3. Materi Modul Akuntansi Keuangan Pemda dan SKPD 2014

Kode Nama Akun H/D
Akun
D
912 Beban Barang D
913 Beban Bunga D
914 Beban Subsidi D
915 Beban Hibah D
916 Beban Bantuan Sosial D
917 Beban Penyusutan D
918 Beban Penyisihan Piutang D
919 Beban Lain-lain H
D
92 Beban Transfer D
921 Bagi Hasil Pajak D
922 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya D
923 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya D
924 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa H
925 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya H

93 Beban Non Operasional
94 Beban Luar Biasa

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 248

FORM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 249

BUKU JURNAL

PEMERINTAH KAB/KOTA ........................................
JURNAL UMUM

SKPD : ...................................

Tanggal Nomor Kode dan Nama Akun Ref Debit Kredit
Bukti

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 250

Tanggal Nomor Kode dan Nama Akun Ref Debit Kredit
Bukti Saldo

BUKU BESAR

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 251

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 252

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 253

NERACA SALDO

PEMERINTAH KAB/KOTA .........................................
NERACA SALDO

PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014

SKPD: ................................

Kode dan Nama Rekening Ref Saldo

111 Kas Debit Kredit
113 Piutang Pendapatan
117 Persediaan
131 Tanah
132 Peralatan dan Mesin
133 Gedung dan Bangunan
137 Akumulasi Penyusutan
211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
215 Utang Beban
311 Ekuitas
313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD)
812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO
911 Beban Pegawai
912 Beban Barang
917 Beban Penyusutan

Saldo

Tanggal … …………………. ……..
PPK SKPD

………………………… 254
NIP ………………….

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KAB/KOTA ................................
SKPD ...................................................
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(dalam rupiah)

Kode No Uraian Jumlah

8 12 3
81
811 1 Pendapatan-LO
812 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
813 3 Pendapatan Pajak Daerah-LO
819 4 Pendapatan Retribusi Daerah-LO
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
82 6 Lain-Lain PAD yang Sah-LO
821 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)
822 8 Pendapatan Transfer – LO
823 9 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
829 10 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya
11 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
83 12 Bantuan Keuangan
831 13 Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 12)
832 14 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
15 Pendapatan Hibah
84 16 Pendapatan Lainnya
85 17 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16)
18 Pendapatan Non Operasional-LO
9 19 Pos Luar Biasa
91 20 JUMLAH PENDAPATAN (7+13+17+18+19)
911 21 Beban
912 22 Beban Operasi
913 23 Beban Pegawai
914 24 Beban Barang
915 25 Beban Bunga
916 26 Beban Subsidi
917 27 Beban Hibah
918 28 Beban Bantuan Sosial
919 29 Beban Penyusutan
30 Beban Penyisihan Piutang
31 Beban Lain-lain

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 255

Kode No Uraian Jumlah

92 32 Jumlah Beban Operasi (23 s.d. 31)
921 33 Beban Transfer
922 34 Bagi Hasil Pajak
923 35 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
924 36 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
925 37 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
38 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
93 39 Jumlah Beban Transfer (34 s.d. 38)
94 40 Beban Non Operasional
41 Beban Luar Biasa
43 JUMLAH BEBAN (32+39+40+41)

44 SURPLUS/DEFISIT (20 – 43)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KAB/KOTA ................................
SKPD ...................................................
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

No Uraian 2014 2013

12 3 4

1 Ekuitas Awal
2 Surplus/Defisit – LO
3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
4 Koreksi Nilai Persediaan
5 Selisih Revaluasi Aset Tetap
6 Lain-lain
7 Ekuitas Akhir (1 s.d. 6)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 256

NERACA

PEMERINTAH KAB/KOTA ..................................

SKPD ...............................

NERACA

PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(dalam rupiah)

Kode No Uraian Jumlah
Tahun 2014 Tahun 2013

1 1 Aset
11 2 Aset Lancar
111 3 Kas
112 4 Investasi Jangka Pendek
113 5 Piutang Pendapatan
114 6 Piutang Lainnya
115 7 Penyisihan Piutang
116 8 Beban Dibayar Dimuka
117 9 Persediaan
199 10 Aset Untuk Dikonsolidasikan
11 Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 10)
12 12 Investasi Jangka Panjang
121 13 Investasi Jangka Panjang Non Permanen
122 14 Investasi Jangka Panjang Permanen
15 Jumlah Investasi Jangka Panjang (13-14)
13 16 Aset Tetap
131 17 Tanah
132 18 Peralatan dan Mesin
133 19 Gedung dan Bangunan
134 20 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
135 21 Aset Tetap Lainya
136 22 Konstruksi Dalam Pengerjaan
137 23 Akumulasi Penyusutan
24 Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23)
14 25 Dana Cadangan
141 26 Dana Cadangan
27 Jumlah Dana Cadangan (26)

15 28 Aset Lainnya
151 29 Tagihan Jangka Panjang
152 30 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 257

Kode No Uraian Jumlah
Tahun 2014 Tahun 2013

153 31 Aset Tidak Berwujud
154 32 Aset Lain-lain

33 Jumlah Aset Lainnya (29 s.d. 32)
34 JUMLAH ASET (11+15+24+27+33)

2 35 Kewajiban
21 36 Kewajiban Jangka Pendek
211 37 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
212 38 Utang Bunga
213 39 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
214 40 Pendapatan Diterima Dimuka
215 41 Utang Beban
216 42 Utang Jangka Pendek Lainnya

43 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (37
s.d. 42)

22 44 Kewajiban Jangka Panjang
221 45 Utang Dalam Negeri
223 46 Utang Luar Negeri
224 47 Utang Jangka Panjang Lainnya

48 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (45
s.d. 47)

49 JUMLAH KEWAJIBAN (43+48)
3 50 Ekuitas
31 51 Ekuitas
311 52 Ekuitas
312 53 Ekuitas SAL
313 54 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

55 JUMLAH EKUITAS (52 s.d. 54)

56 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (49+55)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 258

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KAB/KOTA ................................
SKPD ...................................................
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014

(dalam rupiah)

Kode No Uraian Anggaran Realisasi %
Setelah 2013
Perubahan
2014

12 3 45

4 1 Pendapatan-LRA

41 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

411 3 Pendapatan Pajak Daerah-LRA

412 4 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
413 Daerah yang Dipisahkan-LRA

414 6 Lain-Lain PAD yang Sah-LRA

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)
42 8 Pendapatan Transfer – LRA

421 9 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –
Dana Perimbangan

10 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat -
422 Lainnya

11 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah
423 Lainnya
424 12 Bantuan Keuangan

13 Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 12)

43 14 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

431 15 Pendapatan Hibah

432 16 Pendapatan Lainnya
17 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah (15 s.d. 16)

18 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 13 + 17)

5 19 Belanja

51 20 Belanja Operasi

511 21 Belanja Pegawai

512 22 Belanja Barang dan Jasa

513 23 Belanja Bunga

514 24 Belanja Subsidi

515 25 Belanja Hibah

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 259

Kode No Uraian Anggaran Realisasi %
Setelah 2013
Perubahan

2014

516 26 Belanja Bantuan Sosial
27 Jumlah Belanja Operasi (21 s.d. 26)

52 28 Belanja Modal
521 29 Belanja Modal Tanah
522 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
523 31 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
524 32 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
525 33 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

34 Jumlah Belanja Modal (29 s.d. 33)
53 35 Belanja Tak Terduga
531 36 Belanja Tak Terduga

37 Jumlah Belanja Tak Terduga (36)
38 Jumlah Belanja (27 + 34 + 37)
6 39 Transfer
61 40 Transfer Bagi Hasil Pendapatan
611 41 Transfer Bagi Hasil Pajak
612 42 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
62 43 Transfer Bantuan Keuangan
621 44 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah

Daerah Lainnya
622 45 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
623 46 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

47 Jumlah Transfer (41 s.d. 46)
48 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (38 + 47)

49 SURPLUS/DEFISIT (18 – 48)

7 50 Pembiayaan
71 49 Penerimaan Pembiayaan
711 51 Penggunaan SILPA
712 52 Pencairan Dana Cadangan

53 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
713 Dipisahkan
714 54 Pinjaman Dalam Negeri
715 55 Penerimaan Kembali Piutang
716 56 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

57 Jumlah Penerimaan Pembiayaan (51 s.d.
56)

72 58 Pengeluaran Pembiayaan
721 59 Pembentukan Dana Cadangan

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 260

Kode No Uraian Anggaran Realisasi %
Setelah 2013
Perubahan

2014

60 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah
722 Daerah

723 61 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

724 62 Pemberian Pinjaman Daerah
63 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (59 s.d.
62)
64 PEMBIAYAAN NETO (57 – 63)
65 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (49 +
64)

LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH (dalam rupiah)

PEMERINTAH KAB/KOTA ................................
SKPD ...................................................

LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

No Uraian 2014 2013

12 3 4
1 Saldo Anggaran Lebih Awal
2 Penggunaan SAL sbg Penerimaan Pemb. Th Berjalan
3 Subtotal (1-2)
4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
5 Subtotal (3+4)
6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
7 Lain-lain
8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 261

SOAL TOPIK V

TUGAS:
Untuk meningkatkan pemahaman akuntansi PPKD, silahkan Anda mengerjakan soal
berikut ini.

A. Neraca Saldo Awal Tahun Anggaran 2014

Nama Rek Pemerintah Kabupaten Langit Biru Kredit
PPKD (Rp)

Neraca Saldo 85.750.765.000
Per 1 Januari 2014 85.750.765.000

Debit

(Rp)

Kas di Kas Daerah 45.750.765.000

Piutang DAU 15.000.000.000

Penyertaan Modal pada Perusahaan 25.000.000.000

Daerah

Ekuitas

Jumlah 85.750.765.000

B. Ringkasan DPA PPKD T.A. 2014

Pemerintah Kabupaten Langit Biru
Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD

Tahun Anggaran 2014

No. Urut Uraian Anggaran
(1) (2) stlh Perubahan

1 PENDAPATAN (3)
1.2 Pendapatan Dana Perimbangan
1.2.1 Pendapatan Dana Bagi Hasil 40.350.000.000
1.2.2 Pendapatan Dana Alokasi Umum 275.000.000.000
1.2.3 Pendapatan Dana Alokasi Khusus 25.000.000.000
340.350.000.000
1.3 Jumlah Dana Perimbangan
1.3.1 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah -
Pendapatan Hibah -

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 262

No. Urut Uraian Anggaran
stlh Perubahan
Jumlah Pendapatan yang Sah
BELANJA 340.350.000.000
2 Belanja Tidak Langsung
2.2 Belanja Bunga -
2.2.1 Belanja Subsidi -
2.2.2 Belanja Hibah -
2.2.3 Belanja Bantuan Sosial 5.000.000.000
2.2.4 Belanja Bagi Hasil -
2.2.5 Belanja Bantuan Keuangan 2.500.000.000
2.2.6 Belanja Tak Terduga 4.500.000.000
2.2.7 Jumlah Belanja 12.000.000.000
328.350.000.000
Surplus /Defisit: [1]-[2]
45.750.765.000
3. Pembiayaan -
3.1. Penerimaan Pembiayaan -
3.1.1 SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 20.000.000.000
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang -
Dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 65.750.765.000
3.1.5 Penerimaan Piutang Daerah
2.500.000.000
3.2 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
3.2.1 Pengeluaran Pembiayaan 2.500.000.000
3.2.2 Pembentukan Dana Cadangan 63.250.765.000
3.2.3 Penyertaan Modal Daerah 391.600.765.000
3.2.4 Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Neto [3.1] –[3.2]
SILPA PPKD Akhir Tahun Anggaran
[Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto]

C. Ringkasan transaksi PPKD selama T.A. 2014

a) Jumlah total realisasi pendapatan dana perimbangan berdasarkan Nota Kredit
Rekening Koran Bank adalah sbb.:
Uraian Jumlah
(Rp)
Pendapatan DBH 38.500.000.000
Pendapatan DAU*) 290.000.000.000
Pendapatan DAK 22.500.000.000
Jumlah 351.000.000.000

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 263

*) Keterangan: dari jumlah pendapatan DAU tersebut termasuk penerimaan
Piutang DAU sebesar Rp15.000.000.000.

b) Jumlah total pendapatan SKPD yang telah masuk ke rekening Kasda berdasarkan
STS dan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp 145.430.875.000

c) Jumlah total SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah
Rp.445.765.190.000

d) Jumlah potongan PFK yang berasal dari realisasi anggaran 2014 adalah
Rp52.330.750.000. Uang PFK tersebut telah disetorkan seluruhnya kepada para
fihak ketiga terkait.

e) Jumlah total SP2D UP/GU dan TU yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah
Rp45.000.000.000

f) Jumlah total sisa UP dan TU yang disetorkan kembali oleh seluruh SKPD ke
rekening Kasda adalah Rp 250.760.000

g) Jumlah total SP2D LS untuk belanja tidak langsung PPKD terdiri dari:

Uraian Jumlah
Belanja Bantuan Sosial (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan 5.000.000.000
Belanja Tak Terduga 2.500.000.000
1.500.000.000
Jumlah 9.000.000.000

h) Jumlah penerimaan pinjaman jk panjang dari Pemerintah Pusat berdasarkan
bukti transfer dan/atau Nota Kredit Rekening Koran Bank sebesar
Rp20.000.000.000

i) Jumlah SP2D LS untuk penambahan penyertaan modal di perusahaan daerah
sebesar Rp2.000.000.000

Keterangan tambahan untuk penyesuian akhir tahun:
j) Pada akhir tahun diakui piutang atas DBH yang masih harus diterima. Sementara
untuk sisa anggaran DAK tidak dapat diklaim lagi mengingat progres kegiatan
sampai akhir tahun tidak mencapai 100%.

Diminta:
1) Lakukan pencatatan transaksi pada buku jurnal finansial (termasuk penyesuaian)

atau dan buku anggaran atas transaksi di atas;
2) Lakukan Posting ke buku besar
3) Susunlah Neraca Saldo setelah penyesuaian
4) Susunlah LO-PPKD untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Des 2014
5) Susunlah LPE PPKD untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Des 2014
6) Susunlah Neraca PPKD per 31 Des 2014
7) Susunlah LRA PPKD untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Des 2014.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 264

DAFTAR AKUN (Chart of Accounts)

Kode Akun Nama Akun H/D

1 Aset H
11 Aset Lancar H
111 Kas D
112 Investasi Jangka Pendek D
113 Piutang Pendapatan D
114 Piutang Lainnya D
115 Penyisihan Piutang D
116 Beban Dibayar Dimuka D
117 Persediaan D
199 Aset Untuk Dikonsolidasikan (RK SKPD) D
12 Investasi Jangka Panjang H
121 Investasi Jangka Panjang Non Permanen D
122 Investasi Jangka Panjang Permanen D
13 Aset Tetap H
131 Tanah D
132 Peralatan dan Mesin D
133 Gedung dan Bangunan D
134 Jalan, Irigasi, dan Jaringan D
135 Aset Tetap Lainya D
136 Konstruksi Dalam Pengerjaan D
137 Akumulasi Penyusutan D
14 Dana Cadangan H
141 Dana Cadangan D
15 Aset Lainnya H
151 Tagihan Jangka Panjang D
152 Kemitraan dengan Pihak Ketiga D
153 Aset Tidak Berwujud D
154 Aset Lain-lain D
H
2 Kewajiban H
21 Kewajiban Jangka Pendek D
211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) D
212 Utang Bunga D
213 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang D
214 Pendapatan Diterima Dimuka D
215 Utang Beban D
216 Utang Jangka Pendek Lainnya H
22 Kewajiban Jangka Panjang

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 265

Kode Akun Nama Akun H/D

221 Utang Dalam Negeri D

223 Utang Luar Negeri D

224 Utang Jangka Panjang Lainnya D

3 Ekuitas H

31 Ekuitas H

311 Ekuitas D

312 Ekuitas SAL D

313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD) D

4 Pendapatan-LRA H

41 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA H

411 Pendapatan Pajak Daerah-LRA D

412 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA D

413 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA D

414 Lain-Lain PAD yang Sah-LRA D

42 Pendapatan Transfer – LRA H

421 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat D

422 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya D

423 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya D

424 Bantuan Keuangan D

43 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA H

431 Pendapatan Hibah D

432 Pendapatan Lainnya D

5 Belanja H

51 Belanja Operasi H

511 Belanja Pegawai D

512 Belanja Barang dan Jasa D

513 Belanja Bunga D

514 Belanja Subsidi D

515 Belanja Hibah D

516 Belanja Bantuan Sosial D

52 Belanja Modal H

521 Belanja Modal Tanah D

522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin D

523 Belanja Modal Gedung dan Bangunan D

524 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan D

525 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya D

53 Belanja Tak Terduga H

6 Transfer H

61 Transfer Bagi Hasil Pendapatan H

611 Transfer Bagi Hasil Pajak D

612 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya D

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 266

Kode Akun Nama Akun H/D

62 Transfer Bantuan Keuangan H
621 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya D
622 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa D
623 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya D
H
7 Pembiayaan H
71 Penerimaan Pembiayaan D
711 Penggunaan SILPA D
712 Pencairan Dana Cadangan D
713 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan D
714 Pinjaman Dalam Negeri D
715 Penerimaan Kembali Piutang D
716 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir H
72 Pengeluaran Pembiayaan D
721 Pembentukan Dana Cadangan D
722 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah D
723 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri D
724 Pemberian Pinjaman Daerah H
H
8 Pendapatan-LO D
81 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO D
811 Pendapatan Pajak Daerah-LO D
812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO D
813 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO H
819 Lain-Lain PAD yang Sah-LO D
82 Pendapatan Transfer – LO D
821 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat D
822 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya D
823 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya H
824 Bantuan Keuangan D
83 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO D
831 Pendapatan Hibah H
832 Pendapatan Lainnya H
84 Pendapatan Non Operasional-LO H
85 Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa H
D
9 Beban D
91 Beban Operasi D
911 Beban Pegawai D
912 Beban Barang D
913 Beban Bunga D
914 Beban Subsidi
915 Beban Hibah
916 Beban Bantuan Sosial

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 267

Kode Akun Nama Akun H/D

917 Beban Penyusutan D
918 Beban Penyisihan Piutang D
919 Beban Lain-lain D
H
92 Beban Transfer D
921 Bagi Hasil Pajak D
922 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya D
923 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya D
924 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa D
925 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya H
H
93 Beban Non Operasional
94 Beban Luar Biasa

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 268

FORM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 269

BUKU JURNAL

PEMERINTAH KAB/KOTA ........................................
JURNAL UMUM

SKPD : ...................................

Tanggal Nomor Kode dan Nama Akun Ref Debit Kredit
Bukti

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 270

Tanggal Nomor Kode dan Nama Akun Ref Debit Kredit
Bukti
Saldo

BUKU BESAR

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 271

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 272

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 273

NERACA SALDO

PEMERINTAH KAB/KOTA .........................................
NERACA SALDO

PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014

PPKD: ................................

Kode dan Nama Rekening Ref Saldo

111 Kas Debit Kredit
113 Piutang Pendapatan
117 Persediaan
131 Tanah
132 Peralatan dan Mesin
133 Gedung dan Bangunan
137 Akumulasi Penyusutan
211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
215 Utang Beban
311 Ekuitas
313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD)
812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO
911 Beban Pegawai
912 Beban Barang
917 Beban Penyusutan

Saldo

Tanggal … …………………. ……..
PPK PPKD

………………………… 274
NIP ………………….

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KAB/KOTA ................................
PPKD ...................................................
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(dalam rupiah)

Kode No Uraian Jumlah

8 12 3
81
811 1 Pendapatan-LO
812 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
813 3 Pendapatan Pajak Daerah-LO
819 4 Pendapatan Retribusi Daerah-LO
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
82 6 Lain-Lain PAD yang Sah-LO
821 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)
822 8 Pendapatan Transfer – LO
823 9 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
829 10 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya
11 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
83 12 Bantuan Keuangan
831 13 Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 12)
832 14 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
15 Pendapatan Hibah
84 16 Pendapatan Lainnya
85 17 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16)
18 Pendapatan Non Operasional-LO
9 19 Pos Luar Biasa
91 20 JUMLAH PENDAPATAN (7+13+17+18+19)
911 21 Beban
912 22 Beban Operasi
913 23 Beban Pegawai
914 24 Beban Barang
915 25 Beban Bunga
916 26 Beban Subsidi
917 27 Beban Hibah
918 28 Beban Bantuan Sosial
919 29 Beban Penyusutan
30 Beban Penyisihan Piutang
31 Beban Lain-lain

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 275

Kode No Uraian Jumlah

92 32 Jumlah Beban Operasi (23 s.d. 31)
921 33 Beban Transfer
922 34 Bagi Hasil Pajak
923 35 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
924 36 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
925 37 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
38 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
93 39 Jumlah Beban Transfer (34 s.d. 38)
94 40 Beban Non Operasional
41 Beban Luar Biasa
43 JUMLAH BEBAN (32+39+40+41)

44 SURPLUS/DEFISIT (20 – 43)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KAB/KOTA ................................
PPKD ...................................................
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(dalam rupiah)

No Uraian 2014 2013

12 34

1 Ekuitas Awal
2 Surplus/Defisit – LO
3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
4 Koreksi Nilai Persediaan
5 Selisih Revaluasi Aset Tetap
6 Lain-lain
7 Ekuitas Akhir (1 s.d. 6)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 276

NERACA

PEMERINTAH KAB/KOTA ..................................

PPKD ...............................

NERACA

PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(dalam rupiah)

Kode No Uraian Jumlah

1 Tahun 2014 Tahun 2013
11
111 1 Aset
112 2 Aset Lancar
113 3 Kas
114 4 Investasi Jangka Pendek
115 5 Piutang Pendapatan
116 6 Piutang Lainnya
117 7 Penyisihan Piutang
199 8 Beban Dibayar Dimuka
9 Persediaan
12 10 Aset Untuk Dikonsolidasikan
121 11 Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 10)
122 12 Investasi Jangka Panjang
13 Investasi Jangka Panjang Non Permanen
13 14 Investasi Jangka Panjang Permanen
131 15 Jumlah Investasi Jangka Panjang (13-14)
132 16 Aset Tetap
133 17 Tanah
134 18 Peralatan dan Mesin
135 19 Gedung dan Bangunan
136 20 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
137 21 Aset Tetap Lainya
22 Konstruksi Dalam Pengerjaan
14 23 Akumulasi Penyusutan
141 24 Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23)
25 Dana Cadangan
15 26 Dana Cadangan
151 27 Jumlah Dana Cadangan (26)
152 28 Aset Lainnya
29 Tagihan Jangka Panjang
30 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 277

Kode No Uraian Jumlah

Tahun 2014 Tahun 2013

153 31 Aset Tidak Berwujud
154 32 Aset Lain-lain

33 Jumlah Aset Lainnya (29 s.d. 32)

34 JUMLAH ASET (11+15+24+27+33)

2 35 Kewajiban
21 36 Kewajiban Jangka Pendek
211 37 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
212 38 Utang Bunga
213 39 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
214 40 Pendapatan Diterima Dimuka
215 41 Utang Beban
216 42 Utang Jangka Pendek Lainnya

43 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (37 s.d. 42)
22 44 Kewajiban Jangka Panjang
221 45 Utang Dalam Negeri
223 46 Utang Luar Negeri
224 47 Utang Jangka Panjang Lainnya

48 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (45 s.d. 47)
49 JUMLAH KEWAJIBAN (43+48)
3 50 Ekuitas
31 51 Ekuitas
311 52 Ekuitas
312 53 Ekuitas SAL
313 54 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
55 JUMLAH EKUITAS (52 s.d. 54)

56 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (49+55)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 278

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KAB/KOTA ................................
PPKD ...................................................
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013

(dalam rupiah)

Kode No Uraian Anggaran Realisasi %
Setelah 2013
Perubahan
12 45
2014
4 1 Pendapatan-LRA 3
41 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA
411 3 Pendapatan Pajak Daerah-LRA
412 4 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-
413 LRA
414 6 Lain-Lain PAD yang Sah-LRA

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)
42 8 Pendapatan Transfer – LRA
421 9 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
422 10 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya
423 11 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
424 12 Bantuan Keuangan

13 Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 12)
43 14 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA
431 15 Pendapatan Hibah
432 16 Pendapatan Lainnya

17 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16)
18 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 13 + 17)
5 19 Belanja
51 20 Belanja Operasi
511 21 Belanja Pegawai
512 22 Belanja Barang dan Jasa
513 23 Belanja Bunga
514 24 Belanja Subsidi
515 25 Belanja Hibah
516 26 Belanja Bantuan Sosial
27 Jumlah Belanja Operasi (21 s.d. 26)
52 28 Belanja Modal

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 279

Kode No Uraian Anggaran Realisasi %
Setelah 2013
Perubahan

2014

521 29 Belanja Modal Tanah
522 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
523 31 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
524 32 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
525 33 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

34 Jumlah Belanja Modal (29 s.d. 33)
53 35 Belanja Tak Terduga
531 36 Belanja Tak Terduga

37 Jumlah Belanja Tak Terduga (36)
38 Jumlah Belanja (27 + 34 + 37)
6 39 Transfer
61 40 Transfer Bagi Hasil Pendapatan
611 41 Transfer Bagi Hasil Pajak
612 42 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
62 43 Transfer Bantuan Keuangan
621 44 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
622 45 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
623 46 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
47 Jumlah Transfer (41 s.d. 46)
48 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (38 + 47)

49 SURPLUS/DEFISIT (18 – 48)

7 50 Pembiayaan
71 49 Penerimaan Pembiayaan
711 51 Penggunaan SILPA
712 52 Pencairan Dana Cadangan
713 53 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
714 54 Pinjaman Dalam Negeri
715 55 Penerimaan Kembali Piutang
716 56 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

57 Jumlah Penerimaan Pembiayaan (51 s.d. 56)
72 58 Pengeluaran Pembiayaan
721 59 Pembentukan Dana Cadangan
722 60 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
723 61 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
724 62 Pemberian Pinjaman Daerah

63 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (59 s.d. 62)
64 PEMBIAYAAN NETO (57 – 63)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 280

Kode No Uraian Anggaran Realisasi %
Setelah 2013
Perubahan

2014

65 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (49 + 64)

LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH (dalam rupiah)

PEMERINTAH KAB/KOTA ................................
SKPD ...................................................

LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

No Uraian 2014 2013

12 34

1 Saldo Anggaran Lebih Awal
2 Penggunaan SAL sbg Penerimaan Pemb. Th Berjalan
3 Subtotal (1-2)
4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
5 Subtotal (3+4)
6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
7 Lain-lain
8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 281

SOAL TOPIK VII

A. SOAL PILIHAN GANDA
1. Diantara berikut ini yang merupakan metode analisis laporan keuangan adalah:

I. Analisis horizontal
II. Analisis vertikal
III. Analisis rasio
IV. Analisis kualitatif
A. I, II, III
B. I, III
C. II, IV
D. IV
2. Trend analysis dilakukan dengan melihat beberapa periode laporan keuangan. Trend
analysis merupakan bagian dari:
A. Analisis horizontal
B. Analisis vertikal
C. Analisis rasio
D. Analisis kualitatif
3. Analisis yang dapat digunakan untuk melihat hubungan secara statistik antara
persentase kenaikan PAD dengan persentase kenaikan belanja adalah:
A. Analisis horizontal
B. Analisis vertikal
C. Analisis rasio
D. Analisis regresi
4. Diantara jenis data berikut:
I. Primer
II. Cross section
III. Sekunder
IV. Time series
Jenis data yang dapat digunakan dalam analisis horizontal adalah:
A. I, II, III
B. I, III
C. II, IV
D. IV
5. Jika diketahui bahwa jumlah belanja pegawai sebesar Rp100 milyar, belanja barang
dan jasa sebesar Rp290 milyar, belanja modal Rp380 milyar dan total keseluruhan
belanja adalah Rp770 milyar, maka nilai arus kas keluar dari aktivitas operasi
seharusnya adalah:
A. Rp380 milyar
B. Rp390 milyar
C. Rp670 milyar

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 282

D. Rp770 milyar

6. Pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan akan dilaporkan dalam

Laporan Arus Kas sebagai:

A. Arus kas masuk dari aktivitas operasi

B. Arus kas keluar dari aktivitas operasi

C. Arus kas masuk dari aktivitas investasi non-keuangan

D. Arus kas keluar dari aktivitas investasi non-keuangan

7. Jumlah belanja modal akan dilaporkan dalam Laporan Arus Kas sebagai:

A. Arus kas masuk dari aktivitas operasi

B. Arus kas keluar dari aktivitas operasi

C. Arus kas masuk dari aktivitas investasi non-keuangan

D. Arus kas keluar dari aktivitas investasi non-keuangan

8. Diantara rasio berikut:

I. Likuiditas

II. Leverage

III. Solvabilitas

IV. Kemandirian

Rasio yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi

utangnya adalah:

A. I, II, III

B. I, III

C. II, IV

D. IV

9. Suatu daerah yang relatif mandiri akan cenderung memiliki:

Rasio Kemandirian Rasio Pinjaman

A. Tinggi Tinggi

B. Tinggi Rendah

C. Rendah Tinggi

D. Rendah Rendah

10. Diantara rasio berikut:

I. Rasio Kemandirian

II. DSCR

III. Rasio Keselarasan Belanja

IV. Rasio Pinjaman

Pemerintah daerah dengan kinerja keuangan yang baik akan memiliki nilai yang

relatif tinggi untuk rasio:

A. I, II, III

B. I, III

C. II, IV

D. IV

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 283

B. SOAL ESSAY
Lakukanlah horizontal, vertikal dan rasio atas laporan keuangan dari contoh laporan
keuangan yang ada pada lampiran Handbook ini.

• Neraca
• Laporan realisasi anggaran
• Laporan arus kas
• Informasi lain yang diperlukan.

ILUSTRASI ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN KOTA ABC
N TAHUN XXX
o
1 Rumus Analisis Laporan Keuangan Tahun xxx

2

3

4
5
6 9.148,48
7

8

9

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 284

SOAL TOPIK VIII

ILUSTRASI KASUS
Video Case: LKPD 2011 Kabupaten Melawi (Kal-bar) mendapat Opini Tidak Wajar

Diskusikan kemungkinan penyebab sebuah kabupaten (misal Melawi pada taun 2011)
mendapat opini tidak wajar dan apa yang seyogyanya dilakukan oleh pemrintah daerah
untuk memperbaiki system pelaporan keuangan yang mereka miliki sehingga dapat
menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan SAP.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 285

DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Literatur

1. Arens, Alvin A and James K Loebbecke, Auditing, An
Integrated Approach. Prentice Hall International, Englewood Cliffs, 5th
edition, 2010

2. Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu
Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta (IB)

3. BPK RI, 2007, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
4. DJPK, 2012, Handbook Akuntansi Pemda
5. Mulyana, Budi, Handbook Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual,

Berdasar SAP Akrual (PP 71/2010), 2012
6. Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah

– SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012
7. Freeman, Robert J. dan Craig D. Shoulders. 2003. Governmental and

Nonprofit Accounting. Person Education, Prentice Hall. 7 th Edition.
8. Mardiasmo, 20XX, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundangan
1. Undang-undang RI No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Daerah;
5. PP 60/2008
6. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10
8. Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 2 dan 3
9. Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri
21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Permendagri No 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo
Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Permendagri No 23
Tahun 2007
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma
Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
13. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Daerah;
14. PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi
Pemerintahan

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 286

15. SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 287

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 288

Lampiran 1
Bagan Alir Akuntansi dan Pertanggungjawaban

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 289

Lampiran 2
Bagan Alir Akuntansi SKPD (1)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 290

Lampiran 3
Bagan Alir Akuntansi SKPD (2)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 291

Lampiran 4
Bagan Alir Laporan Keuangan SKPD (1)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 292

Lampiran 5
Bagan Alir Laporan Keuangan SKPD (2)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 293

Lampiran 6
Bagan Alir Akuntansi SKPKD (PPKD) (1)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 294

Lampiran 7
Bagan Alir Akuntansi SKPKD (PPKD) (2)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 295

Lampiran 8
Bagan Alir Laporan Keuangan Pemda (2)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 296

Lampiran 9
Bagan Alir Laporan Keuangan Pemda (2)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 297