modul pancasila

100 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, perimbangan antara rasional dengan irrasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya. Pengolahan diimbangi dengan pelestarian. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. 2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasardasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh sebab itu, pembangunan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia Iptek harus dapat diabdikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat dari penggunaan iptek. 3. Sila Persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek, dengan iptek persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara, persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan iptek. Oleh sebab itu, Iptek harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam hubungan manusia Indonesia dengan masyarakat internasional. 4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu dalam pengembangan iptek setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulanh maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya. 5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan

101 keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya. C. Esensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan Prof. Wahyudi Sediawan (dalam Dikti, 2016; 2016-217) dalam Simposium dan sarasehan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa, sebagai berikut: Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran, seperti: menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat; berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi dan kemanfaatan professional, dan lain-lain, adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap tersebut berarti menyukuri anugrah Tuhan. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan, seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Hakikat kodrat manusia yang bersifat mono-pluralis, sebagaimana dikemukakan Notonagoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga (susunan kodrat), makhluk individu dan sosial (sifat kodrat), dan makhluk Tuhan dan otonom (kedudukan kodrat) memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatauan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas Persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerja sama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan

102 kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan, yang mengandung arti bahwa pembentukan negara republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebasar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang (gap) kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selama ini, pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri.

103 Kesimpulan Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampang langsung kepada kondisi hidup masyarakat, ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Pertanyaan : 1. Pengertian pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman yaitu 2. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan dasar sehingga ada beberapa prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia. Hal ini adalah salah satu pentingnya Pancasila menurut 3. Jelaskan Nilai Ketuhanan Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Daftar Pustaka kahuripan. (2021). pancasila sebagai dasar negara., (hal. https://fkip.kahuripan.ac.id/2021/06/28/pancasila-sebagai-dasar-nilai-pengembanganilmu-untuk-masa-depan/). spada uns. (t.thn.)., (hal. https://spada.uns.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=110394). subhanudiin, r. (2020). pancasila sebaai dasar negara. (hal. https://m-kumparancom.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/rullysubhanudin23/pancasilasebagai-dasar-nilai-pengembangan-ilmu1ub8ZEmMv3X?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACA w%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16739331559124&referrer=https). yogyakarta: kumparan.

104 BAB 9 Pancasila Sebagai Ideologi Negara A. Konsep Pancasila Sebagai Ideologi Negara ”Ideologi adalah seperangkat gagasan pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur” a. Sastrapratedja 2001: 43 “Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya” b. Soerjanto 1991: 47 Ideologi dipergunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan atas norma-norma moral dan sejumlah kecil pembuktian faktual dan koherensi legitimasi yang rasional dari penerapan preskripsi teknik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin atau memastikan tindakan yang disetujui bersama untuk pemeliharaan, pembentukan kembali, destruksi atau rekonstruksi dari suatu tatanan yang telah tersedia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 517. Dalam pengertian tersebut, Anda dapat menangkap Aktivitas: Ideologi merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan negara yang bersumber dari nilai dasar yang berkembang dalam suatu bangsa. Beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program, sosial, dan politik. Secara umum, Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasiladijadikan sebagai dasar sistem kenegaraan untuk seluruh warga negaraIndonesia yang berdasar cita-cita bangsa.Pancasila sebagai ideologi negara juga diartikan sebagai visi atau arahdari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arahdalam hal ini adalah terwujudnya kehidupan yang berdasar KetuhananYang Maha Esa, kemanusiaan yang menjunjung tinggi persatuan, prorakyat serta adil dan makmur.Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang sangat pentinguntuk persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila merupakan hasil usaha pemikiran manusia

105 Indonesia untuk mencari suatu kebenaran.Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali dari kebudayaan bangsaIndonesia itu sendiri, bukan dari bangsa lain. Oleh karena itu, Pancasilasebgai ideologi negara juga memiliki arti bahwa Pancasila digunakansebagai dasar pemikiran bangsa Indonesia untuk menyelenggarakankehidupannya sehari-hari. Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas 2 kata, yaitu idea dan logos. Idea yang berarti gagasan, cita-cita atau konsep; Logos yang berarti pemikiran. Jadi, secara etimologi, ideologi berarti ilmu yang meliputi kajian tentang asal usul dan hakikat ide atau gagasan. Selain secara asal katanya, pandangan mengenai arti ideologi sendiri juga dikemukakan oleh para ahli, seperti Drs. Moerdiono, yang mengemukakan bahwa ideologi adalah a system of ideas, akan mensistematisasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah suatu pemikiran yang berisi nilai nilai tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Ideologi sendiri memiliki fungsi yang sangat sentral bagi suatu negara, di mana fungsi dari ideologi sendiri adalah sebagai sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya (Prof. W. Howard Wriggins). Dari pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ideologi adalah identitas dari suatu bangsa. Sama seperti identitas yang dimiliki oleh setiap orang sebagai tanda pengenal, ideologi dapat dikatakan sebagai tanda pengenal dari suatu bangsa.Selain menjadi identitas,ideologi juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Fungsi kognitif memiliki artian bahwa ideologi dapat menjadi suatu landasan bagi suatu bangsa dalam memandang dunia, sedangakan fungsi orientasi dasar berarti ideologi tersebut memberikan wawasan dan makna bagi rakyat dan juga memberikan tujuan bagi rakyatnya. Ideologi memiliki posisi yang sangat penting bagi setiap bangsa. Posisi penting ini dikarenakan ideologi peranan sebagai arah atau pedoman bagi bangsa untuk mencapai tujuannya masing-masing. Selain itu, peran lain yang dimiliki oleh ideologi adalah sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat agar setiap masyarakat dapat hidup dalam ketentraman dan juga memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Peranan lain dari ideologi adalah sebagai alat pemersatu suatu bangsa. Setiap bangsa tentu saja memiliki keberagaman baik dalam suku,bahasa,adatistiadat,kebudayaan, dan lain sebagainya. Ideologi memiliki peran dalam

106 mempersatukan keberagaman yang ada dalam masyarakat supaya dapat terbentuknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.Dari paparan tersebut, maka dapat terlihat betapa pentingnya ideologi bagi setiap bangsa. Identitas bangsa Indonesia sendiri tertuang kedalam ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Ideologi Pancasila. B. Urgensi Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2020) karya Muhammad Ridha Iswardhana, sebagai ideologi negara, Pancasila hadir untuk menjadi panduan atau pedoman kehidupan. Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita yang harus dicapai. Namun kadang, ada permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan, seperti kemiskinan, penyakit, dan korupsi. Jelaskan urgensi Pancasila sebagai dasar negara! Dilansir dari Buku Ajar Pembelajaran PPKn MI (2022) oleh Angga Dwi Prasetyo, urgensi Pancasila sebagai dasar negara adalah: Agar para pejabat publik tidak kehilangan arah dalam penyelenggaraan negara Agar seluruh warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Implementasi dari urgensi Pancasila sebagai dasar negara, antara lain para pejabat tidak korupsi, dan tiap warga negara hendaknya menjadikan Pancasila sebagai nilai etika. Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dandijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi pentunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dannegara Indonesia. Dengan demikian ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teoridan/atau ilmu tentang cita-cita (ide) bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah ideology. Ini karena di dalam Pancasila terdapat ajaran, gagasan dan doktrin bangsa Indonesia yang dipercayai kebenarannya, tersusun sistematis dan memberikan petunjuk pelaksanaannya. Selain itu pula, Pancasila memiliki peran sebagai ideology terbuka. Dalam pengertian ini, ideology Pancasil bersifat flexible dalam menghadapi perkembangan jaman. Ia dapat berinteraksi dengan berbagai kondisi tanpa harus merubah makna hakiki atau nilai yang terkandungnya. Sifat keterbukaan inilah yang

107 cukup unik dalam menghadapi setiap perubahan masyarakat yang dinamis dan juga perubahan modernitas yang tidak bisa dipungkiri kehadirannya. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasaini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubunganantara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentukdari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastrapratedja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut: a. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. b. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. c. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerjasama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Pancasila sebagai ideologi menyiratkan bahwa Pancasila adalah ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini benar dan digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi panduan dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan Negara Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, pancasil memenuhi syarat untuk disebut ideologi. Selain itu, Pancasila memiliki peran sebagai ideologi terbuka. Dalam pengertian ini, ideologi Pancasila fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman. Pancasila dapat berinteraksi dengan berbagai kondisi tanpa harus mengubah makna atau nilai esensial yang dikandungnya. Sifat keterbukaan ini cukup unik dalam menghadapi setiap perubahan dalam masyarakat yang dinamis dan juga perubahan modernitas yang tidak dapat disangkal kehadirannya. Keterbukaan ideologis bukan hanya penegasan kembali pola pikir dinamis para founding fathers pada tahun 1945, tetapi juga kebutuhan konseptual dalam dunia modern yang berubah dengan cepat. Dengan meneguhkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, di satu sisi kita dituntut untuk mempertajam kesadaran akan nilai-nilai dasarnya yang abadi. Nilai-nilai dasar Pancasila abadi kita

108 temukan dalam empat paragraf Pembukaan UUD 1945. Baris pertama berisi keyakinan kita pada kebebasan sebagai hak semua bangsa, pada peri kemanusiaan dan pada peri keadilan. Penghapusan kolonialisme adalah konsekuensi logis dari keyakinan kita. Paragraf kedua berisi cita-cita nasional serta cita-cita kemerdekaan kita; yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan sejahtera. Paragraf ketiga berisi karakter aktif rakyat Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, untuk mencapai kehidupan nasional yang bebas, dengan sikap religius, dengan kesadaran akan rahmat Allah SWT dan didorong oleh keinginan mulia. linea keempat memberikan instruksi tentang tujuan negara, susunan negara, sistem pemerintahan dan kebijakan negara. Indonesia kini telah memasuki era modern dimana kemajuan pesat terjadi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi juga hal ini menyebabkan peradaban manusia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur yang diyakini sebagai perisai pelindung bangsa juga harus berperan dalam menghadapi kemajuan teknologi ini, dan sebaliknya, Ilmu Teknologi juga harus selalu didasarkan pada nilai-nilai pancasila, karena pancasila sebenarnya adalah media akulturasi berbagai pemikiran tentang Agama, Pendidikan, Politik, Sosial, Budaya, dan juga ekonomi yang mengkoordinasikan berbagai kegiatan kehidupan di masyarakat. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai pancasila harus selalu ditanamkan pada setiap warga negara agar tetap memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, pancasila juga menjadi pedoman bagi masyarakat untuk selalu bijak dan mampu membedakan hal baik dan buruk dalam menggunakan dan menikmati kemajuan teknologi yang ada saat ini. C. Sumber Historis, Sosiologi, dan Politis Pancasila Sebaai Ideologi Negara a) Sumber Historis Pancasila sebagai Ideologi Negara antara lain : • Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno Pada masa pemerintahan Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa, yang dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945-1960. Namun, pada kurun waktu 1960- 1965 Soekarno lebih mementingkan konsep NASAKOM sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia.

109 • Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto Pada masa Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi Organsasi Kemasyarakatan yang diawali dengan keluarnya TAP MPR No.II/1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Dan TAP MPR ini menjadi alasan bagi dilaksanakannya penataran P-4 bagi semua lapisan masyarakat. • Pada masa Presiden Habibie Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998,atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P-4. Lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila di bubarkan berdasarkan Keppres No.27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres No.10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) • Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP NO.XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. • Pada masa Presiden Megawati Pada masa ini, Pancasila semakin kehilangan formalitasnya karena disahkannya UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib bagi Perguruan Tinggi dan Sekolah Dasar. • Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Pemerintahan SBY berlangsung selama 2 periode yang dapat dikatakan tidak terlalu memperhatikan Pancasila sebagai ideologi negara. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani UU RI No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai MATKUL wajib pada pasal 35 ayat (3).

110 b) Sumber Sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara E. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia contoh sikap mencerminkan nilai tersebut 1. Berusahamenolong orang lain sesuai kemampuan 2. Menghargai hasil karya orang lain 3. Tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita 4. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan 5. Menghormati hak dan kewajiban orang lain, Dalam sila ini betul betul mengatakan bahwa semua rakyat indonesia punya hak yang sama untuk kemakmuran ,kesehatan ,kenyamanan ,kebahagiaan ,ketentraman adalah hak milik seluruhmakhluk apalagi manusia .Andai hutan kita babat ,tanah dikerukMaka kebahagiaan itu akan terganggu .hawa berubah menjadi panas,sungai menjadi kering ikanmati itulah yang dikatakan mengganggu dan menghambat keadilan sosial Dalam konteks keadilan sosial sebagaimana tertuang pada sila ke 5 pancasila .Yang dilakukan presiden jokowi saat ini adalah bagian perwujudan keadilan sosial bagi seluruhrakyat indonesia .pembangunan sekarang lebih merata dan bergerak hingga ke timur sehinggapembangunan lebih seimbang.Serta mewujudkan kebijakan satu harga di seluruh tanah air.begitu juga dengan adanya kartu pendidikan dan kartu kesehatan dalam bentuk KIP dan KIS .Serta pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat ,termasuk sertifikat untuk mesjiddan pesantren. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pda sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, akan terjadi penolakan. Contohnya seperti, penolakan masyarakat atas rencana penbangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di semenanjung muria beberapa tahun lalu. c) Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat di runut ke dalam berbagai kebijakan yang di lakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu, antara lain dapat di lihat dari pidato Soekarno

111 Ketika menerima gelarn Doctor Honoris Causa di UGM pada 19 september 1951. Demikian pula halnya dengan zaman orde baru, meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum di ungkapkan secara tegas. Unsur-unsur Politis Pancasila sebagai Ideologi Negara antara lain: Sila Pertama, yakni membentuk semangat dalam toleransi umat beragama. Sila Kedua, yakni wujud penghargaan terhadap pelaksaan HAM di Indonesia. Sila Ketiga, yakni mendahulukan kepentingan umum(bangsa) daripada kepentingan kelompok ataupun golongan. Sila Ke-empat, yakni mendahulukan pengambilan keputusan musyawarah secara voting. Sila Kelima, yakni tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri maupun kelompok karena dapat menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi.

112 Kesimpulan Secara umum, Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasiladijadikan sebagai dasar sistem kenegaraan untuk seluruh warga negaraIndonesia yang berdasar cita-cita bangsa.Pancasila sebagai ideologi negara juga diartikan sebagai visi atau arahdari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arahdalam hal ini adalah terwujudnya kehidupan yang berdasar KetuhananYang Maha Esa, kemanusiaan yang menjunjung tinggi persatuan, prorakyat serta adil dan makmur.Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang sangat pentinguntuk persatuan dan kesatuan bangsa. Selain secara asal katanya, pandangan mengenai arti ideologi sendiri juga dikemukakan oleh para ahli, seperti Drs. Moerdiono, yang mengemukakan bahwa ideologi adalah asystem of ideas, akan mensistematisasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah suatu pemikiran yang berisi nilai nilai tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Ideologi memiliki posisi yang sangat penting bagi setiap bangsa. Posisi penting ini dikarenakan ideologi peranan sebagai arah atau pedoman bagi bangsa untuk mencapai tujuannya masing-masing. Selain itu, peran lain yang dimiliki oleh ideologi adalah sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat agar setiap masyarakat dapat hidup dalam ketentraman dan juga memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Pancasila sebagai ideologi menyiratkan bahwa Pancasila adalah ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini benar dan digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi panduan dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan Negara Indonesia. Dalam pengertian ini, ideologi Pancasila fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman. Pancasila dapat berinteraksi dengan berbagai kondisi tanpa harus mengubah makna atau nilai esensial yang dikandungnya. Keterbukaan ideologis bukan hanya penegasan kembali pola pikir dinamis para founding fathers pada tahun 1945, tetapi juga kebutuhan konseptual dalam dunia modern yang berubah dengan cepat. Dengan meneguhkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, di satu sisi kita dituntut untuk mempertajam kesadaran akan nilai-nilai dasarnya yang abadi. Pertanyaan ! 1. Jelaskan secara etimologi mengapa pancasila bisa menjadi ideologi negara?

113 2. Mengapa globalisasi menjadi tantangan palling dominan pada urgenisasi ideologi negara? 3. Kenapa sumber sosiologi ideologi negara ada pada sila ke 5? Daftar Pustaka alfian. (1991). urgensi pancasila sebagai ideologi negara. (pp. https://123dok.com/article/urgensi-pancasila-sebagai-ideologi-negara.y4w6j4x9 ). jakarta: gramedia pustama utama. masruroh, s. (24 jan 2022). menggali sumber historis sosiologis politistentang pancasila sebagai ideologi. https://iqipedia.com/2022/01/24/menggali-sumber-historissosiologis-politis-tantang-pancasila-sebagai-ideologinegara/#:~:text=Sumber%20Historis%20Pancasila%20sebagai%20Ideologi%20Negar a%20antara%20lain,dalam%20berbagai%20pidato%20politiknya%20dalam%20kur. mulia, v. k. (2022, july 02). urgensi pancasila sebagai dasar negara. pp. https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/02/083000169/urgensi-pancasilasebagai-dasarnegara#:~:text=Bisa%20disimpulkan%20bahwa%20urgensi%20Pancasila%20sebagai %20ideologi%20ialah%3A,tujuan%20awalnya.%20Jelaskan%20urgensi%20Pancasil a%20sebagai%20dasar%20n. Nurul, w. (n.d.). pancasila sebagai ideologi negara. https://www.academia.edu/37758377/pancasila_sebagai_ideologi_negara. siskawati. (15 nov 2019). sumber sosiologis pancasila. (pp. https://www.scribd.com/presentation/435080398/Sumber-Sosiologis-PancasilaSebagai-Ideologi-Negara-c2e# ). scribd. text-id.123dok.com. (n.d.). konsep pancasila sebagai ideologi negara. https://textid.123dok.com/document/oz13g66eq-konsep-pancasila-sebagai-ideologi-negara.html . Ulya, H. (22 jan 2022). menggali sumber historis sosiologis politis tentang pancasila sebagai dasar negara. (pp. https://iqipedia.com/2022/01/22/menggali-sumber-historissosiologis-politis-tentang-pancasila-sebagai-dasar-nilai-pengembangan-ilmu-diindonesia/#:~:text=Sumber%20sosiologis%20Pancasila%20sebagai%20dasar%20nila i%20pengembangan%20iptek,dengan%20nilai%20ket). iqipedia. Wati, D. M. (14 jan 2023). urgensi pancasila sebagai ideologi negara. (pp. https://www.kompasiana.com/dyahmustikaw/63c2a8e0040c873c0f032142/urgensipancasila-sebagai-ideologi-negara ). kompasiana. Yanggah, Y. M. (14 oct 2020). Pancasila sebagai ideologi negara. https://binus.ac.id/character-building/2020/10/pancasila-sebagai-ideologi-negara/ .

114 BAB 10 Pancasila Sebagai Sistem Etika A. Pengertian Pancasila dan Etika Pancasila Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta: पञ्च "pañca" berarti lima dan शीला "śīla" berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima ideologi utama penyusun Pancasila merupakan lima sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia dan menjadi landasan keputusan bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa dan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Jadi Pancasila ialah lima dasar. Pengertian pancasila menurut Soekarno ialah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat, dengan demikian Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yakni falsafah bangsa Indonesia.

115 Pancasila menurut Prof. Dr. Nurcholish Majdid Pancasila adalah modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia, pancasila memberi dasar dan prasyarat asasi bagi demokrasi dan tatanan politik Indonesia, pancasila menyumbang beberapa hal penting. Menurut Nurcholish, adanya Pancasila dan UUD 1945 telah diterima oleh umat Muslim Indonesia. Sejauh ini, kedua pilar itu telah mampu menjamin kebaikan konstitusional bagi keseluruhan bangsa. Pada hakekatnya, Pancasila dan UUD 1945 diterima masyarakat Muslim karena dua pertimbangan:….“Pertama, nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran agama Islam. Kedua, fungsinya sebagai poin kesepakatan antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan politik bersama.” Pengertian pancasila menurut Muhammad Yamin adalah lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana). Bahasa rakyat biasa disebut dengan bahasa Prakerta. Istilah “Pancasila” pertama kali ditemukan di dalam kitab “Sutasoma” karya Mpu Tantular yang ditulis pada zaman majapahit (abad ke-14). Dalam kitab itu istilah pancasila diartikan sebagai perintah kesusilaan yang jumlahnya lima (Pancasila karma) dan berisi lima larangan untuk : 1. Melakukan kekerasan 2. Mencuri 3. Berjiwa dengki 4. Berbohong 5. Mabuk akibat minuman keras Etika Kata etika merupakan kata dari bahasa yunani yaitu ‘ethos’, yang memiliki arti tempat tinggal padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, yang biasa, watak, sikap, perasaan, dan cara berfikir. Ini adalah suatu cara penilaian normatif mengenai cara perilaku seseorang apakah sudah benar atau salah menurut norma. Ini muncul karena keinginan dalam melakukan penghindaran kepada permasalahan di dunia nyata. Dalam penggunaan kata etika sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini memiliki arti seperti

116 nilai mengenai yang salah atau yang benar yang dianut oleh sebuah masyarakat. Arti lain yaitu kumpulan asas atau nilai yang sesuai atau berkenan dengan akhlak. Arti yang terakhir adalah ilmu mengenai hal baik atau buruk tentang hal dan kewajiban moral yang ada. Salah satu cabang ilmu dalam etika adalah membahas segala permasalahan baik dan buruk. Meliputi kajian praktis yang menyentuh segala moralitas sebagai perbuatan yang dilakukan secara sadar dengan unsur normatif. Perlakuan ini dengan dasar nilai-nilai norma yang ada pada masyarakat agar mengatur segala masyarakat dalam perbuatan baik dan buruk. Etika Pancasila sendiri adalah etika yang mendasar untuk melakukan penilaian dalam perbuatan baik dan buruk. Pada Pancasila memiliki banyak sekali nilai seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Tentu segala perbuatan baik harus berdasarkan nilai pancasila yang ada dan selurus dengan aturannya. Dalam etika pancasila, seluruh komponen yang ada membahas tentang nilainilai dasar pada kehidupan manusia tersebut. Refleksi tentang bagaimana moral dari filsafat ini, harus dapat dijawab dengan rasional dan bertanggung jawab. Melakukan segala etika ini maka akan memberikan dampak dalam nilai-nilai moral yang ada di dalam diri. o Nilai Ketuhan Pada etikanya, hal ini adalah hal bersifat mutlak dan tidak bisa dirubah. Jika melakukan pelanggaran dengan hal ini, maka akan berdampak buruk bagi hubungan yang ada di dalam manusia dan alam. Segala sesuatunya harus selurus dengan hal yang didasari dengan kaedah dan hokum yang berasal dari Tuhan. Biasanya jika ada pelanggaran akan terjadi konflik dan permusuhan yang berjalan panjang. o Nilai Kemanusiaan Dalam hidup, jika sesuai dengan nilai kemanusiaan ini maka akan sesuai dan berjalan baik. Hal ini tentu saja merupakan prinsip dari sila kedua dalam menganggap kemanusiaan dengan adil dan beradab. Keadilan yang ada digunakan untuk menyelaraskan segala komponen yang ada dalam masing-masing individu. Jika nilai ini bisa dijalankan dengan baik maka akan sesuai dengan konsep yang seharusnya.

117 o Nilai Persatuan Etika ini adalah untuk memerangi sikap egois yang ada pada masing-masing individu. Sikap egois dapat memecah belah kehidupan yang ada baik antara sesame dan antara kelompok. Memberikan dampak yang mampu memecah belah tentu sangat melanggar nilai persatuan yang ada di Pancasila. Jadi perbuatan yang mampu memperkuat persatuan adalah hal yang baik. o Nilai Kerakyatan Dalam sila nomor 4 mengenai nilai kebijaksanaan dan permusyawaratan ini memiliki makna kebaikan yang sangat tinggi. Pandangan hidup berupa pernyataan adanya mayoritas dan minoritas akan hilang dan membuat kehidupan lebih baik. Perbuatan baik yang ada, untuk memberikan manfaat yang banyak bagi banyak orang sesuai dengan jalur musyawarah tersebut. Sehingga lebih bisa bermanfaat untuk orang banyak o Nilai Keadilan Untuk nilai keadilan pada sila kelima adalah keadilan untuk individu yang ada pada manusia tersebut. Bidang sosial adalah arah dimana sila ini bisa diterapkan dan dijalankan. Keadilan yang ada harus dituntut agar sesuai agar seluruh warga negara mendapat perlakuan yang sama. Etika Pancasila juga sangat baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, berikut manfaatnya : 1. Menentukan nilai etika dan moral dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat 2. Sebagai landasan bagi seluruh bangsa untuk menjalankan segala kehidupan berbangsa dalam segala aspek 3. Untuk kerangka acuan sebagai mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai yang ada pada etika dan moral. Karena ini penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilainilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan

118 keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Menilik nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat, nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Nilai-nilai tersebut dalam istilah Notonagoro merupakan nilai yang bersifat abstrak umum dan universal, yaitu nilai yang melingkupi realitas kemanusiaan di manapun, kapanpun dan merupakan dasar bagi setiap tindakan dan munculnya nilai-nilai yang lain. B. Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika Pancasila sebagai sistem etika dapat diartikan sebagai ilmu etika ( perilaku) yang dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, untuk mengatur perilaku bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, nilai-nilai etika diambil dari penjabaran nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut berarti antara Pancasila dan etika saling berkaitan erat. Di mana etika sendiri digunakan sebagai dasar dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Adanya Pancasila sebagai sistem etika di negara Indonesia, belum bisa menyelesaikan kasus kriminal yang masih ada sampai sekarang ini. Hal tersebut sangat ironis terjadi di negara kita tercinta. Contoh permasalahan atau kasus yang masih banyak menjadi perhatian yaitu, kasus korupsi. Sampai saat ini masih belum mampu memberantas tuntas kasus korupsi di negera kita. Bahkan kasus korupsi sudah dianggap sebagai hal biasa. Apalagi para koruptor sendiri, tidak merasa bersalah kepada para korban yang dananya telah dikorupsi. Terlebih yang melakukan korupsi pada dana masyarakat atau para pejabat publik. pancasila sebagai sistem etika memberi guidancebagi setiap warga negarasehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupuninternasional. Ketiga,pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negarasehingga tidak keluar dari semangat negarakebangsaan yang berjiwa pancasilais.

119 Keempat,pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika, dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah-akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas, dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa nilai (value –free). Kita sebagai mahasiswa berkedudukan sebagai mahluk individu dan sosial sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkrit, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral-akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang pancasilais melalui berbagai sikap yang positif, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lainnya. Anda perlu mengetahui bahwa pancasila sebagai sistem etika tidaklah muncul begitu saja. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Anda dapat bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidanceatau tuntunan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Beberapa alasan mengapa pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia,meliputi hal-hal sebagai berikut. korupsi akan bersimaharajalelakarena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya.Para penyelenggara negara tidak

120 dapatmembedakan batasanyang boleh dantidak, pantas dantidak, baik dan buruk (good and bad). Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik (good)dan buruk (bad). Archie Bahmdalam Axiology of Science, menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun,baik dan burukitu eksis dalam kehidupan manusia, maksudnya godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk (korupsi), maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu,simpulan Archie Bahm, ”Maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan” (Bahm, 1998: 58). Hal-hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika pancasila. Pertama,tantangan terhadap sistem etika pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kedua,tantangan terhadap sistem etika pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK (Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi) yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosialkarena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Ketiga,tantangan terhadap sistem etika pancasila pada era Reformasi berupa eforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya,munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. C. Pentingnya Pancasila Sebagai Sistem Etika Pancasila sebagai sistem etika berarti perbuatan baik dan buruknya seseorang dapat dilihat melalui nilai-nilai pancasila yaitu ketuhanan, kemanusaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan yang baik berarti perbuatan tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai pancasila.

121 Pancasila sebagai sistem etika itu sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran etika moral di Indonesia. Contohnya masih banyaknya orang yang beranggapan teroris mengatasnamakan agama islam sehingga rasa toleransi terhambat. Sikap yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu kita harus menyadarkan orang-orang bahwa teroris tidak berhubungan dengan agama islam, karena aturan yang ada di dalam agama islam sendiri sudah berhubungan erat dengan pancasila. Seperti di dalam islam membunuh seseorang itu haram, hukumnya dosa begitupun di dalam pancasila itu termasuk pelanggaran nilai yang ada. Kemudian contoh lain yaitu sampai sekarang ketidakadilan hukum di Indonesia masih banyak dan sulit dicari. Seperti kasus yang akhir-akhir ini terjadi pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kasus yang terjadi adalah perundungan dan pelecehan yang dilakukan oleh beberapa karyawan di KPI Pusat kepada salah satu karyawan selama beberapa tahun hingga korban merasa trauma dan membawa kasus ini ke jalur hukum. Namun, kenyataan yang terjadi adalah korban dipaksa dan mendapat tekanan dari pihak yang bersangkutan untuk mencabut laporannya dan menyelesaikan kasus ini secara damai, bahkan korban juga terancam akan dilaporkan balik oleh pihak pelaku dengan undang-undang ITE karena korban menyebarkan identitas pelaku. Hal ini tindakan yang tidak adil karena korban belum sepenuhnya mendapatkan keadilan yang seharusnya didapatkannya. Seharusnya sebagai orang yang memiliki kedudukan tinggi itu harus sadar, jangan pernah memanfaatkan kedudukan untuk kesenangan semata tetapi manfaatkanlah kedudukan itu sebaik mungkin sehingga menghasilkan kinerja yang baik. Selain itu belum lama ini telah viral mahasiswa UNS yang ditangkap karena memberikan kritik melalui poster, yang tidak mengandung kebencian ataupun tulisan kasar. Hal-hal tersebut belum mencerminkan nilai sila ke lima yaitu keadilan. Hal ini harus segera diatasi dan ditangani lebih baik lagi agar tidak menimbulkan permasalahan lainnya yang berdampak buruk bagi negara kita. Disini yang berperan bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun,diperlukan kajian kritis-rasional

122 terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agartidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya, korupsiterjadi lantaran seorang pejabat diberi hadiah oleh seseorang yang memerlukanbantuan atau jasa si pejabat agar urusannya lancar. Si pejabat menerima hadiahtanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan hadiah. Demikian pulahalnya dengan masyarakat yang menerima sesuatu dalam konteks politiksehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk suap.Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Sistem EtikaPancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatursistem penyelenggaraan negara. Anda dapat bayangkan apabila dalampenyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadiguidanceatau tuntunan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akanhancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukandalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, meliputi hal-hal sebagaiberikut.Pertama,korupsi akan bersimaharajalela karena para penyelenggaranegara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Parapenyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak,pantas dan tidak, baik dan buruk (good and bad). Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. \

123 Kesimpulan Pada hakekatnya, Pancasila dan UUD 1945 diterima masyarakat Muslim karena dua pertimbangan:….«Pertama, nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran agama Islam. Kedua, fungsinya sebagai poin kesepakatan antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan politik bersama». Pengertian pancasila menurut Muhammad Yamin adalah lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik.Dalam penggunaan kata etika sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini memiliki arti seperti nilai mengenai yang salah atau yang benar yang dianut oleh sebuah masyarakat. Arti lain yaitu kumpulan asas atau nilai yang sesuai atau berkenan dengan akhlak. Arti yang terakhir adalah ilmu mengenai hal baik atau buruk tentang hal dan kewajib moral yang ada. Etika Pancasila sendiri adalah etika yang mendasar untuk melakukan penilaian dalam perbuatan baik dan buruk. Pada Pancasila memiliki banyak sekali nilai seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ketiga,pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negarasehingga tidak keluar dari semangat negarakebangsaan yang berjiwa pancasilais. Keempat,pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika, dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

124 Pertanyaan! 1. Apa Manfaat Etika Pancasila dalam Kehidupan? 2. Seberapa Penting Etika dalam Pancasila? 3. Apakah Anda mengetahui bentuk tantangan terhadap pancasila sebagai sistem etika apa saja yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia? Daftar Pustaka cousehero. (n.d.). urgensi pacasila sebagai sistem etika pentingnya pancasila sebagai sistem., (pp. https://www.coursehero.com/file/p3k3p1k/2-Urgensi-Pancasila-sebagai-SistemEtika-Pentingnya-Pancasila-sebagai-sistem/ ). Diyana, R. (22 nov 2021). pentingnya pancasila sebagai sistem etika. (pp. https://www.kompasiana.com/renitadiyana/619b245806310e55b041ce92/pentingnya -pancasila-sebagai-sistem-etika ). kompasiana. Dwi, A. (17 jul 1021). Pengertian pancasila menurut para ahli. (pp. https://pelajar.net/pengertian-pancasila-menurut-paraahli/#:~:text=Pengertian%20pancasila%20menurut%20Muhammad%20Yamin%20a dalah%20lima%20dasar,laku%20yang%20penting%20dan%20baik.%20Pancasila% 20secara%20Etimologis). pelajar.net. Muthmainnah. (2022). pengetahuan pengertian etika. (pp. https://sumbernesia.com/pengetahuan/pengertianetika/#:~:text=Etika%20Pancasila%20sendiri%20adalah%20etika%20yang%20mend asar%20untuk,nilai%20pancasila%20yang%20ada%20dan%20selurus%20dengan% 20aturannya.). sumbernesia.com. nindy. (n.d.). urgensi pancasila sebagai sistem etika bagi masyarakat indonesia. (pp. https://www.kompasiana.com/nindy39637/619e59591573956ac775f2e2/urgensipancasila-sebagai-sistem-etika-bagi-masyarakat-indonesia ). kompasiana. Nurul, w. (n.d.). pancasila sebagai ideologi negara. https://www.academia.edu/37758377/pancasila_sebagai_ideologi_negara.

125 ryas, m. (feb 2017). konsep dan urgensi pancasila . (pp. https://muhammadryas.blogspot.com/2017/03/konsep-dan-urgensi-pancasilasebagai.html ). makasar: blogspot.com. widiyanata. (11 apr 2022). pendidikan pengertian pancasila sebagai etika pengertian macamsila. (pp. https://blog.widiyanata.com/pendidikan/pengertian-pancasilasebagai-etika-pengertian-macamsila/ ). blog. wikipedia. (8 jan 2023). pancasila., (p. https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila)

126 BAB 11 Pendidikan Anti Korupsi A. Pengertian Korupsi Korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur didalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pengubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020. Rasuah atau mencuri (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, haram, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling) ialah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik dan masyarakat yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.[4] Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Melansir buku 'Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi' karya Sukiyat, korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Dengan demikian, korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Korupsi sekarang ini banyak dikaitkan dengan politik, ekonomi, kebijakan

127 pemerintahan dalam masalah sosial maupun internasional, serta pembangunan nasional. Setiap tahun bahkan mungkin setiap bulan, banyak pejabat pemerintah yang tertangkap karena melakukan tindakan korupsi. Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling. Menurut kamus Oxford, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara itu, menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis. Kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Dalam arti yang luas, pengertian korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. • Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli Nurdjana (1990). Pengertian korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “corruptio”, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum. Juniadi Suwartojo (1997). Pengertian korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya

128 yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehing langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat. Robert Klitgaard. Pengertian korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. • Tindak pidana korupsi secara garis besar 1. Perbuatan melawan hukum; 2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; 4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 5. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi; 6. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar; 7. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; 8. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu; 9. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; 10. Saksi yang membuka identitas pelapor; • Jenis-jenis Korupsi Masih mengutip buku 'Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi' menurut studi yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia, praktik-praktik korupsi, meliputi manipulasi uang negara, praktik suap dan pemerasan, politik uang, dan kolusi bisnis.

129 Pada dasarnya praktik korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni 1. Penyuapan (Bribery) Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Penyuapan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan atau memperlancar urusan terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal. 2. Penggelapan/Pencurian (Embezzlement) Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. 3. Penipuan (Fraud) Penipuan atau fraud dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Dengan begitu, kegiatan penipuan relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas dibandingkan penyuapan dan penggelapan. 4. Pemerasan (Extortion) Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya, pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga.

130 B. Faktor – Faktor Munculnya Korupsi Korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang terjadi dimasyarakat. Korupsi tersebut dianggap sebagai kejahatan. Karena mereka yang melakukan korupsi tidak memikirkan di luar sana nasib orang-orang miskin dan mereka hanya mementingkan kepentingan dan kepuasan tersendiri. Faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua. Yaitu diantaranya faktor internal dan faktor eksternal, yang masing-masing faktor tersebut memiliki beberapa poin-poin . A. faktor internal Yang menjadi penyebab akibat terjadinya korupsi pada faktor internal adalah : • Sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia. Pada sifat rakus tersebut artinya manusia tidak mudah puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka miliki dan hal tersebut akan mendorong manusia tersebut untuk melakukan korupsi. • Gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif yaitu dalam segi kehidupan mereka sehari-hari berlebihan, atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Gaya hidup yang semacam ini akan mendorong mereka untuk melakukan korupsi karena apabila dari penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup mereka yang boros. • Moral yang kurang kuat. Faktor internal yang menyebabkan korupsi salah satunya yaitu akibat moral manusia yang kurang kuat. Artinya moral yang mereka miliki sangat kurang dan mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. B. Faktor eksternal Yang menjadi penyebab akibat terjadinya korupsi pada faktor eksternal adalah : • Faktor Politik Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika

131 meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan dan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. • Faktor Hukum Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Ini bisa meliputi aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas-tegas (non lex certa) sehingga multi tafsir, hingga sanksi yang terlalu ringan • Faktor Ekonomi Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Namun, kenyataannya korupsi juga dilakukan oleh orang yang sudah kaya. Ini membuat korupsi sebenarnya bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi. • Faktor organisasi Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. C. Dampak Korupsi Korupsi merupakan salah satu contoh kejahatan yang bernama White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih). White collar crime mengandung arti bahwa kejahatan yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki wewenang cukup

132 tinggi dalam suatu jabatan. Oleh karena itulah pada artikel ini akan memberikan penjelasan tentang dampak korupsi bagi masyarakat. Korupsi menimbulkan masalah sosial serta banyak dampak kerugian bagi negara ataupun masyarakat secara pribadi dan umum. Akibat prilaku ini antara lain sebagai berikut; ▪ Ketidakseimbangan Finansial Negara Finansial berasal dari bahasa inggris “finance” yang mengandung arti keuangan. Finansial merupakan keuangan yang meliputi keluar masuknya dana bagi perorangan maupun perusahaan bahkan dalam tingkat daerah. Korupsi menyebabkan finansial suatu negara menjadi tidak seimbang. Hal ini dikarenakan koruptor (koruptor adalah sebutan pelaku tindak pidana korupsi) mengambil uang yang sejatinya adalah milik masyarakat, untuk negara, dan nantinya akan dipergunakan untuk keuangan suatu negara. Apabila keuangan negara berkurang tanpa transparansi yang jelas, maka sudah dapat dipastikan pengurangan keuangan negara tersebut disebabkan karena ulah koruptor. ▪ Pertumbuhan Ekonomi Terhambat Korupsi dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan ekonomi dan tahap perencanaannya. Contoh pada kasus tersebut adalah dapat kita lihat pada robohnya jembatan penghubung dari daerah A ke daerah B. Dalam kasus ini, anggaran yang disediakan negara untuk membangun jembatan tersebut ibarat kata sebesar 20 milyar rupiah. Penyediaan anggaran tersebut difungsikan agar jembatan mampu berdiri kokoh hingga 100 tahun. Namun, oknum pembangun jembatan tersebut memangkas dana pengeluaran produksi hingga setengahnya menjadi 10 milyar rupiah. Maka yang terjadi adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan jembatan tersebut pun berkurang kualitasnya. Akhirnya jembatan tersebut hanya mampu bertahan selama kurang lebih 50 tahun. Padahal jembatan dalam studi kasus tersebut digunakan masyarakat sebagai jalur utama dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Agar kerusakan jembatan tidak menyebabkan kerobohan maka pemerintah mengeluarkan anggaran dana perbaikan jembatan tersebut

133 yang dikurangi dari dana APBD yang sebenarnya dana tersebut untuk keperluan yang lain. Pembelokan alokasi dana APBD tersebut dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terhambat. Karena dana yang harusnya dialokasikan untuk membangun suatu hal yang baru digunakan untuk merenovasi pembangunan jembatan yang dananya telah diambil oleh beberapa oknum koruptor. ▪ Mengganggu Stabilitas Umum Stabilitas umum dapat terganggu karena dampak korupsi. Dapat kita jumpai bahwa sekelompok massa melakukan demonstrasi agar pelaku tindak pidana korupsi dihukum dengan hukuman yang paling berat. Disini stabilitas umum sudah dapat dikatakan terganggu. ▪ Mencoreng Nama Baik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tercorengnya nama baik tindak pidana pelaku korupsi adalah hal yang utama terjadi pada dampak korupsi di masyarakat. Contoh dalam kasus ini adalah pada tahun 2009, pada saat pilkada calon kepala daerah Provinsi X memberikan janji-janji yang meyakinkan masyarakat daerah tersebut mencoblos dirinya di pemilu mendatang. Masyarakat yakin untuk memilih calon pemimpin tersebut karena sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dan akhirnya calon tersebut terpilih dan menjadi gubernur Provinsi X. pada suatu ketika, pemimpin tersebut melakukan korupsi dan tertangkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Lalu yang terjadi adalah peristiwa tersebut membuat gubernur provinsi tersebut tercoreng nama baiknya dan mendapatkan hukuman yang setimpal. ▪ Ancaman Inflasi Inflasi adalah penurunan nilai mata uang suatu negara. Inflasi disebabkan karena peredaran uang di masyarakat semakin banyak dan tidak terkendali hingga uang akan berkurang nilai tukarnya. Korupsi dapat menyebabkan inflasi. Sejumlah anggaran yang dikorupsi beberapa oknum tindak pidana korupsi dibelanjakan di masyarakat. Karena jumlahnya sangat banyak maka nilai uang dapat berkurang pada kasus tersebut.

134 ▪ Penurunan Kualitas Barang dan Jasa Penurunan kualitas barang dan jasa adalah salah satu contoh dampak korupsi di masyarakat. Contoh penurunan barang dan jasa dapat kita simak pada penjelasan kasus jembatan diatas. Dalam kasus lain dicontohkan bahwa penurunan kualitas barang dan jasa sebagai dampak dari terjadinya korupsi adalah menurunnya kualitas beras di pasaran dan menurunnya pelayanan transportasi. Beras adalah makanan pokok masyarakat Indonesia karena beras adalah asal muasal nasi. Pemerintah mengeluarkan anggaran yang mana anggaran tersebut nantinya diperuntukan alokasinya untuk menyukupkan persediaan beras warganya. Jika angaran beras dikorupsi maka kualitas beras akan menurun dan yang terjadi adalah persebaran beras di masyarakat kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kualitas penurunan transportasi juga merupakan dampak dari terjadinya korupsi. Transportasi merupakan alat yang digunakan sebagai mobilitas (perpindahan) penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Pemerintah juga menyediakan anggaran transportasi yang berguna untuk subsidi masyarakat agar diringankan dalam pengeluarannya untuk biaya transportasi. Jika dana yang dialokasikan untuk transportasi terkena korupsi dari suatu oknum maka yang terjadi adalah menurunnya kualitas transportasi yang dapat berakibat lebih jauh lagi seperti kecelakaan, mogok, dan lain sebagainya. ▪ Penghasilan Pajak Negara Berkurang Pajak merupakan devisa tertinggi negara. Pajak paling rentang terkena pengurangan dana atau korupsi bagi beberapa oknum pajak. Pajak nantinya dipergunakan untuk kemajuan pertumbuhan negara. Jika pajak negara berkurang maka yang terjadi adalah pertumbuhan pembangunan dapat terhambat. ▪ Meningkatnya Utang Negara Korupsi dapat mengakibatkan meningkatnya utang suatu negara. Utang negara terjadi karena negara tidak dapat mengeluarkan sejumlah sanggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Maka negara harus mau tidak mau melakukan pinjaman ke negara lain hingga terjadilah gali lubang tutup lubang.

135 Pinjaman kepada negara lain menggunakan mata uang internasional yaitu dollar Amerika. Hukum ekonomi adalah dimana permintaan bertambah maka harga akan naik. Semakin sering negara melakukan pinjaman ke negara lain maka semakin naik nilai tukar dollar Amerika terhadap rupiah Kenaikan nilai tukar dollar Amerika terhadap mata uang Indonesia yaitu rupiah dapat mengakibatkan kenaikan harga sejumlah barang impor. Maka, korupsi harus ditekan suapaya kenaikan harga barang tidak semakin terjadi. ▪ Kemiskinan Bertambah Korupsi dapat menyebabkan kemiskinan di masyarakat. Korupsi memicu terjadinya inflasi, kenaikan harga barang, dan penurunan kualitas barang dan jasa. Ketiga indikator tersebut menjadi faktor pendorong kemiskinan yang terjadi di masyarakat Indonesia. ▪ Terbatasnya Akses Terbatasnya akses yang dimaksud dalam hal ini adalah dampak korupsi bagi masyarakat adalah membatasi akses pelaku tindak pidana korupsi. Selain tersangka kasus tindak pidana korupsi mendapatkan pencorengan nama baik, pelaku oknum tindak pidana korupsi juga mendapatkan terbatasnya akses seperti tidak dapat mencalonkan sebagai pemimpin lagi, ditolak oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Dampak Korupsi Terhadap Aspek Sosial dan Kemiskinan Masyarakat Ada beberapa dampak dan permasalahan yang terjadi akibat tindakan korupsi terhadap aspek social dan kemiskinan masyarakat, salah satu diantaranya yaitu: • Tingginya tingkat pengangguran Kemiskinan disuatu negara disebabkan karena tingginya tingkat pengangguran. Dan salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran disuatu Negara adalah berkuasanya para pelaku koruptor. • Terhambatnya dalam mengentas kemiskinan Pada dasarnya pemerintah telah memiliki rancangan dan anggaran dalam mengatasi masalah kemiskinan. Namun banyaknya pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi , salah satunya yaitu dengan cara menyelewengkan anggaran pemerintah yang

136 diberikan untuk mengatasi masalah kemiskinan, yang pada akhirnya berakibat pada lambatnya dalam mengentas masalah kemiskinan. • Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin Meluasnya para pelaku koruptor akan berimbas terhadap sulitnya mengakses informasi bagi masyarakat miskin khususnya dalam masalah pekerjan, Karena anggaran yang diberikan untuk periklanan telah diselewengkan oleh para koruptor. Sehingga pada ahirnya masyarakat miskin sulit mendapatkan pekerjaan dan bahkan dia tidak bekerja. • Kurangnya solidaritas sosial Banyaknya para pelaku koruptor juga mempengaruhi terhadap sifat kebersamaan, karena para pelaku koruptor hanya memenintangkan kepentingan individu. Dampak Korupsi di Bidang Pemerintahan 1. Etika Sosial yang Mati Dengan adanya tindakan korupsi dari satu anggota kelompok maka anggota lain akan menutupi tindakan tersebut dengan berbagai cara. Hal ini merugikan masyarakat dan negara. Tentunya sangat mengecewakan karena wakil rakyat malah menutupi kasus tindakan korupsi yang dapat merugikan masyarakat. Banyak pejabat negara yang tidak merasa malu dan salah ketika ia melakukan tindakan korupsi. Inilah arti etika sosial yang mati. Orang yang memiliki kedudukan tinggi tidak merasa salah mengambil hak masyarakat yang lebih membutuhkan. Tidak ada kejujuran dan keadilan bagi masyarakat. 2. Birokrasi Tidak Efisien Birokrasi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Namun bagaimana jika pelayanannya sangat sulit dan berbelit-belit. Tentunya masyarakat akan merasa kesulitan jika ingin mengurus dokumen-dokumennya. Belum lagi jika untuk mempercepat pelayanan masyarakat diharuskan untuk membayar, inilah yang dinamakan pungli. Birokrasi pemerintahan seharusnya gratis untuk masyarakat dan tidak mempersulit.

137 Seharusnya birokrasi pemerintahan ini mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi dan kelompok saja. Jika banyak pungli dan suap negara tidak akan maju, korupsi terus akan terjadi di mana-mana. 3. Hilangnya Fungsi Pemerintah Korupsi memiliki dampak kepada pemerintah karena tidak mampu menjalankan fungsi yang sebenarnya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena yang ditakutkan korupsi semakin banyak terjadi, namun pemerintah semakin lunak.

138 Kesimpulan Korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur didalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pengubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020.Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Pada dasarnya praktik korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Penyuapan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan atau memperlancar urusan terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal. Penggelapan/Pencurian Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Yang menjadi penyebab akibat terjadinya korupsi pada faktor internal adalah −Sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia. Pada sifat rakus tersebut artinya manusia tidak mudah puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka miliki dan hal tersebut akan mendorong manusia tersebut untuk melakukan korupsi.

139 Daftar Pustaka berita yahoo. (2021). pengertian korupsi menurut para ahli., (pp. https://id.berita.yahoo.com/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-041559793.html 2021). berita yahoo. (24 jun 2021). faktor penyebab korupsi secara umum., (pp. https://id.berita.yahoo.com/12-faktor-penyebab-korupsi-secara-075019945.html). dosensosiologi. (17 des 2022). dampak korupsi., (pp. https://dosensosiologi.com/dampakkorupsi/). luthfi, a. (7 okt 2016). faktor nternal dan eksternal penyebab korupsi. (pp. https://www.kompasiana.com/ahmadlutfiabdillah/57f79b24127f616116b9f400/faktorinternal-dan-eksternal-penyebab-korupsi?page=all ). kompasiana. maghfuroh, n. (29 sep 2016). faktor faktor yang menjado penyebab terjadinya korupsi. (pp. https://www.kompasiana.com/nurfiatul/57ec78208ffdfdda09288722/faktorfaktoryang-menjadi-penyebab-terjadinya-korupsi ). kompasiana. olivia. (2021). korupsii pengertian jenis dan cara memberantasya. (pp. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara memberantasnya ). detik.com. talitha, t. (n.d.). dampak korupsi. (pp. https://www.gramedia.com/literasi/dampak-korupsi/ ). gramedia. wikipedia. (2022). korupsi., (p. https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi 2022).

140 BAB 12 Pemberantasan Korupsi A. Upaya Pemberantasan Korupsi Korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan secara individu maupun kelompok dalam upayanya memperkaya diri sendiri maupun kelompok dari sumber-sumber pendapat yang ilegal secara hukum. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Selain itu, tindakan korupsi juga menciderai nilainilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Di era globalisasi yang berkembang sekarang ini, korupsi seolah-olah menjadi budaya dalam masyarakat hingga pernah terdengar suatu pernyataan yang menyebutkan “korupsi berjamaah”. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi yang sudah menyasar pada lingkup masyarakat kecil agar negara Indonesia tidak mengalami kemerosotan di berbagai aspek dan bidang karena dampak dari adanya korupsi ini sendiri. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi terdiri dari upaya pencegahan, upaya penindakan, dan upaya edukasi. Ketiga upaya pemerintah tersebut dibahas secara lebih lanjut di dalam artikel ini. Berikut beberapa macam cara upaya pemerintah dalam melanjutkan tingkat jumlah pemberantasan korupsi di Indonesia: Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melalui tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upaya pencegahan tindakan korupsi dilakukan oleh permerintah berdasarkan nilai – nilai dasar Pancasila agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayah negara Indonesia diantaranya:

141 1. Penanaman Semangat Nasional Penanaman semangat nasional yang positif dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk penyuluhan atau diksusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian yang berdasarkan Pancasila merupakan kepribadian yang menjunjung tinggi semangat nasional dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. 2. Melakukan Penerimaan Pegawai Secara Jujur dan Rerbuka Upaya pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui penerimaan aparatur negara secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan dalam penerimaan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap dalam penerimaan pegawai. Pemerintah yang sudah berupaya melakukan tindakan pencegahan dalam penerimaan pegawai perlu disambut baik oleh masyarakat terutama dalam mendukung upaya pemerintah tersebut. 3. Himbauan Kepada Masyarakat Himbauan kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Selain itu, himbauan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menekankan pada apa saja yang dapat memicu terjadinya korupsi di kalangan masyarakat hingga pada elite pemerintahan. Semakin maraknya kasus tindak korupsi yang terjadi di berbagai bidang, menuntut kita untuk mencari upaya pemberantasannya. Secara umum, ada 3 bentuk tindakan, yakni upaya preventif, detektif, dan represif. Berikut penjelasannya masingmasing. I. Upaya Preventif

142 Strategi preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi Upaya preventif dilakukan dengan cara: • Pemberlakuan berbagai undang-undang yang mempersempit peluang korupsi. • Pembentukan berbagai lembaga yang diperlukan untuk mencegah korupsi, misalnya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN). • Pelaksanaan sistem rekrutmen aparat secara adil dan terbuka. • Peningkatan kualitas kerja berbagai lembaga independen masyarakart untuk memantau kinerja para penyelenggara negara. • Kampanye untuk menciptakan nilai anti korupsi secara nasional. II. Upaya Detektif Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat dan murah sehingga dapat ditindaklanjuti. Upaya detektif dilakukan dengan cara: • Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. • Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. • Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. • Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional • Peningkatan kemampuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) atau Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. III. Upaya Represif Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat dengan biaya murah sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya represif dapat dilakukan dengan cara:

143 • Pembentukan Badan atau Komisi Anti Korupsi (pada tahun 2003 pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK). • Penyidikan, penuntutan, peradilan dan penghukuman koruptor besar. • Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. • Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus. • Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu. • Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. B. Gerakan Pencegahan Korupsi Dalam proses pencegahan korupsi KPK telah menyusun sebuah Panduan Pencegahan Korupsi. Panduan ini berisi langkah-langkah umum yang harus dilakukan oleh korporasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, langkah-langkah ini dirancang sangat sedehana dan praktis sehingga mudah diadopsi dan diimplementasikan sesuai kebutuhan korporasi. Korupsi adalah sebuah kecurangan yang dapat merugikan korporasi dan panduan ini ditujukan kepada korporasi sebagaimana pengertian korporasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 atau biasa disebut Perma 13/2016. Menurut Perma 13/2016 Korporasi adalah : • Kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. • Korporasi induk adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidiari yang juga memiliki status badan hukum sendiri. • Perusahaan Subsidiari adalah anak perusahaan berbadan hukum yang dimiliki dan dikontrol oleh Korporasi induk • Pihak lain adalah orang diluar korporasi yang mendapat kuasa khusus dari korporasi untuk melakukan perbuatan tertentu

144 • Hubungan lain adalah hubungan antara korporasi dengan korporasi lain yang menjadikan Pihak lain bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan (tertulis maupun tidak tertulis). Sistimatika Panduan Pencegahan Korupsi menggunakan pendekatan PDCA (Plan, Do, Check, Action) sehingga panduan ini bersifat interaktif dan berkesinambungan, namun demikian panduan ini bisa berjalan efektif manakala ada komitmen pimpinan itulah sebabnya Commitment diletakkan sebagai pondasi dalam menjalankan upaya pencegahan. Ditahap akhir perlu adanya Response yaitu pilihan solusi bila terjadi persaingan bisnis yang tidak kompetitif yang dihadapi oleh korporasi yang menjalankan Panduan Pencegahan Korupsi, pada tahap ini melalui aksi kolektif dan lapor dimana hal ini akan mendukung penegakan hukum sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. • Komitmen (Commitment) Komitmen pimpinan merupakan hal yang mendasar untuk menentukan arah mencapai keberhasilan pelaksanaan Pencegahan Korupsi dan hal ini tercermin dari Strategi Korporasi. • Perencanaan (Plan) Rencana diperlukan agar pencegahan korupsi berjalan efektif dan menyeluruh, untuk membuat perencanaan ini korporasi harus : 1. Memahami peraturan perundangan yang mengatur pidana korupsi 2. Identifikasi resiko korupsi yang berdampak bagi korporasi 3. Dengan identifikasi dapat memetakan resiko korupsi sehingga korporasi bisa membuat peraturan untuk mencegah korupsi tsb. • Pelaksanaan (Do) Korporasi menjalankan aktifitas untuk mencegah korupsi sesuai yang direncanakan. Aktifitas tsb antara lain : 1. Membuat klausul anti korupsi

145 2. Uji tuntas (Due diligent) 3. Pengaturan praktek pemberian/penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi. 4. Pengaturan kontribusi dan donasi politik 5. Penyediaan layanan pengaduan 6. Pengaturan konflik kepentingan 7. Pengendalian transaksi keuangan 8. Komunikasi 9. Pelatihan berkelanjutan • Evaluasi (Check) Korporasi akan mengecheck kembali tahapan yang telah dilakukan dari perencanaan hingga pelaksanaan, evaluasi ini untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan sudah sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. • Perbaikan (Action) Tahap korektif jika tahapan sebelumnya dilakukan dengan baik maka perencanaan – pelaksanaan – evaluasi dapat diulang tetapi bila ada yang menyimpang bisa dilakukan perbaikan hingga diharapkan tercapai konsistensi dan kesinambungan dalam pencegahan korupsi • Respon (Response) Tahapan aksi kolektif dan lapor dan diharapkan dapat mendukung penegakan hukum sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif. Korporasi dapat langsung menerapkan elemen-elemen yang tertuang dalam panduan sesuai ukuran dan kapasitas korporasi. Panduan ini harus diimplementasikan bukan hanya menjadi kebijakan normatif mengingat bahwa meskipun semua elemen panduan sudah ditrapkan tidak menjamin korporasi bisa bebas dari jerat hukum jika memang terbukti bersalah. Keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih bertanggung-jawab

146 sangat besar. Keinginan ini hendak diwujudkan tidak hanya di sektor publik namun juga di sektor swasta. Gerakan ini dilakukan baik oleh organisasi internasional maupun Lembaga Swadaya Internasional (International NGOs). Berbagai gerakan dan kesepakatankesepakatan internasional ini dapat menunjukkan keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan masyarakat sipil (civil society) dan sektor swasta di tingkat internasional patut perlu diperhitungkan, karena mereka telah dengan gigih berjuang melawan korupsi yang membawa dampak negatif rusaknya perikehidupan umat manusia. Menurut Jeremy Pope, agar strategi pemberantasan korupsi berhasil, penting sekali melibatkan masyarakat sipil. Upaya apapun yang dilakukan untuk mengembangkan strategi anti korupsi tanpa melibatkan masyarakat sipil akan siasia karena umumnya negara yang peran masyarakat sipilnya rendah, tingkat korupsinya akan tinggi. Ada berbagai macam gerakan atau kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan dan kerjasama ini dilakukan baik secara internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, kerjasama antar negara, juga kerjasama oleh masyarakat sipil atau Lembaga Swadaya Internasional (International NGOs). Sebagai lembaga pendidikan, universitas merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran stategis dalam mengupayakan pemberantasan korupsi. ➢ Gerakan Organisasi Internasional Sebagai bagian dari masyarakat internasional, indonesia telah menjadi negara peserta dalam beberapa konvensi internasional yang mengatur kejaatan transnational diantaranya: • UN convention against lllicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances yang diratifikasi dengan Undang – Undang No.7 tahun 1997; • UN convention against corruption (UNCAC) yang diratifikasi dengan Undang – Undang No.7 tahun 2006; • UN convention against transnational organized crime yang diratifikasi dengan Undang – Undang No.5 tahun 2009.

147 Adapun beberapa gerakan serta instrumen internasional dan multilateral untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi diantaranya: a. Perserikatan Bangsa – Bangsa (United Nations) Setiap 5 (lima) tahun, secara regular Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) menyelenggarakan Kongres tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Penjahat atau sering disebut United Nation Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders. Pada kesempatan pertama, Kongres ini diadakan di Geneva pada tahun 1955. Sampai saat ini kongres PBB ini telah terselenggara 12 kali. Kongres yang ke-12 diadakan di Salvador pada bulan April 2010. Dalam Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna (Austria) pada tahun 2000, isu mengenai Korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Dalam introduksi di bawah tema International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century dinyatakan bahwa tema korupsi telah lama menjadi prioritas pembahasan. Untuk itu the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) telah dipercaya untuk menyelenggarakan berbagai macam workshop dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan Kongres PBB ke10 yang diadakan di Vienna tersebut. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi disiplin (multidisciplinary approach) dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk dari korupsi dalam berbagai level atau tingkat. Pemberantasan juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan korupsi baik tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan cara atau praktek pencegahan serta memberikan contoh pencegahan korupsi yang efektif di berbagai negara. Beragam rekomendasi baik untuk pemerintah, aparat penegak hukum, parlemen (DPR), sektor privat dan masyarakat sipil (civil-society) juga dikembangkan. b. Bank Dunia (World Bank) World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Core Program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat

148 sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negaranegara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Program yang dikembangkan oleh Bank Dunia didasarkan pada premis bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif, perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga dalam masyarakat. Lembaga-lembaga yang harus dilibatkan diantaranya pemerintah, parlemen, lembaga hukum, lembaga pelayanan umum, watchdog institution seperti publicauditor dan lembaga atau komisi pemberantasan korupsi, masyarakat sipil, media dan lembaga internasional. Oleh bank dunia, pendekatan untuk melaksanakan program anti korupsi dibedakan menjadi 2 (yakni), pendekatan dari bawah (bottom – up) dan pendekatan dari atas (top – down). c. Masyarakat Uni-Eropa Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, the Council of Europe Program against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa: karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin; monitoring yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Pada tahun 1997, komisi menteri-menteri negara-negara Eropa mengadopsi 20 Guiding Principles untuk memberantas korupsi, dengan mengidentifikasi areaarea yang rawan korupsi dan meningkatkan cara-cara efektif dan strategi pemberantasannya. Pada tahun 1998 dibentuk GRECO atau the Group of States against Corruption yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara anggota memberantas korupsi. Selanjutnya negara-negara Uni Eropa mengadopsi the Criminal Law Convention on Corruption, the Civil Law Convention on Corruption dan Model Code of Conduct for Public Officials.

149 C. Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang – Undangan Tindak Pidana korupsi bukanlah tindak pidana baru di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah tindak pidana korupsi itu sendiri telah digunakan sejak diberlakukannya Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/ Peperpu/013/1950. Namun perbuatan korupsi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pada hakikatnya telah dikenal dan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini terbukti dengan diadopsinya beberapa ketentuan hukum pidana dalam KUHP menjadi delik korupsi sebagaimana kasus pelanggaran hak warg negara . Tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak jaman kerajaan-kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Setelah jaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, korupsi terus mengganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundangundangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undangundang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah sebgaimana dalam jenis jenis cyber crime . Melihat hal tersebut tentunya sangat penting untuk mengkaji jenis tindsk pidana yang termasuk kedalam pidana korupsi. Karenanya berikut 3 Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia.