modul pancasila

50 Sesudah dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, terjadi beberapa penyelewengan terhadap UUD 1945. Antara lain, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui TAP No. III/MPRS/1960. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida, artinya berada pada posisi tertinggi yang membawahi ketua MPRS, ketua DPR, dan ketua DPA yang pada waktu itu diangkat Soekarno sebagai menteri dalam kabinetnya sehingga mengakibatkan sejumlah intrik politik dan perebutan pengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara, baik dengan mendekati maupun menjauhi presiden. Pertentangan antarpihak begitu keras, seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat (AD) sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira AD yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S PKI). B. Urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia Hasil Survei yang dilakukan KOMPAS yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan silai-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila, lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut Sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan halhal berikut: pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Sumber historis, sosiologis dan politis pancasila dalam kajian sejarah indonesia 1. SUMBER HISTORIS PANCASILA Perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI. Pada sidang ini masalah tersebut adalah tentang suatu rumusan dasr negara Indonesia yang akan di bentuk. Dan

51 di bentuk lah Pancasila yang di peringati sebagai hari lahir Pancasila yakni pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia melaksanakan proklamasi kemerdekaan . kemudian esuoknya tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang berisi lima prinsip dasar negara yang di beri nama Pancasila. Namun Pancasila juga di gunakan sebagai filsafat atau (kebijaksanaan hidup) agar memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh. Karena Pancasila memilki objek tersendiri yang sangat luas maka dalam ilmu psikologi mempelajari tingkah laku kehidupan manusia, tapi dalam ilmu filsafat tidak terbatas pada salah satu bidang kehidupan saja, melaainkan memberi pandangan hidup pada hasil pemikaran yang tersusun dalam sistematis. 2. SUMBER SOSIOLOGIS PANCASILA Sosiologi di pahami sebagai ilmu tentang kehiduoaan antar manusia. Tersusun dalam pola kehidupan sosial dari berbagaigolongan kelompokmasyarakat, dan juga dapat mengkaji masalah sosial. Dalam prespektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan Tempat memiliki nilai tertentu agar dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, dan termasuk perubahan sosial. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan sosiologi Pancasila ini sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Sejak pertama kali didirikan telah menetapkan Pancasila di posisi yang luhur dan mulia namun bukan berarti menuhankannya. Dan sejak lahirnya Pancasila, dari naskah kuno zaman majapahit memuat istilah Pancasila yang berarti lima prinsip dasar. Naskah tersebut di tulis sekitar abad 14. Peran manusia sebagai makhkluk individu dan petan manusia sebagai makhluk sosial, juga sebagai pemenuhan hak sipil,politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Pandangan tersebut berlandaskan pada pemikiran Bierensnde Haan Soeprapto.

52 3. SUMBER POLITIS PANCASILA Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideology politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Melalui pendekatan politik ini, diharapkan mampu menafsir kan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya nanti akan mampu mem berikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. 18 Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut, yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy), dan pembagian (distribution) sumber daya negara, baik di pusat maupun daerah dalam yang adil dan merata.

53 KESIMPULAN Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yang kemudian diikuti dengan pengesahaan Undang-Undang Dasar 1945, maka roda pemerintahan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik dan tertib, ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi Pancasila. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida, artinya berada pada posisi tertinggi yang membawahi ketua MPRS, ketua DPR, dan ketua DPA yang pada waktu itu diangkat Soekarno sebagai menteri dalam kabinetnya sehingga mengakibatkan sejumlah intrik politik dan perebutan pengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara, baik dengan mendekati maupun menjauhi presiden. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut, yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy), dan pembagian (distribution) sumber daya negara, baik di pusat maupun daerah dalam yang adil dan merata. PERTANYAAN ! 1. Jelaskan apa saja yang menjadi sumber pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia! 2. Bagaimana konsep dan urgensi pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? 3. Jabarkan perumusan Pancasila secara singkat!

54 Daftar Pustaka academia. (n.d.). menelusuri konsep dan urgensi pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia., (p. https://www.academia.edu/37754214/Menelusuri_Konsep_dan_Urgensi_Pancasila_d alam_Arus_Sejarah_Bangsa_Indonesia ). esa unggul.ac.id. (n.d.). modul pancasila., (pp. https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/66030/mod_resource/content/4/MODUL +3+PDF.pdf). sandira, l. (n.d.). Pancasila dalam arus sejarah bangsa., (p. https://osf.io/7fu9t/download/?format=pdf). spada.uns. (n.d.). makalah pancasila., (p. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/626003/mod_resource/content/1/MAKALAH% 20%20pancasila%20%20KEL%201.pdf ). staff ugm. (n.d.). pendidikan pancasila., (pp. https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/mkwu/8- PendidikanPancasila.pdfc).

55 BAB 5 DINAMIKA PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA A. Makna Pancasila Pancasila merupakan rumusan serta pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana terdapat lima ideologi atau nilai penting yang terkandung didalamnya sebagai tujuan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi hal yang hakiki dalam proses berpikir bangsa indonesia dan menjadi pedoman dalam bertingkah laku maupun dalam konsepsi pemikiran bangsa Indonesia. Dimana dalam perumusan pancasila terdapat proses dan dinamika yang bergerak mengikuti perkembangan zaman pada saat itu, yang dapat disebutsebagai sejarah bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila. Perkembangan dan dinamika pancasilaterus dirasakan sampai sekarang.Pancasila merupakan sebuah dasar falsafahNegara Kesatuan Republik Indonesia danmenjadi dasar serta ideologi negara yangmenjadi pandangan hidup bangsa Indonesiasebagai kekuatan untuk persatuan dan kesatuandan menjadi bagian dari pertahanan bangsa dannegara. Pancasila adalah satu satunya ideologiyang dijalankan, di anut, dan diterapkan olehnegara, keanekaragaman bangsa Indonesiamenjadi salah satu kekuatan pancasila dalam pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. Pancasila merupakan dasar Negara, dan jugamenjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejakdahulu. Maka dari itu Pancasila sering danmendapat julukan sebagai Ideologi yang sakti,nilai-nilai yang terkandung di dalamnya punsudah dimiliki oleh bangsa Indonesia atau nenekmoyang sejak zaman dulu. Nilai-nilai yangdimaksud adalah nilai budaya, adat-istiadat dankereligiusan yang selalu diterapkan dalamkehidupan seharihari. Nilai-nilai tersebut merunakan jati diri hangsaindonesia yang sudah melekat dan dijadikan pandangan hidup,tindakan serta perilaku masyarakat bangsa ini sudah tercermin dalam nilai nilaipancasila. Sejarah Bangsa Indonesia telah mencatat bahwapada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan secararesmi sebagai dasar negara pada 18 Agustus1945 bersamaan dengan UUD 1945. Dengantokoh-tokoh perumus pancasila yaitu Mr.Mohammad Yamin, Prof. Mr.

56 Soepomo, dan Ir.Soekarno. Dapat dikatakan dan dibuktikanmengapa Pancasila dapat bertahan hingga saatini dari berbagai guncangan kisruh politik dinegara ini, karena secara intrinsik dalampancasila itu mengandung toleransi dan siapayang berani menentang Pancasila berartimereka telah menentang adanya toleransi. Dinamika dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya sebuah kondisi dan situasi yang pasang surut dalam pemahamandan pelaksanaan implementasi nilainilaiPancasila. Dinamika aktualisasi nilai Pancasilabagaikan pendulum / bandul jam yang selalubergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbangtanpa pernah berhenti tepat di tengah.Pancasila bagai dasar dan ideologi negaramerupakan kesepakatan politik para foundingfathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan yang panjang dalamkehidupan berbangsa dan bernegara Pancasilasering mengalami berbagai deviasi dalamaktualisasi nilai-nilainya bisa berupapenambahan, pengurangan, dan penyimpanganmakna yang seharusnya. Walaupun seiringdengan itu sering pula terjadi upaya pelurusankembali. Pancasila sering digolongkan ke dalamideologi tengah di antara dua ideologi besardunia yang paling berpengaruh sehinggaPancasila bukan berpaham komunisme danbukan berpaham kapitalisme. Pancasila tidakberpaham individualisme dan tidak berpahamkolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Berikutmerupakan gambaran tentang bagaimanadinamika Pancasila dalam kajian sejarah bangsaIndonesia. Dan contoh bagaimana dinamikapancasila dalam kondisi saat ini. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia,masyarakat Indonesia sepakat mendasarkan diripada ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam mengatur dan menjalankan kehidupanberbangsa dan bernegara. Namun sejakNovember 1945 sampai sebelum DekritPresiden 5 Juli 1959 pemerintah Indonesia Mengubahhaluan politiknyadenganmempraktekkan sistem demokrasi liberal.Dengan kebijakan ini berarti menggerakanpendelum bergeser ke kanan. PemerintahIndonesia menjadi pro ke Liberalisme. Deviasi ini dikoreksiidengan keluarnya dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluarnya Dekrit Presiden ini berartilah haluan politik negara diubah.

57 B. Sejarah Pancasila Sejarah perkembangan pancasila dalam sejarahbangsa Indonesia. Pancasila dalam sejarahnyaselalu mengalami pasang surut dimanakondisinya sangat bergantung kepada kondisipolitik dan pemerintahan pada saat itu. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa dapatkita lihat mulai dari masa ke masa dimanaberdirinya Pancasila yang diusulkan oleh BadanPenyelidik Usaha Persiapan KemerdekaanIndonesia (BPUPKI) dimana di dalamnyaterdapat usulan-usulan. Berikut ini pembahasan dinamika pancasila dalam sejarahnya. a) Pancasila Pra Kemerdekaan Ketua BPUPKI Dr. RadjimanWediodiningratmeminta kepada siding untuk mengemukakandasar negara Indonesia merdeka pada tanggal29 Mei 1945. Begitu lamanya penjajahan dibumi pertiwi menyebabkan bangsa Indonesiahilang arah dalam menentukan dasarnegaranya. Atas permintaan itulah figur-figurnegarawan bangsa Indonesia berpikir kerasuntuk menemukan kembali jati diri bangsanya. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945, tampilberturut-turut untuk berpidato menyampaikanusulannya tentang dasar Cegara. Yaitu sebagaiberikut.Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. MuhammadYamin mengusulkan calon rumusan dasarnegara yaitu: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatandan Kesejahteraan Rakyat.Pada tanggal 30 Mei 1945 Prof. Dr. Soepomomengemukakan teori-teori Negara, yaitu: Teorinegara perseorangan (individualis), Pahamnegara kelas, Paham negara integralistik. Pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Ir. Soekarno yangmengusulkan lima dasar negara yang terdiridari: Nasionalisme (kebangsaan Indonesia)Internasionalisme (peri kemanusiaan) Mufakat(demokrasi) Kesejahteraan sosial danKetuhanan Yang MahalEsa(Berkebudayaan). Pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Ir. Soekarno yangmengusulkan lima dasar negara yang terdiridari: Nasionalisme (kebangsaan Indonesia)Internasionalisme (peri kemanusiaan) Mufakat(demokrasi) Kesejahteraan sosial danKetuhanan Yang Maha Esa (Berkebudayaan).

58 Pada tanggal 17 agustus 1945 setelah diadakanupacara proklamasi kemerdekaan merekasemua menyampaikan rasa keberatannya atasbagian kalimat dalam rancanganpembukaan UUD 1945 yang merupakan sila pertama berbunyi: "Ketuhanan Dengan KewajibanMenjalankan Syariat Islam Bagi PemelukPemeluknya. Kemudian Hatta mengusulkanmengubah tujuh kata tersebut dengan"Ketuhanan Yang Maha Esa" demi persatuandan kesatuan bangsa mereka menyetujuiperubahan kalimat tersebut. Akhirnyabersamaan dengan penetapan rancanganpembukaan dan batang pada sidang PPKItanggal 18 Agustus 1945 Pancasila Punditetapkan sebagai Dasar NegaraIndonesia. b) Pancasila Era Kemerdekaan Dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshimaoleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus1945 yang mulai menurunkan moral semangattentara Jepang. Sehari kemudian BPUPKIberganti nama menjadi PPKI menegaskankeinginan dan tujuan mencapai kemerdekaanIndonesia.Kemudian dijatuhkan di Nagasaki bom atomyang ke dua, dengan begitu membuat Jepangmenyerah kepada Amerika dan sekutunya. Dengan adanya Peristiwa ini dimanfaatkan olehIndonesia Memproklamasikanuntukkemerdekaannya, Untuk merealisasikan tekadtersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dangolongan tua dalam penyusunan teksproklamasi yang berlangsung singkat, mulaipukul 02.00-04.00 dini hari. Teks proklamasisendiri disusun oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh.Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo di ruangmakan Laksamana TadashiMaeda tepatnya dijalan Imam Bonjol No 1. Konsepnya sendiriditulis oleh Ir. Soekarno. Sukarni (dari golonganmuda) mengusulkan agar yang menandatanganiteks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs.Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia.Kemudian teks proklamasi Indonesia tersebutdiketik oleh Sayuti Melik. Isi ProklamasiKemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuaidengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 juni 1945. c) Pancasila Menurut Piagam Jakarta

59 Rumusan Pancasila yang tertuang dalam PiagamJakarta tanggal 22 Juni 1945 merupakanrumusan Pancasila yang ke II, yang berbedadengan rumusan Pancasila yang ke 1. PadaTanggal 30 September 1965, merupakan awaldari gerakan 30 september (G 30 S PKI). Pemberontakan ini merupakan wujud usahauntuk merubah Pancasila menjadi IdeologiKomunis. Terjadilah pembunuhan terhadap 7orang jenderal yaitu Jendral ahmadYani,Mayjen R. Suprapto, Mayjen MTharyono,Mayjen S Parman, Brigjen D.I Panjaitan, BrigjenSutoyoSiswomiharjo, Lettu Pierre AndreasTendean. Selanjutnya pada tanggal 30 Septemberdiperingati sebagai Hari Pemberontakkan G 30 SPKI dan setiap tanggal 1 Oktober diperingatisebagai hari Kesaktian Pancasila. Pada masaorde lama Pancasila masih menjadi ideologimurni, artinya Pancasila lebih kepada menjadipemikiran atau ranah idealism. Pemikiranmengenai Pancasila lebih ke arah suatu ide,gagasan dan konsep. Ideologi Pancasila padazaman orde lama masih didominasi olehkehebatan kharisma Bung Karno. Sehingga apayang diucapkan oleh Bung Karno dalam setiappidatonya, akan menjadi sesuatu yang benar-benar dijadikan acuan kebenaran olehmasyarakat sebagai harga mati yang tidak bisaditawar-tawar bagi ideologi bangsa. d) Pancasila Orde Lama Masa orde lama terjadi selama 20 tahunlamanya,dimulaisejakproklamasikemerdekaan Indonesia pada tahun 1945hingga berakhir di tahun 1966. Orde lamaterjadi pada tiga periode berbeda yaitu periode1945-1950, periode 1950- 1959, serta periode1959-1966. Di tahun 1945-1950, Indonesia sebagai negaraperalihan dari bangsa terjajah menjadi bangsayang merdeka menjalani proses adaptasipenerapan ideologi bangsa, yaitu Pancasila.Beberapa masyarakat ada yang setuju dansebagian merasa keberatan. Kemudian di tahun 1950-1959, sistemdemokrasi berhasil diterapkan melalui pemilu.1955 yang dilakukan untuk memilih anggotakonstituante. Akan tetapi, para anggota yangterpilih tidak dapat menyusun UUD seperti yangdiharapkan. Sehingga, pada tanggal 5 Juli 1959,Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan konstituante dan membatalkan UUDS 1950 menjadi UUD 1945. Pada periode 1959-1966, Soekarno selakupresiden mengubah sistem pemerintahanmenjadi sistem Demokrasi Terpimpin. Selain itu,presiden memperluas

60 peran militer dalam unsurpolitik dengan menggabungkan POLRI dan TNImenjadi ABRI (Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia). Pada masa orde lama Terdapat dua pandanganbesar terhadap Dasar Negara yang berpengaruhterhadap munculnya Dekrit Presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yangmemenuhi "anjuran" Presiden/ Pemerintah untuk "kembali ke Undang-Undang Dasar 1945"atas kejadian tersebut menyebabkan PresidenSoekarno turun tangan dengan sebuah DekritPresiden yang disetujui oleh kabinet padatanggal 3 Juli 1959, yang kemudian dirumuskandi Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dandiumumkan secara resmi oleh presiden padatanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan IstanaMerdeka. Dekrit Presiden tersebut berisi: 1. Pembubaran konstituante 2. Undang – undang Dasar 1945 kembali berlaku 3. Pembentukan majelis permusyawaratan Rakyat sementara. e) Pancasila Era Orde Baru Masa Orde Baru merupakan tatanan kekuasaan yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Era tersebut berlangsung selama 32 tahun, menggantikan masa Order Lama. Pada Orde Baru, segala bentuk kehidupan masyarakat Indonesia mengalami kemajuan,seperti inflasi menurun dan matauang nasionalyang stabil. Awalnya masa ini untukmenata kembalikehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara berdasarkan Pancasila dan UUD1945. Namun, pemerintahan tersebut dinilaitidak konsisten dalam melaksanakan cita-cita awal Orde Baru. Selama 32 tahun memimpin,ternyata Presiden Suharto justru mementingkankelompok-kelompok tertentu saja, Sebabterjadinya perubahan masyarakat pada masaOrde Baru karena masyarakat mulai merasakesulitan mendapatkan kebutuhan pokok.Retaknya kekuasaan Orde baru Pada tahun1997, Indonesia mengalami krisis moneter yangdipicu nilai tukar bath terhadap dolar Amerika.

61 Hal tersebut kemudian menular hingga seluruhkawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.Setelah itu, pemerintahan Orde Baru mulairetak. Hal ini disebabkan dari penerapan sistemsentralistik dan militeristik. Dimana pemerintahmengabaikan kemampuan unsur masyarakatdan bangsa. Hal tersebut membuat perilakuyang tidak wajar di bidang politik, ekonomi,sosial, dan budaya di masyarakat. Sementara hubungan berrumpu pada presiden dan menimbulkan penilaian bahwa presiden merupakan cerminan dari sistem itu sendiri. f) Pancasila Era Reformasi utan rabat Gerakan reformasi terjadi atas tuntutan rakyatkepada pemerintah. Ketidakadilan terjadi diberbagai bidang, seperti politik, hukum, danekonomi. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan kehidupan baru dan secara hukum menuju ke arah yang baik. Pola kehidupan masyarakat ikut berubah seiring berubahnya pola pemerintahan dari Orde Baru ke masa reformasi. Perubahan ini terjadi dalam berbagai bidang antara lain dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Terdapat beberapa sebab dan akibat terjadinya perubahan masyarakat Indonesiapada masa Orde Baru hingga masa Reformasi, yaitu:tidak merata Pada masa Orde Baru, pemerintah memfokuskan pembangunan di Pulau Jawa dan tidak memperhatikan wilayah-wilayah yang lainnya. Hal tersebut mengakibatkan, beberapa daerah di luar Jawa tetap merasakan kemiskinan. Padahal mereka juga turut menyumbang devisa lebih besar untuk negara, seperti Kalimantan, Riau, dan Papua. 1.Pembangunan 2. Politik di dominasi Golkar Di era Orde Baru, terjadi enam kali pemilihan -umum yang selalu dimenangkan oleh partai Golongan Karya. Hal ini karena semua elemen pemerintahan (pegawai negeri) diharuskan untuk memilih partai tersebut. C. TANTANGAN PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDO a) Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara

62 Pada pembahasan kali ini terdapat berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut: 1. Pertarungan ideologis antara negara-negara super power antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Uni Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara super power. 2. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Contonya : ideologi komunisme yang menganut paham ateisme (tidak adanya Tuhan) yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila, ideologi liberalisme yang bersifat individualis dan bertentangan dengan sila keempat Pancasila, ideologi kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan dan bukan pada kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkritnya adalah kerusakan lingkungan, seperti banjir, kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. 2. Penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik (parpol) juga berdampak terhadap ideologi negara.Terimakasih telah membaca, Semoga Bermanfaat. D. ESENSI PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA

63 Mendeksripsikan esensi dan urgensi pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi pancasila dalam kasian sejarah bangsa pancasila pada hakikatnya merupakan Philosofische Grondslagdan Weltanschauung. Setiap produk hukum Indonesia harus berdasarkan pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Hasil pengawasan yang di lakukan KOMPAS yang dirilis pada 1 juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang pancasila disempurnakan secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan sila – sila pancasila secara benar dan lengkap 42.7% salah menyebutkan sila-sila pancasila, lebih parah lagi 60% responden berusia 46 tahun e atas salah menyebutkan sila-sila pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentan pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengang semangat penerimaan masyarakat terhadap pancasila. Selain data tersebut, pentingnya pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia di karenakan hal – hal berikut : • Pengidentikan pancasila dengan ideologi lain • Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara.

64 Kesimpulan Pancasila adalah dasar filsafah, ideologi, sumber hukum negara Indonesia yang menjadi pandangan serta tujuan hidup masyarakat Indonesia untuk berbangsa dan bereara. Selain itu pancasila dapat menjadi pemersatu pertahanan bangsa dengan latar belakang keanekaragaman disini. Pancasila tidak lahit semata-mata begitu saja , pancasila lahr dan ada sampai saat ini melalui tahapan , proses dan dinamikanya mulai dari pancasila era pra kemerdekaan. Pancasila sebagai dasar negara membuktikan bahwa semuanya telah terangkum di dalamnya tak ada satu pun yang menghapus perbedaaan , semua menjadi satu di dalamnya seperti semboyan yang kita miliki yaoyi “ Bhineka Tunggal Ika” Pancasila merupakan produk autentik pendiri negara pancasila. Nilai pancasila bersumber dan di galu dari nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan filsafat kenegaraan. Perapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bertapapunada upaya untuk mengganti pancasila sebagai ideologi bangsam tetapi terbukti pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia karena menjadikan Indoneisia selalu berkembang. PERTANYAAN 1. Jelaskan dinamika pancasila dalam era pra kemerdekaan ! 2. Apa arti pancasila menurut piagam jakarta rumusan pancasila ? 3. Deskripsikan usensi dan urgensi pancasila dalam kajian sejarah bangsa indonesia !

65 Daftar Pustaka coursehero. (t.thn.). mendekskripsikan esensi dan urgensi pancasila dalam kajian sejarah bangsa., (hal. Mendeksripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila dlam Kajian SejarahBangsa Indonesia untuk Masa Depan1.Essensi Pancasila dalam Kajian Sejarah BangsaPancasila pada hakikatnya merupakan PhilosofischeGrondslagdanWeltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar ). digilbi. (t.thn.). (hal. https://digilib-esaunggul-ac-id.webpkgcache.com/doc/- /s/digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Article-23630-5_0884.pdf). webpkgcache. iqipedia. (2022). membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pancasila dalam kaija sejarah bangsa Indonesia., (hal. Mendeksripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila dlam Kajian SejarahBangsa Indonesia untuk Masa Depan1.Essensi Pancasila dalam Kajian Sejarah BangsaPancasila pada hakikatnya merupakan PhilosofischeGrondslagdanWeltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar ).

66 BAB 6 KONSEP NEGARA DAN TUJUAN NEGARA A. Konsep Negara Menelusuri Konsep NegaraMenurut Diponolo (1975: 23-25), negara adalah suatu organisasi kekuatan yangberdaulat yang dengan tatsebuah pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatudaerah tertentu. MenurutAristoteles, definisi negara adalah :persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya”.Sementara itu jean Bodin berpendapat bahwa negara itu adalah “suatu persekutuan daripadakeluargakelurgadengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasayangberdaulat”. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yangmenjadi syarat mutlak bagi adanya negara yaitu: • Unsur tempat, atau daerah, wilayah atau teritori • Unsur manusia, atau umat, rakyat atau bangsa. • Unsur organisasi atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan. KonsekuensiPancasila sebagaidasar negara baginegarsebuahRepublik Indonesia, antaralain:Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 UUD NegaraRepublik Indonesia 1945). Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila tepatnya sila ketigadengan bentuk negara yang Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempatPancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam Pasal 1 ayat (2) ASUDNegara RepublikIndonesia 1945,“kedaulatanberada ditanganrakyatdan dilaksanakanmenurutUndang-Undang Dasar”. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia aliran demokrasikonstitusional bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada tujuan konsep negara-negarakomunis. Di sisi lain, pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, ditegaskan bahwa, “negara Indonesiaadalah negara negarahukum”. Prinsip tersebutmencerminkan bahwanegara Indonesia sejalan dengan sila kedua

67 Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmordjo(2009:25) bahwa : “konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga) unsur, yaituPancasila, hukum nasional, dan tujuan negara” B. Tujuan Negara 1. Melindungi perlindungan bangsa Indonesia dseluruh tumpah darah Indonesia Tujuan negara Indonesia yang pertama adalah perlindungan. Tujuan ini terdapat di dalampembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan tersebut berbunyi “Melindungihasil bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Berdasarkantujuan tersebut,berartiseluruh komponen diIndonesia harusdilindungi.Mulai darirakyatnya, kekayaan alam Indonesia, budaya, sampai nilai-nilai negara Indonesia harusdipertahankan. Hal-hal tersebut masuk ke dalam tujuan negara Indonesia berupa perlindungan. Parameteratau sebuahukuran subjek hukum seorangwarganegara telahdilindungi.Jika hal-halsebagai warga negara tersebut sudah terpenuhi. Pemenuhan tersebut sebagai oleh hukumnegara Indonesia.Hak dari warga negara Indonesia sendiri juga sudah dicantumkan di dalam Undang-undangDasar 1945. Hak tersebut menyangkut beberapa hal. Seperti hak asasi manusia, hak terhadapperlindungan hukum yang sama, hak memperoleh pendidikan, hak memiliki sesuatu dan lain sebagainya. Kewajiban dalam melindungi seluruh negara Indonesia dan seluruh Tumpah darah Indonesiatidak hanya menjaditugas pemerintah atau negara Indonesia saja.Akantapi, peran dari warganegara juga sangat dibutuhkan untuk melindungi negara Indonesia. Wujuddari peran tersebut atau membela negara Indonesia bisa dilakukan melalui beragam cara.Dapat disesuaikan dengan kemampuan para warga negaranya tersebut. contohnya sepertipembina dan memiliki sikap rasa cinta tanah air dan bela negara.

68 Sikap tersebut dapat dijadikan peran seorang warga negara dalam melindungi negara Indonesia.Ketika kita pemilik sikap bela negara, maka kita akan bertindak sesuai dengan hal itu.Ketikanegara Indonesiamengalamisebuah masalah,maka kita harusmembelanya. Melalui hal-hal seperti itu, maka tujuan negara Indonesia dalam melindungi kurang bangsa dapat tercapaidengan baik. 2. Memajukan kesejahteraan umum Tujuan negara Indonesia yang kedua adalah Berkaitan dengan selamat. Tujuan negaraIndonesia ini tercantum di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia keempat.Tujuan tersebut berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Parameter dari selamat di negara Indonesia terdapat tiga unsur. Serta merupakan sebuahsyarat yang subjektif dan pagar minimal. Ketika ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi, makawarga negara Indonesia bisa dibilang sejahtera. Ketiga unsur tersebut adalah pakaian atau sandang, makanan atau pangan, dan tempat tinggalataupapan.Sebuahkebaikanumumjugatidak hanyamencakuphalmengenaiselamatekonomi dan materi saja. Namun, selamat lahir dan batin juga harus diperhatikan. Kesejahteraan secara lahir danbatin juga hal yang penting. Hal itu harus dimiliki setiap warga negara indonesia. Kesejahteraan secara lahir dan batin antara lain seperti terciptanya perasaan seorang pria dan nyamanpada setiap warga negara. Selain itu, sikap seperti saling menghormati, gotong royong,menghargai hak antar warga negara, warga negara yang makmur, adil dan setara, berjalankewajiban perang masing-masingga negara dan lain sebagainya. Kesejahteraan secara ekonomi dan pasanganri juga harus terus meningkat. Contoh hal yang bisadilakukan adalah terus bersaing dalam hal perekonomian secara nasional dan internasional.Terlebih negara Indonesia saat iniudah masuk MEAatau Masyarakat EkonomiAsean. Hal itu membuat negara Indonesia harus terus bersaing dalam hal ekonomi. Ekonomi yang baiktentumembuatwarga negara nya mencapi kesejahteraan. Maka dari itu,tujuan negara indonesia dalam hal kesejahteraan akan terwujud.

69 3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Tujuan negara Indonesia yang ketiga adalah Berkaitan dengan pencerdasan. Tujuan negaraIndonesia ini tercantum di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia keempat.Tujuan tersebut berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan negara Indonesia dalam hal pencerdasaan ini adalah untuk memastikkan seluruh warga negara Indonesia dalam hal pendidikan. Negara Indonesia harus memastikan, bahwa seluruhwarga negaranya memiliki kesempatan dalam mengenyam pendidikan yang layak. Tidak hanyalayak, pendidikan yang diberikan kepada perangga negara juga harus berkualitas. Semenjak negara Indonesia resmi merdeka, pemerintah sudah berusaha negara Indonesiabebas dari bodoh. Seperti anggota buta huruf pada perangga negara Indonesia. Untukmencapai bebas buta huruf tersebut, negara Indonesia selalu meningkatkan kualitaspendidikannya. Akan tapi, tujuan negara dalam hal pencerdasan ini tidak hanya dilakukan oleh negara.Mencerdaskan bangsa Indonesia adalah tugas dari negara, pemerintah dan seluruh warganegaraIndonesia. Seluruh komponen tersebut harus berusaha meraih jenjang pendidikan yang terbaik. 4. Ikut melaksanan ketertiban dunia yang berdasarkan keemrdekaan,perdamaian abadi,dan keadilan sosial. Tujuan negara Indonesia akan perdamaian di doa situasinya tercantum secara akulas dalam UUD1945. Hal ini diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia yangsedang dan terus berjalan. Untuk mencapai perdamaian di dalam negeri, pemerintah dapat membuat kebijakankebijakanyang pro rakyat. Hal ini agar rakyat Indonesia dapat merasakan selamat di dalam negaraIndonesia dan benar-benar menciptakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dasar politik luar negeri Indonesia sendiri adalah politik bebas-aktif. Perdamaian yang tercipta dimasing-masing negara di dunia akan melahirkan politik luar negeri yang

70 bebas dan aktif.Tujuannegara tersebut merupakan landasan bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan kerja samadengan negara lain yang dilandasi oleh nilai-nilai perdamaian dan keadilan sosial. Perdamaian juga dapat diwujudkan oleh setiap perangga dengan cara menjaga perdamaian antarsuku, antar umat beragama,saling menghargai ,dan menghormati perbedaan – perbedaan yang ada mengingat indonesia adalah negara yang multikultur. C. URGENSI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya setiapwarga Negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melangggarPancasila sebagai dasar Negara, harus ditindak menurut hukum yakni hukum yang berlaku diIndonesia. Dengan kata lain pengamalan Pancasila sebagai dasar Negara disertai sanksisanksi hukum. Sedangkan pengamalan Pancasila sebagai weltanschuung, yaitu pelaksanaanpancasila dalam hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifatmengikat, artinya setiap manusia Indonesia terikat dengan cita-cita yang terkandung didalamnya untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupanya, sepanjang tidak melanggarperaturan perundang-undangan yang barlaku di Indonesia Jadi, jelaslah bagi kita bahwamengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesiamempunyai sifat imperatif memaksa. Sedangkan pengamalan atau pelaksanaan Pancasilasebagai pandangan hidup dalam hidup seharihari tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapimempunyai sifat mengikat. • DEFINISI Memahami urgensi pancasila sebagai dasar negara, bisa menggunakan dua pendekatan yaitu, Pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia, Pendekatan institusional nasional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau memenuhi kepentingannya. Sementara itu pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam

71 mengemban tugas dan bertanggung jawab. Sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang menyimpan kepentingan rakyat. • FUNGSI Dasar negara di sini diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara. Sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. BUKTI BAHWA PANCASILA DIJADIKAN SEBAGAI DASAR NEGARA INDONESIA 1.Asas Ketuhanan Menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan karenanya manuasia percaya dan taqwa terhadap Tuhan YME. sesuai dengan agama masing-masing. 2.Asas Kemanusiaan Menunjang nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi,berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka rasa takut dan bekerja sama dengan bangsa –bangsa lain. 3.Asas Kenegaraan Menempatkan persatuan, perseorangan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan yang dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika. 4.Asas Kerakyatan Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral. Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakilwakil yang dipercayanya. 5.Asas Persatuan

72 Menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Ir. Soekarno menggambarkan urgensi pancasila secararingkas tetapi meyakinkan.Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsayang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segalamacam penjajahan terutama imperialisme.Memahami urgensi pancasila sebagai dasar negara, bisa menggnakan dua pendekatanyaiut, Pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia, Pendekataninstitusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai pancasilasehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinyakepentingan nasional. Sementara itu pendekatan sumber daya manusiaterdapat pada duaaspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan brtanggung jjawab. Sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankankepentingan rakyat.Tetapi melihat kejadian yang jauh dari sikap penerapan nilai-nilai pancasila pada Indonesiaseperti, masyarakat yang hanya memeluk agama tertentu karena faktor mayoritas sehingga iatidak bisa menjalani ajaran agamanya dengan baik, sikap tidak adil terhadap sesama hanyakarena perbedaan suatu hal, aksi bentrok antar suku karena rendahnya kesadaran dan rasapersatuan, dan perlakuan tidak adil di beberapa tempat sosial karena faktor perbedaan RAS. Untuk mengatasi beberapa masalah yang ada perlu pemahaman yang mendalam terhadapurgensi pancasila sebagai dasar negara. Dalam pemahaman tersebut ada tahap implementasijuga yaitu tahap yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain tansparan, akuntabel, danfairness sehingga akan terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi danNepotisme) dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis, harus menjadikanPancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negaramelakukan free fight liberalism, tidak terjadi monopoli dan monopsoni, serta warga negarayang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik. Maka Indonesia akan mencapai tujuan yang di citacitakan seperti yang diharapan pejuang-pejuang pada masadulu jika rakyat Indonesia menerapkan nila-nilai yang terkandung dalam pancasila.

73 Urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: 1) agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, 2) dan agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalamberbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian,pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secarabertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakatyang adil dalam kemakmuran. Buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi juga menjabarkan perinal urgensi kedudukan Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat digali dengan pendekatan kelembagaan dan pendekatan personal. Pendekatan kelembagaan yaitu menyelenggarakan negara bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara menjamin terwujudnya tujuan negara dan kepentingan nasional. Hal ini dapat mengarahkan Indonesia pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Kemudian untuk pendekatan personal sendiri terletak pada pihak yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan (aparatur negara), yang menjalankan nilai-nilai Pancasila secara murni. Sehingga, formulasi kebijakan negara akan mengedepankan kepentingan rakyat. D. SUMBER YURIDIS,HISTORIS,SOSIOLOGIS DAN POLITIS PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA a) Pengertian Pancasila secara etimologis Menurut Ujang Permana dalam buku Pendidikan Pancasila (2019), secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Pancasyila Panca berarti lima, sedangkan syila artinya dasar, batu sendi, atau alas. Dengan demikian, Pancasyila berarti lima dasar.

74 Awalnya, kata Pancasila terdapat dalam kepustakaan Buddha di India. Dalam ajaran Buddha, ada ajaran moral untuk mencapai nirwarna melalui samadhi, dan tiap golonganny Ajaran moral tersebut adalah Dasasyiila, Saptasyiila, dan Pancasyiila. Adapun, Pancasyiila menurut Buddha merupakan lima aturan yang harus ditaati, meliputi larangan membunuh, mencuri, berzina, berdusta, serta minum minuman keras. b) Pengertian Pancasila secara yuridis Pancasila adalah dasar negara dari negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pernyataan tersebut merupakan pengertian Pancasila secara yuridis. Dikutip dari jurnal Pancasila sebagai Landasan Hukum di Indonesia (2017) karya Wawan Fransisco, secara yuridis, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum pada Pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. c) Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009--2014, 2013: 89. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIIIMPR1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor IIMPR1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Ekaprasetya Pancakarsa dan ketetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Meskipun status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig final, telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009- 2014, 2013: 90. Selain itu, juga ditegaskan

75 dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangundangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang 86 terkandung dalam Pancasila Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013: 90-91. d) Pancasila Secara Historis Pancasila dirumuskan oleh tokoh-tokoh nasional dalam sidang persiapan kemerdekaan Indonesia. Mohammad Hatta juga menyampaikan Pancasila dianggap sendi daripada hukum tata negara Indonesia. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Negara Secara sosiologis, Pancasila mengandung nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan serta citacita kebangsaan. Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Negara 1 ayat (2) UUD 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Maka dari itu, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.

76 KESIMPULAN Esensi pancasila sebagai dasar negara merupakan segala sesuatu yang merupakanHakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak dan konsentrat dari segala sesuatudisebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya.Ir. Soekarno menggambarkan urgensi pancasila secararingkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsayang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segalamacam penjajahan terutama imperialisme. Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia sebagai asas kerohanian dan dasar filsafatnegara merupakan unsur penentu daripada ada dan berlakunya tertib hukum bangsa Indonesiadan pokok kaidah negara yang fundamental. Sedangkan proklamasi merupakan titik11kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang bertekat untuk merdeka yang disemangati olehjiwa Pancasila. Perjuangan bangsa indonesia ini kemudian di jiwai, disemangati, didasari olehnilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan terdapat pada berbagai bidangkehidupan negara yaitu bidang ekonomi, bidang politik, sosial budaya, dan hankam. Pertanyaan : 1. Apa saja tujuan Negara? 2. Apa bukti bahwa pancasila dijadikan sebagaj dasar negara Indinesia? 3. Jelaskan pengertian pancasila secara yuridis !

77 Daftar Pustaka prezi.com. (t.thn.). urgensi pancasila sebaai dasar negara., (hal. https://prezi.com/p/gwzhfzkeivoi/urgensi-pancasila-sebagai-dasarnegara/?fallback=1). scribd. (t.thn.). sumber yuridis historis sosiologi dan poitis tentang pancasila sebagai dasar negara., (hal. https://id.scribd.com/document/431206083/C-Sumber-Yuridis-HistorisSosiologi-Dan-Politis-Tentang-Pancasila-Sebagai-Dasar-Negara). studocu. (t.thn.). konsep negara dan tujuan negara., (hal. https://www.studocu.com/id/document/universitas-sriwijaya/pendidikankewarganegaraan/konsep-negara-dan-tujuan-negara/20828834).

78 BAB 7 Pancasila Sebagai Sistem Filsafat A. Konsep Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Sejak masa Orde Reformasi (1998) Pancasila tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah. Nilai-nilai Pancasila telah terlupakan oleh generasi tua, sementara generasi muda tidak pernah tahu tentang nilai-nilai Pancasila. Sebagai akibatnya, bangsa Indonesia terancam degradasi moral serius, ditengarai dengan adanya korupsi besar-besaran dan masif di kalangan pejabat; sikap radikal-teorisme, intoleran, eksklusif, eksoteris, egois; pembunuhan, tindak kekerasan seksual; dan tawuran antar pemuda/pelajar. Sementara itu ideologi dari luar: liberalisme, sosialisme, dan ateisme mengancam nilai-nilai Pancasila. Untuk itu perlu dipelajari kembali nilai-nilai Pancasila berikut ini. Pancasila sebagai sistem filsafat memenuhi tiga aspek: ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologi adalah ilmu tentang “ada”, terkait dengan “ada”-nya Pancasila atau hakikat keberadaannya yang memberi jawab terhadap pertanyaan “apa”. Epistemologi adalah ilmu tentang “cara berada”, terkait dengan bagaimana cara Pancasila berada, yang memberi jawab terhadap pertanyaan “bagaimana” . Aksiologi adalah ilmu tentang penerapan, aplikasi, manfaat atau kegunaan, terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memberi jawab atas pertanyaan “untuk apa” . Ketiga aspek tersebut dijelaskan lebih lanjut berikut ini : Pokok-pokok Pikiran Notonagoro a. Pancasila adat-budaya, Pancasila religi, dan Pancasila negara Tentang ontologi Pancasila penelitian Notonagoro menyebutkan adanya Pancasila dalam triprakara atau tiga hal. Tiga hal itu adalah: adat-budaya, religi, dan negara. Berikut ini rinciannya. Prakara pertama, adalah Pancasila adat-budaya, yaitu nilai-nilai Pancasila yang ada, hidup dan berkembang, dalam sosio-budaya bangsa Indonesia. Sesungguhnya, bahwa Pancasila berada dalam wujudnya sebagai nilai-nilai yang diyakini sebagai baik dan benar dan karenanya dilaksanakan dalam kehidupan sosial-budaya setiap unsur bangsa Indonesia. Sesuai dengan sifat sosio-budaya bangsa yang bhinneka, maka nilai-nilai

79 Pancasila dalam bentuk dan konsepnya yang berbeda-beda menjadi inti sosio-budaya bangsa. Secara populer sering disebutkan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri, walaupun mendapatkan aspirasi dari luar, yaitu Tiga Dasar (San Min Chu-i) dari Dr. Sun Yat-sen (Cina) dan Declaration of Independence dari Amerika. Prakara kedua, adalah Pancasila religi, yaitu nilai-nilai Pancasila yang terkandung, hidup dan berkembang, dalam kepercayaan dan agama-agama di Indonesia. Kembali sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang bhinneka, setiap suku bangsa di Indonesia memiliki keyakinan atau kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Sesungguhnyalah bahwa religi tidak identik dengan agama. Religi merupan inti atau jiwa dari kepercayaan dan agama-agama. Di dalam setiap kepercayaan dan agamaagama di Indonesia terdapat nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian Pancasila dapat menjadi alat pemersatu bangsa. Prakara ketiga, yaitu Pancasila negara, dalam hal mana nilai-nilai Pancasila telah diangkat ke permukaan secara nasional, dirumuskan secara sistemik dan sistematis, dimasukkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara, selanjutnya dikembangkan sebagai filsafat. Materi Pancasila, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, digali dari kehidupan asli bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut hidup dan terpelihara dalam sepanjang sejarah bangsa; ada di dalam tradisi, adat dan kebiasaan serta budaya bangsa. Nilai-nilai itu berkedudukan sebagai cita-cita dan pandangan hidup bangsa dan akhirnya diangkat menjadi dasar negara. Oleh karena itu Notonagoro mengatakan bangsa Indonesia “ber-Pancasila dalam triprakara”, yaitu: (1) Pancasila adat-budaya (nilai-nilai dalam adat–kebudayaan), (2) Pancasila religi (nilai-nilai dalam hidup keagamaan), (3) Pancasila negara (tercantum dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia). Ada kesan bahwa negara kita mempunyai lima sila dasar atau dasarnya ada lima. Hal itu tidak benar. Pancasila adalah satu dasar yang susunannya tidak tunggal melainkan majemuk tunggal, pancatunggal, yang juga disebut Eka Pancasila. Dalam hal Pancasila yang penting adalah kenyataan dalam obyektifnya, bukan apa orang menyebutnya; sebab orang dapat menyebut dengan istilah berbeda-beda untuk obyek yang sama. Untuk menyebutkan apa yang sesungguhnya Pancasila itu,

80 harus/diperlukan orang yang benar-benar ahli dalam hal itu dan diperlukan penelitian ilmiah. Berikut ini berbagai sebutan tentang Pancasila. Paling sedikit ada delapan sebutan untuk Pancasila, yaitu: (1) Jiwa bangsa Indonesia, (2) kepribadian bangsa Indonesia, (3) Pandangan hidup bangsa Indonesia, (4) Dasar negara Republik Indonesia, (5) Sumber tertib hukum negara Republik Indonesia, (6) perjanjian luhur bangsa Indonesia, (7) cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, (8) alat pemersatu bangsa Indonesia. Dari berbagai sebutan itu dapat dirangkum ke dalam dua kategori. 1) Pertama, Pancasila sebagai dasar Negara, yang bersifat mengikat, mempunyai sanksi hukum. 2) Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, bersifat mengikat tetapi tidak mempunyai sanksi hukum Dengan berbagai sebutan di atas, ada segi positif dan negatifnya. Aspek positif: dapat diterima dalam berbagai bidang kehidupan. Aspek negarif: sering mengaburkan pengertian pokoknya. Pancasila merupakan inti isi persamaan yang terdapat dalam adat-istiadat, kebudayaan (Pancasila budaya) dan agama-agama (Pancasila religi) bangsa Indonesia, yang kemudian juga terdapat dalam kehidupan menegara, menjadi dasar negara (Pancasila Negara). a. Hakikat inti isi Pancasila Notonagoro mengkategorikan inti-isi Pancasila sebagai umum universal, umum kompromi, umum abstrak, dan khusus konkret. Umum universal, artinya bahwa nilainilai Pancasila berlaku secara umum di seluruh dunia. Secara terpisah satu dari yang lain, sila-sila dalam Pancasila itu juga ada di antara bangsa-bangsa atau negara-negara lain, dan berlaku secara universal (mendunia). Umum kompromi, artinya nilai-nilai Pancasila itu berlaku mengikat secara umum, bersama-sama sebagai hasil dari kompromi atau kesepakatan. Umum abstrak, artinya nilai-nilai Pancasila itu bersifat

81 abstrak atau spekulatif. Umum konkret, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu dihayati dan diamalkan sesuai pemahaman masing-masing pihak. Selanjutnya Notonagoro memberikan arti inti sila-sila dalam Pancasila dengan menggunakan kata-kata: ”sifat-sifat, keadaan-keadaan yang sesuai dengan hakikat” sebagai berikut. Ketuhanan adalah sifat-sifat, keadaan-keadaan yang sesuai dengan hakikat Tuhan. Kemanusiaan adalah sifat-sifat, keadaan-keadaan yang sesuai dengan hakikat manusia. Persatuan adalah sifat-sifat, keadaan-keadaan yang sesuai dengan hakikat satu. Kerakyatan adalah sifat-sifat, keadaan-keadaan yang sesuai dengan hakikat rakyat. Keadilan sosial adalah sifat-sifat, keadaan-keadaan yang sesuai dengan hakikat adil. b. Pokok pikiran lain yang relevan dengan ontologi Pancasila Selain hal-hal yang telah dipaparkan di atas Notonagoro juga menyebut bahwa Ir. Soekarno adalah ”pencipta Pancasila”. Hal ini langsung ditolak oleh Soekarno sendiri, dengan alasan apabila Pancasila ciptaan Soekarno maka keberadaannya akan tergantung pada Soekarno, bila Soekarno telah tidak berkuasa atau tidak ada, Pancasila akan diabaikan. Orang lain tidak merasa handarbeni ( memiliki ), maka juga tidak akan mempertahankan keberadaannya. Olehkarena itu Soekarno tidak mau disebut sebagai pencipta Pancasila, melainkan hanya sebagai ”penggali” Pancasila. Masih menurut Notonagoro, Pancasila ”bukan konsepsi politis”. Ada pendapat sementara orang bahwa Pancasila bagi bangsa Indonesia hanyalah konsepsi politis, karena adanya Pancasila diciptakan untuk kepentingan politis semata, yaitu demi persatuan bangsa melawan penjajahan. Tanpa persatuan bangsa Indonesia tidak akan mampu melawan penjajahan, dan tanpa Pancasila bangsa Indonesia tidak dapat bersatu. Itulah sebabnya maka dimunculkan Pancasila sebagai konsepsi politis. Pendapat tersebut tidak benar dan berbahaya, karena bila Pancasila hanya konsepsi politis, dibentuk demi kpentingan politis semata, ketika kekuasaan negara dipegang oleh kelompok atau golongan tertentu yang secara politis tidak menghendaki Pancasila, maka Pancasila akan secara sah dapat diganti. Oleh karena itu penelitian Notonegoro menegaskan bahwa Pancasila bukan konsepsi politis, melainkan juga konsepsi

82 filosofis; artinya merupakan hasil pemikiran yang mendalam, dalam waktu yang relatif lama, dan dilakukan oleh para ahli yang kompeten. Bagi bangsa Indonesia Pancasila sudah final, tidak perlu dipikir-pikir lagi, dan tidak dapat diubah atau diganti, hanya perlu untuk dihayati dan diamalkan, sebagai suatu keharusan atau bersifat imperatif. Pancasila telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak mungkin dapat diubah, karena mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan negara. Adapun tentang rumusan Pancasila yang pernah dimasukkan dalam UUD 1949 dan UUD Sementara1950, oleh Notonagoro dijelaskan sebagai: (1) tidak bersifat perubahan, (2) hanya pengutamaan, pertimbangan taktis, dan psikologis, (3) sebagai penegasan atau keluasan, dan (4) hanya soal istilah belaka. Akhirnya ditegaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah sumber otentik rumusan Pancasila, hukum dasar negara tertinggi dan bersifat mutlak, dan merupakan Declaration of Independence bagi bangsa Indonesia. 1. Pokok-pokok Pikiran Drijarkara a. Ada bersama dengan cinta kasih Drijarkara menjelaskan keberadaan Pancasila berpangkal dari kodrat manusia mengikuti aliran eksistensiali dari Heidegger. Pancasila inheren (lekat) pada eksistensi (keberadaan) manusia sebagai manusia (kodrat manusia, quo talis). Pancasila merupakan konsekuensi dari ada bersama manusia dengan cinta kasih. Ada bersama manusia dalam kaitannya dengan Tuhan, menimbulkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada bersama manusia dengan orang lain atau sesamanya, menimbulkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada bersama manusia dalam kaitannya dengan masyarakat, menimbulkan sila Persatuan Indonesia (Kebangsaan). Ada bersama manusia dalam kaitannya dengan hak azasi, menimbulkan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam ermusyawaratan/perwakilan. Ada bersama manusia dalam kaitannya dengan syarat hidup, menimbulkan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. b. Pemerasan Pancasila

83 Sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru), timbul pernyataan bahwa Pancasila tidak perlu diperas-peras. Pemerasan Pancasila memang timbul pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama). Tetapi sebagai kajian ilmiah tidak ada salahnya diungkap kembali tentang logika pemerasan Pancasila, sebagaimana juga diungkapkan oleh Drijarkara. Telah disebut bahwa ada bersama itu dengan cinta kasih. Drijarkara menempatkan cinta kasih sebagai inti dari Pancasila. Pancasila dapat diperas menjadi Dwisila, yaitu cinta kepada tuhan, sebagai manifestasi dari sila pertama Pancasila, dan cinta kepada sesama, sebagai manifestasi keempat sila yang lain. Dwisila dapat diperas menjadi Ekasila, yaitu cinta kasih sebagai hukum kodrat. c. Prinsip-prinsip Pancasila Drijarkara menjelaskan bahwa Pancasila merupakan prinsip-prinsip sekaligus tujuan. Pancasila terbentuk melalui proses idealisasi dan ideifiksi nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang telah ada dalam kehidupan seharihari bangsa Indonesia itu diabstrakkan dan dijadikan suatu cita-cita. Pancasila dapat dikembalikan kepada dan atau mencakup tiga macam jenis soal hidup pokok dari manusia (termasuk manusia Indonesia). 1) Terhadap diri sendiri, termasuk hubungannya dengan benda, tersimpul dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2) Terhadap sesama manusia, yang mengenai benda, terutama dalam hubungannya dengan lingkungan kenegaraan, tersimpul di dalam sila Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3) Terhadap asal mula segala sesuatu, tersimpul di dalam sila Ketuhanan Maha Esa. Seperti halnya Notonagoro, Drijarkara juga menjelaskan tentang struktur prinsip-prinsip dasar yang hirarkhis-piramidal. Sistematika atau urutan prinsip-prinsip dasar tersebut bersifat tetap, tidak dapat diubah atau ditukar. Sila yang terdahulu menjadi basis sila berikutnya. Sila yang berikut merupakan konkretisasi atau

84 pengkhususan dari sila sebelumnya. Bagian-bagiannya tidak saling bertentangan. Tiap bagian mutlak adanya, sehingga hilang satu menjadikan hilang makna keseluruhannya. Tiap sila saling membatasi dan sekaligus melengkapi. Setiap sila tersimpul dalam sila yang lain. Sila pertama menjadi sumber seluruh sila yang lain, dan sila terakhir menjadi tujuan sila-sila sebelumnya. Tujuan negara adalah keadilan sosial (sila kelima) yang terus menuju kepada Tuhan (sila pertama). d. Pancasila dan religi Sebagaimana telah disebut, bahwa religi adalah jiwa atau semangat dari agama. Religi tidaklah sama dengan agama. Agama memang berbeda-beda, tetapi religinya sama. Religi merupakan bentuk penyerahan total manusia kepada Tuhan. Dalam kaitannya dengan negara, negara Pancasila bukanlah negara agama melainkan negara bertuhan. Negara Pancasila adalah negara sekuler (keduniawiaan) tetapi bukan sekularisme atau negara profan yang sama sekali memisahkan diri dari hal-hal yang rohani. Negara Pancasila jelas bukan negara ateis, yang menentang adanya Tuhan. B. Dasar Pikiran Aktualisasi Filsafat Pancasila Ada beberapa alasan mengapa filsafat Pancasila perlu ada. Beberapa alasan itu dapat dibedakan ke dalam orientasi atau wawasan kepada masa lampau dan masa kini serta orientasi kepada masa depan. Berikut ini uraian masing-masing. a. Orientasi kepada masa lampau dan terjadinya penyimpangan Orientasi kepada masa lampau berarti melihat perkembangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, utamanya sejak dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara sebagai tuntutan Proklamasi Kemerdekaan. Sejarah bangsa Indonesia pada dasarnya juga sejarah Pancasila itu sendiri.

85 Dari sejarah bangsa Indonesia kita yakin bahwa Pancasila dapat menjadi ukuran tentang tercapai atau tidaknya tujuan dari Proklamasi Kemerdekaan, yaitu masyarakat adil dan makmurberdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari Kemerdekaan bangsa Indonesia hanya dapat dicapai dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sejarah telah membuktikan bahwa sejauh bangsa Indonesia mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan baik, maka terjadilah ketenangan, ketenteraman, kedamaian, dan kesejahteraan yang menuju kepada keadilan dan kemakmuran. Sebaliknya, sejauh nilai-nilai Pancasila tidak dihayati dan diamalkan dengan baik, sejauh itu pula timbul kekacauan, yang mengarah kepada perpecahan dan kehancuran, dan itulah yang sedang terjadi. Belajar dari sejarah itulah muncul pemikiran bagaimana menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai milik bangsa yang diyakini kebenarannya dan akhirnya dipatuhi. Untuk itu perlu mempelajari berbagai penyimpangan Pancasila dan sebab-sebabnya. b. Penyimpangan Pancasila Penyimpangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dapat dikategorikan ke dalam: pengurangan, penambahan, dan penggantian serta pengaburan. Berikut ini penjelasan rincinya. C) Pengurangan Pancasila dirumuskan sebagai alat pemersatu. Dalam hal ini, karena sebagai alat pemersatu, dapat dibuang setelah cita-cita bersatu terwujud. Komentar semacam ini bersumber dari orang-orang komunis (PKI = Partai Komunis Indonesia). Hal ini dikategorikan ke dalam pengurangan karena bersifat mengurangi peran Pancasila. Memang tidak salah bahwa Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa, tanpa Pancasila barangkali bangsa Indonesia belum mencapai persatuan seperti yang ada sekarang. Selain itu kelahiran Pancasila, oleh para pendiri Negara Republik Indonesia ini memang juga dimaksudkan untuk membuat persatuan di antara kelompok atau golongan yang ada pada saat itu. Namun demikian peran Pancasila bukan hanya sebagai alat pemersatu. Mereka (PKI) lupa bahwa Pancasila juga berperan sebagai dasar negara yang tidak mungkin dapat dibuang. Kalau dasar negara dibuang, Negara itu sendiri akan runtuh, dan bila alat pemersatu dibuang kesatuan dan persatuan itu akan berantakan.

86 Perlu dicatat bahwa PKI menerima Pancasila sebagai taktik perjuangan. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab diterima sebagai internasionalisme yang tidak mengakui nasionalisme atau kebangsaan. Mereka menerima kebebasan beragama dalam arti bebas tidak beragama, atau bebas berpropaganda anti agama. b) Penambahan Pancasila disamakan dengan Nasakom (Nasional, agama dan Komunis). Dalam hal ini terjadi penambahan, yaitu unsur kom (Komunis) yang sebenarnya di luar Pancasila. Perlu diperhatikan bahwa di dalam Pancasila tidak mungkin ada Komunis. Pancasila menjamin hidup berketuhanan, sedang komunis anti Tuhan. Keduanya tidak mungkin hidup bersama dalam arti yang sebenarnya; bila hal itu terjadi sifatnya hanya sementara dan tidak mendasar; hanya sebagai taktik, bukan startegi. c) Penggantian dan pengaburan Penyimpangan dalam hal ini bersifat mengganti (substitusi) terhadap pengertian nilainilai dan sila-sila Pancasila dengan maksud untuk menguburkan atau membuat tidak jelas. Contoh-contohnya adalah: Pancasila is Nasakom (Pancasila adalah Nasakom), Keadilan sosial adalah masyarakat tanpa hak milik, Kemanusiaan is Internasionalisme, Kebebasan agama adalah bebas anti agama/tidak beragama, orang komunis juga “berkeyakinan”, yaitu yakin bahwa Tuhan tidak ada. Berbagai jenis penyimpangan tersebut di atas. (pengurangan, penambahan dan penggantian) dapat dikategorikan sebagai penyimpangan prinsipial, kategoritematis. Di samping itu juga terjadi penyimpangan faktual bersifat praktis dan kontradiktif, kategori operatif, yaitu dalam bentuk pelanggaran atau penentangan, seperti pemberontakan dan lain-lain. • Sebab-sebab terjadinya penyimpangan Dari jenis-jenis pernyimpangan yang telah dibicarakan di atas, dapat ditarik simpulan mengapa timbul penyimpangan dan dengan demikian juga dapat ditentukan bagaimana cara mengatasinya. Penyimpangan terhadap Pancasila dapat timbul karena kurang pengertian dan keinginan yang jahat.

87 a) Untuk penyimpangan yang timbul karena kurang pengertian dapat diatasi dengan memberikan pengertian yang jelas. Dalam hal ini tampak pentingnya mempelajari Pancasila. Di samping diajarkan di sekolah-sekolah (termasuk di perguruan tinggi), juga diadakan penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Ketika saat ini Pancasila tidak diajarkan lagi di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, perlu dipikirkan kembali. Kalau penataran P-4 tidak diinginkan lagi; perlu dipikirkan penguatan eksistensi BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). b) Penyimpangan yang timbul karena keinginan yang jahat dapat berupa lain-lain pengurangan, penambahan, penggantian, pengaburan, pemalsuan idealisme; disebabkan oleh pendirian dan pandangan politik. Untuk itu diperlukan suatu kewaspadaan. Dalam hal ini diperlukan kaum intelektual Pancasila yang berani bicara dan ambil peranan. Dengan demikian pendidikan Pancasila menjadi penting. Perlu dicatat bahwa peyimpangan dapat timbul pada diri setiap penduduk dan warga negara, baik dari rakyat maupun pemerintah. Tidak satu orang atau kelompok dan juga golongan yang boleh merasa paling berhak dan bertanggung jawab, serta merasa lebih dari yang lain. Pancasila bukan suatu yang otomatis ada pada mereka yaitu mengakuinya, melainkan perlu diupayakan atau diperjuangkan adanya dalam bentuk pengalaman kongkret dan dirasakan oleh sesama warga Negara. c. Orientasi masa kini 1) Realitas material, menurut isi dan keluasannya, tata nilai dan tata masyarakat dalam sosio-budaya bangsa ideologi mengandung nilai-nilai filsafat. Nilai-nilai itu belum dirumuskan sebagai filsafat, melainkan sebagai sikap hidup masyarakat; untuk dalam bahasa Jerman kita kenal sebagai Weltanschauung merupakan filsafat pada tahap awal atau sering mendahului timbulnya filsafat, tepatnya yang kemudian dapat dirumuskan sebagai filsafat dari para pendukungnya. 2) Realita fungsional-praktis, nilai-nilai Pancasila yang disebut sebagai nilai-nilai dasar, tersebut telah menjadi tata nilai dalam sosio-budaya sepanjang sejarah. 3) Realita formal, secara yuridis-konstitusional nilai-nilai Pancasila kini, sejak bangsa Indonesia mendirikan negara merdeka, telah dijadikan dasar negara, dasar kerohanian negara, sebagai sumber tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum tercantum

88 di dalam Pembukaan. Baik realita material, realita fungsional-praktis maupun realita formal, ketiga-tiganya mewujudkan das Sein, yaitu kenyataan yang ada, sedang yang merupakan das Sollen-nya atau yang diharapkan adalah : 4) Secara harapan, wajar bahwa bangsa Indonesia menghendaki nilai-nilai tersebut di atas menjadi sistem filsafatnya, karena memiliki sifat-sifat: fundamental, universal, spiritual, komprensif dan metafisis (hakiki). d. Orientasi ke masa depan Kelangsungan hidup bangsa dan negara memerlukan ketahanan nasional dan ketahanan nasional memerlukan adanya filsafat Pancasila. Hal ini telah dibuktikan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia bahwa hanya dengan berpegang pada nilai-nilai dasar Pancasila bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara merdeka dan mempertahankannya dari berbagai ancaman, baik dari luar (usaha-usaha kembalinya penjajah Belanda, gerakan suvervisi), maupun rongrongan dari dalam (perpecahan, pemberontakan, gerakan separatisme atau pemisahan, unitarisme atau federasi, feodalisme, paham kedaerahan dan lain-lain). Ancaman tersebut memuncak dengan adanya G.30 S/PKI, pada saat mana nilai-nilai Pancasila berkobar dengan seindahindahnya, sehingga berhasil menggagalkan gerakan tersebut dan dengan demikian Pancasila dinyatakan sebagai ”sakti”, dan 1 Oktober dinyatakan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Selain itu dirasakan perlunya pewarisan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat. Sudah sewajarnya kalau generasi tua yang telah mengalami dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai yang terbaik dan benar berniat untuk mewariskan kepada generasi penerusnya. Apa bila tidak demikian maka generasi tua itu akan dikecam sebagai tidak konsekuen, tidak konsisten dan pantas digugat oleh generasi penerusnya. Pewarisan nilai-nilai itu akan menjadi kokoh apabila terumus sebagai filsafat. C. Fungsi Pancasila Dari beberapa pengertian tentang Pancasila tersebut di atas dapat disimpulkan adanya beberapa fungsi Pancasila sebagai berikut ini.

89 a. Secara yuridis ketatanegaraan atau yuridis konstitusional; Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan sumber tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum. b. Secara sosiologis Pancasila berfungsi sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. c. Secara etis Pancasila berfungsi sebagai pengatur tingkah laku pribadi. d. Secara filosofis (philosophical way of thinking; philosophical system). Pancasila berfungsi sebagai cara-cara mencari kebenaran. Pancasila di samping sebagai filsafat individual juga menjadi filsafat sosial. Pancasila sebagai filsafat individual artinya bahwa setiap individu, warga negara Indonesia mengakui nilai-nilai dasar Pancasila sebagai nilai-nilai untuk diyakini di dalam hidupnya, menjadi landasan sikap dan tingkah lakunya. Pancasila sebagai filsafat sosial berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila menjadi landasan bersikap dan bertingkah laku bersama sebagai masyarakat, bangsa dan negara. Itu berarti bahwa masyarakat, bangsa dan negara Indonesia adalah masyarakat, bangsa dan negara yang Pancasilais. Yang disebut masyarakat Pancasilais adalah masyarakat yang setiap warganya telah bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti: nilainilai Pancasila telah menyatu dalam kepribadian setiap warga masyarakat. Untuk itu diperlukan kesadaran normatif. Menurut kualitasnya, kesadaran normatif memiliki tingkat-tingkat sebagai berikut: a. Kesadaran formal Kesadaran yang timbul karena dipaksakan melalui hukum formal (UUD) dengan sanksi yang mengikat. Kesadaran ini timbul dengan motivasi, yaitu : loyalitas atau disiplin dan untuk menghindari sanksi. Tingkat kesadaran ini juga disebut tingkat habitual atau tradisional b. Kesadaran informal

90 Kesadaran informal timbul karena pengakuan terhadap kebenaran dan kebaikan nilainilai (superioritas nilai-nilai). Tingkat ini juga disebut tingkat rasional atau analisis: penalaran yang kritis. c. Kesadran moral-etis Kesadaran yang timbul karena cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pengakuan/keyakinan terhadap perintah-perintahNya. Tingkat ini juga disebut tingkat insan kamil/supernatural, merupakan tingkat tertinggi kesadaran. D. Pancasila sebagai filsafat bangsa Dengan dicantumkannya Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila terbentuklah kawasan filsafat dan religi, artinya Pancasila mengandung watak filosofis dan beraspek religius. Maka pembahasan yang tepat bagi Pancasila adalah secara integral antara analisis ilmiah, filosofis dan religius. Kebenaran filsafat pada Pancasila tidak meragukan. Maka eksistensi Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia tidak dipersoalkan. Dalam Memorandum DPR GR telah diterima baik dengan ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 ditegaskan bahwa: sumber tertib hukum RI adalah pandangan hidup, kesadaran serta cita-cita hukum dan cita-cita moral, yang meliputi suasana mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional serta mondial, cita-cita politik mengenai kehidupan kemasyarakatan serta keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi hati nurani manusia. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia dan digali dari bumi Indonesia sendiri. Hal itu berarti bahwa: (1) prinsip-prinsip azasi yang terkandung di dalam Pancasila telah menjadi keyakinan bangsa Indonesia sejak dulu kala, telah tersimpan di dalam lubuk sejarah Indonesia sebagai Pancasila religi dan Pancasila budaya, (2) Pancasila telah digunakan sebagai petunjuk dalam praktik hidup sehari-hari, maka Pancasila adalah filsafat hidup bangsa Indonesia,

91 (3) Pancasila dihasilkan dari pemikiran dan penelaahan yang sedalam-dalamnya terhadap sikap mental atau tingkah laku yang khas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat hidup juga sering disebut sebagai (1) pandangan hidup, libensnchauung, livens beschouwing, (2) pandangan dunia, weltasnchauung, wereldbeschouwing, (3) pedoman hidup, petunjuk hidup, jalan hidupatau way of life. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia artinya bahwa Pancasila itu merupakan usaha pemikiran bangsa Indonesia untuk mencari hasil usaha pemikiran bangsa Indonesia untuk mencari kebenaran yang kemudian dianggap sebagai kebenaran yang sungguh-sungguh. Usaha pemikiran itu dilakukan secara mendasar, sistematis dan radikal. E. Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Melalui Contoh Kasus Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastrapratedja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filsofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional (Sastrapratedja. 2001: 3). Pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofis Pancasila, meskipun masih ada beberapa aspek lagi yang masih dapat dipertimbangkan.

92 Kesimpulan Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastrapratedja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filsofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional (Sastrapratedja. 2001: 3). Pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofis Pancasila, meskipun masih ada beberapa aspek lagi yang masih dapat dipertimbangkan. Pertanyaan : 1. Jelaskan konsep pancasila sebagai sistem filsafat ! 2. Apa arti urgensi pancasila sebagai sistem filsafat? 3. Jelaskan pancasila sebagai sistem filsafat ! Daftar Pustaka iqipedia. (2022). menelusuri konsep dan urgensi pancasila., (hal. https://iqipedia.com/2022/01/23/menelusuri-konsep-dan-urgensi-pancasila-sebagaisistem-filsafat/). upgris. (t.thn.). pancasila sebagai sistem filsafat., (hal. https://fip.upgris.ac.id/2020/08/05/pancasila-sebagai-sistem-filsafat/).

93 BAB 8 Pancasila sebagai Dasar Pengembangan ilmu A. Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu untuk Masa Depan Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu untuk masa depan memiliki beberapa pengertian. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kedua, bahwa nilai-nilai Pancasila mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Ketiga, bahwa pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah indegenisasi ilmu. Beberapa hal yang merupakan urgensi dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yaitu ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat (berorientasi barat), kebutuhan pasar serta belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya menyejahterakan kelompok elite yang mengembangkan ilmu (scientist oriented). Oleh karena itu, penting untuk memahami setiap nilai dasar yang terkadung dalam silasila Pancasila. Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa berkaitan dengan upaya penyadaran, bahwa manusia hidup di dunia seperti sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Ujian yang dihadapi tersebut berkaitan dengan kodrat manusia seabagai khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi bukan hanya membuat kerusakan di bumi. Pengaplikasian dari sila pertama ini yaitu berkaitan dengan kode etik ilmiah dan keinsinyuran seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat; berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis dan taat aturan untuk meningkatkan reputasi, reputasi dan kemanfaatan profesional, dan lain-lain, adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan arah, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi penegakan Negara Kesatauan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas Persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme

94 yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan arah asa kerakyatan, yang mengandung arti bahwa pembentukan negara republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuannya untuk kemajuan negara. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan agar tidak terjadi jurang (gap) kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri harus selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. yang mengandung arti bahwa pembentukan negara republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuannya untuk kemajuan negara. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan agar tidak terjadi jurang (gap) kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri harus selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. yang mengandung arti bahwa pembentukan negara republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuannya untuk kemajuan negara. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan agar tidak terjadi jurang (gap) kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri harus selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuannya untuk kemajuan negara. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan agar tidak terjadi jurang (gap) kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri harus selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib

95 memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuannya untuk kemajuan negara. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan agar tidak terjadi jurang (gap) kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri harus selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Pancasila sebagai paradigma ilmu Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Oleh karena itu. kemajuan dan perkembangan IPTEK sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan IPTEK kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka dari itu, IPTEK dan Pancasila antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kohesif. B. Konsep Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indegenisasi ilmu (mempribumian ilmu). (Dikti, 2016) Keempat pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung

96 asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian kedua bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur, artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Pengertian ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main. Pengertian keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indegenisasi ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia, sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. (Dikti, 2016) Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Prof. Notonagoro, anggota senat Universitas Gadjah Mada sebagaimana dikutip oleh Prof. Koesnadi Hardjasoemantri, yang mengatakan bahwa pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudur pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa teminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

97 • Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada bebarapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilainilai yang terkandung dalam Pancasila. • Nilai Ketuhanan Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila harus didudukan secara proporsional, bahwa ia bukanlah agam yang berpretensi mengatur sister keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. • Nilai Kemanusiaan Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana semestinya. a. Memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan, ilmu dikembalikan pada fungsinya semula yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. b. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab, membangan iptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha yaitu untuk mencapai kesejateraan umat manusia.

98 c. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan. • Nilai Keadilan Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadalian dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana meraka berada. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus dapat teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat. • Pentingnya Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Seiring dengan kemajuan iptek nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek yang didominasi negaranegara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehiduapan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut; Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif

99 yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. • Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada hakikatnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Negara dalam rangka mewujudkan tujuannya melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia. Oleh karena itu pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa yang mencakup akal, rasa dan kehendak, aspek raga, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi dan juga aspek kehidupan ketuhanannya. Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu pada hakikatnya sila-sila Pancasila harus merupakan sumber nilai, kerangka pikir serta basis moralitas bagi pengembangan iptek. Menurut Kaelan (2000) bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pembangunan iptek yakni :