MODUL UAS KEWARGANEGARAAN

 Kekurangan Presidensial
a. Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas.
b. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan.
c. kekuasaan mutlak.

Kesimpulan :
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting
dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalm mengangkat perdana menteri
dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu: dengan cara mengeluarkan semacam mosi
tidak percaya.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena
rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol
presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi. pengkhianatan terhadap neagara, dan terlibat
masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-
pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

C. System Pemerintahan yang Ideal untuk Negara Indonesia

Sistem pemerintahan yang ideal bagi Indonesia namun kesemuanya menganggap negara federasi
lebih baik bagi Indonesia dengan negara yang memiliki pulau serta kebudayaan yang berbeda-beda

Beberapa Pendapat itu kami bagi menjadi 6, yaitu :

1. Sistem federasi akan menyelesaikan berbagai persoalan yang melanda tanah air dengan cepat.
Mulai dari persoalan ekonomi, politik, hingga budaya.

Dalam sistem federasi yang diterapkan di Indonesia, tentu ada beberapa aspek yang masih tetap
harus menjadi kekuatan pemerintah pusat. Seperti persoalan pertahanan dan keamanan, moneter
dan kelautan. Sedangkan untuk urusan luar negeri bisa dikerjakan bersama antara pusat dan negara
bagian federasinya.

Prinsip dan substansi kekuatan federasi terletak pada prinsip persatuannya, sementara sistem NKRI
lebih monolitik karena disatukan secara sentralistik, kalau diukur menggunakan rasio kemajuan
ekonomi antara sistem federasi dengan kesatuan, tentu apa yang menjadi cita-cita pemerataan
ekonomi dan pembangunan akan melaju dengan sangat cepat dibanding dengan sistem kesatuan.

Ditopang juga dengan penguatan budaya di wilayah-wilayah federasi, maka Indonesia akan
menjadi Negara bercorak Multi Kultural yang sangat kuat. Walau begitu, tentu juga ada resiko
apabila perubahan tersebut dilakukan. Krna juga Akan ada sejumlah pembagian yang dilakukan.
Mulai dari pembagian kekuatan politik, ekonomi, sosial dan budaya dibutuhkan azas kolektivitas
untuk mencapai kedudukan setara antar wilayah wilayah federasi.

Untuk mencapai itu, keputusan Presiden dalam menentukan kebijakan yang menjadi hak-hak
otoritasnya tetap bersifat prerogratif. Dari penguatan wilayah-wilayah melalui sistem federasi, apa
yang kita cita-citakan sebagai tatanan masyarakat yang adil dan madani akan tercapai dengan cepat.

2. Indonesia adalah negara yang sangat luas maka Jaminan pemerataan alokasi dan pendapatan lebih
terjamin, soalnya pemasukan negara bukan dari pusat ke daerah lagi, tapi daerah yang membangun
pusat. Kebudayaan dan kepribadian daerah pun juga lebih terlihat, daerah bisa memiliki simbol
sendiri yang mewakili daerah. Karena pemerintah daerah punya hak buat mencampuri aturan pusat

45

yang dianggap tidak sesuai, maka kepribadian daerah bisa terjaga. Kelebihan ini sangat bagus bila
di terapkan bagi kelangsungan qanun syariat di Aceh dan tidak mengikuti aturan pemerintah pusat
yang bertentangan dengan qanun Acch.

3. Federasi ini negara yang memiliki pemerintahan dimana negara bagiannya bekerjasama dalam
membentuk suatu kesatuan yang Sehingga dari masing-masing negara bagian memiliki beberapa
otonomi khusus dan juga pemerintahan pusat yang mengatur beberapa urusan yang dianggap
nasional.

4. Dengan luasnya negara Indonesia ini ditambah banyak tiap wilayahnya terpisah oleh pulau maka
pemerintah pusat sulit menjangkau serta melakukan pemerataan baik dari segi anggaran maupun
pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Dengan adanya sistem federasi maka setiap wilayah bisa
memaksimalkan potensi wilayahnya sendiri tanpa harus menunggu persetujuan dari pusat.
Mengenai Sistem Presidensil di Indonesia sendiri sudah baik, namun Rakyat kurang dilibatkan
dalam sistem ini. Maka, Indonesia harusnya menganut sistem presidensial tetapi juga melibatkan
rakyatnya dalam pemerintahan nya.

5. Federasi jika diterapkan di Indonesia, keuntungannya adalah pemerataan ekonomi dan kemakmuran
lebih cepat terlaksana daripada sistem pemerintahan terpusat pada negara kesatuan. Juga dapat
Mendorong Inovasi dalam Hukum dan Kebijakan, juga persaingan antara daerah atau negara bagian
akan semakin sehat dan kondusif sehingga turut mendukung stabilitas nasional secara keseluruhan,
dan pemerataan dan keadilan sosial lebih mudah diwujudkan.

6. Berbicara mengenai bentuk negara yang ideal bagi NKRI, jika kita liat dari penerapan yang terjadi
pada saat ini. Bentuk negara kesatuan belumlah efektif dan ideal bagi negara Indonesia saat ini.
Selain dikarenakan wilayah Indonesia yang sangat luas sehingga cakupan pemerataan dan
kesejahteraan nya tidak efektif. Dan faktor lainnya seperti kasus koruptor. Yang dapat
mengakibatkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Oleh karena itulah kita merujuk pada konsep
negara federasi bagi Indonesia yang dinamis sesuai yang pernah ditawarkan oleh Prof. Dr. Amin
Rais di penghujung tahun 1999.

Federasi adalah sebuah bentuk dan konsep bernegara dimana dalam pengertian modern, sebuah
federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan dimana beberapa negara bagian bekerja sama dan
membentuk negara kesatuan. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan
pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap
negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup
bebas.

Namun ada juga pendapat yang tidak menginginkan negara federasi dan lebih memilih kesatuan salah
satunya:

Memang kata Federasi bukanlah kata asing bagi sistem politik Indonesia. Karena sejak awal
kelahiran negara Indonesia. Sistem federasi pernah digunakan sebagai bentuk negara Indonesia pada
masa Orde Lama dahulu. Pada tahun 1949 setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB),yang
dilakukan oleh pihak Indonesia dan Belanda. Telah menyepakati bentuk negara

Indonesia adalah negara serikat federasi Indonesia berbentuk negara serikat hanya berselang satu
tahun saja, hingga kembali kepada bentuk negara kesatuan pada tahun 1950.

46

Sehingga tidak heran, hingga saat ini sistem negara federasi sangat tabu. Karena bentuk negara
federasi sering disebut-sebut bentukannya belanda, Atau kalau saya mau lebih frontal. "Negara boneka"
Belanda karena dahulu pada Konferensi Meja Bundar tersebut. Belanda lebih menginginkan Indonesia
berbentuk federasi. Sehingga kata federasi terdengar sangat tabu untuk diwacanakan. Terutama era orde
baru, yang lebih mengedepankan sistem pemerintahan yang sentralistik.

Wacana negara federasi kembali mengemuka setelah adanya era Reformasi. Hal ini dikarenakan
banyaknya daerah-daerah di Indonesia yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, ketika era orde baru
berkuasa. Terutama di luar pulau Jawa, Karena timpangnya pembangunan era orde baru yang terkesan
sentralistik pada saat itu. Sehingga wacana negara federasi dapat menjadi solusi, agar Indonesia tidak
Bubar seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

Beragamnya masyarakat Indonesia adalah suatu alasan terbesar kenapa para tokoh-tokoh nasional
masih takut untuk menerapkan sistem federasi untuk indonesia. Indonesia merupakan negara yang
paling beragam, bahkan paling beragam di dunia. Berbeda dengan negara Amerika Serikat, yang mana
jumblah etnis dan suku tidak sebanyak di Indonesia. Sehingga kalaupun Amerika berbentuk federasi,
masyarakat Amerika tetap dapat dipersatukan dalam wadah negara federal, Sedangkan Indonesia, jika
berbentuk federasi seperti negara Amerika Serikat. Tentu akan sangat banyak daerah-daerah yang mau
di akomodir kepentingannya, sehingga pada akhirnya mendirikan negara sendiri.

Walaupun secara logika sistem negara federasi jauh lebih cocok untuk mengakomodir segala
pentingan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, maupun Emis.
Kesimpulan :
Menurut saya negara Kesatuan lebih ideal dari pada federasi jika diterapkan diindonesia dimana dapat
dilihat dari masyarakat dan pemerintahannya dengan tidak membagi bagi kekuasaannya dimana jika
kekuasaan dibagi2 seperti pada federasi maka beberapa wilayah Indonesia akan memilih untuk melepas
diri karena memiliki kekuasan tersendiri makanya dalam hal ini kesatuan lah yang lebih cocok untuk
mempersatukan Wilayah Indonesia.

47

SOAL & JAWABAN

1. Apa itu Sistem Pemerintahan?
Jawab :
Sistem Pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: "sistem" dan "pemerintahan".
Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional
baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga
hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika
salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhnya itu.

2. Apa yang dimaksud dengan Sistem Parlamenter?
Jawab :
Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem atau keseluruhan prisip penataan hubungan kerja
antar lembaga Negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan
legislatif dalam menjalankan pemerintahan Negara. Presiden hanya menjadi symbol kepada Negara
saja. Contoh, kedudukan satu di Inggris, raja di Muangthai, dan Presiden di India.

3. Jelaskan karakteristik Presidensial!
Jawab :
 Presiden adalah kepala negara sekaligus adalah kepala pemerintahan.
 Para menteri bertanggung jab kepada presiden, bukan kepala parlemen. Mereka tetap
menduduki jabatannya sebagai menteri selama masih dipercaya oleh Presiden.
 jabatan menteri sangat bergantung pada kepercayaan parlemen, melainkan tergantung para
Presiden.

4. Bagaimaana Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia, jelaskan!
Jawab :
Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, sedangkan sistem
pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial.
Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari
rakyat, melalui mekanisme pemilihian umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden.

Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala
negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh
rakyat melalui pemilihan umum.

Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu:
 Presiden yang dipilih rakyat
 Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam

jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
 Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kedudukan yang relatif kuat dan tidak dapat
dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada
mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi,
pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, kedudukan presiden bisa dijatuhkan.

48

Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden
akan menggantikan posisinya.

Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak
mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau biasa disebut sebagai kabinet
bertanggung jawab terhadap presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh
parlemen.

Parlemen di Indonesia terdiri dari dua bagian yakni, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui
pemilihan umum. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR merupakan pemilihan umum yang
diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum dengan mekanisme kontestasinya berbentuk
pemilihan umum multi partai. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPD juga diselenggarakan
oleh komisi pemilihan umum dengan mekanisme kontestasinya berasal dari calon perseorangan
dengan syarat-syarat dukungan tertentu yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 atau provinsi.

Anggota-anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
yang bersidang sedikitnya satu kali dalam 5 (lima) tahun. MPR merupakan lembaga tinggi negara
berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang undang dasar negara. MPR adalah lembaga
tinggi negara yang melantik presiden dan wakil presiden. MPR hanya dapat memberhentikan
presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.

5. Jelaskan perbedaan antara Sistem Parlamenter dan Sistem Presidensial!
Jawab :

Presidensial Parlementer

Presiden menjabat sebagai kepala negara Kepala negara dijabat oleh raja, sultan, maupun
sekaligus kepala pemerintahan. presiden. Sementara kepala pemerintahan dijabat

perdana menteri.

Presiden berwenang secara simbolis maupun Kepala negara hanya hanya berperan secara simbolis.

mengatur langsung pelaksanaan Sementara perdana menteri bertugas untuk membantu

pemerintahan. kepala negara menjalankan pemerintahan.

Presiden menjabat selama lima atau enam Masa jabatan perdana menteri dan kabinet ditentukan
tahun tergantung undang-undang. Jabatan oleh parlemen.

dapat diduduki selama dua periode.

Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kepala negara ditunjuk berdasarkan keturunan.
Sementara, kepala pemerintah dipilih oleh parlemen.

Presiden memiliki hak prerogatif membentuk Kabinet dibentuk oleh parlemen.
kabinet dan memilih menteri-menterinya.
Supremasi tertinggi dijabat oleh parlemen.
Tidak ada lembaga tertinggi negara. Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab

Presiden tidak bertanggung jawab kepada kepada parlemen.
parlemen.

49

Presiden tidak dapat membubarkan parlemen Kepala negara dapat membubarkan parlemen atas
karena anggota parlemen dipilih langsung saran dari kepala pemerintahan.
oleh rakyat.

Ada pembagian kekuasaan yang jelas antara Tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas. Kabinet

eksekutif dan legislatif. Eksekutif tidak sangat bergantung pada mayoritas dukungan
parlemen. Parlemen pundapat dikendalikan kabinet
bergantung pada parlemen.
jika para anggota kabinet berasal dari partai mayoritas.

50

DAFTAR PUSTAKA

Dian Setiawan (2013) MAKALAH SISTEM PEMERINTAHAN
https://www.academia.edu/8208869/MAKALAH_SISTEM_PEMERINTAHAN

Witantra (2008) Sistem Pemerintahan
http://witantra.wordpress.com/2008/05/30/sistem-pemerintahan

Jenis sistem negara yang ideal untuk Indonesia
https://www.scribd.com

51

BAB VI

HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Manusia

Manusia berasal dari kata "manu" (Sansekerta), "mens" (Latin), yang berarti berpikir, berakal budi
atau makhluk ang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain). Secara istilah manusia dapat
diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok (genus) atau
seorang individu.

Manusia juga dapat diartikan berbeda-beda baik menurut sudut pandang biologis, rohani, dan istilah
kebudayaan, atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens
(Bahasa Latin untuk manusia), sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak
otak berkemampuan tinggi. Dalam hal kerohanian, mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang
bervariasi di mana, dalam agama, dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau
makhluk hidup; dalam mitos, mereka juga seringkali dibandingkan dengan ras lain. Dalam antropologi
kebudayaan, mereka dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya, organisasi mereka dalam
masyarakat majemuk serta perkembangan teknologinya, dan terutama berdasarkan kemampuannya
untuk membentuk kelompok dan lembaga untuk dukungan satu sama lain serta pertolongan.

Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang
tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan
seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan
timbal balik positif maupun negatif. Manusia adalah makhluk yang terbukti berteknologi tinggi. Ini
karena manusia memiliki perbandingan massa otak dengan massa tubuh terbesar diantara semua
makhluk yang ada di bumi. Walaupun ini bukanlah pengukuran yang mutlak, namun perbandingan
massa otak dengan tubuh manusia memang memberi kan petunjuk dari segi intelektua Irelatif.

Manusia juga sebagai mahkluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang
menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Manusia pun berlaku sebagai
makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya.

Dari pandangan pengertian manusia, penggolongan manusia yang paling utama adalah berdasarkan
jenis kelaminnya. Secara alamiah, jenis kelamin seorang anak yang baru lahir entah laki-laki atau
perempuan. Anak muda laki-laki dikenal sebagai putra dan laki-laki dewasa sebagai pria. Anak muda
perempuan dikenal sebagai putri dan perempuan dewasa sebagai wanita. berdasarkan usia, mulai dari
janin, bayi, balita, pemuda/i, anak-anak, dewasa, remaja, dan akil (orang) balik, tua. penggolongan yang
lainnya, berdasarkan ciri-ciri fisik (warna kulit, rambut, mata; bentuk hidung; tinggi badan), afiliasi
sosio politik-agama (penganut agama/kepercayaan, warga negara, anggota partai), hubungan
kekerabatan (keluarga: keluarga dekat, keluarga jauh, keluarga tiri, keluarga angkat, keluarga asuh;
teman; musuh) dan lain sebagainya.

Manusia sebagai makhluk social, artinya manusia hanya akan menjadi apa dan siapa bergantung ia
bergaul dengan siapa. Manusia tidak bisa hidup sendirian, sebab jika hanya sendirian ia tidak "menjadi"
manusia. Dalam pergaulan hidup, manusia menduduki fungsi yangbermacam-macam. Di satu sisi ia
menjadi anak buah, tetapi di sisi lain ia adalah pemimpin.

52

Adapun pendapat para ahli mengenai definisi atau pengertian manusia adalah sebagai
berikut:

1. NICOLAUS D. & A. SUDIARJA : Manusia adalah bhineka,tetapi tunggal. Bhineka karena ia
adalah jasmani dan rohani akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu barang

2. ABINENO J.I : Manusia adalah "tubuh yang berjiwa" dan bukan "jiwa abadi yang berada atau
yang terbungkus dalam tubuh yang fana"

3. UPANISADS : Manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh (atman), jiwa, pikiran, dan prana
atau badan

4. OMAR MOHAMMADAL-TOUMY AL SYAIBANY : Manusia adalah mahluk yang paling
mulia, manusia adalah mahluk yang berfikir, dan manusia adalah mahluk yang memiliki 3 dimensi
(badan, akal, dan ruh), manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan
lingkungan.

5. SOKRATES : Manusia adalah mahluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku datar
dan lebar.

6. KEES BERTENS : Manusia adalah suatu mahluk yang terdiri dari 2 unsur yang kesatuannya tidak
dinyatakan.

7. I WAYAN WATRA : Manusia adalah mahluk yang dinamis dengan trias dinamikanya, yaitu cipta,
rasa dan karsa.

8. ERBE SENTANU : Manusia adalah mahluk sebaik-baiknya ciptaan-Nya. Bahkan bisa dibilang
manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan mahluk yang lain.

9. PAULA J. C & JANET W. K : manusia adalah mahluk terbuka, bebas memilih makna dalam
situasi, mengemban tanggung jawab atas keputusan yang hidup secara kontinu serta turut menyusun
pola berhubungan dan unggul multidimensi dengan berbagai kemungkinan.

Kesimpulan :
Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk
kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya,
serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik
positif maupun negatif. Manusia juga sebagai mahkluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang
apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Manusia pun
berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan
tempat tinggalnya.

B. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa inggris human ringts dalam bahasa prsncis droits de
l'homme jadi Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia
memiliki hak melekat pada dirinya karna ia adalah seorang manusia Hak asai manusia berlaku
kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak
dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi. saling berhubungan dan saling bergantung.

Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut
“dianugerahkan secara alamiah" oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang
menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi

Manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang
menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama
juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak

53

asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dari sudut
pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-
syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan
diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan
dalam keadaan darurat yang mengancam "kehidupan bangsa", dan pecahnya perang pun belum
mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis.
Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak
untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan.

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) menurut para ahli hak asasi manusia sudh memiliki cabang
ilmu sendiri untuk mempelajarinya. Untuk itu ada beberapa pengertian hak asasi manusia dari para ahli
yang mengemukakan cabang ilmu tentang hak asasi manusia.

 HAM menurut Jhon Locke
Hak asasi manusia adalah hak yang langsung di berikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang
kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat
yang mendasar dan suci.

 HAM Menurut Jan Materson
Jan Materson adalah anggota komisi HAM di PBB. Menurutnya HAM adalah hak-hak yang ada
pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia.

 HAM menurut miriam budiarjo
HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir didunia. Hak itu sifatnya universal karna
hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Baik itu ras, jenis kelamin, suku dan agama.

 HAM menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto
HAM adalah suatu hak yang bersipat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan
kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan.

Hak asasi manusia menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 Hak asasi manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak adalah
anugerah yang harus dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia.

Kesimpulan :
Kesimpulan dari berbagai pengertian HAM diatas adalah suatu kebutuhan mendasar yang harus dimiliki
oleh manusia sejak dirinya dalam kandungan. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat
pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus
dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.

C. Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Suatu negara dengan ideologi yang dianutnya pada dasarnya akan mempengaruhi kehidupan
masyarakat di negara tersebut, termasuk dalam hal penerapan hak-hak asasi masyarakatnya. Negara-
negara Barat, seperti Amerika, dengan paham Liberalismenya memungkinkan masyarakatnya untuk
melakukan segala sesuatu dengan sebebas-bebasnya, sedangkan peran pemerintah sangat kecil dalam
mengatur kehidupan bermasyarakat.

Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dianutnya, diharapkan dapat mengimplementasikan
HAM dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari ideologi tersebut. Menurut ideologi Pancasila,
hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas, akan tetapi
kebebasan tersebut dibatasi dengan hak asasi orang lain. Sehingga walaupun terdapat kebebasan, namun

54

kebebasan tersebut harus bertanggung jawab dengan memperhatikan dan tidak mengganggu hak asasi
orang lain. Namun dalam realitasnya hal tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh rakyat
Indonesia.

Dimulai dengan bergulirnya era reformasi, munculah berbagai produk hukum yang diharapkan
untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak sipil dan politik. Antara
lain, UUD 1945 pasal 28A sampai pasal 28J, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia, UU Pers, UU tentang HAM (UU No. 39 Tahun 1999), UU Pemilu, UU Parpol, UU
Otonomi Daerah. Dari sisi politik, rakyat Indonesia telah menikmati kebebasan politik yang luas. Empat
kebebasan dasar, yaitu hak atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, hak atas kebebasan
berkumpul, hak atas kebebasan berorganisasi, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Melalui berbagai media hampir semua lapisan rakyat Indonesia sudah dapat mengekspresikan
perasaan dan pendapatnya tanpa rasa takut atau was-was seperti pada zaman Orde Baru. Rakyat
Indonesia relatif bebas mengkomunikasikan gagasan dan informasi yang dimilikinya. Rakyat
menikmati pula hak atas kebebasan berkumpul. Pertemuan-pertemuan rakyat, seperti, seminar, rapat-
rapat akbar tidak lagi mengharuskan meminta izin penguasa seperti di masa Orde Baru.

Rakyat Indonesia telah menikmati juga kebebasan berorganisasi. Rakyat tidak hanya bebas
mendirikan partai-partai politik sebagai wahana untuk memperjuangkan aspirasi politiknya. Rakyat
bebas pula untuk mendirikian organisasi-organisasi kemasyarakatan, seperti serikat petani, serikat
buruh, perkumpulan masyarakat adat, dan lain sebagainya. Selain itu, tumbuhnya organisasi-organisasi
rakyat dari bawah ini akan memperkuat masyarakat sipil yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem
politik dan pemerintahan yang demokratis.

Namun jika kita amati, upaya pengusutan pelanggaran HAM berat di Indonesia selama ini masih
mengalami hambatan-hambatan. Masyarakat tentunya bisa menilai sendiri bagaimana upaya
pengusutan Peristiwa Trisakti-Semanggi, Peristiwa Kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998,
Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa. Ketidakmampuan penuntasan masalah HAM, telah
menimbulkan pertanyaan dalam benak masyarakat terkait dengan keseriusan pemerintah dalam
mengusut masalah tersebut.

Kebebasan politik yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia ternyata juga tak diimbangi dengan
perlindungan hukum yang semestinya bagi hak-hak sipil, seperti, hak atas kemerdekaan dan keamanan
pribadi, hak atas kebebasan dari penyiksaan, atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau
merendahkan martabat, hak atas pemeriksaan yang adil dan proses hukum yang semestinya, hak atas
perlakuan yang sama di depan hukum. Dari berbagai daerah, seperti, Poso, Papua, Jakarta, dan tempat-
tempat lain di Indonesia, dilaporkan masih terjadi kekerasan horisontal yang melibatkan unsur-unsur
polisi dan militer.

Hal yang memprihatinkan, sering kali dalam peristiwa kekerasan horisontal, aparat keamanan
seolah-olah tidak berdaya melindungi kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kekerasan tersebut.
Kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti, kasus pembunuhan, penculikan, penahanan
sewenang-wenang terhadap ratusan ribu orang yang disangka mempunyai kaitan dengan PKI, dan
beberapa kasus lainnya sampai hari ini belum memperoleh penanganan yang adil.

Kesimpulan :
Pelaksanaan HAM yang ada di Indonesia masih jauh dari kata ideal bahkan sempurna. Tujuan dan cita
– cita utama pelaksanaan HAM di Indonesia adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,
namun masih saja sering terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat bahkan pejabat

55

negara, baik itu pelanggaran HAM berjenis langsung ( seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan,
dsb ) maupun pelanggaran HAM secara tidak langsung ( seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang,
ketidakadilan terhadap rakyat ). Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan HAM di
Indonesia masih belum sepenuhnya berjalan baik bahkan bisa dibilang sangat rendah kualitas
pelaksanaan HAM di Indonesia.

56

SOAL & JAWABAN

1. Jelaskan Pengertian Manusia sebagai makhluk sosial!
Jawab :
Manusia sebagai makhluk social, artinya manusia hanya akan menjadi apa dan siapa bergantung ia
bergaul dengan siapa. Manusia tidak bisa hidup sendirian, sebab jika hanya sendirian ia tidak
"menjadi" manusia. Dalam pergaulan hidup, manusia menduduki fungsi yangbermacam-macam.
Di satu sisi ia menjadi anak buah, tetapi di sisi lain ia adalah pemimpin.

2. Apa itu Hak Asasi Manusia (HAM)?
Jawab :
Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa inggris human ringts dalam bahasa prsncis droits de
l'homme jadi Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa
manusia memiliki hak melekat pada dirinya karna ia adalah seorang manusia Hak asai manusia
berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal.

3. Jelaskan Pengertian HAM menurut John Locke!
Jawab :
HAM menurut Jhon Locke, Hak asasi manusia adalah hak yang langsung di berikan Tuhan kepada
manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa
mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci.

4. Apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia?
Jawab :
Pelanggaran HAM terjadi karena makin banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang
terjadi adalah tantangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Hambatan dan tantangan utama
dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional,
rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan

5. Bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia? Kendala apa saja yang dihadapi oleh bangsa
Indonesia dalam penegakan HAM? Dan apa solusi yang dapat anda lakukan untuk
mencegah terjadinya pelanggaran HAM?
Jawab :
Pelaksanaan HAM yang ada di Indonesia masih jauh dari kata ideal bahkan sempurna. Tujuan dan
cita – cita utama pelaksanaan HAM di Indonesia adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia, namun masih saja sering terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat
bahkan pejabat negara, baik itu pelanggaran HAM berjenis langsung ( seperti perampokan,
pembunuhan, pemerkosaan, dsb ) maupun pelanggaran HAM secara tidak langsung ( seperti
korupsi, penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan terhadap rakyat ).

Indonesia memiliki Landasan hukum yang digunakan untuk penegakan HAM, landasan tersebut
terdapat penjelasan mengenai hak yang didapat oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Landasan
hukum yang digunakan untuk penegakan HAM adalah UUD 1945, Pancasila, UU No.39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia juga terdapat lembaga mandiri yang didirikan dengan tujuan untuk menegakkan dan
melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Lembaga

57

tersebut dinamakan Komnas HAM. Berdasarkan Pasal 76 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia, disebutkan bahwa Komnas HAM memiliki fungsi dalam pengkajian, penelitian,
penyuluhan, pemantauan dan mediasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Namun kenyataannya, masih banyak terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi
hingga sampai saat ini. Hal ini dikarenakan masih banyaknya warga negara Indonesia yang masih
kurang sadar tentang penegakan hak asasi manusia dan kurangnya pemahaman tentang hak asasi
manusia.

Hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam upaya memajukan HAM yaitu :

1. Kondisi sosial budaya yang berbeda. Di Indonesia kan banyak budaya, dari sabang sampai
merauke dan masih ada beberapa perbedaan status sosial yang timbul.

2. Kurangnya penyampaian yang merata ke semua masyarakat.
3. Kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra yang ada di masyarakat. Perbedaan pendapat ini

semakin membuat terhambatnya kemajuan HAM yang ada di Indonesia.
4. Pembuatan undang-undang yang tidak tepat sasaran. Sering banget terjadi pembuatan peraturan

perundangan yang malah membuat pelanggaran HAM yang ada makin banyak.
5. Penindakan yang lemah. Masih sering banget kita temui hukuman yang nggak sesuai sama apa

yang dilakukan. Padahal, aparat hukum seharusnya bertindak adil dan bijaksana dalam
memberikan hukuman agar sesuai dengan kesalahan yang diperbuat.
6. Rendahnya pemahaman warga Indonesia tentang pentingnya HAM. Sama yang kayak tadi
disebutin, banyak orang yang nggak tahu kalau HAM itu penting banget. Tanpa HAM, kamu
bakalan diinjak-injak sama orang lain dan tersiksa.
7. Lemahnya aparat hukum yang ada di Indonesia semakin membuat HAM yang ada di Indonesia
sulit ditegakkan.

Mencegah timbulnya pelanggaran HAM merupakan salah satu upaya menegakkan hak dasar
manusia. upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan enam tindakan
berikut ini:

1. Penegakan demokrasi dan supremasi hukum
Upaya ini memerlukan pendekatan hukum sekaligus pendekatan dialogis yang bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran HAM. Selain itu, para
penegak hukum juga harus berperan aktif dalam memberikan pelayanan yang adil bagi
masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran HAM.
3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap upaya penegakan

HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
4. Meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM ke masyarakat. Salah satunya melalui

lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan non-
formal lainnya.
5. Meningkatkan profesionalisme seluruh lembaga keamanan dan pertahanan negara.
6. Meningkatkan kerja sama secara harmonis antarkelompok atau golongan masyarakat ,sehingga
saling menghormati hak, keyakinan, dan pendapat masing-masing.

58

DAFTAR PUSTAKA

Namina (2020) Definisi dan Pengertian Manusia Menurut Ahli
http://www.definisi-pengertian.com/2015/12/pengertian-manusia-definisi-menurut-

ahli.html?m=1
Septi Rahmadi (2019) Makalah Hak Asasi Manusia

https://osf.io/preprints/inarxiv/9trnz/download
Direktorat Jendral HAM (2013) Bagaimanakah Implementasi HAM di Indonesia

https://ham.go.id/2013/10/29/bagaimanakah-implementasi-ham-di-indonesia/

59

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Pengertian dan Jenis-jenis Hak Warga Negara

Hak Warga Negara adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita
terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya
entah secara paksa atau tidak. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri
manusia di mana manusia tersebut memiliki kedudukan sebagai anggota dari sebuah negara. Hlak ini
berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan
hukum dan lain sebagainya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak adalah sesuatu hal yang benar, milik,
kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau
untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Hak Warga Negara menurut Para Ahli :

1. Notonegoro
Dalam buku Ilmu Hukum oleh Satjipto Raharjo, hak menurut Notonegoro adalah kuasa untuk
menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan
tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara
paksa olehnya.

2. Kansil
Kansil dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia mengatakan, hak adalah izin
atau kekuasaan yang diberikan hukum.

3. Sudikno Mertokusumo
Sedangkan Sudikno Metokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum, hak adalah kepentingan yang
dilindungi hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk
dipenuhi. Kepentingan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang
berlaku.

Jenis-Jenis Hak Warga Negara :

1. Hak Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (Pasal 27 ayat 1)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum
serta mendapatkan perlindungan hukum.

2. Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak (Pasal 27 ayat 2)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang
layak.

3. Hak Kemerdekaan Berserikat atau Politik (Pasal 28)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak menyuarakan pendapatnya sesuai undang-undang
yang berlaku dan ikut dalam pemerintahan.

4. Hak Atas HAM (Pasal 28 A-J)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak untuk hidup dan mengembangkan diri.

5. Hak Atas Agama (Pasal 29)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai agama yang diyakini.

60

6. Hak Atas Pembelaan Negara (Pasal 30)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak ikut dalam upaya pembelaan negara.

7. Hak Atas Pendidikan (Pasal 31)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak menerima pendidikan yang layak.

8. Hak Atas Budaya (Pasal 32)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam kehidupan budaya.

9. Hak Atas Pereknomian (Pasal 33)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak memiliki kehidupan ekonomi yang layak.

10. Hak Atas Kesejahteraan Sosial (Pasal 34)
Contoh perwujudan: Setiap warga negara berhak memiliki pemenuhan kehidupan spiritual,
material, dan sosial yang layak, sehingga bisa melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesimpulan :
Hak adalah sesuatu yang pantas dan mutlak didapatkan oleh seluruh warganegara sejak dalam masa
kandungan sekalipun. Hak Warganegara telah diatur dan tercantum dengan sangat jelas dalam undang-
undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap warganegara berhak mendapatkan dan atas kehidupan
dan penghidupan yang layak serta pekerjaan bagi kemanusiaan.

B. Pengertian dan Jenis-jenis Kewajiban Warga Negara

Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara
dalam kehidupan bermasyarkat berbangsa dan bernegara.Kewajiban warga negara dapat pula diartikan
sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai
keistimewaan yang ada pada warga lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang
harus dilaksanakan; pekerjaan, dan tugas menurut hukum atau segala sesuatu yang menjadi tugas
manusia.

Kewajiban Warga Negara menurut Para Ahli :
1. Notonegoro

Kewajiban menurut Notonegoro adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya
diberikan oleh pihak tertentu.
2. Curzon
Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Lukman Santoso AZ dan Yahyanto, Curzon membagi
kewajiban menjadi lima kategori, yakni:
 Kewajiban mutlak: kewajiban yang telah melekat pada diri manusia sejak lahir
 Kewajiban primer: kewajiban yang muncul akibat dari perbuatan melawan hukum
 Kewajiban universal: kewajiban pada semua warga negara secara umum
 Kewajiban positif: kewajiban setiap orang untuk melakukan suatu hal.
 Kewajiban publik: kewajiban yang berhubungan dengan interaksi publik
3. John Salmond
Kemudian John Salmond mengartikan kewajiban sebagai suatu hal yang harus dikerjakan oleh
seseorang dan jika tidak melakukan hal tersebut, maka akan memperoleh sanksi.

Jenis-Jenis Kewajiban Warga Negara :
1. Wajib menaati hukum Undang-Undang dan pemerintah (Pasal 28)

Contoh perwujudan kewajiban: Menghindari tindakan anarkis dan main hakim sendiri.

61

2. Wajib mengikuti dan melaksanakan pembelaan negara (Pasal 27 Ayat 3)
Contoh perwujudan kewajiban: Menjunjung tinggi Pancasila dan bertindak sesuai dengan ideologi
Pancasila.

3. Wajib menghormati hak asasi manusia (Pasal 28J Ayat 1)
Contoh perwujudan kewajiban: Menghargai dan menghormati orang lain tanpa memandang latar
belakang agama, ras, dan suku.

4. Wajib belajar (Pasal 31 Ayat 2)
Contoh perwujudan kewajiban: Wajib belajar 12 tahun.

5. Wajib membayar pajak (Pasal 23 A)
Contoh perwujudan kewajiban: Membayar pajak setiap tahunnya sebelum tenggat waktu.

6. Wajib ikut serta dalam upaya keamanan dan pertahanan negara (Pasal 30)
Contoh perwujudan kewajiban: Ikut serta dalam kegiatan ronda keliling untuk mengamankan
daerah sekitar.

7. Wajib menjaga budaya nasional (Pasal 31 ayat 1 dan 2)
Contoh perwujudan kewajiban: Mempelajari dan melestarikan budaya Indonesia.

Kesimpulan :
kewajiban adalah tugas dan tuntutan yang harus ditunaikan oleh seluruh warga negara berkaitan dengan
ketentuan yang telah berlaku baik secara hukum dan tatanan ketatanegaraan. Hak dan kewajiban
warganegara telah diatur dan tercantum dengan sangat jelas dalam undang-undang dasar 1945 yang
menyatakan bahwa tiap warganegara berhak mendapatkan dan atas kehidupan dan penghidupan yang
layak serta pekerjaan bagi kemanusiaan.

C. Penerapan Hak dan Kewajiban Warga Negara di Indonesia

Contoh Penerapan Hak Masyarakat :

1. Mendapatkan Persamaan Kedudukan dan Kepastian di Mata Hukum dan Pemerintahan
Hukum diciptakan supaya masyarakat bisa hidup nyaman dan aman. Oleh karena itu, setiap orang
harus menghormati dan mematuhi hukum.

2. Mengeluarkan Pendapat
Mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara yang disampaikan secara
bertanggungjawab dan tidak bersifat provokatif.

3. Beragama dan Beribadah
Setiap orang mempunyai hak untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-
masing dan sudah dijamin oleh UUD 1945.

4. Membela Negara
Membela negara bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah berjuang di
perlombaan tertentu agar mengharumkan nama bangsa.

Contoh Penerapan Kewajiban Masyarakat :

1. Menjunjung Hukum dan Pemerintah Indonesia

62

Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Contohnya seperti
menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.
2. Menjaga Kelestarian Lingkungan Sekitar
Menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi salah satu kewajiban setiap orang sebagai masyarakat
Indonesia. Lingkungan yang terjaga dengan baik tentunya akan berdampak pada kehidupan
masyarakat.
3. Membayar Pajak
Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang dialokaiskan untuk pembangunan. Sebagai
masyarakat Indonesia, kita wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mengikuti Pendidikan Dasar
Pemerintah sudah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun, dimana setiap orang wajib mengikuti
pendidikan dasar tersebut dan akan dibiayai oleh pemerintah.
Kesimpulan :
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Setiap warga negara memiliki hak
dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan juga kesejahteraan dalam menjalani
kehidupannya. Antara hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, yakni melakukan
kewajibannya dengan bersungguh-sungguh dan setelah itu bisa menuntut apa yang menjadi haknya.

63

SOAL & JAWABAN

1. Apa yang dimaksud dengan Hak Warga Negara?
Jawab :
Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia di mana manusia
tersebut memiliki kedudukan sebagai anggota dari sebuah negara. Hlak ini berarti warga negara
berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain
sebagainya.

2. Jelaskan pengertian Hak Warga Negara menurut Notonegoro!
Jawab :
Dalam buku Ilmu Hukum oleh Satjipto Raharjo, hak menurut Notonegoro adalah kuasa untuk
menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan
tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara
paksa olehnya.

3. Apa yang dimaksud dengan Kewajiban Warga Negara?
Jawab :
Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara
dalam kehidupan bermasyarkat berbangsa dan bernegara.Kewajiban warga negara dapat pula
diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara
sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.

4. Mengapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang?
Jawab :
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Setiap warga negara memiliki
hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan juga kesejahteraan untuk
mengatur kehidupan masyarakat. Masyarakat yang menjalankan kewajiban akan
medapatkan haknya sehingga menciptkan kehidupan yang harmonis. Hak dan kewajiban berperan
mengatur kehidupan masyarakat agar enggak memicu konflik sosial.

5. Apakah Hak dan Kewajiban harus seimbang? Apa yang terjadi jika Hak dan Kewajiban
tidak dilaksanakan secara seimbang? Bagaimana cara mencapai Keseimbangan antara Hak
dan Kewajiban? Dan berikan contoh Hak dan Kewajiban Mahasiswa sebagai warga negara
Indonesia!
Jawab :
Hak dan Kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Hak seseorang bisa didapatkan jika sudah
menjalankan kewajiban, Sementara kewajiban dilakukan untuk mendapatkan hak tersebut. setiap
individu harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang sesuai dengan undang-undang
serta norma yang berlaku di masyarakat.
Alasan mengapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang, yaitu :
1. Hak dan Kewajiban Merupakan Satu Kesatuan

64

Hak dan akewajiban merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Hal ini dikarenakan kewajiban yang dilaksankan dengan sungguh-sungguh akan memunculkan
hak yang harus diterima dan begitu juga sebaliknya.
2. Mengurangi Kecemburuan Sosial
Alasan hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang adalah untuk mengurangi
kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial merupakan kondisi munculnya kelas sosial yang
dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan masyarakat.
3. Mengatur Kehidupan Masyarakat
Hak dan kewajiban berperan mengatur kehidupan masyarakat agar tidak memicu
konflik sosial. Salah satu penyebab konflik sosial adanya keinginan mendapatkan hak
namun tidak ingin melaksanakan kewajiban.

Yang akan terjadi jika hak dan kewajiban dilaksanakan tidak seimbang adalah:
1. Hak tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.
2. Berpotensi melanggar hak-hak orang lain.
3. Bisa menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan

berpotensi menimbulkan permusuhan, perpecahan dan konflik yang merusak kerukunan
hidup.

Keseimbagan antara hak dan kewajiban memang seharusnya dilakukan dan dicapai, dengan cara
melaksanakan keduanya dengan semaksimal mungkin. Selain menuntut dan melaksanakan hak
maka seseorang harus mengutamakan akan kewajiban yang seharusnya dilakukan.Sebagai contoh
warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara, akan tetapai sebagai warga negara
juga berkewajiban untuk membela negaranya dari serangan musuh dan penjajah.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu juga dengan cara mengetahui posisi
diri kita sendiri. Sebagai warga negara, kita harus tau hak dan kewajiban masing-masing seperti
yang tercantum dalam hukum dan aturan yang berlaku, jika hak dan kewajiban seimbang dan
terpenuhi, maka kehidupan masyarakar akan aman sejahtera.

Contoh Hak dan Kewajiban Mahasiswa sebagai warga negara Indonesia :

Hak Mahasiswa :

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum.
3. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik.
4. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat, dan penulisan karya ilmiah.
5. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau

terganggu haknya sebagai mahasiswa.

Kewajiban Mahasiswa :

1. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang
berlaku.

65

2. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan
yang telah disepakati bersama dosen.

3. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga
kewibawaan serta memelihara nama baik dan martabat.

4. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak
menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada
kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

5. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Nikita Rosa - detikEdu (2022) Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6241050/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-

negara-menurut-para-ahli
Nafiah (Banten) Hak dan Kewajiban Warga Negara

https://osf.io/dv27j/download/?format=pdf
Atika Mayasari (2022) 10 Jenis Hak Warga Negara dan contoh Perwujudannya

https://adjar.grid.id/amp/543434523/10-jenis-hak-warga-negara-dan-contoh-
perwujudannya?page=2

Kumparan (2021) Contoh Penerapan Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan
Bermasyarakat di Indonesia https://kumparan.com/berita-update/contoh-penerapan-hak-

dan-kewajiban-dalam-kehidupan-bermasyarakat-di-indonesia-1wS0tOmEBru

66

BAB VIII

DEMOKRASI INDONESIA

Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi
berasal dari kata “Demos” dan “Kratos”. Demos yang memiliki arti rakyat dan Kratos yang memiliki
arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah gagasan atau
pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi
semua warga negara. Berikut ini adalah pengertian demokrasi menurut beberapa ahli :

1. Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga
atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan
pemegang kekuasaaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan
dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan
untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara
independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.

2. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat.

3. Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah
kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan
didalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam
memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak.

4. Demokrasi menurut H. Harris Soche ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan
pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan,
mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk
memerintah.

5. Demokrasi menurut International Commission of Juris tadalah bentuk pemerintahan dimana hak
dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang
terpilih dalam suatu proses pemilu.

Kesimpulan :
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk
pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara
ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan
pembuatan hukum.

Prinsip Demokrasi

1. Prinsip Demokrasi Sebagai Sistem Politik
a. Pembagian kekuasaan (kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif)
b. Pemerintahan konstitusional
c. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
d. Pers yang bebas

67

e. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
f. Pengawasan terhadap administrasi negara
g. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
h. Pemerintahan yang diskusi
i. Pemilihan umum yang bebas
j. Pemerintahan berdasarkan hukum

2. Prinsip Non-demokrasi (Kediktatoran)
a. Pemusatan kekuasaan Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif menjadi satu dan dipegang
serta dijalankan oleh satu lembaga.
b. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional Pemerintahan dijalankan berdasarakan
kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah.
c. Rule of Power Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar
pada negara atau pemerintah.
d. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekrit.
e. Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat
keabsahan penguasa atau pemerintah negara.
f. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab 7
g. Tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara dan kebebasan pers.
h. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan.
i. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan sering terjadi pelanggaran hal asasi
manusia.
j. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara.

Prinsip-prinsip demokrasi menurut Inu Kencana Syafiie :
1. Adanya pembagian kekuasaan
2. Adanya pemilihan umum
3. Adanya manajemen yang terbuka
4. Adanya kebebasan individu
5. Adanya peradilan yang bebas
6. Adanya pengakuan hak minoritas
7. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum
8. Adanya pers yang bebas
9. Adanya beberapa partai politik
10. Adanya musyawarah
11. Adanya persetujuan
12. Adanya pemerintahan yang konstitusional
13. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian
14. Adanya pengawasan tentang administrasi negara
15. Adanya perlindungan hak asasi
16. Adanya pemerintahan yang mayoritas
17. Adanya persaingan keahlian
18. Adanya mekanisme politik
19. Adanya kebijaksanaan negara
20. Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah

Kesimpulan :

68

Pada dasarnya dalam negara yang menganut system demokrasi maka pemerintahan tertinggi adalah
rakyat. Oleh karena itu, rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola negara, sehingga
kemajuan sebuah negara merupakan tanggungjawab seluruh rakyatnya.
Setiap rakyat atau warga negara berkewajiban untuk ; menghargai dan menjunjung tinggi hukum,
menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara, mengutamakan kepentingan negara, dan ikut serta
dalam berbagai bentuk kegiatan politik.

Jenis-jenis Demokrasi

Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Berikut beberapa jenis dari demokrasi :
1. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat

a. Demokrasi Langsung Merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada
seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari
negara atau undang-undang.

b. Demokrasi Tidak Langsung Merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan
sistem perwakilan.

2. Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi
a. Demokrasi Liberal Merupakan Kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan
kepentingan umum.
b. Demokrasi Rakyat Merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan
komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara.
c. Demokrasi Pancasila Merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada
nilainilai sosial budaya bangsa serta berazaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan
kepentingan seluruh msyarakat atau warga negara. Demokrasi pancasila fokus pada
kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia menganut
demokrasi pancasila yang bersumber pada falsafah pancasila.

Kesimpulan :
Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Yaitu Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat (Demokrasi
Langsung, Demokrasi Tidak Langsung) dan Demokrasi (Berdasarkan Prinsip Ideologi, Demokrasi
Liberal, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Pancasila).

Ciri-ciri Pemerintahan Demokrasi

Ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti:
• Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat.
• Ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan denag kepentingan, kehendak atau kemauan

atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara
tersebut.
• Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh
beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
• Ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih
pihak dalam pemerintahan.
• Ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam
melaksanakan sistem demokrasi.

69

• Ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan.
• Ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihal yang sudah dipilih untuk ikut

dalam pelaksaan suatu sistem demokrasi.

Kesimpulan :
Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut: Adanya keterlibatan warga negara
(rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).

Contoh Demokrasi

2. Jenis-Jenis Demokrasi
• Demokrasi Langsung
Contoh : Ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada, dan memilih secara langsung ketua kelas.
• Demokrasi Perwakilan
Contoh : Pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR

3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat dibagi 3 :
• Referendum Wajib
Contoh : Pemungutan suara pemisahan Timor-Timur, dan persetujuan yang diberikan oleh
rakyat terhadap pembuatan UUD.
• Referendum Tidak Wajib
Contoh : Peranan partai politik tidak begitu menonjol tetapi kehendak rakyat dapat diketahui
secara langsung dalam demokrasi.
• Referendum Konsultatif
Contoh : Rayat sendiri kurang memahami tentang ini maka pada saat materi UU rakyat hanya
diminta persetujuan.

4. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas :
• Demokrasi Formal
Contoh : adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
• Demokrasi Material
Contoh : Mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja,
dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibandingkan rakyat.
• Demokrasi Campuran
Contoh : Rakyat memilih wakil di DPRD kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan
sistem referendum.

5. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi :
• Demokrasi Liberal
Contoh : Dalam demokrasi ini adanya sistem multi partai dan Demokrasi ini telah mendorong
untuk lahirnya partai-partai politik.
• Demokrasi Rakyat adalah Demokrasi dimana rakyat yang menentukan saat ada masalah
penting.
Contoh : Pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden.

Kesimpulan :

70

Contoh-contoh penerapan diatas sangat penting dalam masyarakat dapat meningkatkan terciptanya
kehidupan bersama yang aman dan nyaman. Secara umum demokrasi merupakan segala sesuatu dalam
sistem pemerintahan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk semua anggotanya, dalam hal ini masyarakat.

71

SOAL & JAWABAN

1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi?
Jawab :
Demokrasi sendiri berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos yang berarti
rakyar dan pemerintahan.
Demokrasi merupakan pemerintahan rakyat, di mana pemerintahan suatu negara berasal dari rakyat.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi merupakan istilah politik yang berarti
pemerintahan rakyat.
Jadi, dalam sebuah negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan
langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang dipilih rakyat daalam pemilihan umum.

2. Sebutkan prinsip-prinsip demokrasi sebagai system politik!
Jawab :
a. Pembagian kekuasaan (kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif)
b. Pemerintahan konstitusional
c. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
d. Pers yang bebas
e. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
f. Pengawasan terhadap administrasi negara
g. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
h. Pemerintahan yang diskusi
i. Pemilihan umum yang bebas
j. Pemerintahan berdasarkan hukum

3. Jelaskan jenis-jenis demokrasi berdasarkan ideologinya!
Jawab :
a. Demokrasi Liberal Merupakan Kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan
kepentingan umum.
b. Demokrasi Rakyat Merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan
komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara.
c. Demokrasi Pancasila Merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada
nilainilai sosial budaya bangsa serta berazaskan musyawarah mufakat dengan
memprioritaskan kepentingan seluruh msyarakat atau warga negara. Demokrasi pancasila
fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia
menganut demokrasi pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila.

4. Berilah contoh demokrasi berdasarkan ideologi!
Jawab :
• Demokrasi Liberal
Contoh : Dalam demokrasi ini adanya sistem multi partai dan Demokrasi ini telah mendorong
untuk lahirnya partai-partai politik.
• Demokrasi Rakyat adalah Demokrasi dimana rakyat yang menentukan saat ada masalah
penting.
Contoh : Pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden.

72

5. Apa yang anda ketahui tentang demokrasi? Tuliskan jenis-jenis demokrasi berserta ciri-ciri
negara berdemokrasi!
Jawab :
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama
untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga
negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan,
dan pembuatan hukum.

Jenis-jenis demokrasi :

1. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat
a. Demokrasi Langsung Merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada
seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum
dari negara atau undang-undang.
b. Demokrasi Tidak Langsung Merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan
sistem perwakilan.

2. Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi
a. Demokrasi Liberal Merupakan Kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan
kepentingan umum.
b. Demokrasi Rakyat Merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan
komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara.
c. Demokrasi Pancasila Merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada
nilainilai sosial budaya bangsa serta berazaskan musyawarah mufakat dengan
memprioritaskan kepentingan seluruh msyarakat atau warga negara. Demokrasi pancasila
fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia
menganut demokrasi pancasila yang bersumber pada falsafah pancasila.

Ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti:
• Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat.
• Ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan denag kepentingan, kehendak atau kemauan

atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut.
• Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh

beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
• Ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak

dalam pemerintahan.
• Ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam

melaksanakan sistem demokrasi.
• Ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan.
• Ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihal yang sudah dipilih untuk ikut

dalam pelaksaan suatu sistem demokrasi.

73

DAFTAR PUSTAKA

Dr. I Putu Ari Astawa, S.Pt, MP - Simdos Unud (2017)
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/5c38de8a798f624eab38b1fe6f7e97f

f.pdf
Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka

Belajar,Yogyakarta, 2015, Hlm.17
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/19813/05.2%20bab%202.pdf?sequence=

6&isAllowed=y

74

BAB IX

KONSTITUSI & RULE OF LAW

A. PENGERTIAN KONSTITUSI

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari kata constituer (Pransis), constitution (Inggris), constitutle (Belanda)
yang berarti membentuk, menyusun dan menyatakan.Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi di
masukan sebagai pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan sebuah
negara.Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan suatu negara.

Sedangkan istilah undang-undang dasar (UUD) merupakan terjemahan istilah dari bahasa
Belanda Gronwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang dasar,
dan grond berarti tanah atau dasar.

Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris dipakai istilah Constitution yang
diindonesiakan menjadi konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat diartikan lebih luas
daripada pengertian undang-undang dasar. Dalam ilmu politik, Constitution merupakan suatu yang
lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu
masyarakat.

Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume dan
statuere. Cume adalah sebuah presposisi yang berarti ‘bersama-sama dengan./sedangkan statuere
mempunyai arti berdiri. Atas dasar itu, kata statuere mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri
atau mendirikan/menetapkan.” Dengan demikian bentuk tunggal dari konstitusi adalah menetapkan
sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak dari konstitusi berarti segala yang ditetapkan.

2. Definisi Konstitusi (UUD)

Para ahli hukum adayang membedakan arti konstitusi dengan undan undang dasar dan ada juga
yang menyamakan arti keduanya. Persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut;
a. L J. Van Apetdoorn membedakan konstitusi dengan UUD. Menurutnya Konstitusi adalah

memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar
(gronwet) adalah bagian tertulis dari konstitusi.
b. Sri Sumantri menyamakan arti keduanya sesuai dengan praktik ketatanegaraan di sebagian
besar negara-negara dunia termasuk Indonesia .
c. E.C.S Wade mengartikan undang-undang dasar adalah naskah yang memberikan rangka dan
tugas pokok dari badan-badan pemerintah, suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara
kerja badan-badan tersebut. Apabila negara dipandang sebagai kekuasaan atau organise ‘
kekuasaan, maka undang-undang dasar dapat dipandang sebagai lembga atau kumpulan asas
yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya
antara badan legislalatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-undang dasar menetapkan cara-cara
bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain,
merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara.
d. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu:

75

1) Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan
(mengandung arti politis dan sosiologis).

2) Konstitusi adalah suatu kesatuan kaidah yang hid up dalam masyai kat (mengandung arti
hukum atau yuridis).

3) Konstitusi adalah kesepakatan yang ditulis dalam suatu naskah : bagai undang-undang yang
tertinggi yang berlaku.

e. C.F. Strong memberikan pengertian konstitusi suatu kumpulan asas-asas yang
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (arti luas), hak-hak dari pemerintah dan hubungan
antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut hak-hak asasi manusia).
Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa konstitusi meliputi peraturan
tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Dengan
demikian konstitusi dapat diartikan sebagai berikut:
a. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para
penguasa.
b. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem
politik.
c. Suatu gambaran dari lembaga-lembaga negara.
d. Suatu gambaran yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.

Kesimpulan :
konstitusi adalah pedoman dan acuan tertinggi dalam rangka bekerjanya roda organisasi, baik dalam
pengertian organisasi negara ataupun organisasi lainnya.

B. Hakikat Konstitusi

1. Hakikat Isi Konstitusi (UUD)

Pada hakikatnya konstitusi (UUD) itu berisi tiga hal pokok, yaitu:
a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya,
b. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat funda-mental
c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Sedangkan menurut Budiardjo (1996), setiap undang-undang dasar memuat ketentuan- ketentuan

mengenai:

a. Organisasi Negara

Dalam konteks organisasi negara, konstitusi (UUD) berisi hal-hal:

1. Pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

2. Pembagian kekuasan antara pemerintah pusat atau federal dengan pemerintahan daerah

atau negara bagian.

3. Prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran hukum oleh salah satu badan pemerintah dan

sebagainya.

4. Bangunan hukum dan semua organ isasi-organisasi yang ada dalam negara.

5. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dari negara tersebut.

b. Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Hubungan Keduanya

Ketentuan pada butir b di atas, ditujukan untuk memberi jaminan yang pasti kepada warga

negara dan negara sehingga kehidupan tata negara dapat berjalan tertib dan damai, dan untuk

76

menghindari adanya pelanggaran oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan. (Hak dan

kewajiban warga negara dan negara) dapat dilihat pada uraian bab hak dan kewa¬jiban warga

negara).

c. Prosedur Mengubah Undang-Undang Dasar

Konstitusi suatu negara dibuat berdasarkan pengalaman dan kondisi sosial politik masyarakat

dalam kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perubahan akibat dari pembangunan,

modernisasi, dan munculnya perkembangan-perkembangan baru dalam ketatanegaraan.

a. Fungsi Konstitusi (UUD)

Konstitusi (UUD) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki arti

dan makna yang sangat penting. Hal ini berarti bahwa konstitusi (UUD) menjadi tali

pengikat setiap warga negara dan lembaga negara dalam kehidupan negara. Dalam

kerangka kehidupan negara, konsti¬tusi (UUD) secara umum memiliki fungsi sebagai:

a. Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen (lembaga suprastruktur

dan infrastruktur politik).

b. Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain.

c. Sumber hukum dasar yang tertinggi. Artinya bahwa seluruh peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi (UUD).

Secara khusus, fungsi konstitusi (UUD) dalam negara demokrasi dan negara komunis adalah:
a. Fungsi Konstitusi (UUD) dalam Negara Demokrasi Konstitusional

1) Membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan
tidak bersifat sewenang-wenang (absolut).

2) Sebagai cara yang efektif dalam membagi kekuasaan.
3) Sebagai perwujudan dari hukum yang tertinggi (supremasi hukum) yang harus ditaati oleh

rakyat dan penguasanya.
b. Fungsi Konstitusi (UUD) dalam Negara Komunis

1) Sebagai cerminan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah
masyarakat komunis.

2) Sebagai pencatatan formal (legal) dari perjuangan yang telah dica¬pai.
3) Sebagai dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dan dapat diubah

setiap kali ada pencapaian kemajuan dalam masyarakat komunis.

Kesimpulan :
Hakikat dari konstitusi selalu berbicara mengenai konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk
membina negara dan pemerintahan yang mengatur mereka. Masyarakat dapat menyatakan
kebutuhannya kepada pemerintah dan pada akhirnya kebutuhan tersebut akan dijamin oleh konstitusi.

C. Dinamika Pelaksanaan Konstitusi

Sebagai negara hukum, Indonesia mem iliki konstitusi yang sering disebut sebagai UUD 1945.
UUD dirancang sejak 29 Mei 1945 smapai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. UUD atau konstitusi negara
Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan pleh PPKI pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 1945.
Dengan demikian sejak itu Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu
sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-undang Dasar 1945 atau konstitusi negara yang memuat tata kerja
konstitusi modern.

Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku
tiga macam undang-undang dasar dalam empat periode, yaitu :

77

a. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian
pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan
dan bagian penjelasan.

b. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197
pasal dan beberapa bagian.

c. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal dan
beberapa bagian.

d. Periode 5 Juli 1959 – 1967 - sekarang kembali berlaku UUD 1945.

Diantara hasil perubahan yang prinsipil dari amandemen UUD 1945 antara lain :

1. Tentang MPR dimana anggotanya semua berasal dari hasil pemilu (tidak ada yang diangkat)
2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat
3. Keberadaan DPA dihapus
4. Munculnya lembaga yudikatif yang baru yaitu MK
5. Masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode
6. Ada pembatasan-pembatasan tentang wewenang presiden
7. Dimasukkannya pasal-pasal hak asasi manusia.
8. Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidiikan minimal 20% dari APBN dan APBD dan lain

lainnya.

Kesimpulan :
Dalam pelaksanaanya, konstitusi (UUD 1945) banyak mengalami perubahan mengikuti perubahan
sistem politik negara Indonesia dimana disebut dinamika pelaksanaan konstitusi. Peristiwa perubahan
ini berlangsung dalam beberapa kali dengan periode waktu tertentu. Dengan perunahan itu Indonesia
telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-
undang Dasar 1945 atau konstitusi negara yang memuat tata kerja konstitusi modern.

D. Institusi dan Mekanisme Pembuatan Konstitusi

Institusi Legislasi
Institusi (lembaga) yang bertugas untuk membuat konstitusi dan peraturan perundang-undangan

yang ada dibawahnya adalah meliputi dua institusi, yaitu: Badan Legislatif (DPR) dan Badan Eksekutif
(presiden). Kedua institusi ini bertugas untuk membuat undang-undang.Dalam UUD 1945 pasal 20
sampai 22 Adijelaskan tentang kelembagaan serta mekanisme pembuatan konstitusi ataulebih tepatnya
pembuatan dasar-dasar Negara.

Berikut adalah bunyi pasal 20, 20 A, 21, 22, dan 22 A :

a. Pasal 20 “(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2)
setiap rancangan undag-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama. (3) jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan
bersama, racangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan
Perwakilan Rakyat masa itu.(4) presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah
disetujuibersama untuk menjadi Undang-undang.(5) dalam ha rancangan undang-undang yang
telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak
rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undag-undag tersebut sah menjadi undang-
undang dan wajib diundangkan.”

78

b. Pasal 21 “(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak megajukan usul rancangan undang-udang.
(2) jika ranvangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disyahkan oleh
Pesiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam masa peridangan Dewan
perwakilan Rakyat masa itu.”

c. Pasal 22 “ (1) dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan
Pemerintah sebagai pengganti undag-undang. (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut. (3) jika tidak mendapat
persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut”

d. Pasal 22 A” ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemebntukan undang-undang diatur dengan
Undang-Undang.”

Sedang tingkat I dan II yang bertugas adalah masing-masing gubernur bersama DPRD tingkat I dan
bupati/walikota bersama DPRD tingkat II. Institusi lain diluar kedua institusi diatas, baik yang bersifat
infrastruktur maupun suprastruktur politik memiliki tugas memberi dukungan sesuai dengan peran
kompetensinya. Bentuk produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh institusi diatas
adalah berupa UUD, UU, PERPU dan PP, serta PERDA.

Kesimpulan :
Konstitusi bukan hanya sebagai kumpulan norma-norma dasar statis yang merupakan sumber
ketatanegaraan, tapi juga memberi ruang untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang terjadi
dalam suatu negara. Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat pada suatu negara, maka
konstitusi dapat pula mengalami perubahan.

E. Pengertian Rule Of Law

Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi 2 (dua), yaitu
pengertian secara formal (in the formal sense) dan pengertian secara hakiki/materiil (ideological sense).
Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public
power), misalnya Negara. Sementara itu, secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan rule of
law karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan dan buruk (just and unjust law). Rule of law
terkait erat dengan keadilan sehingga rule of law harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh
masyarakat. Rule of law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan
dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak,
tidak personal, dan otonom.

Kesimpulan :
Rule of law adalah suatu legalisme hukum yang mengandung suatu gagasan bahwa keadilan dapat
dilayani dengan cara pembuatan sistem peraturan dan juga prosedur yang objektif, tidak memihak, juga
tidak personal serta otonom.

F. Latar Belakang Rule Of Law

Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke 19, bersamaan dengan
kelahiran Negara konstitusi dan demokrasi. Doktrin tersebut lahir sejalan dengan tumbuh suburnya
demokrasi dan meningkatknya peran parlemen dalam penyelenggaraan Negara, serta sebagai reaksi
terhadap Negara absolute yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan konsep tentang
common law tempat segenap lapisan masyarakat dan Negara beserta seleruh kelembagaannya

79

menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law
adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Konsep ini lahir untuk mengambil alih dominasi
yang dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, serta menggeser Negara kerajaan dan memunculkan
Negara konstitusi dimana doktrin rule of law ini lahir. Ada tidaknya rule of law dalam suatu Negara
ditentukan oleh “kenyataan”, apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan, dalam arti perlakuan
yang adil, baik sesama warganegara, maupun dari pemerintah ? oleh karena itu, pelaksanaan kaidah-
kaidah hukum yang berlaku di suatu Negara merupakan hukum yang adil, artinya kaidah hukum yang
menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat. Untuk membangun kesadaran di masyarakat tentang
pentingnya rule by the law, not rule by the man, maka dipandang perlu memasukkan materi
instruksional rule by the law sebagai salah satu materi di dalam mata kuliah pendidikan
kewarganegaraan (PKn). PKn sendiri merupakan desain baru bagi kurikulum unti di PTU yang
menunjang pencapaian Visi Indonesia 2020 (Tap. MPR No.VII/MPR/2001) dan visi pendidikan tinggi
2010 (HELTS 2003-2010-EDGE), serta merupakan salah satu bentuk penjabaran UU No. 20 Tahun
2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang tidak lagi menyinggung masalah pendidikan
Pendahuluan Bela Negara (PPBN) atau di Perguruan Tinggi disebut Pendidikan Kewiraan, serta
ditiadakannya Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah tersendiri dari kurikulum Perguruan Tinggi
disebut Pendidikakan kewiraan, serta ditiadakannya Pancasila sebagai mata kuliah tersendiri dari
kurikulum Perguruan Tinggi.

Kesimpulan :
Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke 19, bersamaan dengan
kelahiran Negara konstitusi dan demokrasi. Doktrin tersebut lahir sejalan dengan tumbuh suburnya
demokrasi dan meningkatknya peran parlemen dalam penyelenggaraan Negara, serta sebagai reaksi
terhadap Negara absolute yang berkembang sebelumnya.

G. Prinsip-Prinsip Rule Of Law

Prinsip-prinsip secara formal (in the formal sense) Rule Of Law tercantum pada UUD 1945 dan
juga pasal-pasal UUD negara RI tahun 1945. Point utama dari Rule Of Law ialah jaminan adanya
suatukeadilan bagi masyarakatnya, khususnya pada keadilan sosial.
a) Prinsip-prinsip Rule of Law Secara Formal (UUD 1945)

1. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1: 3)
2. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum serta pemerintahan itu tanpa kecuali (pasal 27:1)
3. Setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan ,pengakuan, serta kepastian hukum yang adil

serta perlakuan sama di hadapan hukum (pasal 28 D:1)
4. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan juga

layak dalam hubungan kerja ( pasal 28 D: 2)
b) Prinsip-prinsip Rule of Law secara Materiil atau Hakiki :

a) Berhubungan erat dengan the enforcement of the Rule of Law
b) Keberhasilan the enforcement of the rule of law itu tergantung pada kepribadian nasional

masing-masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982)
c) Rule of law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa (Satdjipto Rahardjo, 2003)
d) Rule of law juga adalah suatu legalisme, aliran pemikiran hukum,yang mengandung

wawasansosial, gagasan tentang hubungan antarmanusia, masyarakat serta negara.
e) Rule of law adalah suatu legalisme liberal (Satdjipto Rahardjo, 2003).

80

Kesimpulan :
Prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945. Penjabaran prinsip-
prinsip rule of law secara formal termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945. Agar kita dapat menikmati
keadilan maka seluruh aspek Negara harus bersih, jujur, mentaati undang-undang, juga bertanggung
jawab, dan menjalankan UU 1945 dengan baik.

H. Fungsi Rule Of Law

Pelaksanaan Rule Of Law mengandung keinginan untuk terciptanya Negara hukum, yang
membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Sehingga negara harus bertanggung jawab atas kesejahteraan
rakyatnya, untuk itu negara tidak hnaya sebagai “penjaga malam” saja, melainkan harus ikut
melaksankan upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sektor ekonomi dan sosial.

Berikut adalah fungsi dari Rule ofLaw adalah :

1. Menjamin kesejahteraan masyarakatnya disektor sosial ekonomi.
2. Melindungi konstitusional, maksutnya selain melindungi hak individualisme, konstitusi hendaknya

juga menentukan tejnis prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
3. Memberikan kebebasan kepada rakyatnya, berupa kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat,

berorganisasi, dan berposisi.

Kesimpulan :
Pelaksanaan Rule Of Law mengandung keinginan untuk terciptanya Negara hukum, yang membawa
keadilan bagi seluruh rakyat, seperti Menjamin kesejahteraan masyarakatnya disektor sosial ekonomi,
Melindungi konstitusional, Memberikan kebebasan kepada rakyatnya berupa kebebasan
menyampaikan pendapat, berserikat, berorganisasi, dan berposisi.

I. Dinamika Pelakasanaan Rule of law

Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaa Rule of Law dapat terlihat sejak zaman yunani kuno Plato
telah memaklumatkan bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya
melaksankan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini merupakan awal perkembangan tentang hak
asasi manusia, dimana hak ini menjamin kesejahteraan bagi manusia didunia. Hingga saat ini, doktrin
tentang hak-hak asasi manusia sudah diterima secara universal yang membangun dunia agar lebih
damai, dan terbebas dari penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Namun, meskipun demikian
sampai saat ini ternyata tidak sepenuhnya akar-akar penindasan diberbagai negara terhapus. Oleh
karena itu, sampai detik ini PBB masihh berupaya untuk memperjuangkannya.

Keberhasilan The enforcement of the rules of law tergantung kepada kepribadian nasional masing-
masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982). Hal ini karena rule of law merupakan institusi sosial yang
memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula.

Kesimpulan :
Rule of law untuk mendorong penegakan hukum tidak hanya menjamin hak secara formal melainkan
menjamin keadilan dalam kenyataan hidup setiap orang. Juga mendorong aparat penegak hukum
proaktif dalam mengatasi perselisihan dan menjawab problem-problem hukum dimasyarakat.

81

SOAL & JAWABAN

1. Apa yang dimaksud dengan konstitusi ?
Jawab :
Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta
struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerja sama antara negara dan rakyat dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah Undang-
Undang Dasar atau UUD 1945.

2. Mengapa bangsa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi?
Jawab :
perubahan konstitusi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena
adanya perubahan keadaan maka adanya perubahan konstitusi, bisa juga karena
adanya perubahan kebutuhan dan kepentingan sehingga menyebabkan perubahan konstitusi.

3. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah
berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam empat periode, sebutkan!
Jawab :
a. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari
bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan
Tambahan dan bagian penjelasan.
b. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab,
197 pasal dan beberapa bagian.
c. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal
dan beberapa bagian.
d. Periode 5 Juli 1959 – 1967 - sekarang kembali berlaku UUD 1945.

4. Jelaskan dinamika pelaksanaan Rule of law!
Jawab :
Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaa Rule of Law dapat terlihat sejak zaman yunani kuno Plato
telah memaklumatkan bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya
melaksankan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini merupakan awal perkembangan tentang
hak asasi manusia, dimana hak ini menjamin kesejahteraan bagi manusia didunia. Hingga saat ini,
doktrin tentang hak-hak asasi manusia sudah diterima secara universal yang membangun dunia agar
lebih damai, dan terbebas dari penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Namun, meskipun
demikian sampai saat ini ternyata tidak sepenuhnya akar-akar penindasan diberbagai negara
terhapus. Oleh karena itu, sampai detik ini PBB masihh berupaya untuk memperjuangkannya.
Keberhasilan The enforcement of the rules of law tergantung kepada kepribadian nasional masing-
masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982). Hal ini karena rule of law merupakan institusi sosial yang
memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula.

5. Apa yang dimaksud dengan rule of law? Jelaskan latar belakang,, berserta prinsip-
prinsipnya!
Jawab :

82

Rule of law adalah suatu legalisme hukum yang mengandung suatu gagasan bahwa keadilan dapat
dilayani dengan cara pembuatan sistem peraturan dan juga prosedur yang objektif, tidak memihak,
juga tidak personal serta otonom.

Latar belakang rule of law :

Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke 19, bersamaan
dengan kelahiran Negara konstitusi dan demokrasi. Doktrin tersebut lahir sejalan dengan tumbuh
suburnya demokrasi dan meningkatknya peran parlemen dalam penyelenggaraan Negara, serta
sebagai reaksi terhadap Negara absolute yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan
konsep tentang common law tempat segenap lapisan masyarakat dan Negara beserta seleruh
kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan
egalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Konsep ini lahir untuk
mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, serta menggeser Negara
kerajaan dan memunculkan Negara konstitusi dimana doktrin rule of law ini lahir. Ada tidaknya
rule of law dalam suatu Negara ditentukan oleh “kenyataan”, apakah rakyatnya benar-benar
menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil, baik sesama warganegara, maupun dari
pemerintah ? oleh karena itu, pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di suatu Negara
merupakan hukum yang adil, artinya kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi
masyarakat. Untuk membangun kesadaran di masyarakat tentang pentingnya rule by the law, not
rule by the man, maka dipandang perlu memasukkan materi instruksional rule by the law sebagai
salah satu materi di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan (PKn). PKn sendiri merupakan
desain baru bagi kurikulum unti di PTU yang menunjang pencapaian Visi Indonesia 2020 (Tap.
MPR No.VII/MPR/2001) dan visi pendidikan tinggi 2010 (HELTS 2003-2010-EDGE), serta
merupakan salah satu bentuk penjabaran UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan
Nasional yang tidak lagi menyinggung masalah pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) atau
di Perguruan Tinggi disebut Pendidikan Kewiraan, serta ditiadakannya Pendidikan Pancasila
sebagai mata kuliah tersendiri dari kurikulum Perguruan Tinggi disebut Pendidikakan kewiraan,
serta ditiadakannya Pancasila sebagai mata kuliah tersendiri dari kurikulum Perguruan Tinggi.

Fungsi Rule of law :

1. Menjamin kesejahteraan masyarakatnya disektor sosial ekonomi.
2. Melindungi konstitusional, maksutnya selain melindungi hak individualisme, konstitusi

hendaknya juga menentukan tejnis prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak
yang dijamin.
3. Memberikan kebebasan kepada rakyatnya, berupa kebebasan menyampaikan pendapat,
berserikat, berorganisasi, dan berposisi.

Prinsip-prinsip Rule of law :

Prinsip-prinsip secara formal (in the formal sense) Rule Of Law tercantum pada UUD 1945 dan
juga pasal-pasal UUD negara RI tahun 1945. Point utama dari Rule Of Law ialah jaminan adanya
suatukeadilan bagi masyarakatnya, khususnya pada keadilan sosial.
a. Prinsip-prinsip Rule of Law Secara Formal (UUD 1945)

1. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1: 3)
2. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu tanpa kecuali (pasal 27:1)
3. Setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan ,pengakuan, serta kepastian hukum yang

adil serta perlakuan sama di hadapan hukum (pasal 28 D:1)

83

4. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
juga layak dalam hubungan kerja ( pasal 28 D: 2)

b. Prinsip-prinsip Rule of Law secara Materiil atau Hakiki :
a. Berhubungan erat dengan the enforcement of the Rule of Law
b. Keberhasilan the enforcement of the rule of law itu tergantung pada kepribadian nasional
masing-masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982)
c. Rule of law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa (Satdjipto Rahardjo,
2003)
d. Rule of law juga adalah suatu legalisme, aliran pemikiran hukum,yang mengandung
wawasansosial, gagasan tentang hubungan antarmanusia, masyarakat serta negara.
e. Rule of law adalah suatu legalisme liberal (Satdjipto Rahardjo, 2003).

84

DAFTAR PUSTAKA

Karya Tulis Ilmiah – Konstitusi dan Rule Of Law
https://karyatulisilmiah.com/konstitusi-dan-rule-of-law/
RINA KURNIAWATI, SHI, MH – Modul KONSTITUSI DAN RULE OF LAW Mengetahui

konstitusi di Indonesia serta penegakan hukumnya
https://adoc.pub/konstitusi-dan-rule-of-lawc642a3f4b80525af69e0a57cbcfc9dbc25742.html

Dunia Ilmu Komunikasi – Makalah Konstitusi dan Rule Of Law (2018)
http://likusaen-nain.blogspot.com/2018/02/makalah-konstitusi-dan-rule-of-law.html

85

BAB X

SISTEM KETATANEGARAAAN INDONESIA

A. Pengertian Sistem Ketatanegaraan

Istilah sistem ketatanegaraan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: “sistem” dan
“ketatanegaraan”. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai
hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap
keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian
yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhnya itu.

Dan ketatanegaraan menurut kamus besar bahasa indonesia berasal dari kata tata negara yang
artinya seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah , bentuk negara, dan
sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Sedangkan menurut hukumnya, tata negara
adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk ,
tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau
sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan ketatanegaran adalah segala sesuatu mengenai tata negara.

Dari pengertian itu, maka secara harfiah sistem ketatanegaraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk
hubungan antar lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara.

Kesimpulan :
Sistem ketatanegaraan yang diartikan sebagai suatu susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang
berkenaan dengan organisasi negara, baik menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga
negara berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing maupun hubungan satu sama
lain. Adanya suatu tugas, fungsi dan wewenang dari masing-masing lembaga tersebut harus dibagi,
pembagian atau pemisahan tersebut berguna untuk parameter bagi masing-masing lembaga.

B. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

a) Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945
Sistem ketatanegaran sebelum amandemen uud 1945 pelaksanaan kekuasaan negaranya

dilakukan dengan pembagian (bukan pemisahan) tugas atau fungsi dari masing-masing
penyelenggara negara.

Secara konstitusional sistem ketatanegaraan indonesia pada masa pemerintahan orde baru
menggunakan uud 1945. Secara prinsip terdapat lima kekuasaan pemerintah negara republik
indonesia menurut uud 1945, yaitu:
1. Kekuasaan menjalankan perundang-undangan negara , disebut juga kekuasaan eksekutif

dilakukan oleh pemerintah ( dalam hal ini adalah presiden)
2. Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah, disebut juga kekuasaan

konsultatif dilakukan oleh dewan pertimbangan agung
3. Kekuasaan membentuk perundang-undangan negara atau kekuasaan legislative dilakukan oleh

dewan perwakilan rakyat bersama dengan presiden
4. Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan negara, disebut kekuasaan eksaminatif atau

kekuasaan inspektif, dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan

86

5. Kekuasaan mempertahankan perudang-undangan negara atau kekuasaan yudikatif, dilakukan
oleh mahkamah agung (c.s.t kansil : 1978,83).

Pada masa ini lembaga tertingginya adalah mpr (majelis permusyawaratan rakyat), kemudian
presiden, dpa (dewan pertimbangan agung), dpr (dewan perwakilan rakyat), bpk (badan pemeriksa
keuangan), dan ma (mahkamah agung).
- Mpr (majelis permusyawaratan rakyat) sebagai penjelmaan seluruh rakyat indonesia yang

dimana mpr-lah pemegang kekuasaan tertinggi negara dan pelaksana kedaulatan rakyat
sedangkan keanggotaan mpr diisi oleh fraksi-fraksi seperti fraksi abri, fraksi karya
pembangunan dan lain-lain. Mpr memiliki kewenangan untuk :
1. Memilih dan mengangkat presiden/mandatris dan wakil presiden untuk membantu

presiden.
2. Memberikan mandate kepada presiden untuk melaksanakan garis-garis besar halauan

negara (gbhn) dan putusan-putusan mpr lainnya.
3. Memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya.
4. Menetapkan undang-undang dasar dan mengubah undang-undang dasar,
5. Meminta dan menilai pertanggung jawaban presiden.
- Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah mpr, yang
dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden ( pasal 4 uud 1945).
Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada mpr dan pada akhir masa jabatannya (5 tahun)
memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan gbhn yang ditetapkan uud 1945 dan mpr
di hadapan sidang mpr.
- DPA (dewan pertimbangan agung) adalah badan penasehat pemerintah yang berkewajiban
memberi jawaban atas pertanyaan presiden. Disamping itu dpa berhak mengajukan usul dan
wajib mengajukan pertimbangan kepada presiden.
- DPR (dewan perwakilan rakyat) yang seluruh anggotanya adalah anggota mpr berkewajiban
senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden dalam rangka pelaksanaan halauan negara.
Apabila dpr menganggap presiden sungguh melanggar halauan negara, maka dpr
menyampaikan memorandum untuk mengingatkan presiden. Selain itu dpr memiliki
kewenangan membentuk undang-undang termasuk menetapkan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara (apbn) bersama-sama dengan presiden.
- BPK (badan pemeriksa keuangan) adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang
keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah, namun tidak berdiri di atas pemerintah. Bpk memeriksa semua pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada dpr.
- MA (mahkamah agung) ialah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam
pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh
lainnya. Tugas mahkamah agung adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam
bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga tinggi negara, juga
memberikan nasehat hukum kepada presiden/kepala negara untuk pemberian/penolakan grasi.
Disamping itu mahkamah agung mempunyai wewenang menguji seorang menteri hanya
terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah.

b) Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945
Salah satu agenda penting dari gerakan reformasi adalah amandemen terhadap UUD 1945 yang

kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut melalui sidang tahunan MPR yaitu
tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002.
Adapun latar belakang pelaksanaan amandemen uud 1945 :

87

1) Undang-undang dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada
kekuasaan tertinggi di tangan mpr yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini
berakibat pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan.

2) Undang-undang dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang
kekuasaan eksekutif (presiden). Sistem yang dianut uud 1945 adalah executive heavy yakni
kekuasaan dominan berada di tangan presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional
yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan
rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasan membentuk undang-undang.

3) Uud 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga dapat
menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya pasal 7 uud 1945 (sebelum di
amandemen).

4) Uud 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur
hal-hal penting dengan undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislatif
sehingga presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam undang-
undang.

Perubahan pada uud 1945 setelah amandemen membawa perubahan pula pada sistem
ketatanegaraan yang dimana sebelumnya mpr memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dirubah
menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar.
- Kewenangan MPR setelah amandemen uud 1945 :

1) Majelis permusyawaratan rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang
dasar.

2) majelis permusyawaratan rakyat melantik presiden dan/atau wakil presiden.
3) Majelis permusyawaratan rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil

presiden dalam masa jabatanya menurut undang-undang dasar. Amandemen juga mencabut
kekuasaan untuk membuat undang - undang dari tangan presiden dan memberikan
kekuasaan untuk membuat undang - undang tersebut kepada dpr. Sehingga jelas bahwa
amandemen ingin mempertegas posisi check and balances antara presiden sebagai lembaga
eksekutif dan dpr sebagai lembaga legislatif.
- Kewenangan DPR setelah amandemen uud 1945 :
1) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan
bersama.
2) Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti undang-
undang.
3) Menerima dan membahas usulan ruu yang diajukan dpd yang berkaitan dengan bidang
tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
4) Menetapkan apbn bersama presiden dengan memperhatikan dpd.
5) Melaksanakan pengawasan terhadap uu, apbn, serta kebijakan pemerintah, dan sebagainya.

Pergeseran lain adalah terbentuknya lembaga perwakilan dewan perwakilan daerah republik
indonesia sebagai utusan daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum.
- Kewenangan DPD :

1) Dewan perwakilan daerah republik indonesia dapat mengajukan kepada dewan perwakilan
rakyat republik indonesia rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

88

2) Memberikan pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat republik indonesia atas
rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- Kewenangan MA setelah amandemen uud 1945 :
1) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan oleh undang-undang.
2) Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
3) Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

- Kewenangan MK setelah amandemen uud 1945 :
1) Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final.
2) Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat dpr bahwa presiden
dan/atau wakil presiden menurut uud 1945.

Dalam masa pasca amandemen terdapat lembaga baru yakni KY (komisi yudisial).
- Kewenangan KY :

1) Melakukan pengawasan terhadap hakim agung di mahkamah agung.
2) Melakukan pengawasan terhadap hakim pada badan peradilan di semua lingkungan

peradilan yang berada di bawah ma.

Dan pasca amandemen anggota BPK (badan pemeriksa keuangan) dipilih DPR dengan
memperhatikan pertimbangan DPD.
- Kewenangan BPK setelah amandemen UUD 1945 :

1) Mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (apbn) dan daerah (apbd)
2) Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada dpr dan dpd dan ditindaklanjuti oleh aparat

penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap
provinsi.

Setelah amandemen kewenangan dan tugas presiden lebih dipertegas lagi tidak sama halnya pada
masa sebelum amandemen.
- Kewenangan Presiden setelah amandemen UUD 1945 :

1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat.
2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang

sebagaimana mestinya.
3) Dalam hal ihwal kegentingan yang memmaksa, presiden berhak menetapkan peraturan

pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
4) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam

persidangan berikut.
5) Jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Kesimpulan :
1. Sistem pemerintahan Indonesia Sebelum Amademen UUD 1945

Sistem pemerintahan Indonesia pernah mengalami perubahan sistem terpakai, baik menggunakan
Sistem pemerinahan Presidensial maupun Sistem pemerintahan parlementer, Sistem pemerintahan
Presidensial awalnya di gunakan pemerintahan orde lamanamun mengalami gejolak dari dalam

89

(adanya ketidakpuasan dari tokoh-tokoh tentang sistem di pakai) maupun dari luar (agresi militer
Belanda) membuat para tokoh merubah kembali dari sistem parlemeter ke sistem presidensial.
2. Sistem pemerintahan Indonesia Sesudah Amademen UUD 1945
Sistem pemerintahan Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945 mejadi UUD RI 1945 memakai
sistem pemerintahan Presidensial walaupun tidak murni sistem presidensial atau pelaksaan
melenceng dari sistem presidensial sehingga memunculkan nama baru untuk sistem pemerintahan
Indonesia, yang oleh para ahli hukum tata Negara. Sesudah diamandemennya UUD tahun 1945,
diperoleh gambaran bahwa sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia bercirikan sistem
pemerintahan Presidensil Konstitusional yaitu “suatu sistem pemerintahan yang penyelenggaraan
pemerintahan negaranya 79 dilaksanakan oleh presiden dimana tugas dan kewenangan presiden
diatur dalam konstitusi baik dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan maupun
sebagai penyelenggara negara dengan arah pertanggungjawabannya adalah terhadap konstitusi.

C. Kondisi Republik Indonesia Dalam Menjalankan Sistem
Ketatanegaraannya

Menurut bapak sulardi (dosen hukum tata negara universitas muhammadiyah malang) arah
pembangunan ini mulai tak terarah sejak gbhn hilang dari peredarannya meskipun sudah
terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Visi pembanguan nasional 2005-
2025 adalah indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Visi itulah yang hingga saat ini belum
ditemukan wujudnya. Alih-alih terwujud, keresahan dan ketidakpastian masa depan bangsa justru ada
di depan mata dan bahkan menjauh dari nilai-nilai pancasila.

Sistem presidensial, yang berlaku sekarang, membawa konsekuansi bahwa presiden dipilih oleh
rakyat. Karena presiden dipilih oleh rakyat, dia bertanggung jawab kepada rakyat dan konstitusi.
Dengan demikian, konsekuensi ketatanegaraan berkaitan dengan arah pembanguan nasional ditentukan
oleh presiden dengan mewujudkan janji-janji yang dia kampanyekan menjelang pemilihan presiden.
Janji-janji itulah yang semestinya diwujudkan dalam visi dan misi RPJPN, yang dapat diurai menjadi
Pembangunan Jangka Pendek Dan Jangka Panjang.

Hasrat untuk kembali menghadirkan gbhn yang disusun oleh MPR sebagai pedoman pembangun
nasional secara konstitusional telah tertutup. Bangsa ini sebaiknya menghormati dan melaksanakan
kesepakatan yang diwujudkan dari hasil perubahan UUD 1945. Kini presiden bukan lagi bawahan MPR
dan MPR bukan lagi pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat, sehingga tidak mungkinlah memaksa
MPR menyusun GBHN dan menyodorkan kepada presiden untuk melaksanakan. Inilah konsekuensi
dari perubahan.

Kesimpulan :
Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan Presidensil, dimana adanya pemisahan kekuasaan
yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang berdasarkan prinsip “checks and balances”, ketentuan ini
tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas
pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga Negara tersebut.

90

SOAL & JAWABAN

1. Apa yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan?
Jawab :
Sistem ketatanegaraan yang diartikan sebagai suatu susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu
yang berkenaan dengan organisasi negara, baik menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-
lembaga negara berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing maupun
hubungan satu sama lain. Adanya suatu tugas, fungsi dan wewenang dari masing-masing lembaga
tersebut harus dibagi, pembagian atau pemisahan tersebut berguna untuk parameter bagi masing-
masing Lembaga.

2. Apa yang dimaksud dengan ketatanegaraan Indonesia?
Jawab :
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian ketatanegaraan adalah ihwal tata
negara mengenai seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintahan,
bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi pengaturan suatu negara.

3. Apa saja objek ketatanegaraan?
Jawab :
Objek Hukum Tata Negara adalah negara dan konstitusi. Sedangkan ruang lingkup Hukum Tata
Negara berkaitan dengan lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban
para anggota dan pemimpin dalam organisasi negara tersebut.

4. Jelaskan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945!

Jawab :
Sistem ketatanegaran sebelum amandemen uud 1945 pelaksanaan kekuasaan negaranya dilakukan
dengan pembagian (bukan pemisahan) tugas atau fungsi dari masing-masing penyelenggara negara.
Secara konstitusional sistem ketatanegaraan indonesia pada masa pemerintahan orde baru
menggunakan uud 1945. Secara prinsip terdapat lima kekuasaan pemerintah negara republik
indonesia menurut uud 1945, yaitu:
1. Kekuasaan menjalankan perundang-undangan negara , disebut juga kekuasaan eksekutif

dilakukan oleh pemerintah ( dalam hal ini adalah presiden)
2. Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah, disebut juga kekuasaan

konsultatif dilakukan oleh dewan pertimbangan agung
3. Kekuasaan membentuk perundang-undangan negara atau kekuasaan legislative dilakukan oleh

dewan perwakilan rakyat bersama dengan presiden
4. Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan negara, disebut kekuasaan eksaminatif atau

kekuasaan inspektif, dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan
5. Kekuasaan mempertahankan perudang-undangan negara atau kekuasaan yudikatif, dilakukan

oleh mahkamah agung (c.s.t kansil : 1978,83).

Pada masa ini lembaga tertingginya adalah mpr (majelis permusyawaratan rakyat), kemudian
presiden, dpa (dewan pertimbangan agung), dpr (dewan perwakilan rakyat), bpk (badan pemeriksa
keuangan), dan ma (mahkamah agung).
- Mpr (majelis permusyawaratan rakyat) sebagai penjelmaan seluruh rakyat indonesia yang

dimana mpr-lah pemegang kekuasaan tertinggi negara dan pelaksana kedaulatan rakyat

91

sedangkan keanggotaan mpr diisi oleh fraksi-fraksi seperti fraksi abri, fraksi karya
pembangunan dan lain-lain. Mpr memiliki kewenangan untuk :
1. Memilih dan mengangkat presiden/mandatris dan wakil presiden untuk membantu

presiden.
2. Memberikan mandate kepada presiden untuk melaksanakan garis-garis besar halauan

negara (gbhn) dan putusan-putusan mpr lainnya.
3. Memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya.
4. Menetapkan undang-undang dasar dan mengubah undang-undang dasar,
5. Meminta dan menilai pertanggung jawaban presiden.
- Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah mpr, yang
dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden ( pasal 4 uud 1945).
Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada mpr dan pada akhir masa jabatannya (5 tahun)
memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan gbhn yang ditetapkan uud 1945 dan mpr
di hadapan sidang mpr.
- DPA (dewan pertimbangan agung) adalah badan penasehat pemerintah yang berkewajiban
memberi jawaban atas pertanyaan presiden. Disamping itu dpa berhak mengajukan usul dan
wajib mengajukan pertimbangan kepada presiden.
- DPR (dewan perwakilan rakyat) yang seluruh anggotanya adalah anggota mpr berkewajiban
senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden dalam rangka pelaksanaan halauan negara.
Apabila dpr menganggap presiden sungguh melanggar halauan negara, maka dpr
menyampaikan memorandum untuk mengingatkan presiden. Selain itu dpr memiliki
kewenangan membentuk undang-undang termasuk menetapkan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara (apbn) bersama-sama dengan presiden.
- BPK (badan pemeriksa keuangan) adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang
keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah, namun tidak berdiri di atas pemerintah. Bpk memeriksa semua pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada dpr.
- MA (mahkamah agung) ialah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam
pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh
lainnya. Tugas mahkamah agung adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam
bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga tinggi negara, juga
memberikan nasehat hukum kepada presiden/kepala negara untuk pemberian/penolakan grasi.
Disamping itu mahkamah agung mempunyai wewenang menguji seorang menteri hanya
terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah.

5. Bagaimana Kondisi sistem ketatanegaraan di Indonesia?
Jawab :
Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan Presidensil, dimana adanya pemisahan kekuasaan
yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang berdasarkan prinsip “checks and balances”,
ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama
pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga Negara
tersebut.

92

DAFTAR PUSTAKA

Kumpulan Makalah (2017) http://blog-kumpulan-
makalah.blogspot.com/2017/10/makalah-sistem-ketatanegaraan-ri.html

SYABAN NISFU - Repository Ummat (2020)
http://epository.ummat.ac.id/1208/3/BAB%20V%20-%20LAMPIRAN.pdf

Ahmad Yani - Ejournal Balitbangham (2018)
https://ejournal.balit bangham.go.id/index.php/kebijakan/art icle/view/405#:~:text=Indones
ia%20saat%20ini%20menganut%20sistem,terutama%20pengaturan%20atas%20pembata

san%20kekuasaan

93

BAB XI

WAWASAN NUSANTARA

A. Wawasan Nusantara

1. Pengertian Wawasan Nusantara
Secara etimologis, wawasan nusantara berasal dari kata wawasan dan nusantara. Wawasan

berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi.
Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara
pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau
kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi nusantara adalah
kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua
samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata “nusantara”
digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.
Sedangkan terminologi, wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut :
1) Menurut Prof. Wan Usman, “wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia

mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang
beragam.”
2) Menurut GBHN 1998, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
3) Menurut kelompok kerja wawasan nusantara untuk diusulkan menjadi Tap MPR, yang dibuat
Lemhanas tahun 1999, yaitu “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, secara sederhana wawasan nusantara berarti cara
pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan nusantara sebagai wawasan
nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kepulauan nusantara.
Sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Selain itu juga, wawasan nusantara
merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama terpeliharanya persatuan
dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Dengan kata lain sebagai wawasan
nasionalnya, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap dan bertindak
dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

2. Hakikat Wawasan Nusantara
Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian cara pandang yang

selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti
bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara
utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang
dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara
Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan
perorangan.

94