KAJIAN KOTA KREATIF 2022

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | i KATA PENGANTAR Kota Kreatif menggambarkan sebuah kompleks perkotaan yang menempatkan kegiatan budaya yaitu segala hal yang bersangkutan dengan akal sebagai komponen integral pada fungsi ekonomi dan sosial. Kota-kota Kreatif dibangun di atas infastruktur sosial dan budaya yang kuat, memiliki jumlah pelaku kreatif yang relatif tinggi, dan mampu mengundang investasi. Hasil olah pikir kreatifitas warga suatu wilayah akan mendorong produk-produk sektor ekonomi kreatif yang inovatif sesuai kebutuhan pasar. Hal ini sejalan dengan harapan Bapak Presiden Joko Widodo agar ekonomi kreatif menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang selama ini masih mengandalkan industri ekstraktif hasil tambang yang suatu saat akan habis dan komoditas bahan mentah hasil perkebunan tanpa diolah agar memiliki nilai tambah. Inilah yang disebut kutukan sumber daya alam. Kondisi tersebut nampaknya terjadi juga di Kabupaten Blora yang saat ini pertumbuhan ekonominya mengandalkan dari tambang minyak dan penjualan kayu jati glondongan. Untuk itu Kabupaten Blora perlu merumuskan kebijakan antisipatif agar daerahnya tidak lagi mengandalkan sumber daya alam dan komoditas bahan mentah tetapi kretaiftas warganya. Salah satu pendekatannya adalah Kabupaten Blora harus mampu bertransformasi menjadi Kota Kreatif. Suatu wilayah yang ditopang oleh keberadaan ekosistem usaha yang kondusif yang mendorong kreatifitas warganya melalui pengembangan ekonomi kreatif. Tentunya perlu ditemukenali terlebih dahulu potensi dan profil ekonomi kreatif di Kabupaten Blora, dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif. Selanjtnya solusi-solusi apa yang harus dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Semuanya itu akan diuraikan dalam penjelasan kajian ini. Tim Peneliti

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | ii DAFTAR ISI Halaman Sampul Depan i Kata Pengantar ii Daftar Isi iii Daftar Gambar v Daftar Tabel vi BAB I LATAR BELAKANG 1.1 Pendahuluan 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1 2 3 BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1. Perekonomian Kota 2.2. Konsep Kota Kreatif 2.2.1. Rekomendasi UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development 2.2.2 10 Prinsip Kota Kreatif Indonesia dan Kerangka Kerja ICCN 2.2.3 Prasyarat Kota Kreatif 2.3. Program Kabupaten dan Kota (KaTa) Kreatif (KaTa) Indonesia Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2.4. Pengertian Ekonomi Kreatif 2.4.1. Ciri-Ciri Ekonomi Kreatif 2.4.2. Sub Sektor Ekonomi Kreatif 2.4.3. Perkembangan dan Kontribusi Ekonomi Kreatif di Indonesia BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Tahapan Menemukenali 3.2. Tahapan Analisis 3.3. Tahapan Rekomendasi Kebijakan 3.4. Jadwal Pelaksanaan BAB IV PROFIL EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN BLORA 4.1. Kondisi Geografis 4.2. Potensi Demografi 4.3. Aksesabilitas Moda Transportasi dan Kawasan Industri 4.4. Struktur Ekonomi Kabupaten Blora 4.5 Peran Aktor Pemerintah Lintas OPD dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif 4.5.1 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 4 6 6 8 10 13 14 15 16 17 22 23 23 24 26 27 31 34 38 39

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | iii 4.5.2. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4.5.3. Badan Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan 4.5.4. Dinas Kesehatan 4.5.5. Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan 4.6. Aktor Komunitas dan Pelaku Ekonomi Kreatif 4.6.1 Komunitas Sub Sektor Kriya 4.6.2 Komunitas Sektor Seni Pertunjukan 4.6.3. Komunitas Sub Sektor Musik 4.6.4. Komunitas Sub Sektor Kuliner 4.7. Peran Aktor Bisnis dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif 4.8. Peran Aktor Akademisi Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif 4.9. Lembaga Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Blora 4.10. Forum Lintas Sub Sektor Komunitas Ekonomi Kreatif Kabupaten Blora 4.11. Festival Ekonomi Kreatif 4.12. Karakteristik Beberapa Sub Sektor Ekonomi Kreatif 4.12.1 Sub Ektor Unggulan atau Andalan 4.12.2. Sub Sektor Lokomotif 4.12.3. Sub Sektor Yang Mempercantik Suatu Wilayah 4.12.3. Sub Sektor Yang Memiliki Nilai Tambah Tinggi dan Memberikan Kemudahan Manusia 4.12.4. Sub Sektor Pewarta 4.12.5. Sub Sektor Pembangkit Imajinasi Kreatif BAB V REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA KREATIF 5.1. Isu-isu Strategis Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Ekonomi Kreatif 5.2. Pengembangan Suprastrukur Tata Kelola dan Sistem Kelembagaan 5.3. Pengembangan Infrastruktur Pusat Kreasi/Creative Hub 5.4. Kabupaten Blora Menuju Jejaring Kabupaten Kota Kreatif Indonesia dan Dunia 5.5. Ekosistem Ekonomi Kreatif 5.6. Peta Jalan Kota Kreatif 47 55 56 56 58 58 63 74 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90 91 91 92 95 97 101 105 108

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | iv DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Prasyarat Kota Kreatif Gambar 2.2. Dampak Ekonomi Kreatif Gambar 2.3. Keunggulan Ekonomi Kreatif vs Ekonomi Tradisional Gambar 2.4. Napak Tilas Regulasi Perjalanan Eknomi Kreatif di Indonesia Gambar 3.1 Bagan Metodologi Penelitian Gambar 4.1. Peta Geografis Kabupaten Blora Gambar 4.2 Akses Moda Transportasi ke Kabupaten Blora Gambar 4.3 Peta Kawasan Industri Gambar 4.4 Struktur Ekonomi Kabupaten Blora (Sumber : BPS Tahun 2021) Gambar 4.5 Pertunjukan Seni di Taman Budaya dan Seni Tirtonadi Gambar 4.6. Produk UMKM Sub sektor Kuliner yang masuk di Gerai Indomaret Gambar 4.7. Gedung Dekranasda Kabupaten Blora Gambar 4.8. Produk Kreatif Kriya dan Mebel Katu Jati Gambar 4.10. Perbedaan Reog Ponorogo dan Barong Blora Gambar 4.11. Wayang Krucil Gambar 4.12 Pertunjukan Ketoprak Gambar 4.14. Program CSR Perhutani bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Blora Gambar 4.15 Penandatanganan Kerjasama Pemerintah dengan Perguruan Tinggi Lokal Gambar 4.16 Peran Intermediasi/Orkestrasi Komite Ekraf dengan aktor Hexahelix (ABGCMF) Gambar 4.17 Festival Ekonomi Kreatif Gambar 4.18 Sub Sektor Lokomotif Gambar 4.19. Sub Sektor yang Bertahan di Era Pandemi Covid 19 Gambar 5.1. Co Working Space di Surabaya Gambar 5.2. Ruang Wokshop Indosetri Maker Space di Jakarta Gambar 5.3. Bandung Creative Hub Gambar 5.4. Solo Technopark Gambar 5.5. Peta Jejaring UCCN 10 14 16 19 24 27 32 33 36 43 49 54 60 66 71 73 81 82 84 86 89 91 98 99 100 101 105

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | v DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Pertumbuhan Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDB Indonesia Tabel 2.2. Tren Pertumbuhan Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif dalam 4 Tahun Terakhir Tabel 4.1. Distribusi Kelompok Usia Produktif di Kabupaten Blora Tahun 2021 Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan yang Memasuki Dunia Kerja Tahun 2021 Tabel 4.3. Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Blora dengan Kabupaten/Kota sekitranya di Jawa Tengah Tahun 2019-2020 Tabel 4.4. Sasaran, Target dan Strategi RPJMD 2021-2026 Tabel 4.4. Jumlah Rumah Makan/Restoran Per Kecamatan Tahu 2017-2021 Tabel 4.5. Jumlah Obyek Wisata dan Pengunjungnya Menurut Jenis Obyek Wisata Tabel 4.6. Jumlah Group Musik Moderen Kabupaten Blora Tahun 2021 Tabel 4.7. Jumlah Grup Kesenian Musik Tradisonal Per Kecematan di Kab. Blora Tahun 2021 Tabel 4.8. Jumlah Teater Tradisonal Per Kecematan di Kab. Blora Tahun 2021 Tabel 4.9. Jumlah Seni Tari tiap Kecamatan di Kab. Blora Tahun 2021 Tabel 4.10 Data pembangun di bidang koperasi dan UMKM tahun 2016-2020 Tabel 4.11 Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah Kab. Blora Tahun 2021 berdasarkan sub sektor ekonomi kreatif Tabel 4.12. Capaian urusan kinerja komunikasi dan informatika 2016-2020 Tabel 4.13. Pelaku Usaha Kuliner yang Memiliki Ijin edar PIRT dan SLHS Tahun 2022 Table 4.14. Pelaku Penyedia Bahan Baku Kuliner yang telah Ijin Edar PSAT Tahun 2021 Tabel 4.15. Jumlah Pengusaha Mebel berdasarkan jumlah produksi Kecamatan Jepon Tahun 2016 Tabel 4.16. Data Pelaku Batik Kab Blora Tabel 4.17. Data Group Barongan Tiap Kecamatan Kab. Blora Tahun 2021 Tabel 4.18 Data Pelaku Pedalangan Kab. Blora Tahiun 2021 Tabel 4.19 Data Sanggar Seni Tari Kabupaten Blora Tahun 2021 Tabel 4.20 Data Group Ketoprak Kab. Blora tahun 2021 Tabel 4.21 Data Kelompok Kerawitan Kab. Blora Tahun 2021 Tabel 4.22 Data Group Musik Campursari Kab. Blora Tabel 4.23 Data Kelompok Hadroh di Kab. Blora Tahun 2021 Tabel 4.24 Data Pelaku Kuliner Kab. Blora Tahun 2021 10 14 28 29 31 37 40 41 44 45 46 47 50 52 55 56 57 60 61 66 71 72 73 76 77 78 79

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 1 BAB I LATAR BELAKANG 1.1. PENDAHULUAN Kabupatan Blora secara historis sektor ekonomi kreatif sudah cukup lama dikembangkan mulia dari sub sektor kuliner, seni pertunjukan, kriya, desain produk, penerbitan. Beberapa potensi sub sektor ekonomi kreatif tersebut sudah cukup dikenal di masyarakat di luar Kabupaten Blora. Bahkan sudah menjadi branding Kabupaten Blora yang sering dikenal masyarakat umum dengan sebutan Kota Samin atau Bumi Samin, Kota Sate, Kota Kayu Jati. Blora juga dideklarasikan sebagai Blora Kota Barong. Blora juga merupakan Kota Kelahiran Sastrawan Pramoedya Ananta Toer yang telah menghasilkan banyak buku seperti Novel Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca telah diterbitkan dalam berbagai bahasa dan belahan dunia. Bahkan, kumpulan karya yang dikenal sebagai Tetralogi Buru itu telah diakui sebagai salah satu novel paling berambisi dalam kesusastraan dunia pasca perang. Talenta Sastrawan Pramoedya Ananta Toer begitu luar biasa dalam berpikir dan mencipta. Serta memiliki berproduktivitas tinggi pada periode 1950-1965 berhasilkan menciptakan karya buku 79 karya nonfiksi, 9 biografi, 1 buku sejarah, 59 cerita pendek, 1 drama, 4 kumpulan cerpen, 12 novel, 8 terjemahan, 1 pidato, 2 puisi, 2 surat, dan 2 tulisan lain. Berikut akan di jelaskan potensi sub sektor ekonomi keratif yang sudah berkembang di Kabupaten Blora. Sesuai definisi ekonomi kreatif berbasis Undang-Undang No 24 Tahun 2019, Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Sebagai contoh pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Blora yang menjadi andalan harus terus di dorong untuk mengembangkan produkproduk hasil pertanian yang memiliki nilai tambah seperti produk kuliner atau olahan pangan atau industri bahan baku pangan yang memiliki nilai tambah dan bernilai ekonomis yang tinggi.

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 2 Tentunya perlu upaya dan strategi peran suatu daerah atau kewilayahan secara spasial dalam mendorong dan menumbuhkembangkan kapasitas masyarakat agar mampu berkreatifitas dalam menciptakan nilai tambah dengan dukungan ekosistem usaha yang kondusif. Upaya peran kewilayahan inlah yang disebut konsep Kota Kreatif. Charles Landry (1994) mengungkapkan bahwa ide ekonomi kreatif dapat diaplikasikan secara khusus pada ekonomi perkotaan yang mengarah pada kemunculan Kota Kreatif. Hal ini sejalan dengan tahapan transformasi suatu kota yang menjadi kota urban yang di mulai dari sektor primer/kebutuhan pokok yaitu sektor pertanian menuju sektor industri dan sektor jasa yang menciptakan nilai tambah. Pengembangan Kota Kreatif diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan daerah melalui percepatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan menggali potensi dan unggulan daerah. Harapan ini sejalan dengan sasaran ke 8 dari Sustainable Developmnet Goals (SDGs) yaitu mempromsikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kerja produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua manusia. Untuk itu melalui kajian ini akan merumuskan rekomendasi kerangka kebijakan dalam rangka mengembangkan Kota Kreatif yang bisa menumbuhkan usaha kreatiftas masyarakat yang mampu menciptakan potensi ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan melalui sektor industri pengolahan dan sektor jasa. Selain itu juga harus diselaraskan dengan sasaran dan target pembangunan yang telah dituangkan ke dalam RPJMD 2021-2026. 1.2. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 3 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414); 3. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tetang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272); 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 5 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah No 130); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora No 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora No 7). 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Memberikan rekomendasi kebijakan (policy brief) strategi sistem kelembagaan, perencanaan sarana dan prasarana dalam mewujudkan Kota kreatif. 2. Memberikan arahan penegmbangan dan pemanfaatan ruang dan layanan yang mampu mendorong daya kratifitas sumber daya manusia. 3. Mengaktivasi peran aktor-aktor pendukung untuk mewujudkan pengembangan ekosistem Kota Kreatif. 4. Menjadi salah satu pedoman dalam penentuan arah kebijakan pemerintah dalam merumuskan strategi pengembangan Kota Kreatif yang mampu mendorong pengembangan ekonomi kreatif secara komprehensif. 5. Mensinergikan pengembangan Kota Kreatif dalam rangka mewujudkan tujuan visi Bupati Blora 2021-2026 “Sesarengan mbangun Blora”.

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 4 BAB II KAJIAN PUSTAKA 1.1. Perekonomian Kota Perkotaan merupakan pusat aktivitas masyarakat, sehingga menjadikan perekonomian berputar lebih cepat. Perkotaan menyediakan pelayanan lengkap, lapangan pekerjaan lebih luas dan mobilitas penduduknya yang tinggi. Semakin besar suatu kota maka semakin besar tantangan yang harus dihadapi. Ekonomi perkotaan merupakan pusat konsentrasi ekonomi dengan aktivitas produksi & konsumsi tinggi yang dipengaruhi tata guna lahan (Kourtit et al., 2014; Kresl, 2014). Ekonomi perkotaan saat ini terus berkembang dari ekonomi berbasis industri menjadi ekonomi berbasis jasa. Sektor sekunder dan tersier tersebut merupakan sektor yang mendominasi perekonomian di perkotaan. Sebagai pusat aglomerasi ekonomi, perkotaan sangat ditentukan oleh perkembangan aliran barang dan jasa yang besar terhadap aktivitas produksi melalui rute komersial. Aliran tersebut akan membentuk simpul-simpul pada rute komersial yang kemudian menjadikan daerah simpul memiliki fungsi yang dominan terhadap daerah di sekitarnya. Perencanaan ekonomi perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan kemampuan, potensi dan masalah setiap daerah, karena aspek ekonomi merupakan aspek yang penting untuk pembangunan kota. Kondisi setiap daerah yang beragam, melatarbelakangi perlunya perencanaan ekonomi yang berbeda setiap daerah agar ddapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah (ILO, 2005; Nijkamp & Abreu, 2020). Lokasi dalam pertumbuhan ekonomi akan sangat mempengaruhi. Hal ini terkait dengan endogenous dari setiap kota terkait SDM, SDA, dan kondisi geografis (Nijkamp & Abreu, 2020). Arus urbanisasi yang akan memberikan berbagai macam dampak, dampak positif dan negatif dalam pembangunan ekonomi perkotaan. Aglomerasi ekonomi di perkotaan yang mampu meningkatkan urbanisasi akan memberikan

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 5 ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Kondisi tersebut menarik minat pelaku ekonomi lain untuk melakukan usahanya di perkotaan. Sifat heterogen yang muncul dari urbanisasi menjadi peluang munculnya inovasi yang besar yang dibutuhkan dalam meningkatkan daya saing (Kourtit, et al., 2014). Tidak hanya terkait peningkatan PDRB ataupun pendapatan perkapita saja, pembangunan ekonomi juga mencakup perkembangan struktur sosial, politik, perubahan pola produksi, peningkatan teknologi, kelembagaan hingga kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhannya saja melainkan harus mengupayakan adanya pemerataan ekonomi (Arsyad, 2014; Ridwan, 2016). Pembangunan ekonomi diharapkan mampu memberikan efek kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Adam Smith pertumbuhan suatu wilayah dapat terjadi apabila wilayah tersebut dapat mewujudkan pembagian kerja (division of labor). Hal ini akan mendorong peningkatan produktivitas sehingga mendorong peningkatan pendapatan. Selanjutnya berpengaruh juga kepada lahirnya inovasi dan mendorong perluasan pasar sehingga mampu mendukung pembangunan ekonomi. Indonesia sendiri memiliki kualitas pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi namun belum memberikan dampak positif kepada masyarakat, dimana setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya menyerap 250 pekerja saja (Supartoyo et al., 2014). Perencanaan pembangunan ekonomi akan lebih baik apabila memperhatikan kebutuhan masa depan, sehingga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu diupayakan dalam setiap perencanaan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat terlepas dari aktivitas produksi dan konsumsi yang berbanding lurus dengan pencemaran lingkungan. Hal tersebut mendorong perlunya pengendalian pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi maupun konsumsi atau sering disebut Sustainable Consumtion and Production (SCP) (Murniningtyas, 2014). Produksi berkelanjutan dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang seperti pertanian, energi, pertambangan, industri dan sektor lainnya. Penting menerapkan proses produksi yang berwawasan lingkungan bagi semua kelas usaha dari mulai industri hingga UMKM.

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 6 Sektor produksi yang berkelanjutan memberikan peluang munculnya usaha baru seperti pariwisata berbasis lingkungan, pengolahan limbah, dan usaha pengolahan hasil biodivesity. Dalam penerapannya, SCP perlu didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya efisiensi proses produksi, sehingga limbah yang dihasilkan dapat diminimalisasi. Aktivitas produksi dan konsumsi yang berkelanjutan akan efektif apabila diimbangi dengan pola konsumsi yang memperhatikan lingkungan dan menghasilkan sedikit limbah, baik itu individu, rumah tangga, perkantoran maupun perusahan. 1.2. Konsep Kota Kreatif Berdasarkan Buku Putih Kota Kreatif ICCN (Indonesia Creative Cities Network) sebagai organisasi perkumpulan jejaring komunitas Kab/Kota Kreatif Indonesia yang didirikan sejak tahun 2013, mengidentifikasi definiisi Kota Kreatif saat ini masih sangat beragam. Sebagian memahami Kota Kreatif dengan kriya yang dimiliki wilayah, sebagian yang lain mengindentikkannya dengan keberadaan kumpulan seniman dalam jumlah yang besar dalam suatu wilayah. Sebuah kesepahaman bersama atas keberagaman definisi tersebut sangat di perlukan sebagai landasan untuk mendapatkan konsep pengembangan Kota Kreatif yang ideal, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alternative motor penggerak ekonomi dan solusi bagi permasalahan perkotaan secara kontekstual sesusai dengan karakter dan dinamika di Indonesia. 2.2.1 Rekomendasi UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) Kota Kreatif menggambarkan sebuah kompleks perkotaan yang menempatkan kegiatan budaya sebagai komponen integral pada fungsi ekonomi dan social. Kota-kota Kreatif dibangun di atas infastruktul sosial dan budaya yang kuat, memiliki jumlah pelaku kreatif yang relative tinggi, dan mampu mengundang investasi. Kota-kota Kreatif memanfaatkan potensi kreatif mereka dalam berbagai cara. Beberapa kota berfungsi sebagai simpul yang dapat menghasilkan pengalaman budaya kepada penduduk dan pengunjung memulai penyajian aset berupa warisan budaya atau melaluikegiatan budaya berupa seni pertunjukan dan visual. Beberapa kota memanfaatkan festival yang membentuk identitas kota. Beberapa kota yang lain

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 7 mencari indrustri budaya dan media yang lebih luas untuk menyediakan lapangan kerjan dan pendapatan dan berperan sebagai pusat pertumbuhan perkotaan dan regional. Pada keadaan lain, peran budaya yang lebih luas terletak pada kemampuan seni dan budaya untuk menumbukan kota yang layak huni, kohesi social, dan identitas budaya. UNCTAD memaparkan empat cara untuk menyederhanakan pengertian mengenai kota Kreatif. 1. Kota Kreatif merupakan infastruktur seni dan budaya. Sebagaian besar strategi dan recana Kota Kreatif berkaitan dengan penguatan seni dan budaya, seperti dukungan kepada seni, seniman Dan infrastuktur kelembagaan. 2. Kota Kreatif sabagai ekonomi kreatif. Saat ini, pembangunan indrustri kreatif atau ekonomi kreatif semakin menjadi fokus, yang dipandang sebagai platform untuk mengembangkan ekonomi, bahkan kota. Inti dari platform tersebut terdiri atas tiga dominan, yaitu warisan seni dan budaya, industry media dan hiburan, layanan bisnis-ke- bisnis (business to business) kreatif. Lingkup terakhir mungkin yang paing penting, karena bisa memberi nilai tambah pada setiap produk atau layan. Desain, iklan, dan hiburan bertindak sebagai pendorong inovasi dalam ekonomi yang lebih luas. 3. Kota Kreatif sebagai sinonim atas kelas kreatif yang kuat. Richard Florida, yang yang memperkenalkan istilah kelas kreatif, membuat pergeseran konseptual penting dengan memusatkan perhatia pada peran kreatif orang orang “usia kreatif”. Dia berpendapat, bahwa ekonomi bergerak dari system yang berpusatpada-perusahaan (corporate-centred system) ke perusahaan yang dikendalikan-oleh-manusisa (people-driven); perusahaan sekarangmendekati orang-orang dan bukan orang-orang yang mendekati perkerjaan. Seniman merupakan satu kelompok yang yang menjadi inti kelas ini, sama seperti pelaku ekonomi kreatif dan yang terpenting , ilmuwan, sehingga kota dengan kelas kreatih yang kuat lebih luasecakupnya daripada dua definisi pertama. Kota –kota yang berhasil menjalankan ekonomi baru ini merupakan tempat yang paling beragam, toleran, dan bohemian (bebas).

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 8 4. Kota Kreatif yang membina budaya kreativitas. Ketiga definisi di atas sangat membantu, tapi bukan yang dimaksud dengan Kota Kreatif. Gagasan Kota Kreatif lebih luas daripada ekonomi kreatif dan kelas kreatif. Kota Kreatih adalah system terpadu dari berbagai organisasi dan gabungan dari budaya pada sektor public, swasta, dan masyarakat. Kota Kreatif menuntut setiap komponennya untuk menjadi lebih inventif dan bekerja bersama untuk mengatasi tantangan dalam sebuah periode perubahan dramatis. Sumber daya penting bagi Kota Kreatif adalah dramatis, Sumber daya penting bagi Kota Kreatif adalah manusia.Kepintaran, hasrat, motivasi , imajinasi, Dan kreativasi menggantiksn lokasi, sumber daya alam, dan akses pasar sebagai. Gagasan Kota Kreatif muncul pada akhir 1980-an sebagai tanggapan terhadap fakta, bahwa secara global, kota kota telah berjuang dan menstrukturi dirinya, karena perdagangan global beralih ke Tmur dan tempat-tempat lainya. Filosofi dari gagasan Kota Kreatif adalah, bahwa selalu apa potensi tempat lain yang sangat kreatif daripada tempat-tempat yang pertama kali muncul dalam perkiraan orang-orang. Kota Kreatif memberikan ruang bagi setiap orang yang berlaku kreatif, bukan hanya kepada seniman atau pelaku ekonomi kreatif. Kota Kreatif memiliki birokrasi kreatif, individu kreatif, organisasi, sekolah, universitas, dan sebagainya. 2.2.2 10 Prinsip Kota Kreatif Indonesia dan Kerangka Kerja ICCN Tantangan pengembangan suatu kota sangat beragam, seperti penentuan sumber daya yang diserap, keberadaan wirausaha, kondisi infrastruktur kota, dan kesempatan yang dimiliki kota. Semua keadaan tersebut merupakan tantangan juga bagi kreativitas. Pengembangan kreatifitas membutuhkan sebuah arena (place), karena ruang saja tidak cukup. Arena memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan daya saing. Arena bukan sekedar lokasi social, namun merangkum seperangkat komponen social, lingkungan, dan budaya. Arena dikelola oleh bisnis kreatif menumbuhkembangkan suatu lokasi; bisnis kreatif ini yang akan membatu proses transformasi dari lokasi menjadi arena.

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 9 Inggris telah berhasil mengembangkan industry kreatif. Pelajaran yang dapat di petik adalah Inggris memiliki beberapa kunci keberhasilan, terutama kondosi infrastuktur untuk mengembangkan kreatif, yaitu: a. Keberadaan spesialis dalam sektor industri, yang berfokus pada pertumbuhan dan dapat mendukung pelayanan, mulai dan progam percepatan bisnis, jaringan internet yang berkualitas tinggi, hingga pengembangan profesi yang berkelanjutan. Mereka tidak hanya mengembangkan inku bator, tetapi juga melakukan akselerasi bisnis yang dapat mempertemukan para pebisnis mula (start-ups) dengan pembeli investor. b. Ketesediaan spesialis dan fasilitas yang mudah di akses oleh berbagai bagian dari industri kreatif, seperti pusat media, ruang latihan , ruang studio , cowoking space, dan pusat kreatif (creative hub). Dua hal penting yang berkaitan dengan kondisi ini adalah keterjangkauan (affordably) dan aksesibilitas dalam rantai nilai industry kreatif. c. Sektor pendidikan tinggi yang dapat dapat membangun kapasitas sumber daya manusia. Bandung dan pekalongan yang telah bergabung UCCN memiliki banyak perguruan tinggi yang mendukung pertumbukan sektor industry kreatif. d. Kemitraan local, regional, dan global. Kota Kreatif dikenal karena kreativitasnya, sehingga keberadaan jaringan menjadi hal pentingyang di harapkan dapat tumbubh ketingkat regional dan kemudian terkoneksi dengan untuk menjual ide dan produk kreatif kepasar yang lebih luas. Sebagai tambahan, koneksi antarsektor kreatif juga diperlukan. Sebagai contoh, flim, perangkat lunak, dan iklan adlah sektor-sektor yang sangat berkaitan. Pengembangannya tidak dapat terfokus pada suatu subsector saja, tetapi harus selalu memiliki koneksi dengan yang lain; dan e. Koneksi yang berkaitan dengan rantai nilai kegiatan kreatif. Beberapa tempat atau daerah merupakan lokasi komsumsi produk, misalnya panggung teater, dan galeri. Beberapa kota besar tidak memiliki sumber produksi Ekonomi Kreatif, tetapi digunakan sebagai tempat pementasan oleh banyak seniman dan desainer.

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 10 2.2.3. Prasyarat Kota Kreatif Indonesia Creative Cities Network (ICCN) atau Jejaring Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia merupakan simpul organisasi yang berkomitmen untuk mewujudkan 10 Prinsip Kota Kreatif menurut UNESCO. Kini dalam ICCN telah tergabung 211 inisiatif kota/kabupaten di bawah koordinasi 11 Koordinator Daerah yang tergabung dalam Pengurus Pusat ICCN. ICCN memberikan masukan terhadap prasyata Kota Kreatif yaitu 1. sumber daya manusia, 2. Infrastruktur non fisik (internet TIK) dan fisik, 3. Ruang kreatif, 4. Sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, 5) binisi dan asosiasi, 6) potensi unggulan lokal, 7) pengetahuan sains dan teknologi dan 8) seni dan budaya secara mgarus besar dapat digambarkan dalam bagan berikut : Gambar 2.1. Prasyarat Kota Kreatif ICCN berkomitmen untuk memajukan kota-kota kreatif di Indonesia, dengan melakukan riset dan pengembangan untuk menumbuhkan pembangunan ekonomi

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 11 dengan engine (mesin penggerak) kreativitas yang berupa ide/gagasan kreatif dan inovatif yang ditopang oleh kelengkapan infrastruktur kelembagaan dalam keterlibatan unsur pentahelix (birokrasi, kademisi, bisnis, komunitas dan media) serta adanya dukungan infrastruktur digital yang berkualitas dan modern. Berikut merupakan 10 prinsip kota kreatif menurut UNESCO : 1. COMPASION Kota kreatif adalah kota yang welas asih. Kota yang menjunjung keanekaragaman sosial budaya yang berpijak pada nilai silih asah, silih asih dan silih asuh. 2. INCLUSIVITY. Kota kreatif merupkan kota yang inklusif , kota yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan serta menumbuhkembangkan semangat kebersamaan, solidaritas dan perdamaian dunia. 3. HUMAN RIGHTS Kota kreatif merupakan kota yang melindungi hak asasi manusia. Kota yang membela segenap hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakatnya. 4. CREATIVITY Kota kreatif adalah kota yang menjunjung tinggi kreativitas masyarakatnya. Kota yang memanfaatkan kecerdasan, kearifan lokal, ketrampilan, daya cipta, serta kemampuan nalar, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai landasan penciptaan serta inovasi. 5. ENVIRONMENT Kota kreatif tumbuh bersama lingkungan yang lestari. Kota yang hidup selaras dengan dinamika lingkungan dan alam sekitar. 6. HISTORY, HERITAGE Kota kreatif adalah kota yang memelihara kearifan sejarah sekaligus membangun semangat pembaharuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk seluruh masyarakatnya. 7. TRANSPARENCY, JUST, HONESTY;

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 12 Kota kreatif adalah kota yang dikelola secara transparan, adil, jujur. Kota yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong dan kolaborasi, serta membuka akses dan partisipasi masyarakat untuk terlibat membangun kotanya. 8. BASIC NEEDS Kota kreatif adalah kota yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kota yang selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan dan kualitas hidup masyarakatnya. 9. RENREWABLE ENERGY Kota kreatif adalah kota yang memanfaatkan energy terbarukan. Kota yang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan energy secara bijak dan berkelanjutan. 10. PUBLIC FACILITIES Kota Kreatif adalah kota yang mampu menyediakan fasilitas umum yang layak untuk masyarakat, termasuk fasilitas yang ramah bagi kelompok masyarakat rentan dan berkebutuhan khusus. 2.3. Program Kabupaten dan Kota (KaTa) Kreatif (KaTa) Indonesia Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Kabupaten Kota Kreatif Indonesia pertama kali diinisiasi oleh Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) yaitu lembaga setingkat kementerian sejak tahun 2016. Secara struktural program ini diampu di Deputi Infrastruktur, dengan tahap awal program adalah pengisian borang/form Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) secara mandiri oleh Kabupaten/Kota melalui website https://kotakreatif.kemenparekraf.go.id/. Selanjutnya Pemerintah daerah berkirim surat untuk dilakukan uji petik atau visitasi/kunjungan oleh Tim Pusat bersama Asesor. Di akhir kegiatan Uji Petik akan dihasilkan Berita Acara Uji Petik yang berisi komitmen daerah untuk memajukan sub sektor yang menjadi lokomotif dapat menghela sub sektor lainnya. Bertita acara tersebut ditanda tangani Kepala Daerah dan disaksikan perwakilan pelaku, komunitas ekonomi kreatif dan akademisi. Bagi daerah yang telah dilakaukan uji petik berhak mengajukan proposal bantuan pemerintah untuk fasilitasi infrastruktur yang meliputu renovasi gedung dan

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 13 pengadaaan peralatan sarana produksi untuk berkreasi bagi pelaku ekonomi kreatif dari sub sektor yang dijadikan lokomotif. Program KaTa Indonesia dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu : 1. Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) Program PMK3I adalah program sukarela inisaitif dari Kab/Kota jika ingin masuk ke dalam jejaring Kabupaten Kota Kreatif, Kabupaten Kota diminta utuk mengisi borang PMK3I dengan melibatkan 3 sub sektor unggulan yang sudah diplih karena berdasarkan peran strategisnya dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten dan Kota. Setelah itu dilakukan uji petik dengan menghadirkan asesor Kab/Kota Kreatif untuk memvalidasi isian borang yang sudah dikirim. Diakhir kegiatan Program PMK3I akan dirumuskan berita acara Uji Petik PMK3I, dimana komitmen Kepala daerah dalam memajukan ekonomi kreatif harus dituangkan dan tanda tangani dengan melibatkan unsur komunitas, akademisi dan bisnis. 2. Kabupaten Kota (Ka Ta) Kreatif Indonesia Tindaklanjut komitmen Berita Acara PMK3I akan dimonitor dan dievaluasi, selanjutnya bagi Kabupaten Kota yang komitmen melaksanakan akan masuk dalam Program Kabupaten Kota Kreatif Indonesia. Setiap Tahun Kemenparekraf akan menerbitkan Surat Keputusan Kabupaten dan Kota di Indonesia yang komitmen mengawal agenda pengembangan ekonomi kreatif. Untuk tahun 2021 telah ditetapkan 15 Kabupaten Kota Kreatif di Indonesia, dimana Kab/Kota di Jawa Tengah mendominasi dalam daftar Ka Ta Kreatif Indonesia ada 8 yaitu : Kota Semarang, Surakarta, Pekalongan, Salatiga, Kabupaten Rembang, Wonosobo, Karanganyar, dan Banjarnegara. 2.4. Pengertian Ekonomi Kreatif Definisi Ekonomi kreatif menurut UU No 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Ekonomi Kreatif meruapakan suatu konsep

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 14 perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan pengetahuan dari sumber daya Gambar 2.2. Dampak Ekonomi Kreatif manusia sebagai faktor produksi yang paling utama. Era Ekonomi Kreatif hadir setalah melewati berbafai tahaan mulai dari era pertanian selanjutnya era industri kemudian era teknologi informasi yang memudahkan akses pengetahuan selanjutnya akan menghasilkan gagasan/ide baru dan masuk pada tahap era ekonomi kreatif. Menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang berkembang berdasarkan pada aset kreatif yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dengan kata lain, konsep creative economy lebih mengedepankan kreativitas, ide, dan pengetahuan manusia sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Sejalan dengan itu, Kementerian Perdagangan Indonesia menyebutkan bahwa ekonomi kreatif merupakan suatu upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan.

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 15 2.4.1. Ciri-Ciri Ekonomi Kreatif Mengacu pada definisi yang telah disebutkan di atas, ada beberapa karakteristik yang terdapat pada creative economy. Adapan ciri-ciri ekonomi kreatif adalah sebagai berikut: 1. Terdapat beberapa unsur utama seperti kreativitas, keahlian, dan talenta yang memiliki nilai jual melalui penawaran kreasi intelektual. 2. Produk yang dihasilkan (barang dan jasa) memiliki siklus hidup singkat, margin tinggi, beranekaragam, persaingan tinggi, dan dapat ditiru. 3. Terdiri atas penyediaan produk kreatif langsung pada pelanggan dan pendukung penciptaan nilai kreatif pada sektor lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelanggan. 4. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang berperan dalam industri kreatif, seperti kaum intelektual, dunia usaha, dan pemerintah. 5. Creative economy berbasis pada ide atau gagasan. 6. Pengembangan industri kreatif tidak terbatas dan dapat diterapkan pada berbagai bidang usaha. 7. Konsep creative economy yang dibangun bersifat relatif. John Howkins, sang Bapak Ekonomi Kreatif, menjabarkannya dengan sederhana: “Ekonomi Kreatif berhubungan dengan ide dan uang. Iniadalah jenis ekonomi pertama di mana imajinasi dan kreativitas menentukan apa yang orangorang ingin lakukan dan hasilkan”. Ekonomi Kreatif (Ekraf) adalah paradigma ekonomi baru yang mengandalkan gagasan, ide, atau kreativititas dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Sumber daya utama dalam Ekonomi Kreatif adalah kreativitas, yakni kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, solusi dari suatu masalah, atau sesuatu yang berbeda dari pakem. Namun selain kreativitas, unsur lain yang dianggap penting untuk menunjang Ekonomi Kreatif adalah nilai tambah. Nilai tambah ini dapat dilihat dari adanya peningkatan kualitas produk dari segi nilai dan ekonomi. Kegiatan seperti hobi yang dilakukan secara cuma-cuma belum bisa digolongkan ke dalam Ekonomi Kreatif.

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 16 Gambar 2.3. Keunggulan Ekonomi Kreatif vs. Ekonomi Tradisional 2.4.2. Sub Sektor Ekonomi Kreatif Mengacu pada isi buku digital berjudul “Pengembangan Industri Kreatif Indonesia 2025” yang dipublish oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia, saat ini setidaknya ada 14 sektor industri kreatif, namun pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 terdapat 17 sub sektor ekonomi kreatif. Adapun beberapa jenis sub sektor ekonomi kreatif adalah sebagai berikut: 1. aplikasi 2. game developer; 3. arsitektur; 4. desain interior; 5. desain komunikasi visual;

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 17 6. desain produk; 7. fashion; 8. film, animasi dan video; 9. fotografi; 10. kriya; 11. kuliner; 12. musik; 13. penerbitan; 14. periklanan; 15. seni pertunjukan; 16. seni rupa; dan 17. televisi dan radio. Setiap penggiat ekonomi dapat menciptakan industri kreatif lebih dari satu sektor, sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Misalnya, seseorang atau organisasi yang bergerak dibidang jasa desain bisa juga melakukan bidang jasa periklanan online bila memang memiliki kemampuan di bidang tersebut. 2.4.3. Perkembangan Dan Kontribusi Ekonomi Kreatif Di Indonesia Proses globalisasi dan konektivitas telah mengubah cara manusia dalam bertukar informasi, berniaga, konsumsi, dan berbagai hal lainnya. Perubahan dunia yang sangat dinamis dengan segala kompleksitasnya menuntut manusia untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sebenarnya industri kreatif sudah ada sejak lama di Indonesia. Namun, dulunya masih disebut dengan istilah ekonomi industri, dan ekonomi informasi. Penggunaan istilah ekonomi kreatif mulai dikenal pada tahun 2001, yaitu ketika John Howkins menerbitkan bukunya yang mengulas tentang industri kreatif. Pada tahun 2005 Donna Ghelfi dari World Intellectual Property Organization (WIPO) melakukan wawancara dengan John Howkins, dimana secara sederhana ia menjelaskan definisi creative economy, yaitu; “Kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 18 dan berulang. Karena bagi masyarakat ini, menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan.” “The creation of value as a result of idea” John Howkins Artinya, industri kreatif adalah suatu industri yang bersumber dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat seseorang dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menciptakan dan mengeksploitasi daya cipta dan daya kreasi orang tersebut. Creative Economy muncul sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, industri ini semakin berkembang dengan terbentuknya Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) yang berfungsi untuk menaungi industri kreatif di Indonesia. Selain itu, kemunculan creative economy di Indonesia juga tak lepas dari adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah berkembang beberapa tahun sebelumnya. Dengan adanya MEA dan industri kreatif diharapkan akan membantu perekenomian Indonesia dengan berbagai cara, seperti: 1. Membuka lapangan kerja baru 2. Menekan angka pengangguran 3. Menciptakan masyarakat yang kreatif 4. Kompetisi dunia bisnis yang lebih sehat 5. Meningkatkan inovasi di berbagai sektor Pada tahun 2015, Ernst and Young (EY) melakukan pemetaan Ekonomi Kreatif global untuk pertama kalinya di dunia dan mencatat bahwa Industri Kreatif dan Budaya atau (Creative and Cultural Industry) bernilai sebesar 2,3 triliun dolar AS (US$ 2,3 trillion atau 30.654 triliun rupiah), dan menyamai 3% dari PDB total dari seluruh dunia. Di Indonesia, geliat Ekonomi Kreatif tercatat dimulai sejak Pekan Produk Budaya Indonesia pertama kali digelar pada tahun 2007. Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, salah satu pionir landasan hukum yang pertama kali menempatkan Ekraf di panggung perekonomian Nasional.

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 19 Gambar 2.4 Napak Tilas Regulasi Ekonomi Kreatif di Indonesia Sumber: OPUS, Ekonomi Kreatif Outlook 2019, www.bekraf.go.id Selanjutnya di era Presiden RI Joko Widodo pada Tahun 2018 telah diterbitkannya Peraturan Preasiden No 142 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kemudian di tahun 2019 telah ditetapkannya Undang-Undang No 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif yang menajdi landasan kepastian hukum dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Ekonomi Kreatif memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Pada 2016, kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian nasional sebesar 7,44

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 20 persen dan diproyeksikan akan terus meningkat. Dari segi nilai, Produk Domestik Bruto Ekonomi Kreatif diproyeksikan telah melampaui 1.000 triliun pada 2017 dan meningkat mendekati 1.102 triliun pada 2018. Selain aspek PDB, peningkatan juga terjadi di aspek Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif. Pada 2016, sebanyak 16,91 juta orang bekerja di sektor Ekonomi Kreatif. Angka ini meningkat 5,95 persen dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja Ekraf pada 2015. “Kalau ingin bersaing dengan industri canggih, kita akan kalah dengan Jerman dan China. Tapi di bidang ekonomi kreatif ini, besar peluangnya kita akan jadi pemenang!” - Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Tabel 2.1 Pertumbuhan Kontribusi Ekonomi Kreatiff Terhadap PDB Indonesia Sumber: OPUS, Ekonomi Kreatif Outlook 2019, www.bekraf.go.id Sasaran terkait ekonomi kreatif untuk mewujudkan tujuan dari RPJMN adalah sebagai berikut : 1. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan operasi 2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil dan industrialisasi 3. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 21 4. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Melihat peran ekonomi kreatif sangat strategis untuk mendorong kesejahteraan masyarakat tentunya ada keterkaitan dengan kapasitas suatu Kota/Kabupaten atau Wilayah untuk menciptakan iklim usaha dan ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif. Untuk itu perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan suatu Kota agar bisa memfaslitasi kreatfitas warganya hingga mampu memproduksi barang atau jasa yang inovatif diterima pasar. Sementara outcome dari pengembangan ekonomi kreatif yaitu dapat memberikan dampak pada : a. investasi suatu daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, b. meningkatkan PDRB (Produk Domestik regional Bruto), c. nilai ekspor dan pendapatan masyarakat. Untuk itu kajian ini menjadi strategis dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dalam mengawal agenda pengembangan Kota Kreatif di Kabupaten Blora agar mampu menumbuh kembangkan ekonomi kreatif.

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 22 BAB III METODOLOGI PENELITIAN Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana yang disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja yaitu merumuskan arah kebijakan untuk pengembangan Kota Kreatif yang komprehensif agar suatu Kabupaten Blora mampu memfaslitasi kreatifitas masyarakatnya agar menjadi kondusif sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. . Maka diperlukan metode teknokratik untuk menemu kenali data potensi ekonomi kreatif sebagai evidence based yang selanjutnya dibuat analisis agar dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat guna dan berdaya guna. Kajian ini dilaksanakan dengan pendekatan metode kualitatif agar mampu mengeksporasi potensi dan dirumuskan ke dalam suatu rekomendasi kebijakan. Berikut metodologi kajian perumusan Kota Keratif di Kabupaten Blora. 3.1. Tahapan Menemukenali Di tahapan temu kenali untuk memperoleh data dan informasi terkinik terkait pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung pengembangan Kota Kreatif yang meliputi antara lain sebagai berikut : 1. Program yang telah dilaksanakan lintas OPD dalam pengembnagan ekonomi kreatif karena urusan ekonomi kreatif tidak hanya urusan bidang pariwisata tetapi juga bidang lainnya. 2. Menemu kenali aktor pendukung ekonomi kreatif Hexahelix (ABGCMF) meliputi Akademisi (cendekiawan baik formal dan non formal yang konsen di bidang ekonomi kreatif), Bisnis yaitu (dunia usaha dan industri), komunitas (jejaring pelaku ekonomi kreatif), pemerintah (lintas OPD), media dan Finansial (lembaga keuangan perbankan dan non perbankan) 3. Menemukenali pelaku dan komunitas ekonomi kreatif yang aktif berkegiatan baik yang mandiri maupun yang difasilitasi pemerintah. 4. Menemukenali infrastruktur fisik dan non fisik yang dimanfaatkan pelaku ekonomi kreatif.

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 23 5. Menemukenali festival-festival ekonomi kreatif baik yang di fasilitasi pemerintah maupun mandiri oleh pelaku. Metode dalam menemukenali data dan informasi di atas dilakukan melalui pendekatan data primer melalui observasi, form isian pendataan dan interview langsung secara mendalam (indepth interview). Data primer akan di komparasi dan dilengkapi data sekunder yang diperoleh dari kunjungan ke Dinas-dinas yang terlibat dalam pengembangan ekonomi kreatif, liteasi dari internet dan studi pustaka. 3.2. Tahapan Analisis Data dan informasi selanjutnya dianalisa untuk menemukan relasi antar temuan data dan fakta di lapangan untuk dapat merumuskan atau menemukenali masalahmasalah yang dihadapi dalam mengembangkan Kota Kreatif di Kabupaten Blora. 3.3. Tahapan Rekomendasi Kebijakan Pada tahapan rekomendasi kebijakan merupakan upaya-upaya solusi dalam memecahkan permasalahan yang ditemukenali dalam tahapan analisa. Rekomendasi kebijakan ini nanti dapat ditindaklajuti dalam perencanaan pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan Kota Kreatif yang harapannya bisa masuk ke dalam jejearing Kota Kreatif Indonesia dan Internasional (Unesco Creative Cities Network). Secara Garis besar metodologi kajian Kota Kreatif dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini :

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora Gambar 3.1 Bagan MPemahaman Terhadap KAK Metode dan Rencana Kerja TEMU KENALI POTENSI EKONOMI KREATIF KAB. BLORA Pengumpulan data primer dengan survey jejak pendapat, observasi, interview ,FGD dan data sekunder (Studi Literatur dll) Pelaku & Komunitas Lintas Sub Sektor Ekraf Aktor Hexahelix ABGCMF Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Lintas OPD Outcome Inovasi Nilai Tambah Komersialisasi Investasi Menciptakan lapangan kerja Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

| 24 Metodologi Penelitian a. Potensi ekonomi kreatif b. Kebutuhan Sarana Dan Prasarana c. Sub Sektor Ekraf Lokomotif d. Sinergitas Aktor ABGCMF e. Dukungan Kebijakan & Regulasi Pusat dan Provinsi ANALISIS PENGEMBANGAN KOTA KREATIF REKOMENDASI KEBIJAKAN KOTA KREATIF Tata Kelola & Sistem Kelembagaan Pusat Kreasi/Creative Hub Roadmap Jejaring Kota Kreatif Nasional dan Internasional

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 25 3.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kajian Kota Kreatif ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1,5 bulan dengan jadwal kegiatan sesuia tabel sebagai berikut : No Uraian Kegiatan Oktober November Desember Minggu IV Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu I 1. Persiapan Koordinasi 2. Draft Laporan pendahuluan 3. Koordinasi Teknis Laporan Pendahuluan 4. Pengambilan Data dan Informasi (primer dan sekunder) di Lapangan 5. Draft Lapotan Akhir 6. Koordinasi Teknis Laporan Akhir 7. Final Laporan Akhir 8. Executive Summary

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 26 BAB IV PROFIL EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN BLORA Perlu menemukenali profil ekonomi kreatif yang meliputi keberadaan peran aktor Hexahelix (ABGCM) ekonomi kreatif dan dukungan infrastruktur fisik dan non fisik, suprastruktur berupa sistem kelembagaan di Kabupaten Blora sebagai pilar dari bagian Kota Kreatif yaitu Kota yang memiliki sistem pendukung yang mendorong kreatifitas warganya agar mengembangkan usaha ekonomi kreatif. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan potensi Kabupaten Blora secara holistik. Mulia dari kondisi geografis, demografi, aksesabilitas moda transportasi, infrastuktur dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif agar dapat mensejahterakan dan mandiri. Berikut akan diuraikan pemetaan beberapa potensi yang di miliki Kabupaten Blora. 4.1. Kondisi Geografis Kabupaten Blora terletak di bagian timur Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.955,8219 km2 atau 195.582.19 hektar (6,01 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah). Secara geografis, Kabupaten Blora berada di antara 111º16’ s.d. 111º338’ Bujur Timur dan 6º528’ s.d. 7º248’ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Blora berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di sisi barat, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang di sisi utara, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur di sisi timur, dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur di sisi selatan. Secara adminitratif Kabupaten Blora terdiri dari terdiri dari 16 kecamatan, 24 kelurahan, dan 271 desa. Wilayah Kabupaten Blora terdiri atas dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian antara 25-50 mdpl dengan ketinggian terendah di Kecamatan Cepu dan tertinggi di Kecamatan Tondanan.

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 27 Gambar 4.1. Peta Geografis Kabupten Blora Penggunaan lahan di Kabupaten Blora tahun 2020 paling besar adalah kawasan hutan, sebesar 90.426,81 hektar atau sekitar 46 % dari total wilayah. Luas sawah sebesar 60.266,10 hektar atau sekitar 31 %. Sedangkan untuk bangunan dan pekarangan hanya 25.363,04 hektar atau sekitar 13%. 4.2. Potensi Demografi Sumber daya manusia merupakan kunci modal dasar sumber daya ekonomi kreatif, terutama di kelompok usia produktif. Provinsi Jawa Tengah di perkirakan akan memasuki usia menua (aging population) atau didominiasi usia tidak produktif di tahun 2030. Tentunya kondisi tersebut harus diantisipasi Kabupaten Blora agar tidak menimbulkan

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 28 bencana demografi, yaitu banyaknya usia produktif yang tidak terserap di lapangan kerja atau menganggur, sehingga dapat menimbulkan kerawanan sosial seperti meningkatnya angka kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan data demografi, Kabuptean Blora telah mulai memasuki bonus demografi banyaknya populasi usia (15-64 tahun) sebagaimana nampak pada tabel berikut ini Tabel 4.1. Distibusi Kelompok Usia Produktif di Kabupaten Blora Tahun 2021 Berdasarkan data di atas jumlah usai produktif (15 - 64 th) di Kabupaten Blora sekitrar 70 % dari jumlah penduduk. Sementara angka rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk Kabupaten Blora sebesar 40,26 %. itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Kondisi tersebut biasa disebut generasi sandwich (genarasi tertekan) atau kaya sebelum tua. Genarasi tersebut menanggung beban usai tidak produktif dari orang tua yang sudah

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 29 menua dan anak yang mereka lahirkan. Dilihat dari data diatas seharusnya Kabupaten Blora yang sedang mengalami Bonus demografi yang bisa dijadikan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora melalui pengelolaan dan peningkatan produktifitas sumber daya manusia di usia produktif untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan usaha yang menciptakan nilai tambah melalui ekonomi kreatif, UMKM, kemudahan investasi dan permodalan agar memiliki pendapatan yang tinggi. Jika dilihat dari kapasitas sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan dan relevansinya dengan angkatan kerja, kondisi di Kabupaten Blora Nampak pada tabel di bawah ini : Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan yang Memasuki Dunia Kerja Kabupaten Blora Tahun 2021 Dari tabel di atas menunjukkan angkatan kerja di dominasi sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan sekolah dasar, sementara tingkat pengangguran tertinggi di dominasi tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketrampilan kerja di tingkat angkatan kerja masih rendah. Perlu ada upaya strategis dan sistematis agar angka pengangguran dapat diturunkan dengan cara para pemuda didorong untuk berwiarausaha. Bredasarkan riset SMERU 81 % pemuda berminat untuk berwirausaha namun hanya 8 % pemuda yang bisa mewujudkan keinginan berwirausaha.

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 30 Upaya lain untuk bisa meningkatkan produktifitas dengan meningkatkan ketrampilan bekerja melalui pendidikan vokasi yang relevan kebutuhan dunia kerja. Apalagi berdasarkan OECD pemuda memiliki keinginan belajar, inovasi, mobilitas dan keterbukaan yang tinggi terhadap teknologi. Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) capaian indikator pembentuk IPM Kabupaten Blora meliputi usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2018-2020. Namun demikian pencapaian indicator komposit IPM, baik angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata- rata lama sekolah maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan masih dibawah target tahunan RPJMD Tahun 2016-2021. IPM Kabupaten Blora Tahun 2020 masih menempati peringkat ke-29 di Prov Jawa tengah, dan merupakan yang terendah nilainya di bandingkan dengan Kabupaten lain seEks Karesidenan Pati (Grobogan, Rembang, Pati, Kudus dan Jepara). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia baik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih tertinggal dari kabupaten/kota lainnya. Indeks komponen IPM di masing-masing Kabupaten sekitar Kabupaten Blora mengalami peningkatan kecuali pada komponen indeks pengeluaran per kapita menurun hal ini disebabkan bencana non alam pandemi covid 19 yang menurunkan pendapatan sehingga daya beli masyarakat menurun, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.3. Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Blora dengan Kabupaten/Kota sekitarnya di Jawa Tengah Tahun 2019-2020.

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 31 4.3. Aksesabilitas Moda Transportasi dan Kawasan Industri Infrastruktur aksesabilitas Kabupaten Blora sangat memadahi dengan berbagai dukungan moda trabnsportasi. Akses jalur darat dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bus dan travel lewat jalur selatan pulau Jawa. Selain itu tersedia jalur Kereta Api yang melintas di Kabupaten Blora merupakan jalur lintasan Jakarta – Surabaya dengan 4 (empat) stasiun yaitu stasiun Cepu, Stasiun Wadu di Kecamatan Kedungtuban, Stasiun Randublatung dan Stasiun Doplang di Kecamatan Jati. Juga sedang diupayakan reaktivasi jalur kereta api Rembang – Blora – Cepu dan Blora – Purwodadi – Semarang yang dapat memudahkan akses mobilisasi barang ke Semarang dan menuju Pelabuhan Tanjung Mas. Untuk jalur transportasi udara telah di bangun Bandara Udara Ngloram yang dapat mendaratkan pesawat bermesin ATR 72 dengan kapasitas penumpang 72 orang. Sedangkan jalur laut terdapat pelabuhan rintisan dengan trayek pelayaran Lamongan-Bojonegoro-Cepu. Gambar 4.2 Akses Moda Transportasi ke Kabupaten Blora

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 32 Dukungan infrastruktur aksesabilitas yang handal akan menunjang kesiapan Kabupaten Blora mendorong industrialisasi yang saat ini telah menetapkan 14 Kawasan Industri dalam rangka membuka ruang investasi bagi para investor yang ingin mengembangkan industri di Kabupaten Blora. Tujuan dari pengembangan KI dan KPI di Kabupaten Blora adalah mewujudkan kawasan industri Blora berbasis potensi lokal yang kompetitif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Untuk KPI di Blora terdiri dari 14 lokasi, yaitu: 1. Desa Tinapan-Kec. Todanan, Industri Gula, luas:26,290 Ha 2. Desa Sambiroto, Gagaan, dan Sendangwates-Kec. Kunduran, Industri Campuran, luas: 90,237 Ha. 3. Desa Adirejo, Tawangrejo, Tambahrejo, dan Kedungringin-Kec. Tunjungan, Industri Campuran, luas: 383,702 Ha. 4. Desa Nglangitan, dan Gempolrejo-Kec. Tunjungan, Industri Campuran, luas: 86,187 Ha. 5. Desa Sitirejo-Kec. Tunjungan, desa Sendangrejo-Kec. Blora, Industri Campuran, luas:85,826 Ha. 6. Desa Plantungan-Kec. Blora, Industri Semen, luas: 115,289 Ha. 7. Desa Nglaroh Gunung-Kec. Jepon, Argo Industri, luas: 9,491 Ha. 8. Desa Tempel Lemah Abang, Kemiri, Semampir, Dan Kel. Jepon-Kec. Jepon, Industri Campuran, luas: 67,533 Ha. 9. Desa Sambongrejo, Gadu dan Pojokwatu-Kec. Sambong, Industri Campuran, Luas: 37,015 Ha. 10. Kel. Karangboyo-Kec. Cepu, Industri Migas, luas: 6,440 Ha. 11. Kel. Ngelo, Kel Cepu-Kec. Cepu, Industri Migas, luas: 18,723 Ha. 12. Desa Ngraho-Kec. Kedungtuban, Agro Industri, luas: 51,013 Ha 13. Desa Sumber-Kec. Kradenan, Industri Migas, luas: 80,370 Ha 14. Desa Randulawang-Kec. Jati, Agro Industri, luas: 53,503 Ha.

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 33 Gambar 4.3 Peta Kawasan Industri Sistem jaringan transportasi jalan juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan penelitian dosen UGM Wisnu (2020) bahwa peningkatan akses jalan dapat mengurangi probabilitas masyarakat jatuh ke kemiskinan hingga 11 %. Beberapa kebijakan peningkatan infrastruktur jalan Kabupaten Blora meliputi (sumber : dokumen RPJMD Kab. Blora 2021-2026): penyusunan rencana induk sistem transportasi; penyusunan Rencana Induk Rencana Pembangunan Jangka Sedang (RPJM) jalan dan jembatan; penyusunan Rencana Induk Detail Engineering Design (DED) dan Studi Kalayakan Jalan Lingkar Kota maupun Kabupaten; pengembangan jalan kolektor primer 1 (JKP-1) yang merupakan jalan nasional berupa ruas jalan Rembang-BloraCepu; pengembangan jalan kolektor primer 2 (JKP-2) yang merupakan jalan provinsi meliputi: ruas jalan Wirosari-Blora, Ruas jalan Wirosari-Kuwu-Doplang-Cepu, dan Ruas jalan

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 34 Pati-Blora; pengembangan rencana jalan strategis kabupaten meliputi: Ruas jalan . kabupaten meliputi: Ruas jalan Blora-Randublatung-Getas-Banjarejo (Kabupaten Ngawi); dan Ruas jalan Peting-Menden-Medalem-Ngraho (Kabupaten Bojonegoro); peningkatan jalan kolektor primer 4 (JKP-4) menuju kawasan perdagangan dan jasa, industri, kawasan perbatasan, dan bandar udara; Pengembangan jalan lingkar meliputi: Kecamatan Tunjungan-Kecamatan Blora-Kecamatan Jepon, Kecamatan Sambong-Kecamatan Kedungtuban, dan Kecamatan Jepon-Kecamatan Blora-Kecamatan Banjarejo-Kecamatan Ngawen; pengembangan dan peningkatan jalan lokal primer yang menuju kawasan perdagangan dan jasa, industri, dan kawasan perbatasan; Peningkatan terminal penumpang tipe A; peningkatan dan optimalisasi terminal tipe B; pengembangan dan optimalisasi terminal tipe C di pusat-pusat pelayanan; peningkatan pelayanan angkutan penumpang; rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan; dan pengembangan prasarana jembatan lintas provinsi. Kabupaten Blora sudah memiliki tata ruang dan wilayah untuk kawasan industri yang handal karena di tunjang ketersedian sistem jaringan energi, meliputi: pengembangan depo minyak; pembangunan pipa gas yang melintas di sepanjang kereta api; pengembangan jaringan perpipaan regional Blora-Grobogan-Demak-Semarang; jaringan pipa minyak dan gas bumi; pengembangan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen berupa distribusi jaringan gas untuk kawasan industri. 4.4. Struktur Ekonomi Kabupaten Blora Berdasarkan Dokumen RPJMD kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Blora diarahkan sesuai misi ketiga dalam RPJMD yaitu “Meningkatkan iklim kondusif dan kerja sama dengan pihak-pihak berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan investasi” serta dirancang sebagai dasar fondasi pencapaian tujuan pembangunan yaitu “Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan demi tercapainya kesejahteraan rakyat”. Selain itu juga diarahkan dengan tema pembangunan Kabupaten Blora pada tahun 2020 yaitu “Meningkatkan iklim investasi dan berusaha yang kondusif dengan memanfaatkan potensi

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 35 daerah didukung pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan”. Berikut kondisi struktur ekonomi Kabupaten Blora : 1. Struktur ekonomi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Blora masih didominasi oleh Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang memberikan kontribusi terbesar 6,55 Trilyun atau 24,31 % kemudian disusul Pertanian Kehutanan Perikanan sebesar 6,02 Trilyun atau 22,35 %, Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki kontribusi sebesar 4,15 Trilyun atau 15,45 %. Industri Pengolahan berkontribusi 2,75 Trilyun atau 10,22 %, Sedangkan kontribusi yang paling kecil disumbang oleh lapangan usaha pengadaan air sebesar 0,04 persen. (sumber BPS tahun 2021) 2. Sektor pertanian menjadi loko penggerak perekonomian Blora sekaligus sumber utama mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Blora. Dimana Komoditi utama dari hasil pertanian berupa padi dan jagung. Namun, ketersediaan air masih menjadi kendala utama pada sektor pertanian ini. Populasi ternak sapi potong di Kabupaten Blora dalam dua tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dari 222.718 ekor di tahun 2016 menjadi 230.513 ekor pada tahun 2017. 3. Investasi di Kabupaten Blora pada tahun 2018 mengalami penurunan mencapai 48.98 % dari sebelumnya Rp.8.236.569.004.860,- menjadi Rp.4.202.023.242.000,-. Hal ini disebabkan oleh turunnya jumlah investor dari 829 investor pada tahun 2017 menjadi 829 investor pada tahun 2018. 4. Berdasarkan sektor ketenagakerjaan, hampir separuh penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Blora terserap di sektor pertanian (46,55 persen), disusul sektor perdagangan, rumah makan dan hotel (19,01 persen). Sementara pekerja di sektor jasa sebanyak 13,09 persen yang menempati urutan ketiga. Sedangkan sektor lainnya, di luar 3 sektor di atas ditambah industri pengolahan, mampu menyerap tenaga kerja sebesar 12,15 persen

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 36 Gambar 4.4 Struktur Ekonomi Kabupaten Blora (Sumber : BPS Tahun 2021) 5. Sekitar tiga perempat dari total penduduk usia kerja (15 tahun keatas) tergolong kedalam angkatan kerja. Dimana tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2017 tercatat sebesar 70,21 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun yang sama tercatat sebesar 2,85 persen, lebih rendah dibanding dengan TPT Jawa Tengah yang tercatat sebesar 4,57 persen. 6. Pengembangan Ekonomi Daerah yang berbasis kerakyatan di arahkan pada 6 klaster, yaitu: klaster batik, klaster handycraft dan mebel, klaster pariwisata, klaster pertanian, klaster pangan olahan, klaster mineral dan bahan tambang, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor: 061/963/2011 tentang Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED).

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 37 7. Telah menetapkan wilayah tata ruang Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang tersebar di 14 lokasi dengan total luas lahan 1.252,12 hectar yang diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Blora. Dalam menjalankan pembangunan Pemerintah secara akuntable harus merumuskan dalam perencanaan pembangunan baik jangka panjang atau RPJPD (20 tahun) dan diterjemahkan dalam jangka menengah tiap 5 tahunan atau RPJMD. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Strategi pembangunan daerah merupakan rangkaian tahapan atau langkahlangkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023. Sasaran, target dan strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Blora yang berkaitan langsung dengan penumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan Misi ke 5 RPJMD yaitu “memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan” yang diturunkan ada pada tabel berikut ini. Tabel 4.4. Sasaran, Target dan Strategi RPJMD 2021-2026 No Sasaran dan Target RPJMD Strategi 1. Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dan Perikanan dan Target PDRB ADHK 1,79 % 1.Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, modernisasi pertanian, serta penanganan bencana pertanian

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 38 2.Meningkatkan pengembangan ternak melalui penyediaan sarana dan prasarana peternakan, dan pemanfaatan teknologi peternakan, serta peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner 3.Meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan penerapan cara budidaya ikan yang baik, dan penyediaan sarana produksi perikanan 2 Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian Pengolahan dan Target PDRB ADHK 10 % Meningkatkan penataan kawasan industri dan pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah 3. Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Target PDRB ADHK 10,82 % Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah. 4. Pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata dan Target PDRB ADHK 4,5 % 1.Meningkatkan kunjungan wisata melalui penyelenggaraan event, keberagaman atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru 2.Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah melalui pengembangan seni dan budaya dan pembangunan museum. 5. Meningkatkan Investasi Daerah dan Target PDRB ADHK 4 % Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dari beberapa komponenkomponen sasaran, target dan strategi RPJMD tabel di atas perlu didorong kemampuan menciptakan nilai tambah melalui pendekatan ekonomi berbasis kreatifitas atau ekonomi kreatif. 4.5 Peran Aktor Pemerintah Lintas OPD dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Beberapa lintas OPD di Kabupetan Blora sudah terlibat lama dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif terutama di dominasi pada sub sektor kuliner, fashion, kriya, seni pertunjukan, film, desain produk, aplikasi, TV dan Radio. Berikut lintas

Kajian Kota Kreatif - Bappeda Kabupaten Blora | 39 OPD yang teridentifikasi melakukan pengembangan beberapa sub sektor ekonomi kreatif tersebut adalah : 4.5.1 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Secara struktur Pemda Kabupaten Blora dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif di sub sektor seni pertunjukan dan film sesuai tugas dan fungsinya ada di struktur Bidang Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dibidang budaya, seni, film, Kesejarahan dan Purbakala. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan Kegiatan diarahkan pada : Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah; Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan; Penyelenggaraan dialog kebudayaan; Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah; Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah; Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah; Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah. Program Pengembangan Nilai Budaya Kegiatan diarahkan pada Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah. a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan Kegiatan diarahkan pada : Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya; Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno; Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah; Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah; Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air;