45 Tabel 4. 2 Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (km2) Jati Doplang 215,38 Randublatung Randublatung 235,92 Kradenan Memden 112,04 Kedungtuban Kedungtuban 108,45 Cepu Cepu 49,04 Sambong Sambong 102,68 Jiken Jiken 165,40 Bogorejo Bogorejo 60,82 Jepon Jepon 119,19 Blora Blora 72,33 Banjarejo Banjarejo 110,64 Tunjungan Tunjungan 89,36 Japah Japah 129,23 Ngawen Ngawen 104,86 Kunduran Kunduran 124,72 Todanan Todanan 155,77 Jumlah 1.955,82 Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka 2023 Tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan yang memiliki luas daerah paling besar adalah Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Jati. Luas wilayah paling sedeikit adalah Kecamatan Cepu dan Kecamatan Bogorejo. 4.1.2 Penggunaan Lahan Jumlah penggunaan lahan di Kabupaten Blora adalah 181.997,43 ha. Secara lengkap penggunaan lahan di Kabupaten Blora tersaji pada tabel berikut ini.
46 Tabel 4. 3 Luas Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Blora Tahun 2023 JENIS PENGGUNAAN LAHAN LUAS (HA) PRESENTASE Lahan sawah 45.948,19 25% Bangunan/pekarangan 17.049,32 9% Tegalan 26.188,37 14% Waduk 89,36 0,04% Hutan 90.416,12 49% pertambangan 21,61 0,01% Lain-lain 2.373,82 1,3% Jumlah 181.997,43 98,35 Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka 2023 Penggunaan lahan di Kabupaten Blora 90.416,12 hektar atau sekitar 49% dari total wilayah merupakan kawasan hutan, lahan sawah sebesar 45.948,19 hektar atau sekitar 25%, adapun penggunaan lahan terkecil peruntukan pertambangan hanya 21,61 hektar atau sekitar 0,01%. 4.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah di Kabupaten Blora bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan. Pengembangan wilayah tahun 2023 ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Blora sebagai wilayah pengembangan industri dan wanatani yang terpadu, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Dengan memperhatikan keterpaduan, integrasi dan sinergitas wilayah rencana program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blora Tahun 2021-2041. Pengembangan wilayah Kabupaten Blora diarahkan pada:
47 1. Pengembangan wilayah berbasis industri dengan tetap memperhatikandaya dukung lingkungan dan potensi jasa ekosistem. 2. Pengembangan wilayah berbasis wanatani. 3. Pengendalian dan peningkatan dalam kawasan pertanian berkelanjutan. 4. Penataan dan pengembangan pusat kegiatan wilayah dengan memperhatikan perubahan lahan pertanian dan daya dukung lingkungan. 5. Pengembangan sistem prasarana wilayah guna mendukung konsep industri, wanatani, dan pelayanan dasar masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. 6. Pengelolaan sumber daya alam dan buatan berbasis kelestarian lingkungan hidup. 7. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung. 8. Pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek ekologis. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengembangan wilayah ke seluruh wilayah kabupaten maka ditetapkan penataan dan pengembangan pusat kegiatan wilayah. Strategi penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah dengan memperhatikan perubahan lahan pertanian dan daya dukung lingkungan meliputi: 1. Membagi wilayah fungsional kabupaten berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi. 2. Mengembangkan pusat pelayanan baru. 3. Mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai pusat kegiatan; 4. Mengembangkan permukiman perkotaan yang didukung sektor perdagangan dan jasa.
48 5. Mengembangkan permukiman perdesaan yang sinergi dengan sektor pertanian, kawasan rawan bencana dan daya dukung lahan. 6. Merencanakan kawasan strategis kabupaten. Rencana sistem pusat kegiatan terdiri atas : a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kawasan Perkotaan Cepu, yang mencakup Kecamatan Cepu, Kecamatan Sambong dan Kecamatan Kedungtuban. b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Kawasan Perkotaan Blora, yang mencakup Kecamatan Blora, Kecamatan Jepon dan Kecamatan Tunjungan. c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPL) yang meliputi : 1) Kawasan Perkotaan Kunduran; 2) Kawasan Perkotaan Todanan; 3) Kawasan Perkotaan Banjarejo; 4) Kawasan Perkotaan Japah; 5) Kawasan Perkotaan Bogorejo; 6) Kawasan Perkotaan Jiken; 7) Kawasan Perkotaan Ngawen; 8) Kawasan Perkotaan Randublatung 9) Kawasan Perkotaan Kradenan; dan 10)Kawasan Perkotaan Jati
49 Gambar 4. 2 Peta Penataan Dan Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Sumber. RKPD Kabupaten Blora, 2023 4.1.4 Kawasan Rawan Bencana Kawasan rawan bencana alam Kabupaten Blora ditetapkan berdasarkan kejadian dan potensi bencana di Kabupaten Blora. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Blora berdasarkan RTRW Kabupaten Blora antara lain: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan kekeringan dan kawasan rawan angin topan sebagaimana tersaji pada peta sebagai berikut :
50 Gambar 4. 3 Peta Rawan Bencana Kabupaten Blora Sumber. RKPD Kabupaten Blora, 2023 Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan geografis menjadikan kawasan di Kabupaten Blora berpotensi memunculkan ancaman atau gangguan kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sehingga dalam proses pengembangan wilayah perlu memperhatikan daerah-daerah rawan bencana sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal. Berikut jumlah kejadian bencana menurut jenis bencana di Kabupaten Blor.
51 Tabel 4. 4 Jumlah Kejadian Bencana Menurut Jenis Bencana Di Kabupaten Blora Tahun 2021-2022 Jenis Bencana Jumlah Kejadian Bencana 2021 2022 Banjir 9 13 Tanah Longsor 9 22 Angin puting beliung 17 31 Gempa bumi - - Kekeringan 171 145 Kegagalan teknologi - - Jumlah 206 211 Sumber: Kabupaten Blora dalam angka, 2023 Dari tabel di atas kejadian bencana pada tahun 2022 mengalami penurunan. Bencana yang paling banyak terjadi adalah kekeringan, di tahun 2022 dengan jumlah kejadian sebanyak 145, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan kejadian bencana yang memiliki intensitas rendah adalah banjir pada tahun 2022 dengan jumlah 13 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. 4.1.5 Demografi Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Jumlah penduduk Kabupaten Blora Tahun 2022 sebanyak 888.224 ribu jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 454 jiwa/km² yang terdiri atas penduduk laki-laki 444.257 ribu dan penduduk perempuan 443.967 ribu. Di antara 16 kecamatan, Blora Kota merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak dengan jumlah penduduk 94.175 ribu jiwa atau 11% dari total penduduk Blora.
52 Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Blora dapat dilihat pada diagram berikut : Sumber : Kabupaten Blora Dalam Angka,2023 Untuk mengetahui jumlah penduduk serta laju pertumbuhan, digambarkan dalam grafis berikut: Bertambahnya jumlah penduduk per tahun di Kabupaten Blora menyebabkan bertambahnya masalah kependudukan terutama Jati 6% Randublatung 9% Kradenan 5% Kedungtuban 6% Cepu 9% Sambong 3% Jiken 4% Bogorejo 3% Jepon 7% Blora 11% Banjarejo 7% Tunjungan 5% Japah 4% Ngawen 7% Kunduran 7% Todanan 7% JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN 0,42 0,03 0,14 0,13 0,12 0,64 0,06 0,07 0,2 0,24 0,47 0,24 0,13 0,37 0,22 0,6 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2020 - 2022
53 dalam penyediaan pelayanan dasar, perumahan dan permukiman, penyediaan prasarana dan penyediaan lapangan pekerjaan. Secara terperinci komposisi penduduk Kabupaten Bloradilihat dari kelompok umur adalah sebagai berikut: Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Blora, 2022 Sumber : Kabupaten Blora Dalam Angka,2023 Dilihat dari jumlah penduduk diatas maka struktur umur penduduk Kabupaten Blora tahun 2022 adalah terdiri dari usia remaja dan usia produktif yang dominan, sedangkan untuk usia tua masih relatif sedikit. Penduduk usia 0-14 tahun dan usia 50
54 tahun keatas cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok umur 15-49 tahun. Jumlah usia 0-14 Tahun sebanyak 171.654 jiwa sedangkan penduduk usia 50 tahun keatas sebanyak 257.726 jiwa. Jumlah kedua kelompok umur tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok umur 15-49 tahunya itu sebanyak 458.789 jiwa. Hal ini bisa digunakan sebagai indikator bahwa usia harapan hidup penduduk Kabupaten Blora adalah pada usia produktif yaitu 15- 49 tahun. Kondisi ini memiliki kelebihan dimana penduduk usia produktif memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan partisipasi pembangunan daerah sehingga menjadi salah satu tantangan pemerintah Kabupaten Blora dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang layak sehingga potensi usia produktif dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pembangunan Kabupaten Blora. Berikut ini adalah data laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Blora tahun 2021 hingga 2022: Tabel 4. 6 Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Dan Kepadatan Penduduk Tahun 2022 No Kecamatan Laju Pertum buhan Rasio Jenis Kelami n Kepad atan Pendu duk 1. Jati 0,42 101,27 230 2. Randublatung 0,03 99,41 329 3. Kradenan 0,14 100,19 367 4. Kedungtuban 0,13 101,62 531 5. Cepu 0,12 98,21 1 561 6. Sambong 0,64 100,19 272 7. Jiken 0,06 99,45 232 8. Bogorejo 0,07 99,52 408
55 No Kecamatan Laju Pertum buhan Rasio Jenis Kelami n Kepad atan Pendu duk 9. Jepon 0,20 101,55 529 10 Blora 0,24 97,23 1 302 11 Banjarejo 0,47 102,00 566 12 Tunjungan 0,24 98,93 539 13 Japah 0,13 99,70 274 14 Ngawen 0,37 101,18 581 15 Kunduran 0,22 100,66 533 16 Todanan 0,60 101,56 409 Sumber : Kabupaten BloraDalam Angka,2023 4.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 4.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora dapat dilihat dari capaian kinerja indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Blora. 1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat dari pergeseran Produk Domestik Regional Bruto atau (PDRB) Kabupaten Blora, Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah atas barang dan jasa yang dihitung dalam wilayah tertentu tersebut dihitung tanpa memperhatikan adakah perputaran ekonomi diwilayah tersebut dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut atau masyarakat lain. Secara umum penghitungan
56 PDRB terdapat beberapa jenis yang meliputi PDRB yang dihitung berdasarkan pendekatan produksi yang dibagi menjadi 9 lapangan usaha (sektor), PDRB yang dihitung melalui pendekatan pendapatan, dan PDRB yang dihitung melalui pendekatan pengeluaran. Berdasarkan jenisnya setidaknya PDRB dihitung dengan 2 metode yakni PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) dan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan). PDRB ADHB merupakan nilai PDRB yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk dapat melihat pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam sektor ekonomi. Selain itu juga dapat melihat struktur ekonomi yang dimiliki oleh sebuah daerah. Sedangkan PDRB ADHK adalah jenis PDRB yang isinya menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang dihitung pada tahun tertentu sebagai dasar, pada periode ini tahun yang menjadi tahun dasar adalah tahun 2010. PDRB ADHK juga dapat merepresentasikan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Berikut merupakan PDRB ADHB Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 dihitung dalam Miliar.
57 Tabel 4.7 PDRB ADHB Kabupaten Blora Tahun 2018-2022 Sumber. Kabupaten Blora dala angka, 2023
58 Gambaran diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Blora adalah pada sektor pertanian, perdagangan, hotel, dan restoran, konstruksi, industri pengolahan, pertambangan, dan penggalian. Kinerja perekonomian Kabupaten Blora kurun waktu 2020-2022 menunjukkan peningkatan yang diindikasikan dengan meningkatnya nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 81.102,89 M, pada tahun 2022 mencapai 93.298,95 M, terjadi peningkatan sebesar 12.196,96 M selama dua tahun. 2. Indeks gini Koefisien gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Dimana, ketimpangan pembangunan atau disparitas dapat menggambarkan perbedaan pembangunan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan. Indeks gini di Kabupaten Blora pada Tahun 2019 sebesar 0,39 (tahun 2021 BPS tidak merelease ) artinya ketimpangan pendapatan masyarakat masih cukup tinggi. Dalam beberapa tahun ke depan, diprediksi ketimpangan pendapatan akan naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi atau tingkat kemakmuran masyarakat yang meningkat. Peningkatan kemakmuran cenderung akan semakin meningkatkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Sedangkan indeks Wiliamsons di kabupaten Blora pada tahun 2019 sebesar 0,415 (tahun 2021 BPS tidak
59 merelease) artinya bahwa tingkat disparitas di Kabupaten Blora masuk dalam kategori sedang, dimana pada kategori ini terlihat daerah-daerah yang perkembangannya cepat dan ada daerah yang cenderung stagnan. 3. Laju Inflasi Laju inflasi atau naik turunnya tingkat harga barang dan jasa digunakan untuk melihat stabilitas perekonomian yang terjadi di daerah. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Secara teori pada dasarnya berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya, sepertinya tata niaga dan kelancaran dalam arus lalu lintas barang serta peranan kebijaksanaan pemerintah antara lain tidak stabilnya harga BBM dan gas, tarif dasar listrik dan adanya krisis ekonomi global yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempercepat laju inflasi semua sektor di Kabupaten Blora. Perhitungan inflasi Tahun 2021 menggunakan perhitungan “sister city” dengan mengacu pada kota terdekat. Laju inflasi Kabupaten Blora mengacu pada Kabupaten Kudus dengan laju Inflasi Tahun 2021 sebesar 1,59%. Dibanding inflasi Nasional dan Propinsi Jawa Tengah tingkat inflasi di Kabupaten Blora masih berada di bawah rata-rata, hal ini berdampak positif pada peningkatan daya beli masyarakat dan menekan peningkatan kemiskinan sehingga mendorong pergerakan perekonomian.
60 Gambar 4. 4 Laju inflasi Kabupaten Blora 2019-2021 Sumber. RKPD Kabupaen Blora, 2023 4. Angka Kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora sebanyak 107,05 ribu jiwa pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 99,83 ribu jiwa pada tahun 2022 dengan garis. kemiskinan sebesar 390.478 rupiah. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh ukuran garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 2019 2020 2021 Laju Inflasi Kabupaten Blora tahun 2019- 2021 Nasional Prov. Jawa Tengah Kab. Blora2
61 memilikratarata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tabel 4. 8 Garis Kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora, 2021-2022 Sumber : Kabupaten Blora Dalam Angka,2023 Tingkat kemiskinan Kabupaten Blora Tahun 2022 sebesar 11,53% lebih tinggi dibanding angka kemiskinan Propinsi Jawa Tengah yang hanya sebesar 10,93%. Pemerintah baik pusat dan daerah terus berusaha dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat guna penurunan kemiskinan melalui program keluarga harapan, bantuan langsung tunai, program padat karya, bedah rumah tidak layak huni, pemberdayaan pihak swasta dalam membantu penanggulangan kemiskinan baik melalui BAZNAS dan CSR perusahaan serta program 1 (satu) perangkat daerah mendampingi 5 (lima) warga miskin. Pada Tahun 2021 telah
62 launching Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan pelaksanaan replikasi program satu perangkat daerah satu desa dampingan. 5. Kedalaman dan keparahan kemiskinan Indeks kedalaman kemiskinan merupakan sebuah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran dari masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan atau sering disingkat P1, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat kedalaman ini memengaruhi seberapa besar usaha pemerintah mengangkat penduduk untuk keluar dari kemiskinan. Capaian P1 Kabupaten Blora pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami perkembangan yang fluktuatif, yaitu pada tahun 2017 sebesar 1,53 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 1,82 dan tahun 2022 turun menjadi 1,80 akan tetapi dibawah Propinsi Jawa Tengah yang sebesar 1,77.
63 Indeks Keparahan Kemiskinan atau disingkat P2, merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Blora dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami perkembangan yang fluktuatif yaitu pada tahun 2017 sebesar 0,31 dan mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 0,40 dan tahun 2022 menjadi 0,42. Setara dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,42 6. Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah memerlukan adanya IKM ini karena adanya fungsi pelayanan publik secara langsung. Tujuan dari pelaksanaan survey IKM ini adalah sebagai tolok ukur/evaluasi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat apakah sudah semakin baik atau tidak. 4.2.2 Kesejahteraan Sosial Pembangunan kesejahteraan sosial dapat dievaluasi dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 1) Indeks Pembangunan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang umum digunakan untuk menilai kualitas hidup manusia. IPM Blora selalu di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,79 dan Blora sebesar 69,95. Secara umum,
64 perkembangan IPM Kabupaten Blora mengalami peningkatan selama periode 2020 – 2022. Hal ini berhubungan langsung dengan perbaikan beberapa indikator sosial. 4.2.3 Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu fokus kesejahteraan sosial. Pendidikan merupakan kunci utama dalam perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas merupakan hak setiap warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Selain itu, pendidikan juga merupakan kebutuhan mendasar untuk berkembangnya suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, peningkatan serta penyempurnaan pendidikan perlu dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, beriman, bertaqwa, dan bertanggung jawab. Dukungan pemerintah daerah juga sangat besar dalam rangka memajukan pendidikan, yaitu melalui program pendidikan gratis mulai dari tingkat SD sampai SLTA dengan harapan tingkat pendidikan penduduk akan semakin baik. Kesemuanya itu berangkat dari kesadaran akan pentingnya pendidikan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah keuntungan yang akan diperoleh dari investasi di bidang pendidikan antara lain bahwa pendidikan merupakan salah satu cara dalam rangka memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan yang semakin baik merupakan modal dalam memperebutkan kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.
65 1) Fasilitas pendidikan Dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah penduduk, harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Selain fasilitas berupa gedung sekolah, ketersediaan tenaga pengajar/guru, merupakan faktor penting dalam kegiatan belajar mengajar. Jumlah sekolah dikatakan memadai apabila dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah yang akan melanjutkan pendidikan, demikian juga dengan jumlah guru dianggap memadai apabila mencapai tingkat perbandingan tertentu terhadap murid sedemikian sehingga proses belajar mengajar berjalan efektif. Untuk itu indikator yang sering digunakan untuk melihat tingkat kecukupan sekolah adalah rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah. Daya tampung sekolah SD, SLTP, dan SMA Sederajat dikatakan sudah semakin baik, jika ditandai dengan rasio murid-sekolah yang semakin kecil. Hal ini dikarenakan jumlah murid yang sekolah bertambah lebih sedikit atau sejalan dengan peningkatan jumlah gedung sekolah yang ada. Begitu juga dengan Rasio murid-guru menggambarkan rata-rata jumlah murid yang diajar oleh seorang guru. Semakin besar rasio, berarti secara rata- rata semakin banyak murid yang diajar oleh seorang guru. Angka rasio semakin kecil maka akan semakin baik pula. Total Sekolah Dasar (SD) sederajat di Kabupaten Blora di tahun 2022/2023 posisi semester genap terdiri dari 672 sekolah, dengan jumlah guru sebanyak 6.255 dan Jumlah murid sebanyak 73.109 orang. Total Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat di Kabupaten Blora terdiri dari 156 sekolah, dengan 2.495 Guru dan jumlah murid sebanyak 37.497 orang. Total Sekolah Menengah Atas
66 (SMA) sederajat di Kabupaten Blora terdiri dari 28 sekolah, dengan 849 guru dan 12.475 siswa. Total Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat di Kabupaten Blora terdiri dari 55 sekolah, dengan 1.203 guru dan 20.014 Siswa. Artinya jumlah murid yang sekolah lebih banyak dari pada ketersediaan guru yang ada saat ini. Dengan demikian, seiring bertambahnya masyarakat yang bersekolah saat ini harus diiringi dengan ketersediaan gedung sekolah dan ketersediaan tenaga pengajar/guru karena merupakan faktor sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Secara rinci jumlah sekolah, guru, dan murid yang sekolah pada SD, SMP dan SMA sederajat 2) Angka partisipasi sekolah Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah. Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. 3) Angka partisipasi kasar Angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan mengukur banyaknya penduduk yang bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah. APK untuk Sekolah Dasar tahun 2022 mencapai lebih dari 100 persen sekitar 108,49 persen. Hal ini dikarenakan adanya anak usia kurang dari 7 tahun telah duduk di bangku SD sederajat atau penduduk usia lebih dari
67 12 tahun yang masih bersekolah di SD sederajat, sehingga jumlah murid SD sederajat lebih banyak dibanding jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Sedangkan untuk tingkat SMP sederajat pada tahun 2022 APK sebesar 99,32 persen dan APK SMA sederajat sebesar 85,16 persen. Secara rinci perkembangan APK menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.9 APK dan APM Kabupaten Blora Jenjang Pendidikan Educational Level Angka Partisipasi Murni (APM) Net Enrollment Rate Angka Partisipasi Kasar (APK) Gross Enrollment Ratio 2021 2022 2021 2022 (1) (2) (3) (4) (5) SD/MI/Sederajat Primary School 95,95 99,90 109,2 4 108,49 SMP/MTs/ Sederajat Lower Secondary School 77,56 77,49 97,06 99,32 SMA/SMK/MA/Sederajat Upper Secondary School 57,83 58,59 85,16 85,16 Sumber : Kabupaten Blora Dalam Angka,2023 4) Angka partisipasi murni Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan merupakan perbandingan antara banyaknya murid pada masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok umur untuk jenjang pendidikan yang bersangkutan (7-12 untuk SD, 13-15 untuk SMP dan 16-18 untuk SLTA). Karena itu, APM untuk tiap jenjang pendidikan pada umumnya lebih rendah bila dibandingkan dengan angka partisipasi kasar (APK). Angka Partisipasi Murni (APM) bermanfaat untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Pada tahun 2022 APM Sekolah Dasar sebesar 95,95 persen. Hal ini menunjukan
68 banyaknya anak usia 12 tahun yang telah duduk di bangku SD. Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA angkanya masing-masing sebesar 77,56 persen dan 57,83 persen. Sarana pendidikan seperti bangunan fisik (gedung sekolah) yang ideal tentunya meruopakan dambaan bagi semua lapisan masyarakat untuk dapat menikmatinya. Nilai APK dan APM untuk pendidikan dasar, baik jenjang SD maupun SMP Kabupaten Blora juga di atas dari APK dan APM nasional. Hanya APK untuk jenjang SMA saja yang di bawah APK nasional, namun APM Kabupaten Blora masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan APM nasional. Permasalahan yang terdapat dalam pendidikan di Kabupaten Blora adalah pembangunan SDM yang memiliki keterkaitan erat pada akses penyediaan fasilitas pendidikan meliputi gedung sekolah, tenaga pengajar (guru/dosen), kelengkapan literatur (buku-buku) dan sarana penunjang pendidikan lainnya. Hanya saja, segala bentuk upaya peningkatan pendidikan selalu terganjal dengan beragam kendala. 5) Angka melek huruf Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.
69 Sumber : Kabupaten BloraDalam Angka,2023 Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Blora yang memiliki prosentase terbesar berada pada usia 15-29 tahun dan terendah ada pada usia di atas 30 tahun mengalami penurunan. 4.2.4 Kesehatan 1) Angka harapan hidup Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Standar UNDP besarnya adalah 25 < x > 85 (minimal 25 tahun dan maksimal 85 tahun). Angka harapan hidup menunjukkan peluang lamanya hidup seseorang dari lahir sampai mati, dinyatakan dalam satuan tahun hidup.
70 merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk itu diperlukan akselerasi peningkatan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan lain sebagainya. Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Blora kurun waktu 2020-2022 menunjukan peningkatan pada setiap tahunnya. Tahun 2020, Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Blora sebesar 74,41 tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 74,51 dan tahun 2022 sebesar 74,60. 2) Angka kematian Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka Kematian Bayi di Kabupaten Blora tahun 2022 sebesar 118. 3) Presentase gizi buruk Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak, gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh. Kondisi gizi sangat menentukan status kesehatannya, karena status gizi merupakan keadaan dari struktur tubuh dan metabolisme yang dipengaruhi oleh zat gizi dalam makanan yang dikonsumsi. Status gizi buruk diharapkan
71 akan terus mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pemerintah Kabupaten Blora akan terus berupaya menurunkan status gizi buruk melalui program perilaku sehat dan pemberdayaan penduduk, program upaya kesehatan dan perbaikan gizi penduduk. Salah satu penyebab anak kurang gizi adalah penyakit infeksi, meskipun besaran dan pola penyakit untuk setiap daerah bervariasi, tergantung dari lingkungan dan perilaku kebiasaan masyarakat dalam hidup sehat. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah rendahnya daya beli dan keterbatasan pengetahuan tentang pangan yang bergizi. Karena itu, diharapkan juga dengan adanya program pemerintah tentang pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau diharapkan dapat mengatasi jumlah balita gizi buruk. 4.2.5 Ketengakerjaan Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan perekonomian daerah. Data dan indikator ketenagakerjaan menggambarkan bagaimana kemampuan perekonomian suatu daerah dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan. Selain itu, dari data ketenagakerjaan juga dapat menunjukkan struktur perekonomian daerah, dimana hal tersebut merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
72 untuk masyarakat. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan tenaga kerja juga ditujukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan ketenagakerjaan terutama diarahkan pada pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja ditujukan untuk meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja agar dapat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di dunia industri melalui peningkatan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Melalui pelatihan kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, etos kerja dan kemampuan manajemen di Kabupaten Blora. Tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan diharapkan sudah siap diterima di pasar kerja sesuai dengan kompetensinya. Beberapa indikator ketenagakerjaan untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bloraseperti Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), angka pengangguran dan distribusi sektoral tenaga kerja. Dalam analisis ini digunakan batasan umur penduduk usia kerja adalah penduduk 15 tahun ke atas, sesuai dengan Konvensi ILO No. 138 yang membatasi usia minimum yang diperbolehkan untuk bekerja adalah 15
73 tahun ke atas. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan menganggur. Ukuran ini secara kasar dapat menerangkan kecenderungan tenaga kerja untuk aktif bekerja atau mencari kerja yang sifatnya mendatangkan kesempatan berpenghasilan baik berupa uang atau barang. Makin besar angka TPAK mengindikasikan peningkatan kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk memasuki angkatan kerja atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan faktor utama yang mempengaruhi angka TPAK. TPAK di Kabupaten Blora cenderung fluktuatif dalam 3 tahun terakhir dan pada tahun 2022 mencapai angka 75,08. Salah satu isu dalam ketenagakerjaan, disamping keadaan angkatan kerja dan struktur ketenagakerjaan adalah pengangguran. Pengangguran dari sisi ekonomi merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relative terbatas tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Angka pengangguran yang tinggi tidak hanya menimbulkan berbagai masalah di bidang ekonomi saja melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Pengangguran terbuka (open unemployment) adalah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun keatas) yang sedang mencari pekerjaan (belum bekerja), penduduk sedang mempersiapkan usaha (tidak bekerja), penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, serta
74 penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). TPT Kabupaten Blora cenderung menurun dan mencapai 3,7% di tahun 2022. Antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kondisi normal adalah hubungan terbalik, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka TPT makin rendah. Hal ini karena banyak sektor ekonomi mengalami kemajuan dan menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang. Dengan asumsi dasar bahwa rasio antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tetap, artinya tidak ada pergeseran yang signifikan terhadap pola produksi dan tehnologi yang digunakan. Dengan kata lain tidak ada perubahan pola produksi padat karya ke padat modal ataupun dengan penggunaan alat berteknologi yang menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dalam berproduksi. Pada tahun 2020 rupanya pertumbuhan ekonomi terkontraksi akibat bencana non pandemi covid-19 mengakibatkan pengangguran bertambah sehingga TPT naik. Tahun 2021 TPT mengalami penurunan sebesar 1,08% Selain pengangguran terbuka, juga dikenal istilah setengah pengangguran (under unemployment), yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal, atau mereka yang sudah bekerja tetapi jam kerjanya kurang dari 35 jam selama seminggu. Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan tenaga kerja yang rendah sekaligus juga menggambarkan rendahnya produktifitas pekerja. Karena meskipun mereka bekerja tetapi belum menggunakan seluruh kapasitas sumber daya yang ada seperti tingkat pendidikan, skill dan keterampilan yang dimiliki atau tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang diharapkan sehingga mereka masih berusaha mendapatkan pekerjaan lain.
75 Dalam rangka mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bloramelalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bloradapat menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja secara berkesinambungan yang meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro serta disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lapangan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja serta jaminan sosial tenaga kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik didalam maupun di luar hubungan kerja yang diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang. Selain itu, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja ini diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan sesuai dengan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan pelindungan hukum yang dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan cara bersama-sama
76 dengan masyarakat mengupayakan perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna yang dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan lain-lain. Pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi dalam menetapkan upah minimum masyarakat di Kabupaten Blora.
77 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1 Identifikasi kondisi kemiskinan dan stunting di Blora 5.1.1 Kondisi Stunting 5.1.1.1 Pemahaman konsep Untuk mengetahui pemahaman konsep stunting, dilakukan dengan dua cara yakni analisis data dokumen serta melalui survei. Profil responden, sebagai berikut: 1. Responden menurut kecamatan Gambar sebaran responden menurut kecamatan No Kecamatan Jumlah Responden Prosentase Responden 1 Banjarejo 35 7,0% 2 Kota Blora 54 10,8% 3 Bogorejo 11 2,2% 4 Cepu 20 4,0% 5 Japah 28 5,6% 6 Jati 19 3,8% 7 Jepon 31 6,2% 8 Jiken 15 3,0% 7,0% 10,8% 2,2% 4,0% 5,6% 3,8% 6,2% 3,0%2,8% 5,4%5,6% 8,8% 13,6% 5,0% 9,4% 6,8% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% Responden
78 No Kecamatan Jumlah Responden Prosentase Responden 9 Kradenan 14 2,8% 10 Kedungtuban 27 5,4% 11 Kunduran 28 5,6% 12 Ngawen 44 8,8% 13 Randublatung 68 13,6% 14 Sambong 25 5,0% 15 Todanan 47 9,4% 16 Tunjangan 34 6,8% 500 100% 2. Responden menurut usia Gambar responden menurut usia 17-20 3% 20-29 11% 30-39 22% 40-49 31% >50 33% Usia Responden
79 3. Responden menurut jenis Kelamin Gambar Responden menurut jenis Kelamin 4. Responden menurut tingkat pendidikan Gambar Responden menurut tingkat pendidikan Laki Laki 70% Perempuan 30% Jenis Kelamin Tidak Sekolah 10% SD 30% SLTP 23% SLTA 32% PT 3% Non Formal 2% Pendidikan
80 5. Responden menurut jenis pekerjaan Gambar Responden menurut jenis pekerjaan 6. Responden menurut tingkat penghasilan Gambar Responden menurut tingkat penghasilan PNS 3% Tidak Bekerja Tetap Lainnya 2% 3% TNI/Polri 1% Pengusaha 1% Pedagang 12% Karyawan 11% Petani 45% Sektor Informal 13% IRT 9% Pekerjaan Tidak/belum/Ti dak tetap 11% <1 jt 5% 1-2 jt 51% 2-3 jt 28% >3 jt 5% Penghasilan
81 7. Responden menurut Ormas Gambar Responden menurut Ormas 8. Isu paling penting Persepktif Isu paling penting di masyarakat Tidak mau menjawab 2% NU 82% Lainya 0% Muhammadiya h 3% LDII 1% Ormas Islam lain 1% Ormas Protestan 0% Ormas Hindu 0% Tdk Ikut 11% Ormas ketenagakerjaa n 15% kesehatan 0% birokrasi 0% KKN 1% Pajak 0% air bersih, PDAM 1% infrastruktur 25% harga gabah masyarakat 3% adad 0% tata ruang 0% masalah pupuk 33% pendidikan 3% kredit petani 3% subsidi gol lemah 7% sembako 7% Banjir 0% Isu Paling Penting
82 9. Persepsi tentang pentingnya pelayanan kesehatan Gambar Persepsi tentang pentingnya pelayanan kesehatan Dari responden tersebut diperoleh data tentang pemahaman konsep stunting. 1. Pemahaman konsep makanan bergizi 2. Pemahaman konsep kecukupan gizi batita 3. Pengetahuan tentang Kecukupan Gizi Perlu 39% Tidak perlu 61% Pentingnya Perbaikan Pelayanan kesehatan
83 5.1.1.2 Jumlah stunting Persentase balita Stunting pada Tahun 2023 disajikan pada grafik berikut: Gambar 5. 1 persentase Balita Stunting 2023 Sumber: Analisis Data 2023 Rincian per Desa/Kelurahan sebagai berikut: NAMA PUSKESMAS NAMA_DESA PENIMBANGAN AGUSTUS 2023 JUMLAH BALITA JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK JUMLAH BALITA PENDEK JUML AH % DOPLANG Bangkleyan 280 5 22 27 9,64 RANDULAWANG Gempol 150 0 7 7 4,67 RANDULAWANG Kepoh 181 2 8 10 5,52 RANDULAWANG Pelem 137 2 7 9 6,57 DOPLANG Jegong 118 6 8 14 11,86 7,64 5,69 5,49 13,47 9,28 4,45 3,34 7,31 6,10 11,67 8,01 6,90 15,93 4,50 6,01 5,82 JATI RANDUBLATUNG KRADENAN KEDUNGTUBAN CEPU SAMBONG JIKEN JEPON KOTA BLORA TUNJUNGAN BANJAREJO NGAWEN KUNDURAN TODANAN BOGOREJO JAPAH Stunting Rerata (7,70)
84 NAMA PUSKESMAS NAMA_DESA PENIMBANGAN AGUSTUS 2023 JUMLAH BALITA JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK JUMLAH BALITA PENDEK JUML AH % DOPLANG Jati 205 8 12 20 9,76 DOPLANG Singget 224 9 8 17 7,59 DOPLANG Gabusan 429 7 24 31 7,23 DOPLANG Doplang 351 8 23 31 8,83 RANDULAWANG Randulawang 176 1 8 9 5,11 RANDULAWANG Tobo 105 0 7 7 6,67 DOPLANG Pengkoljagong 159 5 8 13 8,18 RANDUBLATUNG Randublatung 370 3 10 13 3,51 RANDUBLATUNG Wulung 380 0 12 12 3,16 RANDUBLATUNG Tlogotuwung 63 1 2 3 4,76 RANDUBLATUNG Bodeh 61 0 2 2 3,28 RANDUBLATUNG Gembyungan 81 1 6 7 8,64 RANDUBLATUNG Sambongwangan 309 6 7 13 4,21 RANDUBLATUNG Pilang 472 5 26 31 6,57 RANDUBLATUNG Temulus 234 2 4 6 2,56 KUTUKAN Sumberjo 247 1 12 13 5,26 KUTUKAN Kutukan 544 0 25 25 4,60 KUTUKAN Kediren 259 1 10 11 4,25 KUTUKAN Kadengan 187 1 18 19 10,16 RANDUBLATUNG Bekutuk 131 1 5 6 4,58 RANDUBLATUNG Plosorejo 169 4 7 11 6,51 RANDUBLATUNG Jeruk 127 0 7 7 5,51 KUTUKAN Tanggel 216 1 20 21 9,72 KUTUKAN Kalisari 115 0 9 9 7,83 KUTUKAN Ngliron 138 0 10 10 7,25 MENDEN Megeri 73 3 2 5 6,85 MENDEN Nglebak 154 3 5 8 5,19 MENDEN Getas 246 7 4 11 4,47 MENDEN Nginggil 17 1 0 1 5,88 MENDEN Ngrawoh 13 0 0 0 0,00 MENDEN Mendenrejo 535 16 18 34 6,36 MENDEN Sumber 649 16 24 40 6,16 MENDEN Mojorembun 179 0 12 12 6,70 MENDEN Nglungger 94 5 4 9 9,57 MENDEN Medalem 187 2 5 7 3,74 KETUWAN Gondel 178 3 8 11 6,18 KETUWAN Ketuwan 133 1 10 11 8,27
85 NAMA PUSKESMAS NAMA_DESA PENIMBANGAN AGUSTUS 2023 JUMLAH BALITA JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK JUMLAH BALITA PENDEK JUML AH % KETUWAN Jimbung 131 1 2 3 2,29 KETUWAN Panolan 116 0 2 2 1,72 KETUWAN Klagen 97 2 7 9 9,28 KETUWAN Kemantren 220 2 13 15 6,82 KETUWAN Sidorejo 121 1 7 8 6,61 KEDUNGTUBAN Wado 402 27 76 103 25,62 KEDUNGTUBAN Pulo 98 5 18 23 23,47 KEDUNGTUBAN Tanjung 185 9 9 18 9,73 KEDUNGTUBAN Sogo 207 10 17 27 13,04 KEDUNGTUBAN Bajo 177 8 26 34 19,21 KEDUNGTUBAN Nglandeyan 167 7 35 42 25,15 KEDUNGTUBAN Kalen 152 2 25 27 17,76 KEDUNGTUBAN Ngraho 274 11 56 67 24,45 KEDUNGTUBAN Kedungtuban 357 19 41 60 16,81 KEDUNGTUBAN Galuk 120 2 13 15 12,50 CEPU Tambakromo 400 12 35 47 11,75 CEPU Balun 847 6 22 28 3,31 CEPU Cepu 895 9 32 41 4,58 NGROTO Ngelo 175 5 12 17 9,71 NGROTO Karangboyo 240 2 17 19 7,92 NGROTO Ngroto 147 0 8 8 5,44 KAPUAN Gadon 62 0 4 4 6,45 KAPUAN Ngloram 180 4 13 17 9,44 KAPUAN Cabeyan 237 9 29 38 16,03 KAPUAN Kapuan 160 3 14 17 10,63 KAPUAN Jipang 104 1 12 13 12,50 KAPUAN Getas 137 3 15 18 13,14 NGROTO Sumberpitu 102 1 9 10 9,80 CEPU Kentong 187 2 16 18 9,63 CEPU Mernung 109 0 12 12 11,01 CEPU Mulyorejo 172 6 16 22 12,79 NGROTO Nglanjuk 110 0 4 4 3,64 SAMBONG Temengeng 91 1 2 3 3,30 SAMBONG Sambongrejo 181 2 13 15 8,29 SAMBONG Gadu 251 3 5 8 3,19 SAMBONG Sambong 121 2 4 6 4,96 SAMBONG Pojokwatu 183 0 6 6 3,28
86 NAMA PUSKESMAS NAMA_DESA PENIMBANGAN AGUSTUS 2023 JUMLAH BALITA JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK JUMLAH BALITA PENDEK JUML AH % SAMBONG Gagakan 114 2 5 7 6,14 SAMBONG Biting 128 1 4 5 3,91 SAMBONG Brabowan 134 3 6 9 6,72 SAMBONG Ledok 158 0 2 2 1,27 SAMBONG Giyanti 114 0 4 4 3,51 JIKEN Nglobo 92 0 0 0 0,00 JIKEN Cabak 98 2 0 2 2,04 JIKEN Nglebur 229 1 2 3 1,31 JIKEN Janjang 114 4 2 6 5,26 JIKEN Bleboh 255 5 2 7 2,75 JIKEN Ketringan 238 2 4 6 2,52 JIKEN Singonegoro 107 3 2 5 4,67 JIKEN Jiken 348 5 6 11 3,16 JIKEN Genjahan 120 3 0 3 2,50 JIKEN Jiworejo 79 2 2 4 5,06 JIKEN Bangowan 67 2 3 5 7,46 JEPON Jepon 517 6 6 12 2,32 JEPON Blungun 175 0 7 7 4,00 JEPON Semanggi 121 0 11 11 9,09 JEPON Ngampon 62 2 1 3 4,84 JEPON Jomblang 171 1 2 3 1,75 JEPON Palon 164 4 1 5 3,05 JEPON Bangsri 165 1 5 6 3,64 JEPON Sumurboto 104 3 6 9 8,65 JEPON Brumbung 133 2 4 6 4,51 JEPON Turirejo 186 4 1 5 2,69 JEPON Semampir 107 1 5 6 5,61 JEPON Kemiri 131 0 2 2 1,53 JEPON Tempellemahbang 178 1 3 4 2,25 JEPON Seso 87 1 5 6 6,90 PULEDAGEL Balong 78 1 7 8 10,26 PULEDAGEL Geneng 125 0 14 14 11,20 JEPON Nglarohgunung 43 1 3 4 9,30 PULEDAGEL Kawengan 134 4 12 16 11,94 PULEDAGEL Gersi 65 1 7 8 12,31 PULEDAGEL Gedangdowo 121 4 11 15 12,40 PULEDAGEL Puledagel 131 3 11 14 10,69
87 NAMA PUSKESMAS NAMA_DESA PENIMBANGAN AGUSTUS 2023 JUMLAH BALITA JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK JUMLAH BALITA PENDEK JUML AH % PULEDAGEL Bacem 109 6 9 15 13,76 PULEDAGEL Jatirejo 59 1 3 4 6,78 PULEDAGEL Soko 43 1 3 4 9,30 PULEDAGEL Waru 50 4 3 7 14,00 BLORA Beran 154 2 2 4 2,60 BLORA Bangkle 369 2 1 3 0,81 BLORA Kedungjenar 111 0 8 8 7,21 BLORA Mlangsen 150 1 9 10 6,67 BLORA Jetis 126 0 0 0 0,00 BLORA Tambahrejo 105 1 4 5 4,76 BLORA Kauman 141 1 6 7 4,96 BLORA Sonorejo 216 0 1 1 0,46 BLORA Kunden 141 1 2 3 2,13 BLORA Tempelan 264 3 4 7 2,65 BLORA Tegalgunung 108 0 0 0 0,00 BLORA Karangjati 355 2 1 3 0,85 BLORA Jepangrejo 252 1 7 8 3,17 BLORA Kamolan 263 1 7 8 3,04 BLORA Pelem 132 1 8 9 6,82 BLORA Purworejo 197 1 12 13 6,60 BLORA Andongrejo 203 2 5 7 3,45 BLORA Jejeruk 54 0 1 1 1,85 MEDANG Temurejo 214 6 22 28 13,08 MEDANG Tempurejo 148 1 5 6 4,05 MEDANG Patalan 188 1 18 19 10,11 MEDANG Tambaksari 194 3 7 10 5,15 MEDANG Purwosari 159 2 9 11 6,92 MEDANG Ngadipurwo 27 0 4 4 14,81 MEDANG Sendangharjo 219 9 21 30 13,70 MEDANG Tempuran 57 1 13 14 24,56 MEDANG Plantungan 47 1 4 5 10,64 MEDANG Ngampel 152 6 9 15 9,87 TUNJUNGAN Tawangrejo 113 0 8 8 7,08 TUNJUNGAN Kedungringin 60 0 5 5 8,33 TUNJUNGAN Adirejo 116 2 6 8 6,90 TUNJUNGAN Tamanrejo 156 3 11 14 8,97 TUNJUNGAN Tutup 318 7 38 45 14,15
88 NAMA PUSKESMAS NAMA_DESA PENIMBANGAN AGUSTUS 2023 JUMLAH BALITA JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK JUMLAH BALITA PENDEK JUML AH % TUNJUNGAN Sukorejo 227 5 17 22 9,69 TUNJUNGAN Tambahrejo 226 3 36 39 17,26 TUNJUNGAN Kalangan 169 7 37 44 26,04 TUNJUNGAN Sambongrejo 167 0 16 16 9,58 TUNJUNGAN Tunjungan 173 4 17 21 12,14 TUNJUNGAN Kedungrejo 198 5 18 23 11,62 TUNJUNGAN Gempolrejo 185 7 15 22 11,89 TUNJUNGAN Nglangitan 132 1 15 16 12,12 TUNJUNGAN Keser 191 1 17 18 9,42 TUNJUNGAN Sitirejo 132 1 12 13 9,85 BANJAREJO Jatisari 81 0 5 5 6,17 BANJAREJO Jatiklampok 39 1 1 2 5,13 BANJAREJO Klopoduwur 313 3 16 19 6,07 BANJAREJO Sidomulyo 390 6 23 29 7,44 BANJAREJO Balongsari 177 2 11 13 7,34 BANJAREJO Bacem 239 5 18 23 9,62 BANJAREJO Wonosemi 127 8 4 12 9,45 BANJAREJO Sendanggayam 100 2 6 8 8,00 BANJAREJO Banjarejo 233 3 12 15 6,44 BANJAREJO Mojowetan 248 8 11 19 7,66 BANJAREJO Sumberagung 347 11 19 30 8,65 BANJAREJO Gedongsari 213 1 20 21 9,86 BANJAREJO Sendangwungu 179 7 8 15 8,38 BANJAREJO Balongrejo 85 2 10 12 14,12 BANJAREJO Karangtalun 128 2 7 9 7,03 BANJAREJO Kebonrejo 132 2 7 9 6,82 BANJAREJO Kembang 82 2 7 9 10,98 BANJAREJO Sembongin 126 1 5 6 4,76 BANJAREJO Plosorejo 95 2 6 8 8,42 BANJAREJO Buluroto 295 4 19 23 7,80 NGAWEN Punggursugih 56 1 1 2 3,57 NGAWEN Ngawen 267 2 13 15 5,62 ROWOBUNGKUL Rowobungkul 158 2 13 15 9,49 ROWOBUNGKUL Gedebeg 130 3 9 12 9,23 ROWOBUNGKUL Sambonganyar 162 3 18 21 12,96 ROWOBUNGKUL Kendayaan 67 5 1 6 8,96 ROWOBUNGKUL Plumbon 85 2 3 5 5,88
89 NAMA PUSKESMAS NAMA_DESA PENIMBANGAN AGUSTUS 2023 JUMLAH BALITA JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK JUMLAH BALITA PENDEK JUML AH % ROWOBUNGKUL Bergolo 87 2 7 9 10,34 ROWOBUNGKUL Bandungrojo 117 3 10 13 11,11 ROWOBUNGKUL Kedungsatriyan 85 2 2 4 4,71 ROWOBUNGKUL Karangtengah 98 4 5 9 9,18 ROWOBUNGKUL Jetakwanger 61 2 7 9 14,75 ROWOBUNGKUL Sumberejo 84 2 5 7 8,33 ROWOBUNGKUL Sendangagung 69 2 3 5 7,25 NGAWEN Talokwohmojo 201 0 14 14 6,97 NGAWEN Trembulrejo 157 0 9 9 5,73 NGAWEN Gondang 96 1 3 4 4,17 NGAWEN Sendangrejo 98 1 3 4 4,08 NGAWEN Semawur 126 0 6 6 4,76 NGAWEN Bradag 69 0 5 5 7,25 NGAWEN Gotputuk 81 0 3 3 3,70 NGAWEN Berbak 69 0 1 1 1,45 NGAWEN Sarimulyo 192 3 9 12 6,25 NGAWEN Sendangmulyo 135 1 4 5 3,70 NGAWEN Wantilgung 63 1 4 5 7,94 NGAWEN Bogowanti 45 0 3 3 6,67 NGAWEN Sambongrejo 142 2 6 8 5,63 NGAWEN Srigading 118 0 5 5 4,24 NGAWEN Karangjong 66 1 3 4 6,06 KUNDURAN Kunduran 263 9 30 39 14,83 SONOKIDUL Botoreco 160 4 33 37 23,13 SONOKIDUL Buloh 201 5 11 16 7,96 SONOKIDUL Kemiri 164 13 29 42 25,61 SONOKIDUL Kodokan 47 1 5 6 12,77 SONOKIDUL Sonokidul 124 4 21 25 20,16 SONOKIDUL Sempu 182 0 2 2 1,10 SONOKIDUL Cungkup 55 1 7 8 14,55 SONOKIDUL Ploso Rejo 159 6 3 9 5,66 SONOKIDUL Ngilen 113 3 6 9 7,96 KUNDURAN Bakah 180 6 26 32 17,78 KUNDURAN Kalangrejo 85 4 7 11 12,94 KUNDURAN Blumbangrejo 58 3 8 11 18,97 KUNDURAN Tawangrejo 230 13 33 46 20,00 KUNDURAN Klokah 193 10 19 29 15,03
90 NAMA PUSKESMAS NAMA_DESA PENIMBANGAN AGUSTUS 2023 JUMLAH BALITA JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK JUMLAH BALITA PENDEK JUML AH % KUNDURAN Muraharjo 146 1 13 14 9,59 KUNDURAN Jagong 159 4 24 28 17,61 KUNDURAN Gagaan 76 0 3 3 3,95 KUNDURAN Sambiroto 98 1 21 22 22,45 KUNDURAN Bejirejo 133 4 15 19 14,29 KUNDURAN Jetak 56 1 8 9 16,07 KUNDURAN Karanggeneng 177 2 34 36 20,34 KUNDURAN Balong 89 4 13 17 19,10 KUNDURAN Ngawenombo 102 6 13 19 18,63 KUNDURAN Sendangwates 84 6 19 25 29,76 KUNDURAN Kedungwaru 138 4 29 33 23,91 TODANAN Tinapan 215 3 0 3 1,40 TODANAN Sambeng 129 1 2 3 2,33 TODANAN Prigi 86 1 2 3 3,49 TODANAN Pelemsengir 184 1 4 5 2,72 TODANAN Kacangan 169 3 3 6 3,55 TODANAN Sonokulon 116 1 2 3 2,59 TODANAN Kedungwungu 246 5 18 23 9,35 TODANAN Gunungan 32 0 2 2 6,25 TODANAN Kajengan 96 0 3 3 3,13 TODANAN Dringo 124 2 3 5 4,03 TODANAN Cokrowati 102 0 5 5 4,90 TODANAN Ketileng 240 3 2 5 2,08 TODANAN Todanan 206 2 4 6 2,91 TODANAN Ngumbul 294 1 6 7 2,38 TODANAN Wukirsari 60 1 1 2 3,33 TODANAN Bicak 188 2 3 5 2,66 TODANAN Sendang 85 0 3 3 3,53 TODANAN Karanganyar 67 0 2 2 2,99 TODANAN Dalangan 76 0 3 3 3,95 GONDORIYO Candi 175 5 7 12 6,86 GONDORIYO Gondoriyo 50 1 6 7 14,00 GONDORIYO Kembang 88 1 8 9 10,23 GONDORIYO Bedingin 224 7 10 17 7,59 GONDORIYO Ledok 25 0 0 0 0,00 GONDORIYO Kedungbacin 96 2 4 6 6,25 BOGOREJO Gombang 68 3 2 5 7,35
91 NAMA PUSKESMAS NAMA_DESA PENIMBANGAN AGUSTUS 2023 JUMLAH BALITA JUMLAH BALITA SANGAT PENDEK JUMLAH BALITA PENDEK JUML AH % BOGOREJO Sarirejo 58 1 5 6 10,34 BOGOREJO Karanganyar 27 0 1 1 3,70 BOGOREJO Karang 72 3 2 5 6,94 BOGOREJO Prantaan 66 0 1 1 1,52 BOGOREJO Jeruk 62 0 3 3 4,84 BOGOREJO Bogorejo 117 3 3 6 5,13 BOGOREJO Gembol 32 0 1 1 3,13 BOGOREJO Tempurejo 66 0 5 5 7,58 BOGOREJO Gayam 65 0 4 4 6,15 BOGOREJO Sendangrejo 60 2 3 5 8,33 BOGOREJO Gandu 78 0 4 4 5,13 BOGOREJO Nglengkir 124 5 4 9 7,26 BOGOREJO Jurangjero 119 3 5 8 6,72 JAPAH Harjowinangun 83 0 7 7 8,43 JAPAH Tengger 77 4 2 6 7,79 JAPAH Krocok 63 0 3 3 4,76 JAPAH Ngapus 110 1 3 4 3,64 JAPAH Dologan 106 1 3 4 3,77 JAPAH Tlogowungu 113 1 2 3 2,65 JAPAH Japah 116 1 2 3 2,59 JAPAH Beganjing 122 3 3 6 4,92 JAPAH Ngrambitan 90 4 7 11 12,22 JAPAH Pengkolrejo 298 4 14 18 6,04 JAPAH Bogorejo 139 3 5 8 5,76 JAPAH Wotbakah 80 3 4 7 8,75 JAPAH Padaan 112 2 4 6 5,36 JAPAH Bogem 99 1 4 5 5,05 JAPAH Sumberejo 55 0 2 2 3,64 JAPAH Ngiyono 57 4 2 6 10,53 JAPAH Gaplokan 53 0 3 3 5,66 JAPAH Kalinanas 125 0 4 4 3,20 46.524 822 2.759 3.581 7,70
92 Apabila dibandingkan jumlah balita stunting pada tahun 2023 dengan 2023 hingga bulan mei disajikan pada gambar berikut: Gambar 5. 2 Perbandingan Jumlah Balita Stunting 20223 dengan 2023 (<Mei) Sumber: Bappeda 2023 Apabila divisualisasikan perbandingan jumlah stunting 2022 dengan 2023 (<Mei) disajikan pada gambar berikut: Gambar 5. 3 Visualisasi Perbandingan Jumlah Balita Stunting 2022 dengan 2023 (<Mei) Sumber: Bappeda 2023 187 255 135 335 301 82 57 178 249 335 306 209 342 116 78 111 195 219 127 475 333 65 52 194 239 314 287 220 547 145 63 106 STUNTING (2023 <Mei) Stunting 2022 187 255 135 335 301 82 57 178 249 335 306 209 342 116 78 111195 219 127 475 333 65 52 194 239 314 287 220 547 145 63 106 JATI RANDUBLATUNG KRADENAN KEDUNGTUBAN CEPU SAMBONG JIKEN JEPON KOTA BLORA TUNJUNGAN BANJAREJO NGAWEN KUNDURAN TODANAN BOGOREJO JAPAH STUNTING (2023 <Mei) Stunting 2022
93 5.1.1.3 Analisis penyebab Prosentase kunjungan Balita ke posyandu di Blora pada tahun 2023 disajikan pada gambar berikut: Gambar 5. 4 Prosentase Kunjungan Posyandu Sumber: Analisis Data 2023 Dari data di atas ada hipotesis hubungan disparitas (kesenjangan) sosial dengan stunting. Sajian dengan tabel sebagai berikut: Tabel Jumlah kunjungan posyandu No. Kecamatan Prosentase Kunjungan Posyandu 1 JATI 83% 2 RANDUBLATUNG 84% 3 KRADENAN 84% 4 KEDUNGTUBAN 75% 5 CEPU 80% 6 SAMBONG 75% 7 JIKEN 73% 83% 84% 84% 75% 80% 75% 73% 83% 70% 78% 78% 78% 86% 87% 86% 86% JATI RANDUBLATUNG KRADENAN KEDUNGTUBAN CEPU SAMBONG JIKEN JEPON KOTA BLORA TUNJUNGAN BANJAREJO NGAWEN KUNDURAN TODANAN BOGOREJO JAPAH Prosentase Kunjungan Posyandu Rerata (80%)
94 No. Kecamatan Prosentase Kunjungan Posyandu 8 JEPON 83% 9 KOTA BLORA 70% 10 TUNJUNGAN 78% 11 BANJAREJO 78% 12 NGAWEN 78% 13 KUNDURAN 86% 14 TODANAN 87% 15 BOGOREJO 86% 16 JAPAH 86% Rerata 80% Belum dapat disimpulkan ketaatan kunjungan Posyandu dengan Stunting Tabel 5. 1 Faktor Determinan Stunting di Blora JKN AIR BERSIH KECAC INGAN JAMBAN SEHAT KEBIASAAN MEROKOK RIWAYAT IBU HAMIL PENYAKIT PENYERTA Jumlah JATI 6% 26% 20% 25% 21% 2% 0% 100% RANDUBLATUNG 16% 30% 0% 29% 23% 3% 0% 100% KRADENAN 9% 28% 0% 29% 28% 6% 0% 100% KEDUNGTUBAN 12% 28% 0% 28% 27% 5% 1% 100% CEPU 12% 30% 1% 30% 22% 5% 0% 100% SAMBONG 4% 0% 5% 4% 63% 24% 1% 100% JIKEN 11% 28% 0% 28% 26% 5% 2% 100% BOGOREJO 12% 29% 0% 28% 27% 3% 0% 100% JEPON 15% 21% 0% 22% 29% 8% 3% 100% KOTA BLORA 19% 18% 1% 18% 35% 7% 1% 100% BANJAREJO 10% 31% 0% 31% 24% 3% 0% 100% TUNJUNGAN 14% 28% 0% 28% 24% 4% 1% 100% JAPAH 11% 28% 1% 28% 26% 4% 1% 100% NGAWEN 14% 28% 0% 28% 25% 5% 0% 100%