPN JASA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN WP BADAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
DAN PROSEDUR PERATURAN PBB, BPHTB PEMOTONGAN DAN DAN PTLL PENGENAAN PELAYANAN PENYULUHAN PENGEMBANGAN SISTEM
PERPAJAKAN PEMUNGUTAN PPH SUBDIREKTORAT APLIKASI DAN INFORMASI
DAN KUP SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN WP BADAN DAN PERPUSTAKAAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING PENERIMAAN DAN SUBDIREKTORAT
PEMBUKUAN PENERIMAAN SUBDIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING KHUSUS KELOMPOK JABATAN DUKUNGAN TEKNIS DAN
PERJANJIAN DAN PPN DAN PTLL PENAGIHAN FUNGSIONAL
PAJAK KERJASAMA PERPAJAKAN PPH SUBDIREKTORAT BASIS DATA
INTERNASIONAL KELOMPOK JABATAN SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEBERATAN, BANDING DAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT FUNGSIONAL
DOKUMENTASI DAN PENGURANGAN PENAGIHAN

BANTUAN HUKUM

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni
2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

364

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

365

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2004

DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN ORGANISASI DAN UMUM

TATA LAKSANA

DIREKTORAT TEKNIS DIREKTORAT FASILITAS DIREKTORAT CUKAI DIREKTORAT PENCEGAHAN DIREKTORAT VERIFIKASI DAN DIREKTORAT KEPABEANAN DIREKTORAT PENERIMAAN DIREKTORAT INFORMASI
KEPABEANAN KEPABEANAN DAN PENYIDIKAN AUDIT INTERNASIONAL DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI

SUBDIREKTORAT IMPOR DAN SU BD IREKTO RAT SUBDIREKTORAT CUKAI SUBDIREKTORAT INTELIJEN SUB DIREKTORAT SU BD IREKTO RAT KEPABEANAN DAN CUKAI SU BD IREKTO RAT
EKSPOR PEMBEBASAN HASIL TEMBAKAU VERIFIKASI KERJASAMA INTERNASIONAL MANAJEMEN RISIKO
SU BD IREKTO RAT
SUBDIREKTORAT TEMPAT SUBDIREKTORAT FASILITAS SUBDIREKTORAT ANEKA SU BD IREKTO RAT SUB DIREKTORAT I PENERIMAAN SUBDIREKTORAT OTOMASI
PENIMBUNAN PERT AM BAN GAN CUKAI PENCEGAHAN AUDIT SISTEM DAN PROSEDUR
SU BD IREKTO RAT SU BD IREKTO RAT KEPABEANAN DAN CUKAI
SU BD IREKTO RAT SU BD IREKTO RAT SUBDIREKTORAT PITA CUKAI SU BD IREKTO RAT SUB DIREKTORAT KERJASAMA INTERNASIONAL PERATURAN KEPABEANAN
KLASIFIKASI BARANG KEMUDAHAN EKSPOR I PENGAWASAN BARANG PERENCANAAN DAN SU BD IREKTO RAT
II DAN CUKAI PENGOLAHAN DATA DAN
SUBDIREKTORAT NILAI SU BD IREKTO RAT LARANGAN DAN EVALUASI AUDIT
PABEAN KEMUDAHAN EKSPOR II PEMBATASAN SU BD IREKTO RAT SU BD IREKTO RAT DUKUNGAN TEKNIS
KERJASAMA INTERNASIONAL PENYULUHAN DAN
KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA SU BD IREKTO RAT PUBLIKASI KEPABEANAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA FUNGSIONAL PEMERIKSA PENYIDIKAN III
DAN CUKAI
BEA CUKAI BEA CUKAI
SU BD IREKTO RAT
KEBERATAN DAN BANDING

SUBDIREKTORAT SARANA
OPERASI

KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA KELOMPOK TENAGA
FUNGSIONAL PEMERIKSA FUNGSIONAL PEMERIKSA FUNGSIONAL PEMERIKSA FUNGSIONAL PEMERIKSA FUNGSIONAL PEMERIKSA FUNGSIONAL PEMERIKSA

BEA CUKAI BEA CUKAI BEA CUKAI BEA CUKAI BEA CUKAI BEA CUKAI

KANTOR WILAYAH BEA DAN
CUKAI

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN 2004

DIREKTORAT JENDERAL
LEMBAGA KEUANGAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN UMUM
TATALAKSANA

DIREKTORAT PERBANKAN DAN DIREKTORAT ASURANSI DIREKTORAT DANA PENSIUN DIREKTORAT PEMBINAAN
USAHA JASA PEMBIAYAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI

SUBDIREKTORAT MODAL SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERUM I
VENTURA KELEMBAGAAN ASURANSI KELEMBAGAAN DANA
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT ANALIS PENSIUN PEMBINAAN AKUNTAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEUANGAN
SUBDIREKTORAT ANALIS PUBLIK
SUBDIREKTORAT BANK SUBDIREKTORAT ANALISIS PENYELENGGARAAN
UMUM PENYELENGGARAAN USAHA PROGRAM SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN PENILAI PUBLIK
SUBDIREKTORAT
PEMERIKSAAN SUBDIREKTORAT
PEMERIKSAAN USAHA
SUBDIREKTORAT BANK SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERKREDITAN RAKYAT PEMERIKSAAN PENGEMBANGAN DAN PENILAI PUBLIK
PELAYANAN INFORMASI
SUBDIREKTORAT
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN PEMERIKSAAN USAHA
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
AKUNTAN PUBLIK

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

365

366

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2004

DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN PERLENGKAPAN BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN UMUM
TATALAKSANA

DIREKTORAT PELAYANAN DIREKTORAT PENGELOLAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN DIREKTORAT INFORMASI DAN
ANGGARAN KAS NEGARA BARANG MILIK/KEKAYAAN SURAT UTANG NEGARA PEMIMNAJAM DAN HIBAH LUAR PENERUSAN PINJAMAN AKUNTANSI

NEGARA NEGERI

SUBDIREKTORAT DATA DAN SUBDIREKTORAT DATA DAN SUBDIREKTORAT DATA DAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
BANTUAN TEKNIS BANTUAN TEKNIS BANTUAN TEKNIS MANAJEMEN PORTOFOLIO PEMIMNAJAM DAN HIBAH PERJANJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT DAN RISIKO LUAR NEGERI I TATALAKSANA AKUNTANSI DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN I ADMINISTRASI BENDAHARA PENATAUSAHAAN DAN PEMBINAAN PROFESI
PELAPORAN BARANG MILIK SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PINJAMAN
SUBDIREKTORAT UMUM NEGARA PERATURAN DAN PEMIMNAJAM DAN HIBAH BUMN I SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN ANGGARAN II NEGARA KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM
SUBDIREKTORAT LUAR NEGERI II SUBDIREKTORAT PINJAMAN APLIKASI DAN PROGRAM
SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI KAS NEGARA SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT ANALISIS BUMN II
ADMINISTRASI REKENING PENATAUSAHAAN DAN KEUANGAN DAN PASAR SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT PELAPORAN INVESTASI OBLIGASI PEMIMNAJAM DAN HIBAH SUBDIREKTORAT PINJAMAN DUKUNGAN TEKNIS DAN
PEMERINTAH LAINNYA ADMINISTRASI DANA PEMERINTAH DAERAH PENGELOLAAN BASIS DATA
PEMERINTAH SUBDIREKTORAT LUAR NEGERI III
SUBDIREKTORAT PINJAMAN PENGELOLAAN DAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN ANGGARAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN KREDIT PEMBINAAN AKUNTANSI
SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN BARANG TRANSAKSI PEMIMNAJAM DAN HIBAH
IV ADMINISTRASI REKENING PROGRAM INSTANSI
MILIK BEGARA I SUBDIREKTORAT LUAR NEGERI IV
SUBDIREKTORAT PEMERINTAH LAINNYA MANAJEMEN SISTEM SUBDIREKTORAT
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT AKUNTANSI PUSAT
SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN BARANG INFORMASI ADMINISTRASI PINJAMAN
APP VERIFIKASI, PELAPORAN DAN HIBAH LUAR NEGERI SUBDIREKTORAT
MILIK BEGARA II PELAPORAN KEUANGAN
KELOMPOK JABATAN KAS DAN PROGRAM
FUNGSIONAL PENSIUN SUBDIREKTORAT KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
PENGELOLAAN BARANG FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL MILIK BEGARA III

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA 2004

DIREKTORAT JENDERAL
PIUTANG DAN LELANG NEGARA

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN ORGANISASI DAN UMUM

TATA LAKSANA

DIREKTORAT PIUTANG DIREKTORAT PIUTANG DIREKTORAT LELANG NEGARA DIREKTORAT INFORMASI DAN
NEGARA PERBANKAN NEGARA NON PERBANKAN HUKUM

SUBDIREKTORAT PIUTANG SUBDIREKTORAT PIUTANG SUBDIREKTORAT BINA SUBDIREKTORAT INFORMASI
NEGARA PERBANKAN I NEGARA NON PERBANKAN I LELANG DAN PERENCANAAN

SUBDIREKTORAT PIUTANG SUBDIREKTORAT PIUTANG SUBDIREKTORAT VERIFIKASI PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA PERBANKAN II NEGARA NON PERBANKAN II LELANG NEGARA

SUBDIREKTORAT BINA KELOMPOK JABATAN SUBDIREKTORAT INFORMASI
PENGELOLAAN BARANG FUNGSIONAL DAN PERENCANAAN LELANG

JAMINAN KELOMPOK JABATAN SUBDIREKTORAT
FUNGSIONAL PERATURAN DAN BANTUAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL HUKUM

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KANTOR WILAYAH

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

366

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

367

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL 2004

INSPEKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT INSPEKTORAT
JENDERAL

BAGIAN PERENCANAAN DAN BAGIAN ANALISIS HASIL BAGIAN ANALISIS HASIL BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUM
TATALAKSANA PENGAWASAN I PENGAWASAN II

INSPEKTORAT BIDANG I INSPEKTORAT BIDANG II INSPEKTORAT BIDANG III INSPEKTORAT BIDANG IV INSPEKTORAT BIDANG V INSPEKTORAT BIDANG VI INSPEKTORAT BIDANG
INVESTIGASI

SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN PERENCANAAN DAN BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN KERJASAMA BAGIAN UMUM
TEKNOLOGI INFORMASI SUMBERDAYA MANUSIA INTERNASIONAL DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

BIRO PERUNDANG-UNDANGAN BIRO PEMERIKSAAN DAN BIRO PENGELOLAAN INVESTASI BIRO TRANSAKSI DAN BIRO PENILAIAN KEUANGAN BIRO PENILAIAN KEUANGAN BIRO STANDAR AKUNTANSI
DAN BANTUAN HUKUM PENYIDIKAN DAN RISET LEMBAGA EFEK PERUSAHAAN SEKTOR JASA PERUSAHAAN SEKTOR RIIL DAN KETERBUKAAN

BAGIAN PERUNDANG- BAGIAN PEMERIKSAAN DAN BAGIAN PENGIMBANGAN BAGIAN PENGEMBANGAN BAGIAN USAHA JASA BAGIAN USAHA INDUSTRI BAGIAN STANDAR
UNDANGAN PENYIDIKAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN INVESTASI KEBIJAKAN TRANSAKSI DAN KEUANGAN BARANG KONSUMSI AKUNTANSI DAN
PEMERIKSAAN
BAGIAN PENETAPAN SANKSI INVESTASI BAGIAN BINA MANAJEMEN LEMBAGA EFEK BAGIAN USAHA JASA BAGIAN USAHA ANEKA
INVESTASI DAN PENASIHAT PROPERTI INDUSTRI BAGIAN BINA AKINTANSI
BAGIAN BANTUAN HUKUM BAGIAN PEMERIKSAAN DAN BAGIAN PENGAWASAN DAN PENILAI
PENYIDIKAN TRANSAKSI INVESTASI LEMBAGA EFEK BAGIANUSAHA JASA BAGIAN USAHA INDUSTRI
BAGIAN PROFESI HUKUM DAN LEMBAGA EFEK PERDAGANGAN DAN DASAR DAN KIMIA BAGIAN KEPATUHAN
BAGIAN PENGAWASAN BAGIAN KEPATUHAN AKINTANSI
KELOMPOK JABATAN BAGIAN PEMERIKSAAN DAN PENGELOLAAN INVESTASI LEMBAGA EFEK PERHUBUNGAN BAGIAN USAHA
FUNGSIONAL PENYIDIKAN EMITEN DAN PERTAMBANGAN DAN BAGIAN PENGEMBANGAN
PERUSAHAAN PUBLIK BAGIAN KEPATUHAN BAGIAN PENGAWASAN BAGIAN ANEKA USAHA JASA KETERBUKAAN DAN
SEKTOR JASA PENGELOLAAN INVESTASI PERDAGANGAN AGRIBISNIS TATAKELOLA

BAGIAN PEMERIKSAAN DAN BAGIAN RISET BAGIAN WAKIL KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
PENYIDIKAN EMITEN DAN PERUSAHAAN EFEK FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
PERUSAHAAN PUBLIK KELOMPOK JABATAN
SEKTOR RIIL FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

367

368

BAGAN ORGANISASI

BADAN PENGKAJIAN EKONOMI, KEUANGAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL 2004

BADAN PENGKAJIAN
EKONOMI, KEUANGAN DAN
KERJASAMA INTERNASIONAL

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN DOKUMENTASI DAN BAGIAN UMUM
ORGANISASI INFORMASI

PUSAT PENGKAJIAN EKONOMI PUSAT PENGKAJIAN PUSAT PENGKAJIAN EKONOMI PUSAT EVALUASI PAJAK DAN PUSAT KERJASAMA
DAN KEUANGAN PERPAJAKAN, DAN KEUANGAN DAERAH RETRIBUSI DAERAH INTERNASIONAL

KEPABEANAN,DAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN

PAJAK

BIDANG PROGRAM DAN BIDANG PROGRAM DAN BIDANG PENGKAJIAN DAN BADAN EVALUASI PAJAK BIDANG KERJASAMA LUAR
EVALUASI PENGKAJIAN EVALUASI PENGKAJIAN EVALUASI KEBIJAKAN DANA DAN RETRIBUSI DAERAH KAWASAN ASIA DAN PASIFIK
PERPAJAKAN DAN PNBP
EKONOMI MAKRO PERIMBANGAN PROVINSI BIDANG KERJASAMA
BIDANG PROGRAM DAN DALAM KAWASAN ASIA DAN
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI PENGKAJIAN BIDANG PENGKAJIAN DAN BADAN EVALUASI PAJAK
EVALUASI PENGKAJIAN KEPABEANAN DAN CUKAI EVALUASI KEBIJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH PASIFIK
PINJAMAN DAERAH
EKONOMI MIKRO BIDANG DATA DAN KABUPATEN/KOTA I BIDANG KERJASAMA
PUBLIKASI BIDANG PENGKAJIAN DAN ASEAN
BIDANG DATA DAN EVALUASI KEBIJAKAN BADAN EVALUASI PAJAK
PUBLIKASI KELOMPOK JABATAN PENDANAAN PENATAAN DAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG KERJASAMA
FUNGSIONAL DAERAH DAN LEMBAGA KEUANGAN
KELOMPOK JABATAN KABUPATEN/KOTA II
FUNGSIONAL PEMBERDAYAAN APARATUR MULTILATERAL
DAERAH BADAN EVALUASI PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
BIDANG PENGKAJIAN DAN
EVALUASI KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA III

PEMBERDAYAAN KEUANGAN BADAN EVALUASI PAJAK BIDANG PEMANTAUAN DAN
PERUSAHAAN DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPATUHAN

BIDANG PENGKAJIAN DAN KABUPATEN/KOTA IV
EVALUASI KEBIJAKAN
PENDANAAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL
PENGEMBANGAN EKONOMI
DAERAH

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
BINA PROGRAM KEPEGAWAIAN KEUANGAN ORGANISASI, UMUM
TATA LAKSANA,
DAN PELAPORAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PEGAWAI PELATIHAN ANGGARAN PELATIHAN PERPAJAKAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI PELATIHAN KEUANGAN UMUM

BIDANG RENCANA DAN BIDANG RENCANA DAN BIDANG RENCANA DAN BIDANG RENCANA DAN BIDANG RENCANA DAN
PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM

BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENYELENGGARAAN
I
BIDANG ADMINISTRASI BIDANG EVALUASI DAN
PENDIDIKAN PASCASARJANA PELAPORAN BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG EVALUASI DAN BIDANG EVALUASI DAN
II PELAPORAN PELAPORAN
BIDANG EVALUASI DAN KELOMPOK JABATAN
PELAPORAN FUNGSIONAL BIDANG EVALUASI DAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
PELAPORAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BALAI DIKLAT KEUANGAN

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 20 Juni 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

368

369 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK 2004

SEKRETARIS
WAKIL SEKRETARIS

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN SEKRETARIS
UMUM ADMINISTRASI SENGKETA ADMINISTRASI SENGKETA YURISPRUDENSI DAN ADMINISTRASI PENINJAUAN PENG GAN TI
PENGOLAHAN DATA KEMBALI DAN DOKUMENTASI (20 ORANG)
SUBBAGIAN PAJAK I PAJAK II
KEPEGAWAIAN SU BBAG IAN SU BBAG IAN PEMBANTU
SUBBAGIAN SUBBAGIAN YURISPRUDENSI ADMINISTRASI PENINJAUAN SEKRETARIS
SUBBAGIAN BANDING DAN GUGATAN I BANDING DAN GUGATAN II PENG GAN TI
KEUANGAN SUBBAGIAN KEMBALI I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENGOLAHAN DATA
SUBBAGIAN PERSIDANGAN I PERSIDANGAN II SU BBAG IAN
TATA USAHA SU BBAG IAN ADMINISTRASI PENINJAUAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN PELAYANAN INFORMASI
SUBBAGIAN PUTUSAN I PUTUSAN II KEMBALI II
PERLENGKAPAN DAN
SU BBAG IAN
RUMAH TANGGA DOKUMENTASI DAN

PERPUSTAKAAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak

369

370

ʹͲͲͷ
BAGAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN 2005

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN PERENCANAAN DAN BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN KERJASAMA BAGIAN UMUM
ORGANISASI INTERNASIONAL DAN HUMAS

BIRO PERUNDANG-UNDANGAN DAN BIRO RISET DAN TEKNOLOGI INFORMASI BIRO PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN BIRO PENGELOLAAN INVESTASI BIRO TRANSAKSI DAN LEMBAGA EFEK BIRO PENILAIAN KEUANGAN BIRO PENILAIAN KEUANGAN BIRO STANDAR AKUNTANSI DAN BIRO PERBANKAN, PEMBIAYAAN DAN BIRO PERASURANSIAN BIRO DANA PENSIUN
BANTUAN HUKUM PERUSAHAAN SEKTOR JASA PERUSAHAAN SEKTOR RIIL KETERBUKAAN PENJAMINAN

BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN RISET EKONOMI BAGIAN PEMERIKSAAN DAN BAGIAN PENGEMBANGAN PRODUK BAGIAN PENGEMBANGAN BAGIAN PENILAIAN PERUSAHAAN BAGIAN PENILAIAN PERUSAHAAN BAGIAN STANDAR AKUNTANSI DAN BAGIAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGIAN KELEMBAGAAN BAGIAN KELEMBAGAAN DANA
BAGIAN PENETAPAN SANKSI PENYIDIKAN PENGELOLAAN INVESTASI KEBIJAKAN TRANSAKSI DAN JASA KEUANGAN PABRIKAN PEMERIKSAAN PERASURANSIAN PENSIUN
BAGIAN BANTUAN HUKUM BAGIAN RISET PASAR MODAL
BAGIAN PROFESI HUKUM INVESTASI LEMBAGA EFEK BAGIAN PENILAIAN PERUSAHAAN BAGIAN AKUNTAN PENILAI DAN
BAGIAN RISET ASURANSI, DANA NON PABRIKAN WALI AMANAT PASAR MODAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENSIUN DAN LEMBAGA KEUANGAN BAGIAN PEMERIKSAAN DAN BAGIAN BINA MANAGER INVESTASI BAGIAN PENGAWASAN LEMBAGA BAGIAN PENILAIAN PERUSAHAAN BAGIAN PEMERIKSAAN LEMBAGA BAGIAN ANALISIS KEUANGAN BAGIAN ANALISIS
PENYIDIKAN TRANSAKSI DAN DAN PENASIHAT INVESTASI EFEK JASA NON KEUANGAN BAGIAN PEMANTAUAN BAGIAN PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERASURANSIAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
LAIN PERUSAHAAN INDUSTRI DASAR, KETERBUKAAN DAN TATA KELOLA
LEMBAGA EFEK BAGIAN PENGAWASAN BAGIAN KEPATUHAN LEMBAGA EFEK BAGIAN PEMANTAUAN BAGIAN LEMBAGA PENJAMINAN BAGIAN ANALISIS DANA PENSIUN
BAGIAN SISTEM TEKNOLOGI PENGELOLAAN INVESTASI PERUSAHAAN PERDAGANGAN DAN LOGAM, DAN KIMIA BAGIAN PENGEMBANGAN PASAR DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN USAHA
INFORMASI BAGIAN PEMERIKSAAN DAN MODAL SYARIAH LAINNYA BAGIAN PEMERIKSAAN DANA
PENYIDIKAN EMITEN DAN PERHUBUNGAN BAGIAN PEMANTAUAN PERASURANSIAN PENSIUN
PERUSAHAAN PUBLIK SEKTOR JASA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN PENGAWASAN BAGIAN PERMANTAUAN BAGIAN PEMERIKSAAN BAGIAN PENGEMBANGAN DAN
BAGIAN PEMERIKSAAN DAN PERDAGANGAN PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL DAN AGROBISNIS PERASURANSIAN PELAYANAN INFORMASI DANA
PENYIDIKAN EMITEN DAN
PERUSAHAAN PUBLIK SEKTOR RIIL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ESTATE KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENSIUN

BAGIAN PENGELOLAAN DATA DAN BAGIAN WAKIL PERUSAHAAN EFEK KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN PERASURANSIAN SYARIAH BAGIAN PENGEMBANGAN DAN
INFORMASI PELAYANAN INFORMASI DANA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PENSIUN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember
2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI 2006

PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN
DAN JASA PENILAI

BAGIAN UMUM

SUBBAGIAN TATA SUBBAGIAN
USAHA DAN RUMAH TANGGA

KEPEGAWAIAN

BIDANG PEMBINAAN USAHA BIDANG PEMBINAAN USAHA BIDANG PEMERIKSAAN USAHA BIDANG PEMERIKSAAN USAHA
DAN AKUNTAN PUBLIK DAN PENILAI PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK DAN PENILAI PUBLIK

SUBBIDANG KELEMBAGAAN SUBBIDANG KELEMBAGAAN SUBBIDANG PEMERIKSAAN SUBBIDANG PEMERIKSAAN
USAHA DAN AKUNTAN PUBLIK USAHA DAN PENILAI PUBLIK USAHA DAN AKUNTAN USAHA DAN PENILAI
PUBLIK WILAYAH I PROPERTI
SUBBIDANG SUBBIDANG
PENGEMBANGAN AKUNTAN PENGEMBANGAN PENILAI SUBBIDANG PEMERIKSAAN SUBBIDANG PEMERIKSAAN
USAHA DAN AKUNTAN USAHA DAN PENILAI BUKAN
PUBLIK PUBLIK PUBLIK WILAYAH II
PROPERTI
SUBBIDANG LAPORAN SUBBIDANG LAPORAN SUBBIDANG PEMERIKSAAN
USAHA DAN AKUNTAN USAHA DAN PENILAI PUBLIK USAHA DAN AKUNTAN
PUBLIK WILAYAH III
PUBLIK

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

370

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

371

ʹͲͲ͸

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 2006

MENTERI KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL

5 STAF
AHLI

PUSAT PEMBINAAN PUSAT SISTEM INFORMASI
AKUNTAN DAN JASA PENILAI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BADAN KEBIJAKAN FISKAL
JENDERAL ANGGARAN JENDERAL BEA DAN CUKAI KEKAYAAN NEGARA PENGELOLAAN UTANG

DIREKTORAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PASAR BADAN PENDIDIKAN DAN
JENDERAL PAJAK PERBENDAHARAAN PERIMBANGAN KEUANGAN MODAL DAN LEMBAGA PELATIHAN KEUANGAN
KEUANGAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

371

372

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 2006

SEKRETARIAT
JENDERAL

BIRO BIRO ORGANISASI DAN BIRO HUKUM BIRO KEPEGAWAIAN BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT BIRO PERLENGKAPAN BIRO UMUM
PERENCANAAN DAN KETATALAKSANAAN

KEUANGAN

BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN KELEMBAGAAN BAGIAN HUKUM PAJAK DAN BAGIAN UMUM BAGIAN HUBUNGAN BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN TATA USAHA
PROGRAM KEPABEANAN KEPEGAWAIAN KELEMBAGAAN KEBUTUHAN DEPARTEMEN
BAGIAN KETATALAKSANAAN
BAGIAN PENGANGGARAN BAGIAN HUKUM BAGIAN PENGANGKATAN BAGIAN PUBLIKASI DAN PERLENGKAPAN BAGIAN TATA USAHA
BAGIAN ANALISA DAN PERUSAHAAN, LEMBAGA DAN KEPANGKATAN LAYANAN INFORMASI PIMPINAN
BAGIAN PERBENDAHARAAN EVALUASI JABATAN BAGIAN PENGADAAN
KEUANGAN DAN BAGIAN PENGEMBANGAN
PERJANJIAN PEGAWAI BAGIAN HUBUNGAN MEDIA BAGIAN PENYIMPANAN DAN BAGIAN RUMAH TANGGA
DISTRIBUSI
BAGIAN BANTUAN HUKUM I BAGIAN PEMBERHENTIAN
DAN PEMENSIUNAN
BAGIAN AKUNTANSI DAN BAGIAN PENGEMBANGAN BAGIAN BANTUAN HUKUM II BAGIAN PENGELOLAAN BAGIAN INVENTARISASI DAN BAGIAN KEARSIPAN DAN
PELAPORAN KEUANGAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA OPINI PUBLIK PENGHAPUSAN PENGGANDAAN
BAGIAN HUKUM KEPEGAWAIAN
PKEELAALKOPFOUMURNNBPTAGAOANGSKNIIKOAJSENNAI UABDALAANTNGAANN KELOMPOK JABATAN PERBENDAHARAAN, PNBP, KELOMPOK JABATAN HUKKUEDMLAOFSNMUENPBPKEGAOTRGSKOJIIORAJANNANKABJELAIUATANANNGAN BAGIAN KEAMANAN DALAM,
FUNGSIONAL PERIMBANGAN KEUANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PERALATAN DAN
FUNGSIONAL TELEKOMUNIKASI
DAN INFORMASI HUKUM
KELOMPOK JABATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

372

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

373

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2006

DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN BADAN KONSOLIDASI DATA BAGIAN UMUM
TATA LAKSANA DAN INFORMASI
PENGANGGARAN

DIREKTORAT PENYUSUNAN DIREKTORAT PENYUSUNAN DIREKTORAT ANGGARAN I DIREKTORAT ANGGARAN II DIREKTORAT ANGGARAN III DIREKTORAT PENERIMAAN
ASUMSI MAKRO ANGGARAN PENDAPATAN DAN NEGARA BUKAN PAJAK

BELANJA NEGARA

SUBDIREKTORAT SEKTOR SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
RIIL PENYUSUNAN ANGGARAN ANGGARAN IA ANGGARAN IIA ANGGARAN IIIA PENERIMAAN MIGAS
PENERIMAAN PERPAJAKAN
SUBDIREKTORAT SEKTOR SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT z
MONETER DAN LEMBAGA SUBDIREKTORAT ANGGARAN IB ANGGARAN IIB ANGGARAN IIIB SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN ANGGARAN
KEUANGAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENERIMAAN PANAS BUMI,
PENERIMAAN NEGARA ANGGARAN IC ANGGARAN IIC HILIR MIGAS DAN LABA
SUBDIREKTORAT SEKTOR BUKAN PAJAK BUMN
EKSTERNAL SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT ANGGARAN ID ANGGARAN IID SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SEKTOR PENYUSUNAN ANGGARAN ANGGARAN IIIC PENERIMAAN NON
PEMERINTAH SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT z KEMENTERIAN
BELANJA NEGARA I ANGGARAN IE ANGGARAN IIE SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT DATA DAN ANGGARAN IIID SUBDIREKTORAT
DUKUNGAN TEKNIS ASUMSI SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT DATA DAN SUBDIREKTORAT DATA DAN PENERIMAAN
PENYUSUNAN ANGGARAN DUKUNGAN TEKNIS DUKUNGAN TEKNIS SUBDIREKTORAT
MAKRO ANGGARAN I ANGGARAN II ANGGARAN IIIE KEMENTERIAN DAN
BELANJA NEGARA II z SUMBER DAYA ALAM NON
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT FUNGSIONAL FUNGSIONAL MIGAS
PENYUSUNAN PEMBIAYAAN
SUBDIREKTORAT
ANGGARAN DAN PENERIMAAN PUNGUTAN
PERHITUNGAN RISIKO
EKSPOR
FISKAL
SUBDIREKTORAT DATA DAN SUBDIREKTORAT DATA DAN
SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS DUKUNGAN TEKNIS PNBP
DUKUNGAN TEKNIS ANGGARAN III
PENYUSUNAN APBN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

373

374

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2006

DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN PERLENGKAPAN BAGIAN UMUM
TATA LAKSANA

DIREKTORAT POTENSI DAN DIREKTORAT PERATURAN DIREKTORAT PAJAK DIREKTORAT PAJAK DIREKTORAT PAJAK BUMI DAN DIREKTORAT PEMERIKSAAN DIREKTORAT PENYULUHAN DIREKTORAT INFORMASI
SISTEM PERPAJAKAN PERPAJAKAN PENGHASILAN PERTAMBAHAN NILAI DAN BANGUNAN DAN BEA PENYIDIKAN DAN PENAGIHAN PERPAJAKAN PERPAJAKAN
PAJAK TIDAK LANGSUNG
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH PAJAK
LAINNYA DAN BANGUNAN

SUBDIREKTORAT POTENSI SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PPH SUBDIREKTORAT PPN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT METODA SUBDIREKTORAT
PERPAJAKAN PERATURAN PPH ORANG PRIBADI INDUSTRI PENDATAAN PEMERIKSAAN WP ORANG DAN MATERI PENYULUHAN REGISTRASI DAN
PEMANTAUAN DATA WAJIB
SUBDIREKTORAT SISTEM SUBDIREKTORAT PERATUAN SUBDIREKTORAT PPH SUBDIREKTORAT PPN SUBDIREKTORAT PENILAIAN PRIBADI SUBDIREKTORAT SARANA
DAN PROSEDUR PPN DAN PTLL BADAN PERDAGANGAN DAN TENAGA PENYULUHAN PAJAK
PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PPN JASA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN WP BADAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT PERATURAN PBB, BPHTB PEMOTONGAN DAN DAN PTLL PENGENAAN PELAYANAN PENYULUHAN PENGEMBANGAN SISTEM
PEMBUKUAN PENERIMAAN PEMUNGUTAN PPH SUBDIREKTORAT APLIKASI DAN INFORMASI
DAN KUP PEMERIKSAAN WP BADAN DAN PERPUSTAKAAN
PAJAK SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING KHUSUS DUKUNGAN TEKNIS DAN
PERJANJIAN DAN
KERJASAMA PERPAJAKAN PPH SUBDIREKTORAT BASIS DATA
INTERNASIONAL PENYIDIKAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING PENERIMAAN DAN SUBDIREKTORAT
DOKUMENTASI DAN PENAGIHAN
PPN DAN PTLL PENAGIHAN
BANTUAN HUKUM
SUBDIREKTORAT
KEBERATAN, BANDING DAN

PENGURANGAN

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2006

DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN UMUM

TATA LAKSANA

DIREKTORAT TEKNIS DIREKTORAT FASILITAS DIREKTORAT CUKAI DIREKTORAT PENINDAKAN DIREKTORAT AUDIT DIREKTORAT KEPABEANAN DIREKTORAT PENERIMAAN DIREKTORAT INFORMASI
KEPABEANAN KEPABEANAN DAN PENYIDIKAN INTERNASIONAL DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT IMPOR DAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT CUKAI SUBDIREKTORAT INTELIJEN PERENCANAAN AUDIT SUBDIREKTORAT KEPABEANAN DAN CUKAI SUBDIREKTORAT
EKSPOR PEMBEBASAN HASIL TEMBAKAU KERJASAMA INTERNASIONAL MANAJEMEN RISIKO
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT FASILITAS SUBDIREKTORAT ANEKA SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN AUDIT I PENERIMAAN SUBDIREKTORAT OTOMASI
KLASIFIKASI BARANG PERTAMBANGAN CUKAI PENCEGAHAN SISTEM DAN PROSEDUR
SUBDIREKTORAT EVALUASI SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT KEPABEANAN DAN CUKAI
SUBDIREKTORAT NILAI SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PITA CUKAI SUBDIREKTORAT AUDIT KERJASAMA INTERNASIONAL PERATURAN DAN BANTUAN
PABEAN KEMUDAHAN EKSPOR DAN PENYIDIKAN SUBDIREKTORAT
II HUKUM PERENCANAAN SISTEM DAN
TEMPAT PENIMBUNAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SARANA OTOMASI
KERJASAMA INTERNASIONAL PENYULUHAN DAN
SUBDIREKTORAT
III PUBLIKASI PENGELOLAAN DATA DAN

SUBDIREKTORAT SARANA SUBDIREKTORAT PELAYANAN INFORMASI
OPERASI KEBERATAN DAN BANDING

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

374

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

375
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2006

DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN PENGEMBANGAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN UMUM
TATA LAKSANA PEGAWAI

DIREKTORAT PELAKSANAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN DIREKTORAT PEMBINAAN DIREKTORAT AKUNTANSI DAN DIREKTORAT SISTEM
ANGGARAN KAS NEGARA PENERUSAN PINJAMAN DANA INVESTASI PENGELOLAAN KEUANGAN PELAPORAN KEUANGAN PERBENDAHARAAN

BADAN LAYANAN UMUM

SUBDIREKTORAT DATA DAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT DATA DAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT STANDAR SUBDIREKTORAT
BANTUAN TEKNIS PERENCANAAN DAN BANTUAN TEKNIS KELEMBAGAAN KEBIJAKAN DAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DUKUNGAN ADMINISTRASI
PENGENDALIAN KAS STANDARDISASI TEKNIS
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PINJAMAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SISTEM SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN ANGGARAN I SUBDIREKTORAT KAS BUMN I PERENCANAAN DAN BLU AKUNTANSI PENGEMBANGAN SISTEM
UMUM NEGARA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PINJAMAN EVALUASI SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERBENDAHARAAN
PELAKSANAAN ANGGARAN II SUBDIREKTORAT KAS BUMN II PEMBINAAN KINERJA BLU BIMBINGAN AKUNTANSI
NEGARA SUBDIREKTORAT HUKUM SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN KEPATUHAN SUBDIREKTORAT INSTANSI PENGEMBANGAN APLIKASI
PELAKSANAAN ANGGARAN SUBDIREKTORAT DANA PEMERINTAH DAERAH MONITORING DAN EVALUASI
PINJAMAN DAN HIBAH SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
III SUBDIREKTORAT PENATAUSAHAAN DAN BLU AKUNTANSI PUSAT PENGELOLAAN DAN
SUBDIREKTORAT REKENING PENGELOLAAN KREDIT KOMUNIKASI DATA
SUBDIREKTORAT PEMERINTAH LAINNYA PELAPORAN DANA SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN ANGGARAN PROGRAM KONSOLIDASI DAN SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT PROGRAM PELAPORAN KEUANGAN PENERAPAN DAN DUKUNGAN
IV PENSIUN DAN PEMBINAAN
BENDAHARA INSTANSI SUBDIREKTORAT STATISTIK TEKNOLOGI
SUBDIREKTORAT DAN ANALISA LAPORAN
PELAKSANAAN ANGGARAN V KEUANGAN SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN PROFESI

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 2006

DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN PERLENGKAPAN BAGIAN UMUM
LAKSANA

DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PENILAIAN KEKAYAAN DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DIREKTORAT LELANG DIREKTORAT HUKUM DAN INFORMASI
DIPISAHKAN LAINNYA NEGARA

SUBDIREKTORAT BARANG MILIK SUBDIREKTORAT KEKAYAAN SUBDIREKTORAT KEKAYAAN SUBDIREKTORAT PENILAIAN SUBDIREKTORAT PIUTANG NEGARA SUBDIREKTORAT BINA LELANG I SUBDIREKTORAT PERATURAN
NEGARA I NEGARA DIPISAHKAN I NEGARA LAINNYA I SUMBER DAYA ALAM PERBANKAN PERUNDANGAN

SUBDIREKTORAT BARANG MILIK SUBDIREKTORAT KEKAYAAN SUBDIREKTORAT KEKAYAAN SUBDIREKTORAT PENILAIAN REAL SUBDIREKTORAT PIUTANG NEGARA SUBDIREKTORAT BINA LELANG II SUBDIREKTORAT BANTUAN HUKUM
NEGARA II NEGARA DIPISAHKAN II NEGARA LAINNYA II PROPERTI NON PERBANKAN
SUBDIREKTORAT PEMBINAAN DAN SUBDIREKTORAT SISTEM APLIKASI
SUBDIREKTORAT BARANG MILIK SUBDIREKTORAT KEKAYAAN SUBDIREKTORAT KEKAYAAN SUBDIREKTORAT PENILAIAN SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PENGAWASAN PROFESI JASA DAN PROGRAM
NEGARA III NEGARA DIPISAHKAN III NEGARA LAINNYA III PROPERTI KHUSUS BARANG JAMINAN PELELANGAN
SUBDIREKTORAT PENGOLAHAN
SUBDIREKTORAT BARANG MILIK SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN SUBDIREKTORAT KEKAYAAN DATA DAN INFORMASI
NEGARA IV PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH NEGARA LAINNYA IV

SUBDIREKTORAT PENILAIAN USAHA SUBDIREKTORAT DUKUNGAN TEKNIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

375

376
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 2006

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN ORGANISASI BAGIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN UMUM
DAN TATA LAKSANA KEPEGAWAIAN

DIREKTORAT PAJAK DAERAH DIREKTORAT DANA DIREKTORAT PINJAMAN, DIREKTORAT EVALUASI
DAN RETRIBUSI DAERAH PERIMBANGAN HIBAH, DAN KAPASITAS PENDANAAN DAN INFORMASI

DAERAH KEUANGAN DAERAH

SUBDIREKTORAT PAJAK SUBDIREKTORAT DANA SUBDIREKTORAT PINJAMAN SUBDIREKTORAT DANA
DAERAH DAN RETRIBUSI BAGI HASIL PAJAK DALAM NEGERI DESENTRALISASI

DAERAH I SUBDIREKTORAT DANA SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT DANA
BAGI HASIL SUMBER DAYA PENERUSAN PINJAMAN DEKONSENTRASI DAN
SUBDIREKTORAT PAJAK TUGAS PEMBANTUAN
DAERAH DAN RETRIBUSI ALAM LUAR NEGERI
SUBDIREKTORAT
DAERAH II SUBDIREKTORAT DANA SUBDIREKTORAT HIBAH INFORMASI KEUANGAN
ALOKASI UMUM DAN DANA DARURAT
SUBDIREKTORAT PAJAK DAERAH
DAERAH DAN RETRIBUSI SUBDIREKTORAT DANA SUBDIREKTORAT PENATAAN
ALOKASI KHUSUS DAN PENGEMBANGAN SUBDIREKTORAT
DAERAH III KAPASITAS DAERAH PENGEMBANGAN APLIKASI

SUBDIREKTORAT PAJAK DAN DUKUNGAN TEKNIS
DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH IV

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

376

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

377

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG 2006

DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN UTANG

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN ORGANISASI BAGIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN UMUM
DAN TATA LAKSANA KEPEGAWAIAN

DIREKTORAT PINJAMAN HIBAH DIREKTORAT SURAT DIREKTORAT PORTOFOLIO DAN DIREKTORAT KEBIJAKAN DIREKTORAT EVALUASI,
LUAR NEGERI BERHARGA NEGARA RISIKO UTANG PEMBIAYAAN SYARIAH AKUNTANSI DAN SETELMEN

SUBDIREKTORAT PINJAMAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
HIBAH LUAR NEGERI PENGELOLAAN PORTOFOLIO PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN MONITORING DAN EVALUASI
MULTILATERRAL I SURAT BERHARGA NEGARA KEBIJAKAN PORTOFOLIO PINJAMAN DAN HIBAH LUAR
STRATEGI UTANG
SUBDIREKTORAT PINJAMAN SUBDIREKTORAT SYARIAH NEGERI
HIBAH LUAR NEGERI PENGEMBANGAN PASAR SUBDIREKTORAT
MULTILATERRAL II INSTRUMEN PEMBIAYAAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT ANALISIS PENGEMBANGAN VERIFIKASI DAN
SUBDIREKTORAT PINJAMAN KEUANGAN DAN PASAR UTANG INSTRUMEN DAN HUBUNGAN ADMINISTRASI PINJAMAN
HIBAH LUAR NEGERI KELEMBAGAAN DAN HIBAH LUAR NEGERI
BILATERRAL I SURAT BERHARGA NEGARA SUBDIREKTORAT
PORTOFOLIO UTANG SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT PINJAMAN SUBDIREKTORAT PENGKAJIAN PERATURAN SETELMEN TRANSAKSI
HIBAH LUAR NEGERI PERATURAN DAN PROSEDUR SUBDIREKTORAT RISIKO
BILATERRAL II UTANG DAN KEBIJAKAN
STANDAR OPERASIONAL

SUBDIREKTORAT
AKUNTANSI DAN

PELAPORAN

SUBDIREKTORAT SISTEM
INFORMASI UTANG

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

377

378
BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL 2006

INSPEKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL

BAGIAN PERENCANAAN DAN BAGIAN ANALISIS HASIL BAGIAN ANALISIS HASIL BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUM
TATALAKSANA PENGAWASAN I PENGAWASAN II

INSPEKTORAT BIDANG I INSPEKTORAT BIDANG II INSPEKTORAT BIDANG III INSPEKTORAT BIDANG IV INSPEKTORAT BIDANG V INSPEKTORAT BIDANG VI INSPEKTORAT BIDANG
INVESTIGASI

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN 2006

BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL DAN LEMBAGA
KEUANGAN

SEKRETARIAT
BADAN

BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN KERJASAMA BAGIAN UMUM
DAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN INTERNASIONAL DAN

HUMAS

BIRO PERUNDANG-UNDANGAN BIRO RESET DAN TEKNOLOGI BIRO PEMERIKSAAN DAN BIRO PENGELOLAAN INVESTASI BIRO TRANSAKSI DAN BIRO PENILAIAN KEUANGAN BIRO PENILAIAN KEUANGAN BIRO STANDAR AKUNTANSI BIRO PERBANKAN, BIRO PERASURANSIAN BIRO DANA PENSIUN
DAN BANTUAN HUKUM INFORMASI PENYIDIKAN LEMBAGA EFEK PERUSAHAAN SEKTOR JASA PERUSAHAAN SEKTOR RIIL DAN KETERBUKAAN PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

BAGIAN PERUNDANG- BAGIAN RISET EKONOMI BAGIAN PEMERIKSAAN DAN BAGIAN PENGEMBANGAN BAGIAN PENGEMBANGAN BAGIAN PENILAIAN BAGIAN PENILAIAN BAGIAN STANDAR BAGIAN PERBANKAN BAGIAN KELEMBAGAAN BAGIAN KELEMBAGAAN
UNDANGAN PENYIDIKAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN INVESTASI KEBIJAKAN TRANSAKSI DAN PERUSAHAAN JASA PERUSAHAAN PABRIKAN AKUNTANSI DAN PERASURANSIAN DANA PENSIUN
PEMERIKSAAN
INVESTASI LEMBAGA EFEK KEUANGAN

BAGIAN PENETAPAN SANKSI BAGIAN RISET PASAR BAGIAN PEMERIKSAAN DAN BAGIAN PENGEMBANGAN BAGIAN PENGAWASAN BAGIAN PENILAIAN JASA BAGIAN PENILAIAN BAGIAN AKUNTAN, PENILAI BAGIAN ANALISIS BAGIAN ANALISIS
MODAL PENYIDIKAN TRANSAKSI PRODUK INVESTASI LEMBAGA EFEK NON KEUANGAN PERUSAHAAN NON DAN WALI AMANAT PASAR KEUANGAN PERASURANSIAN PENYELENGGARAAN
DAN LEMBAGA EFEK PROGRAM DANA PENSIUN
BAGIAN KEPATUHAN BAGIAN PEMANTAUAN PABRIKAN MODAL BAGIAN LEMBAGA BAGIAN ANALISIS
BAGIAN BANTUAN HUKUM BAGIAN RISET ASURANSI, BAGIAN PEMERIKSAAN DAN BAGIAN BINA MANAGER LEMBAGA EFEK PERUSAHAAN JASA PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN USAHA BAGIAN PEMERIKSAAN
DANA PENSIUN DAN PENYIDIKAN EMITEN DAN INVESTASI DAN PENASIHAT BAGIAN PEMANTAUAN BAGIAN PENGEMBANGAN DANA PENSIUN
BAGIAN PENGAWASAN KEUANGAN PERUSAHAAN ANEKA KETERBUKAAN DAN TATA BAGIAN PEMERIKSAAN PERASURANSIAN
LEMBAGA KEUANGAN LAIN PERUSAHAAN PUBLIK INVESTASI PERDAGANGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGIAN PENGEMBANGAN
SEKTOR JASA BAGIAN PEMANTAUAN INDUSTRI KELOLA BAGIAN PEMERIKSAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
BAGIAN PROFESI HUKUM BAGIAN SISTEM DAN BAGIAN PENGAWASAN BAGIAN WAKIL PERUSAHAAN BAGIAN LEMBAGA PERASURANSIAN
TEKNOLOGI INFORMASI BAGIAN PEMERIKSAAN DAN PENGELOLAAN INVESTASI PERUSAHAAN EFEK BAGIAN PEMANTAUAN BAGIAN PENGEMBANGAN PENJAMINAN DAN LEMBAGA DANA PENSIUN
PENYIDIKAN EMITEN DAN PERDAGANGAN DAN PERUSAHAAN INDUSTRI PASAR MODAL SYARIAH BAGIAN PERASURANSIAN
PERHUBUNGAN DASAR, LOGAM, DAN KIMIA PEMBIAYAAN LAINNYA SYARIAH BAGIAN PROGRAM PENSIUN
PERUSAHAAN PUBLIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKTOR RIIL BAGIAN PEMANTAUAN BAGIAN PEMANTAUAN
PERUSAHAAN PROPERTI PERUSAHAAN
BAGIAN PENGELOLAAN BAGIAN KEPATUHAN
DATA DAN INFORMASI PENGELOLAAN INVESTASI DAN REAL ESTAT PERTAMBANGAN DAN
AGROBISNIS

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

378

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

379

BAGAN ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2006

BADAN KEBIJAKAN FISKAL

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN DATA DAN BAGIAN UMUM
KEPEGAWAIAN DAN PERENCANAAN DAN INFORMASI

ORGANISASI KEUANGAN

PUSAT KEBIJAKAN PUSAT KEBIJAKAN BELANJA PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI PUSAT PENGELOLAAN RISIKO PUSAT KERJASAMA
PENDAPATAN NEGARA NEGARA DAN KEUANGAN FISKAL INTERNASIONAL

BIDANG PERUMUSAN BIDANG PERUMUSAN BIDANG PERUMUSAN BIDANG PERUMUSAN BIDANG KERJASAMA INTER-
REKOMENDASI KEBIJAKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN REKOMENDASI REGIONAL
EKONOMI DAN KEUANGAN
PENDAPATAN NEGARA BELANJA NEGARA PENGELOLAAN RISIKO BIDANG KERJASAMA ASEAN
BIDANG ANALISIS EKONOMI FISKAL DAN BILATERAL
BIDANG ANALISIS BIDANG ANALISIS BELANJA MAKRO
PERPAJAKAN PUSAT BIDANG ANALISIS RISIKO
BIDANG ANALISIS EKONOMI GLOBAL
BIDANG ANALISIS BIDANG ANALISIS INVESTASI DAN
KEPABEANAN DAN CUKAI KEUANGAN DAERAH PERDAGANGAN BIDANG ANALISIS RISIKO BIDANG KERJASAMA
BUMN MULTILATERAL
BIDANG ANALISIS BIDANG ANALISIS SUBSIDI BIDANG ANALISIS SEKTOR
PENERIMAAN NEGARA KEUANGAN DAN BIDANG ANALISIS RISIKO BIDANG PENGKAJIAN
BIDANG EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH KEBIJAKAN KERJASAMA
BUKAN PAJAK KEBIJAKAN BELANJA PENGELOLAAN UTANG
BIDANG PERATURAN INTERNASIONAL DAN
BIDANG EVALUASI NEGARA BIDANG PROGRAM PENGELOLAAN RISIKO SEKTOR JASA
KEBIJAKAN PENDAPATAN PENGKAJIAN DAN EVALUASI
KEBIJAKAN EKONOMI DAN FISKAL BIDANG PEMANTAUAN DAN
NEGARA INFORMASI
KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

379

380

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 2006

BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
BINA PROGRAM KEPEGAWAIAN KEUANGAN ORGANISASI, UMUM
TATA LAKSANA
DAN PELAPORAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PEGAWAI PELATIHAN ANGGARAN PELATIHAN PERPAJAKAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI PELATIHAN KEUANGAN UMUM

BIDANG RENCANA DAN BIDANG RENCANA DAN BIDANG RENCANA DAN BIDANG RENCANA DAN BIDANG RENCANA DAN
PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM

BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENYELENGGARAAN
I
BIDANG ADMINISTRASI BIDANG EVALUASI DAN
PENDIDIKAN PASCA PELAPORAN BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG EVALUASI DAN BIDANG EVALUASI DAN
SARJANA II PELAPORAN PELAPORAN

BIDANG EVALUASI DAN BIDANG EVALUASI DAN
PELAPORAN PELAPORAN

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

BALAI DIKLAT KEUANGAN

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

380

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

381
BAGAN ORGANISASI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN 2006

PUSAT SISTEM INFORMASI DAN
TEKNOLOGI KEUANGAN

BAGIAN UMUM

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN TATA
KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN USAHA
RUMAHTANGGA

BIDANG PENGEMBANGAN BIDANG PENGELOLAAN BASIS BIDANG LAYANAN DAN BIDANG OPERASIONAL
SISTEM APLIKASI DATA DAN PENYAJIAN DUKUNGAN TEKNOLOGI TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMASI
SUBBIDANG PERENCANAAN INFORMASI SUBBIDANG LAYANAN
SISTEM APLIKASI SUBBIDANG PENGELOLAN PENGGUNA
BASIS DATA SUBBIDANG PENGELOLAAN
SUBBIDANG PENYUSUNAN LAYANAN TEKNOLOGI SUBBIDANG OPERASI
SISTEM APLIKASI SUBBIDANG ANALISIS INFORMASI KOMPUTER
INFORMASI
SUBBIDANG PENYUSUNAN SUBBIDANG PENERAPAN SUBBIDANG DUKUNGAN
SISTEM APLIKASI SUBBIDANG PENYAJIAN SISTEM INFORMASI TEKNIS
INFORMASI
SUBBIDANG SUBBIDANG KEPUSTAKAAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

381

382

BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI 2006

PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN
DAN JASA PENILAI

BAGIAN UMUM

SUBBAGIAN TATA SUBBAGIAN
USAHA DAN RUMAH TANGGA

KEPEGAWAIAN

BIDANG PEMBINAAN USAHA BIDANG PEMBINAAN USAHA BIDANG PEMERIKSAAN USAHA BIDANG PEMERIKSAAN USAHA
DAN AKUNTAN PUBLIK DAN PENILAI PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK DAN PENILAI PUBLIK

SUBBIDANG KELEMBAGAAN SUBBIDANG KELEMBAGAAN SUBBIDANG PEMERIKSAAN SUBBIDANG PEMERIKSAAN
USAHA DAN AKUNTAN PUBLIK USAHA DAN PENILAI PUBLIK USAHA DAN AKUNTAN USAHA DAN PENILAI
PUBLIK WILAYAH I PROPERTI
SUBBIDANG SUBBIDANG
PENGEMBANGAN AKUNTAN PENGEMBANGAN PENILAI SUBBIDANG PEMERIKSAAN SUBBIDANG PEMERIKSAAN
USAHA DAN AKUNTAN USAHA DAN PENILAI BUKAN
PUBLIK PUBLIK PUBLIK WILAYAH II
PROPERTI
SUBBIDANG LAPORAN SUBBIDANG LAPORAN SUBBIDANG PEMERIKSAAN
USAHA DAN AKUNTAN USAHA DAN PENILAI PUBLIK USAHA DAN AKUNTAN
PUBLIK WILAYAH III
PUBLIK

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

382

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

383
BAGAN ORGANISASI PUSAT INVESTASI PEMERINTAH 2007

PUSAT
INVESTASI PEMERINTAH

SATUAN
PEMERIKSAAN

INTERN

DIVISI DIVISI DIVISI
PORTOFOLIO PORTOFOLIO KEUANGAN DAN UMUM
INVESTASI I INVESTASI II
SUBDIVISI
SUBDIVISI SUBDIVISI ANGGARAN
PENILAIAN KELAYAKAN DAN PENILAIAN KELAYAKAN DAN
SUBDIVISI
MANAJEMEN RISIKO I MANAJEMEN RISIKO II AKUNTANSI DAN PELAPORAN

SUBDIVISI SUBDIVISI SUBDIVISI
PENGEMBANGAN INSTRUMEN DAN PENGEMBANGAN INSTRUMEN DAN UMUM

PENGENDALIAN I PENGENDALIAN II

SUBDIVISI SUBDIVISI
PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN
DAN HUKUM I DAN HUKUM II

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDRAL 2007

SEKRETARIAT
JENDERAL

BIRO BIRO ORGANISASI DAN BIRO HUKUM BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT BIRO PERLENGKAPAN BIRO UMUM BIRO BANTUAN HUKUM
PERENCANAAN DAN KETATALAKSANAAN

KEUANGAN

BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN KELEMBAGAAN BAGIAN HUKUM PAJAK DAN BAGIAN PERENCANAAN DAN BAGIAN HUBUNGAN BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN TATA USAHA BAGIAN BANTUAN HUKUM I
PROGRAM KEPABEANAN PENGADAAN SUMBERDAYA KELEMBAGAAN KEBUTUHAN DEPARTEMEN BAGIAN BANTUAN HUKUM I
BAGIAN KETATALAKSANAAN
BAGIAN PENGANGGARAN BAGIAN HUKUM JASA MANUSIA BAGIAN PUBLIKASI DAN PERLENGKAPAN BAGIAN TATA USAHA
BAGIAN ANALISIS DAN KEUANGAN DAN LAYANAN INFORMASI PIMPINAN
BAGIAN PERBENDAHARAAN EVALUASI JABATAN PERJANJIAN BAGIAN PENGEMBANGAN BAGIAN PENGADAAN
SUMBERDAYA MANUSIA BAGIAN HUBUNGAN MEDIA
BAGIAN AKUNTANSI DAN BAGIAN PENGEMBANGAN BAGIAN HUKUM ANGGARAN BAGIAN PENYIMPANAN DAN BAGIAN RUMAH TANGGA
PELAPORAN KEUANGAN KINERJA PERIMBANGAN KEUANGAN, BAGIAN PENGELOLAAN BAGIAN PENGELOLAAN DISTRIBUSI
DATA DAN INFORMASI OPINI PUBLIK
PERBENDAHARAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN INVENTARISASI DAN BAGIAN KEARSIPAN DAN
INFORMASI HUKUM PENGHAPUSAN PENGGANDAAN
BAGIAN MUTASI PANGKAT
BAGIAN HUKUM KEKAYAAN DAN PENSIUN
NEGARA DAN PERUSAHAAN

BAGIAN HUKUM BAGIAN PENEGAKAN BAGIAN KEAMANAN DALAM,
PENGELOLAAN UTANG DAN DISIPLIN DAN PERALATAN DAN
TELEKOMUNIKASI
PNBP ADMINISTRASI HUKUM

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 Tentang Perubahan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Keuangan

383

384

BAGAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN DAN DOKUMENTASI PAJAK 2007

PUSAT PENGELOLAAN DATA DAN
DOKUMEN PERPAJAKAN

BAGIAN UMUM

SUBBAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN
DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN

BIDANG PENERIMAAN DAN BIDANG PEMINDAIAN
PENYIMPANAN DOKUMEN DOKUMEN DAN PEREKAMAN

SEKSI PENGUMPULAN DAN DATA
PENERIMAAN DOKUMEN
SEKSI PEMINDAIAN
SEKSI PENYIMPANAN DAN DOKUMEN
PEMINJAMAN DOKUMEN
SEKSI PEREKAMAN DAN
TRANSFER DATA

KELOMPOK TENAGA
FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tanggal 31 Juli 2007 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

384

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

385

BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN 2008

MENTERI KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL

5
STAF AHLI

PUSAT PUSAT PUSAT
PEMBINAAN AKUNTAN DAN SISTEM INFORMASI DAN ANALISIS DAN HARMONISASI
TEKNOLOGI KEUANGAN
JASA PENILAI KEBIJAKAN

DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN PAJAK BEA DAN CUKAI PERBENDAHARAAN KEKAYAAN NEGARA

DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BADAN BADAN BADAN
PERIMBANGAN KEUANGAN PENGELOLAAN UTANG PENGAWAS PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN FISKAL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

LEMBAGA KEUANGAN KEUANGAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 2008

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO
PERENCANAAN DAN ORGANISASI DAN HUKUM BANTUAN HUKUM SUMBER DAYA MANUSIA HUBUNGAN PERLENGKAPAN UMUM
KETATALAKSANAAN MASYARKAAT
KEUANGAN BAGIAN
TATA USAHA
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN DEPARTEMEN
PERENCANAAN ORGANISASI I HUKUM PAJAK DAN BANTUAN HUKUM I PERENCANAAN DAN HUBUNGAN PERENCANAAN
PENGADAAAN SUMBER KELEMBAGAAN NEGARA BAGIAN
PROGRAM BAGIAN KEPABEANAN BAGIAN KEBUTUHAN TATA USAHA PIMPINAN
ORGANISASI II BANTUAN HUKUM II DAYA MANUSIA PERLENGKAPAN
BAGIAN BAGIAN HUKUM ANGGARAN BAGIAN
PENGANGGARAN BAGIAN PERIMBANGAN KEUANGAN, BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN RUMAH TANGGA I
KETATALAKSANAAN I PERBENDAHARAAN, DAN BANTUAN HUKUM III PENGEMBANGAN PUBLIKASI DAN PENGADAAN
BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA LAYANAN INFORMASI BAGIAN
PERBENDAHARAAN BAGIAN PNBP KELOMPOK JABATAN BAGIAN RUMAH TANGGA II
KETATALAKSANAAN II FUNGSIONAL BAGIAN BAGIAN PENYIMPANAN DAN
BAGIAN BAGIAN PENGELOLAAN DATA DAN KOMUNIKASI MEDIA DAN BAGIAN
AKUNTANSI DAN BAGIAN HUKUM KEKAYAAN INFORMASI SUMBER DAYA DISTRIBUSI RUMAH TANGGA Iii
PELAPORAN KEUANGAN JABATAN FUNGSIONAL NEGARA, PERUSAHAAN, INTERNASIONAL
DAN INFORMASI HUKUM MANUSIA BAGIAN KELOMPOK JABATAN
BAGIAN INVENTARISASI DAN FUNGSIONAL
PERENCANAAN DAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
EVALUASI INDIKATOR HUKUM PENGELOLAAN MUTASI PANGKAT DAN MANAJEMEN OPINI PENGHAPUSAN

KINERJA UTAMA UTANG PENSIUN PUBLIK

BAGIAN BAGIAN BAGIAN
JASA KEUANGAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN PERPUSTAKAAN
DAN ADMINISTRASI UMUM
PERJANJIAN

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

385

386
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2008

DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN UMUM

TATA LAKSANA

DIREKTORAT PENYUSUNAN DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT PENERIMAAN DIREKTORAT
ANGGARAN PENDAPATAN ANGGARAN I ANGGARAN II ANGGARAN III NEGARA BUKAN PAJAK SISTEM PENGANGGARAN

DAN BELANJA NEGARA SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
ANGGARAN IA ANGGARAN IIA ANGGARAN IIIA PENERIMAAN MINYAK PENGEMBANGAN SISTEM
SUBDIREKTORAT BUMI DAN GAS ALAM
ANALISIS ASUMSI DASAR SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGANGGARAN
DAN KERANGKA EKONOMI ANGGARAN IB ANGGARAN IIB ANGGARAN IIIB
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
MAKRO SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENERIMAAN PANAS BUMI STANDAR BIAYA
ANGGARAN IC ANGGARAN IIC ANGGARAN IIIC
SUBDIREKTORAT DAN HILIR MIGAS
PENYUSUNAN ANGGARAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
ANGGARAN ID ANGGARAN IID ANGGARAN IIID SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENDAPATAN NEGARA PENERIMAAN NON HARMONISASI KEBIJAKAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT ANGGARAN IE ANGGARAN IIE ANGGARAN IIIE KEMENTERIAN PENGANGGARAN
PENYUSUNAN ANGGARAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
BELANJA NEGARA I DATA DAN DUKUNGAN DATA DAN DUKUNGAN DATA DAN DUKUNGAN PENERIMAAN KEMENTERIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
TEKNIS ANGGARAN I TEKNIS ANGGARAN II TEKNIS ANGGARAN III
SUBDIREKTORAT SUMBER DAYA ALAM PENGANGGARAN
PENYUSUNAN ANGGARAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN NON MIGAS
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
BELANJA NEGARA II SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN LABA BUMN
SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN PEMBIAYAAN SUBDIREKTORAT
ANGGARAN DAN PERHITUNGAN DATA DAN DUKUNGAN

RISIKO FISKAL TEKNIS PNBP

SUBDIREKTORAT KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
DATA DAN DUKUNGAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL
TEKNIS PENYUSUNAN

APBN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

386

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

387
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2008

DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK

SEKRETA RIA T
DIREKTORAT JENDERAL

B A GIA N B A GIA N B A GIA N B A GIA N B A GIA N
ORGANISASI DAN KEPEGA W A IA N KEUA NGA N PERLENGKA PA N UM UM

TATA LAKSANA

DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T
PERA TURA N PERA TURA N PEM ERIKSAAN DAN INTELIJEN DAN EKSTENSIFIKASI DAN KEBERATAN DAN POTENSI, KEPATUHAN, PENY ULUHA N, TEKNOLOGI INFORM ASI KEPATUHAN INTERNAL TRANSFORM ASI TRANSFORM ASI
PERPAJAKAN I PERPAJAKAN II PELAYANAN, DAN DAN TRANSFORM ASI PROSES BISNIS
PENA GIHA N PENY IDIKA N PENILA IA N B A NDING DAN PENERIM AAN PERPA JA KA N TEKNOLOGI
HUB UNGA N SUM BER DAYA KOM UNIKASI DAN SUB DIREKTORA T
SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T M ASYARAKAT A PA RA TUR PENGEM BANGAN
PERENCA NA A N PENGURANGAN DAN POTENSI INFORM ASI
SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T PEM ERIKSAAN SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T PENY ULUHA N
PERA TURA N PERA TURA N INTELEJEN EKSTENSIFIKA SI KEB ERA TA N PERPA JA KA N PENY ULUHA N PELA Y A NA N KEPA TUHA N SUB DIREKTORA T
KUP DAN PPSP PPh BADAN SUB DIREKTORA T PERPA JA KA N OPERA SIONA L INTERNA L ANALISIS DAN
TEKNIK DAN PERPA JA KA N SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T
SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T BANDING DAN DAM PAK KEBIJAKAN EVALUASI SISTEM
PERA TURA N PERA TURA N PENGENDA LIA N INFORM ASI
PPN INDUSTRI PEM ERIKSAAN GUGATAN WILAYAH SUB DIREKTORA T
POT/PUT PPh DAN SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T JA KA RTA KEPATUHAN WAJIB SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T
SUB DIREKTORA T PPh ORANG PRIBADI SUB DIREKTORA T REKA Y A SA PENDA TA A N PELA Y A NA N PENDUKUNG INV ESTIGA SI PENGEM BANGAN PENGEM BANGAN
PERA TURA N PEM ERIKSAAN KEUA NGA N SUB DIREKTORA T PAJAK DAN PERPA JA KA N OPERA SIONA L INTERNA L PERANGKAT KERAS
SUB DIREKTORA T BANDING DAN PEM ANTAUAN PELA Y A NA N
PPN PERDAGANGAN, PERJANJIAN DAN TRANSAKSI KHUSUS SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T
JASA, DAN PTLL SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T GUGATAN SELAIN SUB DIREKTORA T HUB UNGA N PEM ANTAUAN SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T
KERJASAM A SUB DIREKTORA T PEM ERIKSAAN BUKTI PENILAIAN I WILAYAH JAKARTA ADM INISTRASI DAN SISTEM DAN TRANSFORM ASI PENGEM BANGAN PENGEM BANGAN
SUB DIREKTORA T PERPA JA KA N KERJASAM A DAN M ASYARAKAT PENEGAKAN HUKUM
PERA TURA N INTERNA SIONA L PERM ULAAN SUB DIREKTORA T EV A LUA SI PERPA JA KA N INFRA STRUKTUR ORGA NISA SI A PLIKA SI
DUKUNGA N PENINJA UA N PENERIM AAN SUB DIREKTORA T
PBB DAN BPHTB SUB DIREKTORA T PEM ERIKSAAN SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T KEM BALI DAN SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T PENGEM BANGAN
BANTUAN HUKUM PENY IDIKA N PENILAIAN II EV A LUA SI KERJASAM A DAN PENGEM BANGAN EKSTENSIFIKASI DAN
SUB DIREKTORA T
SUB DIREKTORA T PENA GIHA N KEM ITRAAN M ANAJEM EN PENILA IA N
HARM ONISASI KEPEGA W A IA N
PERA TURA N
PERPA JA KA N SUB DIREKTORA T
KOM PETENSI DAN
PENGEM BANGAN
KAPASITAS PEGAWAI

KELOM POK KELOM POK KELOM POK KELOM POK KELOM POK KELOM POK KELOM POK KELOM POK KELOM POK KELOM POK KELOM POK KELOM POK
JA B A TA N JA B A TA N JA B A TA N JA B A TA N JA B A TA N JA B A TA N JA B A TA N JA B A TA N JA B A TA N JA B A TA N JA B A TA N JA B A TA N
FUNGSIONA L FUNGSIONA L FUNGSIONA L FUNGSIONA L FUNGSIONA L FUNGSIONA L FUNGSIONA L FUNGSIONA L FUNGSIONA L FUNGSIONA L FUNGSIONA L FUNGSIONA L

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2008

DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

B A GIA N B A GIA N B A GIA N B A GIA N B A GIA N
ORGANISASI DAN KEPEGA W A IA N KEUA NGA N PERLENGKA PA N UM UM

TATA LAKSANA

DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T
TEKNIS KEP A B EA NA N FA SILITA S KEP A B EA NA N CUKA I P ENINDA KA N DA N A UDIT KEP A B EA NA N PENERIM AAN DAN PERATURAN INFORM A SI KEP A B EA NA N
INTERNA SIONA L
P ENYIDIKA N KEPABEANAN DAN CUKAI DA N CUKA I

SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T
IM P OR DA N EKSP OR P EM B EB A SA N CUKA I HA SIL TEM B A KA U INTELIJEN P ERENCA NA A N A UDIT KERJA SA M A P ENERIM A A N M A NA JEM EN RISIKO
M ULTILA TERA L
SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T
KLA SIFIKA SI B A RA NG FA SILITA S A NEKA CUKA I P ENINDA KA N P ELA KSA NA A N A UDIT SUB DIREKTORA T P ERA TURA N DA N REGISTRA SI
KERJA SA M A B ILA TERA L B A NTUA N HUKUM
SUB DIREKTORA T P ERTA M B A NGA N SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T KEP A B EA NA N
NILA I P A B EA N P ITA CUKA I DA N TA NDA NA RKOTIKA SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T
SUB DIREKTORA T EVA LUA SI A UDIT KERJA SA M A REGIONA L HUB UNGA N SUB DIREKTORA T
KEM UDAHAN IM POR TUJUAN P ELUNA SA N CUKA I SUB DIREKTORA T OTOM A SI SISTEM DA N
LA INNYA P ENYIDIKA N M A SYA RA KA T DA N
EKSPOR DAN TEM PAT P ENYULUHA N P ROSEDUR
PENIM BUNAN BERIKAT SUB DIREKTORA T
SA RA NA OP ERA SI SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T
KELOM P OK JA B A TA N KELOM P OK JA B A TA N KELOM P OK JA B A TA N KELOM P OK JA B A TA N KELOM P OK JA B A TA N KEB ERA TA N DA N P ENGEM B A NGA N SISTEM
FUNGSIONA L FUNGSIONA L FUNGSIONA L KELOM P OK JA B A TA N FUNGSIONA L FUNGSIONA L
FUNGSIONA L B A NDING DA N SA RA NA OTOM A SI

KELOM P OK JA B A TA N SUB DIREKTORA T
FUNGSIONA L P ENGELOLA A N DA TA DA N

P ELA YA NA N INFORM A SI

KELOM P OK JA B A TA N
FUNGSIONA L

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

387

388

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2008

DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN ADMINISTRASI PENGEMBANGAN KEUANGAN UMUM
KEPEGAWAIAN
TATA LAKSANA PEGAWAI

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
PELAKSANAAN ANGGARAN PENGELOLAAN KAS NEGARA SISTEM MANAJEMEN PEMBINAAN PENGELOLAAN AKUNTANSI SISTEM PERBENDAHARAAN TRANSFORMASI
DAN PELAPORAN PERBENDAHARAAN
INVESTASI KEUANGAN BADAN KEUANGAN
LAYANAN UMUM

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
DATA DAN BANTUAN TEKNIS PERENCANAAN DAN VERIFIKASI, SETELMEN, DATA DAN BANTUAN TEKNIS STANDAR AKUNTANSI PERATURAN DAN TRANSFORMASI PROSES
PENGENDALIAN KAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PEMERINTAHAN PEMBINAAN BISNIS INTERNAL
PELAKSANAAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT KEBIJAKAN DAN PERBENDAHARAAN I
KAS UMUM NEGARA PERENCANAAN, STANDARDISASI TEKNIS SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
ANGGARAN I KELEMBAGAAN, DAN SISTEM AKUNTANSI SUBDIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERATURAN DAN
SUBDIREKTORAT KAS NEGARA EVALUASI DUKUNGAN TEKNIS SUBDIREKTORAT BISNIS EKSTERNAL
PELAKSANAAN BIMBINGAN AKUNTANSI PEMBINAAN
ANGGARAN II SUBDIREKTORAT PENILAIAN BLU PERBENDAHARAAN II SUBDIREKTORAT
HUKUM DAN KEPATUHAN INSTANSI TRANSFORMASI TEKNOLOGI
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMASI
ANGGARAN III DANA PINJAMAN DAN HIBAH PELAKSANAAN PEMBINAAN KINERJA BLU AKUNTANSI PUSAT
PINJAMAN BUMN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN BASIS DATA TRANSFORMASI SISTEM
PELAKSANAAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT KONSOLIDASI DAN DAN DUKUNGAN TEKNOLOGI
ANGGARAN IV REKENING PEMERINTAH PELAKSANAAN MONITORING DAN PELAPORAN KEUANGAN APLIKASI
PINJAMAN DAERAH INFORMASI
SUBDIREKTORAT LAINNYA EVALUASI BLU SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN SUBDIREKTORAT STATISTIK DAN SUBDIREKTORAT DUKUNGAN TRANSFORMASI
ANGGARAN V SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN ANALISIS LAPORAN PENGEMBANGAN PROFESI
PROGRAM PENSIUN KREDIT PROGRAM PERBENDAHARAAN
KEUANGAN
DAN PEMBINAAN
BENDAHARA INSTANSI

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 2008

DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

SEKRETA RIA T
DIREKTORA T JENDERA L

B A GIA N B A GIA N B A GIA N B A GIA N B A GIA N
ORGANISASI DAN KEPEGA W A IA N KEUA NGA N PERLENGKA PA N UM UM

TA TA LA KSA NA

DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T DIREKTORA T
B A RA NG M ILIK NEGA RA I B A RA NG M ILIK NEGA RA II KEKA YA A N NEGA RA LA IN- P ENILA IA N KEKA YA A N P IUTA NG NEGA RA LELA NG HUKUM DA N INFORM A SI

LA IN NEGA RA

SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T
B A RA NG M ILIK NEGA RA B A RA NG M ILIK NEGA RA KEKA YA A N NEGA RA P ENILA IA N SUM B ER P IUTA NG NEGA RA I B INA LELA NG I P ERA TURA N

IA IIA LA IN-LA IN I DA YA A LA M SUB DIREKTORA T P ERUNDA NGA N
P IUTA NG NEGA RA II
SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T
B A RA NG M ILIK NEGA RA B A RA NG M ILIK NEGA RA KEKA YA A N NEGA RA P ENILA IA N REA L SUB DIREKTORA T B INA LELA NG II B A NTUA N HUKUM
P IUTA NG NEGA RA III
IB IIB LA IN-LA IN II P ROP ERTI SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T
B INA P ROFESI DA N JA SA P ENGKA JIA N SISTEM DA N
SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T
B A RA NG M ILIK NEGA RA B A RA NG M ILIK NEGA RA KEKA YA A N NEGA RA P ENILA IA N P ROP ERTI LELA NG LA YA NA N INFORM A SI

IC IIC LA IN-LA IN III KHUSUS SUB DIREKTORA T
SISTEM A P LIKA SI
SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T SUB DIREKTORA T
B A RA NG M ILIK NEGA RA B A RA NG M ILIK NEGA RA KEKA YA A N NEGA RA P ENILA IA N USA HA

ID IID LA IN-LA IN IV

SUB DIREKTORA T
DUKUNGA N TEKNIS

KELOM P OK JA B A TA N KELOM P OK JA B A TA N KELOM P OK JA B A TA N KELOM P OK JA B A TA N KELOM P OK JA B A TA N KELOM P OK JA B A TA N KELOM P OK JA B A TA N
FUNGSIONA L FUNGSIONA L FUNGSIONA L FUNGSIONA L FUNGSIONA L FUNGSIONA L FUNGSIONA L

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

388

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

389
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 2008

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN UMUM

ORGANISASI

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
DANA PERIMBANGAN PAJAK DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAN KAPASITAS EVALUASI PENDANAAN DAN
RETRIBUSI DAERAH INFORMASI KEUANGAN DAERAH
SUBDIREKTORAT DAERAH
DANA BAGI HASIL PAJAK
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH EVALUASI DANA DESENTRALISASI
DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH I
SUMBER DAYA ALAM SUBDIREKTORAT DAN PEREKONOMIAN DAERAH
SUBDIREKTORAT HIBAH DAERAH
SUBDIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN SUBDIREKTORAT
DANA ALOKASI UMUM RETRIBUSI DAERAH II SUBDIREKTORAT EVALUASI DANA DEKONSENTRASI
PEMBIAYAAN PENATAAN DAERAH
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT DAN TUGAS PEMBANTUAN
DANA ALOKASI KHUSUS PAJAK DAERAH DAN SUBDIREKTORAT
RETRIBUSI DAERAH III INVESTASI DAN KAPASITAS SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN TRANSFER I SUBDIREKTORAT KEUANGAN DAERAH
PAJAK DAERAH DAN TRANSFER KE DAERAH
SUBDIREKTORAT RETRIBUSI DAERAH IV SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN TRANSFER II PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT DANA KEUANGAN DAERAH
KELOMPOK SINKRONISASI DAN DUKUNGAN DAERAH
JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT
TEKNIS PAJAK DAERAH DAN INFORMASI DAN DUKUNGAN
RETRIBUSI DAERAH
TEKNIS

KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

389

390
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG 2008

DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN UTANG

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN DUKUNGAN TEKNIS UMUM
TATALAKSANA

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
PINJAMAN DAN HIBAH SURAT UTANG NEGARA PEMBIAYAAN SYARIAH STRATEGI DAN PORTOFOLIO EVALUASI, AKUNTANSI, DAN

SUBDIREKTORAT UTANG SETELMEN
PINJAMAN DAN HIBAH I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PORTOFOLIO PENGELOLAAN TRANSAKSI PERENCANAAN DAN STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI
PINJAMAN DAN HIBAH II
SURAT UTANG NEGARA SUBDIREKTORAT UTANG SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
PINJAMAN DAN HIBAH III SUBDIREKTORAT SURAT BERHARGA SYARIAH SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN PASAR PORTOFOLIO DAN RISIKO SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA NEGARA SETELMEN TRANSAKSI
PINJAMAN DAN HIBAH IV UTANG
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
KELOMPOK ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR SUBDIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN
JABATAN FUNGSIONAL KEWAJIBAN KONTINJENSI
SURAT UTANG NEGARA SURAT BERHARGA SYARIAH SUBDIREKTORAT
NEGARA SUBDIREKTORAT SISTEM INFORMASI UTANG
SUBDIREKTORAT KEPATUHAN DAN RISIKO
PERATURAN SURAT UTANG SUBDIREKTORAT
NEGARA DAN KEBIJAKAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN OPERASIONAL

OPERASIONAL OPERASIONAL

KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL 2008

INSPEKTORAT
JENDERAL

SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN SISTEM INFORMASI UMUM

LAKSANA KEUANGAN PENGAWASAN

INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT V INSPEKTORAT VI INSPEKTORAT VII INSPEKTORAT
BIDANG INVESTIGASI

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

390

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

391

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN 2008

BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL DAN LEMBAGA
KEUANGAN

SEKRETA RIA T
BADAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN K ERJ A S A MA UMUM
INTERNASIONAL DAN
ORGANISASI BIRO
HUMAS DANA PENSIUN

BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO BIRO
PERUNDANG- UNDANGAN RISET DAN TEKNOLOGI PEMERIKSAAN DAN PENGELOLAAN INVESTASI TRANSAKSI DAN PENILAIAN KEUANGAN PENILAIAN KEUANGAN STANDAR AKUNTANSI DAN PEMBIAYAAN DAN PERASURANSIAN KEPATUHAN INTERNAL
LEMBAGA EFEK PERUSAHAAN SEKTOR PERUSAHAAN SEKTOR
DAN BANTUAN HUKUM INFORMASI PENYIDIKAN KETERBUKAAN P ENJ A MINA N
JASA RIIL
BAGIAN
HUKUM PENGELOLAAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
RISET EKONOMI PEMERIKSAAN DAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENILAIAN PERUSAHAAN PENILAIAN PERUSAHAAN STANDAR AKUNTANSI LEMBAGA PEMBIAYAAN KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN DANA KEPATUHAN I
INVESTASI PENYIDIKAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN TRANSAKSI PERASURANSIAN
BAGIAN K EB IJ A K A N DAN LEMBAGA EFEK JASA KEUANGAN PABRIKAN DAN PEMERIKSAAN PENSIUN BAGIAN
BAGIAN RISET PASAR MODAL INVESTASI INVESTASI BAGIAN KEPATUHAN II
HUKUM TRANSAKSI DAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN AKUNTAN, BAGIAN ANALISIS KEUANGAN BAGIAN ANALISIS
BAGIAN BAGIAN BAGIAN PENGAWASAN LEMBAGA PENILAIAN PERUSAHAAN PENILAIAN PERUSAHAAN PENILAI, PEMERINGKAT PEMERIKSAAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN BAGIAN
LEMBAGA EFEK RISET ASURANSI, DANA PEMERIKSAAN DAN PENGEMBANGAN EFEK, DAN WALI AMANAT PERASURANSIAN KEPATUHAN III
PENSIUN DAN LEMBAGA PENYIDIKAN TRANSAKSI PRODUK INVESTASI EFEK JASA NON KEUANGAN NON PABRIKAN PEMBIAYAAN PROGRAM DANA
BAGIAN DAN LEMBAGA EFEK PASAR MODAL BAGIAN PENSIUN BAGIAN
HUKUM EMITEN DAN KEUANGAN LAIN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN ANALISIS PENYE- KEPATUHAN IV
PERUSAHAAN PUBLIK B A GI A N BINA MANAJER KEPATUHAN PEMANTAUAN PEMANTAUAN BAGIAN LEMBAGA PENJAMINAN LENGGARAAN USAHA BAGIAN
P E M E RI K SA A N DA N P E NY I DI K A N INVESTASI DAN LEMBAGA EFEK PERUSAHAAN PERUSAHAAN PENGEMBANGAN PERASURANSIAN PEMERIKSAAN DANA KELOMPOK
BAGIAN PENASIHAT INVESTASI JASA KEUANGAN ANEKA INDUSTRI KETERBUKAAN DAN BAGIAN J A B A TA N
HUKUM LEMBAGA E M I T E N DA N P E RUSA HA A N BAGIAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGIAN PENSIUN FUNGSIONAL
P UB LI K SE K T OR JA SA BAGIAN PENGAWASAN BAGIAN PEMANTAUAN BAGIAN PEMANTAUAN TATA KELOLA PEMERIKSAAN
KEUANGAN PENGAWASAN PERDAGANGAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN KHUSUS PERASURANSIAN BAGIAN
BAGIAN B A GI A N PENGELOLAAN BAGIAN PENGEMBANGAN DAN
BAGIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI P E M E RI K SA A N DA N P E NY I DI K A N BAGIAN JASA PERDAGANGAN INDUSTRI DASAR, PENGEMBANGAN BAGIAN PELAYANAN INFORMASI
PROFESI HUKUM PASAR INVESTASI WAKIL PERUSAHAAN DAN PERHUBUNGAN LOGAM, DAN KIMIA KEBIJAKAN PASAR PERASURANSIAN
INFORMASI E M I T E N DA N P E RUSA HA A N MODAL SYARIAH DANA PENSIUN
MODAL P UB LI K SE K T OR RI I L BAGIAN EFEK BAGIAN BAGIAN PEMANTAUAN SYARIAH
KEPATUHAN PEMANTAUAN PERU- PERUSAHAAN B A GI A N
BAGIAN PENGELOLAAN SAHAAN PROPERTI DAN A NA LI SI S E V A LUA SI DA N
PENGELOLAAN DATA DAN PERTAMBANGAN DAN P E LA P ORA N P E NGE LOLA A N
INVESTASI REAL ESTAT AGROBISNIS DA NA P ROGRA M P E NSI UN
INFORMASI P E GA WA I NE GE RI SI P I L

KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
J A B A TA N J A B A TA N J A B A TA N J A B A TA N J A B A TA N J A B A TA N J A B A TA N J A B A TA N J A B A TA N J A B A TA N J A B A TA N
FUNGSIONAL
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

391

392
BAGAN ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2008

BADAN
KEBIJAKAN FISKAL

SEKRETARIAT
BADAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN PERENCANAAN DATA DAN UMUM
DAN KEUANGAN INFORMASI
KEPEGAWAIAN

PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT
KEBIJAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN EKONOMI PENGELOLAAN RISIKO KEBIJAKAN KERJA SAMA
PENDAPATAN NEGARA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA MAKRO FISKAL INTERNASIONAL

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KEBIJAKAN PAJAK DAN KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMANTAUAN DINI REKOMENDASI KERJA SAMA
PERKEMBANGAN PENGELOLAAN RISIKO INTERREGIONAL
PNBP I PERPAJAKAN EKONOMI MAKRO
FISKAL BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG KERJA SAMA ASEAN
KEBIJAKAN PAJAK DAN KEBIJAKAN PENERIMAAN ANALISIS SEKTOR RIIL BIDANG
NEGARA BUKAN PAJAK ANALISIS RISIKO EKONOMI, DAN PEMANTAUAN
PNBP II BIDANG INTERNASIONAL
BIDANG ANALISIS FISKAL KEUANGAN, DAN SOSIAL
BIDANG KEBIJAKAN BELANJA BIDANG
KEBIJAKAN KEPABEANAN BIDANG KERJA SAMA BILATERAL
PUSAT ANALISIS RISIKO BUMN
DAN CUKAI I
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
BIDANG KEBIJAKAN SUBSIDI ANALISIS MONETER DAN ANALISIS RISIKO KERJA SAMA
KEBIJAKAN KEPABEANAN DUKUNGAN PEMERINTAH MULTILATERAL
BIDANG LEMBAGA KEUANGAN
DAN CUKAI II KEBIJAKAN TRANSFER KE BIDANG BIDANG
BIDANG PERATURAN KERJA SAMA SEKTOR
BIDANG DAERAH DATA EKONOMI MAKRO PENGELOLAAN RISIKO
EVALUASI KEBIJAKAN JASA
PENDAPATAN NEGARA DAN ADMINISTRASI FISKAL
PENGKAJIAN KELOMPOK JABATAN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
FUNGSIONAL FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

392

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

393
BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 2008

BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN

B A GIA N B A GIA N SEKRETARIAT B A GIA N B A GIA N
ORGA NISA SI DA N KEP EGA WA IA N BADAN TEKNOLOGI UM UM
TA TA LA KSA NA INFORM A SI DA N
B A GIA N KOM UNIKA SI
KEUA NGA N

PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN ANGGARAN PELATIHAN PAJAK PELATIHAN BEA DAN PELATIHAN KEUANGAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAN PERBENDAHARAAN KEKAYAAN NEGARA DAN
DAYA MANUSIA B IDA NG CUKAI PERIMBANGAN KEUANGAN UMUM
P ERENCA NA A N DA N
B IDA NG B IDA NG B IDA NG B IDA NG B IDA NG
P ERENCA NA A N DA N P ERENCA NA A N DA N P ENGEM B A NGA N P ERENCA NA A N DA N P ERENCA NA A N DA N P ERENCA NA A N DA N

P ENGEM B A NGA N P ENGEM B A NGA N B IDA NG P ENGEM B A NGA N P ENGEM B A NGA N P ENGEM B A NGA N
P ENYELENGGA RA A N
B IDA NG B IDA NG B IDA NG B IDA NG B IDA NG
P ENYELENGGA RA A N P ENYELENGGA RA A N B IDA NG P ENYELENGGA RA A N P ENYELENGGA RA A N P ENYELENGGA RA A N
EVA LUA SI DA N P ELA P ORA N
B IDA NG B IDA NG B IDA NG B IDA NG B IDA NG
A DM INISTRA SI P ENDIDIKA N EVA LUA SI DA N P ELA P ORA N KINERJA EVA LUA SI DA N P ELA P ORA N EVA LUA SI DA N P ELA P ORA N EVA LUA SI DA N P ELA P ORA N

P A SCA SA RJA NA KINERJA KELOM POK KINERJA KINERJA KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL
B IDA NG KELOM POK KELOM POK KELOM POK KELOM POK
EVA LUA SI DA N P ELA P ORA N JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

KINERJA

KELOM POK
JABATAN FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

393

394
BAGAN ORGANISASI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN 2008

PUSAT
SISTEM INFORMASI DAN
TEKNOLOGI KEUANGAN

BAGIAN UMUM

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUB B A GIA N SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN P ERLENGKA P A N DA N TATA USAHA

RUM A H TA NGGA

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN BASIS DATA LAYANAN DAN DUKUNGAN OPERASIONAL TEKNOLOGI
DAN PENYAJIAN INFORMASI
APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI INFORMASI

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PERENCANAAN SISTEM PENGELOLAAN BASIS DATA PENGELOLAAN LAYANAN LAYANAN PENGGUNA

APLIKASI SUBBIDANG TEKNOLOGI INFORMASI SUBBIDANG
ANALISIS INFORMASI OPERASI KOMPUTER
SUBBIDANG SUBBIDANG
PENYUSUNAN SISTEM SUBBIDANG PENERAPAN SISTEM SUBBIDANG
PENYAJIAN INFORMASI DUKUNGAN TEKNIS
APLIKASI INFORMASI
SUBBIDANG
SUBBIDANG SUBBIDANG KEPUSTAKAAN TEKNOLOGI
PEMELIHARAAN SISTEM PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR INFORMASI
APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

394

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

395
BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI 2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

395

396

BAGAN ORGANISASI PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN 2008

PUSAT BAGIAN SUB B A GIA N
ANALISIS DAN UMUM P ENGOLA HA N DA TA
HARMONISASI KEBIJAKAN
SUB B A GIA N
SUB B A GIA N KEUA NGA N DA N
TA TA USA HA RUM A H TA NGGA

BIDANG BIDANG BIDANG
PROGRAM DAN PROGRAM DAN PROGRAM DAN

KEGIATAN I KEGIATAN II KEGIATAN III

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PROGRAM DAN PROGRAM DAN PROGRAM DAN
KEGIATAN IA KEGIATAN IIA KEGIATAN IIIA

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PROGRAM DAN PROGRAM DAN PROGRAM DAN
KEGIATAN IB KEGIATAN IIB KEGIATAN IIIB

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PROGRAM DAN PROGRAM DAN PROGRAM DAN
KEGIATAN IC KEGIATAN IIC KEGIATAN IIIC

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan

396

397 Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

ʹͲͲͻ BAGAN ORGANISASI
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2009

MENTERI KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL

5 STAF AHLI

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BADAN PENGAAS PASAR MODAL BADAN KEBIJAKAN FISKAL BADAN PENDIIDKAN DAN
JENDERAL ANGGARAN JENDERAL PAJAK JENDERAL BEA DAN CUKAI JENDERAL PERBENDAHARAAN KEKAYAAN NEGARA PERIMBANGAN KEUANGAN PENGELOLAAN UTANG DAN LEMBAGA KEUANGAN PELATIHAN KEUANGAN

PUSAT KEAPTUHAN PUSAT PEMBINAAN PUSAT SISTEM INFORMASI PUSAT ANALISIS DAN PUSAT LAYANAN
INTERNAL KEPEBEANAN AKUNTAN DAN JASA NILAI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN HARMONISASI KEBIJAKAN PENGADAAN SECARA

DAN CUKAI ELEKTRONIK

PMK Nomor 73/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Keuangan

397

398
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 2009

SEKRETARIAT
JENDERAL

BIRO BIRO ORGANISASI DAN BIRO HUKUM BIRO BANTUAN HUKUM BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT BIRO PERLENGKAPAN BIRO UMUM
PERENCANAAN DAN KETATALAKSANAAN

KEUANGAN

BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN ORGANISASI I BAGIAN HUKUM PAJAK DAN BAGIAN BANTUAN HUKUM I BAGIAN PERENCANAAN DAN BAGIAN HUBUNGAN BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN TATA USAHA
PROGRAM KEPABEANAN BAGIAN BANTUAN HUKUM II PENGADAAN SUMBER DAYA KELEMBAGAAN NEGARA KEBUTUHAN DEPARTEMEN
BAGIAN ORGANISASI II BAGIAN BANTUAN HUKUM III
BAGIAN PENGANGGARAN BAGIAN HUKUM ANGGARAN MANUSIA BAGIAN PUBLIKASI DAN PERLENGKAPAN BAGIAN DUKUNGAN
BAGIAN KETATALAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN, LAYANAN INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN PERBENDAHARAAN I BAGIAN PENGEMBANGAN BAGIAN PENGADAAN
PERBENDAHARAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN KOMUNIKASI MEDIA PIMPINAN
PNBP DAN INTERNASIONAL BAGAN PENYIMPANAN DAN
BAGIAN PENGELOLAAN DISTRIBUSI BAGIAN RUMAH TANGGA I
BAGIAN HUKUM KEKAYAAN DATA DAN INFORMASI
NEGARA, PERUSAHAAN SAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN RUMAH TANGGA II

INFORMASI HUKUM

BAGIAN AKUNTANSI DAN BAGIAN KETATALAKSANAAN BAGIAN HUKUM BAGIAN MUTASI PANGKAT BAGIAN MANAJEMEN OPINI BAGIAN INVENTARISASI DAN
PELAPORAN KEUANGAN II PENGELOLAAN UTANG DAN PENSIUN PUBLIK PENGHAPUSAN

BAGIAN PERENCANAAN DAN BAGIAN JABATAN BAGIAN JASA KEUANGAN BAGIAN PENEGAKAN BAGIAN PERPUSTAKAAN BAGIAN RUMAH TANGGA III
EVALUASI INDIKATOR FUNGSIONAL DAN PERJANJIAN DISIPLIN DAN
KINERJA UTAMA
ADMINISTRASI UMUM

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

PMK Nomor 73/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Keuangan

398

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa

399

BAGAN ORGANISASI PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 2009

PUSAT LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK

BAGIAN UMUM

SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN RUMAH TANGGA

BIDANG REGISTRASI DAN BIDANG LAYANAN TEKNIS BIDANG KEBIJAKAN
VERIFIKASI PEBGGUNA PENGELOLAAN SISTEM

SUBBIDANG REGISTRASI SUBIDANG LAYANAN SUBBIDANG
PENGGUNA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
SUBBIDANG VERIFIKASI
SUBBIDANG PUBLIKASI DAN SUBBIDANG PEMELIHARAAN
SUBBIDANG SERTIFIKASI KERJA SAMA SISTEM APLIKASI
DIGITAL
SUBBIDANG MONITORING SUBBIDANG PEMELIHARAAN
DAN EVALUASI INFRASTRUKTUR SISTEM

KELOMPOK TENAGA
FUNGSIONAL

PMK Nomor 73/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Keuangan

399

400

BAGAN ORGANISASI
PUSAT KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN DAN CUKAI 2009

PUSAT KEPATUHAN INTERNAL
KEPABEANAN DAN CUKAI

SUBBAGIAN TATA USAHA

BIDANG PENEGAKAN BIDANG EVALUASI KINERJA BIDANG ANALISIS DAN TINDAK
KEPATUHAN DAN LANJUT KEPATUHAN
SUBBIDANG EVALUASI INTERNAL
PELAKSANAAN TUGAS KINERJA PELAYANAN
SUBBIDANG ANALISIS DAN
SUBBIDANG TUGAS SUBBIDANG EVALUASI TINDAK LANJUT KEPATUHAN
PELAYANAN KINERJA PENGAWASAN
PELAKSANAAN TUGAS
SUBBIDANG TUGAS SUBBIDANG EVALUASI
PENGAWASAN KINERJA ADMINISTRASI SUBBIDANG ANALISIS DAN
TINDAK LANJUT EVALUASI
SUBBIDANG TUGAS
ADMINISTRASI KINERJA

SUBBIDANG ANALISIS DAN
TINDAK LANJUT LAPORAN

HASIL PEMERIKSAAN

KELOMPOK TENAGA
FUNGSIONAL

PMK Nomor 73/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Keuangan

400