MODUL UAS KEWARGANEGARAAN

juga banyak terjadi dalam perekruitan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan
nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal
perekruitan pegawai negeri dan anggota militer jugaperlu dikembangkan.
3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan
akses terhadap informasi (access toinformation). Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada
masyarakat(termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan
kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan
keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan.
Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang
dibuat dan akan dijalankan.
4. Pencegahan dengan memasukan pendidikan anti korupsi di sekolah / perguruan
tinggi.
Pendidikan anti korupsi bagi siswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai kebaikan.
Suseno (dalam Djabbar, 2009) berpendapat bahwa pendidikan yang mendukung orientasi nilai
adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi,dan
marah bila ia menyaksikannya. Menurut Suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang akan
membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut
adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.
Melaui pendidikan karakter anti korupsi inilah yang pertama, para siswa sejak usia dini sudah
mengetahui tentang seluk-beluk praktek korupsi sekaligus konsekuensi yang akan diterima oleh
para pelaku. Yang kedua, juga memberikan proses pembelajaran tentang kepakaan terhadap
praktek-praktek korupsi yang ada disekitar kita. Ketiga, mendidik parasiswa dari usia dini tentang
akhlak atau moral yang sesuai dengan ajaran-ajaran sosial keagamaan. Keempat, menciptakan
generasi penerus yang bersih dari perilaku penyimpangan, dan Kelima, membantu seluruh cita-cita
warga bangsa dalam menciptakan clean and good-goverment demi masa depan yang lebih baik dan
beradab.

Kesimpulan :
Ada empat strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia, yaitu: Pembentukan
Lembaga Anti-Korupsi, Pencegahan Korupsi di Sektor Publik, Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat, Pencegahan dengan memasukan pendidikan anti korupsi di sekolah / perguruan tinggi.
Pemberantasan Korupsi memiliki tiga strategi utama, yaitu Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan.

145

SOAL & JAWABAN

1. Apa yang dimaksud dengan Pendidikan AntiKorupsi?
Jawab :
Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa
keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak
secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika kita secara
sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifkasi berbagai kelemahan
dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi
yang baru

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Korupsi?
Jawab :
Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus” .Selanjutnya dikatakan
bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa
Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan
“corruptie/korruptie” (Belanda). Dari asal usul bahasanya korupsi bermakna busuk, rusak,
menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun
pegawai negeri,serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak
legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan
keuntungan sepihak.
Korupsi adalah kejahatan yang sangat merugikan publik. Korupsi adalah penghianatan, dalam hal
ini adalah penghianatan terhadap rakyat yang telah memberikan amanah dalam mengemban tugas
tertentu. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang
berlaku di masyarakat.

3. Apa peran mahasiswa terhadap Pendidikan AntiKorupsi?
Jawab :
Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan
yang merupakan kewenangan institusi penegakhukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih
difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi
dimasyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak
gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan
pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah
penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai
antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan
berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Untuk
keperluan perkuliahan dipandang perlu membuat sebuah Buku Ajaran yang berisikan materi
dasarmata kuliah Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa. Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa
bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan
pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah
menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat
berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

4. Jelaskan bentuk dan faktor penyebab Korupsi!
Jawab :

146

Bentuk-Bentuk Korupsi:
1. Penyuapan

Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkansejumlah pemberian kepada
seorang dengan sedemikian rupa sehinggabertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya.
Sesuatu yangdiberikan sebagai suap tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa barangberharga,
rujukan hak-hak istimewa, keuntungan ataupun janji tindakan,suara atau pengaruh seseorang
dalam sebuah jabatan publik.
2. Penggelapan (embezzlement) dan pemalsuan atau penggelembungan (froud).
Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau
barang berharga. Oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang,
properti atau barang berharga tersebut. Penggelembungan menyatu kepada praktik penggunaan
informasi agar mau mengalihkan harta atau barang secara suka rela.
3. Pemerasan (Extorion)
Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang
menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerjasama. Dalam hal ini pemangku
jabatan dapat menjadi pemerasatau korban pemerasan.
4. Nepotisme (nepotism)
Kata nepotisme berasal dari kata Latin “nepos” yang berarti “nephew” (keponakan). Nepotisme
berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbagan hubunga, bukan karena
kemamuannya.

Fakor Penyebab Korupsi
Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya

bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang
kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian secara garis besar penyebab
korupsi dapat dikelompokan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
1. Faktor Internal, Merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang dapat dirinci

menjadi :
 Aspek Perilaku Individu :

Sifat tamak/rakus manusia. Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka
membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah
berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur
penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak
dan rakus. Maka tindakan keras tanpa kompromi, wajib hukumnya.
Moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda
untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dariatasan, teman setingkat,
bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.
Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup
seseong konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang
memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk
memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.
 Aspek Sosial :
Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan
bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk
korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya.
Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman
pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.
2. Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor diluar diri pelaku.

147

 Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi :

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh
segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus
berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi
menyuburkan tindak korupsi terjadi karena:
- Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan

oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena
kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada
kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
- Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri.
Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan
adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah
masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat
dari perbuatan korupsi.
- Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi
pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan
seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan
cara-cara terbuka namun tidak disadari.
- Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila
masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya
masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah
semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila
masyarakat ikut melakukannya.
 Aspek ekonomi :
Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan
seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka
ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.
 Aspek Politis :
Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk
mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat.
Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang
melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan
secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas
politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi
menyebabkan perilaku korupsi.
 Aspek Organisasi :
- Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga
formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila
pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik dihadapan bawahannya, misalnya
berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahnya akan mengambil kesempatan
yang sama dengan atasannya.
- Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya punya pengaruh
kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan
menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada
posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.
- Kurang memadainya sistem akuntabilitas. Institusi pemerintahan umumnya pada satu
sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum

148

dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna
mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan
penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya atau tidak. Akibat lebih
lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang
dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik
korupsi.
- Kelemahan sistim pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan
salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin
longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka
perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
- Lemahnya pengawasan. Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu
pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh
pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasandari legislatif dan
masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya
adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional
pengawas.

5. Bagaimana strategi dan upaya pemberantasan korupsi?
Jawab :
1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi
Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang
independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa negara didirikan
lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen
Swedia dengan nama Justitieombudsmannen pada tahun 1809. Peran lembaga ombudsman
yang kemudian berkembang pula di negara lain, antara lain menyediakan sarana bagi
masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dan
pegawainya. Selain itu lembaga ini juga memberikan edukasi pada pemerintah dan
masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta code of conduct bagi lembaga
pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu peran dari ombudsman
adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka
untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari pegawai pemerintah (UNODC:
2004). Di Hongkong dibentuk lembaga antikorupsi yang bernama Independent Commission
against Corruption (ICAC); di Malaysia dibentuk the Anti-Corruption Agency (ACA). Kita
sudah memiliki Lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi.
Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk
melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun
sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran
peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah
kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan
dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota
keluarga.
Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik dipemerintahan pusat, daerah maupun
militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang
atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat
memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu harus

149

dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut
memantau ataupun memonitor hal ini Korupsi juga banyak terjadi dalam perekruitan
pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam
kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekruitan pegawai
negeri dan anggota militer jugaperlu dikembangkan.
3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk
mendapatkan akses terhadap informasi (access toinformation). Sebuah sistem harus
dibangun di mana kepada masyarakat(termasuk media) diberikan hak meminta segala
informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup
orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan
dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan
sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.
4. Pencegahan dengan memasukan pendidikan anti korupsi di sekolah / perguruan
tinggi.
Pendidikan anti korupsi bagi siswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai
kebaikan. Suseno (dalam Djabbar, 2009) berpendapat bahwa pendidikan yang mendukung
orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk
melakukan korupsi,dan marah bila ia menyaksikannya. Menurut Suseno, ada tiga sikap
moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi.
Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung
jawab.
Melaui pendidikan karakter anti korupsi inilah yang pertama, para siswa sejak usia dini
sudah mengetahui tentang seluk-beluk praktek korupsi sekaligus konsekuensi yang akan
diterima oleh para pelaku. Yang kedua, juga memberikan proses pembelajaran tentang
kepakaan terhadap praktek-praktek korupsi yang ada disekitar kita. Ketiga, mendidik
parasiswa dari usia dini tentang akhlak atau moral yang sesuai dengan ajaran-ajaran sosial
keagamaan. Keempat, menciptakan generasi penerus yang bersih dari perilaku
penyimpangan, dan Kelima, membantu seluruh cita-cita warga bangsa dalam menciptakan
clean and good-goverment demi masa depan yang lebih baik dan beradab.

150

DAFTAR PUSTAKA

Reza Fahlefi - Makalah Pendidikan AntiKorupsi (2014)
https://www.academia.edu/35798869/Makalah_Pendidikan_AntiKorupsi
STIKES MUHAMMADIYAH KUDUS - Faktor Penyebab korupsi (2015)
https://id.scribd.com/document/368848153/Makalah-Faktor-Penyebab-Korupsi

151

DAFTAR PUSTAKA

Eprints, Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
https://eprints.umm.ac.id

Dwi Atikah Qho’althofnish, Landasan Hukum PKN
https://id.scribd.com/doc/259914296/Landasan-Hukum-PKN-docx

Jurnal Ponsel, Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
https://www.jurnalponsel.com/tujuan-pendidikan-kewarganegaraan/

Staff Gunadarma, Pengertian Bangsa dan Negara
http://elman_miska.staff.gunadarma.ac.id

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2015) HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732

Melbby Nanasi (2018) Makalah Demokrasi
https://www.academia.edu/37484204/MAKALAH_DEMOKRASI

Wikipedia, Bentuk-bentuk Demokrasi
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Demokrasi#:~:text=negara%20Uni%20Soviet.-
,Demokrasi%20Pancasila.,juga%20mengutamakan%20kepentingan%20yang%20berimbang
Rozzy De Guci's Blog (March 29, 2014) Makalah Konsep Demokrasi dan Bentuk Demokrasi
dalam Sistem Pemerintahan Negara dan Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
https://rozzydeguci.wordpress.com/tag/perkembangan-pendidikan-pendahuluan-bela-negara/

Dr. I Putu Ari Astawa, S.Pt, MP (2017) Negara dan Konstitusi
https://simdos.unud.ac.id2f0542d649a363d3f04d06edb24599a0.pdf
Anshori Muhajir (2020) MAKALAH PENGERTIAN, ASAL MULA, SIFAT DAN

HAKEKAT, DAN UNSUR UNSUR NEGARA
https://www.academia.edu/42216940/MAKALAH_PENGERTIAN_ASAL_MULA_SIFAT_

DAN_HAKEKAT_DAN_UNSUR_UNSUR_NEGARA
Ilmusiana, Fungsi negara paling lengkap http://www.ilmusiana.com/2015/04/fungsi-negara-

paling-lengkap.html
Ega Gabriel, Pengertian dan Bentuk-bentuk Negara

https://osf.io/r9he3/download/?format=pdf
Zakky, Sifat-Sifat Negara Beserta Ciri-Ciri, Unsur, dan Penjelasannya

https://www.seluncur.id/sifat-sifat-negara/

Benedict Aderson, Konsep Nasionalisme
http://www.konsep-nasionalisme-benedict-aderson.co.id

Syekh Nurjati, KONSEP NASIONALISME DALAM PEMBELAJARAN
http://sc.syekhnurjati.ac.id

Yassirli Segamit (2014/2015) MAKALAH NASIONALISME
https://www.academia.edu/23328393/MAKALAH_NASIONALISME

152

Dian Setiawan (2013) MAKALAH SISTEM PEMERINTAHAN
https://www.academia.edu/8208869/MAKALAH_SISTEM_PEMERINTAHAN

Witantra (2008) Sistem Pemerintahan
http://witantra.wordpress.com/2008/05/30/sistem-pemerintahan

Jenis sistem negara yang ideal untuk Indonesia
https://www.scribd.com

Namina (2020) Definisi dan Pengertian Manusia Menurut Ahli
http://www.definisi-pengertian.com/2015/12/pengertian-manusia-definisi-menurut-

ahli.html?m=1
Septi Rahmadi (2019) Makalah Hak Asasi Manusia

https://osf.io/preprints/inarxiv/9trnz/download
Direktorat Jendral HAM (2013) Bagaimanakah Implementasi HAM di Indonesia

https://ham.go.id/2013/10/29/bagaimanakah-implementasi-ham-di-indonesia/

Nikita Rosa - detikEdu (2022) Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6241050/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-

negara-menurut-para-ahli
Nafiah (Banten) Hak dan Kewajiban Warga Negara

https://osf.io/dv27j/download/?format=pdf
Atika Mayasari (2022) 10 Jenis Hak Warga Negara dan contoh Perwujudannya

https://adjar.grid.id/amp/543434523/10-jenis-hak-warga-negara-dan-contoh-
perwujudannya?page=2

Kumparan (2021) Contoh Penerapan Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan
Bermasyarakat di Indonesia https://kumparan.com/berita-update/contoh-penerapan-hak-

dan-kewajiban-dalam-kehidupan-bermasyarakat-di-indonesia-1wS0tOmEBru

Dr. I Putu Ari Astawa, S.Pt, MP - Simdos Unud (2017)
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/5c38de8a798f624eab38b1fe6f7e97f

f.pdf
Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka

Belajar,Yogyakarta, 2015, Hlm.17
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/19813/05.2%20bab%202.pdf?sequence=

6&isAllowed=y

Karya Tulis Ilmiah – Konstitusi dan Rule Of Law
https://karyatulisilmiah.com/konstitusi-dan-rule-of-law/

RINA KURNIAWATI, SHI, MH – Modul KONSTITUSI DAN RULE OF LAW Mengetahui
konstitusi di Indonesia serta penegakan hukumnya

https://adoc.pub/konstitusi-dan-rule-of-lawc642a3f4b80525af69e0a57cbcfc9dbc25742.html

Dunia Ilmu Komunikasi – Makalah Konstitusi dan Rule Of Law (2018)
http://likusaen-nain.blogspot.com/2018/02/makalah-konstitusi-dan-rule-of-law.html

153

Kumpulan Makalah (2017) http://blog-kumpulan-
makalah.blogspot.com/2017/10/makalah-sistem-ketatanegaraan-ri.html

SYABAN NISFU - Repository Ummat (2020)
http://epository.ummat.ac.id/1208/3/BAB%20V%20-%20LAMPIRAN.pdf

Ahmad Yani - Ejournal Balitbangham (2018)
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/405#:~:text=Indones
ia%20saat%20ini%20menganut%20sistem,terutama%20pengaturan%20atas%20pembata

san%20kekuasaan

Keyra Decequeen – Makalah Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia (2022)

https://doc.lalacomputer.com/makalah-wawasan-nusantara-dalam-konteks-negara-
kesatuan-republik-indonesia/

https://www.lemhannas.go.id/index.php/profil/sejarah
Rowland Pasaribu – Ketahanan Nasional

http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/36621/bab-08-ketahanan-
nasional.pdf

Larasati Kusuma Rizky – Pengaruh Aspek-Aspek Ketahanan Nasional Terhadap Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara (2015)

https://larasatikusumarizky.wordpress.com/2015/06/10/pengaruh-aspek-aspek-ketahanan-
nasional-terhadap-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/

Iyoes Tobing – Makalah Hubungan Agama dengan Negara
https://www.academia.edu/12499884/Makalah_Hubungan_Agama_dan_Negara

R. Ariza – Hubungan Agama dengan Negara (2019)
https://www.academia.edu/40743295/HUBUNGAN_AGAMA_DAN_NEGARA

Kumpulan Makalah – Makalah Hubungan Agama dan Negara (2017)
http://semuamakalahpembelajaran.blogspot.com/2017/06/makalah-hubungan-agama-dan-

negara.html

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN – Makalah Indonesia dan Perdamaian
Dunia (2019/2020)

https://files.osf.io/v1/resources/ugaxw/providers/osfstorage/5de27014ab905e0009e9ce66?acti
on=download&direct&version=1

Reza Fahlefi - Makalah Pendidikan AntiKorupsi (2014)
https://www.academia.edu/35798869/Makalah_Pendidikan_AntiKorupsi
STIKES MUHAMMADIYAH KUDUS - Faktor Penyebab korupsi (2015)
https://id.scribd.com/document/368848153/Makalah-Faktor-Penyebab-Korupsi

154

BIODATA

Nama : Tesalonika Angelina Nauli
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 30 Juli 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
NIM : 2234021102
Hobby : Membaca
Cita-Cita : Pengusaha
Email : [email protected]

155