3. Materi Modul Akuntansi Keuangan Pemda dan SKPD 2014

keuangan. Keandalan bukti analitis sangat tergantung 198
pada relevansi data pembanding
3. Bukti Fisik (Physical Evidence): bukti yang diperoleh dari
hasil pemeriksaan fisik atau inspeksi, misalnya: cash-
opname, stock-opname sediaan, dan lainnya.Bukti fisik
banyak dipakai dalam verifikasi saldo aset berwujud
terutama kas dan sediaan. Bukti fisik merupakan jenis
bukti yang paling bisa dipercaya.
4. Bukti Dokumentasi (Documentary Evidence); meliputi
berbagai macam dokumen sumber dan dokumen seperti
notulen rapat, rekening koran bank, kontrak-kontrak
perjanjian, maupun surat representasi. Reliabilitas bukti
dokumenter tergantung sumber dokumen, cara
memperoleh bukti, dan sifat dokumen itu sendiri. Sifat
dokumen mengacu tingkat kemungkinan terjadinya
kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan kecacatan
dokumen.
5. Konfirmasi (Confirmation): merupakan bukti dokumen
yang termasuk dalam kelompok khusus yang tidak lain
adalah suatu jawaban langsung tertulis dari pihak ketiga
yang dipandang mengetahui atas permintaan tertentu
untuk memberikan informasi yang sesungguhnya. Ada tiga
jenis konfirmasi yaitu:

1.Konfirmasi positif, merupakan konfirmasi yang
respondennya diminta untuk menyatakan
persetujuan atau penolakan terhadap informasi
yang ditanyakan.

2.Konfirmasi kosong (Blank confirmation), merupakan
konfirmasi yang respondennya diminta untuk
mengisikan saldo atau informasi lain sebagai
jawaban atas suatu hal yang ditanyakan.

3.Konfirmasi negatif, merupakan konfirmasi yang
respondenya diminta untuk memberikan jawaban
hanya jika ia menyatakan ketidaksetujuannya
terhadap informasi yang ditanyakan.

6. Pernyataan/Representasi Tertulis (Written Representation):
merupakan pernyataan yang ditandatangani individu yang
bertanggungjawab dan berpengetahuan mengenai
rekening, kondisi, atau kejadian tertentu. Bukti suatu
pernyataan tertulis dapat berasal dari manajemen atau
organisasi klien maupun sumber eksternal termasuk bukti
dari seorang ahli. Representasi tertulis yang dibuat oleh
Auditi merupakan bukti yang berasal dari internal auditan.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Surat pernyataan konsultan hukum klien, ahli teknik yang 199
berkaitan dengan kegiatan teknik operasional organisasi
klien merupakan bukti yang berasal dari pihak ketiga.
7. Bukti Matematis (Mathematical Evidence); perhitungan ulang
secara matematis yang dilakukan auditor, misal
perhitungan kembali depresiasi, perhitungan kembali
taksiran kerugian piutang, dan sebagainya.
8. Bukti Lisan (Oral Evidence); Jawaban secara lisan diterima
oleh auditor pada saat pekerjaan lapangan audit yaitu
dengan mengajukan pertanyaan lisan kepada auditee.
Masalah yang dapat ditanyakan antara lain meliputi
kebijakan akuntansi, lokasi dokumen dan catatan,
pelaksanaan prosedur akuntansi yang tidak lazim,
kemungkinan adanya utang bersyarat maupun piutang
yang sudah lama tidak ditagih. Jawaban atas pertanyaan
yang dinyatakan merupakan bukti lisan.
9. Bukti Analitis (Analytical Evidence) (Analytical Evidence):
pembandingan antara data tahun ini dengan tahun
sebelumnya, misal menghitung kerugian piutang tahun ini
dan dibandingkan dengan piutang tahun lalu.
10.Bukti elektronik (Electronic Evidence): menyangkut semua
informasi yang dihasilkan atau diperoleh dengan peralatan
elektronik yang digunakan auditor untuk merumuskan
suatu pendapat mengenai suatu asersi.
Untuk mendapatkan bukti-bukti pemeriksaan tersebut diperlukan
prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan
adalah langkah dan teknik yang diambil pemeriksa selama
pelaksanaan pemeriksaan. Teknik pengujian adalah teknik yang
digunakan auditor untuk memperoleh dan mengevaluasi
bukti audit yang kompeten dan cukup. Terdapat beberapa
prosedur audit yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam
memperoleh bukti audit antara lain:
1. Prosedur analitis (analitical procedures): mempelajari dan

membandingkan hubungan antar data dengan
menggunakan rasio atau membandingkan data aktual
dengan tahun lalu (anggaran).
2. Inspeksi (inspecting): mengamati atau memeriksa secara
detil dokumen dan aset berwujud. Biasanya digunakan
dalam mengumoulkan dan mengevaluasi bukti bottom-
up maupun top-down. Inspeksi dokumen termasuk
menentukan ketelitian faktur atau dokumen kontrak
leasing.
3. Observasi (observing): mengamati suatu pelaksanaan
aktivitas atau proses, untuk melihat bahwa pegawai
telah melakukan tugas kewajibanya sesuai dengan
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
4. Konfirmasi (confirming): kegiatan mengajukan pertanyaaan
untuk mendapat informasi kepada pihak ketiga terkait dengan
Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

suatu akun dan permintaan jawaban dikirim langsung ke
auditor.
5. Penelusuran (tracing) yaitu penelusuran secara
mendalam dari dokumen dasar ke catatan akuntansi
(jurnal, buku besar) untuk menentukan bahwa dokumen
dari setiap transaksi telah dicatat.
6. Vouching yaitu penelusuran secara mendalam dari
catatan ke dokumen dasar untuk menentukan validitas
dan akurasi pencatatan transaksi. Prosedur vouching
berlawanan dengan tracing.
7. Wawancara (inquiring): mengajukan pertanyaan baik secara
lisan maupun tertulis kepada auditi atau pihak luar
8. Perhitungan (counting) dilakukan dengan tujuan
mengecek ketelitian penghitungan auditee, misalnya
membuat kembali rekonsiliasi.
9. Pemindaian (scanning) melakukan penelaahan terhadap
dokumen, catatan dan daftar pendukung untuk
mendeteksi adanya elemen-elemen yang memerlukan
penyelidikan.
10. Pelaksanaan ulang (reperforming): melakukan kembali beberapa
aspek dalam proses transaksi tertentu untuk memastikan
kesesuaian dengan prosedur dan SPI yang telah ditetapkan
11. Computer-assisted audit techniques: teknik-teknik yang dapat
dikembangkan dengan bantuan komputer baik perangkat keras
maupun piranti lunak (hardware/software)

2. Pengendalian Intern Dalam Pemeriksaan Keuangan
Pengendalian merupakan proses yang dilakukan oleh manajemen pemerintahan yang
memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pemerintahan dapat tercapai.
Pengendalian intern dalam kenyataannya terdiri dari prosedur standar, kebijaksanaan,
struktur organisasi, sistem informasi dan monitoring yang menjamin secara memadai
bahwa tujuan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis,
peraturan perundangan dipatuhi dan pelaporan disajikan secara handal.
Dalam pemeriksaan keuangan, agar suatu pemeriksaan dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, maka langkah pertama yang harus dilakukan pemeriksa dalam
pekerjaan pemeriksaannya adalah memahami dan menguji berjalannya SPI pada entitas
yang diperiksa. Pemerintah (auditan) harus menjamin SPI yang dibuat sudah efektif agar
opini yang diberikan baik. Pada konteks inilah terdapat hubungan antara pengendalian
intern dengan pemeriksaan. Jika pengendalian intern dianggap efektif oleh pemeriksa,
maka pemeriksa dapat mengurangi aktivitas pelaksanaan pengujian yang ekstensif.
Sebaliknya jika pengendalian intern dianggap lemah, maka pemeriksa harus melakukan
pengujian substantif dengan ekstensif. Dalam kondisi SPI sangat lemah, pemeriksa
dapat memberikan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer).

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 200

Unsur-unsur SPI Pemerintah dijelaskan dalam pasal 3 PP 60 tahun 2008:
a. lingkungan pengendalian;
b. penilaian risiko;
c. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi; dan
e. pemantauan pengendalian intern.”

Walaupun dalam mengevaluasi SPIP, auditor harusnya mengevaluasi keseluruhan
unsur tersebut, namun dalam pelaksanaan pemeriksaannya, pemeriksa lebih banyak
mengevaluasi unsur kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan penilaian
risiko.

F. TEMUAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Pada akhir tahap pelaksanaan pemeriksaan keuangan, pemeriksa menyusun

konsep temuan pemeriksaan yang kemudian akan disampaikan kepada pejabat yang
bertanggungjawab untuk mendapatkan tanggapan. Temuan pemeriksaan ini kemudian
akan dimasukkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
Temuan Pemeriksaan (TP) atas laporan keuangan yang diperiksa merupakan
permasalahan yang ditemukan oleh pemeriksa yang perlu dikomunikasikan kepada
pihak yang terperiksa. Permasalahan tersebut meliputi:

a. Ikhtisar Koreksi
Ikhtisar Koreksi merupakan rekapitulasi koreksi atau penyesuaian
(adjustments) yang diusulkan tim pemeriksa kepada pemerintah
daerah. Koreksi pemeriksaan yang dimasukkan tersebut merupakan
koreksi terhadap LKPD yang di atas nilai TE dan secara keseluruhan di
atas nilai materialitas. Koreksi pemeriksaan tersebut menggambarkan
penyajian LKPD yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan dan kecukupan pengungkapan. Jurnal koreksi hanya pada
akun utama pada LKPD. Penyesuaian pada buku dan sistem akuntansi
dilakukan kemudian. Selain itu, koreksi terhadap kecukupan
pengungkapan merupakan koreksi pada catatan atas laporan keuangan
LKPD.

b. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
Kelompok temuan kelemahan SPI dibagi dalam subkelompok temuan

berikut ini:
1. Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
yang mengungkap kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan
pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat
mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan
atas aset.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 201

2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja mengungkap kelemahan pengendalian terkait dengan
pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta
pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa dan
dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan
serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan

3. Kelemahan struktur pengendalian intern mengungkap kelemahan
yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern
atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas
yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem
pengendalian intern secara keseluruhan.

c. Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan-
undangan
Kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan dibagi dalam subkelompok berikut ini:
1. Temuan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang
terjadi pada perusahaan milik negara/daerah yaitu mengungkap
permasalahan berkurangnya kekayaan negara/daerah atau
perusahaan milik negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan
barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai
2. Temuan potensi kerugian negara/daerah atau kerugian
negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah
yaitu mengungkap adanya suatu perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya
kerugian di masa datang berupa berkurangnya kas, surat berharga,
dan aset nyata dan pasti jumlahnya
3. Temuan kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan
milik negara/daerah yang mengungkap adanya penerimaan yang
sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan milik
negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah
atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
4. Temuan administrasi yang mengungkap adanya penyimpangan
terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran
atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi
penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi
kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak
mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak
menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi
tindak pidana.
5. Temuan Indikasi Tindak Pidana mengungkap adanya perbuatan yang
diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 202

peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana
dalam peraturan perundang-undangan.
G. TANGGAPAN MANAJEMEN ATAS TEMUAN
Setelah draft Temuan Pemeriksaan disusun oleh pemeriksa, maka langkah-
langkah berikutnya atas Temuan Pemeriksaan meliputi:
1. Pembahasan Konsep Temuan Pemeriksa dengan Pejabat Entitas yang Berwenang
Setelah Konsep Temuan Pemeriksaan disampaikan ketua tim pemeriksa kepada
pemerintah daerah, tim pemeriksa membahas temuan tersebut dengan pejabat
pemerintah daerah yang berwenang antara lain kepala daerah/sekretaris daerah
atau PPKD.
2. Perolehan Tanggapan Resmi dan Tertulis
Pemeriksa memperoleh tanggapan resmi dan tertulis atas Konsep Temuan
Pemeriksaan dari pejabat pemerintah daerah yang berwenang dalam hal ini kepala
daerah/sekretaris daerah atas nama kepala daerah. Tanggapan tersebut akan
diungkapkan dalam Temuan Pemeriksaan atas LKPD.
3. Penyampaian Temuan Pemeriksaan atas LKPD
Pemeriksa dalam hal ini Ketua Tim menyampaikan Temuan Pemeriksaan atas LKPD
kepada kepala daerah dan/atau sekretaris daerah. Penyampaian Temuan
Pemeriksaan atas LKPD tersebut merupakan akhir dari pekerjaan lapangan
pemeriksaan LKPD. Hal ini merupakan batas tanggung jawab pemeriksa terhadap
kondisi laporan keuangan yang diperiksa.
Pemeriksa tidak dibebani tanggung jawab atas suatu kondisi yang terjadi setelah
tanggal pekerjaan lapangan tersebut. Oleh karena itu, tanggal penyampaian temuan
pemeriksaan tersebut merupakan tanggal laporan hasil pemeriksaan atau tanggal surat
representasi pemerintah daerah.

H. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
Hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dituangkan

secara tertulis ke dalam suatu bentuk laporan yang disebut dengan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP). LHP merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa yang
dibuat dan disampaikan kepada Pemberi Tugas, yakni BPK-RI.

Laporan tertulis berfungsi untuk: (1) Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan
kepada pejabat pemerintah, yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; (2) Membuat hasil pemeriksaan terhindar kesalah pahaman; (3)
Membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk tindakan perbaikan oleh instansi
terkait dan (4) Memudahkan tindak lanjut untuk menentukan apakah tindakan
perbaikan yang semestinya telah dilakukan.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 203

1. Jenis-jenis Laporan Hasil Pemeriksaan
Dalam pemeriksaan tahunan atas laporan keuangan pemerintah daerah, Badan

Pemeriksa Keuangan akan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri
dari:
a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

LHP menyatakan opini BPK-RI atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD). Opini pemeriksaan BPK terhadap LKPD menggunakan opini standar
sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara, yaitu:
1) Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). Pendapat Wajar Tanpa

Pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa,
menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, realisasi
anggaran, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan
(SAK) di Indonesia.
2) Wajar dengan pengecualian (qualified opinion). Pendapat wajar dengan
pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa
menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, realisasi
anggaran, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima
umum di Indonesia, kecuali dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang
dikecualikan.
3) Pendapat tidak wajar (adverse opinion). Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa
laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi
keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip
akuntansi berterima umum di Indonesia.
4) Menolak memberikan pendapat (disclaimer opinion). Pernyataan tidak
memberikan pendapat menyatakan bahwa pemeriksa tidak memberikan pendapat
atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat
kesimpulan.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 204

Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) terhadap laporan
keuangan Pemerintah

Kota/Kabupaten tidak menjamin
pejabat daerah itu bebas dari

kasus korupsi. Opini WTP hanya
penilaian atas baiknya tata kelola

keuangan yang dilakukan oleh
pemprov/pemkot/pemkab. WTP

tidak menjamin tidak ada
korupsi.

Sumber: http://inspektorat.purworejokab.go.id/wtp-bukan-berarti-bebas-korupsi/,
2012

Perkembangan opini pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah
dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4 Perkembangan Pemberian Opini BPK 2006-2012

LKPD OPINI % TMP % JUMLAH
WTP % WDP % TW

2006 3 1 327 28 28 6 105 23 463
13 123 26 469
2007 4 1 283 59 59 6 118 24 485
10 111 22 504
2008 12 3 323 31 31 5 115 22 516
2 96 18 520
2009 15 3 330 65 48 1 31 8 415

2010 34 7 341 66 26

2011 67 13 349 67 8
2012 113 27 267 64 4

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 205

Sesuai dengan hal di atas, maka selain kesesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan dan kecukupan pengungkapan, opini didasarkan pula kepada kepatuhan
perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang berpengaruh
terhadap laporan keuangan. Laporan yang memuat kepatuhan dan sistem pengendalian
intern dapat dilaporkan terpisah.
b. Laporan Kepatuhan atas Pengendalian Intern

Pemeriksa harus melaporkan kelemahan pengendalian intern atas pelaporan
keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”. Beberapa contoh
“kondisi yang dapat dilaporkan” seperti yang dirumuskan dalam SPAP adalah sebagai
berikut:
1) Tidak ada pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan tujuan pengendalian yang

layak.
2) Tidak ada reviu dan persetujuan yang memadai untuk transaksi, pencatatan

akuntansi atau output dari suatu sistem.
3) Tidak memadainya berbagai persyaratan untuk pengamanan Aset.
4) Bukti kelalaian yang mengakibatkan kerugian, kerusakan atau penggelapan Aset.
5) Bukti bahwa suatu sistem gagal menghasilkan output yang lengkap dan cermat

sesuai dengan tujuan pengendalian yang ditentukan oleh entitas yang diperiksa,
karena kesalahan penerapan prosedur pengendalian.
6) Bukti adanya kesengajaan mengabaikan pengendalian intern oleh orang-orang yang
mempunyai wewenang, sehingga menyebabkan kegagalan tujuan menyeluruh
sistem tersebut.
7) Bukti kegagalan untuk menjalankan tugas yang menjadi bagian dari pengendalian
intern, seperti tidak dibuatnya rekonsiliasi atau pembuatan rekonsiliasi tidak tepat
waktu.
8) Kelemahan dalam lingkungan pengendalian, seperti tidak adanya tingkat kesadaran
yang memadai tentang pengendalian dalam organisasi tersebut.
9) Kelemahan yang signifikan dalam desain atau pelaksanaan pengendalian intern
yang dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berdampak langsung dan material atas laporan keuangan.
10) Kegagalan untuk melakukan tindak lanjut dan membentuk sistem informasi
pemantauan tindak lanjut untuk secara sistematis dan tepat waktu memperbaiki
kekurangan-kekurangan dalam pengendalian intern yang sebelumnya telah
diketahui.
Dalam melaporkan kelemahan pengendalian intern atas pelaporan keuangan,
pemeriksa harus mengidentifikasi “kondisi yang dapat dilaporkan” yang secara sendiri-
sendiri atau secara kumulatif merupakan kelemahan yang material. Pemeriksa harus
menempatkan temuan tersebut dalam perspektif yang wajar.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 206

c. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan, Kecurangan (fraud) dan
Ketidakpatutan (abuse)
Standar Pemeriksaan mengharuskan pemeriksa untuk melaporkan kecurangan dan

penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak yang
berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK. Dalam hal pemeriksa
menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan
perundang-undangan telah terjadi atau kemungkinan telah terjadi, maka BPK harus
menanyakan kepada pihak yang berwenang tersebut dan atau kepada penasihat hukum
apakah laporan mengenai adanya informasi tertentu tentang penyimpangan dari
ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut akan mengganggu suatu proses
penyidikan atau proses peradilan. Apabila laporan hasil pemeriksaan akan mengganggu
proses penyidikan atau peradilan tersebut, BPK harus membatasi laporannya, misalnya
pada hal-hal yang telah diketahui oleh umum (masyarakat).

Selain ketiga laporan tersebut di atas, BPK dapat menyampaikan laporan tambahan
sesuai dengan kebutuhan. Contoh: pemeriksa dapat menyampaikan hasil transparansi
fiskal pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2. Langkah-langkah Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan
Pelaporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan meliputi lima langkah,

yaitu:
1. Penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan. Konsep laporan hasil pemeriksaan

disusun oleh ketua tim pemeriksa dan disupervisi oleh pengendali teknis.
2. Penyampaian konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Entitas yang

Berwenang. Konsep LHP yang telah disetujui penanggung jawab harus disampaikan
kepada pimpinan entitas sebelum batas akhir waktu penyampaian Laporan
keuangan yang telah diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku bagi entitas.
3. Pembahasan konsep hasil pemeriksaan dengan Pejabat Entitas yang Berwenang.
Konsep LHP yang telah disetujui penanggung jawab dibahas bersama dengan
pimpinan entitas yang diperiksa.
4. Perolehan surat representasi, dan
5. Penyusunan konsep akhir dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Langkah ini
terdiri dari dua kegiatan, yaitu: (1) Penyusunan konsep akhir LHP, dan (2)
Penyampaian LHP kepada pihak-pihak yang diwajibkan sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundangan.

3. Surat Representasi
Sesuai SPAP SA Seksi 333 [PSA No.17] Representasi Manajemen, pemeriksa harus

memperoleh surat representasi yang dilampiri dengan LKPD yang akan disampaikan
Kepala Daerah kepada DPRD. Surat representasi tersebut menggambarkan representasi
resmi dan tertulis dari pemerintah daerah atas berbagai keterangan, data, informasi,
dan laporan keuangan yang disampaikan selama proses pemeriksaan berlangsung. Surat
tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 207

Hal tersebut akan mempengaruhi opini. Apabila surat representasi dan
lampirannya tidak diperoleh sampai dengan penerbitan laporan hasil pemeriksaan,
ketua tim pemeriksa dan atau pengendali teknis menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan dengan opini tidak dapat menyatakan pendapat kepada penanggung
jawab untuk disetujui. Surat tersebut harus ditandatangani kepala daerah dan diberi
tanggal yang sama dengan tanggal pembahasan konsep LHP atau tanggal LHP.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 208

Contoh Surat Representasi dapat dilihat pada halaman berikut:

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 209

I. KOMUNIKASI DALAM PEMERIKSAAN 210
Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Interaksi antara auditor dengan auditan dan dengan pihak lain memerlukan
komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam
pemeriksaan. Komunikasi dalam pemeriksaan dimulai dari saat pertama kami
mendatangi auditan untuk memperkenalkan diri hingga auditor menyerahkan laporan
hasil pemeriksaan, bahkan diteruskan hingga pemantauan tindak lanjut hasil
pemeriksaan. Dengan demikian, sepanjang proses pemeriksaan yang dilakukannya,
seorang pemeriksa memerlukan keterampilan berkomunikasi untuk menghasilkan
pemeriksaan yang terbaik.

1. Pengertian dan Tujuan Komunikasi Dalam Pemeriksaan
Komunikasi adalah bagian integral dalam pemeriksaan yaitu mulai dari

perencanaan penugasan, pelaksanaan pengujian hingga pemantauan tindak lanjut.
Komunikasi dapat didefinisikan sebagai transmisi informasi dan pemahaman melalui
penggunaan simbol-simbol biasa atau umum. Proses komunikasi merupakan tahap-
tahap antara komunikator dengan komunikan yang menghasilkan pentransferan dan
pemahaman makna. Proses komunikasi meliputi 5 (lima) bagian, yakni: sumber
komunikasi (komunikator); pesan; penerima (komunikan); media dan efek.

Penjelasan: 211
Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Komunikator Orang yang menyampaikan pesan

Pesan Dapat berupa ide, informasi, keluhan, keyakinan, himbauan dan
anjuran dengan bantuan bahasa, gerak-gerik, ekspresi wajah,
gambar, warna dan isyarat lainnya.

Komunikan Orang yang menerima pesan

Media Sarana atau saluran yang mendukung pesan bila komunikan jauh
tempatnya atau banyak jumlahnya.

Efek Dampak sebagai pengaruh dari pesan.

Dengan menerapkan keterampilan berkomunikasi, pelaksanaan pemeriksaan akan
berjalan secara efektif (dapat mencapai hasil-hasil yang diinginkan) dan efisien (proses
pemeriksaan berlangsung lancar sehingga sumber daya benar-benar digunakan untuk
mencapai tujuan pemeriksaan itu). Komunikasi selama pelaksanaan pemeriksaan terjadi
antara tiga pihak, yaitu: komunikasi pemeriksa dengan rekan satu tim; komunikasi
pemeriksa dengan pihak auditi; dan komunikasi pemeriksa dengan pihak-pihak luar.

2. Komunikasi Antara Pemeriksa dengan Auditi
Interaksi antara pemeriksa dengan auditan, pada umumnya terjadi dalam

kegiatan-kegiatan tersebut:
a. Pada saat memperkenalkan diri dan menyerahkan surat tugas audit
b. Pada saat mengumpulkan informasi umum
c. Pada saat mengumpulkan bukti-bukti audit
d. Pada saat akan berhubungan dengan pihak ketiga
e. Pada saat membicarakan temuan hasil audit
f. Pada saat pemantauan tindak lanjut.
Pemeriksa dituntut untuk mengadakan hubungan insani dengan auditan.

Hubungan insani tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya saling menyakiti tetapi
saling menghargai, tanpa saling merugikan tetapi berusaha untuk sama-sama
merasakan manfaat dari hasil kerjasamanya. Seorang pemeriksa harus berkomunikasi
secara etis, ramah, sopan, menghargai dan menghormati orang lain. Auditan janganlah
dipandang sebagai objek, melainkan sebagai subjek atau individu yang memiliki
kepribadian tersendiri. Dengan diciptakannya hubungan insani oleh pemeriksa,
diharapkan pemeriksa dan auditan merasa puas dengan pemeriksaan yang dilakukan
dan auditan percaya dengan fungsi pemeriksaan.

Salah satu persyaratan untuk dapat mempraktikan hubungan insani, adalah
mengetahui tentang psikologi, khususnya mengenai perilaku seseorang di dalam

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 212

lingkungannya. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam hubungan
psikologis antara pemeriksa dengan auditan adalah:
a. Bahwa setiap manusia pada dasarnya selalu ingin diperlakukan secara terhormat

dan ingin selalu dihargai.
b. Bahwa manusia itu satu sama lain berbeda.
c. Bahwa setiap tingkah laku manusia mempunyai tujuan tertentu, misalnya untuk

dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhannya, walaupun kebutuhan itu tidak
selalu merupakan hal yang harus diperoleh, tetapi sesuatu yang mereka inginkan.
Dalam hal ini seorang pemeriksa yang baik akan selalu berusaha untuk
mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diingini auditan, supaya dapat
memberikan motivasi yang tepat untuk bisa bekerjasama
d. Bahwa setiap orang mempunyai keinginan untuk dapat memilih serta bekerja
sesuai dengan kehendaknya serta perasaannya.

Pemeriksa seyogyanya menempatkan auditi sebagai subjek atau rekan kerja
untuk membangun komunikasi dan suasana psikologis yang baik, sehingga
proses pemeriksaan dapat berjalan efektif dan efisien

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi dalam Pemeriksaan
Dalam praktik banyak faktor yang mempengaruhi hubungan (komunikasi) antara
pemeriksa dan auditi yang dapat dikelompokkan dalam:
a. Peran. Sesuai dengan fungsinya, pemeriksa mempunyai kewenangan untuk

melakukan verifikasi atas dokumen, wawancara, konfirmasi, inspeksi dan lain-lain
terhadap auditan. Oleh karena itu auditan mempunyai kewajiban untuk
memberikan informasi dan melayani pemeriksa sehingga situasi ini memberikan
keuntungan bagi auditor berupa “conformity pressure” kepada auditi.
b. Image. Image yang positif adalah bahwa seorang pemeriksa harus jujur, tegas dan
menjunjung tinggi kebenaran.
c. Atribut Pribadi. Pangkat/Jabatan, pendidikan, usia, penampilan, pengalaman dan
prestasi merupakan atribut-atribut pribadi yang dapat memberikan pengaruh positif
ataupun negatif dalam hubungan antara pemeriksa dan auditan.
d. Atribut Organisasi. Atribut organisasi pertama yang dapat memberikan pengaruh
adalah kedudukan hirarkis organisasi. Semakin tinggi kedudukan organisasi
pemeriksaan (unit pemeriksa), makin tinggi pula nilai yang diberikan oleh auditan.
e. Perilaku. Dalam mendapatkan informasi dari auditan maka pemeriksa harus
memperhatikan faktor perilaku seperti sopan, halus dalam tutur kata, hormat pada
orang lain, sikap rukun, tahu diri, simpatik dan mudah menolong.
f. Jenis-jenis Pemeriksaan. General audit akan memberikan respon yang sewajarnya
dari auditan daripada pemeriksaan khusus yang diarahkan untuk menemukan
kecurangan.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 213

g. Temuan Pemeriksaan. Apabila selama pemeriksaan pemeriksa menemukan sesuatu
yang dapat mengancam kedudukan auditan maka besar kemungkinan auditan akan
bersikap bermusuhan.

h. Kebijaksanaan Pemerintah. Dalam hal ini kebijakan yang menekankan pentingnya
pengawasan melekat dan pengawasan fungsional berdampak conformity pressure.

i. Suasana Setempat. Pemeriksa yang menghadapi auditan di daerah (dimana
kepatuhan terhadap birokrasi masih sangat tinggi) umumnya akan diterima dan
dilayani dengan baik.

Penting untuk dicatat bahwa semua faktor-faktor diatas tidak terlepas dari
pengaruh budaya nasional, lokal dan budaya organisasi.

4. Kiat-kiat Menghadapi Pemeriksa
Menghadapi pemeriksa jangan menjadi beban, sebab mereka pun juga manusia,

seorang pekerja yang sedang menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Berikut ini
beberapa kiat menghadapi pemeriksa:
a. Pemeriksa adalah tamu organisasi, sambut seperti laiknya menyambut tamu.

Buatlah pemeriksa senyaman mungkin saat berkunjung. Image anda sebagai tuan
rumah yang baik akan membekas di benak pemeriksa, sehingga awal kebaikan inilah
yang akan membuka kebaikan-kebaikan lainnya.
b. Pemeriksa adalah manusia, jadi tidak perlu kita takut karenanya.
Saat berkenalan atau jeda tanyakan hal-hal kecil mengenai pemeriksa seperti tinggal
dimana, keluarganya, dan sebagainya untuk mencairkan suasana dan membuat
proses pemeriksaan berjalan dengan lebih santai.
c. Identifikasi kriteria yang akan dijadikan acuan pemeriksa sehingga wajib diketahui
oleh auditan.
Kriteria yang dijadikan acuan pemeriksa dalam pemeriksaan tergantung dari tujuan
pemeriksaan. Dalam pemeriksaan keuangan kriteria tersebut meliputi:

a. Standar akuntansi pemerintahan (SAP)
b. Sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP)
c. Peraturan-peraturan perundangan yang menaungi dan wajib ditaati oleh

entitas yang sedang diperiksa
Pahamilah dengan baik dokumen-dokumen di atas dan pastikan anda memahami
betul standar, prosedur dan peraturan yang tertuang.

d. Identifikasi/kuasai seluk-beluk proses operasional entitas.
Pahami dengan baik keseluruhan proses operasional organisasi anda. Bila perlu
gunakan diagram alir (flow chart) untuk membantu anda dalam memetakan input–

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 214

proses – output organisasi anda. Biasanya pemeriksa akan betul-betul menanyakan
anda tentang ketiga tahapan ini. Karena dari situ pemeriksa mengetahui apa yang
sebetulnya menjadi tugas dan wewenang anda serta dokumen atau prosedur serta
rekaman apa yang harusnya anda miliki. Ingat, pemeriksa adalah orang luar
organisasi yang tidak memahami tugas dan wewenang anda kecuali dari apa yang
anda utarakan.
e. Setiap proses memiliki bukti berupa kuitansi, catatan, laporan, sertifikat dan
sebagainya. Persiapkan semua sesuai dengan prosesnya.
Pastikan anda memiliki bukti pelaksanaan untuk setiap proses yang dilakukan. Susun
rekaman tersebut dan letakkan di tempat yang rapi dan mudah anda cari, karena
kemampuan telusur (traceability) merupakan salah satu tolok ukur dalm
pemeriksaan.
f. Jawab pertanyaan pemeriksa dengan memberikan fakta dan data, sehingga bagi
pemeriksa fakta dan data tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberikan saran
perbaikan dan penyempurnaan.
Biasakan untuk menjawab pertanyaan pemeriksa dengan bukti, bukan sekedar
jawaban lisan semata. Artinya, jika pemeriksa bertanya tentang tugas dan tanggung
jawab anda, sangat dianjurkan untuk menjelaskan hal tersebut sambil menunjukkan
uraian tugas (job description) anda. Hindari asumsi atau jawaban asal-asalan yang
membuat pemeriksa berpikiran Anda bukanlah orang yang jujur.
Meskipun demikian, rasanya tidak mungkin jika auditan diperiksa tanpa adanya
temuan. Temuan yang perlu anda hindari adalah temuan yang bersifat signifikan.
Adapun temuan minor sebisa mungkin Anda tekan dengan betul-betul memahami dan
menerapkan persyaratan yang diminta oleh SPIP. Anggaplah temuan minor dari
pemeriksa sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

5. Pendekatan Dalam Menyelesaikan Temuan
Selain kita-kiat umum dalam menghadapi pemeriksa sebagaimana tersebut

diatas, berikut ini kiat-kiat untuk menyelesaikan temuan. Perlu diketahui bahwa
walaupun seharusnya pemeriksa memiliki karakteristik kualitas yang tinggi, dalam
praktik tidak selalu demikian adanya. Berikut ini merupakan kondisi yang bisa saja
terjadi:

a) Pemeriksa juga manusia yang bisa saja salah.
b) Menurut auditan umumnya pemeriksa dianggap lebih ahli daripada auditan

walaupun dalam kenyataannya tidak selalu demikian.
c) Temuan kadang tidak didasarkan pada bukti yang kuat, lengkap dan relevan

serta argumentasi logis.
d) Temuan terkadang tidak jelas kriteria yang digunakan.
e) Temuan yang buktinya lemah bisa menjadi fitnah dan berpotensi menjadi

pembunuhan karakter pihak tertentu.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 215

f) Pemeriksa terkadang memiliki kepentingan finansial kepada auditan. Misalnya
pemeriksa ingin menjual jasa tertentu kepada auditan dengan menggunakan
perusahaan lain.

g) Pemeriksa memiliki kewenangan yang kuat sehingga pemeriksa terkadang
arogan dan tidak mau menerima kebenaran

Dengan demikian penyelesaian temuan sebaiknya harus berhati-hati jangan sampai
justru menimbulkan permasalahan lain yang lebih serius. Kelemahan mendasar dalam
sistem pemeriksaan keuangan oleh BPK adalah tidak terdapatnya mekanisme check and
balance. BPK yang membuat standar pemeriksaan, yang melaksanakan, dan mengawasi
pelaksanaan standar tersebut. Sehingga jika terjadi perbedaan pendapat antara
pemeriksa dengan auditan maka kemungkinan besar yang dianggap benar adalah
pemeriksa. Auditan dapat saja mengajukan keberatan kepada struktur internal BPK baik
kepada pengendali teknis, kepada penanggung jawab maupun Majelis Kehormatan
Dewan Etik. Seharusnya terdapat dewan kehormatan yang mengawasi pelaksanaan
standar ini berada di luar organisasi BPK yang merupakan organisasi independen untuk
mengawasi pelaksanaan standar dan menjadi organisasi yang dapat menyelesaikan
perbedaan antara pemeriksa dan auditan.
Beberapa pendekatan dan cara-cara praktis penyelesaian temuan adalah:
a. Penjelasan Sebagai Pembelaan

Temuan material dapat diselesaikan tanpa menjatuhkan sanksi kepada auditan
melalui penjelasan sebagai pembelaan. Misalnya pemeriksa mendapatkan temuan
sementara bahwa saat mobil dinas dicat di bengkel ternyata masih terdapat
pengeluaran BBM untuk kendaraan dinas tersebut. Setelah dilakukan wawancara
diperoleh penjelasan bahwa selama mobil dinas tersebut dikerjakan proses
pengecatannya di bengkel, ternyata oleh pihak bengkel, auditan diberi pinjaman mobil
untuk kelancaran operasi auditan yang bersangkutan. Oleh karena itu bukti pendukung
berupa surat dan catatan dari bengkel atau atasan langsungnya mengenai peminjaman
kendaraan pengganti tersebut dapat menjadi bukti tambahan bahwa pengeluaran BBM
pada masa pengecatan tidaklah mengada-ada.

Contoh lain misalnya kasus temuan berupa pembangunan gedung kantor ternyata
menggunakan atap dari kayu yang masih muda. Sehingga gedung tersebut baru setahun
dipakai atapnya sudah hampir patah. Akibatnya biaya pemeliharaan gedung pada tahun
kedua meningkat. Pemeriksa melihat hal tersebut sebagai kejanggalan sehingga meneliti
secara detil dan diketahui bahwa kayu untuk atap sebagian ternyata masih merupakan
kayu yang masih muda. Hal ini terjadi karena pengawas (supervisor) bangunan secara
tidak sengaja menerima kayu yang masih muda tersebut. Tanggung jawab ini tidak
hanya terkena pada supervisor yang bersangkutan saja tetapi secara tanggung renteng
juga mengenai atasannya kecuali jika atasan yang bersangkutan telah melakukan
pengendalian intern yang cukup. Jika atasan yang bersangkutan misalnya menunjukkan
bukti bahwa dia telah membuat kebijakan pencegahan melalui organisasi, prosedur,
pencatatan, otorisasi dan lain-lain bahwa kayu yang masih muda tidak boleh diterima
maka atasan yang bersangkutan dapat terbebas dari tanggung renteng.
b. Janji Auditi Melakukan Perbaikan

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 216

Jika temuan yang diajukan oleh pemeriksa menyangkut perbaikan SPI maka jika
auditan meyakini bahwa pemeriksa memang benar dan beralasan kuat maka auditan
dapat berjanji melakukan perbaikan. Misalnya jika terdapat prosedur yang kurang baik
dalam pembayaran gaji anggota DPRD, maka auditan dapat berjanji bahwa kejadian
tersebut tidak akan diulangi di masa yang akan datang. Lebih lanjut, pada bulan
Desember tahun 2012 pemegang kas telah menerima SPM Gaji untuk bulan Januari
tahun 2013. SPM ini harusnya dicairkan pada tahun 2013. Akan tetapi pemegang kas
mencairkannya pada akhir Desember 2012 dengan alasan bahwa pada tanggal 1 Januari
merupakan tahun baru dan bank libur. Tidak ada kerugian negara, tetapi gaji ini harus di
bebankan pada laporan realisasi anggaran pada tahun 2012. Pemeriksa menemukan
kejadian ini dan membuat management letter bahwa hal tersebut tidak terjadi lagi di
masa yang akan datang.

Contoh lain, misal ditemukan oleh pemeriksa bahwa pemerintah daerah tidak
memiliki Kartu Aset Tetap sehingga semua aset tetap yang dimiliki tidak tercatat dengan
baik. Akibatnya aset tetap tersebut mudah sekali hilang atau digelapkan. Temuan seperti
ini dapat diselesaikan dengan janji melakukan perbaikan atas SPI.
c. Perbaikan Atas Temuan Administratif Pelaporan

Jika temuan pemeriksa merupakan temuan administratif misalnya terjadi kesalahan
pencatatan dan pelaporan yang tidak menimbulkan kerugian negara, maka auditan
dapat langsung menerima temuan tersebut jika memang demikian adanya. Temuan
seperti ini lazim sekali terjadi dalam pemeriksaan keuangan. Misalnya laporan realisasi
anggaran satker terjadi kesalahan pencatatan rekening. Biaya foto copy dibebankan ke
rekening biaya ATK. Koreksi semacam ini lazim dan tidak perlu dipermasalahkan selama
memang ini benar adanya.
d. Penyelesaian di Tempat

Jika terdapat kerugian negara misalnya jika kesalahan ini bukan kesengajaan maka
auditan dapat melakukan pembayaran ke kas daerah atau pemerintah pada saat proses
pemeriksaan dilakukan. Dengan demikian pemeriksa dapat mengeluarkan temuan
tersebut dari laporan hasil pemeriksaan. Akan tetapi jika kesalahan ini mengandung
unsur kecurangan maka pemeriksa dapat memandang kasus tersebut sebagai kasus
korupsi dan terdapat unsur tindak pidana. Hanya saja, beda kesalahan dengan
kecurangan adalah tipis. Kecurangan adalah kesalahan yang disengaja dan ada unsur
merugikan negara. Sedangkan kesalahan adalah hal yang tidak disengaja mungkin
karena auditan tidak memahami peraturan perundangan yang berlaku.

6. Memenangkan Negosiasi Dengan Pemeriksa
Setelah segala jenis bahan pembelaan telah disiapkan dan argumentasi yang kuat

telah disusun maka selebihnya adalah bagaimana auditan mampu memenangkan
negosiasi dengan pemeriksa. Berikut kiat-kiat memenangkan negosiasi dengan
pemeriksa:

a. Terlebih dahulu kenali: 217
Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

 siapa saja yang akan menjadi lawan bicara, sifat dan kepribadian, ego,
bagaimana tingkat sensitifitas dan sebagainya.

 posisi atau jabatan mereka dalam organisasi.
 seberapa besar pengaruh masing-masing orang dalam masalah pokok yang

menjadi agenda pembahasan.
 apakah hadirin merupakan pengambil keputusan atau bukan.
b. Kemampuan kita untuk memilih lingkungan yang tepat
 Lokasi yang tepat
 Suasana yang hangat
 Posisi masing-masing pihak
c. Mulai dengan kalimat-kalimat hangat dan bersahabat untuk mencairkan suasana
sebelum negosiasi berlangsung.
d. Hindarkan negosiasi yang konfrontatif
Konfrontasi terkadang tidak menyelesaikan masalah. Pemeriksa kadang merasa
terhina jika auditan terlalu lugas dalam menyangkal temuan pemeriksa walaupun
yang disampaikan oleh auditan benar adanya.
e. Berpura-pura bodoh itu kadang pintar
Dengan beberapa pengecualian, manusia cenderung membantu orang yang mereka
anggap kurang pintar daripada mengambil keuntungan dari mereka. Kadang dengan
berpura-pura bodoh kita diberikan waktu untuk memikirkan kembali dan waktu itu
kita gunakan untuk mengumpulkan informasi dan meneliti lagi lebih mendalam.
f. Jangan biarkan pihak pemeriksa menjadi notulis
Pada waktu berdiskusi dan bernegosiasi tidak semua hal dibicarakan dalam
komunikasi verbal. Karena itu ada baiknya auditan yang menulis notulen.
g. Pelajari dulu dengan seksama lingkup pekerjaan dan kontrak yang dibuat. Pekerjaan
yang tidak terdapat dalam kontrak tetapi dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam
kenyataan, cenderung tidak dianggap sebagai penambah komponen biaya oleh
pemeriksa. Sebaliknya, pekerjaan yang ada dalam kontrak tetapi tidak dilaksanakan
oleh pihak ketiga akan menjadi kerugian negara.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 218

LEMBAR KERJA PESERTA
(LKP)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 219

SOAL TOPIK II

1. Soal Latihan Persamaan Dasar akuntansi
Berikut di bawah ini disajkan data Neraca Awal Pemerintah Kabupaten Mudah
Sekali:

Kode Akun Nama Akun Saldo

111 Kas 100
113 Piutang Pendapatan 200
116 Beban Dibayar Dimuka
117 Persediaan 80
131 Tanah 50
132 Peralatan dan Mesin 1.000
133 Gedung dan Bangunan 2.000
137 Akumulasi Penyusutan 5.000
211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 800
214 Pendapatan Diterima Dimuka 150
215 Utang Beban 300
221 Utang Dalam Negeri 250
2.500

Saudara diminta:
Susunlah Neraca Awal Kabupaten Mudah Sekali dengan menuliskan kode dan nama
akun beserta saldonya ke dalam format Neraca sebagai berikut:

Kode Nama Akun Saldo Kode Nama Akun Saldo
Akun Akun
ASET ...
... KEWAJIBAN ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ...
... ... ... ...
... ...
... ...
... ...
... ... EKUITAS
... ...

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 220

Kode Nama Akun Saldo Kode Nama Akun Saldo
Akun Akun ...

Total Aset Total Kewajiban
... dan Ekuitas

2. Soal Latihan Siklus Akuntansi (Akuntansi SKPD)
Pemkab Aman Sentosa mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP
No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013. Berikut ini adalah data
akuntansi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemkab Aman Sentosa.

NERACA AWAL TAHUN

Pemkab Aman Sentosa
Dinas Kesehatan
Neraca
Per 1 Januari 2014

(dalam ribuah rupiah)

ASET Rp KEWAJIBAN Rp
Aset Lancar 1.500 Kewajiban Jangka Pendek 1.500
500
Kas *) 2.000 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 639.500
Persediaan EKUITAS
250.000
Total Aset Lancar 240.000 Ekuitas**
Aset Tetap 149.000
639.000
Tanah
Gedung dan Bangunan
Peralatan dan Mesin

Total Aset Tetap

TOTAL ASET 641.000 TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS 641.000

*) Kas merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan potongan PPh/PPN yang

belum disetor ke Kas Negara s/d akhir tahun

**)Akun Ekuitas di dalam SAP Akrual tidak dibagi lagi menjadi Ekuitas Dana Lancar,

Ekuitas Dana Diinvestasikan, dsb., karena akun Ekuitas di sini sudah merupakan Ekuitas

yg bersifat full accrual.

RINGKASAN DPA
Ringkasan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Kesehatan untuk T.A. 2014
adalah sbb.:

Uraian Jumlah

Retribusi Rp 24.000.000

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 221

Belanja Rp 1.500.000.000
Belanja Tidak Langsung: Rp 65.000.000
Belanja Pegawai 150.000.000
Belanja Langsung: 120.000.000
Belanja Pegawai Rp 335.000.000
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal Rp 1.835.000.000
Total Belanja Langsung

Total Belanja

TRANSAKSI

Untuk menyederhanakan ilustrasi, transaksi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2014 di
Dinas Kesehatan diringkaskan sbb:

a) Bendahara pengeluaran menyetorkan potongan PPh/PPN sebesar Rp1.500.000
ke rekening Kas Negara, berdasarkan bukti transaksi berupa SSP (Surat Setoran
Pajak Pusat).

b) Bendahara pengeluaran menerima uang persediaan (UP) dari BUD sebesar
Rp50.000.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D UP.

c) Total realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar
Rp1.487.500.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Gaji dan Tunjangan.

d) Total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan
mesin sebesar Rp110.000.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Belanja
Barang dan Jasa.

e) Total realisasi belanja barang dan jasa berupa ATK yang dibayar secara UP
sebesar Rp25.000.000 dan sudah diterbitkan SP2D-GU nya.

f) Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang diterbitkan selama T.A 2014 sebesar
Rp27.000.000. Dari jumlah tersebut, pendapatan retribusi yang diterima
bendahara penerimaan sebesar Rp25.500.000. Pendapatan tsb telah disetor
seluruhnya ke rekening Kas Daerah, berdasarkan bukti transaksi berupa STS (Surat
Tanda Setoran).

g) Sisa UP disetor seluruhnya pada akhir tahun ke rekening Kas Daerah berdasarkan
bukti transaksi berupa STS.

DATA PENYESUAIAN AKHIR TAHUN
h) Persediaan yang masih tersisa pada akhir tahun diestimasi sebesar Rp1.000.000.
i) Penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan disusutkan sebesar Rp6.000.000,
sedangkan peralatan dan mesin disusutkan sebesar Rp31.900.000.
j) Tagihan belanja barang dan jasa berupa belanja langganan daya dan jasa untuk
bulan Desember 2014 sebesar Rp15.325.000 belum terbayarkan.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 222

DAFTAR AKUN (Chart of Accounts)

Kode Akun Nama Akun H/D

1 Aset H
11 Aset Lancar H
111 Kas D
112 Investasi Jangka Pendek D
113 Piutang Pendapatan D
114 Piutang Lainnya D
115 Penyisihan Piutang D
116 Beban Dibayar Dimuka D
117 Persediaan D
199 Aset Untuk Dikonsolidasikan (RK SKPD) D
12 Investasi Jangka Panjang H
121 Investasi Jangka Panjang Non Permanen D
122 Investasi Jangka Panjang Permanen D
13 Aset Tetap H
131 Tanah D
132 Peralatan dan Mesin D
133 Gedung dan Bangunan D
134 Jalan, Irigasi, dan Jaringan D
135 Aset Tetap Lainya D
136 Konstruksi Dalam Pengerjaan D
137 Akumulasi Penyusutan D
14 Dana Cadangan H
141 Dana Cadangan D
15 Aset Lainnya H
151 Tagihan Jangka Panjang D
152 Kemitraan dengan Pihak Ketiga D
153 Aset Tidak Berwujud D
154 Aset Lain-lain D
H
2 Kewajiban H
21 Kewajiban Jangka Pendek D
211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) D
212 Utang Bunga D
213 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang D
214 Pendapatan Diterima Dimuka D
215 Utang Beban D
216 Utang Jangka Pendek Lainnya H
22 Kewajiban Jangka Panjang
223
Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Kode Akun Nama Akun H/D

221 Utang Dalam Negeri D
223 Utang Luar Negeri D
224 Utang Jangka Panjang Lainnya D
H
3 Ekuitas H
31 Ekuitas D
311 Ekuitas D
312 Ekuitas SAL D
313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD) H
H
4 Pendapatan-LRA D
41 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA D
411 Pendapatan Pajak Daerah-LRA D
412 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA D
413 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA H
414 Lain-Lain PAD yang Sah-LRA D
42 Pendapatan Transfer – LRA D
421 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat D
422 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya D
423 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya H
424 Bantuan Keuangan D
43 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA D
431 Pendapatan Hibah H
432 Pendapatan Lainnya H
D
5 Belanja D
51 Belanja Operasi D
511 Belanja Pegawai D
512 Belanja Barang dan Jasa D
513 Belanja Bunga D
514 Belanja Subsidi H
515 Belanja Hibah D
516 Belanja Bantuan Sosial D
52 Belanja Modal D
521 Belanja Modal Tanah D
522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin D
523 Belanja Modal Gedung dan Bangunan H
524 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan H
525 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya H
53 Belanja Tak Terduga D
D
6 Transfer
61 Transfer Bagi Hasil Pendapatan
611 Transfer Bagi Hasil Pajak
612 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 224

Kode Akun Nama Akun H/D

62 Transfer Bantuan Keuangan H
621 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya D
622 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa D
623 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya D
H
7 Pembiayaan H
71 Penerimaan Pembiayaan D
711 Penggunaan SILPA D
712 Pencairan Dana Cadangan D
713 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan D
714 Pinjaman Dalam Negeri D
715 Penerimaan Kembali Piutang D
716 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir H
72 Pengeluaran Pembiayaan D
721 Pembentukan Dana Cadangan D
722 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah D
723 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri D
724 Pemberian Pinjaman Daerah H
H
8 Pendapatan-LO D
81 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO D
811 Pendapatan Pajak Daerah-LO D
812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO D
813 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO H
819 Lain-Lain PAD yang Sah-LO D
82 Pendapatan Transfer – LO D
821 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat D
822 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya D
823 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya H
824 Bantuan Keuangan D
83 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO D
831 Pendapatan Hibah H
832 Pendapatan Lainnya H
84 Pendapatan Non Operasional-LO H
85 Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa H
D
9 Beban D
91 Beban Operasi D
911 Beban Pegawai D
912 Beban Barang D
913 Beban Bunga D
914 Beban Subsidi
915 Beban Hibah 225
916 Beban Bantuan Sosial

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Kode Akun Nama Akun H/D

917 Beban Penyusutan D
918 Beban Penyisihan Piutang D
919 Beban Lain-lain D
92 Beban Transfer H
921 Bagi Hasil Pajak D
922 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya D
923 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya D
924 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa D
925 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya D
93 Beban Non Operasional H
94 Beban Luar Biasa H

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 226

FORM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 227

BUKU JURNAL FINANSIAL

PEMERINTAH KAB/KOTA ........................................
JURNAL UMUM

SKPD : ...................................

Tanggal Nomor Kode dan Nama Akun Ref Debit Kredit
Bukti

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 228

Tanggal Nomor Kode dan Nama Akun Ref Debit Kredit
Bukti Saldo 117 Persediaan

BUKU BESAR 113 Piutang Pendapatan
111 Kas

131 Tanah 132 Peralatan dan Mesin 133 Gedung dan Bangunan

137 Akumulasi Penyusutan 211 Utang PFK 215 Utang Beban

311 Ekuitas 313 Ekuitas untuk 812 Pendapatan Retribusi
Dikonsolidasikan (RK PPKD) Daerah-LO

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 229

911 Beban Pegawai 912 Beban Barang 917 Beban Penyusutan

412 Pendapatan Retribusi 511 Belanja Pegawai 512 Belanja Barang dan Jasa
Daerah-LRA

522 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 230

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 231

NERACA SALDO

PEMERINTAH KAB/KOTA .........................................
NERACA SALDO

PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014

SKPD: ................................

Kode dan Nama Rekening Ref Saldo

Debit Kredit

111 Kas
113 Piutang Pendapatan
117 Persediaan
131 Tanah
132 Peralatan dan Mesin
133 Gedung dan Bangunan
137 Akumulasi Penyusutan
211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
215 Utang Beban
311 Ekuitas
313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK
PPKD)
812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO
911 Beban Pegawai
912 Beban Barang
917 Beban Penyusutan

Saldo

Tanggal … …………………. ……..
PPK SKPD

………………………… 232
NIP ………………….

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KAB/KOTA ................................
SKPD ...................................................
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(dalam rupiah)

Kode No Uraian Jumlah

8 12 3
81
811 1 Pendapatan-LO
812 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
3 Pendapatan Pajak Daerah-LO
813 4 Pendapatan Retribusi Daerah-LO
819 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

82 Dipisahkan-LO
821 6 Lain-Lain PAD yang Sah-LO
822 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)
823 8 Pendapatan Transfer – LO
829 9 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
10 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya
83 11 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
831 12 Bantuan Keuangan
832 13 Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 12)
14 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
84 15 Pendapatan Hibah
85 16 Pendapatan Lainnya
17 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16)
9 18 Pendapatan Non Operasional-LO
91 19 Pos Luar Biasa
911 20 JUMLAH PENDAPATAN (7+13+17+18+19)
912 21 Beban
913 22 Beban Operasi
914 23 Beban Pegawai
915 24 Beban Barang
916 25 Beban Bunga
917 26 Beban Subsidi
918 27 Beban Hibah
919 28 Beban Bantuan Sosial
29 Beban Penyusutan
30 Beban Penyisihan Piutang
31 Beban Lain-lain
32 Jumlah Beban Operasi (23 s.d. 31)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 233

Kode No Uraian Jumlah
33 Beban Transfer
92 34 Bagi Hasil Pajak
921 35 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
922 36 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
923 37 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
924 38 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
925 39 Jumlah Beban Transfer (34 s.d. 38)
40 Beban Non Operasional
93 41 Beban Luar Biasa
94 43 JUMLAH BEBAN (32+39+40+41)
44 SURPLUS/DEFISIT (20 – 43)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 234

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KAB/KOTA ................................
SKPD ...................................................
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

No Uraian 2012 2011

12 3 4

1 Ekuitas Awal
2 Surplus/Defisit – LO
3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan

Mendasar:
4 Koreksi Nilai Persediaan
5 Selisih Revaluasi Aset Tetap
6 Lain-lain
7 Ekuitas Akhir (1 s.d. 6)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 235

NERACA

PEMERINTAH KAB/KOTA ..................................

SKPD ...............................

NERACA

PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(dalam rupiah)

Kode No Uraian Jumlah

Tahun 2014 Tahun 2013

1 1 Aset
11 2 Aset Lancar
111 3 Kas
112 4 Investasi Jangka Pendek
113 5 Piutang Pendapatan
114 6 Piutang Lainnya
115 7 Penyisihan Piutang
116 8 Beban Dibayar Dimuka
117 9 Persediaan
199 10 Aset Untuk Dikonsolidasikan
11 Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 10)
12 12 Investasi Jangka Panjang
121 13 Investasi Jangka Panjang Non Permanen
122 14 Investasi Jangka Panjang Permanen

15 Jumlah Investasi Jangka Panjang (13-
14)

13 16 Aset Tetap
131 17 Tanah
132 18 Peralatan dan Mesin
133 19 Gedung dan Bangunan
134 20 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
135 21 Aset Tetap Lainya

136 22 Konstruksi Dalam Pengerjaan
137 23 Akumulasi Penyusutan
24 Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23)
14 25 Dana Cadangan
141 26 Dana Cadangan
27 Jumlah Dana Cadangan (26)
15 28 Aset Lainnya

151 29 Tagihan Jangka Panjang

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 236

Kode No Uraian Jumlah

Tahun 2014 Tahun 2013

152 30 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
153 31 Aset Tidak Berwujud
154 32 Aset Lain-lain

33 Jumlah Aset Lainnya (29 s.d. 32)
34 JUMLAH ASET (11+15+24+27+33)
2 35 Kewajiban
21 36 Kewajiban Jangka Pendek
211 37 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
212 38 Utang Bunga
213 39 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
214 40 Pendapatan Diterima Dimuka
215 41 Utang Beban
216 42 Utang Jangka Pendek Lainnya
43 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (37

s.d. 42)
22 44 Kewajiban Jangka Panjang
221 45 Utang Dalam Negeri
223 46 Utang Luar Negeri
224 47 Utang Jangka Panjang Lainnya

48 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (45
s.d. 47)

49 JUMLAH KEWAJIBAN (43+48)
3 50 Ekuitas
31 51 Ekuitas
311 52 Ekuitas
312 53 Ekuitas SAL
313 54 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

55 JUMLAH EKUITAS (52 s.d. 54)

56 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
(49+55)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 237

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KAB/KOTA ................................
SKPD ...................................................
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014

(dalam rupiah)

Kode No Uraian Anggaran Realisasi %
Setelah 2013
Perubahan
12 45
2014
4 1 Pendapatan-LRA 3
41 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA
411 3 Pendapatan Pajak Daerah-LRA
412 4 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
413 yang Dipisahkan-LRA
414 6 Lain-Lain PAD yang Sah-LRA

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)
42 8 Pendapatan Transfer – LRA
421 9 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana

Perimbangan
422 10 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya
423 11 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
424 12 Bantuan Keuangan

13 Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 12)
43 14 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA
431 15 Pendapatan Hibah
432 16 Pendapatan Lainnya

17 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
(15 s.d. 16)

18 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 13 + 17)
5 19 Belanja
51 20 Belanja Operasi
511 21 Belanja Pegawai
512 22 Belanja Barang dan Jasa
513 23 Belanja Bunga
514 24 Belanja Subsidi
515 25 Belanja Hibah
516 26 Belanja Bantuan Sosial

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 238

Kode No Uraian Anggaran Realisasi %
Setelah 2013
Perubahan 239

2014

27 Jumlah Belanja Operasi (21 s.d. 26)

52 28 Belanja Modal

521 29 Belanja Modal Tanah
522 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
523 31 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
524 32 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
525 33 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

34 Jumlah Belanja Modal (29 s.d. 33)
53 35 Belanja Tak Terduga
531 36 Belanja Tak Terduga

37 Jumlah Belanja Tak Terduga (36)
38 Jumlah Belanja (27 + 34 + 37)
6 39 Transfer
61 40 Transfer Bagi Hasil Pendapatan
611 41 Transfer Bagi Hasil Pajak
612 42 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
62 43 Transfer Bantuan Keuangan
621 44 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah

Lainnya
622 45 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
623 46 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

47 Jumlah Transfer (41 s.d. 46)
48 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (38 + 47)

49 SURPLUS/DEFISIT (18 – 48)

7 50 Pembiayaan
71 49 Penerimaan Pembiayaan
711 51 Penggunaan SILPA
712 52 Pencairan Dana Cadangan
713 53 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
714 54 Pinjaman Dalam Negeri
715 55 Penerimaan Kembali Piutang
716 56 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

57 Jumlah Penerimaan Pembiayaan (51 s.d. 56)
72 58 Pengeluaran Pembiayaan
721 59 Pembentukan Dana Cadangan
722 60 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
723 61 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
724 62 Pemberian Pinjaman Daerah

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Kode No Uraian Anggaran Realisasi %
Setelah 2013
Perubahan

2014

63 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (59 s.d. 62)
64 PEMBIAYAAN NETO (57 – 63)
65 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (49 + 64)

LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH (dalam rupiah)

PEMERINTAH KAB/KOTA ................................
SKPD ...................................................

LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

No Uraian 2014 2013

12 3 4
1 Saldo Anggaran Lebih Awal
2 Penggunaan SAL sbg Penerimaan Pemb. Th

Berjalan
3 Subtotal (1-2)
4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

(SiLPA/SiKPA)
5 Subtotal (3+4)
6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
7 Lain-lain
8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 240

SOAL TOPIK III

1. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi pendapatan dan piutang, meliputi:
a. Definisi
b. Pengakuan dan Pengukuran
c. Pencatatan
d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan

2. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban, dan
persediaan, meliputi:
a. Definisi
b. Pengakuan dan Pengukuran
c. Pencatatan
d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan

3. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi belanja modal dan aset tetap, meliputi:
a. Definisi
b. Pengakuan dan Pengukuran
c. Pencatatan
d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan

4. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi pembiayaan, investasi dan kewajiban,
meliputi:
a. Definisi
b. Pengakuan dan Pengukuran
c. Pencatatan
d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan

5. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi dana cadangan dan transaksi non
anggaran, meliputi:
a. Definisi
b. Pengakuan dan Pengukuran
c. Pencatatan
d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan

6. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi koreksi kesalahan, jurnal penyesuaian,
dan jurnal penutup, meliputi:
a. Definisi
b. Pengakuan dan Pengukuran
c. Pencatatan
d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 241

SOAL TOPIK IV
Untuk meningkatkan pemahaman atas akuntansi SKPD, Silahkan Anda mengerkan soal
berikut ini !

Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bahari menerima DPA T.A. 2014 dengan
ringkasan anggaran sbb.:

Pendapatan Retribusi Rp 450.000.000

Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Rp 1.020.000.000
Belanja Pegawai-Belanja Honor Rp 100.000.000
Belanja Barang dan Jasa Rp 280.000.000
Belanja Modal Rp 200.000.000
Rp 1.600.000.000
Total Anggaran Belanja

Adapun Neraca awal Dinas Pariwisata per 1 Januari 2014 adalah sbb:

Dinas Pariwisata - Pemkab Bahari
NERACA

Per 1 Januari 2014

Uraian Jumlah (Rp) Uraian Jumlah (Rp)
ASET KEWAJIBAN
Aset Lancar - Kewajiban jk Pendek -
Kas di Bendahara -
Penerimaan - EKUITAS 2.150.550.000
Kas di Bendahara 550.000 Ekuitas
Pengeluaran 550.000
Piutang
Persediaan
Total Aset Lancar

Aset Tetap 600.000.000
Tanah 750.000.000
Peralatan dan Mesin 800.000.000
Gedung dan 2.150.000.000
Bangunan
Total Aset Tetap

TOTAL ASET 2.150.550.000 TOTAL KEWAJIBAN 2.150.550.000
DAN EKUITAS DANA

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 242

Transaksi realisasi anggaran selama T.A. 2014 sebagai berikut:
A. Ringkasan transaksi selama Triwulan I s.d. III (Jan s.d. Sept) T.A. 2014
1) Penerimaan Uang Persediaan (UP) pada awal Januari 2014 dengan bukti SP2D-UP

sebesar Rp. 10.000.000.
2) Ringkasan data mengenai belanja yang dibayar secara langsung (LS) dengan bukti

SP2D-LS dan belanja UP yang telah disahkan pertanggungjawabannya dengan bukti
SP2D-GU selama Januari s.d September 2014 sebagai berikut:

Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Rp 747.000.000
Belanja Pegawai-Belanja Honor Rp 13.000.000
Belanja Barang dan Jasa Rp 243.000.000
Belanja Modal-Gedung Rp 150.000.000

Belanja gaji dan tunjangan dan belanja modal harus dibayar secara langsung (LS),
sedangkan belanja honor dan belanja barang dan jasa dapat dibayarkan dengan
UP/TU.
3) Pendapatan retribusi yang diterima/disetor ke Kasda sebesar Rp 300.710.000

B. Transaksi selama triwulan IV (Oktober-Des) T.A. 2014 adalah sbb.:

Transaksi selama Oktober:

a) Diterima SP2D-LS Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 83.000.000
b) Diterima SP2D-TU (Tambah Uang Persediaan) sebesar Rp 85.000.000. Dana TU

tersebut akan digunakan untuk membayar honor nara sumber kegiatan diklat
dan honor paniti.
c) Diterima SP2D-LS untuk pembelian 5 unit komputer dengan nilai total sebesar
Rp44.000.000.
d) Dibayar honor nara sumber sebesar Rp 75.000.000 dan honor panitia sebesar Rp
10.000.000. Dari pembayaran honor tersebut telah dipotong PPh sebesar
Rp11.750.000.
e) Potongan PPh sebesar Rp 11.750.000 (butir d) telah disetorkan ke rekening Kas
Negara.
f) Belanja honor di atas (butir d) telah disahkan pertanggungjawabannya dengan
menerima SP2D-TU Nihil. (Keterangan: SP2D TU Nihil bukan merupakan
pengisian kembali dana TU, tetapi hanya merupakan bukti pengesahan SPJ
pengguna dana TU).
g) Pendapatan retribusi yang diterima/disetor ke Kasda sebesar Rp 45.500.000

Transaksi selama November:

a) Diterima SP2D-LS Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 83.700.000
b) Dibayar ATK dan penggandaan sebesar Rp 8.800.000 (catat ke Belanja Barang

dan Jasa). Dari pembayaran belanja tsb dipotong PPh sebesar Rp120.000 dan
PPn sebesar Rp 800.000.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 243

c) Diterima SP2D-GU atas belanja barang dan jasa sebesar Rp8.800.000
d) Dibayar belanja listrik dan telepon masing-masing sebesar Rp 1.560.000 dan

2.500.000 (catat ke Belanja Barang dan Jasa).
e) Disetor ke rekening Kas Negara.PPh sebesar Rp120.000 dan PPn sebesar

Rp800.000.
f) Pendapatan retribusi yang diterima/disetor ke Kasda sebesar Rp 55.650.000
Transaksi selama Desember:
a) Diterima SP2D-LS Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 83.700.000
b) Dibayar biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp850.000 (catat ke Belanja

Barang dan Jasa).
c) Dibayar belanja listrik dan telepon masing-masing sebesar Rp 1.450.000 dan

2.635.000 (catat ke Belanja Barang dan Jasa).
d) Diterima SP2D GU-Nihil atas pertanggungawaban penggunaan UP yang terakhir.

Adapun sisa UP yang ada telah disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Daerah.
(Keterangan: SP2D GU Nihil bukan merupakan pengisian kembali UP yang
terpakai, tetapi hanya merupakan bukti pengesahaan SPJ penggunaan UP yang
terakhir di bulan Desember.)
e) Pendapatan retribusi yang diterima/disetor ke Kasda sebesar Rp 65.850.000

C. Data untuk penyesuaian akhir Tahun Anggaran 2014:
a) Persediaan yang masih ada pada akhir tahun yaitu ATK dan persediaan obat-
obatan dengan total sebesar Rp1.200.000. Adapun total pembelian persediaan
selama tahun berjalan sebesar Rp16.500.000
b) Pendapatan retribusi yang sudah menjadi hak pemda (telah diterbitkan Surat
Ketetapan Retribusi-nya) tetapi belum diterima pembayarannya dari wajib
retribusi sampai akhir tahun 2012 sebesar Rp2.500.000.
c) Beban penyusutan aset tetap, yang mulai diterapkan tahun ini, telah dihitung
berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp53.750.000

DIMINTA:
1. Lakukan Pencatatan Transaksi di Buku Jurnal Finansial dan Buku Anggaran
2. Lakukan Pencatatan Penyesuaian di Buku Jurnal Finansial
3. Lakukan Posting ke buku besar
4. Susunlah Neraca Saldo setelah penyesuaian
5. Susunlah Laporan Keuangan meliputi :
a.Laporan Operasional (LO)
b.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
c. Neraca
d.Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 244

DAFTAR AKUN (Chart of Accounts)

Kode Nama Akun H/D
Akun
H
1 Aset H
11 Aset Lancar D
111 Kas D
112 Investasi Jangka Pendek D
113 Piutang Pendapatan D
114 Piutang Lainnya D
115 Penyisihan Piutang D
116 Beban Dibayar Dimuka D
117 Persediaan D
199 Aset Untuk Dikonsolidasikan (RK SKPD) H
12 Investasi Jangka Panjang D
121 Investasi Jangka Panjang Non Permanen D
122 Investasi Jangka Panjang Permanen H
13 Aset Tetap D
131 Tanah D
132 Peralatan dan Mesin D
133 Gedung dan Bangunan D
134 Jalan, Irigasi, dan Jaringan D
135 Aset Tetap Lainya D
136 Konstruksi Dalam Pengerjaan D
137 Akumulasi Penyusutan H
14 Dana Cadangan D
141 Dana Cadangan H
15 Aset Lainnya D
151 Tagihan Jangka Panjang D
152 Kemitraan dengan Pihak Ketiga D
153 Aset Tidak Berwujud D
154 Aset Lain-lain H
H
2 Kewajiban D
21 Kewajiban Jangka Pendek D
211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) D
212 Utang Bunga D
213 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang D
214 Pendapatan Diterima Dimuka D
215 Utang Beban
216 Utang Jangka Pendek Lainnya 245

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Kode Nama Akun H/D
Akun
H
22 Kewajiban Jangka Panjang D
221 Utang Dalam Negeri D
223 Utang Luar Negeri D
224 Utang Jangka Panjang Lainnya H
H
3 Ekuitas D
31 Ekuitas D
311 Ekuitas D
312 Ekuitas SAL H
313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD) H
D
4 Pendapatan-LRA D
41 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA
411 Pendapatan Pajak Daerah-LRA D
412 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA D
H
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- D
413 LRA D
414 Lain-Lain PAD yang Sah-LRA D
D
42 Pendapatan Transfer – LRA H
421 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat D
422 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya D
423 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya H
424 Bantuan Keuangan H
D
43 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA D
431 Pendapatan Hibah D
432 Pendapatan Lainnya D
D
5 Belanja D
51 Belanja Operasi H
511 Belanja Pegawai D
512 Belanja Barang dan Jasa D
513 Belanja Bunga D
514 Belanja Subsidi D
515 Belanja Hibah D
516 Belanja Bantuan Sosial H
52 Belanja Modal H
521 Belanja Modal Tanah
522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
523 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
524 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
525 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
53 Belanja Tak Terduga

6 Transfer

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 246

Kode Nama Akun H/D
Akun
H
61 Transfer Bagi Hasil Pendapatan D
611 Transfer Bagi Hasil Pajak D
612 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya H
D
62 Transfer Bantuan Keuangan D
621 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya D
622 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa H
623 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya H
D
7 Pembiayaan D
71 Penerimaan Pembiayaan D
711 Penggunaan SILPA D
712 Pencairan Dana Cadangan D
713 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan D
714 Pinjaman Dalam Negeri H
715 Penerimaan Kembali Piutang D
716 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir D
72 Pengeluaran Pembiayaan D
721 Pembentukan Dana Cadangan D
722 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah H
723 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri H
724 Pemberian Pinjaman Daerah D
D
8 Pendapatan-LO
81 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO D
811 Pendapatan Pajak Daerah-LO D
812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO H
D
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- D
813 LO D
819 Lain-Lain PAD yang Sah-LO D
H
82 Pendapatan Transfer – LO D
821 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat D
822 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya H
823 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya H
824 Bantuan Keuangan H
H
83 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO D
831 Pendapatan Hibah
832 Pendapatan Lainnya

84 Pendapatan Non Operasional-LO
85 Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa

9 Beban
91 Beban Operasi
911 Beban Pegawai

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 247