The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Model Pengutan Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting.
Tujuan menyusun kajian yaitu:
1. Identifikasi kondisi kemiskinan dan stunting di Blora.
2. Menganalisis potensi pemberdayaan ekonomi rumah tangga dan penurunan stunting.
3. Menyusun saran dan rekomendasi kebijakan terkait dengan mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka stunting.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by AL EL BAPER (Almari Elektronik Badan Perencanaan), 2024-01-22 20:19:55

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023

Model Pengutan Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting.
Tujuan menyusun kajian yaitu:
1. Identifikasi kondisi kemiskinan dan stunting di Blora.
2. Menganalisis potensi pemberdayaan ekonomi rumah tangga dan penurunan stunting.
3. Menyusun saran dan rekomendasi kebijakan terkait dengan mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka stunting.

95 JKN AIR BERSIH KECAC INGAN JAMBAN SEHAT KEBIASAAN MEROKOK RIWAYAT IBU HAMIL PENYAKIT PENYERTA Jumlah KUNDURAN 19% 28% 0% 28% 19% 5% 1% 100% TODANAN 3% 34% 0% 33% 18% 11% 1% 100% RERATA 12% 26% 2% 26% 27% 6% 1% 100% Sumber: Bappeda 2023 Dari data di atas diperoleh simpuulan bahwa stunting disebabkan oleh perilaku merokok orang tua, berpotensi 13,49 X lebih beresiko. Dapat simpulkan bahwa kebiasaan merokok di Blora sangat tinggi, sehingga berdampak pada penurunan belanja pokok yang lain serta meningkatkan risiko hidup sehat utamanya pada balita.


96 Kondisi Air Minum di Blora pada tahun 2023 berdasarkan hasil survey, menyebutkan bahwa kondisi air minum berwarna sebesar 2.6%, keruh sebesar 4,7%, berasa 5,7% dan berbau sebesar 1,6%.


97 Dari data di atas, disimpulan air minum konsumsi belum sepenuhnya sehat. Untuk menjawab hubungan stunting dengan perkawinan dini, perlu dilihat data berikut:. . Dari data ini, belum dapat ditarik simpulan stunting dengan pernikahan dini. Izin dispensasi kawin, •diajukan 531, diputus 490. •0,35% dari jumlah pasangan usia subur Permohonan cerai talak, •diajukan 617, diputus 632 •0,41% dari jumlah pasangan usia subur Permohonan cerai gugat, •diajukan 1391, diputus 1228 •0,91% dari jumlah pasangan usia subur


Tabel 5. 2 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan PemberdayIndikator PROGRAM KEGIATAN SUB KCakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Penyediaan Operasional Kelompok KeKetahanan dKesejahteraa(BKB, BKR, BR dan PembeEkonomi KelCakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Penyediaan Operasional Kelompok KeKetahanan dKesejahteraa(BKB, BKR, BR dan PembeEkonomi KelTerlaksananya audit kasus stunting PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai PengendaliaKKBPK


98 yaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) EGIATAN URAIAN KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA PELAKSANA Biaya bagi egiatan dan an Keluarga KL, PPPKS, PIKerdayaan uarga/UPPKS) Biaya Operasional Pendampingan Calon Pengantin, Ibu Hamil dan Ibu Nifas Di Desa 1.370.740.000 DAKNon Fisik Dindalduk KB Biaya bagi egiatan dan an Keluarga KL, PPPKS, PIKerdayaan uarga/UPPKS) Biaya Operasional Survailance Stunting Tingkat Desa (Paket Data Untuk Pelaporan) 2.451.600.000 DAKNon Fisik Dindalduk KB n Program Audit Kasus Stunting 40.000.000 DAKNon Fisik Dindalduk KB


Indikator PROGRAM KEGIATAN SUB KKearifan Budaya Lokal Terselenggarannya rembuk stunting tingkat kecamatan PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal PelaksanaanOperasional KKBPK melalKoordinasi K(Rakorcam), Koordinasi D(Rakordes), dLokakarya (MCakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Informasi KeBalita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pengelolaan Kesehatan G


99 EGIATAN URAIAN KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA PELAKSANA n Mekanisme Program lui Rapat Kecamatan Rapat Desa dan Mini Minilok) Minilokakarya Kecamatan 249.600.000 DAKNon Fisik Dindalduk KB Data dan eluarga Biaya Cetak Data Keluarga (Berisiko Stunting) 27.625.000 DAKNon Fisik Dindalduk KB Pelayanan Gizi Masyarakat BOK Stunting 466.846.000 DAKNon Fisik Dinas Kesehatan


Indikator PROGRAM KEGIATAN SUB KKabupaten/Kota Balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kesehatan GBalita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kesehatan GRemaja putri konsumsi TTD PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kesehatan G


100 EGIATAN URAIAN KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA PELAKSANA Pelayanan Gizi Masyaraka Rujukan kasus gizi buruk dan stunting 40.000.000 APBD Dinas Kesehatan Pelayanan Gizi Masyaraka Penyediaan alat antropometri 2.265.452.280 DAK Fisik Dinas Kesehatan Pelayanan Gizi Masyarakat Monev kegiatan TTD remaja putri 5.000.000 APBD Dinas Kesehatan


Indikator PROGRAM KEGIATAN SUB KBalita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kesehatan GBalita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kesehatan BBalita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kesehatan B


101 EGIATAN URAIAN KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA PELAKSANA Pelayanan Gizi Masyarakat Pelatihan pencegahan dan tatalaksana gizi buruk bagi balita, Perawatan Balita Gizi Buruk 171.000.000 APBD Dinas Kesehatan Pelayanan alita Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan sesuai standar dan Pelayanan Kesehatan pada balita sakit 75.000.000 APBD Dinas Kesehatan Pelayanan alita Penanganan balita wasting dengan Pemberian Formula 100 dan Penanganan balita stunting 100.000.000 APBD Dinas Kesehatan


Indikator PROGRAM KEGIATAN SUB KBalita memperoleh imunisasi dasar lengkap PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kesehatan BKeluarga yang Stop BABS PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kesehatan LiKeluarga yang melaksanakan PHBS PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pengelolaan Kesehatan Li


102 EGIATAN URAIAN KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA PELAKSANA dengan pemberian zink syrupdg Pelayanan alita Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 150.000.000 APBD Dinas Kesehatan Pelayanan ingkungan Monitoring dan Evaluasi STBM di Desa 22.600.000 APBD Dinas Kesehatan Pelayanan ingkungan Kegiatan IMAS dan Pemicuan di Desa 53.700.000 APBD Dinas Kesehatan


Indikator PROGRAM KEGIATAN SUB KKabupaten/Kota Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi PDokumen PePembangunaBidang PembManusia (RPdan RKPD) Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYA Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat PeningkatanKelembagaaKemasyarakaDesa/KeluraPKK, PosyandKarang TarunAdat Desa/KMasyarakat


103 EGIATAN URAIAN KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA PELAKSANA Penyusunan erencanaan an Daerah bangunan PJPD, RPJMD Koordinasi 30.000.000 APBD Bappeda Kapasitas n Lembaga atan han (RT, RW, du, LPM, dan na), Lembaga Kelurahan dan Hukum Adat Peningkatan Kapasitas KPM Desa dan Monev percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa 60.000.000 APBD DINAS PMD


Indikator PROGRAM KEGIATAN SUB Kyang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tabel 5. 3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan PengelolaanIndikator PROGRAM KEGIATAN Rumah tangga mendapatkan akses air minum layak PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Rumah tangga mendapatkan akses sanitasi layak PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat


104 EGIATAN URAIAN KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA PELAKSANA n dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SUB KEGIATAN URAIAN KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA PELAKSANA Perluasan Jaringan Perpipaan 7.098.907.000 DAK FISIK DPUPR Hibah uang kepada KSM di desa untuk bangun tangki septik 3.208.105.000 DAK FISIK DPUPR


Rumah tangga mendapatkan akses sanitasi layak PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Keluarga berisiko stunting mendapatkan promosi konsumsi ikan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa


105 Penyedotan Lumpur Tinja 50.000.000 APBD DPUPR Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga 164.272.500 APBD DP4 18.100.447.780


106 Peningkatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Dalam meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora telah melakukan program Penyedaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang sudah sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Hanya saja terdapat masalah di saat musim kemarau yang mengakibatkan beberapa sumber air kering dan air Pamsimas tidak mengalir. Bantuan dari pemerintah setempat telah dilakukan dengan mencari sumber air baru dan memberikan bantuan air bersih kepada daerah yang mengalami krisis air bersih. Sedangkan guna mengurangi angka buang air besar sembarangan di Kabupaten Blora, Dinas Kesehatan melakukan Workshop Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan menggulirkan dana ke desa-desa untuk jambanisasi. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang belum memiliki jamban dan buang air besar sembarangan Peningkatan Akses dan kualitas Pelayanan GIzi dan Kesehatan Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program kesehatan yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan meminimalisir lahirnya bayi dengan gizi yang buruk. Dengan menekan laju pertumbuhan menggunakan program KB diharapkan dapat menekan angka stunting, karena dengan pertumbuhan yang terkendali, maka pengawasan terhadap ibu hamil dan bayi yang baru dilahirkan dari segi gizi dan kesehatan akan lebih efektif. Program KB yang dilaksanakan sejak tahun 2008 hingga kini telah mencapai 83% dari target yang ditetapkan, sehingga


107 menghantarkan Kabupaten Blora sebagai Kabupaten Pelaksana Program Keluarga Berencana Terbaik 2019, dimana penghargaan ini merupakan penghargaan khusus dari presiden bagi daerah – daerah yang dianggap sukses dalam menerapkan program Keluarga Berencana. Selain itu, Kabupaten Blora juga mendapatkan penghargaan dari Jawa Pos Radar Kudus Award berkat kesuksesannya dalam menjalankan program KB. Program Jamina Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk mempermudah dan menjamin masyarakat Blora untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Sejak adanya JKN-KIS ini masyarakat mulai sadar untuk memperhatikan kesehatan mereka. Hal ini berdampak pada peningkatan kunjungan masyarakat ke pelayanan kesehatan terdekat. Keberjalanan dari program ini dapat dikatakan sudah cukup baik, akan tetapi masih ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu data yang kurang valid sehingga ada beberapa KIS yang tidak tepat sasaran atau salah sasaran, sehingga masih ada beberapa masyarakat miskin yang belum mendapatkan KIS sedangkan beberapa masyarakat yang dinilai mampu justru mendapatkan kartu ini PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH di Kabupaten Blora telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan penerimanya atau yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Blora, termasuk di daerah yang menjadi lokus stunting. KPM dalam PKH berhak menerima bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, dan edukasi yang diberikan dalam bentuk Pertemuan 9


108 Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada keluarga penerima PKH yang di dalamnya terdapat penyampaian materi salah satunya materi kesehatan. Dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Blora terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan program ini belum berjalan maksimal yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kontribusi dari pemerintah daerah Kabupaten Blora, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Peningkatan Kesadaran, Komitmen, Praktik Pengasuhan, serta Gizi Ibu dan Anak Pelaksanaan program ini dilakukan dengan pembentukan kelas ibu hamil yang bertujuan untuk membentuk BKB EMAS (Eliminasi Masalah Anak Stunting). Harapannya, tidak ada lagi anak-anak stunting. Kegiatan ini berupa pertemuan refreshing tentang materi pengasuhan. Terutama menggunakan APE (Alat Permainan Edukasi) bagi kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) stunting. Tujuan umum adanya kelas ibu hamil dan kelas ibu balita adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap perilaku ibu agar memahami tentang kehamilan dan tumbuh kembang anak. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, kelas ibu hamil dan kelas ibu balita di Kabupaten Blora belum berjalan maksimal dan memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam hal edukasi terkait stunting. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terutama ibu terkait stunting. Revitalisasi Posyandu merupakan program yang ditujukan untuk kader-kader Posyandu, dimana kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada para kader Posyandu supaya Posyandu dapat berjalan sesuai aturan dan


109 bisa mendeteksi dini adanya balita stunting. Terbatasnya anggaran menjadikan revitalisasi Posyandu harus dilakukan bertahap untuk mencakup 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Blora. Memerlukan waktu 4 (empat) tahun dari tahun 2016 hingga 2019 untuk menyelesaikan revitalisasi di seluruh kecamatan. Selain itu peserta di tiap kecamatan juga dibatasi hanya 1 (satu) perwakilan dari tiap Posyandu dan baru dilaksanakan 1 (satu) kali di setiap kecamatan. Serta kendala lain yang juga ditakutkan akan terjadi yaitu pada kualitas SDM Kader posyandu. Berdasarkan hasil penelitian, program revitalisasi posyandu saat ini belum terlaksana dengan baik. Karena kader – kader posyandu masih kurang mendapatkan informasi terkait stunting 10 saat di Posyandu. Oleh karenanya diperlukan langkah yang lebih guna benarbenar meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait stunting Bimbingan perkawinan Pra-Nikah merupakan bimbingan yang dilaksanakan dengan tujuan agar calon pengantin lebih siap menghadapi dunia perkawinan dan mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan, terutama di bidang kesehatan supaya nantinya anaknya tidak stunting. Bimbingan pra-nikah untuk calon pengantin sudah dilaksanakan dan diikuti oleh 19 angkatan dimana tiap angkatan terdiri dari 50 orang atau 25 pasang, ditambah bimbingan mandiri 155 pasang. Sedangkan untuk bimbingan usia remaja di lakukan di sekolah-sekolah dengan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memberikan bimbingan atau penyuluhan terkait pernikahan dini dan seks bebas dengan tujuan supaya para remaja tidak terjerumus di dalamnya. Namun pada kenyataannya program ini belum berjalan dengan baik, terlebih melihat fenomena yang terjadi di Kabupaten Blora masih tingginya angka


110 pernikahan dini dan banyak yang menikah muda, meskipun usianya sudah memenuhi batas minimum yang ditentukan, tapi secara mental dan ekonomi banyak yang belum siap Peningkatan Akses Pangan Bergizi Peningkatan akses pangan bergizi sebagai salah satu upaya penurunan stunting merupakan langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blora dalam rangka menyediakan dan meningkatkan kesadaran akan makanan bergizi bagi masyarakat. Salah satu kegiatan untuk merealisasikan upaya tersebut adalah program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kegiatan yang dilakukan adalah pengembangan pemanfaatan pekarangan secara maksimal yakni dengan menggunakan pekarangan rumah untuk ditanami sayuran, buah–buahan, dan tanaman pangan lainnya. Dengan begitu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan serat dan vitamin melalui tanaman yang telah mereka tanam dipekarangan tanpa harus membelinya. Program KRPL di Kabupaten Blora dimulai pada tahun 2018, sasarannya adalah desa – desa yang termasuk dalam prioritas intervensi stunting. Adapun sumber anggaran yang dipakai berasal dari APBD dan dana bantuan dari pusat dengan ketentuan dana bantuan dari pusat digunakan untuk 10 desa stunting yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sedangkan APBD akan mendanai 39 desa yang menjadi target selanjutnya. Sejauh ini pelaksanaan KRPL dinilai sudah baik akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi 11 terutama berkaitan dengan faktor cuaca, disaat musim kemarau akses air akan menjadi sulit dan menyebabkan kekeringan sehingga tumbuhan akan sulit untuk berkembang.


111 Kemudian kendala yang cukup merepotkan adalah kendala dari kualitas sumber daya manusia. 5.1.1.4 Relasi Stunting dengan kemiskinan Kemiskinan tidak selalu berdampak langsung terhadap stunting, kemiskinan secara tidak langsung (berantai) berpotensi besar menyebabkan stunting. • Tingkat pendidikan yang rendah • Keterampilan (skill) yang terbatas • Kondisi geografis tempat tinggal (air bersih, kesuburan tanah, heterogenitas tanaman pangan) • Jumlah tanggungan keluarga • Terbatasnya variasi lapangan pekerjaan • Ketergantungan terhadap pertanian Hipotesis Meningkatnya ekonomi masyarakat berpengaruh pada menurunnya angka stunting Permasalahan stunting merupakan masalah serius dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Blora. Tantangan ini harus diatasi dengan baik agar generasi masa depan Blora bisa menjadi generasi yang unggul, berdaya saing, dan berkualitas. Kunci untuk menurunkan stunting adalah penanganan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab ibu dan anak tak memeroleh gizi yang cukup. Indikator garis kemiskinan yang dipakai adalah pengeluaran keluarga perkapita perbulan baik untuk pangan maupun non pangan. Mayoritas keluarga balita stunting tergolong dalam keluarga yang miskin atau dibawah garis kemiskinan yang ditentukan oleh BPS tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora 2023). Pengeluaran keluarga adalah total seluruh biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pengeluaran tersebut terdiri atas gabungan


112 pengeluaran pangan (beras, lauk pauk, sayuran dan buahbuahan) dan non pangan (transport, uang sekola, sandang, listrik, air dan lain-lain) yang dikategorikan Dibawah GK jika < Rp.390.478,- dan Diatas GK > Rp.390.478,- (Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora 2023). Besar pengeluaran yang rendah pada rumah tangga/keluarga balita menggambarkan bahwa keadaan ekonomi dari keluarga balita stunting tergolong belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, hal ini dapat mengakibatkan asupan gizi yang diterima oleh balita pada penelitian ini menjadi tidak tercukupi (tidak optimal). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020), masalah kemiskinan sangat berdampak pada akses masyarakat yang kurang terhadap pemenuhan kebutuhan pangan maupun pelayanan kesehatan (Rahmawati et al. 2020). Pada penelitian ini indikator yang dipakai adalah pengeluaran keluarga, hal ini dikarenakan pengeluaran merupakan parameter yang baik dalam menentukan status ekonomi suatu keluarga (Lestari et al. 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa faktor ekonomi yang mempengaruhi kejadian stunting adalah pendapatan dan pengeluaran untuk pangan, pendapatan akan berpengaruh terhadap pemenuhan zat gizi keluarga dan kesempatan dalam mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi. Kemiskinan yang tidak dapat dikendalikan dapat mengakibatkan suatu keluarga menjadi tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Penurunan kualitas konsumsi pangan yang ditandai dengan keterbatasan pembelian pangan sumber protein, vitamin, dan mineral akan berakibat pada kekurangan gizi, baik zat gizi makro maupun mikro, hal ini akan menjadi sulit


113 terkontrol apabila tidak dicegah sedini mungkin (Ramli et al. 2009). 5.1.1 Kondisi Kemikinan Berdasarkan BPS Kabupaten Blora tahun 2023 persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 11,53 persen, turun 0,86 persen poin terhadap 2021. Jumlah penduduk miskin pada 2023 sebesar 99,61 ribu orang, menurun 0,20 ribu orang terhadap 2022. Garis kemiskinan pada 2023 tercatat sebesar Rp425.135,00 per kapita per bulan, meningkat Rp34.657,00 terhadap 2022. Walaupun persentase penduduk miskin menurun, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tercatat juga menurun sebesar 0,17. Sedangkan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat menurun sebesar 0,45. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan untuk pertama kalinya semenjak pandemi COVID-19. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2012-2023), tingkat kemiskinan cenderung selalu mengalami penurunan setiap tahun kecuali sejak munculnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dimana tingkat kemiskinan meningkat selama dua tahun berturut-turut. Namun pada tahun 2022, persentase penduduk miskin menurun 0,86 persen poin menjadi 11,53 persen. Walupun menurun, tingkat kemiskinan 2022 masih lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan sebelum pandemi COVID-19 (tahun 2019 yang saat itu sebesar 11,32 persen). Menurunnya tingkat kemiskinan pada 2022 disebabkan menurunnya jumlah penduduk miskin dari 107,05 ribu orang di tahun 2021 menjadi 99,83 ribu orang di tahun 2022. Meningkatnya aktivitas ekonomi di Kabupaten Blora yang sebelumnya sempat terhenti akibat adanya pandemi COVID19 turut memengaruhi penurunan tingkat kemiskinan.


114 Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut didukung dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora yang tumbuh positif pada 2021 setelah sebelumnya pada tahun 2020 sempat mengalami kontraksi. Seiring dengan kegiatan perekonomian Kabupaten Blora yang mulai bangkit kembali, diharapkan tingkat kemiskinan akan menurun di tahun-tahun berikutnya. Garis kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan garis kemiskinan pada periode 2012 - 2023. Selama periode tersebut, garis kemiskinan selalu menunjukkan peningkatan setiap tahun dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2019 (terhadap tahun sebelumnya). Sebaliknya, peningkatan garis kemiskinan paling rendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 2,94 persen dengan garis kemiskinan tercatat Rp363.649 per kapita per bulan. Secara umum, rata-rata persentase peningkatan garis kemiskinan selama 2011 - 2022 adalah sebesar 6,19 persen. 0 20 40 60 80 100 120 140 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa)


115 Tabel 5. 4 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Blora 2012-2023 Tahun Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Persentase Perubahan 2012 221.088 7,32 2013 237.850 7,58 2014 248.903 4,65 2015 257.581 3,49 2016 279.972 8,69 2017 291.114 3,98 2018 308.520 5,98 2019 335.837 8,85 2020 353.259 5,19 2021 363.649 2,94 2022 390.478 7,38 2023 425.135 - Selanjutnya, garis kemiskinan di Kabupaten Blora tercatat sebesar Rp390.478,00 per kapita per bulan pada 2022. Angka tersebut merupakan batas minimum yang harus dicapai seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebulan baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, garis kemiskinan di Kabupaten Blora mengalami peningkatan 7,38 persen. Meningkatnya garis kemiskinan didukung oleh meningkatnya harga-harga barang di tahun 2022. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tingkat kedalaman ini memengaruhi seberapa besar usaha


116 pemerintah mengangkat penduduk untuk keluar dari kemiskinan. Sedangkan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka akan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Gambar berikut menunjukkan perkembangan P1 dan P2 di Kabupaten Blora selama periode 2011 - 2022. Selama periode tersebut, P1 dan P2 mengalami perubahan yang fluktuatif namun secara umum cenderung mengalami penurunan kecuali pada 2021 yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada tahun 2022, P1 tercatat sebesar 1,80, menurun dibanding 2021. Penurunan P1 menunjukkan ratarata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin yang 5 Profil Kemiskinan di Kabupaten Blora 2022 BRS No. 01/12/33/16/Th. V, 15 Desember 2022 semakin mendekati garis kemiskinan. Walaupun demikian, P2 pada tahun 2022 justru tercatat meningkat menjadi 0,42, menunjukkan adanya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin yang lebih besar dibanding pada tahun 2021.


117 tingkat kemiskinan Kabupaten Blora pada 2022 lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan provinsi. Di Jawa Tengah, tingkat kemiskinan paling rendah berada di Kota Semarang sedangkan tingkat kemiskinan paling tinggi berada di Kabupaten Kebumen, masih sama seperti tahun 2021. Pada 2022, tingkat kemiskinan Kabupaten Blora menduduki peringkat ke-23 se Jawa Tengah. + Persepsi masyarakat tentang pembangunan aspek kesempatan kerja serrta pengentasan pengangguran Perlu 88% Tidak perlu 12% Pentingnya Perbaikan aspek Kesempatan kerja Pengangguran/ persoalan Ketenagakerjaan


118 5.1.2.1 Analisis Potensi 1. Potensi pertanian • Mayoritas masyarakat petani (45% populasi) dengan penghasilan (1-2 jt=69,5%), (2-3 jt= 24%), dan (<1 jt=3,5%)→ • Problem utama petani yakni Pupuk (33%) 2. Potensi sektor informal • Jumlah pekerja Informal (13%), • Tumbuhnya bisnis digital • Jumlah pekerja Pedagang (12%), 3. Potensi industri dan UMKM • Potensi kria, meubel yang sudah mendunia (eksport) • Jumlah karyawan (11%) • Problem utama yakni Infrastruktur (25%) • Rincian jalan rusak: (jalan: 39,75% baik, 27,30% sedang, 5,28% rusak dan 27,67% rusak berat); • Perlindungan ketenagakerjaan (15%) (UMP terendah ke-9 dari 35, kepastian hukum)


119 5.1.2.2 Stretegi penguatan ekonomi dengan Pentahelix . Tabel 5. 5 Strategi Penguatan Ekonomi Akademisi Kepentingan Aktivitas Upaya tindak lanjut Pemerintah Penelitian Kolaborasi Membangun Mou dalam Hilirisasi Riset Pengabdian Wilayah dan komunitas binaan Membangun MoA kegiatan PkM Pengajaran Lab dan pengembangan materi ajar Membangun MoA Kegiatan pendidikan Pelaku usaha kreatif Profit bussines run Sinergi RPIK dengan pelaku usaha kreatif Inovasi Produk riset bisnis peran dalam pembangunan manajemen bisnis skill Strategi Pengembangan innovative skill


120 Komunitas/ NGO Target filantropi Hummanitarian Action Fasilitasi komunitas Cummunal Progress Cummunity growt Peran serta komunitas dalam pembangunan Pemerintah Tercapainya Target Pembangunan Perencanaan, dan analisis target capain pembangunan Aksi kerja Prestasi inovasi Implementasi inovasi dalam kebijakan Media Profit bussines run Kerjasama iklan Content Eksplorasi konten Branding Media dan fasilitasi media Regulasi Hukum Percepatan pertumbuhan ekonomi Penyusunan regulasi percepatan perizinan, investasi, penentuan status kawasan, pajak. Penyusunan regulasi investasi, penyusunan RPIK, RIPEK. Membentuk perzininan jemput bola. 5.2 Analisis potensi pemberdayaan ekonomi rumah tangga dan penurunan stunting. 5.2.1 Analisis SWOT Faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang ada di lingkungan Tamansari yang dapat mempengaruhi kejadian stunting. Kemudian terciptanya strategi pengembangan ekonomi lokal berbasis masalah stunting dengan metode analisis SWOT. Kekuatan • Pembinaan para kader posyandu dalam meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kader • Kampung KB membantu pelaksanaan program program pemerintah dalam penanganan stunting • Sosialisasi dari kader/tenaga kesehatan kepada Kelemahan • Personal hygine tingkat keluarga di wilayah Blora • Ketersediaan lingkungan hijau di lingkungan tempat tinggal • Kondisi lingkungan tempat tinggal mendukung anak dalam tumbuh kembang anak


121 masyarakat Tamansari tentang dampak stunting terhadap tumbuh kembang anak Peluang’ • Anggaran khusus kelurahan untuk masalah stunting dalam bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita • Hubungan kerjasama antara pemerintah dengan puskesmas terkait penyediaan pelayanan dasar untuk masyarakat • Hubungan kerjasama antara pemerintah dengan kader posyandu dalam penanganan stunting Ancaman • Penghasilan masyarakat • Keberlanjutan kebijakan pemerintahan dalam menangani masalah stunting • Penanganan balita stunting oleh kader posyandu/puskesmas 5.2.2 Strategi pengentasan kemiskinan yang berdampak pada penurunan stunting Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan stunting menggunakan beberapa tahapan yaitu: Tahap penyadaran, dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan meningkatkan kapasitas diri. Pada tahap ini pemerintah mengadakan suatu sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan puskesmas, tujuan dari sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui tentang apa itu stunting, penyebab stunting, bagaimana pencegahan dan tidak ikut terkena stunting. Pada Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan pemerintah desa bekerja sama dengan puskesmas dan dinas kesehatan dengan mengadakan penimbangan berat badan dan tinggi badan pada balita agar mengetahui balita stunting atau tidak, pembuatan sanitasi, pembuatan aliran air bersih, pemindahan kandang, dan penanaman/penyemaian sayuran. Agar tebuka wawasan dan


122 memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan. Dan sedangkan pada Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inivatif untuk mengantarkan pola kemandirian. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan para orang tua penderita stunting, menyatakan bahwa dengan adanya program penanggulangan stunting ini, mereka merasakan perubahan dalam hidupnya, sebelum mengikuti program dan setelah mengikuti program pemberdayaan tersebut. Perubahan yang dirasakan oleh mereka sebelum mengikuti program yaitu: tidak mengetahui tentang pentingan pengecekkan kandungan, pentingnya mengikuti posyandu, makanan yang bergizi yang diperlukan tubuh walaupun keadaan ekonomi yang berkecukupan, lingkungan, sanitasi yang baik, dan air yang baik untuk dipergunakan. Selain pengetahuan stunting yang bertambah keagamaan bagi keluarga penderita stunting dan masyarakat skitar pun rajin dalam menunaikan ibadah shalat dan kegiatan keagamaan lainnya. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus diupayakan oleh setiap rumah tangga termasuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan. PHBS menurunkan kejadian sakit terutama penyakit infeksi yang dapat membuat energi untuk pertumbuhan teralihkan kepada perlawanan tubuh menghadapi infeksi, gizi sulit diserap oleh tubuh dan terhambatnya pertumbuhan. Secara langsung masalah gizi disebabkan oleh rendahnya asupan gizi dan masalah kesehatan. Selain itu, asupan gizi dan masalah kesehatan merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Adapun pengaruh tidak langsung adalah ketersediaan makanan, pola asuh dan ketersediaan air minum bersih, sanitasi dan pelayanan kesehatan. Seluruh faktor penyebab ini dipengaruhi oleh beberapa akar masalah yaitu kelembagaan, politik dan ideologi, kebijakan ekonomi, sumber daya, lingkungan,


123 teknologi, serta kependudukan. Berdasarkan faktor penyebab masalah gizi tersebut, maka perbaikan gizi dilakukan dengan dua pendekatan yaitu secara langsung (kegiatan spesifik) dan secara tidak langsung (kegiatan sensitif). Kegiatan spesifik umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan seperti PMT ibu hamil KEK, pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan, imunisasi TT, pemberian vitamin A pada ibu nifas. Untuk bayi dan balita dimulai dengan IMD, ASI eksklusif, pemberian vitamin A, pemantauan pertumbuhan, imunisasi dasar pemberian MP-ASI. Sedangkan kegiatan yang sensitif melibatkan sektor terkait seperti penanggulangan kemiskinan, penyediaan pangan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur (perbaikan jalan, pasar), dll. Untuk mencegah terjadinya stunting dan bagi yang sudah terkena stunting yaitu bagaimana agar sembuh dari stunting, bagaimana sanitasi yang baik dengan cara pembuatan jambanisasi yang sesuai ketentuan, lingkungan yang sehat pembuattan kandang atau ternak sesuai aturan yang ada, dan air yang baik untuk dikonsumsi. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Sejalan dengan pendapat sumodiningrat maka masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tetap memerlukan perlindungan, supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan. Sehingga akan tampak sejauh mana pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan stunting dengan adanya posyandu agar dapat mengetahui ada perubahan tidak pada balita tersebut, dan pencegahan pada kehamilan-kehamilan selanjutnya agar tidak ada lagi yang terkena stunting. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tahapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan stunting sejalan dengan teori Sumodiningrat, yang menggunakan tahapan penyadaran, dan pembentukan perilaku


124 menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan meningkatkan kapasitas diri, tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar tebuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapanketerampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inivatif untuk mengantarkan pola kemandirian.


5.3 Analisis Saran Perbaikan No Kondisi Saat ini Analis penyebab Utama Saran perbaikan B1 Mindset dan pengetahuan: ciri, penyebab langsung, penyebab tidak langsung stunting yang rendah Adanya paradigma lama tentang gaya asuh anak maupun bumil. Kendati sudah dilakukan, penting adanya sosialisasi dan penguatan tentang stunting. • Pendekhamil m• Sosilisawarga; • Penguabersih kpengger• Lomba dlingkung2 Dibutuhkan data central Pemahaman indikator stuntinig Adanya pendataan ulang di level Posyandu • Adanya dinamisPemkab


125 Bentuk kegiatan output outcome Profit Benefit dan Impact atan personal ke Ibu melalui bidan desa; si bidan ke pertemuan tan habituasi gaya hidup ke masyarakat dengan rakan tokoh masyarakat; dan apresiasi gan bersih • Adanya ibu hamil yang memiliki paham (level C4; analisis) tentang stunting; • Adanya masyarakat lakilaki yang memahami perilaku penyebab stunting (level C5; mencipta), utamanya menghindari merokok di dekat balita dan ibu hami. • Adanya tokmas yang menggerakan perilaku hidup bersih (level pengetahuan C6; mencipta) Banyaknya warga yang paham stunting mampu menggerakkan untuk berperilaku hidup sehat dan mencegah stunting secara serentak. Turunnya angka stunting di Blora Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat menuju SDM Blora yang unggul. (misi 1: Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter) sistem data base tentang stunting milik b. • Adanya sistem dan pengelolaan data stunting yang Adanya data valid tentang Turunnya angka Meningkatnya tingkat


tentang Stunting yang bias di kalangan masyarakat melalui Bulan Posyandu Wajib • Adanya Bulan PDesa; • Adanya stunting• Adanya termonitakuntabkebijaka3 Masih belum terpenuhinya secara penuh pendukung infrastruktur hidup bersih dan sehat, utamanya ketersediaan air bersih dan sanitasi. • Rendahnya kemampuan masyarakat untuk menyediakan fasilitas hidup sehat dan bersih secara mandiri utamanya air bersih dan sanitasi • Terbatasnya prioritas pembanguan infrastruktur pemkab. • Belum adanya • Penguatan kemampuan ekonomi masyarakat • Adanya pemetaan kondisi infrastruktur secara rinci sebagai salah satu dasar pengambilan prioritas pembangunan • Adanya penguatan kesadaran budaya hidup bersih dan sehat untuk menanggulangi stunting • Penguamasyaraagar mainfrastrusanitasi • Adanya penguatprioritassebagai• Penguainfrastru• Analisisinfrastrusanitasi •


126 kegiatan sosialisasi Posyandu Wajib di setiap pengampilan data g serentak; tabulasi data valid yang tor dengan sistem yang bel untuk pengambil an. akurat dan akuntabel • Adanya persepsi yang sama tentang indikator stunting untuk semua pihak • Adanya pengambilan data ulang, melalui bulan posyandu wajib. • Adanya database stunting yang akurat dan akuntabel. jumlah stunting yang akurat, akuntabel, dan dinamis. stunting di Blora kesehatan masyarakat menuju SDM Blora yang unggul. (misi 1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter) tan ekonomi akat dengan hexahelix ampu membangun uktur air bersih dan secara mandiri sosialisasi dan tan pemahaman s air dan sanitasi i kebutuhan penting. tan kebijakan uktur pro rakyat prioritas pembanguan uktur air bersih dan • Meningkatnya jumlah masyarat yang mampu membangun infrastruktur air bersih dan sanitasi secara mandiri • Adanya program pemerintah dalam membangun infrastruktur air bersih dan sanitasi secara efektif dan efisien Adanya kelayakan dan kecukupan fasilitas air bersih dan sanitasi yang di Blora Meningk atnya taraf kesehata n masyara kat Blora Meningkatnya jumlah infrastruktur pendukung kesehatan masyarakat (misi 2. Mewujudkan Infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang


perspektif yang kuat antara budaya hidup bersih dan sehat dengan stunting. 4 Habituasi hidup bersih dan sehat yang masih rendah. Adanya perilaku yang belum menempatkan hidup bersih dan sehat sebagai kebiasaan. • Sosialisasi dan menggerakkan budaya hidup sehat dan bersih. • Adanya ajakan okebutuhsebagai• Adanya masyaraolehragavillage);kampunturname• Adanya melalui sebagaimaupun• Adanya satu jam• Adanya bersih, bPDAM, • Adanya air bersi5 Masih adanya balita dengan kategori Penanganan balita stunting masih belum luas dengan variasi upaya • Intervensi bantuang langsung melalui pembarian langsung makanan padat gizi • Pemberpadat gikader PDesa, b


127 berkelanjutan ) pemasangan baliho olahraga sebagai han dan hidup bersih i kebiasaan; budaya olahraga akat (public sport) dan a kampung (sport sepeda santai, volly ng, jalan sehat kampung, en, gerakan sanitasi bersih, optimalisasi ADD/DD i salah satu prioritas n swadaya. gerakan satu rumah mban sehat gerakan kampung air baik melalui Pamsimas, Swadaya atau mandiri. bantuan pemenuhian ih bagi Bumil dan Batita. • Meningkatnya jumah masyarakat yang memahami pola hidup bersih dan sehat • Meningkatnya jumlah masyarakat yang berolahraga • Meningktanya jumlah sanitasi dan air bersih • Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Meningkatnya gaya dan pola hidup sehat dan bersih masyarakat Blora Turunnya potensi stunting Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat menuju SDM Blora yang unggul. (misi 1: Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter) rian bantuan makanan izi dari Pemkab, melalui osyandu dan PKK erupa makanan siap Terpenuhinya kebutuhan gizi dan layanan kesehatan Balita dengan Adanya penangan (intervensi) yang tepat, Turunnya angka stunting Adanya upaya mempersiapk an SDM Blora


stunting penangan yang efektif. secara berkesinambungan • Jaminan aktivasi KIS konsumikan, dabubur b• Pemberbagi Ibumakana• Cek kea6 Belum semua Balita stunting mendapatkan penangan yang tepat Adanya keterbatasan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk mengatasi stunting oleh orangtua anak. • Pendampingan balita stunting dan busui oleh Tim Kader Posyandu di level Desa. Tim Posyedukasi, ppemberiapendampkepada ke7 Stunting dibayangi rendahnya kondisi ekonomi. Adanya korelasi penguatan ekonomi rumah tangga dengan stunting. • Adanya budaya tabungan melahirkan dan tabungan untuk Balita • Prioritas pengeluaran untuk kecukupan gizi • Pembud“Tabung“Tabung• Sosialiskeuangabatita ba


128 msi: telur, susu, biskuit, aging, tahu, tempe, ayi, kacang dan buah. rian makanan tambahan u menyusui. Berupa an padat gizi. atifan KIS oleh Desa. kondisi stunting dan potensi stunting. cepat dan akurat untuk mengatasi stunting di Blora di Blora yang unggul (Misi 1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter) andu Desa melakukan: penguatan mental, n bantuan, ingan, dan pemahaman eluarga besar balita. Adanya tanggungjawab bersama untuk memutus angka stunting (beban stunting bukan hanya milik keluarga) dengan prinsip gotong royong. Adanya pendampingan (intervensi) yang tepat, untuk mengatasi stunting di Blora Menurun nya angka stunting di Blora Adanya upaya mempersiapk an SDM Blora yang unggul (Misi 1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter) dayaan program gan Melahirkan” dan gan Balita”. asi menajamen an rumah tangga pro agi KPM, Bumil Ruma Adanya kecukupan finansial dan pemenuhan kebutuhan esensial bagi keluarga yang Adanya kondisi rumah tangga yang sehat secara finansial, Menurun nya angka stunting yang Adanya masyarakat Blora yang sehat dan sejahtera


anak dan Ibu. • Adanya program kepala keluarga tetap produktif • Adanya pemberdayaan KPM PKH melalui pengembangan e warung. Tangga berpote• Programtangguhmenjam(bekerjabatita. Pprinsip kroyong, BUMDepemeriin8 Sektor agraris mendominasi mayoritas aktivitas ekonomi masyarakat Blora Terbatasnya pengetahuan dan wawasan, skill (keterampilan), kemauan (semangat), serta dukungan usaha di luar agraris. • Mengembangkan industrialisasi padat tenaga kerja. • Adanya projek pemerintah yang menyerap tenaga kerja • Adanya fasilitasi usaha non pertanian atau pengembangan hasil pertanian secara kolaboratif. • Menggutenaga kpro inve• Menambyang me• Dukungnon pertpertaniakolaboraBUMDEprogram


129 Rentan Miskin nsi Stunting, m “Ayah Tangguh” ayah h” oleh Pihak Desa yang min ayah tetap produktif a) saat memiliki anak Program ini dengan kolaboratif dan gotong kolaborasi dengan: es, DUDI, proyek ntah, Swasta) memiliki anak Batita (dapat diperluas Balita) psikis dan fisik. disebabk an oleh kemiskin an di Blora (Misi 5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan membuka peluang Investasi untuk mengurangi penganggura n dan kemiskinan) upayakan industri padat kerja melalui tindakan estasi. bah projek pemerintah enyerap tenaga kerja. an dan fasilitasi usaha tanian dan pasca an secara kolaboratif atif (DUDI, KADIN, OPD, ES, Swasta) baik melalui m maupun bantuan. Adanya lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian dan dukungan pengusaha di luar sektor agraris dan pasca pertanian. Banyaknya masyarakat yang produktif dengan penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya jumlah masyarakat Menurun nya angka kemiskin an Adanya masyarakat Blora yang sejahtera (Misi 5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan


9 UMKM yang sulit berkembang Mayoritas kelemahan UMKM adalah kurang tangguhnya semangat kemandirian (self relience) aspek ini aspek afeksi. • Penambahan pusat usaha baru • Fasilitasi sesuai kebutuhan usaha UMKM, baik untuk pelaku usaha umum maupun pro kepala keluarga dengan balita stunting. • Upaya kHexaheekonom• Revitalistematik;Market, bagi PKcommer(shelter gerobakmengakalun dismemung• Sertifikapenghar• Fasilitasberisi keUMKM • Networkbesar


130 berkerja. membuka peluang Investasi untuk mengurangi penganggura n dan kemiskinan kolaboratif melalui pola lix untuk penguatan mi masyarakat sasi pasar; Belanja Konsep Festival; Zone Kantong-kantong baru KL; Digitalisasi erce, Temporary Market knock down, kisasi). Dengan ktifkan lapangan/alunetiap kecamatan, bila gkan di setiap desa. at pengakuan dan rgaan sebagai UMKM si kelompok usaha yang elompok pengusaha kong dengan usaha Adanya upaya aktif penumbuhkembang an UMKM Meningkatnya jumlah masyarakat berkerja. Menurun nya angka kemiskin an Adanya masyarakat Blora yang sejahtera (Misi 5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan membuka peluang Investasi untuk mengurangi penganggura n dan


Click to View FlipBook Version