150 1. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/ Peperpu/013/1950 Peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/ PM/06/1957, tanggal 27 mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957. Hal yang penting untuk diketahui dari peraturan-peraturan di atas adalah adanya usaha untuk pertama kali memakai istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi sebagai “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara sebagaimana tujuan hukum bisnis . Berdasarkan ketentuan Peraturan Penguasa Perang Pusat adalah adanya pembagian korupsi ke dalam 2 perbuatan : • Korupsi sebagai perbuatan pidana Korupsi sebagai perbuatan pidana dijelaskan sebagai, 1. Perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggarankelonggaran masyarakat. 2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 3. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Pepperpu ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP.
151 • Korupsi sebagai perbuatan lainnya Korupsi sebagai perbuatan bkan pidana atau perbuatan lainnya dijelaskan sebagai, 1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggarankelonggaran dari masyarakat. 2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkay diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 2. Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi Dari permulaan dapat diketahui bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang Pemberantasan Korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan Undangundang Keadaan Bahaya. Dalam keadaan normal ia memerlukan penyesuaian sebagaimana tujuan hukum ketenagakerjaan . Atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan itulah lahir kemudian Undang-undang Nomor 24 (Prp) tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada mulanya berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Perubahan utama dari Peraturan Penguasa Perang Pusat ke dalam Undang-undang ini adalah diubahnya istilah perbuatan menjadi tindak pidana. Namun demikian undangundang ini ternyata dianggap terlalu ringan dan menguntungkan tertuduh mengingat pembuktiannya lebih sulit sebagiaman jenis tindak pidana korupsi . 3.Delik Korupsi Menurut Uu No. 31 Tahun 1999 Jo. Uu No. 20 Tahun 2001 Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal. Untuk mempermudah pemahaman, penjelasan atas delik-delik korupsi dalam undang-undang dilakukan berdasarkan perumusan delik sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan delik korupsi
152 yang ditarik dari KUHP baik secara langsung maupun tidak secara langsung seperti juga jenis pelanggaran pemilu . Namun tidak semua delik korupsi di dalam undangundang yang akan dijelaskan disini, tetapi beberapa perbuatan korupsi yang utama dan umum saja termasuk mengenai gratifikasi yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Adapun delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah : Pasal 2 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 13 Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
153 Pasal 15 Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantua,n atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. itulah tadi, 3 Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Dalam perbuatan penyuapan tersebut mungkin terdapat unsur memberi janji yang dalam perkataan lain sering disebut “dengan menjanjikan sesuatu, seperti yang termuat dalam Pasal 209 KUHP, yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyaktiga ratus juta rupiah (=15 kali)”. Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara. Secara konstitusional pengertian tindak pidana korupsi disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, danNmepotisme, yang juga menyebutkan mengenai kolusi (pada Pasal 1 angka 4) dan nepotisme (pada Pasal 1 angka 5), yaitu sebagai berikut: a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
154 b. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. c. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi perbuatan cukup luas cakupannya. Sumber perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat di golongkan dalam dua golongan : Perumusan yang di buat sendiri oleh pembuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal KUHP yang ditarik kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu : − Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ( Pasal 2 ayat (1) ). − Setiap orang yang dengan tujuan mengungtungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padaaya karena jabatan, atau keduduksn yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3). − Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau
155 kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji di anggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut(Pasal 13). − Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15). − Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).
156 Kesimpulan Korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan secara individu maupun kelompok dalam upayanya memperkaya diri sendiri maupun kelompok dari sumber-sumber pendapat yang ilegal secara hukum. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Selain itu, tindakan korupsi juga menciderai nilainilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Di era globalisasi yang berkembang sekarang ini, korupsi seolah-olah menjadi budaya dalam masyarakat hingga pernah terdengar suatu pernyataan yang menyebutkan «korupsi berjamaah». Korupsi adalah sebuah kecurangan yang dapat merugikan korporasi dan panduan ini ditujukan kepada korporasi sebagaimana pengertian korporasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 atau biasa disebut Perma 13/2016. Keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih bertanggung-jawab sangat besar. Keinginan ini hendak diwujudkan tidak hanya di sektor publik namun juga di sektor swasta. Gerakan ini dilakukan baik oleh organisasi internasional maupun Lembaga Swadaya Internasional . Tindak Pidana korupsi bukanlah tindak pidana baru di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah tindak pidana korupsi itu sendiri telah digunakan sejak diberlakukannya Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/ Peperpu/013/1950. Namun perbuatan korupsi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pada hakikatnya telah dikenal dan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana . Hal ini terbukti dengan diadopsinya beberapa ketentuan hukum pidana dalam KUHP menjadi delik korupsi sebagaimana kasus pelanggaran hak warg negara . Pertanyaan ! 1. Jelaskan apa saja dampak dari korupsi bagi kehidupan masyarakat? 2. Apa yang menyebabkan korupsi sulit di berantas? 3. Bagaimana sikap anda dalam menyikapi masalah korupsi jika dikaitkan dengan nilai nilai pancasila?
157 Daftar Pustaka Ardhy, R. G. (n.d.). upaya pemberantasan korupsi. (pp. https://guruppkn.com/upayapemberantasan-korupsi ). helloedukasi.com. dosensosiologi. (17 des 2022). dampak korupsi., (pp. https://dosensosiologi.com/dampak-korupsi/). puwanti, p. (16 sept 2018). tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang undangan di indonesia., (pp. https://hukamnas.com/tindak-pidana-korupsi-dalamperaturan-perundang-undangan-di-indonesia). rahardja, w. (15 oct 2020). upaya pencegahan korupsi., (pp. https://asosiasigulaindonesia.org/upaya-pencegahan-korupsi/ ). rebbose. (28 april 2022). gerakan dan instrumen internasional., (pp. https://www.rebbosetau.com/2022/04/gerakan-dan-instrumeninternasional.html ). suminto, S. (n.d.). upaya pemberantasan korupsi., (pp. https://haloedukasi.com/upayapemberantasan-korupsi).
158 Daftar Pustaka Dinita, I. M. (2021). MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA. Diambil kembali dari Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi-MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA: https://www.studocu.com/id/document/universitas-andalas/pancasilaeducation/pendidikan-pancasila-untuk-perguruan-tinggi/18099524 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2016). Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Diambil kembali dari https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/mkwu/8-PendidikanPancasila.pdf Syamsyir, Amran, A., Mashudi, & Dharma, S. (2017, April). PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK PERGURUAN TINGGI. Diambil kembali dari Buku-Ajar-Bersama-BKS-MKPendidikan-Pancasila.pdf: https://bpmku.unila.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/BukuAjar-Bersama-BKS-MK-Pendidikan-Pancasila.pdf bpip.go.id. (n.d.). tujuan pendidikan pancasila di perguruan tingi., (pp. https://bpip.go.id/berita/1035/571/tujuan-pendidikan-pancasila-di-perguruan-tinggiketahuilandasannya.html#:~:text=Secara%20hierarkis%2C%20landasan%20yuridis%20dapat,Je nderal%2C%20dan%20lain%2Dlain.&text=Landasan%20filosofis%20adalah%20penggu naan%20hasil). bpmku unila. (2020). buku ajar bersama bks mk pendidikan pancasila., (pp. https://bpmku.unila.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Ajar-Bersama-BKS-MKPendidikan-Pancasila.pdf). luk.staff.ugm. (n.d.). pendidikan pancasila., (pp. https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/mkwu/8- PendidikanPancasila.pdf). mahasiswa ung. (2013). landasan pendidikan pancasila., (pp. https://mahasiswa.ung.ac.id/151413181/home/2013/10/4/landasan-pendidikanpancasila.html). malvaspalette. (2017). menggali sumber historis sosiologis politik pendidikan pancasila., (pp. https://malvaspalette.wordpress.com/2017/11/05/menggali-sumber-historissosiologis-politik-pendidikanpancasila/). osf.io. (n.d.)., (p. https://osf.io/xm3fa). rpvam. (n.d.)., (p. https://osf.io/rpvam/download). academia. (n.d.). esensi dan urgensi pendidikan pancasila., (p. https://www.academia.edu/38730009/Esensi_dan_Urgensi_Pendidikan_Pancasila ).
159 academia. (n.d.). makalah pendidikan pancasila., (p. https://www.academia.edu/37932308/Makalah_Pendidikan_Pancasila_KEL_1). digo, r. (2021). esensi dan urgensi pancasila sebagai dasar negara., (p. https://osf.io/pt2mr/download ). lubuk pinang. studocu. (n.d.). dinamika tantangan esensi dan urgensi pendidikan pancasila di masa depan., (pp. https://www.studocu.com/id/document/universitas-negerimalang/pendidikan-agama/makalah-dinamika-tantangan-esensi-dan-urgensi-pendidikanpancasila-di-masa-depan/24415872 ). triyanti, r. (2021). dinamika pendidikan pancasila., (p. https://osf.io/rp4yb ). academia. (n.d.). menelusuri konsep dan urgensi pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia., (p. https://www.academia.edu/37754214/Menelusuri_Konsep_dan_Urgensi_Pancasila_dala m_Arus_Sejarah_Bangsa_Indonesia ). esa unggul.ac.id. (n.d.). modul pancasila., (pp. https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/66030/mod_resource/content/4/MODUL+3+ PDF.pdf). sandira, l. (n.d.). Pancasila dalam arus sejarah bangsa., (p. https://osf.io/7fu9t/download/?format=pdf). spada.uns. (n.d.). makalah pancasila., (p. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/626003/mod_resource/content/1/MAKALAH%20% 20pancasila%20%20KEL%201.pdf ). staff ugm. (n.d.). pendidikan pancasila., (pp. https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/mkwu/8- PendidikanPancasila.pdfc). coursehero. (t.thn.). mendekskripsikan esensi dan urgensi pancasila dalam kajian sejarah bangsa., (hal. Mendeksripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila dlam Kajian SejarahBangsa Indonesia untuk Masa Depan1.Essensi Pancasila dalam Kajian Sejarah BangsaPancasila pada hakikatnya merupakan PhilosofischeGrondslagdanWeltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar ). digilbi. (t.thn.). (hal. https://digilib-esaunggul-ac-id.webpkgcache.com/doc/- /s/digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Article-23630-5_0884.pdf). webpkgcache. iqipedia. (2022). membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pancasila dalam kaija sejarah bangsa Indonesia., (hal. Mendeksripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila dlam Kajian SejarahBangsa Indonesia untuk Masa Depan1.Essensi Pancasila dalam Kajian Sejarah BangsaPancasila pada hakikatnya merupakan PhilosofischeGrondslagdanWeltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar ).
160 prezi.com. (t.thn.). urgensi pancasila sebaai dasar negara., (hal. https://prezi.com/p/gwzhfzkeivoi/urgensi-pancasila-sebagai-dasar-negara/?fallback=1). scribd. (t.thn.). sumber yuridis historis sosiologi dan poitis tentang pancasila sebagai dasar negara., (hal. https://id.scribd.com/document/431206083/C-Sumber-Yuridis-HistorisSosiologi-Dan-Politis-Tentang-Pancasila-Sebagai-Dasar-Negara). studocu. (t.thn.). konsep negara dan tujuan negara., (hal. https://www.studocu.com/id/document/universitas-sriwijaya/pendidikankewarganegaraan/konsep-negara-dan-tujuan-negara/20828834). iqipedia. (2022). menelusuri konsep dan urgensi pancasila., (hal. https://iqipedia.com/2022/01/23/menelusuri-konsep-dan-urgensi-pancasila-sebagaisistem-filsafat/). upgris. (t.thn.). pancasila sebagai sistem filsafat., (hal. https://fip.upgris.ac.id/2020/08/05/pancasila-sebagai-sistem-filsafat/). kahuripan. (2021). pancasila sebagai dasar negara., (hal. https://fkip.kahuripan.ac.id/2021/06/28/pancasila-sebagai-dasar-nilai-pengembanganilmu-untuk-masa-depan/). spada uns. (t.thn.)., (hal. https://spada.uns.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=110394). subhanudiin, r. (2020). pancasila sebaai dasar negara. (hal. https://m-kumparancom.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/rullysubhanudin23/pancasila-sebagaidasar-nilai-pengembangan-ilmu1ub8ZEmMv3X?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3 D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16739331559124&referrer=https). yogyakarta: kumparan. alfian. (1991). urgensi pancasila sebagai ideologi negara. (pp. https://123dok.com/article/urgensi-pancasila-sebagai-ideologi-negara.y4w6j4x9 ). jakarta: gramedia pustama utama. masruroh, s. (24 jan 2022). menggali sumber historis sosiologis politistentang pancasila sebagai ideologi. https://iqipedia.com/2022/01/24/menggali-sumber-historis-sosiologispolitis-tantang-pancasila-sebagai-ideologinegara/#:~:text=Sumber%20Historis%20Pancasila%20sebagai%20Ideologi%20Negara% 20antara%20lain,dalam%20berbagai%20pidato%20politiknya%20dalam%20kur. mulia, v. k. (2022, july 02). urgensi pancasila sebagai dasar negara. pp. https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/02/083000169/urgensi-pancasila-sebagaidasarnegara#:~:text=Bisa%20disimpulkan%20bahwa%20urgensi%20Pancasila%20sebagai%2
161 0ideologi%20ialah%3A,tujuan%20awalnya.%20Jelaskan%20urgensi%20Pancasila%20se bagai%20dasar%20n. Nurul, w. (n.d.). pancasila sebagai ideologi negara. https://www.academia.edu/37758377/pancasila_sebagai_ideologi_negara. siskawati. (15 nov 2019). sumber sosiologis pancasila. (pp. https://www.scribd.com/presentation/435080398/Sumber-Sosiologis-Pancasila-SebagaiIdeologi-Negara-c2e# ). scribd. text-id.123dok.com. (n.d.). konsep pancasila sebagai ideologi negara. https://textid.123dok.com/document/oz13g66eq-konsep-pancasila-sebagai-ideologi-negara.html . Ulya, H. (22 jan 2022). menggali sumber historis sosiologis politis tentang pancasila sebagai dasar negara. (pp. https://iqipedia.com/2022/01/22/menggali-sumber-historissosiologis-politis-tentang-pancasila-sebagai-dasar-nilai-pengembangan-ilmu-diindonesia/#:~:text=Sumber%20sosiologis%20Pancasila%20sebagai%20dasar%20nilai%2 0pengembangan%20iptek,dengan%20nilai%20ket). iqipedia. Wati, D. M. (14 jan 2023). urgensi pancasila sebagai ideologi negara. (pp. https://www.kompasiana.com/dyahmustikaw/63c2a8e0040c873c0f032142/urgensipancasila-sebagai-ideologi-negara ). kompasiana. Yanggah, Y. M. (14 oct 2020). Pancasila sebagai ideologi negara. https://binus.ac.id/character-building/2020/10/pancasila-sebagai-ideologi-negara/ . berita yahoo. (2021). pengertian korupsi menurut para ahli., (pp. https://id.berita.yahoo.com/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-041559793.html 2021). berita yahoo. (24 jun 2021). faktor penyebab korupsi secara umum., (pp. https://id.berita.yahoo.com/12-faktor-penyebab-korupsi-secara-075019945.html). dosensosiologi. (17 des 2022). dampak korupsi., (pp. https://dosensosiologi.com/dampakkorupsi/). luthfi, a. (7 okt 2016). faktor nternal dan eksternal penyebab korupsi. (pp. https://www.kompasiana.com/ahmadlutfiabdillah/57f79b24127f616116b9f400/faktorinternal-dan-eksternal-penyebab-korupsi?page=all ). kompasiana. maghfuroh, n. (29 sep 2016). faktor faktor yang menjado penyebab terjadinya korupsi. (pp. https://www.kompasiana.com/nurfiatul/57ec78208ffdfdda09288722/faktorfaktor-yangmenjadi-penyebab-terjadinya-korupsi ). kompasiana. olivia. (2021). korupsii pengertian jenis dan cara memberantasya. (pp. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara memberantasnya ). detik.com. talitha, t. (n.d.). dampak korupsi. (pp. https://www.gramedia.com/literasi/dampak-korupsi/ ). gramedia. wikipedia. (2022). korupsi., (p. https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi 2022).
162 Ardhy, R. G. (n.d.). upaya pemberantasan korupsi. (pp. https://guruppkn.com/upayapemberantasan-korupsi ). helloedukasi.com. dosensosiologi. (17 des 2022). dampak korupsi., (pp. https://dosensosiologi.com/dampakkorupsi/). puwanti, p. (16 sept 2018). tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang undangan di indonesia., (pp. https://hukamnas.com/tindak-pidana-korupsi-dalam-peraturan-perundangundangan-di-indonesia). rahardja, w. (15 oct 2020). upaya pencegahan korupsi., (pp. https://asosiasigulaindonesia.org/upaya-pencegahan-korupsi/ ). rebbose. (28 april 2022). gerakan dan instrumen internasional., (pp. https://www.rebbosetau.com/2022/04/gerakan-dan-instrumen-internasional.html ). suminto, S. (n.d.). upaya pemberantasan korupsi., (pp. https://haloedukasi.com/upayapemberantasan-korupsi).