Tata Gereja GKI

1) Majelis Sinode Wilayah-Majelis Sinode Wilayah yang masing-masing mengutus 20 (dua
puluh) orang anggotanya, sedapat-dapatnya berunsur penatua dan pendeta, yang tidak duduk
dalam Badan Pekerja Majelis Sinode, dengan memperhatikan unsur-unsur dari Majelis
Klasis-Majelis Klasis dalam tiap Sinode Wilayah, dengan membawa surat kredensi yang
formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi.

2) Seluruh anggota Badan Pekerja Majelis Sinode sebagai pimpinan Persidangan Majelis
Sinode.

3) Badan pelayanan sinode.
4) Badan Pemeriksa Harta Milik Sinode.
5) Undangan

a) Para pendeta dan calon pendeta yang sudah berjabatan gerejawi dalam Sinode, yang
bukan utusan ke Persidangan Majelis Sinode dengan maksud agar mereka terlibat aktif
dalam keseluruhan persidangan, memahami keputusan-keputusan Majelis Sinode, dan
mendukung dalam pelaksanaan keputusan-keputusan itu.

b) Pihak-pihak yang dianggap perlu.
c) Jumlah undangan ditentukan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.
b. Peninjau yaitu anggota baptisan atau anggota sidi dalam Jemaat-jemaat, yang mendaftarkan diri
melalui Majelis Jemaat-Majelis Jemaat.
3. Pelaksanaan
a. Persidangan Majelis Sinode diadakan sekurang-kurangnya empat (4) tahun sekali yang
diselenggarakan oleh Majelis Sinode Wilayah Penerima yang ditetapkan dalam Persidangan
Majelis Sinode sebelumnya.
b. Badan Pekerja Majelis Sinode telah memberitahukan terlebih dahulu kepada setiap Majelis
Jemaat sekurang-kurangnya enam (6) bulan sebelumnya.
c. Rencana Persidangan Majelis Sinode diwartakan kepada anggota oleh Majelis Jemaat tiga (3)
hari Minggu berturut-turut sebelumnya, untuk memberikan kesempatan kepada anggota untuk
ikut mendoakan.
d. Badan Pekerja Majelis Sinode mempersiapkan bahan Persidangan Majelis Sinode secara tertulis
dan telah mengirimkannya kepada setiap Majelis Jemaat sekurang-kurangnya satu (1) bulan
sebelum Persidangan Majelis Klasis pertama menjelang Persidangan Majelis Sinode
dilangsungkan.
e. Persidangan Majelis Sinode dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Sinode.
f. Semua peserta mempunyai hak bicara, sedangkan yang mempunyai hak suara hanya setiap utusan
Majelis Sinode Wilayah dan setiap anggota Badan Pekerja Majelis Sinode.
g. Keputusan persidangan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
h. Badan Pekerja Majelis Sinode membuat akta persidangan untuk disahkan dalam persidangan itu,
atau dalam rapat Badan Pekerja Majelis Sinode bersama dengan dua (2) utusan Majelis Sinode
Wilayah
i. Pengaturan lebih rinci tentang Persidangan Majelis Sinode diatur oleh Majelis Sinode dalam Tata
Tertib Persidangan Majelis Sinode yang isinya tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata
Laksana GKI.
j. Untuk hal-hal yang mendesak dan penting yang perlu segera diselesaikan, Badan Pekerja Majelis
Sinode dapat menyelenggarakan Persidangan Majelis Sinode, dengan memberitahukan kepada
Majelis Sinode Wilayah-Majelis Sinode Wilayah dalam Sinode sekurang-kurangnya dua (2)
minggu sebelumnya.
4. Persidangan Majelis Sinode sah:
Jika dihadiri oleh ketiga Majelis Sinode Wilayah. Jika kuorum tersebut tidak tercapai, persidangan
ditunda selama maksimum enam (6) jam. Setelah itu Persidangan Majelis Sinode dinyatakan sah
tanpa memperhatikan kuorum.

151

5. Penyebutan sebuah persidangan Majelis Sinode dilakukan dengan mencantumkan nomor urut di
belakang kata “persidangan” (contoh: Persidangan XII Majelis Sinode GKI, atau Persidangan Ke-12
Majelis Sinode GKI).

Bab XLI
RAPAT KERJA

Pasal 188
RAPAT KERJA BADAN PEKERJA MAJELIS KLASIS

1. Pengertian
Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Klasis adalah sarana bagi Badan Pekerja Majelis Klasis di antara
dua Persidangan Majelis Klasis untuk mengambil keputusan tentang hal-hal yang mendesak dan/atau
yang ditugaskan oleh Majelis Klasis dan/atau yang diatur dalam Tata Laksana dengan melibatkan
Majelis Jemaat-Majelis Jemaat dalam Klasisnya. Keputusan Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis
Klasis berlaku bagi Jemaat-jemaat dalam Klasis yang bersangkutan.

2. Pelaksana
Pelaksana Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Klasis adalah Badan Pekerja Majelis Klasis.

3. Peserta
Peserta Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Klasis adalah:
a. Seluruh anggota Badan Pekerja Majelis Klasis.
b. Majelis Jemaat-Majelis Jemaat dalam Klasis yang masing-masing mengutus tiga (3) orang
utusan, yang membawa surat kredensi yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi.
Diharapkan dua (2) orang dari antara mereka adalah utusan tetap selama masa pelayanan Badan
Pekerja Majelis Klasis untuk menjaga kesinambungan pelayanan.
c. Badan pelayanan-badan pelayanan klasis yang terkait dan/atau badan pelayanan-badan pelayanan
di lingkup sinode wilayah dan sinode dan/atau orang-orang yang dianggap perlu.

4. Pelaksanaan
a. Badan Pekerja Majelis Klasis mengundang setiap Majelis Jemaat dalam Klasis yang terkait, dan
undangannya telah diterima oleh Majelis Jemaat sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum
rapat kerja dilaksanakan. Undangan disertai dengan acara dan bahan rapat kerja. Untuk hal-hal
yang mendesak, undangan yang disertai dengan acara dan bahan rapat kerja telah diterima oleh
Majelis Jemaat sekurang-kurangnya satu (1) minggu sebelum rapat kerja dilaksanakan.
b. Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Klasis dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Klasis dalam hal
ini ketua atau wakilnya.
c. Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Klasis sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah
ditambah satu (1) dari anggota-anggota Badan Pekerja Majelis Klasis dan dari Majelis Jemaat
dalam Klasis yang terkait. Jika kuorum tersebut tidak tercapai, setelah Rapat Kerja Badan Pekerja
Majelis Klasis ditunda tiga (3) jam, Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Klasis dinyatakan sah
tanpa memperhatikan ketentuan kuorum tersebut.
d. Seluruh peserta Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Klasis mempunyai hak bicara.
e. Keputusan Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Klasis diambil secara musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan pemungutan
suara. Yang mempunyai hak suara adalah setiap anggota Badan Pekerja Majelis Klasis dan setiap
utusan Majelis Jemaat.
f. Badan Pekerja Majelis Klasis melaporkan secara tertulis keputusan-keputusan Rapat Kerja Badan
Pekerja Majelis Klasis kepada Majelis Klasis yang terkait dalam persidangannya yang terdekat,
dengan tembusan kepada semua Majelis Jemaat dalam Klasis.
g. Pengaturan secara lebih rinci tentang Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Klasis diatur dalam Tata
Tertib Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Klasis, yang ditetapkan oleh Rapat Kerja Badan

152

Pekerja Majelis Klasis, yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata
Laksana GKI.

Pasal 189
RAPAT KERJA
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE WILAYAH

1. Pengertian
Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah adalah sarana bagi Badan Pekerja Majelis Sinode
Wilayah di antara dua Persidangan Majelis Sinode Wilayah untuk mengambil keputusan tentang hal-
hal yang mendesak dan/atau yang ditugaskan oleh Majelis Sinode Wilayah dan/atau yang diatur
dalam Tata Laksana dengan melibatkan Badan Pekerja Majelis Klasis-Badan Pekerja Majelis Klasis
dalam Sinode Wilayahnya. Keputusan Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah berlaku
bagi Jemaat-jemaat dalam Sinode Wilayah yang bersangkutan.

2. Pelaksana
Pelaksana Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah adalah Badan Pekerja Majelis Sinode
Wilayah.

3. Peserta
Peserta Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah adalah:
a. Seluruh anggota Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah.
b. Badan Pekerja Majelis Klasis-Badan Pekerja Majelis Klasis dalam Sinode Wilayah yang masing-
masing mengutus tiga (3) orang utusan, yang membawa surat kredensi yang formulasinya dimuat
dalam Peranti Administrasi. Diharapkan dua (2) orang dari antara mereka adalah utusan tetap
selama masa pelayanan Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah untuk menjaga kesinambungan
pelayanan.
c. Badan pelayanan-badan pelayanan Sinode Wilayah yang terkait dan/atau badan pelayanan-badan
pelayanan di lingkup klasis dan sinode dan/atau orang-orang yang dianggap perlu.

4. Pelaksanaan
a. Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah mengundang setiap Badan Pekerja Majelis Klasis dalam
Sinode Wilayah yang terkait, dan undangannya telah diterima oleh Badan Pekerja Majelis Klasis
sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum rapat kerja dilaksanakan. Undangan disertai dengan
acara dan bahan rapat kerja. Untuk hal-hal yang mendesak, undangan yang disertai dengan acara
dan bahan rapat kerja telah diterima oleh Badan Pekerja Majelis Klasis sekurang-kurangnya satu
(1) minggu sebelum rapat kerja dilaksanakan.
b. Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Sinode
Wilayah dalam hal ini ketua atau wakilnya.
c. Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya
setengah ditambah satu (1) dari anggota-anggota Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah dan dari
Badan Pekerja Majelis Klasis dalam Sinode Wilayah yang terkait. Jika kuorum tersebut tidak
tercapai, setelah Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah ditunda tiga (3) jam, Rapat
Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah dinyatakan sah tanpa memperhatikan ketentuan
kuorum tersebut.
d. Seluruh peserta Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah mempunyai hak bicara.
e. Keputusan Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah diambil secara musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan
pemungutan suara. Yang mempunyai hak suara adalah setiap anggota Badan Pekerja Majelis
Sinode Wilayah dan setiap utusan Badan Pekerja Majelis Klasis.
f. Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah melaporkan secara tertulis keputusan-keputusan Rapat
Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah kepada Majelis Sinode Wilayah yang terkait dalam

153

persidangannya yang terdekat, dengan tembusan kepada semua Badan Pekerja Majelis Klasis
dalam Sinode Wilayah.
g. Pengaturan secara lebih rinci tentang Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah diatur
dalam Tata Tertib Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah, yang ditetapkan oleh
Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah, yang isinya tidak boleh bertentangan dengan
Tata Gereja dan Tata Laksana GKI.

Pasal 190
RAPAT KERJA
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE

1. Pengertian
Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode adalah sarana bagi Badan Pekerja Majelis Sinode di antara
dua Persidangan Majelis Sinode untuk mengambil keputusan tentang hal-hal yang mendesak dan/atau
yang ditugaskan oleh Majelis Sinode dan/atau yang diatur dalam Tata Laksana dengan melibatkan
Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah-Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah dalam Sinode.
Keputusan Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode berlaku bagi Jemaat-jemaat dalam Sinode.

2. Pelaksana
Pelaksana Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode adalah Badan Pekerja Majelis Sinode.

3. Peserta
Peserta Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode adalah:
a. Seluruh anggota Badan Pekerja Majelis Sinode.
b. Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah-Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah yang masing-
masing mengutus tujuh (7) orang utusan, yang membawa surat kredensi yang formulasinya
dimuat dalam Peranti Administrasi. Diharapkan lima (5) orang dari antara mereka adalah utusan
tetap selama masa pelayanan Badan Pekerja Majelis Sinode untuk menjaga kesinambungan
pelayanan.
c. Badan pelayanan-badan pelayanan sinode yang terkait dan/atau badan pelayanan-badan
pelayanan di lingkup klasis dan sinode wilayah dan/atau orang-orang yang dianggap perlu.

4. Pelaksanaan
a. Badan Pekerja Majelis Sinode mengundang setiap Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah, dan
undangannya telah diterima oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah sekurang-kurangnya
satu (1) bulan sebelum rapat kerja dilaksanakan. Undangan disertai dengan acara dan bahan rapat
kerja. Untuk hal-hal yang mendesak, undangan yang disertai dengan acara dan bahan rapat kerja
telah diterima oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah sekurang-kurangnya satu (1) minggu
sebelum rapat kerja dilaksanakan.
b. Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dalam
hal ini ketua atau wakilnya.
c. Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah
ditambah satu (1) dari anggota-anggota Badan Pekerja Majelis Sinode dan dari Badan Pekerja
Majelis Sinode Wilayah. Jika kuorum tersebut tidak tercapai, setelah Rapat Kerja Badan Pekerja
Majelis Sinode ditunda tiga (3) jam, Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode dinyatakan sah
tanpa memperhatikan ketentuan kuorum tersebut.
d. Seluruh peserta Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode mempunyai hak bicara.
e. Keputusan Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode diambil secara musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan
pemungutan suara. Yang mempunyai hak suara adalah setiap anggota Badan Pekerja Majelis
Sinode dan setiap utusan Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah.

154

f. Badan Pekerja Majelis Sinode melaporkan secara tertulis keputusan-keputusan Rapat Kerja
Badan Pekerja Majelis Sinode kepada Majelis Sinode dalam persidangannya yang terdekat,
dengan tembusan kepada semua Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah.

g. Pengaturan secara lebih rinci tentang Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode diatur dalam
Tata Tertib Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode, yang ditetapkan oleh Rapat Kerja Badan
Pekerja Majelis Sinode, yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata
Laksana GKI.

Bab XLII
PENINJAUAN ULANG DAN BANDING

Pasal 191
PENINJAUAN ULANG

1. Terhadap keputusan Majelis Jemaat yang dianggap salah, peninjauan ulang dilakukan oleh Majelis
Jemaat yang bersangkutan atas permintaan anggota Majelis Jemaat atau anggota dalam Jemaat yang
bersangkutan.

2. Terhadap keputusan Majelis Klasis yang dianggap salah, peninjauan ulang dilakukan oleh Majelis
Klasis yang bersangkutan atas permintaan Majelis Jemaat dalam Klasis tersebut atau Badan Pekerja
Majelis Klasis dari Klasis tersebut.

3. Terhadap keputusan Majelis Sinode Wilayah yang dianggap salah, peninjauan ulang dilakukan oleh
Majelis Sinode Wilayah yang bersangkutan atas permintaan Majelis Klasis dalam Sinode Wilayah
tersebut atau Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah dari Sinode Wilayah tersebut.

4. Terhadap keputusan Majelis Sinode yang dianggap salah, peninjauan ulang dilakukan oleh Majelis
Sinode atas permintaan Majelis Sinode Wilayah atau Badan Pekerja Majelis Sinode.

5. Permintaan peninjauan ulang:
a. Sebaiknya diajukan secepatnya sesudah keputusan yang dianggap salah itu diambil, dengan
memperhatikan relevansinya bagi kehidupan dan karya GKI di lingkup yang bersangkutan.
b. Harus diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas dengan menyebutkan
nama dan alamat yang jelas, serta dibubuhi tanda tangan atau cap ibu jari orang yang
mengajukan.

6. Alasan-alasan untuk peninjauan ulang adalah adanya hal-hal yang diyakini bertentangan dengan
Firman Allah dan/atau Tata Gereja dan Tata Laksana GKI dalam keputusan yang bersangkutan.

7. Proses pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap peninjauan ulang dilakukan sama seperti
terhadap masalah-masalah yang lain.

Pasal 192
BANDING

1. Pihak yang akan meminta banding kepada Majelis dari lingkup yang lebih luas harus terlebih dulu
menempuh prosedur peninjauan ulang sebagaimana yang dipaparkan dalam Tata Laksana Pasal 191.

2. Jika yang bersangkutan tidak puas dengan keputusan peninjauan ulang tersebut di atas dan berniat
meminta banding, pihak yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis bahwa ia akan banding
kepada Majelis dari lingkup yang lebih luas.

3. Pernyataan sebagaimana yang disebutkan dalam Tata Laksana Pasal 192:2 harus disampaikan
selambat-lambatnya satu (1) bulan sesudah pihak yang bersangkutan diberitahu tentang keputusan
peninjauan ulang yang dimaksudkan dalam Tata Laksana Pasal 192:1.

4. Pernyataan sebagaimana yang disebutkan dalam Tata Laksana Pasal 192:2 beserta uraian
permasalahan dan alasan-alasannya dikirimkan kepada pimpinan harian Majelis dari lingkup yang

155

lebih luas melalui pimpinan harian dari Majelis yang keputusannya dibanding. Pimpinan harian dari
Majelis yang keputusannya dibanding harus meneruskan pernyataan banding tersebut kepada
pimpinan harian Majelis dari lingkup yang lebih luas.
5. Pemeriksaan banding:
a. Terhadap keputusan Majelis Jemaat dilakukan oleh Majelis Klasis atas permintaan anggota

Majelis Jemaat atau anggota dalam Jemaat yang bersangkutan.
b. Terhadap keputusan Majelis Klasis dilakukan oleh Majelis Sinode Wilayah atas permintaan

Majelis Jemaat dalam Klasis tersebut atau Badan Pekerja Majelis Klasis dari Klasis tersebut.
c. Terhadap keputusan Majelis Sinode Wilayah dilakukan oleh Majelis Sinode atas permintaan

Majelis Klasis dalam Sinode Wilayah tersebut atau Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah dari
Sinode Wilayah tersebut.
6. Pimpinan harian Majelis dari lingkup yang lebih luas, sesudah menerima pernyataan sebagaimana
yang dimaksudkan dalam Tata Laksana Pasal 192:4, harus memasukkan pernyataan tersebut ke dalam
acara persidangan Majelis yang terdekat.
7. Pernyataan sebagaimana yang disebutkan dalam Tata Laksana Pasal 192:2 dapat dicabut kembali oleh
pihak yang bersangkutan, baik sebelum dibicarakan maupun ketika sedang dibicarakan oleh Majelis
dari lingkup yang lebih luas.
8. Proses pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap banding dilakukan sama seperti terhadap
masalah-masalah yang lain.

Bab XLIII
PERWAKILAN

Pasal 193
MAJELIS JEMAAT

1. Ketua dan sekretaris dari Majelis Jemaat bertindak untuk dan atas nama Majelis Jemaat di dalam dan
di luar pengadilan.

2. Majelis Jemaat dapat menunjuk anggota-anggotanya untuk bertindak sebagai wakilnya dalam
kepengurusan badan-badan atau yayasan-yayasan ekumenis di wilayahnya.

3. Wakil-wakil Majelis Jemaat harus memberikan laporan pertanggungjawaban tertulis tentang apa yang
terjadi dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pasal 194
BADAN PEKERJA MAJELIS KLASIS

1. Ketua dan sekretaris dari Badan Pekerja Majelis Klasis bertindak untuk dan atas nama Majelis Klasis
di dalam dan di luar pengadilan.

2. Badan Pekerja Majelis Klasis dapat menunjuk anggota-anggota Majelis Klasis untuk bertindak
sebagai wakilnya dalam kepengurusan badan-badan atau yayasan-yayasan ekumenis yang ada di
wilayahnya.

3. Wakil-wakil Badan Pekerja Majelis Klasis harus memberikan laporan pertanggungjawaban tertulis
tentang perkembangan badan atau yayasan yang bersangkutan.

Pasal 195
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE WILAYAH

1. Ketua dan sekretaris dari Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah bertindak untuk dan atas nama
Majelis Sinode Wilayah di dalam dan di luar pengadilan.

156

2. Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah menunjuk wakil dari anggota-anggotanya untuk menghadiri
undangan dari Jemaat, Klasis, Sinode Wilayah lain, Sinode, gereja atau instansi lain.

3. Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah menunjuk wakil dari anggota Badan Pekerja Majelis Sinode
Wilayah dan dapat menunjuk wakil dari anggota Majelis Sinode Wilayah untuk duduk dalam
kepengurusan badan-badan atau yayasan-yayasan ekumenis yang ada di wilayahnya.

4. Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah menunjuk wakil-wakil dari anggotanya atau dari anggota
Majelis Sinode Wilayahnya atau anggota sidi dalam Sinode Wilayahnya untuk duduk dalam
kepengurusan badan-badan atau yayasan-yayasan yang didirikan atau didukungnya.

5. Wakil-wakil Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah memberikan laporan pertanggungjawaban
tertulis tentang perkembangan badan atau yayasan yang bersangkutan.

Pasal 196
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE

1. Ketua dan sekretaris dari Badan Pekerja Majelis Sinode bertindak untuk dan atas nama Majelis
Sinode di dalam dan di luar pengadilan.

2. Badan Pekerja Majelis Sinode menunjuk wakil dari anggota-anggotanya untuk menghadiri undangan
dari Jemaat, Klasis, Sinode Wilayah, gereja atau instansi lain.

3. Badan Pekerja Majelis Sinode menunjuk wakil-wakil dari anggotanya atau dari anggota Majelis
Sinode untuk duduk dalam kepengurusan badan-badan atau yayasan-yayasan ekumenis yang ada di
wilayahnya.

4. Badan Pekerja Majelis Sinode menunjuk wakil-wakil dari anggotanya atau dari anggota Majelis
Sinode atau anggota sidi dalam Sinode untuk duduk dalam kepengurusan badan-badan atau yayasan-
yayasan yang didirikan atau didukungnya.

5. Wakil-wakil Badan Pekerja Majelis Sinode harus memberikan laporan pertanggungjawaban tertulis
baik tentang kinerja mereka dalam badan atau yayasan yang bersangkutan, maupun tentang
perkembangan badan atau yayasan yang bersangkutan. Jika dalam badan atau yayasan terdapat lebih
dari satu orang wakil, laporan pertanggungjawaban dibuat bersama.

Bab XLIV
BADAN PELAYANAN

Pasal 197
PENGERTIAN

1. Yang dimaksud dengan badan pelayanan adalah departemen, komisi, panitia, badan, kelompok, tim,
yayasan, yang dibentuk dan diangkat untuk memimpin bidang-bidang pelayanan khusus atau
melaksanakan tugas khusus sesuai dengan kebutuhan yang ada.

2. Departemen dan komisi adalah badan pelayanan untuk pelayanan gerejawi yang bersifat tetap.
3. Panitia, badan, kelompok, dan tim adalah badan pelayanan untuk pelayanan gerejawi yang bersifat

sementara.
4. Yayasan atau yang sejenisnya adalah badan pelayanan untuk pelayanan gerejawi yang luas dan

membutuhkan gerak yang lebih bebas dengan badan hukum tersendiri sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 198
BADAN PELAYANAN JEMAAT

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai badan pelayanan jemaat diatur dalam Pedoman Pelaksanaan
tentang Badan Pelayanan Jemaat.

157

Pasal 199
BADAN PELAYANAN KLASIS

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai badan pelayanan klasis diatur dalam Pedoman Pelaksanaan
tentang Badan Pelayanan Klasis.

Pasal 200
BADAN PELAYANAN SINODE WILAYAH

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai badan pelayanan sinode wilayah diatur dalam Pedoman
Pelaksanaan tentang Badan Pelayanan Sinode Wilayah.

Pasal 201
BADAN PELAYANAN SINODE

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai badan pelayanan sinode diatur dalam Pedoman Pelaksanaan
tentang Badan Pelayanan Sinode.

Bab XLV
TENAGA PELAYANAN GEREJAWI

Pasal 202
PENGERTIAN

1. Tenaga pelayanan gerejawi adalah mitra penatua, pendeta, dan badan pelayanan tertentu untuk
melaksanakan pelayanan khusus sesuai dengan keahliannya.

2. Jemaat, Klasis, Sinode Wilayah, dan Sinode dapat mempunyai tenaga pelayanan gerejawi jika untuk
pelayanan khusus tersebut tidak dituntut adanya wibawa spiritual dan kepemimpinan yang melekat
pada jabatan pendeta.

Pasal 203
STATUS

1. Tenaga pelayanan gerejawi berstatus sebagai tenaga penuh waktu yang melayani dalam bidang
keahlian tertentu di lingkup Jemaat, Klasis, Sinode wilayah, dan Sinode.

2. Tenaga pelayanan gerejawi tidak diteguhkan sebagai penatua.
3. Tenaga pelayanan gerejawi tidak dimungkinkan untuk diproyeksikan menjadi pendeta.

Pasal 204
PENGATURAN RINCI

Hal-hal terinci dari tenaga pelayanan gerejawi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan tentang
Tenaga Pelayanan Gerejawi.

J. SARANA PENUNJANG

Bab XLVI

158

HARTA MILIK

Pasal 205
PENGERTIAN TENTANG HARTA MILIK

Harta milik GKI berupa:
1. Uang dan surat-surat berharga.
2. Barang-barang bergerak, antara lain kendaraan, mesin-mesin, inventaris kantor, alat-alat musik, dan

peralatan lainnya.
3. Barang-barang tidak bergerak, antara lain tanah, gedung gereja, pastori, balai pertemuan, kantor tata

usaha, dan bangunan-bangunan lainnya.
4. Kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, hak paten, dan hak merek.

Bagaimana dengan hutang dan piutang??????

Pasal 206
PEROLEHAN

Harta milik GKI diperoleh melalui:
1. Persembahan anggota.
2. Sumbangan-sumbangan atau hibah yang tidak mengikat.
3. Usaha-usaha lain.

Pasal 207
TANGGUNG JAWAB BERSAMA JEMAAT
UNTUK KLASIS, SINODE WILAYAH, DAN SINODE

Jemaat memikul tanggung jawab bersama untuk membiayai Klasis, Sinode Wilayah dan Sinode.
Tanggung jawab bersama Jemaat untuk membiayai Klasis, Sinode Wilayah dan Sinode itu diatur dalam
Pedoman Pelaksanaan tentang Tanggung Jawab Bersama Jemaat untuk Klasis, Sinode Wilayah, dan
Sinode.

Pasal 208
KEPEMILIKAN

1. GKI dalam wujud Jemaat, Klasis, Sinode Wilayah, dan Sinode masing-masing memiliki harta milik
berupa uang, surat-surat berharga, barang-barang bergerak, barang-barang tidak bergerak, dan
kekayaan intelektual

2. Harta milik berupa barang-barang bergerak, barang-barang tidak bergerak, dan kekayaan intelektual
adalah atas nama GKI sebagai Jemaat atau Klasis atau Sinode Wilayah atau Sinode.

Pasal 209
PENGELOLAAN

1. Pengelolaan harta milik GKI dilaksanakan oleh:
a. Majelis Jemaat untuk harta milik GKI yang ada di Jemaat.
b. Badan Pekerja Majelis Klasis untuk harta milik GKI yang ada di Klasis.
c. Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah untuk harta milik GKI yang ada di Sinode Wilayah.
d. Badan Pekerja Majelis Sinode untuk harta milik GKI yang ada di Sinode.
e. Pengurus yayasan atau yang sejenisnya untuk harta milik yayasan atau yang sejenisnya.

159

2. Pengelolaan harta milik GKI dilaksanakan dengan mengadakan, memelihara, mempergunakan dan
mempertanggungjawabkannya.

3. Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Klasis, Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah, Badan Pekerja
Majelis Sinode dan pengurus yayasan atau yang sejenisnya tidak diperkenankan bertindak sebagai
penjamin bagi utang orang atau badan lain.

4. Pembelian dan penjualan barang-barang bergerak dilakukan oleh:
a. Majelis Jemaat berdasarkan keputusan Majelis Jemaat.
b. Badan Pekerja Majelis Klasis berdasarkan keputusan Badan Pekerja Majelis Klasis.
c. Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah berdasarkan keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode
Wilayah.
d. Badan Pekerja Majelis Sinode berdasarkan keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode.

5. Pembelian atau penjualan barang-barang tidak bergerak dapat dilakukan oleh Majelis Jemaat, Majelis
Klasis, Majelis Sinode Wilayah dan Majelis Sinode dengan prosedur sebagai berikut:
a. Majelis Jemaat
1) Majelis Jemaat memutuskan rencana pembelian atau penjualan atau hibah.
2) Majelis Jemaat mewartakan rencana tersebut selama tiga (3) hari Minggu berturut-turut
dalam warta jemaat agar anggota mengetahui dan ikut mendoakannya.
3) Majelis Jemaat meminta surat persetujuan dari Badan Pekerja Majelis Sinode untuk harta
milik berupa barang tidak bergerak yang telah dimiliki atas nama Jemaat sebelum
pemberlakuan Tata Gereja GKI pada tanggal 26 Agustus 2003 atau surat kuasa dari Badan
Pekerja Majelis Sinode untuk harta milik berupa barang tidak bergerak yang diperoleh Jemaat
sesudah pemberlakuan Tata Gereja GKI pada tanggal 26 Agustus 2003.
4) Majelis Jemaat melakukan pembelian atau penjualan atau hibah di hadapan pejabat yang
berwenang.
5) Dalam hal pembelian atau menerima hibah, Majelis Jemaat menyimpan sertifikat tanah dan
surat-surat terkait, serta mengirimkan salinan/fotokopinya kepada Badan Pekerja Majelis
Sinode.
b. Majelis Klasis
1) Majelis Klasis memutuskan rencana pembelian atau penjualan atau hibah. Jika harus segera
dilakukan, hal itu dapat diputuskan dalam Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Klasis.
2) Badan Pekerja Majelis Klasis meminta surat persetujuan dari Badan Pekerja Majelis Sinode
untuk harta milik berupa barang tidak bergerak yang telah dimiliki atas nama Klasis sebelum
pemberlakuan Tata Gereja GKI pada tanggal 26 Agustus 2003 atau surat kuasa dari Badan
Pekerja Majelis Sinode untuk harta milik berupa barang tidak bergerak yang diperoleh Klasis
sesudah pemberlakuan Tata Gereja GKI pada tanggal 26 Agustus 2003.
3) Badan Pekerja Majelis Klasis melakukan pembelian atau penjualan atau hibah di hadapan
pejabat yang berwenang.
4) Dalam hal pembelian, Badan Pekerja Majelis Klasis menyimpan sertifikat tanah dan surat-
surat terkait serta mengirimkan salinan/fotokopinya kepada Badan Pekerja Majelis Sinode.
c. Majelis Sinode Wilayah

160

1) Majelis Sinode Wilayah memutuskan rencana pembelian atau penjualan atau hibah. Jika
harus segera dilakukan, hal itu dapat diputuskan dalam Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis
Sinode Wilayah.

2) Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah meminta surat persetujuan dari Badan Pekerja Majelis
Sinode untuk harta milik berupa barang tidak bergerak yang telah dimiliki atas nama Sinode
Wilayah sebelum pemberlakuan Tata Gereja GKI pada tanggal 26 Agustus 2003 atau surat
kuasa dari Badan Pekerja Majelis Sinode untuk harta milik berupa barang tidak bergerak
yang diperoleh Sinode Wilayah, sesudah pemberlakuan Tata Gereja GKI pada tanggal 26
Agustus 2003.

3) Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah melakukan pembelian atau penjualan atau hibah di
hadapan pejabat yang berwenang.

4) Dalam hal pembelian, Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah menyimpan sertifikat tanah
dan surat-surat terkait serta mengirimkan salinan/fotokopinya kepada Badan Pekerja Majelis
Sinode.

d. Majelis Sinode
1) Majelis Sinode memutuskan rencana pembelian atau penjualan atau hibah. Jika harus segera
dilakukan, hal itu dapat diputuskan dalam Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode
Wilayah.
2) Badan Pekerja Majelis Sinode melakukan pembelian atau penjualan atau hibah di hadapan
pejabat yang berwenang.
3) Dalam hal pembelian, Badan Pekerja Majelis Sinode menyimpan sertifikat tanah dan surat-
surat yang terkait.

Pasal 210
PERTANGGUNGJAWABAN

1. Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Klasis, Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah, dan Badan
Pekerja Majelis Sinode serta pengurus yayasan atau yang sejenisnya wajib membuat laporan
pertanggungjawaban pengelolaan harta milik GKI yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

2. Laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat sekurang-kurangnya satu (1) tahun sekali.
3. Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi rencana dan realisasi anggaran belanja dan

pendapatan, serta daftar inventaris.

Pasal 211
PEMERIKSAAN

1. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan harta milik diperiksa oleh Badan Pemeriksa Harta Milik.
2. Badan Pemeriksa Harta Milik diangkat masing-masing oleh Majelis Jemaat, Majelis Klasis, Majelis

Sinode Wilayah, dan Majelis Sinode, sesuai dengan lingkup pertanggungjawabannya dan terdiri dari
sedikit-dikitnya dua (2) orang anggota sidi dan sebanyak-banyaknya tiga (3) anggota sidi yang
mengerti pembukuan dan berasal dari lingkup masing-masing.
3. Anggota Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat harus tidak berjabatan gerejawi. Anggota Badan
Pemeriksa Harta Milik Klasis tidak boleh diangkat dari antara anggota Badan Pekerja Majelis Klasis.
Anggota Badan Pemeriksa Harta Milik Sinode Wilayah tidak boleh diangkat dari antara anggota
Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah. Anggota Badan Pemeriksa Harta Milik Sinode tidak boleh
diangkat dari antara anggota Badan Pekerja Majelis Sinode.
4. Badan Pemeriksa Harta Milik melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Majelis sesuai dengan
lingkupnya masing-masing untuk dibahas dan disahkan.
5. Pengesahan laporan pertanggungjawaban keuangan membebaskan Majelis/pengurus yang
menyusunnya dari tanggung jawab mengenai pengelolaan selama periode yang dilaporkan.

161

6. Dalam hubungan dengan hukum, laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan diperiksa oleh
akuntan yang ditunjuk oleh Majelis sesuai dengan lingkup pertanggungjawaban masing-masing.

7. Pelantikan
a. Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat dilantik dalam Kebaktian Minggu dengan menggunakan
liturgi yang ditetapkan oleh Majelis Sinode.
b. Badan Pemeriksa Harta Milik Klasis dilantik dalam Kebaktian Penutupan Persidangan Majelis
Klasis yang mengangkatnya dengan menggunakan liturgi yang ditetapkan oleh Majelis Sinode.
c. Badan Pemeriksa Harta Milik Sinode Wilayah dilantik dalam Kebaktian Penutupan Persidangan
Majelis Sinode Wilayah yang mengangkatnya dengan menggunakan liturgi yang ditetapkan oleh
Majelis Sinode.
d. Badan Pemeriksa Harta Milik Sinode dilantik dalam Kebaktian Penutupan Persidangan Majelis
Sinode yang mengangkatnya dengan menggunakan liturgi yang ditetapkan oleh Majelis Sinode.

K. PERANTI GEREJAWI

Bab XLVII
PERANTI GEREJAWI

Pasal 212
PERANTI GEREJAWI

1. Tata Laksana GKI dilengkapi dengan Peranti Gerejawi GKI yang terdiri dari:
a. Pedoman Pelaksanaan GKI.
b. Peranti Administrasi GKI.
c. Bahan-bahan pembinaan sinodal.
d. Peraturan/peranti/bahan lain yang setara.

2. Peranti Gerejawi GKI ditetapkan dan diubah oleh Badan Pekerja Majelis Sinode GKI melalui Rapat
Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode GKI.

L. PERUBAHAN DAN PENUTUP

Bab XLVIII
PERUBAHAN

Pasal 213
PERUBAHAN

1. Tata Laksana GKI dapat diubah oleh Majelis Sinode dalam Persidangan Majelis Sinode berdasarkan
usul dari:
a. Majelis Sinode Wilayah, yang dapat berasal dari:
1) Anggota sidi melalui dan disetujui oleh Majelis Jemaat, Majelis Klasis, dan Majelis Sinode
Wilayah.
2) Majelis Jemaat melalui dan disetujui oleh Majelis Klasis dan Majelis Sinode Wilayah.

162

3) Badan Pekerja Majelis Jemaat melalui dan disetujui oleh Majelis Jemaat, Majelis Klasis, dan
Majelis Sinode Wilayah.

4) Majelis Klasis melalui dan disetujui oleh Majelis Sinode Wilayah.
5) Badan Pekerja Majelis Klasis melalui dan disetujui oleh Majelis Klasis dan Majelis Sinode

Wilayah.
6) Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah melalui dan disetujui oleh Majelis Sinode Wilayah.
7) Majelis Sinode Wilayah.
b. Badan Pekerja Majelis Sinode.
2. Usul perubahan harus menjadi bahan dari dan dimasukkan ke dalam acara Persidangan Majelis
Sinode melalui Badan Pekerja Majelis Sinode.

Bab XLIX
PENUTUP

Pasal 214
PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Laksana GKI ditetapkan oleh Majelis Jemaat, atau Majelis Klasis,
atau Majelis Sinode Wilayah, atau Majelis Sinode dalam persidangannya masing-masing, sesuai dengan
tugas dan wewenang masing-masing, sejauh tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana
GKI.

163