MODUL UAS KEWARGANEGARAAN

Kita memandang bangsa Indonesia dengan nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat
wawasan nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat
wawasan nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan
bahwa hakikat wawasan nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai
satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

3. Asas Wawasan Nusantara
Asas wawasan nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati,

dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia
terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan nusantara diabaikan, komponen pembentuk
kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut yang berarti tercerai berainya
bangsa dan negara Indonesia. Adapun, asas wawasan nusantara tersebut adalah sebagai berikut :
a) Kepentingan yang Sama

Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia
adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus
menghadapi penjajahan yang berbeda. Misalnya, dengan cara “adu domba” dan “memecah
belah” bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Padahal,
tujuan kepentingannya sama yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik
daripada sebelumnya.
b) Keadilan

Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan,
golongan, kelompok maupun daerah.
c) Kejujuran

Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang benar biar
pun realitas atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan
kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan.
d) Solidaritas

Diperlukan kerja sama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan
ciri dan karakter budaya masing-masing.
e) Kerja Sama

Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja
kelompok, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik.
f) Kesetiaan

Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara
Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Boedi Oetomo tahun 1908, Sumpah
Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap
kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan
dalam kebinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan
hancur berantakan.

Kesimpulan :
Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba
beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah
dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai
tujuan nasional.

B. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara

95

Wawasan nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa
yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan
nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan
wawasan nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia.
1) Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang
diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau
penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan
nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.
2) Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam
menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan
negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3) Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan
rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu,
kelompok golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati,
diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan
masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan nasional tersebut
merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa
bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan nusantara.

Kesimpulan :
Kedudukan wawasan nusantara adalah sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan
nasional.
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam
menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggara negara.
Tujuan wawasan nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek
kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial.

C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara

Konsepsi wawasan nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang
mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan astagatra, yang meliputi aspek alamiah (trigatra)
dan aspek sosial (pancagatra). Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan
kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial
kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
(Ipoleksosbudhankam). Antara gatra yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang bersifat timbal
balik dengan hubungan yang erat yang saling interdependensi, demikian juga antara trigatra dan
pancagatra.

1. Aspek-aspek Trigatra
a) Letak dan Bentuk Geografis
Jikalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak
jelas bahwa wilayah negara tersebut merupakan suatu kepulauan, yang menurut wujud ke
dalam, terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Dalam bahasa asing bisa

96

disebut sebagai suatu archipelago kelvar, kepulauan itu merupakan suatu archipelago yang
terletak antara Benua Asia di sebelah utara dan Benua Australia di sebelah selatan serta
Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak geografis
antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai
suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia.
Karena kedudukannya yang strategis itu, dipandang dari tiga segi kesejahteraan di bidang
politik, ekonomi, dan sosial budaya, Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan
pengaruh pihak asing (akulturasi). Indonesia terletak pada 6 LU–11 LS, 95 BT–141 BT, dilalui
garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga Indonesia
mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau.
b) Keadaan dan Kemampuan Penduduk
Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun
faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut :
1) Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang
meninggalkan wilayahnya. Segi positif dari pertambahan penduduk ialah pertambahan
angkatan kerja (man power) dan pertambahan tenaga kerja (labour force). Segi negatifnya,
apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
yang tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk.
2) Faktor yang Mempengaruhi Komposisi Penduduk
Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat
pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas,
dan migrasi. Fertilitas sangat berpengaruh besar terhadap umur dan jenis penduduk
golongan muda yang dapat menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan,
perluasan lapangan kerja, dan sebagainya.
3) Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Penduduk
Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan
kesejahteraan dan keamanan yaitu penyebaran merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu
memberikan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk, misalnya dengan cara
transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan (growth centers), pusat-pusat
industri, dan sebagainya. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan
pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman di bidang pertahanan keamanan.
c) Keadaan dan Kekayaan Alam
Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut,
di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang
sangat luas di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam
yang berlimpah ruah. Sebagai gambaran umum, sumber-sumber alam termasuk sumber-sumber
pelican atau mineral, sumber-sumber nabati atau flora, dan sumber-sumber hewani atau fauna.
Untuk memulai dengan sumber-sumber pelican atau mineral dapat diutarakan, bahwa negara
Indonesia mempunyai sumber-sumber mineral yang meliputi bahan-bahan galian, biji-bijian
maupun bahan-bahan galian industri di samping sumber-sumber tenaga lain.
Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata.
Sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Bentuk sumber
daya alam ada 2 (dua), yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat
diperbarui. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip atau asas
maksimal, lestari, dan berdaya saing.
1) Asas Maksimal

97

Artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2) Asas Lestari
Artinya pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan,
menjaga keseimbangan alam.
3) Asas Berdaya Saing
Artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam
negara lain.

2. Aspek–aspek Pancagatra
Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan

hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan dan norma-
norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek pancagatra adalah sebagai berikut.
- Ideologi

Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang dijadikan dasar
suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep
yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam
kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian
nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Dalam
strategi pembinaan ideologi berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan.

1) Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI.
2) Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI.
3) Ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya.
4) Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan.
5) Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat

untuk menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat.
6) Kalangan elite eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa

dengan melaksanakan GBHN dengan mengedepankan kepentingan bangsa.
7) Menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis,

dan berkeadilan. Menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan
meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
- Politik
Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai
tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor yaitu sektor
masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output.
Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di
negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang
politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan
berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila.
- Ekonomi
Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor
produksi dan distribusi industri dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan
ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan
jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi
adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat.
Ekonomi kerakyatan harus menghindari free fight liberalism, etatisme, dan tidak dibenarkan
adanya monopoli. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan selaras antar sektor.

98

Pembangunan ekonomi dilaksanakan bersama atas dasar kekeluargaan. Pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya harus dilaksanakan secara selaras dan seimbang antarwilayah
dan antar sektor. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian
ekonomi. Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional
yang berhasil, namun tidak dapat dilupakan faktor-faktor non-teknis dapat mempengaruhi
karena saling terkait dan berhubungan.
- Sosial Budaya
Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan
untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman,
tantangan, halangan, dan gangguan (ATHG). Gangguan dapat datang dari dalam maupun dari
luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup
sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Esensi ketahanan budaya adalah
pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan
pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan
kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
- Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan
keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung
kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG
yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa
dalam upaya bela negara, di mana seluruh Ipoleksosbudhankam disusun, dikerahkan secara
terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya Sistem Ketahanan
Nasional. Prinsip-prinsip Sistem Ketahanan Nasional antara lain adalah sebagai berikut.
1) Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan.
2) Pertahanan keamanan berlandasan pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional

UUD 1945, dan landasan visional wawasan nusantara.
3) Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi

dan kekuatan nasional.
4) Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan

nasional (Sishankamnas) dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
(Sishankamrata).

3. Hubungan Antargatra
Antara trigatra dan pancagatra serta antargatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat
yang dinamakan korelasi dan interdependensi yang artinya adalah sebagai berikut.
- Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di
dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah (trigatra) sebagai modal dasar untuk
penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan
nasional (pancagatra).
- Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh,
menyeluruh dan terpadu, di mana terdapat saling hubungan antar gatra di dalam keseluruhan
kehidupan nasional (astagatra).
- Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan
mempengaruhi kondisi secara keseluruhan sebaliknya kekuatan dari salah satu atau beberapa
gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah, dan mempengaruhi
kondisi secara keseluruhan.

99

- Ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap
gatranya, melainkan suatu resultan keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamik
kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan.
Selanjutnya hubungan antar gatra, dikemukakan seperti uraian berikut :

- Gatra geografi, karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas dan persebaran
kekayaan alam dan sebaliknya kekayaan alam dapat mempengaruhi karakter geografi.

- Antara gatra geografi dan gatra kependudukan; bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan
serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi dan sebaliknya
karakter geografi mempengaruhi kehidupan dari penduduknya.

- Antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam; kehidupan dan penghidupan
pendudukan dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas dan persebaran kekayaan alam,
demikian pula sebaliknya jenis, kualitas, kuantitas dan persebaran kekayaan alam dipengaruhi
oleh faktor-faktor kependudukan khususnya kekayaan alam yang dapat diperbaharui.
Kekayaan alam mempunyai manfaat nyata jika telah diolah oleh penduduk yang memiliki
kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Hubungan antargatra dalam pancagatra; setiap gatra dalam pancagatra memberikan kontribusi
tertentu pada gatra-gatra lain dan sebaliknya setiap gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra
lain secara terintegrasi.

- Antaragatra ideologi dengan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan,
maka arti ideologi adalah sebagai falsafah bangsa dan landasan ideologi negara. Selain itu
ideologi merupakan nilai penentu bagi kehidupan nasional yang meliputi seluruh gatra dalam
pancagatra dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa dan pencapaian tujuan nasional.

- Antara gatra politik dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan; berarti kehidupan politik yang mantap dan dinamis menjalankan kebenaran
ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan. Kehidupan politik bangsa dipengaruhi oleh bermacam hal yang
satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Ia dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan dan
kesadaran politik, tingkat kemakmuran ekonomi, ketaatan beragama, keakraban sosial, dan
rasa keamanannya.

- Antara gatra ekonomi dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan; berarti kehidupan ekonomi yang tumbuh mantap dan merata, akan meyakinkan
kebenaran ideologi yang dianut, mendinamisir kehidupan politik dan perkembangan sosial
budaya serta mendukung pengembangan pertahanan dan keamanan. Keadaan ekonomi yang
stabil, maju dan merata menunjang stabilitas dan peningkatan ketahanan aspek lain.

- Antara gatra sosial budaya dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan; dalam arti kehidupan sosial budaya yang serasi, stabil, dinamis, berbudaya dan
berkepribadian, akan meyakinkan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif
untuk kehidupan politik yang berbudaya, kehidupan ekonomi yang tetap mementingkan
kebersamaan serta kehidupan pertahanan dan keamanan yang menghormati hak-hak individu.
Keadaan sosial yang terintegrasi secara serasi, stabil, dinamis, berbudaya dan berkepribadian
hanya dapat berkembang di dalam suasana aman dan damai. Kebesaran dan keseluruhan nilai
sosial budaya bangsa mencerminkan tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional baik fisik
material maupun mental spiritual. Keadaan sosial yang timpang dengan kontradiksi di
berbagai bidang kehidupan memungkinkan timbulnya ketegangan sosial yang dapat
berkembang menjadi gejolak sosial.

- Antara gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan; dalam arti kondisi kehidupan pertahanan dan keamanan yang stabil

100

dan dinamis akan meyakinkan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk
pengembangan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Keadaan pertahanan dan
keamanan yang stabil, dinamis, maju dan berkembang di seluruh aspek kehidupan akan
memperkukuh dan menunjang kehidupan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Astagatra dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan mempunyai peranan tergantung
dari sifat setiap gatra.
- Gatra alamiah mempunyai peranan sama besar baik untuk kesejahteraan maupun untuk
keamanan.
- Gatra ideologi, politik dan sosial budaya mempunyai peranan sama besar untuk kesejahteraan
dan keamanan.
- Gatra ekonomi relatif mempunyai peranan lebih besar untuk kesejahteraan daripada peranan
untuk keamanan.
- Gatra pertahanan dan keamanan relatif mempunyai peranan lebih besar untuk keamanan
daripada peranan untuk kesejahteraan.

Kesimpulan :
Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan
kemampuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Ipoleksosbudhankam)

D. Peran Serta Warga Negara Mendukung Implementasi Wawasan
Kebangsaan

Wawasan nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap warga negara
Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir,
pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan
pribadi atau golongan. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir,
bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah
menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan nusantara
senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh
sebagai berikut :
1) Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim

penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan
yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
2) Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi
yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung
jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antardaerah
secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
3) Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah
dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan
sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan
kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal usul
daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya.

101

4) Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan
menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk
sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan
bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap
warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapa pun kecilnya dan dari
manapun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan
negara.

5) Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi
wawasan nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan
yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Di samping itu, wawasan nusantara dapat
diimplementasikan ke dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa
kebinekaan sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum.
Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi
sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

6) Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan
terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
melalui pengukuhan wawasan nusantara.

Adapun peran serta dalam penerapan asas-asas wawasan nusantara dalam tata kehidupan nasional
memerlukan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam seluruh proses penyelenggaraan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mengisi pembangunan. Peranan siswa dalam
mendukung implementasi wawasan nusantara adalah sebagai berikut.
1. Mendukung persatuan bangsa.
2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu

atau golongan.
4. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat.
5. Mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai

intelektual.
6. Mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi

oleh rasa cinta tanah air.
7. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan,

berbangsa dan bernegara.
9. Mewujudkan kepentingan nasional.
10. Memelihara dan memperbaiki demokrasi.
11. Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa.
12. Menciptakan kerukunan umat beragama.
13. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
14. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
15. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.
16. Merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan.
17. Mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik.
18. Memelihara nilai-nilai positif (hidup rukun, gotong-royong, dll) dalam masyarakat.

102

Kesimpulan :
Peran warga negara dalam mengimplementasikan wawasan kebangsaan yaitu Mendukung persatuan
bangsa. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan
kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Mendukung upaya untuk
mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat.

103

SOAL & JAWABAN

1. Apa yang dimaksud dengan wawasan nusantara?
Jawab :
Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang
serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta
wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan
tujuan mencapai tujuan nasional.

2. Apa yang dimaksud dengan hakikat wawasan nusantara
Jawab :
Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu
utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa
setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh
menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan
oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa
menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan.

3. Tuliskan Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara!
Jawab :
1. Kedudukan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang
diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau
penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian,
wawasan nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.
2. Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam
menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan
negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan
rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan
individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut
tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
atau kepentingan masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya
tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan
semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan
wawasan nusantara.

4. Apa saja aspek Trigatra pada wawasan nusantara?
Jawab :
a) Letak dan Bentuk Geografis
Jikalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak
jelas bahwa wilayah negara tersebut merupakan suatu kepulauan, yang menurut wujud ke
dalam, terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Dalam bahasa asing bisa

104

disebut sebagai suatu archipelago kelvar, kepulauan itu merupakan suatu archipelago yang
terletak antara Benua Asia di sebelah utara dan Benua Australia di sebelah selatan serta
Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak geografis
antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai
suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia.
Karena kedudukannya yang strategis itu, dipandang dari tiga segi kesejahteraan di bidang
politik, ekonomi, dan sosial budaya, Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan
pengaruh pihak asing (akulturasi). Indonesia terletak pada 6 LU–11 LS, 95 BT–141 BT, dilalui
garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga Indonesia
mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau.
b) Keadaan dan Kemampuan Penduduk
Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun
faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut :
c) Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang
meninggalkan wilayahnya. Segi positif dari pertambahan penduduk ialah pertambahan
angkatan kerja (man power) dan pertambahan tenaga kerja (labour force). Segi negatifnya,
apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang
tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk.
d) Faktor yang Mempengaruhi Komposisi Penduduk
Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat
pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan
migrasi. Fertilitas sangat berpengaruh besar terhadap umur dan jenis penduduk golongan muda
yang dapat menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, perluasan lapangan kerja,
dan sebagainya.
e) Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Penduduk
Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan
kesejahteraan dan keamanan yaitu penyebaran merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu
memberikan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk, misalnya dengan cara
transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan (growth centers), pusat-pusat industri, dan
sebagainya. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat
menimbulkan ancaman di bidang pertahanan keamanan.
f) Keadaan dan Kekayaan Alam
Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut,
di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang
sangat luas di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam
yang berlimpah ruah. Sebagai gambaran umum, sumber-sumber alam termasuk sumber-sumber
pelican atau mineral, sumber-sumber nabati atau flora, dan sumber-sumber hewani atau fauna.
Untuk memulai dengan sumber-sumber pelican atau mineral dapat diutarakan, bahwa negara
Indonesia mempunyai sumber-sumber mineral yang meliputi bahan-bahan galian, biji-bijian
maupun bahan-bahan galian industri di samping sumber-sumber tenaga lain.
Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata.
Sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Bentuk sumber
daya alam ada 2 (dua), yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat
diperbarui. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip atau asas
maksimal, lestari, dan berdaya saing.
1. Asas Maksimal

105

Artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2. Asas Lestari
Artinya pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan,
menjaga keseimbangan alam.
3. Asas Berdaya Saing
Artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam
negara lain.

5. Bagaimana Peranan Mahasiswa dalam mendukung implementasi Wawasan Nusantara?
Jawab :
1. Mendukung persatuan bangsa.
2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan
individu atau golongan.
4. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat.
5. Mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas
sebagai intelektual.
6. Mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang
dilandasi oleh rasa cinta tanah air.
7. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan
kemanusiaan, berbangsa dan bernegara.
9. Mewujudkan kepentingan nasional.
10. Memelihara dan memperbaiki demokrasi.
11. Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa.
12. Menciptakan kerukunan umat beragama.
13. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
14. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
15. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.
16. Merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan.
17. Mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik.
18. Memelihara nilai-nilai positif (hidup rukun, gotong-royong, dll) dalam masyarakat.

106

DAFTAR PUSTAKA

Keyra Decequeen – Makalah Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia (2022)

https://doc.lalacomputer.com/makalah-wawasan-nusantara-dalam-konteks-negara-kesatuan-
republik-indonesia/

107

BAB XII

KONSEP KETAHANAN NASIONAL

A. Pengertian Ketahanan Nasional

Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan
nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi
dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan
Pancasila, UUD NRI 1945 dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain, Konsepsi Ketahanan Nasional
Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metoda) keuletan dan ketangguhan
bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dengan pendekatan
kesejahteraan dan keamanan.

Kondisi ketahanan nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh berbagai macam variabel yang saling berkaitan.
Kestabilan ekonomi, keamanan dalam negeri, politik dalam dan luar negeri adalah beberapa variabel yang
mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Permasalahan yang timbul dalam setiap variabel akan saling
mempengaruhi dan berimplikasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ketahanan nasional.

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keulatan dan ketangguhan,
yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi
segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar,
yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa
dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya.

Dari defenisi tersebut ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan artinya agar tidak menimbulkan
perbedaan penafsiran. Isitlah-istilah tersebut adalah :
1. Daya tahan : Kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita,

atau kuat menanggung beban.
2. Keulatan : Suatu usaha yang terus-menerus secara giat dengan kemauan keras di dalam

menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita.
3. Identitas : ciri khas suatu negara sebagai suatu totalitas yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah,

penduduk, sejarah, pemerintahan dan tujuan nasional.
4. Integritas : kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan bangsa baik sosial maupun alamiah,

potensial maupun real.
5. Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan : Tantangan merupakan usaha yang bersifat

menggugah kemampuan, Ancaman merupakan usaha yang bersifat mengubah atau merombak
kebijakan secara konsepsional, dari sudut kriminal atau politis. Hambatan merupakan usaha yang
bersifat atau bertujuan melemahkan kebijakankebijakan yang tidak bersifat konsepsional.

Persatuan dan Kesatuan merupakan perpaduan yang sangat erat untuk menggambarkan makna yang
tergantung dalam keberagaman yang ada di indonesia. Indonesia salah satu negara yang kaya, kaya
akan budaya,suku dan agama.persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk
menjadi satu. Sedangkan kesatuan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh.
Sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan.

Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dari keberagaman di Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika

108

Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri
dari berbagai suku, bahasa agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita
bersatu sebagai bangsa Indonesia.
b. Prinsip Nasionalisme Indonesia
Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagungagungkan bangsa kita sendiri.
Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita
tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya
mencelakakan kita.
c. Prinsip kebangsaan yang Bertanggung Jawab
Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan
bertanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya dan dalam hubungannya dengan
Tuhan Yang Maha Esa.
d. Prinsip Wawasan Nusantara
Melalui wawasan nusantara, kedudukan manusia ditempatkan dalam rangka kesatuan politik,
sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Melalui wawasan nusantara manusia
Indonesia menjadi satu, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-
cita pembangunan nasional.
e. Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-cita Reformasi
Melalui semangat persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi Kemedekaan serta melanjutkan
pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Ketahanan Nasional pada hakikatnya merupakan suatu konsepsi dalam pengaturan dan
penyelenggaraannya kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahannan dan keamanan dalam kehidupan
Nasional. Untuk dapat mencapai tujuan Nasionalnya suatu bangsa harus memiliki kekuatan,
kemampuan, dayatahan dan keulatan. Inilah yang dinamakan Ketahanan Nasional.

Kesimpulan :
Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indnonesia yang meliputi
segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi keuletan dan
ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam
menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari
luar maupun dari dalam dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan
Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

B. Sifat-Sifat Ketahanan Nasional

1. Sifat Manunggal.
Setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari segenap aspek

kehidupan Nasionalya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap aspek kehidupan tadi saling
pengaruhmempengaruhi dan saling berkaitan, sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan
interdepensi dan korelasi. Dari uraian di atas, maka sifat manunggang di dalam ketahanan Nasional
itu adalah tepat, karena sifat integrati/ kemanunggalan merupakan syarat bagi terbentuknya
kekuatan Nasional.
2. Sifat Mawas kedalam

Mawas kedalam bararti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan kedalam dirinya
daripada keluar, oleh karena Ketahanan Nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa negara itu
sendiri dengan tujuan mewudjukkan hakekat dan sifat nasionalnya sendiri. Jadi mawas ke dalam
merupakan kemampuan dan sanggupan untuk terus-menerus meneliti kekuatan dan kemampuannya

109

yang kongkrit selanjutnya bersedia/berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya-tidaknya
mengurangi kelemahan-kelemahan atau kerawanan-kerawanan yang ada serta memanfaatkan dan
meningkatkan kekuatannya demi Ketahanan Nasionalnya.
3. Sifat Berwibawa

Seperti diuraikan di atas, bahwa Ketahanan Nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat
mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang mencakup aspek alamiah maupun sosial,
menjadi suatu kesatuan yang bulat. Ketahanan Nasional suatu bangsa yang mampu menghadapi
dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari maupun
dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung,akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan
negara tersebut.
4. Sifat Berubah Menurut Waktu

Konsepsi Ketahanan Nasional adalah bersifat objektif umum, maka secara teoritis konsepsi
tersebut harus dapat diterapkan dinegara manapun saja. Bagi bangsa-bangsa yang dalam
pengetranan Konsepsi Ketahanan Nasional mempunyai salah satu sifat/ciri yang cukup kenyal dn
dinamis di dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi dan kondisi baik yang berasal dari
dalam maupun luar, maka bangsabangsa tersebut akan dapat mempertahankan eksistensinya.

Kesimpulan :
Ketahanan nasional memiliki beberapa sifat-sifat yaitu sifat manunggal, sifat mawas ke dalam, sifat
berwibawa, sifat berubah menurut waktu, sifat tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan kekuatan.

C. Asas-Asas Ketahanan Nasional

Asas Ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun
berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nasional yang terdiri dari :
a. Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Kesejahteraan dan Ketahanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan
merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun
kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian
kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai
intrinsik yang ada padanya. Dalam realisasinya kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai
dengan menitikberatkan pada kesejahteraan tetapi tidak mengabaikan keamanan. Sebaliknya
memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Oleh karena itu,
keduanya harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun sebab keduanya merupakan salah
satu parameter tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara.
b. Asas komprenshif integral atau menyeluruh terpadu
Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh
dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras
dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian,
ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh
dan terpadu (komprehensif integral).
c. Asas Mawas ke dalam dan ke luar
Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling
berinteraksi. Disamping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan
sekelilingnya. Dalam prosesnya dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun
negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam dan ke luar.

110

 Mawas ke dalam. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi
kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilainilai kemandirian yang proporsional untuk
meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal itu tidak berarti
bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi dan atau nasionalisme sempit
(chauvinisme).

 Mawas ke luar. Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta
menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri, serta menerima kenyataan
adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Untuk menjamin
kepentingan nasional, kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional,
agar memberikan dampak keluar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Namun demikian,
interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

d. Asas Kekeluargaan
Asas Kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong,
tenggang rasa, dan tanggung jawab, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan
kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang
saling menghancurkan.

Kesimpulan :
Asas ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan
Wawasan Nusantara yang terdiri dari:
1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu
3. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas Keluar
4. Asas kekeluargaan

D. Filsafah Ketahanan Nasional

Filsafah Ketahanan Nasional adalah menjadi pokok pikiran. Hal ini tampak pada pembukaan UUD
1945 yang berbunyi:
a. Alinea Pertama : “ bahwa sesungguhnya kehidupan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,

maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusian dan
peri keadilan”. Maknanya : “ kemerdekaan indonesia itu adalah hak asasi manusia.
b. Alinea Kedua : “ dan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat indonesia itu kedalam gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia yang Merdeka, berdaulat, Adil dan Makmur”. Maknanya : “ adanya
masa depan yang harus diraih (di citacitakan).
c. Alinea Ketiga : “ atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat indonesia dengan ini
menyatakan kemerdekaannya” Maknanya : “ bila Negara ingin mencapai cita-cita maka kehidupan
berbangsa dan bernegara harus mendapat ridho allah yang maha kuasa yang merupakan dorongan
spritual.
d. Alinea Keempat : “ kemudian dari pada itu untuk memebentuk suatu pemerintahan negara
indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada:

111

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebujaksanaan dal permusyawaratan perwakilan, serta dengan
mewudjudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.

E. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional Pada Kehidupan Berbangsa
dan Bernegara

Berdasarkan rumusan pengertian ketahanan nasional dan kondisi kehidupan nasional Indonesia
sesungguhnya ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi system (tata) kehidupan nasional
dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap aspek didalam tata kehidupan nasional relative berubah
menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis sehingga interaksinya
menciptakan kondisi umum yang amat sulit dipantau, karena sangat kompleks. Dalam rangka
pemahaman dan pembinaan tata kehidupan nasional itu diperlukan penyederhanaan tertentu dari
berbagai aspek kehidupan nasional dalam bentuk model yang merupakan hasil pemetaan dari keadaan
nyata, melalui suatu kesepakatan dari hasil analisa mendalam yang dilandasi teori hubungan antara
manusia dengan Tuhan, dengan manusia/masyarakat dan dengan lingkungan.

Berdasarkan pemahaman tentang hubungan tersebut diperoleh gambaran bahwa konsepsi
ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan yaitu:
1. Aspek yang berkaitan dengan alamiah bersifat statis meliputi aspek geografi, kependudukan, dan

sumber daya alam
2. Aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi,

sosial budaya dan hankam.

 Pengaruh Aspek Ideologi
Ideologi adalah suatu sistem nilai, merupakan kebulatan suatu ajaran yang memberikan motivasi.
Dalam ideologi juga dijelaskan bahwa dalam ideologi terkandung suatu konsep dasar tentang
kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Kemampuan suatu ideologi tergantung pada
serangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala bentuk dan
aspek kehidupan manusia baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat.

 Pengaruh Aspek Politik
Politik berasal dari kata “politics” dan/ atau “policy” yang artinya berbicara politik akan
mengandung makna kekuasaan (pemerintahan) atau juga tentang kebijaksanaan. Pemahaman ini
berlaku di Indonesia dengan tidak memisahkan antara politics dan policy sehingga kita menganut
satu pemahaman yaitu politik.
Hubungan ini tercermin dalam suatu fungsi pemerintahan negara sebagai penentu kebijaksanaan
serta aspirasi dan tuntutan masyarakat sebagai tujuan yang memang ingin diwujudkan sehingga
kebijaksanaan pemerintah negara itu haruslah serasi dan selaras dengan keinginan dan aspirasi
masyarakat itu sendiri.

 Pengaruh Aspek Ekonomi
Perekonomian merupakan salah satu aspek dari kehidupan nasional yang memang berkaitan erat
dengan suatu pemenuhan kebutuhan bagi setiap masyarakatnya yang ada di dalamnya, mmeliputi
produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa. Untuk meningaktan taraf kehidupan
masyarakat secara individu mauun kelompok serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan
bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.
Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara dapat memberi corak dan warna terhadap suatu
kehidupan perekonomian dari negara itu. Sistem perekonomian liberal dengan orientasi pasar

112

secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Pada sisi lain,
sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian penuh oleh pemerintah,
kurang peka terhadap pengaruh dari luar.
 Pengaruh Aspek Sosial Budaya
Istilah dalam sosial budaya sendiri mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia yaitu
segi sosial dimana manusi demi kelangsungan hidupnya harus mengadakan kerjasama dengan
manusia lainnya. Sementara itu, segi budaya merupakan keseluruhan dari tata nilai yang
manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan.
Pengertian sosial pada hakikatnya adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan
bersosialisasi yang mengandung nilai-nilai solidaritas yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama
serta kekuatan sebagai pendukung penggerak kehidupan. Masyarakat budaya membentuk suatu
pola budaya sekitar satu atau beberapa fokus budaya yang dapat berupa nilai dan norma religius,
ekonomis atau nilai sosial kultural lain, seperti misalnya ideologi modern, ilmu pengetahuan, dan
teknologi.

Kesimpulan :
Pengaruh dari aspek ketahanan nasional ini dapat menentukan nasib dari suatu negara sendiri, aspek ini
datang dari bagaimana cara kita untuk mempertahankan sebuah negara tanpa adanya gugatan atau
ancaman yang sewaktu-waktu timbul dengan sendirinya baik ancaman luar maupun ancaman dari
dalam negara sendiri.

F. Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia

Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga ketahanan nasional
adalah kondisi yang memang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara dalam wadah NKRI yang dilandasi oleh landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional
UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nasional.

Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional sangat diperlukan kesadaran untuk setiap
warga negara, yaitu:
1. Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang berupa keuletan

dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah yang mengandung kemampuan mengembangkan
kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan
yang datang dari dalam maupun luar.
2. Sadar dan perduli terhadap pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politk, ekonomi, sosial
budaya dan pertahanan keamanan, sehingga setiap warga negara Indonesia baik secara individu
maupun kelompok dapat mengliminir hal tersebut.

Kesimpulan :
Keberhasilan Ketahanan Nasional terwujud apabila setiap warga negara Indonesia memiliki semangat
perjuangan bangsa dan sadar perduli terhadap pengaruh yang timbul dalam bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara serta dapat mengliminir pengaruh-pengaruh tersebut, maka akan tercermin keberhasilan
dari pertahanan nasional Indonesia itu sendiri.

113

SOAL & JAWABAN

1. Apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional?
Jawab :
Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indnonesia yang meliputi
segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi keuletan dan
ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam
menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang
dari luar maupun dari dalam dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa
dan Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

2. Apa saja sifat yang harus ada untuk mendukung ketahanan nasional Indonesia?
Jawab :
1. Sifat Manunggal.
Setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari segenap aspek
kehidupan Nasionalya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap aspek kehidupan tadi saling
pengaruhmempengaruhi dan saling berkaitan, sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan
interdepensi dan korelasi. Dari uraian di atas, maka sifat manunggang di dalam ketahanan
Nasional itu adalah tepat, karena sifat integrati/ kemanunggalan merupakan syarat bagi
terbentuknya kekuatan Nasional.
2. Sifat Mawas kedalam
Mawas kedalam bararti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan kedalam dirinya
daripada keluar, oleh karena Ketahanan Nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa negara
itu sendiri dengan tujuan mewudjukkan hakekat dan sifat nasionalnya sendiri. Jadi mawas ke
dalam merupakan kemampuan dan sanggupan untuk terus-menerus meneliti kekuatan dan
kemampuannya yang kongkrit selanjutnya bersedia/berusaha untuk menghilangkan atau
setidaknya-tidaknya mengurangi kelemahan-kelemahan atau kerawanan-kerawanan yang ada
serta memanfaatkan dan meningkatkan kekuatannya demi Ketahanan Nasionalnya.
3. Sifat Berwibawa
Seperti diuraikan di atas, bahwa Ketahanan Nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat
mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang mencakup aspek alamiah maupun
sosial, menjadi suatu kesatuan yang bulat. Ketahanan Nasional suatu bangsa yang mampu
menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang
datang dari maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung,akan menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut.
4. Sifat Berubah Menurut Waktu
Konsepsi Ketahanan Nasional adalah bersifat objektif umum, maka secara teoritis konsepsi
tersebut harus dapat diterapkan dinegara manapun saja. Bagi bangsa-bangsa yang dalam
pengetranan Konsepsi Ketahanan Nasional mempunyai salah satu sifat/ciri yang cukup kenyal
dn dinamis di dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi dan kondisi baik yang berasal
dari dalam maupun luar, maka bangsabangsa tersebut akan dapat mempertahankan
eksistensinya.

3. Apa yang dimaksud dengan Asas Kesejahteraan dan Keamanan?
Jawab :
Kesejahteraan dan Ketahanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan
merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun

114

kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian
kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai
intrinsik yang ada padanya. Dalam realisasinya kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai
dengan menitikberatkan pada kesejahteraan tetapi tidak mengabaikan keamanan. Sebaliknya
memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Oleh karena itu,
keduanya harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun sebab keduanya merupakan salah
satu parameter tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara.

4. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan
nasional?
Jawab :

Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional sangat diperlukan kesadaran untuk setiap
warga negara, yaitu:
1. Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang berupa keuletan

dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman, gangguan,
tantangan, dan hambatan yang datang dari dalam maupun luar.
2. Sadar dan perduli terhadap pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politk, ekonomi, sosial
budaya dan pertahanan keamanan, sehingga setiap warga negara Indonesia baik secara individu
maupun kelompok dapat mengliminir hal tersebut.
Keberhasilan Ketahanan Nasional terwujud apabila setiap warga negara Indonesia memiliki
semangat perjuangan bangsa dan sadar perduli terhadap pengaruh yang timbul dalam
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dapat mengliminir pengaruh-pengaruh tersebut,
maka akan tercermin keberhasilan dari pertahanan nasional Indonesia itu sendiri.

5. Aspek apa saja yang mempengaruhi ketahanan nasional suatu negara?
Jawab :
Berdasarkan rumusan pengertian ketahanan nasional dan kondisi kehidupan nasional Indonesia
sesungguhnya ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi system (tata) kehidupan
nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap aspek didalam tata kehidupan nasional
relative berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis
sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang amat sulit dipantau, karena sangat
kompleks. Dalam rangka pemahaman dan pembinaan tata kehidupan nasional itu diperlukan
penyederhanaan tertentu dari berbagai aspek kehidupan nasional dalam bentuk model yang
merupakan hasil pemetaan dari keadaan nyata, melalui suatu kesepakatan dari hasil analisa
mendalam yang dilandasi teori hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan
manusia/masyarakat dan dengan lingkungan.

Berdasarkan pemahaman tentang hubungan tersebut diperoleh gambaran bahwa konsepsi
ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan yaitu:
1. Aspek yang berkaitan dengan alamiah bersifat statis meliputi aspek geografi, kependudukan,

dan sumber daya alam.
2. Aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi,

sosial budaya dan hankam.

 Pengaruh Aspek Ideologi

115

Ideologi adalah suatu sistem nilai, merupakan kebulatan suatu ajaran yang memberikan
motivasi. Dalam ideologi juga dijelaskan bahwa dalam ideologi terkandung suatu konsep dasar
tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Kemampuan suatu ideologi
tergantung pada serangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin
segala bentuk dan aspek kehidupan manusia baik sebagai perseorangan maupun sebagai
anggota masyarakat.
 Pengaruh Aspek Politik
Politik berasal dari kata “politics” dan/ atau “policy” yang artinya berbicara politik akan
mengandung makna kekuasaan (pemerintahan) atau juga tentang kebijaksanaan. Pemahaman
ini berlaku di Indonesia dengan tidak memisahkan antara politics dan policy sehingga kita
menganut satu pemahaman yaitu politik.
Hubungan ini tercermin dalam suatu fungsi pemerintahan negara sebagai penentu
kebijaksanaan serta aspirasi dan tuntutan masyarakat sebagai tujuan yang memang ingin
diwujudkan sehingga kebijaksanaan pemerintah negara itu haruslah serasi dan selaras dengan
keinginan dan aspirasi masyarakat itu sendiri.
 Pengaruh Aspek Ekonomi
Perekonomian merupakan salah satu aspek dari kehidupan nasional yang memang berkaitan
erat dengan suatu pemenuhan kebutuhan bagi setiap masyarakatnya yang ada di dalamnya,
mmeliputi produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa. Untuk meningaktan taraf
kehidupan masyarakat secara individu mauun kelompok serta cara-cara yang dilakukan dalam
kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.
Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara dapat memberi corak dan warna terhadap
suatu kehidupan perekonomian dari negara itu. Sistem perekonomian liberal dengan orientasi
pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Pada
sisi lain, sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian penuh oleh
pemerintah, kurang peka terhadap pengaruh dari luar.
 Pengaruh Aspek Sosial Budaya
Istilah dalam sosial budaya sendiri mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia yaitu
segi sosial dimana manusi demi kelangsungan hidupnya harus mengadakan kerjasama dengan
manusia lainnya. Sementara itu, segi budaya merupakan keseluruhan dari tata nilai yang
manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan.
Pengertian sosial pada hakikatnya adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan
bersosialisasi yang mengandung nilai-nilai solidaritas yang menumbuhkan gagasan-gagasan
utama serta kekuatan sebagai pendukung penggerak kehidupan. Masyarakat budaya
membentuk suatu pola budaya sekitar satu atau beberapa fokus budaya yang dapat berupa nilai
dan norma religius, ekonomis atau nilai sosial kultural lain, seperti misalnya ideologi modern,
ilmu pengetahuan, dan teknologi.

116

DAFTAR PUSTAKA

https://www.lemhannas.go.id/index.php/profil/sejarah
Rowland Pasaribu – Ketahanan Nasional

http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/36621/bab-08-ketahanan-
nasional.pdf

Larasati Kusuma Rizky – Pengaruh Aspek-Aspek Ketahanan Nasional Terhadap Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara (2015)

https://larasatikusumarizky.wordpress.com/2015/06/10/pengaruh-aspek-aspek-ketahanan-
nasional-terhadap-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/

117

BAB XIII

HUBUNGAN NEGARA DENGAN AGAMA

A. Negara dan Agama

1. Negara
Istilah Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing state (Inggris), staat) (Belanja

dan Jerman), atau etat (Perancis). Secara terminology. Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi
di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu
kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat Pengertian ini mengandung nilai konstitutif
yang pada galibnya dimiliki oleh suatu Negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan
pemerintahan yang berdaulat. Lebih lanjut dari pengertian ini, Negara identik dengan hak dan
wewenang.

Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi
yang sah dan ditaati rakyat Secara teoritis Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan
karena memiliki wewenang yang memaksa secara sah, lebih unggul dari pada kelompok atau
individu yang merupakan bagian dan masyarakat tersebut. Ada juga pendapat lain yang menyatakan
bahwa Negara adalah daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat atau yang
berhasil mewahkan warganya untuk tuat melalui control kekuasaan.

Sementara itu, bangsa adalah suatu kelompok yang memiliki kesamaan kehendak, berada
dalam satu wilayah, dan ada kehendak untuk membentuk pemerintahan Oleh sebab itu. Negara
bangsa dapat dipahami sebagai suatu kelompok warga negara yang memiliki kesamaan cita-cita
untuk membangun suatu sistem pemerintahan dengan mentaati peraturan perundang-undangan
yang diberkalukan, termasuk di dalamnya membangun hubungan antara Negara dengan agama
yang dianut oleh warganya dalam suatu wilayah.

Konsep pengertun negara dipelopori oleh H.H.A Logemaan yang mengegaskan bahwa
keberadaan negara bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi
dengan kekuasaan tertinggi. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa suatu negara itu harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Rakyat yang bersatu
2. Darah atau wilayah
3. Pemerintahan yang berdaulat
4. Mendapatkan pengakuan dan negara lain

2. Agama
Agama menurut etimologi berasal dari kata bahasa sansekerta dalam kitab upadeca tentang

ajaran-ajaran agama hindu disebutkan bahwa perkataan agama berasal dari bahasa sansekerta yang
tersusun dari kata "A” berarti tidak dan ”gama” berarti pergi dalam bentuk harfiah yang terpadu
perkataan agama berarti tidak pergi, tetap ditempat, langgeng, abadi, diwariskan secara terus
menerus dari generasi ke generasi.

Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan kepada tuhan yang maha kuasa dengan
ajaran kebaktian dan kewajiban yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya.

Agama salalu diterima dan dialami secara subjekur Menurut Mukti Ali, mantan menteri agama
Indonesia menyatakan bahwa agama dalah percaya akan adanya Tuhan Yang Esa, dan hukum-
hukum yang diwahyukan kepada kepercayaan utusan-utusan-Nya untuk kehagagiaan hidup

118

manusia di dunia dan di akhirat. Demikian pula dengan islam yang diturunkan kepada umat manusia
sebagai jalan keselamatan dan kebahagiaan dalam memperoleh keuntungan dalam dunia dan
akhirat.
Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang mayoritas memeluk agama islam.Karena itu
keterlibatan agama dalam merespon segala masalah kehidupan sosial sangat jelas.Di samping itu,
agama merupakan, agama merupakan pedoman hidup atau arahan dalammenentukan kehidupan,
sebagai mana dalam hadist.“Kutinggalkan untuk kamu dua perkara tidaklah kamu akan tersesat
selama-lamanya, selamakamu masih berpegang kepada keduanya yaitu kitabullah dan sunnah
rasul”.

Kesimpulan :
Secara umum agama diartikan sesuai dengan pengalaman dan penghayatan individuterhadap agama
yang di anutnya agama adalah kepercayaan kepada tuhan yang maha esaserta hukum hukum yang
diwahyuhkan kepada utusannya agar penganutnya bias hidupbahagia dunia akhirat . Sedangkan negara
adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang merupakan alatuntuk mengatur hubungan- hubungan
individu serta menetapkan tujuan hidup bersama dalamwilayah tersebut.

B. Hubungan Agama dan Negara

Dikalangan kaum muslimin, terdapat kesepakatan bahwa eksistensi Negara adalahsuatu
keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat negara dengan otoritasnyamengatur
hubungan yang diperlukan antara masyarakat, sedangkan agama mempunyaiotoritas unuk
megatur hubungan manusia dengan tuhannya.

Hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terusberkelanjutan dikalangan
para ahli. Pada hakekatnya Negara merupakan suatu persekutuanhidup bersama sebagai penjelmaan
sifat kodrati manusia sebagai mahluk individu danmakhluk sosial oleh karena itu sifat dasar kodrat
manusia tersebut merupakan sifat dasarnegara pula sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia
secara horizontal dalamhubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama.
Dengan demikian negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah
pendirinegara itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas konsep hubungan negara dan agama sangat ditentukan olehdasar
ontologis manusia masing masing keyakinan manusia sangat mempengaruhi konsephubungan agama
dan negara dalam kehidupan manusia berikut di uraikan beberapaperbedaan konsep hubungan agama
dan negara menurut beberapa aliran atau paham antaralain sebagai berikut:

 Hubungan Agama Dan Negara Menurut Paham Teokrasi.
Dalam paham teokrasi hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua halyang tidak

dapat dipisahkan, negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurutpaham ini
dijalankan berdasarkan firman- firman Tuhan segala tata kehidupan masyarakatbangasa dan negara
dilakukan atas titah Tuhan dengan demikian urusan kenegaraan ataupolitik dalam paham
teokrasi juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan.

Sistem pemerintahan ini ada 2 yaitu teokrasi langsung dan tidak langsung. Sistempemerintahan
teokrasi langsung adalah raja atau kepala negara memerintah sebagai jelmaanTuhan adanya negara
didunia ini adalah atas kehendak Tuhan dan oleh karena itu yangmemerintah Tuhan pula.sedangkan
sistem pemerintahan teokrasi tidak langsung yangmemerintah bukan tuhan sendiri melainkan raja
atau kepala negara yang memiliki otoritasatas nama Tuhan. Raja atau kepala negara memerintah

119

atas kehendak Tuhan dengandemikian dapat dikatakan bahwa negara menyatu dengan agama.
agama dengan negara tidakdapat dipisahkan.

 Hubungan Agama Dan Negara Menurut Paham Sekuler
Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara dalam negarasekuler

tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini agamaadalah urusan
hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia, sedangkan urusanagama adalah
hubungan manusia dengan tuhan dua hal ini menurut paham sekuler tidakdapat dipersatukan
meskipun memisahkan antara agama dan negara lazimnya Negara sekulermmbebaskan warga
negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini tapinegara tidak ikut campur tangan
dalam urusan agama.

 Hubungan Agama Dan Negara Menurut Paham Komunisme
Paham komunisme ini memendang hakekat hubungan agama dan negara berdasarkanfilosofi

dialektis dan materialisme histories paham ini menimbulkan paham Atheis (takbertuhan) yang
dipelopori Karl marx menurutnya manusia ditentukan oleh dirinya agamadalam hal ini dianggap
suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinyasendiri.

Manusia adalah dunia manusia sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakatnegara
sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis mahluk manusia dan agamaadalah keluhan
mahluk tertindas. Oleh karena itu agama harus ditekan dan dilarang nilai yang tertinggi dalam
negara adalah materi karena manusia sendiri pada hakekatnya adalah materi.

 Hubungan Agama Dan Negara Menurut Islam
Tentang hubungan agama dan negara dalam islam adalah agama yang paripurna yangmencakup

segalagalanya termasuk masalah negara oleh karena itu agama tidak dapatdipisahkan dari negara
dan urusan negara adalah urusan agama serta sebaliknya aliran keduamengatakan bahwa islam tidak
ada hubungannya dengan negara karena islam tidak mengaturkehidupan bernegara atau
pemerintahan menurut aliran ini Nabi Muhammad tidakmempunyai misi untuk mendirikan negara.

Aliran ketiga berpendapat bahwa islam tidak mencakup segala-galanya tapimencakup
seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasukbernegara.
 Hubungan Negara dan Agama Menurut Konstitusi Indonesia

Persoalan relasi antara negara dan agama juga ada di dalam kehidupan bernegara diIndonesia.
Relasi negara dan agama di Indonesia selalu mengalami pasang surut karena relasi antar keduanya
tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan lainseperti politik, ekonomi,
dan budaya.

Pembahasan mengenai relasi negara dan agama yang akan berlaku di Indonesia sudahdimulai
oleh para pendiri bangsa. Menjelang kemerdekaan 17 Agustus 1945, para tokohpendiri negara dari
kelompok Nasionalis Islam dan Nasionalis, terlibat perdebatan tentangdasar filsafat dan ideologi
negara Indonesia yang akan didirikan kemudian. The FoundingFathers kita menyadari betapa
sulitnya merumuskan dasar filsafat negara Indonesia yangterdiri atas beraneka ragam etnis, ras,
agama serta golongan politik yang ada di Indonesia ini.Perdebatan tentang dasar filsafat negara
dimulai tatkala Sidang BPUPKI pertama, yang padasaat itu tampillah tiga pembicara, yaitu Yamin
pada tanggal 29 Mei 1945, Soepomo padatanggal 31 Mei, dan Soekarno pada tanggal 1 Juni, tahun
1945. Berdasarkan pidato dariketiga tokoh pendiri negara tersebut, persoalan dasar filsafat negara
(Pancasila) menjadipusat perdebatan antara golongan Nasionalis dan Golongan Islam. Pada
awalnya golongan Islam menghendaki negara berdasarkan Syari‟at Islam, namun golongan
nasionalis tidak setuju dengan usulan tersebut. Kemudian terjadilah suatu kesepakatan

120

denganditandatanganinya Piagam Jakarta yang dimaksudkan sebagai rancangan Pembukaan
UUDNegara Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945.

Dalam perkembangan berikutnya ketika bangsa Indonesia memproklamasikankemerdekaannya
pada Tanggal 17 Agustus 1945, yang diproklamasikan oleh Soekarno danHatta, atas nama seluruh
bangsa Indonesia, kemudian PPKI (Panitia Persiapan KemrdekaanIndone-sia) yang diketuai oleh
Soekarno dan Hatta sebagai wakil ketuanya memulai tugas-tugasnya. Menjelang pembukaan sidang
resmi pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945,Hatta mengusulkan pengubahan rancangan
Pembukaan UUD dan isinya, dan hal inidilakukan oleh karena menerima keberatan dari kalangan
rakyat Indonesia timur, tentang rumusan kalimat dalam Piagam Jakarta “dengan kewajiban
menjalankan syari‟at Islam bagi para pemeluknya”. Pada pertemuan bersejarah tersebut, kemudian
disetujui dengan melauisuatu kesepakatan yang luhur menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Pendiri negara Indonesia menentukan pilihan yang khas dan inovatif tentang bentuk negara
dalam hubungannya dengan agama. Pancasila sila pertama, ”Ketuhanan yang MahaEsa”, dinilai
sebagai paradigma relasi negara dan agama yang ada di Indonesia. Selain itu, melalui pembahasan
yang sangat serius disertai dengan komitmen moral yang sangat tinggi sampailah pada suatu pilihan
bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ’Ketuhanan Yang Maha Esa’.
Mengingat kekhasan unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam
etnis, suku, ras agama nampaknya Founding Fathers kita sulit untuk menentukan begitu saja bentuk
negara sebagaimana yang ada di dunia.

Bangsa Indonesia yakin bahwa kemerdekaan yang dikumandangkan pada tanggal 17Agustus
1945 bukan semata-mata perjuangan rakyat, namun semua itu tidak akan pernahterwujud jika
Tuhan Yang Maha Kuasa tidak menghendakinya. Jadi sejak negara Indonesialahir, didasari oleh
nilai-nilai Ketuhanan. Dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-empat dinyatakan secara tegas
bahwa: ”Kemerdekaan Indonesia adalah berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Selain itu, dalam
batang tubuh UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) diperkuat lagi pengakuan negara atas kekuatan Tuhan
yang menyatakan bahwa “Negara berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sesuai dengan prinsip “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” maka agama-agama
di Indonesia merupakan roh atau spirit dari keutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia
(NKRI).(Lukman Hakim Saifuddin, 2009: 9). Menurut Adi Sulistiyono,agama diperlakukan
sebagai salah satu pembentuk cita negara (staasidee). (Adi Sulistiyono,2008: 3)

Namun hal itu bukan berarti bahwa Indonesia merupakan negara teokrasi. Relasi yangterjalin
antara negara Indonesia dan agama ialah relasi yang bersifat simbiosis-mutualistis dimana yang
satu dan yang lain saling memberi. Dalam konteks ini, agama memberikan “kerohanian yang
dalam” sedangkan negara menjamin kehidupan keagamaan. (Lukman Hakim Saifuddin, 2009: 10)

Indonesia bukan negara agama melainkan negara hukum. Hukum menjadi panglima,dan
kekuasaan tertinggi di atas hukum. Artinya bahwa Undang-Undang dibuat oleh lembagalegislatif
yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota DPR terdiri dari berbagai suku, etnis,agama, jenis
kelamin dan sebagainya. Hukum di Indonesia tidak dibuat oleh kelompokagama. Jadi agama tidak
pernah mengatur negara, begitu juga sebaliknya negara tidaksemestinya mengatur kehidupan
beragama seseorang.

Penataan hubungan antara agama dan negara juga bisa dibangun atas dasar checks and balances
(saling mengontrol dan mengimbangi). Dalam konteks ini, kecenderungan negarauntuk hegemonik
sehingga mudah terjerumus bertindak represif terhadap warga negaranya,harus dikontrol dan
diimbangi oleh nilai ajaran agama-agama yang mengutamakanmenebarkan rahmat bagi seluruh
penghuni alam semesta dengan menjunjung tinggi HakAsasi Manusia. Sementara di sisi lain,
terbukanya kemungkinan agama-agamadisalahgunakan sebagai sumber dan landasan praktek-
praktek otoritarianisme juga harus dikontrol dan diimbangi oleh peraturan dan norma kehidupan
kemasyarakatan yangdemokratis yang dijamin dan dilindungi negara.

121

Jadi, baik secara historis maupun secara yuridis, negara Indonesia dalam hal relasinyadengan
agama menggunakan paradigma pancasila. Mahfud M.D. menyebut pancasilamerupakan suatu
konsep prismatik. Prismatik adalah suatu konsep yang mengambil segi-segiyang baik dari dua
konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konseptersendiri sehingga dapat selalu
diaktualisasikan dengan kenyataan masyarakat indonesia dansetiap perkembangannya. Negara
Indonesia bukan negara agama karena negara agama hanyamendasarkan diri pada satu agama saja,
tetapi negara pancasila juga bukan negara sekulerkarena negara sekuler sama sekali tidak mau
terlibat dalam urusan agama. Negara pancasilaadalah sebuah religions nation state yakni sebuah
negara kebangsaan yang religius yangmelindungi dan memfasilitasi perkembangan semua agama
yang dipeluk oleh rakyatnyatanpa pembedaan besarnya dan jumlah pemeluk.

Kesimpulan :
Hubungan agama dan negara di Indonesia lebih menganut pada asas keseimbanganyang dinamis.
Keseimbangan dinamis adalah tidak ada pemisahan agama dan politik,namunmasing-masing dapat
saling mengisi dengan segala peranannya. Agama tetap memiliki dayakritis terhadap negara dan negara
punya kewajiban –kewajiban terhadap agama. Dengan katalain pola hubungan agama dan negara di
Indonesia membantu apa yang sering disebut oleh banyak kalangan sebagai hubungan simbiotik-
mutualisme.

C. Hubungan Negara dan Agama di Indonesia

Berbicara mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia merupakan persoalan yang menarik

untuk dibahas, penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia mayoritas islam tetapi karena persoalan

yang muncul sehingga menjadi perdebatan di kalangan beberapa ahli. Untuk mengkaji lebih dalam

mengenai hal tersebut maka hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi:

Hubungan Agama dan Negara yang Bersifat Antagonistik . Maksud hubungan antagonistik adalah

sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antar negara dengan islam sebagai sebuah agama.

Sebagai contohnya adalah

Pada masa kemedekaan dan sampai pada masa revolusi politik islam pernah dianggap sebagai pesaing

kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Sehingga pesepsi tersebut membawa

implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika terhadap idiologi

politik islam. Hail itu disebabkan pada tahun 1945 dan dekade 1950-an ada 2 kubu ideologi yang

memperebutka Negara Indonesia, yaitu gerakan islam dan nasionalis.

Gerakan nasionalis dimulai dengan pembentukan sejumlah kelompok belajar yang bersekolah di

Belanda.Mahasiswa hasil didikan belanda ini sangat berbakat dan merasa terkesan dengan kemajuan

teknis di Barat.Pada waktu itu pengetahuan agama sangat dangkal sehingga mahasiswa cenderung

menganggap bahwa agama tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan.Sehingga untuk menuju

kemerdekaan, nasionalis mengambil jalan tengah dengan mengikuti tren sekuler barat dan membatasi

peran agama dalam wilayah kepercayaan dan agama individu.Akibatnya, aktivispolitik Islam gagal

untuk menjadikan Islam sebagai ideologi atau agama negara pada 1945 serta pada dekade 1950-an,
mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara politik “minoritas” atau “outsider.”

Di Indonesia, akar antagonisme hubungan politik antara Islam dan negara tak dapat dilepaskan dari

konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda. Awal hubungan yang antagonistik ini

dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan ketika elit politik nasional terlibat dalam perdebatan

tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka.

Upaya untuk menciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara Islam dan negara terus

bergulir hingga periode kemerdekaan dan pasca-revolusi. Kendatipun ada upaya-upaya untuk

mencarikan jalan keluar dari ketegangan ini pada awal tahun 1970-an, kecenderungan legalistik,

122

formalistik dan simbolistik itu masih berkembang pada sebagian aktivis Islam pada dua dasawarsa
pertama pemerintahan Orde Baru ( kurang lebih pada 1967-1987). Hubungan agama dan negara pada
masa ini dikenal dengan antagonistik, di mana negara betul-betul mencurigai Islam sebagai kekuatan
potensial dalam menandingi eksistensi negara. Di sisi lain, umat Islam sendiri pada masa itu memiliki
ghirah atau semangat yang tinggi untuk mewujudkan Islam sebagai sumber ideologi dalam menjalankan
pemerintahan

Hubungan Agama dan Negara yang bersifat Akomodatif
Maksud hubungan akomodatif adalah sifat hubungan dimana negara dan agama satu sama lain saling
mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik( M. imam Aziz
et.al.,1993: 105). Pemerintah menyadari bahwa umat islam merupakan kekuatan politik yang potensial,
sehingga Negara mengakomodasi islam. Jika islam ditempatkan sebagai out-side Negara maka konflik
akan sulit dihindari yang akhirnya akan mempengaruhi NKRI.

Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara Islam dan negara mulai
mencair, menjadi lebih akomodatif dan integratif.

Hal ini ditandai dengan semakin dilonggarkannya wacana politik Islam serta dirumuskannya sejumlah
kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian (besar) masyarakat Islam.Kebijakan-kebijakan itu
berspektrum luas, ada yang bersifat:
1. Struktura, yaitu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis Islam untuk

terintegrasikan ke dalam Negara.
2. Legislatif , misalnya disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai akomodatif terhadap

kepentingan Islam.
3. Infrastructural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan umat

Islam dalam menjalankan “tugas-tugas” keagamaan.
4. Kultural, misalnya menyangkut akomodasi Negara terhadap islam yaitu menggunakan idiom-idiom

perbendaharaan bahasa pranata ideologis maupun politik negara.

Melihat sejarah di masa orde baru, hubungan Soeharto dengan Islam politik mengalami dinamika
dan pasang surut dari waktu ke waktu. Namun, harus diakui Pak Harto dan kebijakannya sangat
berpengaruh dalam menentukan corak hubungan negara dan Islam politik di Indonesia.

Alasan Negara berakomodasi dengan islam pertama, karena Islam merupakan kekuatan yang tidak
dapat diabaikan jika hal ini dilakukan akan menumbulkan masalah politik yang cukup rumit. Kedua, di
kalangan pemerintahan sendiri terdapat sejumlah figur yang tidak terlalu fobia terhadap Islam, bahkan
mempunyai dasar keislaman yang sangat kuat sebagai akibat dari latar belakangnya. Ketiga, adanya
perubahan persepsi, sikap, dan orientasi politik di kalangan Islam itu sendiri. Sedangkan alasan yang
dikemukakan menurut Bachtiar, adalah selama dua puluh lima tahun terakhir, umat Islam mengalami
proses mobilisasi-sosial-ekonomi-politik yang berarti dan ditambah adanya transformasi pemikiran dan
tingkah politik generasi baru Islam.

Hubungan islam dan negara berawal dari hubungan antagonistik yang lambat laun menjadi
akomodatif. Adanya sikap akomodatif ini muncul ketika umat Islam Indonesia ketika itu dinilai telah
semakin memahami kebijakan negara, terutama dalam masalah ideologi Pancasila.[12]

Dewasa ini sering muncul konflik yang mengatasnamakan agama. Untuk dapat mengakhiri hal
tersebut, kewajiban kita adalah menciptakan kehidupan beragama yang penuh dengan perdamaian,
saling menghargai, menghormati, dan mencintai sebagai umat manusia yang beradab.

Pancasila telah memberikan dasar – dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa Indonesia untuk
hidup secara damai dalam kehidupan beragama. Dalam hal ini, negara memberikan jaminan kebebasan
bagi setiap warga negara untuk memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan
kepercayaannya itu.

123

Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda satu sama lain, namun pada dasarnya
setiap agama mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, serta hidup berdampingan secara
damai dengan pemeluk agama yang lain. Maka, negara dan masyarakat berkewajiban mengembangkan
kehidupan beragama yang penuh dengan toleransi dan saling menghargai berdasarkan nilai
kemanusiaan yang beradab.
Kesimpulan :
Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda satu sama lain, namun pada dasarnya setiap
agama mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, serta hidup berdampingan secara damai
dengan pemeluk agama yang lain. Maka, negara dan masyarakat berkewajiban mengembangkan
kehidupan beragama yang penuh dengan toleransi dan saling menghargai berdasarkan nilai
kemanusiaan yang beradab.

124

SOAL & JAWABAN

1. Apa yang dimaksud dengan Negara?
Jawab :
Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing state (Inggris), staat) (Belanja dan Jerman),
atau etat (Perancis). Secara terminology. Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu
kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan
mempunyai pemerintahan yang berdaulat Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada
galibnya dimiliki oleh suatu Negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan
yang berdaulat. Lebih lanjut dari pengertian ini, Negara identik dengan hak dan wewenang.
Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang
sah dan ditaati rakyat Secara teoritis Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena
memiliki wewenang yang memaksa secara sah, lebih unggul dari pada kelompok atau individu yang
merupakan bagian dan masyarakat tersebut. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa
Negara adalah daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat atau yang berhasil
mewahkan warganya untuk tuat melalui control kekuasaan.

2. Apa pentingnya Agama bagi Negara?
Jawab :
Dalam kaitan antara agama dengan negara, negara sangat membutuhkan agama sebagai fundamen
utama dalam upaya pembentukan moralitas suatu bangsa yang sangat urgen bagi kelangsungan
hidup suatu negara, dan di sisi lain, agama juga membutuhkan negara sebagai faktor
utama bagi eksistensi dan pengembangan agama itu sendiri.

3. Jelaskan Hubungan Agama dan Negara Menurut Paham Teokrasi!
Jawab :
Dalam paham teokrasi hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua halyang tidak dapat
dipisahkan, negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurutpaham ini dijalankan
berdasarkan firman- firman Tuhan segala tata kehidupan masyarakatbangasa dan negara dilakukan
atas titah Tuhan dengan demikian urusan kenegaraan ataupolitik dalam paham teokrasi juga
diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan.
Sistem pemerintahan ini ada 2 yaitu teokrasi langsung dan tidak langsung. Sistempemerintahan
teokrasi langsung adalah raja atau kepala negara memerintah sebagai jelmaanTuhan adanya negara
didunia ini adalah atas kehendak Tuhan dan oleh karena itu yangmemerintah Tuhan pula.sedangkan
sistem pemerintahan teokrasi tidak langsung yangmemerintah bukan tuhan sendiri melainkan raja
atau kepala negara yang memiliki otoritasatas nama Tuhan. Raja atau kepala negara memerintah
atas kehendak Tuhan dengandemikian dapat dikatakan bahwa negara menyatu dengan agama
.agama dengan negara tidakdapat dipisahkan.

4. Jelaskan Hubungan Agama Dan Negara Menurut Paham Sekuler!
Jawab :
Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara dalam negarasekuler tidak
ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini agamaadalah urusan
hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia, sedangkan urusanagama adalah
hubungan manusia dengan tuhan dua hal ini menurut paham sekuler tidakdapat dipersatukan
meskipun memisahkan antara agama dan negara lazimnya Negara sekulermmbebaskan warga

125

negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini tapinegara tidak ikut campur tangan
dalam urusan agama.

5. Bagaimana hubungan Negara dan Agama di Indonesia?

Jawab :

Hubungan Agama dan Negara yang Bersifat Antagonistik . Maksud hubungan antagonistik adalah

sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antar negara dengan islam sebagai sebuah

agama.

Sebagai contohnya adalah

Pada masa kemedekaan dan sampai pada masa revolusi politik islam pernah dianggap sebagai

pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Sehingga pesepsi tersebut

membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika

terhadap idiologi politik islam. Hail itu disebabkan pada tahun 1945 dan dekade 1950-an ada 2 kubu

ideologi yang memperebutka Negara Indonesia, yaitu gerakan islam dan nasionalis.

Gerakan nasionalis dimulai dengan pembentukan sejumlah kelompok belajar yang bersekolah di

Belanda.Mahasiswa hasil didikan belanda ini sangat berbakat dan merasa terkesan dengan

kemajuan teknis di Barat.Pada waktu itu pengetahuan agama sangat dangkal sehingga mahasiswa

cenderung menganggap bahwa agama tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan.Sehingga

untuk menuju kemerdekaan, nasionalis mengambil jalan tengah dengan mengikuti tren sekuler

barat dan membatasi peran agama dalam wilayah kepercayaan dan agama individu.Akibatnya,

aktivispolitik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi atau agama negara pada 1945

serta pada dekade 1950-an, mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara politik
“minoritas” atau “outsider.”

Di Indonesia, akar antagonisme hubungan politik antara Islam dan negara tak dapat dilepaskan

dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda. Awal hubungan yang

antagonistik ini dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan ketika elit politik nasional terlibat

dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka.

Upaya untuk menciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara Islam dan negara terus

bergulir hingga periode kemerdekaan dan pasca-revolusi. Kendatipun ada upaya-upaya untuk

mencarikan jalan keluar dari ketegangan ini pada awal tahun 1970-an, kecenderungan legalistik,

formalistik dan simbolistik itu masih berkembang pada sebagian aktivis Islam pada dua dasawarsa

pertama pemerintahan Orde Baru ( kurang lebih pada 1967-1987). Hubungan agama dan negara

pada masa ini dikenal dengan antagonistik, di mana negara betul-betul mencurigai Islam sebagai

kekuatan potensial dalam menandingi eksistensi negara. Di sisi lain, umat Islam sendiri pada masa

itu memiliki ghirah atau semangat yang tinggi untuk mewujudkan Islam sebagai sumber ideologi

dalam menjalankan pemerintahan

Hubungan Agama dan Negara yang bersifat Akomodatif

Maksud hubungan akomodatif adalah sifat hubungan dimana negara dan agama satu sama lain

saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik( M. imam

Aziz et.al.,1993: 105). Pemerintah menyadari bahwa umat islam merupakan kekuatan politik yang

potensial, sehingga Negara mengakomodasi islam. Jika islam ditempatkan sebagai out-side Negara

maka konflik akan sulit dihindari yang akhirnya akan mempengaruhi NKRI.

Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara Islam dan negara mulai

mencair, menjadi lebih akomodatif dan integratif.

Hal ini ditandai dengan semakin dilonggarkannya wacana politik Islam serta dirumuskannya
sejumlah kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian (besar) masyarakat Islam.Kebijakan-
kebijakan itu berspektrum luas, ada yang bersifat:

126

1. Struktura, yaitu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis Islam untuk
terintegrasikan ke dalam Negara.

2. Legislatif , misalnya disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai akomodatif terhadap
kepentingan Islam.

3. Infrastructural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan
umat Islam dalam menjalankan “tugas-tugas” keagamaan.

4. Kultural, misalnya menyangkut akomodasi Negara terhadap islam yaitu menggunakan idiom-
idiom perbendaharaan bahasa pranata ideologis maupun politik negara.
Melihat sejarah di masa orde baru, hubungan Soeharto dengan Islam politik mengalami

dinamika dan pasang surut dari waktu ke waktu. Namun, harus diakui Pak Harto dan kebijakannya
sangat berpengaruh dalam menentukan corak hubungan negara dan Islam politik di Indonesia.

Alasan Negara berakomodasi dengan islam pertama, karena Islam merupakan kekuatan yang
tidak dapat diabaikan jika hal ini dilakukan akan menumbulkan masalah politik yang cukup rumit.
Kedua, di kalangan pemerintahan sendiri terdapat sejumlah figur yang tidak terlalu fobia terhadap
Islam, bahkan mempunyai dasar keislaman yang sangat kuat sebagai akibat dari latar belakangnya.
Ketiga, adanya perubahan persepsi, sikap, dan orientasi politik di kalangan Islam itu sendiri.
Sedangkan alasan yang dikemukakan menurut Bachtiar, adalah selama dua puluh lima tahun
terakhir, umat Islam mengalami proses mobilisasi-sosial-ekonomi-politik yang berarti dan
ditambah adanya transformasi pemikiran dan tingkah politik generasi baru Islam.

Hubungan islam dan negara berawal dari hubungan antagonistik yang lambat laun menjadi
akomodatif. Adanya sikap akomodatif ini muncul ketika umat Islam Indonesia ketika itu dinilai
telah semakin memahami kebijakan negara, terutama dalam masalah ideologi Pancasila.[12]

Dewasa ini sering muncul konflik yang mengatasnamakan agama. Untuk dapat mengakhiri hal
tersebut, kewajiban kita adalah menciptakan kehidupan beragama yang penuh dengan perdamaian,
saling menghargai, menghormati, dan mencintai sebagai umat manusia yang beradab.

Pancasila telah memberikan dasar – dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa Indonesia
untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama. Dalam hal ini, negara memberikan jaminan
kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah sesuai
dengan kepercayaannya itu.

Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda satu sama lain, namun pada
dasarnya setiap agama mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, serta hidup
berdampingan secara damai dengan pemeluk agama yang lain. Maka, negara dan masyarakat
berkewajiban mengembangkan kehidupan beragama yang penuh dengan toleransi dan saling
menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang beradab.

127

DAFTAR PUSTAKA

Iyoes Tobing – Makalah Hubungan Agama dengan Negara
https://www.academia.edu/12499884/Makalah_Hubungan_Agama_dan_Negara

R. Ariza – Hubungan Agama dengan Negara (2019)
https://www.academia.edu/40743295/HUBUNGAN_AGAMA_DAN_NEGARA

Kumpulan Makalah – Makalah Hubungan Agama dan Negara (2017)
http://semuamakalahpembelajaran.blogspot.com/2017/06/makalah-hubungan-agama-dan-

negara.html

128

BAB XIV

INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA

A. Pengertian Perdamaian Dunia

Perdamaian Dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagian bagi seluruh
Negara dan bangsa.Perdamaian Dunia melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi,
pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat dan pengakhiran bentuk pertikaian. Sejak 1945, Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan lima anggota permanen Majelis Keamanannya (AS, Rusia, China, Prancis, dan
Tritania Raya) bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi perang. Namun,
Negara-Negara telah memasuki sejumlah konflik militer sejak masa itu.

Perdamaian Dunia Dalam studi perdamaian, perdamaian dipahami dalam dua pengertian.Pertama,
perdamaian adalah kondisi tidak adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan.Kedua, perdamaian
adalah transformasi konflik kreatif non-kekerasan. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
perdamaian adalah apa yang kita miliki ketika transformasi konflik yang kreatif berlangsung secara
tanpa kekerasan. Perdamaian selain merupakan sebuah keadaan, juga merupakan suatu proses kreatif
tanpa kekerasan yang dialami dalam transformasi (fase perkembangan) suatu konflik. Umumnya
pemahaman tentang kekerasan hanya merujuk pada tindakan yang dilakukan secara fisik dan
mempunyai akibat secara langsung.Batasan seperti ini terlalu minimalistis karena rujukannya berfokus
pada peniadaan atau perusakan fisik semata.Kendati pun demikian, pengertian perdamaian tidak
berhenti di situ.Perdamaian bukan sekedar soal ketiadaan kekerasan atau pun situasi yang anti
kekerasan.Lebih jauh dari itu perdamaian seharusnya mengandung pengertian keadilan dan kemajuan.
Perdamaian dunia tidak akan dicapai bila tingkat penyebaran penyakit, ketidakadilan, kemiskinan dan
keadaan putus harapan tidak diminimalisir. Perdamaian bukan soal penggunaan metode kreatif
nonkekerasan terhadap setiap bentuk kekerasan, tapi semestinya dapat menciptakan sebuah situasi yang
seimbang dan harmoni, yang tidak berat sebelah bagi pihak yang kuat tetapi sama-sama sederajat dan
seimbang bagi semua pihak. Jadi perdamaian dunia merupakan tiadanya kekerasan, kesenjangan,
terjadinya konflik antar negara di seluruh dunia.

Kesimpulan :
Perdamaian dunia diartikan sebagai gagasan perdamaian, kebebasan, dan kebahagiaan bagi seluruh
negara. Perdamaian dunia dilakukan melalui hak asasi manusia, teknologi, kesehatan, pendidikan,
hingga mengakhiri semua pertikaian yang terjadi diseluruh dunia.

B. Indonesia Dalam Perdamaian Dunia

Indonesia dalam Perdamaian Dunia ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
yang berbunyi : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu
maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan”. Dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan meletakkan
kewajiban atas pemerintahan untuk serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Pernyataan Indonesia dalam perdamaian dunia juga
termasuk kedalam tujuan bangsa Indonesia.

Partisipasi Indonesia dalam Perdamaian Dunia tidak hanya lembaga yang membantu dalam
perwujudan perdamaian dunia antara lain ASEAN, EEC, BENELUX, APEC, IBRD, IMF, UNDP, IDA

129

dan masih banyak yanglainnya, Indonesia juga peran serta Indonesia dalam operasi pemeliharaan
perdamaianmerupakan amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Disisi lain,konstelasi
perubahan dunia akan selalu berpengaruh terhadap kelangsungan bangsa negara Indonesia. Dunia yang
aman dan damai tentu saja menjadi harapan semua umat manusiatermasuk bangsa Indonesia. Sebagai
negara dengan jumlah penduduk yang termasuk lima besar dunia, sudah sepantasnya bangsa Indonesia
turut memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dunia. Peran serta Indonesia dalam kancah
pemeliharaan perdamaian duniamemang sudah bukan hal yang baru. Sesuai amanat konstitusi, sejak
dekade awal kemerdekaan, Indonesia sudah mengirimkan personelnya untuk terlibat aktif
melaksanakan ketertiban dunia melalui berbagai misi perdamaian dibawah bendera Perserikatan Bangsa
Bangsa (PBB). Keseriusan Indonesia untuk terlibat dalam misi perdamaian dunia telahmengalami
transformasi yang signifikan seiring dengan perkembangan lingkungan strategisserta komitmen bangsa
untuk lebih proaktif dalam menyikapi konflik yang terjadi. Kiprahdan profesionalitas para pejuang
perdamaian baik yang tergabung dalam Kontingen Garudamaupun civilian experts telah menjadi bukti
nyata bahwa bangsa Indonesia telahmendapatkan kepercayaan dalam mengemban misi mulia tersebut.
Dengan tidak mengurangiapresiasi yang tinggi terhadap civilian experts Indonesia yang saat ini
bertugas di misi PBB,tulisan ini hanya memberikan gambaran tentang kiprah TNI dalam keterlibatan
dandedikasinya memelihara perdamaian dunia, serta roadmap menuju peacekeeper kelas dunia.

Harapan untuk hidup damai tampaknya masih menjadi impian yang sulit bagi sebagian bangsa di
berbagai kawasan. Berakhirnya Perang Dunia II dan perang dingin yang ditandai pembubaran Uni
Sovyet tahun 1991, ternyata tidak membuat dunia bebas dari konflik bersenjata. Perang besar antara
kedua negara raksasa – AS dengan U – memang tidakterjadi, namun perang kecil dan konflik justru
berkecamuk dimana-mana. Di wilayah Balkan,Baltik dan bekas Uni Sovyet, Afrika, Timur Tengah,
perang dan berbagai jenis konflik lainterus berkecamuk.

Kesimpulan :
Peran serta Indonesia dalam kancah pemeliharaan perdamaian duniamemang sudah bukan hal yang
baru. Sesuai amanat konstitusi, sejak dekade awal kemerdekaan, Indonesia sudah mengirimkan
personelnya untuk terlibat aktif melaksanakan ketertiban dunia melalui berbagai misi perdamaian
dibawah bendera Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

C. Partisipasi Indonesia Dalam Perdamain Dunia

Indonesia disebut sebagai sebuah negara yang memiliki peran penting dalam perdamaian
dunia.Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Selain itu, juga
menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan menjadi negara penyumbang personel
misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa terbesar ke-12 dari 122 negara dengan
2.764 personel. Indonesia tidak hanya memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian dunia
karena sistem dan jumlah umat muslimnya yang terbanyak.Akan tetapi, peran tersebut juga turut
tercermin pada setiap kedutaan Indonesia di luar negeri.Dari kedutaan-kedutaan tersebut, tercermin
bahwa Indonesia tidak mengklasifikasikan keistimewaan tertentu bagi masing-masing perwakilan
negaranya di luar.Dengan adanya kedutaan-kedutaan Indonesia di luar negeri itu pula, sebenarnya kita
memiliki kesempatan untuk bisa ikut berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Jika dalam politik luar negeri bebas aktif, tujuan dari bebas yaitu untuk menentukan sikap dan
kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu
kekuatan dunia.Selain itu, sebuah negara juga memiliki kesempatan untuk turut aktif memberikan
sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik,

130

sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kesimpulan :
Indonesia disebut sebagai sebuah negara yang memiliki peran penting dalam perdamaian dunia.Hal ini
dikarenakan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Indonesia tidak hanya
memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian dunia karena sistem dan jumlah umat
muslimnya yang terbanyak.Akan tetapi, peran tersebut juga turut tercermin pada setiap kedutaan
Indonesia di luar negeri.Dari kedutaan-kedutaan tersebut, tercermin bahwa Indonesia tidak
mengklasifikasikan keistimewaan tertentu bagi masing-masing perwakilan negaranya di luar.Dengan
adanya kedutaan-kedutaan Indonesia di luar negeri itu pula, sebenarnya kita memiliki kesempatan untuk
bisa ikut berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia.

D. Perwujudan Indonesia Dalam Perdamaian Dunia

Menurut Cipto Wardoyo yang harus dilakukan demi mewujudkan perdamaian dunia, antara lain:

 Melalui Pendekatan Cultural (Budaya)
Menurut penulis untuk mewujudkan perdamaian kita harus mengetahui budaya tiap-tiap
masyarakat ataupun sebuah Negara. Jika tidak akan percuma saja segala upaya kita. Dengan
mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat atau sebuah Negara maka kita bisa memahami
karakteristik dari masyarakat atau Negara tersebut.Atas dasar budaya dan karakteristik masyarakat
atau suatu Negara, kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam mewujudkan
perdamaian disana. Menurut penuulis pendekatan budaya ini merupakan cara yang paling efektif
dalam mewujudkan perdamaian di masyarakat Indonesia serta dunia.

 Melalui Pendekatan Sosial dan Ekonomi
Dalam hal ini pendekatan sosial dan ekonomi yang penulis maksudkan terkait masalah
kesejahteraan dan factor-factor sosial di masyarakat yang turut berpengaruh terhadap upaya
perwujudan perdamaian dunia.Ketika masyarakatnya kurang sejahtera tentu saja lebih rawan
konflik dan kekerasan di dalamnya. Masyarakat atau Negara yang kurang sejahtera biasanya akan
“cuek” atas isu dan seruan perdamaian. “Boro-boro mikirin perdamaian dunia, buat makan untuk
hidup sehari-hari saja susahnya minta ampun”, begitu fikir mereka yang kurang sejahtera.Maka
untuk mendukung upaya perwujudan perdamaian dunia yang harus dilakukan terlebih dahulu
adalah meningkatkan pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat dan Negara di dunia ini.

 Melalui Pendekatan Politik
Menurut analisis penulis, melalui pendekatan budaya dan sosial ekonomi saja belum cukup efektif
untuk mewujudkan perdamaian dunia.Perlu adanya campur tangan politik, dalam artian ada agenda
politik yang menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian dunia.Terlebih lagi bagi
Negara-negara maju dan adidaya yang memiliki power atau pengaruh dimata dunia.Negara-negara
maju pada saat-saat tertentu harus berani menggunakan power-nya untuk “melakukan sedikit
penekanan” pada Negara-negara yang saling berkonflik agar bersedia berdamai kembali.Bukan
justru membuat situasi semakin panas, dengan niatan agar persenjataan mereka terus dibeli. Ini
tentu sekali lagi butuh kesadaran dan komitmen bersama.Yang jadi pertanyaan dibenak penulis
terhadap Negara-negara adidaya, katanya cinta damai tapi mengapa terus berlomba-lomba
membuat senjata perang yang super canggih dan mematikan yang bersifat masal.

 Melalui Pendekatan Religius (Agama)

131

Pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan adanya
perdamaian.Sebab saya kira tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, kekerasan
ataupun peperangan.Semua Negara mengajarkan kebaikan, yang diantaranaya kepedulian
dan perdamaian.Maka dari itu setiap kita yang mengaku beragama dan berTuhan tentu
harus memiliki kepedulian dalam turut serta mewujudkan perdamaian di masyarakat
maupun di kancah dunia. Para tokoh agama yang dianggap memiliki charisma dan
pengaruh besar di masyarakat harus ikut serta aktif menyerukan perdamaian.

Kesimpulan :
Menurut Cipto Wardoyo yang harus dilakukan demi mewujudkan perdamaian dunia, antara lain:
Melalui Pendekatan Cultural (Budaya), Melalui Pendekatan Sosial dan Ekonomi, Melalui Pendekatan
Politik dan Melalui Pendekatan Religius (Agama).

E. Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB adalah organisasi Internasional yang didirikan
pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan
pengganti Liga Bangsa Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya
konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota.
Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat tempat
sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya
berstatus sebagai pengamat.

Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat
permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor
permanen di PBB.

Indonesia resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-60 tanggal 28 September 1950,
yang ditetapkan dengan resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/491 (V) tentang “Penerimaan
Republik Indonesia dalam keanggotaan di PBB”. Kurang dari satu tahun setelah pengakuan kedaulatan
Indonesia oleh belanda dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag (23 Agustus – 2 November, 1949).
Pada masa konfrontasi Indonesia – Malaysia pada Januari 1965, sebagai reaksi atas terpilihnya Malaysia
sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, Soekarno marah, Indonesia memutuskan untuk
mundur dari PBB. Namun, dalam sebuah telegram bertanggal 19 September 1966, Indonesia
memberikan pesan kepada sekertaris Jenderal PBB atas keputusannya “Untuk melanjutkan kerja sama
penuh dengan PBB, dan untuk melanjutkan partisipainya dalam sesi ke- 21 sidang Majelis.

Kesimpulan :
Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB adalah organisasi Internasional yang didirikan pada
tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti
Liga Bangsa Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa.
Indonesia resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-60 tanggal 28 September 1950, yang
ditetapkan dengan resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/491 (V) tentang “Penerimaan Republik
Indonesia dalam keanggotaan di PBB”.

F. Aktivitas Indonesia Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

132

• Majelis Umum PBB, Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB semenjak tahun 1951.

Indonesia pernah sekali ditunjuk sebagai presiden Majelis Umum PBB pada tahun 1971, yang pada
saaat itu diwakili oleh Adam Malik yang memimpin sesi ke-26 sidang Majelis Umum PBB.

• Dewan Keamanan PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak empat kali sebagai anggota tidak

tetap di dewan keamanan PBB.

• Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Indonesia menjadi angggota Dewan Ekonomi dan Sosial

PBB untuk 11 priode. Indonesia pernah dipilih dua kali sebagai presiden Dewan Ekonomi dan
Sosial PBB pada tahun 1970 dan 2000 dan dipilih sebagai wakil pada tahun 1969, 1999,dan 2012.

• Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak tiga kali sebagai anggota

Dewan Hak Asasi Manusia PBB semenjak Dewan tersebut dibentuk pada tahun 2006.

Adapun tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebagai berikut :

• Menjaga perdamaian dan keamanan dunia
• Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi

manusia

• Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan

lingkungan

• Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan

perdamaian dunia

• Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata

G. Peran Indonesia Dalam Perdamaian Dunia

Kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia :
1. Konferensi Asia-Afrika

Indonesia menjadi salah satu pelopor tercetusnya konferensi Asia-Afrika yang tujuannya adalah
menghimpun persatuan Negara-negara Asia-Afrika yang pada saat itu baru memperoleh
kemerdekaan, mempromosikan serta meningkatkan kerja sama antar Negara serta menentang
segala bentuk penjajahan. Konferensi ini dipelopori oleh menteri luar negeri Indonesia pada saat
itu, Ali sastromidjojo, beserta 4 pemimpin Negara lainnya Pakista,India,Bangladesh, dan Myanmar
yang kemudian diikuti 24 negara Asia-Afrika lainnya.
2. Kontingen Garuda (1957-sekarang)
Kontingen Garuda adalah pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya diambil dari militer
Indonesia yang bertugas dibawah naugan Perserikatan Bangsa-bangsa.Sejak misi pertamanya tahun
1957, Kontingen garuda sampai sekarang masih aktif dalam melakukan berbagai misi perdamaian.
Negara-negara yang pernah menjadi tujuan dalam misi Kontingen Garuda adalah Negara-negara di
Timur Tengah seperti Mesir,Lebanon,Palestina,Irak. Negara Asean seperti Filipina,kamboja,dan
Vietnam. Juga Negara Eropa Timur seperti Georgia dan Bosnia.
3. Gerakan Non-Blok (1961)
Indonesia menjadi salah satu pelopor yang tergabung dalam gerakan Non-Blok, sebuah
perhimpunan dari bangsa-bangsa yang tidak beraliansi dengan Negara-negara dengan kekuatan
besar manapun. Pada saat itu Soekarno bersama dengan beberapa pemimpin Negara lainnya
mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat kobnfrontasi yang muncul menanggapi

133

terjadinya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Saat ini organisasinya beranggotakan
120 negara
4. Membentuk ASEAN (1967)
Indonesia dan Malaysia yang sempat berkonfrontasi akhirnya berdamai.Kedua Negara bersama
Asia Tenggara lainnya, Singapura, Thailand, Filipina merasa perlu untuk menciptakan perdamaian
antar Negara dikawasan Asia Tenggara. Akhirnya pada tahun 1967 terbentuklah ASEAN untuk
mempererat hubungan politik,sosial,ekonomi,dan keamanan di Asia Tenggara. Saat ini Negara
ASEAN berjumlah 10 negara ditambah dengan 5 negara perluasan.
5. Sangketa Laut Tiongkok (2002-sekarang)
Melalui Declaration Of Conduct (DOC) pada 2002, Indonesia sampai sekarang memiliki peran
yang besar untuk menciptakan perdamaian di Laut Cini Selatan.Indonesia pada akhirnya
menginginkan Negara-negara yang terlibat untuk merumuskan Code Of Conduct, yaitu sebuah
kesepakatan bersama yang mengatur apa saja dan tidak boleh dilakukan diwilayah sangketa.
6. Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (2007-2008)
Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamana PBB pada tahun 2007- 2008, pada masa
tersebut Indonesia konsisten menyerukan untuk berdirinya Negara Palestina yang merdeka dan di
akui dunia. Menyerukan keterlibatan Internasional yang berimbang dalam penyelesaian konflik
Israel-Palestina.Menyerukan agar kedua belah mematuhi parlementer perdamaian yang ditetapkan
PBB.

H. Peranan Indonesia Dalam Membantu Menyelesaikan Konflik di

berbagai Negara

 Thailand Berdamai saat Era Soeharto
Perdamaian Thailand berawal pada awal periode 1980-an, saat Presiden Filipina Ferdinand Marcos
berusaha mencari dukungan dari negara-negara Timur Tengah dan Indonesia untuk menyelesaikan
konflik dengan Bangsa Moro di Mindanau.Saat itu Moro ingin merdeka dan memisahkan diri dari
Filipina.

 Konflik Perbatasan Thailand dan Kamboja
Indonesia sebagai ketua ASEAN menggelar Informal ASEAN Foreign Minister's Meeting
(pertemuan informal para Menlu ASEAN) dengan agenda tunggal pembahasan penyelesaian
konflik Thailand dan Kamboja. Konflik kedua negara terjadi di satu kuil kuno di perbatasan kedua
negara yang disengketakan. Dalam pertemuan itu membahas perdamaian Thailand dan
Kamboja.Indonesia sebagai mediator tercapai ketika Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa
mampu mendamaikan kedua negara di PBB pada 14 Februari 2011. Indonesia kemudian membawa
masalah Mindanau ke Forum Menteri Luar Negeri Negara Muslim. Dibentuk Komite Enam,
dengan Indonesia sebagai ketuanya. Indonesia dipilih karena menjadi negara Muslim terbesar,
punya kepemimpinan yang kuat di kawasan ASEAN dan punya pengalaman menengahi konflik di
Kamboja.

 Konflik Kamboja dan Vietnam
Pada tahun 1988 sampai 1989, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Jakarta Informal Meeting
(JIM) untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Pada saat itu Indonesia berhasil
memfasilitasi dan memediasi kedua negara yang sedang bermusuhan untuk bisa duduk bersama-
sama mendiskusikan dan menyelesaikan konflik diantara mereka. Hasilnya, Vietnam menarik
pasukannya dari Kamboja dan situasi damai di Kamboja tercipta.

 Konflik Etnis Rohingya dengan Myanmar

134

Konflik yang masih terjadi hingga menjadi perbincangan luar negeri adalah konflik etnis Rohingya
dengan Myanmar.Banyak yang beranggapan bahwa pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu
Kyi tak banyak berperan dalam menyelesaikan konflik teraebut. Indonesia turut membantu
menyelesaikan masalah ini.Sudah beberapa kali Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi
Myanmar dan Bangladesh untuk membicarakan perdamaian Myanmar dengan Rohingya.
Kesimpulan :
Hubungan dan kerjasama antara bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan
perkembangan industri diseluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa dan
Negara yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terus menerus, sangatlah penting untuk
memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa
persahabatan dan saling pengertian antara bangsa di dunia.politik luar negeri adalah strategi yang
digunakan suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara-negara lain. Maka politik luar negeri
berhubungan erat dengan kebijakan yang akan dipilih oleh suatu Negara. Hal ini terkait dengan politik
luar negeri yang diterapkan Indonesia.Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya
merupakan strategi politik yang diterapkan Indonesia dalam politik global.Agar prinsip bebas aktif ini
dapat dioperasioalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia maka setiap priode pemerintahan
hendaklah menetapkan landasan operasional.Politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah
sesuai dengan kepentingan nasional. Perumusan politik luar negeri suatu Negara tak terlepas dari
kepentingan nasional Negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, ketika kepentingan nasional suatu
Negara terancam, maka politik luar negeri akan dikeluarkan sebagai salah satu upaya dalam
mengamankan kepentingan ansional Negara yang bersangkutan. Sengketa internasional adalah suatu
perselisihan antara subyek-subyek hokum internasional mengenai fakta,hokum atau politi dimana
tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak,dituntut balik atau diigkari oleh pihak lainnya.

135

SOAL & JAWABAN

1. Apa Pengertian Dari Perdamain Dunia?
Jawab :
Perdamaian Dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagian bagi seluruh
Negara dan bangsa.Perdamaian Dunia melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi,
pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat dan pengakhiran bentuk pertikaian. Sejak 1945,
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lima anggota permanen Majelis Keamanannya (AS, Rusia, China,
Prancis, dan Tritania Raya) bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi
perang. Namun, Negara-Negara telah memasuki sejumlah konflik militer sejak masa itu.

2. Apa tujuan dari perserikatan bangsa-bangsa (pbb) ?
Jawab :
 Menjaga perdamaian dan keamanan dunia,
 Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak
asasi manusia,
 Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan
lingkungan,
 Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan
perdamaian dunia, dan
 Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik
bersenjata

3. Menurut cipto wardoyo apa yang harus dilakukan demi mewujudkan perdamaian dunia?
Jawab :
 Melalui Pendekatan Cultural (Budaya)
Menurut penulis untuk mewujudkan perdamaian kita harus mengetahui budaya tiap-tiap
masyarakat ataupun sebuah Negara. Jika tidak akan percuma saja segala upaya kita. Dengan
mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat atau sebuah Negara maka kita bisa memahami
karakteristik dari masyarakat atau Negara tersebut.Atas dasar budaya dan karakteristik
masyarakat atau suatu Negara, kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif
dalam mewujudkan perdamaian disana. Menurut penuulis pendekatan budaya ini merupakan
cara yang paling efektif dalam mewujudkan perdamaian di masyarakat Indonesia serta dunia.
 Melalui Pendekatan Sosial dan Ekonomi
Dalam hal ini pendekatan sosial dan ekonomi yang penulis maksudkan terkait masalah
kesejahteraan dan factor-factor sosial di masyarakat yang turut berpengaruh terhadap upaya
perwujudan perdamaian dunia.Ketika masyarakatnya kurang sejahtera tentu saja lebih rawan
konflik dan kekerasan di dalamnya. Masyarakat atau Negara yang kurang sejahtera biasanya
akan “cuek” atas isu dan seruan perdamaian. “Boro-boro mikirin perdamaian dunia, buat makan
untuk hidup sehari-hari saja susahnya minta ampun”, begitu fikir mereka yang kurang
sejahtera.Maka untuk mendukung upaya perwujudan perdamaian dunia yang harus dilakukan
terlebih dahulu adalah meningkatkan pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat dan Negara
di dunia ini.
 Melalui Pendekatan Politik

136

Menurut analisis penulis, melalui pendekatan budaya dan sosial ekonomi saja belum cukup
efektif untuk mewujudkan perdamaian dunia.Perlu adanya campur tangan politik, dalam artian
ada agenda politik yang menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian dunia.Terlebih
lagi bagi Negara-negara maju dan adidaya yang memiliki power atau pengaruh dimata
dunia.Negara-negara maju pada saat-saat tertentu harus berani menggunakan power-nya untuk
“melakukan sedikit penekanan” pada Negara-negara yang saling berkonflik agar bersedia
berdamai kembali.Bukan justru membuat situasi semakin panas, dengan niatan agar
persenjataan mereka terus dibeli. Ini tentu sekali lagi butuh kesadaran dan komitmen
bersama.Yang jadi pertanyaan dibenak penulis terhadap Negara-negara adidaya, katanya cinta
damai tapi mengapa terus berlomba-lomba membuat senjata perang yang super canggih dan
mematikan yang bersifat masal.
 Melalui Pendekatan Religius (Agama)
Pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan adanya
perdamaian.Sebab saya kira tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, kekerasan
ataupun peperangan.Semua Negara mengajarkan kebaikan, yang diantaranaya
kepedulian dan perdamaian.Maka dari itu setiap kita yang mengaku beragama dan
berTuhan tentu harus memiliki kepedulian dalam turut serta mewujudkan perdamaian
di masyarakat maupun di kancah dunia. Para tokoh agama yang dianggap memiliki
charisma dan pengaruh besar di masyarakat harus ikut serta aktif menyerukan
perdamaian.

4. Apa aktivitas indonesia dalam menjaga perserikatan bangsa-bangsa?
Jawab:
• Majelis Umum PBB
Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB semenjak tahun 1951. Indonesia
pernah sekali ditunjuk sebagai presiden Majelis Umum PBB pada tahun 1971, yang
pada saaat itu diwakili oleh Adam Malik yang memimpin sesi ke-26 sidang Majelis
Umum PBB.
• Dewan Keamanan PBB
Indonesia telah terpilih sebanyak empat kali sebagai anggota tidak tetap di dewan
keamanan PBB.
• Dewan Ekonomi dan Sosial PBB
Indonesia menjadi angggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB untuk 11 priode.
Indonesia pernah dipilih dua kali sebagai presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB
pada tahun 1970 dan 2000 dan dipilih sebagai wakil pada tahun 1969, 1999,dan 2012.
• Dewan Hak Asasi Manusia PBB
Indonesia telah terpilih sebanyak tiga kali sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia
PBB semenjak Dewan tersebut dibentuk pada tahun 2006.

5. Peranan apa saja yang dilakukan indonesia dalam membantu/menyelesaikan konflik di
berbagai negara ?
Jawab :
 Thailand Berdamai saat Era Soeharto
Perdamaian Thailand berawal pada awal periode 1980-an, saat Presiden Filipina Ferdinand
Marcos berusaha mencari dukungan dari negara-negara Timur Tengah dan Indonesia untuk

137

menyelesaikan konflik dengan Bangsa Moro di Mindanau.Saat itu Moro ingin merdeka dan
memisahkan diri dari Filipina.
 Konflik Perbatasan Thailand dan Kamboja
Indonesia sebagai ketua ASEAN menggelar Informal ASEAN Foreign Minister's Meeting
(pertemuan informal para Menlu ASEAN) dengan agenda tunggal pembahasan penyelesaian
konflik Thailand dan Kamboja. Konflik kedua negara terjadi di satu kuil kuno di perbatasan
kedua negara yang disengketakan. Dalam pertemuan itu membahas perdamaian Thailand dan
Kamboja.Indonesia sebagai mediator tercapai ketika Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa
mampu mendamaikan kedua negara di PBB pada 14 Februari 2011. Indonesia kemudian
membawa masalah Mindanau ke Forum Menteri Luar Negeri Negara Muslim. Dibentuk
Komite Enam, dengan Indonesia sebagai ketuanya. Indonesia dipilih karena menjadi negara
Muslim terbesar, punya kepemimpinan yang kuat di kawasan ASEAN dan punya pengalaman
menengahi konflik di Kamboja.
 Konflik Kamboja dan Vietnam
Pada tahun 1988 sampai 1989, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Jakarta Informal Meeting
(JIM) untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Pada saat itu Indonesia
berhasil memfasilitasi dan memediasi kedua negara yang sedang bermusuhan untuk bisa duduk
bersama-sama mendiskusikan dan menyelesaikan konflik diantara mereka. Hasilnya, Vietnam
menarik pasukannya dari Kamboja dan situasi damai di Kamboja tercipta.
 Konflik Etnis Rohingya dengan Myanmar
Konflik yang masih terjadi hingga menjadi perbincangan luar negeri adalah konflik etnis
Rohingya dengan Myanmar.Banyak yang beranggapan bahwa pemimpin de facto Myanmar,
Aung San Suu Kyi tak banyak berperan dalam menyelesaikan konflik teraebut. Indonesia turut
membantu menyelesaikan masalah ini.Sudah beberapa kali Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
mengunjungi Myanmar dan Bangladesh untuk membicarakan perdamaian Myanmar dengan
Rohingya.

138

DAFTAR PUSTAKA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN – Makalah Indonesia dan Perdamaian
Dunia (2019/2020)

https://files.osf.io/v1/resources/ugaxw/providers/osfstorage/5de27014ab905e0009e9ce66?acti
on=download&direct&version=1

139

BAB XV

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

A. Latar Belakang Pendidikan Anti Korupsi

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, citra buruk akibat korupsi menimbulkan
kerugian. Kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri saat berhadapan dengan negara lain dan
kehilangan kepercayaan pihak lain. Ketidakpercayaan pelaku bisnis dunia pada birokrasi
mengakibatkan investor luar negeri berpihak ke negara-negara tetangga yang dianggap memiliki iklim
yang lebih baik. Kondisi seperti ini merugikan perekonomian dengan segala aspeknya di negara ini.
Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. KPK
sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak korupsi, menjadi upaya pencegahan
dan penindakan tindak pidana. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)
yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan
korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu penindakan dan pencegahan tidakakan pernah berhasil
optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh
karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang
merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di
Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan
yang merupakan kewenangan institusi penegakhukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih
difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi dimasyarakat.
Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti
korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang
cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat
berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam
kehidupan sehari-hari. Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain
melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan
dipandang perlu membuat sebuah Buku Ajaran yang berisikan materi dasarmata kuliah Pendidikan
Antikorupsi bagi mahasiswa. Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan
pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-
nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan
mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia.

Kesimpulan :
Korupsi menimbulkan kerugian. Kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri saat berhadapan dengan
negara lain dan kehilangan kepercayaan pihak lain. Kondisi seperti ini merugikan perekonomian dengan
segala aspeknya di negara ini. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)
yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan
korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu penindakan dan pencegahan tidakakan pernah berhasil
optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat.

B. Pengertian Korupsi

140

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus” .Selanjutnya dikatakan
bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin
tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan
“corruptie/korruptie” (Belanda). Dari asal usul bahasanya korupsi bermakna busuk, rusak,
menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun
pegawai negeri,serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal
menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan
sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai
berikut:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:
1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
2. Penggelapan dalam jabatan
3. Pemerasan dalam jabatan
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggaranegara)
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Jika melihat dari pengertian korupsi diatas, bisa disimpulkan jika korupsi adalah sejenis
penghianatan, dalam hal ini adalah penghianatan terhadap rakyat yang telah memberikan amanah dalam
mengemban tugas tertentu.

Kesimpulan :
Korupsi adalah kejahatan yang sangat merugikan publik. Korupsi adalah penghianatan, dalam hal ini
adalah penghianatan terhadap rakyat yang telah memberikan amanah dalam mengemban tugas tertentu.
Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di
masyarakat.

C. Bentuk dan Faktor Penyebab Korupsi

Bentuk-Bentuk Korupsi:
1. Penyuapan

Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkansejumlah pemberian kepada
seorang dengan sedemikian rupa sehinggabertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya.
Sesuatu yangdiberikan sebagai suap tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa barangberharga,
rujukan hak-hak istimewa, keuntungan ataupun janji tindakan,suara atau pengaruh seseorang dalam
sebuah jabatan publik.
2. Penggelapan (embezzlement) dan pemalsuan atau penggelembungan (froud).
Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau
barang berharga. Oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti
atau barang berharga tersebut. Penggelembungan menyatu kepada praktik penggunaan informasi
agar mau mengalihkan harta atau barang secara suka rela.

141

3. Pemerasan (Extorion)
Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang
menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerjasama. Dalam hal ini pemangku jabatan
dapat menjadi pemerasatau korban pemerasan.

4. Nepotisme (nepotism)
Kata nepotisme berasal dari kata Latin “nepos” yang berarti “nephew” (keponakan). Nepotisme
berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbagan hubunga, bukan karena
kemamuannya.

Fakor Penyebab Korupsi
Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa

dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif
bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian secara garis besar penyebab korupsi dapat
dikelompokan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal, Merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang dapat dirinci
menjadi:
 Aspek Perilaku Individu :
Sifat tamak/rakus manusia. Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka
membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah
berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab
korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.
Maka tindakan keras tanpa kompromi, wajib hukumnya.
Moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah
tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dariatasan, teman setingkat,
bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.
Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya
hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang
memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk
memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.
 Aspek Sosial :
Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan
bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk
korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya.
Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada
orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

2. Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor diluar diri pelaku.
 Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi :

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh
segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus
berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi
menyuburkan tindak korupsi terjadi karena:
- Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh

budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang
dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya
dari mana kekayaan itu didapatkan.

142

- Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri.
Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan
adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat
juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan
korupsi.

- Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti
melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan
seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-
cara terbuka namun tidak disadari.

- Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila
masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya
masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah
semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila
masyarakat ikut melakukannya.

 Aspek ekonomi :
Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan
seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang
bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

 Aspek Politis :
Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk
mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol
sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan
penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik,
melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan
politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi.

 Aspek Organisasi :
- Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal
maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak
bisa memberi keteladanan yang baik dihadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi,
maka kemungkinan besar bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan
atasannya.
- Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya punya pengaruh
kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan
menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi
demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.
- Kurang memadainya sistem akuntabilitas. Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi
belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan
tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut.
Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut
berhasil mencapai sasaranya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian
pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi
organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.
- Kelemahan sistim pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan salah
satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin
longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka
perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

143

- Lemahnya pengawasan. Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan
internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) dan
pengawasan bersifat eksternal (pengawasandari legislatif dan masyarakat). Pengawasan ini
kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan
pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas.

Kesimpulan :
Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar
pelaku. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah
satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadapkekayaan yang
salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan. Adapun Penyebab adanya
tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum dapatlah
dirumuskan, sesuai dengan pengertian korupsi yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi
/kelompok /keluarga/ golongannya sendiri. Dengan demikiansecara garis besar penyebab korupsi dapat
dikelompokan menjadi dua yaitu faktor internal danfaktor eksternal.

D. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi

Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi:
1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi

Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen
yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa negara didirikan lembaga yang
dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama
Justitieombudsmannen pada tahun 1809. Peran lembaga ombudsman yang kemudian berkembang
pula di negara lain, antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain
apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dan pegawainya. Selain itu lembaga ini juga
memberikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta
code of conduct bagi lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu
peran dari ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat
mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari pegawai
pemerintah (UNODC: 2004). Di Hongkong dibentuk lembaga antikorupsi yang bernama
Independent Commission against Corruption (ICAC); di Malaysia dibentuk the Anti-Corruption
Agency (ACA). Kita sudah memiliki Lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas
korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk
melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah
menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah
kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai
menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan
kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga.
Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik dipemerintahan pusat, daerah maupun militer,
salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran
secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor
hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu harus dikembangkan sistem yang dapat
memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau ataupun memonitor hal ini Korupsi

144