1
i ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KESEHATAN Penulis Dr. Muh. Ilyas Nur, SKM., M.Adm., M.Kes. Penerbit CV. Cahaya Bintang Cemerlang
ii ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KESEHATAN Penulis Dr. Muh. Ilyas Nur, SKM., M.Adm., M.Kes ISBN 978-623-6032-88-6 Editor : Muh Yunus, S.Sos., M.Kes. Erlina, H.B, SKM.,M.Kes Penyunting: Usti Syah Putri, SKM.,M.KM Harmawati Desain Sampul dan Tata Letak Muh Yunus Nabbi Penerbit: Percetakan CV. CAHAYA BINTANG CEMERLANG Redaksi : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo BTN Indira Residence Blok E No. 10 Sungguminasa Kab. Gowa No. HP: 085256649684 Email : [email protected] Distributor Tunggal Percetakan CV. CAHAYA BINTANG CEMERLANG
iii Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo BTN Indira Residence Blok E No. 10 Sungguminasa Kab. Gowa No. HP: 081937538693/ WA: 085290480054 http//cahayabintangcemerlang.com Anggota UMKM Nomor : 04933-0615-20 Anggota IKAPI Nomor : 027/SSL/2020 Cetakan Pertama, 9 Agustus 2023 Hak cipta dilindungi Undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara Apapun tanpa ijin tertulis dari Penerbit.
iv SAMBUTAN PENERBIT Tugas utama Penerbit CV. CAHAYA BINTANG CEMERLANG untuk menerbitkan buku-buku referensi dari berbagai bidang studi yang ditulis oleh Guru dan Dosen atau Masyarakat. Buku dengan judul “Administrasi Pembangunan Kesehatan” ini adalah karya Dr. Muh. Ilyas Nur, SKM., M.Adm., M.Kes. staf pengajar STIK. Tamalatea Makassar yang memang berkompeten dalam bidang pembelajaran kependidikan, termasuk Mata kuliah Administrasi Pembanggunan Kesehatan. Mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat memberikan motivasi kepada guru dan dosen pengajar yang lain untuk menulis referensi yang dapat digunakan dalam proses belajar-mengajar, maupun sebagai referensi dalam pelaksanaan kuliah yang relevan. Semoga Allah Swt., memberikan kemudahan untuk kita semua. Makassar, 9 Agustus 2023 Penerbit CV. CAHAYA BINTANG CEMERLANG
v KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil Aalamiin. Puji syuku penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang telah memberikan rahmat, hidayah dan dan limpahan sebagian dari ilmu-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa buku ini bukanlah sematamata karena hasil usaha sendiri, melainkan juga hasil dari berbagai bantuan pihak lain. Buku ini adalah hasil kajian berbagai referensi, literature bku, sumber on-line sumbangan pikiran, dan masukan yang berharga dari berbagai pihak. Harapan penulis, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan pembaca, khususnya mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah Administrasi Pembangunan Kesehatan. Akhirnya, penulis penyusun mengharapkan saran, sumbangan pemikiran dan kritik membangun melengkapi buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk kepentingan umum dan juga dapat bernilai ibadah, serta mendapatkan ridho dari Allah Swt., Aamiin Ya Rabbal Alamiin.. Makaassar, 9 Agustus 2023 Penyusun,
vi DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .................................................................i HALAMAN REDAKSI PENERBIT.......................................ii SAMBUTAN PENERBIT ........................................................iv KATA PENGANGTAR............................................................v DAFTAR ISI..............................................................................vi BAB I ADMMINISTRASI KESEHATAN.............................1 A. Pengertian Administrasi Kesehatan ................................1 B. Pengertian Administrasi Pembangunan, Ruang Lingkup, Fungsi,dan Tujuannya .....................................6 C. Tujuan dan Fungsi Administrasi Pembangunan .............9 D. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan ..................11 BAB II PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN TANTANGAN MASA DEPAN............................................................14 A. Promotif dan Preventif....................................................14 B. Gizi sebagai Fondasi .......................................................19 C. Bonus Demografi ............................................................21
vii BAB III TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN ..........23 A. Pengertian Pembangunan Kesehatan ..............................23 B. Arah Pembangunan Kesehatan .......................................25 C. Tujuan Pembangunan Kesehata ......................................29 D. Kebijakan Kesehatan Pembangunan...............................30 BAB IV ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KESEHATAN............................................................................42 A. Pengertian Admministrasi Kesehatan Menurut Para Ahli..................................................................................42 B. Tugas Administrasi Kesehatan........................................48 C. Pengertian Manajemen Kesehatan..................................54 BAB V MANAJEMEN MUTU PELAYANAN KESEHATAN............................................................................59 A. Penertian Manajemen Kesehatan....................................59 B. Pendekatan Praktis Mempelajari Manajemen Kesehatan 61 C. Pengertian Mutu..............................................................66 D. Pengertian Mutu Pelayanan Kesehatan...........................69 E. Batasan Mutu Pelayanan Kesehatan ...............................72 F. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan ................................74 G. Komponen Mutu Pelayanan Kesehatan ..........................77
viii H. Indikator Penilaian Mutu Pelayanan Kesehatan .............84 I. Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan ............................87 J. Sistem dan Mekanisme Peningkatan Mutu Pelayanan Terus Menerus...........................................................................93 BAB VI SISTEM PELAYANAN KESEHATAN...................97 A. Defenisi Siste Pelayanan Kesehatan ...............................97 B. Teori Sistem....................................................................99 C. Tingkat Pelayanan Kesehatan .........................................102 D. Lembaga Pelayanan Kesehatan.......................................106 E. Lingkungan Sistem Pelayanan Kesehatan ......................108 F. Pelayanan Keperawatan Dalam Pelayanan Kesehatan ...110 G. Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kesehatan.........112 DAFTAR PUSTAKA................................................................116 BIODATA .................................................................................119
1 BAB I ADMINISTRASI KESEHATAN A. Pengartian Administrasi Kesehatan Administrasi Kesehatan adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi, dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan instansi lain di luar Kementerian Kesehatan. Administrasi Kesehatan haruslah dipegang oleh seorang administrator kesehatan yang tidak hanya mampu memahami dan menguasai tujuan dan fungsi dari perangkat administrasi, namun sekaligus memahami makna dari pelayanan kesehatan serta perlu memperhatikan bagaimana melaksanakan paradigma sehat dalam era desentralisasi.
2 Istilah administrasi berasal dari bahasa latin "ad" dan "ministrate" yang artinya pemberian jasa atau bantuan. "Administration = "to serve", yaitu melayani dengan sebaik-baiknya. Administratie (bahasa Belanda) "kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan" yang meliputi kegiatan catatmencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal yang lain yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Menurut ensiklopedia administrasi, organizing (pengorganisasian) merupakan rangkaian aktifitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan kerjasama dengan jalan membagi dan menelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun
3 jalinan hubungan kerja di antara satuan organisasi atau para pejabatnya. Pengertian organisasi lebih bersifat dinamis (organisasi sebagai fungsi manajemen). Administrasi atau manjemen dalam dunia kesehatan sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan program kesehatan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Administrasi pada dasarnya merupakan usaha tertentu untuk mencapai suatu tujuan (Maidin Alimin, 2004). Para penyedia ataupun tenaga kesehatan dalam mempergunakan administrasi kesehatan memerlukan persiapan baik dalam teori maupun praktek. (Tulchinsky, Varavikova, 2000) Pekerjaan administrasi hanya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, sedangkan pekerjaan manajemen adalah merumuskan kebijakan tersebut (Samuel Levey dan Paul Lomba) perkataan administrasi kesehatan mengandung dua pengertian yaitu ad dan ministrate.
4 Administrasi (latin ad = pada, ministrate = melayani). Artinya menberikan layanan kepada, administrasi kesehatan merupakan suatu proses yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengorganisasian penilaian terhadap sumber, tata cara, dan kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan terhadap kesehatan, perawatan kedokteran, serta lingkungan yang sehat dengan jalan menyediakan dan menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang ditunjuk kepada perorangan, kelompok atau mastarakat (komisi pendidikan administrasi kesehatan Amerika Sekirikat 1974). Administrasi kesehatan merupakan suatu proses yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengorganisasian penilaian terhadap sumber, tata cara, dan kesanggupan yang tersedia untuk
5 memenuhi kebutuhan dan tuntutan terhadap kesehatan, perawatan kedokteran, serta lingkungan yang sehat dengan jalan menyediakan dan menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang ditunjuk kepada perorangan, kelompok atau mastarakat (komisi pendidikan administrasi kesehatan Amerika Sekirikat 1974). Kesehatan Masyarakat menurut Winslow (1920) bahwa Kesehatan Masyarakat (Public Health) adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan, melalui "Usaha-usaha Peorganisasian Masyarakat" untuk: perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit-penyakit menular, pendidikan kebersihan untuk perorangan, pengorganisasian pelayananpelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan. Pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan yang layak dalam memelihara kesehatan perorangan.
6 Administrasi kesehatan masyarakat adalah suatu ilmu dan seni dibidang ketatausahaan yang menyediakan informasi tentang kesehatan masyarakat. Banyak disiplin ilmu yang dijadikan sebagai dasar ilmu kesehatan masyarakat antara lain, Biologi Kima, Fisika, Kedokteran, Kesehatan Lingkungan Sosiologi, Pendidikan, Psikologi, Antropologi, dan lain-lain. Berdasarkan kenyataan ini ilmu kesehatan masyarakat merupakan ilmu yang multidisiplin. B. Pengertian Administrasi Pembangunan, Ruang Lingkup, Fungsi, dan Tujuannya Administrasi Pembangunan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh suatu negara/ pemerintah dalam rangka untuk bertumbuh, berkembang, serta juga berubah ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik serta juga kemajuan pada aspek-aspek kehidupan berbangsa. Bicara mengenai administrasi pembangunan maka hal tersebut akan erat hubungannya dengan
7 upaya dan kegiatan atau aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah serta seluruh jajarannya. Selain dari pemerintah, upaya pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh dunia usaha, cendikiawan, teoritis, khususnya pada bidang ekonomi, serta tentunya masyarakat secara keseluruhan. Untuk dapat lebih memahami apa itu arti administrasi pembangunan, maka dibawah ini kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian administrasi pembangunan. Diantaranya : 1. J. B. Kristadi Menurutnya Pengertian administrasi pembangunan ini ialah administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan serta juga pembaharuan serta penyesuaian dan juga merupakan pendukung dari suatu perencanaan.
8 2. Sondang P Siagian Nenurutnya Pengertian Administrasi Pembangunan ini ialah suatu usaha atau juga rangkaian usaha pertumbuhan serta juga perubahan terencana yang dilakukan dengan secara sadar oleh suatu bangsa, negara serta juga pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building). 3. Bintoro Tjokroamidjojo Menurutnya definisi Administrasi Pembangunan ialah suatu proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/ pemerintah untuk dapat mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap itu lebih baik serta juga kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. 4. Edward W. Weidner Menurutnya arti administrasi pembangunan ini menggambarkan sebagai suatu pengembangan
9 yang administratif serta juga administrasi dalam program pengembangan. 5. Paul Meadows Menurutnya definisi administrasi pembangunan ialah suatu kegiatan atau aktivitas mengatur masyarakat di bidang ekonomi serta juga perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik. C. Tujuan dan Fungsi Administrasi Pembangunan Menurut Bintoro Tjokroamidjojo terdapat empat (4) fungsi utama administrasi pembangunan, diantaranya sebagai berikut: 1. Kepemimpinan Administratif a. Kepemimpinan Inovatif b. Administrator Pembangunan 2. Pendayagunaan Kelembagaan Organisasi-organisasi pemerintah diupayakan untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan.
10 3. Pendayagunaan Kepegawaian a. Pengadaan b. Pembinaan c. Pendidikan dan Latihan 4. Pendayagunaan Ketatalaksanaan Apabila dihubungkan dengan organisasi maka disebut juga dengan masalah organisasi dan tatalaksana, termasuk prosedur serta juga tata kerja. Bagi penyelenggaraan proses pembangunan, dibutuhkan suatu Administrasi Perencanaan serta juga Pelaksanaan Pembanguan, hal tersebut mencakup: a. Administrasi perencanaan serta juga program pembangunan. Contohnya, kemampuan dan juga mekanisme analisis, serta juga pembentukan kebijakan pembangunan, sistem perencanaan serta juga penganggaran. b. Administrasi pembiayaan pembangunan. Contohnya seperti, penyaluran biaya untuk
11 keperluan segala macam kegiatan atau aktivitas pembangunan yang sifatnya itu berbeda. c. Administrasi program serta juga proyek pembangunan, termasuk juga tata cara koordinasinya. d. Administrasi sistem pengawasan serta pengendalian, pengawasan atasan langsung fungsional. D. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan Secara umum terdapat dua (2) fungsi administrasi pembangunan, diantaranya Pembangunan Administrasi serta juga Administrasi di bidang Pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling berhubungan dan juga saling melengkapi dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi, dibawah ini terdapat dua poin penting yang harus dibedakan, yakni Administrasi Bagi Pembangunan serta juga Pembangunan di Bidang Administrasi. Dibawah ini penjelasan singkatnya:
12 1. Administrasi Bagi Pembangunan Dalam hal tersebut, Administrasi bagi pembangunan memiliki arti bahwa kegiatan atau aktivitas administrasi dilakukan dari dan juga untuk pembangunan. Dalam pelaksanaannya umumnya menggunakan pendekatan manajemen disebabkan karena akan berhubungan dengan manajemen pembangunan, yang mencakup: Perencanaan Pembangunan Pengerahan Sumber Daya Penganggaran 2. Pembangunan Administrasi Berhubungan dengan pembaharuan administrasi ialah sebagai tindak lanjut dari pembangunan administrasi, ialah adanya perubahan birokrasi dengan unsur, sebagai berikut: Birokrasi harus bisa atau dapat mendorong partisipasi masyarakat.
13 Birokrasi ini seharusnya tidak berpihak kepada yang kuat, namun lebih berorientasi kepada yang kurang berdaya. Birokrasi tersebut berperan dalam mengarahkan serta juga memberdayakan masyarakat. Birokrasi ini seharusnya terbuka serta juga bertanggungjawab.
14 BAB II PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN TANTANGAN MASA DEPAN A. Promotif dan Preventif Salah satu tantangan mendesak dalam pembangunan kesehatan dewasa ini adalah bagaimana memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi masyarakat. Pembangunan kesehatan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan tujuan ini. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan dukungan dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN). SKN berperan besar sebagai acuan dalam penyusunan UU tentang Kesehatan, juga dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan kesehatan. Supra Sistem SKN adalah Sistem Penyelenggaraan Negara, SKN dengan
15 berbagai Subsistem lainnya diarahkan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dalam SKN terdapat subsistem upaya kesehatan terdiri dari Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Penyelenggaraan pelayanan kesehaan di rumah sakit termasuk dalam UKP Strata kedua dan ketiga yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran spesialistik dan subspesialistik. Secara bertahap, pemerintah telah meletakkan dasar-dasar penting untuk mencapai tujuan ini. Salah satu langkah monumental ke arah ini adalah implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan bagi setiap anggota masyarakat. Meskipun demikian, ketersediaan akses terhadap layanan kesehatan bukan tujuan akhir pembangunan kesehatan. Bagaimana memastikan agar layanan
16 kesehatan ini berkualitas dan berkesinambungan merupakan tantangan yang harus dijawab pada tahap selanjutnya. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Keberhasilan pembangunan kesehatan dewasa ini akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh kita mampu menerapkan pendekatan promotif-preventif dalam menyikapi permasalahan kesehatan kita. Pendekatan ini diharapkan menjadi daya ungkit bagi terwujudnya tujuan pembangunan kesehatan melalui pemanfaatan sumber daya seefektif mungkin dan
17 tidak membebani masyarakat dan pemerintah secara berlebihan. Menarik untuk dilihat bahwa banyak permasalahan kesehatan masyarakat berasal dari rendahnya kesadaran tentang pentingnya upaya promotif-preventif dalam kesehatan. Profil kesehatan masyarakat Indonesia yang menunjukkan tingginya persentase penyakit kronis dan katastrofik menegaskan kecenderungan ini. Banyak penyakit yang sesungguhnya dapat dicegah hingga tidak mencapai tingkat katastrofik jika upaya-upaya promotif-preventif jadi bagian integral dari pola hidup masyarakat. Kesadaran akan pentingnya upaya promotif-preventif harus terus ditumbuhkembangkan oleh semua pemangku kepentingan pembangunan, mengingat dampaknya tidak saja pada pembangunan kesehatan, tetapi juga pembangunan nasional menyeluruh.
18 Internalisasi nilai-nilai tentang pentingnya memelihara perilaku hidup sehat harus dilakukan sedini mungkin ketika anak-anak mulai menginjak usia sekolah hingga dewasa. Tanpa upaya sungguhsungguh yang konsisten, dampak yang ditimbulkan hanya bersifat temporer. Pendekatan keluarga yang jadi ciri penting dalam pembangunan kesehatan dewasa ini bukan saja hendak memastikan adanya akses terhadap layanan kesehatan, tetapi sekaligus menjangkau mereka yang paling rentan, yang tidak mampu mengupayakan layanan kesehatan bagi diri mereka. Pendekatan keluarga dalam pembangunan kesehatan dicirikan oleh peran pro-aktif tenaga kesehatan dengan memastikan agar mereka yang tidak mampu mengakses layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik. Ini dimungkinkan melalui kunjungan tenaga kesehatan ke rumah-rumah, terutama ke keluarga-keluarga yang tidak mampu, untuk
19 mengidentifikasi kebutuhan mereka akan layanan kesehatan yang diperlukan. Upaya melangkah lebih jauh dari sekadar menyediakan layanan kesehatan primer ini merupakan praktik cerdas yang telah dirintis di DKI Jakarta dan diharapkan dapat direplikasi di daerahdaerah lain di Tanah Air. Peningkatan dari upaya menyediakan layanan kesehatan ke upaya memampukan masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan secara efektif menjadi karakteristik penting dalam pembangunan kesehatan dewasa ini. B. Gizi sebagai fondasi Upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari pembangunan kesehatan yang menempatkan perbaikan gizi sebagai aspek sentral. Terbentuknya keluarga sehat dengan gizi yang baik memainkan
20 peran fundamental bagi capaian pembangunan berkelanjutan. Ini terutama karena gizi berfungsi sebagai fondasi bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan lainnya. Tak berlebihan jika dikatakan investasi dalam pembangunan gizi masyarakat harus berjalan paralel dengan investasi pembangunan infrastruktur. Investasi pada infrastruktur menyediakan perangkat keras untuk berkompetisi dalam persaingan global, tetapi perbaikan gizi menyiapkan perangkat lunak yang memungkinkan kita dapat berkompetisi dengan kuat dan efektif. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami gizi bukan hanya sebagai isu kesehatan, tapi dalam konteks tujuan pembangunan yang lebih luas. Perbaikan gizi masyarakat pada akhirnya dapat membantu upaya memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan pendapatan nasional, melalui masyarakat yang sehat, produktif, dan cerdas.
21 C. Bonus Demografi Isu penting yang segera akan kita hadapi dalam beberapa tahun mendatang adalah bagaimana memanfaatkan peluang bonus demografi. Ada optimisme, tetapi ada juga pertanyaan tentang kesiapan kita untuk memanfaatkan peluang dalam transisi demografi tersebut secara optimal. Keraguan yang sering timbul adalah apakah dengan jumlah penduduk usia produktif yang meningkat signifikan pada saat itu, kita dapat memanfaatkan peluang tersebut menjadi suatu bonus bagi pembangunan kita. Keraguan ini dapat kita tepis jika mulai sekarang kita memberikan perhatian yang lebih intensif pada pembangunan gizi masyarakat. Jelas, upaya ini memerlukan kerja sama lintas sektor yang berkesinambungan. Diperlukan kerja sama intensif dan berkesinambungan antara sektor kesehatan, pertanian, perdagangan, perumahan, olahraga, dan
22 lain-lain. Kerja sama ini semakin urgen saat di mana pertumbuhan penduduk usia produktif menjadi cukup tinggi, sementara penduduk usia nonproduktif berkurang. Tanpa upaya kolektif ini hampir pasti kita akan tertatih-tatih menghadapi periode bonus demografi yang sangat strategis tersebut. Rentang waktu menjelang periode bonus demografi ini sangat menentukan apakah kita dapat memanfaatkannya secara optimal atau tidak.
23 BAB III TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN A. Pengertian Pembangunan Kesehatan Tujuan pembangunan kesehatan nasional perlu diketahui. Dalam Pembukaan UUD 1945, tercantum tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.
24 Pembangunan kesehatan harus diimbangi dengan intervensi perilaku yang memungkinkan masyarakat lebih sadar, mau dan mampu melakukan hidup sehat sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Untuk menjadikan masyarakat mampu hidup sehat, masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara-cara hidup sehat. Oleh sebab itu promosi kesehatan hendaknya dapat berjalan secara integral dengan berbagai aktivitas pembangunan kesehatan sehingga menjadi arus utama pada percepatan pencapaian MDGs dan mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat semesta Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, terdapat program pembangunan nasional yang diselenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan, salah satunya adalah pembangunan kesehatan nasional. Menurut hukor.kemkes.go.id, pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia. Tujuan pembangunan
25 kesehatan nasional ini untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan nasional ini juga sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan nasional tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. B. Arah Pembangunan Kesehatan 1. Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional pelayanan kesehatan
26 baik oleh pemerintah maupun masyarakat harus diselengarakan secara bermutu, adil dan merata dengan memberikan pelayanan khusus kepada penduduk miskin, anak-anak, dan para lanjut usia yang terlantar, baik di perkotaan mapun di pedesaan. 2. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan strategi pembangunan profesionalisme, desentralisasi dan Jaminan Pemeliharaan Keseha-tan Masyarakat dengan memperhatikan berbagai tantangan yang ada saat ini. 3. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui program peningkatan perilaku hidup sehat, pemeliharaan lingkungan sehat, pelayanan kesehatan dan didukung oleh sistem pengamatan, Informasi dan manajemen yang handal. 4. Pengadaan dan peningkatan prasarana dan sarana kesehatan terus dilanjutkan
27 5. Tenaga yang mempunyai sikap nasional, etis dan profesional, juga memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara, berdisiplin, kreatif, berilmu dan terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi. 6. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia. 7. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
28 8. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja. 9. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaann terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda. 10. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya. 11. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan
29 lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 12. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, peningkatan kualitas program keluarga berencana. 13. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar dan pemakai C. Tujuan Pembangunan Kesehatan Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang
30 bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun tujuan utama dari pembangunan kesehatan yaitu : 1. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan. 2. Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan. 3. Peningkatan status gizi masyarakat. 4. Pengurangan kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas). 5. Pengembangan keluarga sehat sejahtera D. Kebijakan Pembangunan Kesehatan Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan melandaskan pada memperhatikan kebijakan umum yang dikelompokkan sebagai berikut:
31 1. Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor. Untuk optimalisasi hasil pembangunan berwawasan kesehatan, kerjasama lintas sektor merupakan hal yang utama dan karena itu perlu digalang serta dimantapkan secara seksama. Sosialisasi masalah-masalah kesehatan pada sektor lain perlu dilakukan secara intensif dan berkala. Kerjasama lintas sektor harus mencakup pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian serta melandaskan dengan seksama pada dasar-dasar pembangunan kesehatan. 2. Penigkatan perilaku, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Swasta. Masyarakat dan swasta perlu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam kaitan ini perilaku hidup masyarakat sejak usia dini perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan, sehingga menjadi bagian dari norma hidup dan budaya
32 masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan terutama melalui penerapan konsep pembangunan kesehatan masyarakat tetap didorong bahkan dikembangkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan serta keseimbangan upaya kesehatan. 3. Peningkatan Kesehatan Lingkungan. Kesehatan lingkungan perlu diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Upaya ini perlu untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup dan meningkatkan kemauan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan berwawasan kesehatan. Kesehatan lingkungan pemukiman, tempat kerja dan tempat-tempat umum serta tempat
33 periwisata ditingkatkan melalui penyediaan serta pengawasan mutu air yang memenuhi persyaratan terutama perpipaan, penerbitan tempat pembuangan sampah, penyediaan sarana pembangunan limbah serta berbagai sarana sanitasi lingkungan lainnya. Kualitas air, udara dan tanah ditingkatkan untuk menjamin hidup sehat dan produktif sehingga masyarakat terhindar dari keadaan yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan. Untuk itu diprlukan peningkatan dan perbaikan berbagai peraturan perundang-undangan, pendidikan lingkungan sehat sejak dini usia muda serta pembakuan standar lingkungan. 4. Peningkatan Upaya Kesehatanya. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakuakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pennyembuhan penyakit dan pemuluhan kesehatan serta upaya khusus melalui pelayanan
34 kemanusiaan dan darurat atau kritis. Selanjutnya, pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu terus –menerus diupayakan. Dalam rangka mempertahankan status kesehatan masyarakat selama kritis ekonomi, upaya kesehatan diproriataskan untuk mengatasi dampak kritis disamping tetap mempertahankan peningkatan pembangunan kesehatan. Perhatikan khusus dalam mengatasi dapak kritis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga miskin agar derajat kesehatan tidak memburuk dan tetap hidup produktif. Pemerintah berttanggung jawab terhadap biaya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin. Setelah melewati krisis ekonomi, status kesehatan masyarakat diusahakan ditigkatkan melalui pencegahan dan panganguran mordibitas, mortalitas, dan kecacatan dalam masyarakat terutama pada bayi, anak balita, dan wanita hamil, melahirkan dan masa nifas, melalui upaya peningkatan (promosi)
35 hidup sehat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta pengobatan penyakit dan rehabilitas. Prioritas utama diberikan kepada penaggulangan penyakit menular dan wabah yang cenderung meningkat. Perhatian yang lebih besar diberikan untuk mewujudkan produktifitas kerja yang tinggi, melalui berbagai upaya pelayanan kesehatan kerja termasuk perbaikan gizi dan kebugaran jasmani tenaga kerja serta upaya kesehatan lain yang menyangkut kesehatan lingkungan kerja dan lingkungan pemukiman terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah yang kumuh. 5. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Pengenbangan tenaga kesehatan harus menunjang seluruh upaya pembangunan kesehatan dan diarahkan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai pengembangan ilmu dan teknologi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan
36 Yang Maha Esa, serta berpegang teguh pada pengabdian bangsa dan negara dari etika profesi. Pengembangan tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan atau daya guna tenaga dan penyediaan jumlah serta mutu tenaga kesehatan dari masyarakat dan pemerintah yang mampu melaksanakan pembangunan kesehatan. Dalam parencanaan tenaga kesehatan perlu diutamakan penentu kebutuhan tenaga di kabupaten dan kota juga keperluan tenaga berbagai negara di luar negeri dalam rangka globalisasi. Pengembangan karier tenaga kesehatan mesyarakat dan pemerintah perlu ditingkatkan dengan terarah dan seksama serta diserasikan secara bertahap. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JK PM) yakni cara pelayanan kesehatan melelui penyebaran secara praupaya dikembangkan terus untuk menjamin tersekenggaranya pemeliharaan kesehatan yang lebih merata dan bermutu dengan
37 harga yang terkendali. JKPM diselenggarakan sebagai upaya bersama antar masyarakat, swasta dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat. Tarif pelayanan kesehatan perlu disesuaikan atas dasar nilai jasa dan barang yang diterima oleh anggota masyarakat yang memperoleh pelayanan. Masyarakat yang tidak mampu akan dibantu melalui system JKPM yang disubsidi oleh pemerintah. Bersamaan dengan itu dikembangkan pula asuransi kesehatan sebagai pelengkap/pendamping JKPM. Pengembangan asuransi kesehatan berada dibawah pembinaan pemerintah dan asosialisasi perasuransian. Secara bertahap puskesmas dan rumahsakit milik pemewrintah akan dikelolah secara swadana. 6. Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Pembangu-nan Kesehatan.
38 Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan perlu makin ditingkatkan terutama melalui peningkatan secara strategis dalam kerjasama antara sektor kesehatan dan sektor lain yang yang terkait, dan antara berbagai program kesehatan serta antara para pelaku dalam pembangunan kesehatan sendiri. Manajemen upaya kesehatan yang terdiri dari perencanaan, pengerakan pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian diselenggarakan secara sistematik untuk menjamin upaya kesehatan yang terpaduh dan menyeluruh. Manajemen tersebut didukung oleh sistem informasi ynag handal guna menghasilkan pengambilan kepetusan dan dan cara kerja yang efisien. Sistem informasi tersebut dikembangkan secara komprehensif diberbagai tingkat administrasi kesehatan sebagai bagian dari pengembangan administrasi mder. Organisasi Departemen Kesehatan perlu disesuaikan kembali dengan fungsi-fungsi :
39 regulasi, perencanaan nasional, pembinaan dan pengawasan. Desentralisasi atas dasr prinsip otonomi ynag nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dipercepat melalui pelimpahan tanggung jawab pengelolaaan upaya kesehatan kepada daerah Dinas Kesehatan ditingkatkan terus kemampuan manajemennya sehingga dapat melaksanakan secara lebih bertanggung jawab dalam perencanaan, pembiayaan dan pelalsaan upaya kesehatan. Peningkatan kemampuan manajemen tersebut dilakukan melalui rangkaian pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pembangunan kesehatan yang ada. Upaya tersebut pula didukung oleh tersedianya pembiayaan kesehatan yang memadai. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan pendanaan kesehatan yang baik berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional maupun dari anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.
40 7. Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Kesehatan. Penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan akan terus dikembangkan secara terarah dan bertahap dalam rangka menunjang upaya kesehatan, utamanya untuk mendukung perumusan kebijaksanaan, membantu memecahkan masalah kesehatan dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan program kesehatan. Penelitian dan pengembangan kesehatan akan terus dikembangkan melalui jaringan kemitraan dan didesentralisasikan sehingga menjadi bagian pentig dari pembangunan kesehatan daerah. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, gizi, pendayagunaan obat dan pengembangan obat asli Indonesia, pemberatasan penyakit dan perbaikan lingkungan. Penelitian yang berkaitan dengan ekonomi kesehatan dikembangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan
41 kesehatan dari pemerintah dan swasta. Setra meningkatkan kontribusi pemerintah dalam pembiayaan kesehatan yang terbatas. Penelitian bidang sosial budaya dan perilaku sehat dilakukan untuk mengembangkan gaya hidup sehat dan mengurangi masalah kesehatan masyarakat yang ada. 8. Peningkatan Lingkungan Sosial Budaya. Selain berpengaruh positif, globalisasi juga menimbulkan perubahan lingkungan sosial dan budaya masyarakat yang dapat berpengaruh negatif terhadap pembangunan kesehatan. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat melalui peningkatan sosioekonomi masyarakat, sehingga dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dan sekaligus meminimalkan dampak negatif dari globalisasi.