3. Materi Modul Akuntansi Keuangan Pemda dan SKPD 2014

Lampiran 10
Bagan Alir Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 298

Lampiran 11
Bagan Alir Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (2)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 299

Lampiran 12
Bagan Alir Pembahasan Laporan Keuangan Pemda (1)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 300

Lampiran 13
Bagan Alir Pembahasan Laporan Keuangan Pemda (2)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 301

Lampiran 14
Artikel Penyimpangan Laporan Keuangan Pemda

Penyimpangan laporan keuangan pemda dan BUMD capai
Rp1,17 triliun

Online: Selasa, 02 April 2013 | 18:14 wib ET
JAKARTA, kabarbisnis.com: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 1.871 kasus
dugaan pelanggaran aturan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di semester II 2012. Nilainya mencapai Rp 1,17
triliun.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo mengatakan, temuan atas
ribuan kasus tersebut sebagian besar terjadi pada pemeriksaan LKPD sebanyak 1.793
kasus dengan nilai Rp1,15 triliun. "Selebihnya terjadi pada pemeriksaan BUMD," ungkap
Hadi di Jakarta, Selasa (2/4/2014).
Hadi mengatakan, pada Semester II-2012 BPK memeriksa sebanyak 94 LKPD
provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2011. Sehingga, pada 2012 BPK telah
menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas 520 LKPD tahun anggaran 2011 dari
524 pemda yang wajib menyusun LKPD.
"Masih terdapat empat pemda yang terlambat menyerahkan LKPD ke BPK. Selain itu,
kami juga telah memeriksa dua LKPD 2010 dan sembilan laporan keuangan PDAM
2011," ujarnya
Hadi menambahkan, terhadap 94 LKPD 2011, BPK memberikan opini wajar dengan
pengecualian (WDP) atas 33 LKPD, opini tidak wajar (TW) diberikan kepada tiga LKPD
dan tidak memberikan pendapat (TMP) pada 58 LKPD. Dikatakan, hasil pemeriksaan atas
LKPD menunjukkan bahwa pemda tingkat provinsi dan kota memperoleh opini yang
lebih baik dibandingkan dengan pemda kabupaten.
"Jadi, pemda kabupaten perlu didorong untuk memperbaiki pengelolaan dan pelaporan
keuangannya," ujar Hadi.
Secara garis besar, penyebab LKPD pemda tidak memperoleh opini WTP di 2011,
menurut Hadi, disebabkan oleh aset yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.
Selain itu,pemda juga belum melakukan pembatasan lingkup pemeriksaan serta ada
kelemahan pada pengelolaan kas, piutang, persediaan, investasi belanja barang/jasa dan
belanja modal.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 302

"Terhadap sembilan laporan keuangan PDAM 2011 yang diperiksa BPK pada Semester II-
2012, opini WTP diberikan kepada dua PDAM, opini WDP kepada tiga PDAM dan opini
TMP kepada empat PDAM," pungkasnya. kbc11

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 303