HALAMAN JUDUL LAPORAN AKTUALISASI DAN HABITUASI NILAI-NILAI DASAR, KEDUDUKAN DAN PERAN PNS UNTUK MENDUKUNG SMART GOVERNANCE PENGOPTIMALAN PELAPORAN KEJADIAN BENCANA MENGGUNAKAN GOOGLE SERVICES DAN TIMESTAMP CAMERA UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) DI BPBD KABUPATEN BLORA Disusun oleh: NAMA PESERTA : DWI ADITYA INDRA LESMANA, S.T. NIP : 19920728 202203 1 001 NOMOR DAFTAR HADIR : 04 JABATAN : ANALIS BENCANA COACH : ANDIS TRIYANTO, SKM, M.Kes MENTOR : HANUNG MURDAKA, S.IP PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN CXXIX BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022
ii ABSTRAK PENGOPTIMALAN PELAPORAN KEJADIAN BENCANA MENGGUNAKAN GOOGLE SERVICES DAN TIMESTAMP CAMERA UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) DI BPBD KABUPATEN BLORA Oleh: Dwi Aditya Indra Lesmana, S.T Pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Angkatan 129 bertujuan membentuk karakter ASN dengan menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yang BerAKHLAK, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif sesuai kedudukan dan peran ASN untuk memenuhi tugas dan fungsi ASN mendukung smart governance. Kegiatan aktualisasi dan habituasi yang telah dilaksanakan memiliki tujuan utama yaitu mengoptimalkan pelaporan kejadian bencana dengan meningkatkan kapasitas tim reaksi cepat BPBD. Pemilihan isu yang diangkat berdasarkan analisis isu menggunakan teknik APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Kelayakan), dan teknik USG (Useful, Seriousness, dan Growth). Gagasan pemecahan isu dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan, yaitu (1) Merencanakan kegiatan peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) di BPBD Kabupaten Blora; (2) Membuat sistem laporan kejadian bencana menggunakan google services dan timestamp camera; (3) Membuat panduan penggunaan sistem laporan kejadian bencana menggunakan google services dan timestamp camera; (4) Melakukan sosialisasi sistem pelaporan kejadian bencana berbasis online kepada Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Blora; (5) Uji implementasi sistem pelaporan kejadian bencana berbasis online di BPBD Kabupaten Blora; (6) Evaluasi pelaksanaan kegiatan sistem pelaporan kejadian bencana berbasis online di BPBD Kabupaten Blora. Kegiatan aktualisasi dan habituasi ini memperoleh capaian 100 persen, yang mana semua kegiatan telah terlaksana dan memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, yaitu optimalnya pelaporan kejadian bencana dengan kapasitas Tim Reaksi Cepat TRC di BPBD Kabupaten Blora yang meningkat dalam pemahaman dan implementasi pelaporan kejadian bencana menggunakan google services dan timestamp camera. Dengan demikian, kegiatan aktualisasi dan habituasi ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat, tim reaksi cepat BPBD Blora, dan instansi. Kata Kunci : Aktualisasi, nilai BerAKHLAK, pelaporan kejadian bencana, tim reaksi cepat bpbd, google services dan timestamp camera
iii HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN AKTUALISASI DAN HABITUASI NILAI-NILAI DASAR, KEDUDUKAN DAN PERAN PNS UNTUK MENDUKUNG SMART GOVERNANCE PENGOPTIMALAN PELAPORAN KEJADIAN BENCANA MENGGUNAKAN GOOGLE SERVICES DAN TIMESTAMP CAMERA UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) DI BPBD KABUPATEN BLORA Nama : Dwi Aditya Indra Lesmana, S.T. NIP : 19920728 202203 1 001 Nomor Daftar Hadir : 04 Dinyatakan disetujui untuk diseminarkan pada : Hari : Jum’at Tanggal : 23 September 2022 Tempat : BPSDMD Jawa Tengah Semarang, 22 September 2022 Menyetujui, Coach, Mentor, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Andis Triyanto, SKM, M.Kes Widyaiswara Ahli Madya NIP. 19750504 199903 1 006 Hanung Murdaka, S.IP Penata Tk I NIP. 19641105 199002 1 003
v PRAKATA Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah dan shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang setia sampai hari akhir. Penulis memanjatkan syukur atas terselesaikannya laporan aktualisasi dan habituasi yang berjudul “Pengoptimalan Pelaporan Kejadian Bencana Menggunakan Google Services dan Timestamp Camera Untuk Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) di BPBD Kabupaten Blora” dengan baik. Laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance ini bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan yang dilaksanakan oleh peserta pelatihan dasar. Nilai-nilai dasar tersebut yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK). Atas terselesaikannya penulisan laporan aktualisasi dan habituasi ini penulis mendapatkan bantuan dari pelbagai pihak, oleh sebab itu penulis menyampaikan terima kasih yang dalam pada Bapak Hanung Murdaka, S.IP selaku mentor atas arahan dan bimbingannya serta Bapak Andis Triyanto, SKM, M.Kes selaku coach yang telah membimbing dalam penyusunan laporan ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada: 1. Bapak H. Arief Rohman, S.IP, M.Si, Bupati Blora yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti Latihan Dasar CPNS Golongan III. 2. Bapak Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah yang telah memfasilitasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III. 3. Bapak Drs. Heru Eko Wiyono, M.Si. selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora yang telah memberikan ijin untuk mengikuti pelatihan dasar CPNS Golongan III.
vi 4. Ibu Sri Widjanarsih, SE, M.Si, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blora yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan aktualisasi dan habituasi. 5. Seluruh anggota Tim Reaksi Cepat TRC BPBD Kabupaten Blora. 6. Seluruh Widyaiswara yang telah memberikan ilmunya selama kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan CXXIX. 7. Seluruh panitia penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan CXXIX. 8. Seluruh peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan CXXIX khususnya kelompok 1 atas bantuan, kekompakan, dan dukungannya. 9. Keluarga besar BPBD Kab. Blora yang telah mendukung seluruh aktualisasi dan habituasi yang mencerminkan nilai-nilai dasar profesi ASN dan Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, serta 10. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pada masa pelatihan dasar. Penulis menyadari bahwa laporan aktualisasi dan habituasi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis terbuka pada saran dan masukan untuk penyempurnaan laporan aktualisasi dan habituasi ini. Demikian laporan aktualisasi dan habituasi yang penulis susun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Semarang, 22 September 2022 Penulis Dwi Aditya Indra Lesmana, ST
vii DAFTAR ISI Daftar Isi HALAMAN JUDUL .................................................................................................. i ABSTRAK ............................................................................................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................. iii HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................. iv PRAKATA ............................................................................................................... v DAFTAR ISI .......................................................................................................... vii DAFTAR TABEL ................................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ x BAB I ....................................................................................................................... 1 PROFIL ORGANISASI DAN TUGAS PESERTA .................................................. 1 A. Gambaran Umum Organisasi......................................................................... 1 1. Dasar Hukum Organisasi ................................................................................. 2 2. Tugas Fungsi Organisasi.................................................................................. 4 3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja................................................................. 5 4. Visi-Misi Organisasi......................................................................................... 10 5. Tujuan Organisasi ........................................................................................... 11 6. Nilai-Nilai Budaya Organisasi ........................................................................ 11 B. Tupoksi Jabatan Peserta ..............................................................................12 C. Role Model......................................................................................................16 BAB II .................................................................................................................... 19 RANCANGAN AKTUALISASI DAN HABITUASI ............................................... 19 A. Identifikasi dan Deskripsi Isu........................................................................19 B. Analisis Isu......................................................................................................26 C. Analisis Penyebab .........................................................................................29 D. Dampak Bila Isu Tidak Diselesaikan ...........................................................30 E. Gagasan Pemecahan Isu .............................................................................31 F. Rancangan Aktualisasi dan Habituasi.........................................................33 G. Jadwal Rancangan Aktualisasi.....................................................................53 BAB III................................................................................................................... 60 PELAKSANAAN AKTUALISASI DAN HABITUASI ........................................... 60 A. Perubahan Kegiatan dari Rancangan Awal................................................60 B. Pelaksanaan Aktualisasi dan Habituasi ......................................................63
viii C. Gambaran Kondisi Sebelum dan Sesudah Aktualisasi & Habituasi .....100 BAB IV ................................................................................................................ 102 SIMPULAN .......................................................................................................... 102 LEMBAR KOMITMEN ........................................................................................ 104 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 106 CURRICULUM VITAE ........................................................................................ 107 LAMPIRAN
ix DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan BPBD Kabupaten Blora 8 Tabel 1.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan BPBD Kabupaten Blora 8 Tabel 1.3 Daftar Pegawai BPBD Kab. Blora 8 Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Blora 9 Tabel 2.1 Identifikasi Isu 21 Tabel 2.2 Penapisan Isu dengan Metode APKL 27 Tabel 2.3 Penapisan Isu dengan Metode USG 28 Tabel 2.4 Matrik Rancangan Aktualisasi dan Habituasi Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022 34 Tabel 2.5 Rencana Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi Tahun 2022 53 Tabel 3.1 Perubahan Kegiatan Dari Rancangan Awal 60 Tabel 3.2 Gambaran Kondisi Sebelum dan Sesudah Aktualisasi & Habituasi 100
x DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Gedung Utama BPBD Kabupaten Blora 1 Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora 6 Gambar 1.3 Struktur Organisasi Pejabat Struktural BPBD Kab. Blora 7 Gambar 1.4 Struktur Organisasi Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Blora 7 Gambar 1.5 Foto Role Model Handoko Suseno, SH 16 Gambar 2.1 Soft File Dokumen Belum Tertata dan Arsip Dokumen di Lantai 23 Gambar 2.2 Ketersediaan Peralatan Penanggulangan Bencana Masih Rendah 24 Gambar 2.3 Personil BPBD yang Bersertifikat PB Masih Rendah 25 Gambar 2.4 Regulasi untuk SPM Bencana Belum Tercukupi JDIH Blora 25 Gambar 2.5 Pendataan Pelaporan Kejadian Bencana Belum Optimal 26 Gambar 2.6 Fishbone Diagram Analisis Penyebab Masalah 30 Gambar 3.1 Draf rencana pelaporan kejadian bencana 65 Gambar 3.2 Berkonsultasi dengan mentor dan rekan sejawat 66 Gambar 3.3 Mencari referensi 66 Gambar 3.4 Melaporkan rancangan kepada mentor 67 Gambar 3.5 Konsultasi dengan mentor 70 Gambar 3.6 Membuat penyimpanan google 70 Gambar 3.7 Membuat formulir google form 71 Gambar 3.8 Membuat media pemantauan data bencana dengan google sheets 71 Gambar 3.9 Melaporkan kepada mentor 72 Gambar 3.10 Berkonsultasi kepada mentor 74 Gambar 3.11 Melakukan penyusunan dokumen panduan penggunaan 75 Gambar 3.12 Mengunggah dokumen panduan 76 Gambar 3.13 Melaporkan kepada mentor 77 Gambar 3.14 Berkonsultasi kepada mentor 80 Gambar 3.15 Membuat surat undangan 81
xi Gambar 3.16 Mengirimkan undangan kepada TRC 82 Gambar 3.17 Mempresentasikan sistem pelaporan kejadian bencana berbasis online 83 Gambar 3.18 Berdiskusi dengan peserta 83 Gambar 3.19 Melaporkan kegiatan sosialisasi kepada mentor 84 Gambar 3.20 Menyusun laporan pelaksanaan sosialisasi 85 Gambar 3.21 Berkonsultasi kepada mentor 88 Gambar 3.22 Bertindak proaktif dan menolong setiap kesulitan TRC BPBD dalam penggunaan sistem pelaporan kejadian bencana 89 Gambar 3.23 Memonitor data output 90 Gambar 3.24 Melakukan analisa data laporan kejadian bencana 91 Gambar 3.25 Melaporkan kegiatan pada mentor 92 Gambar 3.26 Konsultasi dengan mentor 95 Gambar 3.27 Menyusun form evaluasi 95 Gambar 3.28 Membagikan form evaluasi 96 Gambar 3.29 Melakukan evaluasi sistem 97 Gambar 3.30 Menyampaikan hasil evaluasi kepada mentor 98
1 BAB I PROFIL ORGANISASI DAN TUGAS PESERTA A. Gambaran Umum Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Blora yang menangani urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana daerah. Pegawai BPBD menempati gedung baru di Kelurahan Jepon, Kecamatan Jepon pada tahun 2017, sebelumnya pegawai BPBD berkantor menyewa gedung swasta di Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora. Seluruh bangunan gedung di BPBD hanya 1 (lantai). BPBD mempunyai gedung utama, gudang, bangunan posko serbaguna, mushola dan tempat parkir. BPBD Kabupaten Blora terletak pada Jl. Raya BloraCepu Km. 5, berjarak kurang lebih 5,1 km dari Alun-Alun Kota Blora atau sekitar 15 menit dari Alun-Alun Kota Blora dengan menggunakan kendaraan bermotor. Gambar 1.1 Gedung Utama BPBD Kabupaten Blora Sumber: Dokumentasi penulis, 2022
2 Untuk menunjang smart governance dalam pelayanan kepada masyarakat, BPBD Kabupaten Blora mempunyai beberapa kanal untuk layanan masyarakat, yaitu website, instagram, telepon/fax, youtube, dan email. Layanan kedaruratan bencana on call 24 jam BPBD Kabupaten Blora dapat dihubungi melalui telepon (0296) 532599 atau WhatsApp (+62) 852- 2925-2674. Website resmi BPBD Kabupaten Blora beralamat pada bpbd.blorakab.go.id, untuk alamat channel instagram pada @bpbdkabupatenblora dan untuk alamat surat elektronik pada [email protected] dan channel Youtube pada BPBD BLORA. 1. Dasar Hukum Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora. Peraturan tersebut merupakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 7 ayat 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora berdasarkan Permendagri No. 101 tahun 2018 bertanggung jawab atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana. Pembentukan BPBD Kabupaten Blora menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Secara rinci dasar peraturan berdirinya BPBD Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:
3 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4 12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora. 2. Tugas Fungsi Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi BPBD Kabupaten Blora, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora mempunyai tugas: a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata; b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan; c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; d. Menyusun dan menetapkan prosedur setiap penanganan bencana; e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya; f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat; i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Berdasarkan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
5 b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; d. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; e. Pengkoordinasian pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanggulangan darurat bencana. 3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora, Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:
6 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BLORA Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Sumber: Perda Kab. Blora 8 Tahun 2014 SEKRETARIAT UNSUR PENGARAH - Lembaga atau SKPD - Masyarakat Profesional UNSUR PELAKSANA KEPALA PELAKSANA BPBD KEPALA BPBD SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN SEKSI REHABILITASI DAN REKONTRUKSI SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
7 Gambar 1.3 Struktur Organisasi Pejabat Struktural BPBD Kab. Blora Sumber: BPBD Blora diolah Penulis, 2022 Gambar 1.4 Struktur Organisasi Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Blora Sumber: BPBD Blora diolah Penulis, 2022 Sesuai dengan struktur yang dijabarkan, maka penulis berkedudukan sebagai Analis Bencana pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan di bawah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blora. Total pegawai di BPBD Kabupaten Blora sejumlah 24 orang. KEPALA PELAKSANA SRI WIDJANARSIH, SE, M.Si KEPALA SEKRETARIAT HANDOKO SUSENO, SH KASI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN HANUNG MURDAKA, S.IP KASI DARURAT DAN LOGISTIK FRANSISCUS OTTO YOEDANTO, SE, MM KASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI MEITA NURUL HIDAYATI, SE, MM Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan HANUNG MURDAKA, S.IP Staf DWI ADITYA INDRA LESMANA, S.T
8 Sumber Daya Manusia (Pegawai) Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora berjumlah 24 orang, dengan rinci sebagai berikut : Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan BPBD Kabupaten Blora No Tingkat Pendidikan ASN Non ASN Jumlah L P L P 1 Sederajat SMA 3 - 9 1 13 2 Sederajat D3 - 1 - - 1 3 S1 4 - 3 - 7 4 S2 1 2 - - 3 Total 8 3 12 1 24 Sumber : BPBD Blora diolah Penulis, 2022 Tabel 1.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan BPBD Kabupaten Blora No Golongan ASN L P 1 Golongan II 2 - 2 Golongan III 5 2 3 Golongan IV 1 1 Total 8 3 Sumber : BPBD Blora diolah Penulis, 2022 Berikut daftar nama pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Blora: Tabel 1.3 Daftar Pegawai BPBD Kab. Blora NO NAMA NIP JABATAN 1 SRI WIDJANARSIH, S.E, M.Si 196510021986032013 Kepala Pelaksana 2 HANDOKO SUSENO, S.H 197109291995031001 Kepala Sekretariat 3 HANUNG MURDAKA, S. IP 196411051990021003 Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
9 NO NAMA NIP JABATAN 4 FRANSISCUS OTTO YOEDANTO, SE, MM 197210142006041014 Kasi Darurat dan Logistik 5 MEITA NURUL HIDAYATI, S.E, M.M 198305022005012003 Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi 6 PANUT RIYADI 197905051998031002 Pengadministrasi Kepegawaian 7 ARTI SUSANTI A.Md. 198601252011012007 Bendahara Pengeluaran 8 RAKA CAKRA HUTAMA S.E 199406072020121010 Penyusun Program Anggran dan Pelaporan 9 TULUS WIDODO 197306042010011004 Driver 10 SUPARDAN 197103072008011009 Pengadministrasi Umum 11 DWI ADITYA INDRA LESMANA, S.T. 199207282022031001 Analis Bencana 12 RIYANTO - Tim Reaksi Cepat 13 CAHYONO - Tim Reaksi Cepat 14 PURWADI - Tim Reaksi Cepat 15 DIDIK IRSYADUL UMAM - Tim Reaksi Cepat 16 RACHMAD SETIAWAN, S.E - Tim Reaksi Cepat 17 ROHMAT MUNTAHA, S.M - Tim Reaksi Cepat 18 AHMAD SIDIQ GOZALI, S.AP - Tim Reaksi Cepat 19 HARRY PAHLAWANTO - Tim Reaksi Cepat 20 AGUNG TRIYONO - Tim Reaksi Cepat 21 FAWANIS SAVERO FADZIL - Tim Reaksi Cepat 22 AGUS HERY PURNOMO, S.H - Tim Reaksi Cepat 23 TANIYA DESI SETIYORINI - Tim Reaksi Cepat 24 R. ANGGA ADITYA RAMDANI, S.Psi - Tim Reaksi Cepat Sumber : BPBD Kabupaten Blora diolah penulis, 2022 Sumberdaya Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Blora Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Blora NO NAMA BARANG JUMLAH 1 Mobil Operasional 4 2 Sepeda Motor Operasional 10 3 Truk Evakuasi 1 4 Truk Serbaguna 1
10 NO NAMA BARANG JUMLAH 5 Truk Tangki 4 6 Tenda Pengungsi 6 7 Perahu 2 8 Gergaji Mesin 12 9 Generator 2 10 Light Tower 2 11 Alat Komunikasi (HT) 8 12 Dapur Umum 2 13 Alat-alat Penyelamatan dan Evakuasi Lainnya (Tidak dirinci) Sumber : BPBD Blora diolah Penulis, 2022 4. Visi-Misi Organisasi a. Visi Kabupaten Blora Visi Kabupaten Blora berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 yaitu “Sesarengan Mbangun Blora, Unggul dan Berdaya Saing” dengan penjabaran: 1) Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Blora diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama bahu membahu dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya dengan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pihak swasta. 2) Unggul dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Blora yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi lokal baik sumber daya manusia maupun sumber daya ekonomi yang dimiliki. 3) Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Blora. b. Misi Kabupaten Blora Misi Kabupaten Blora berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
11 Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 terbagi menjadi beberapa misi, misi Pemerintah Kabupaten Blora adalah sebagai berikut: 1) Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter; 2) Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan; 3) Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel; 4) Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif; 5) Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan membuka peluang Investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. 5. Tujuan Organisasi Berdasarkan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora tahun 2021-2026 tujuan organisasi BPBD Kabupaten Blora adalah meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana yang terkait langsung dengan misi ke empat yaitu menciptakan kondisi wilayah yang kondusif. 6. Nilai-Nilai Budaya Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, dirumuskan nilai-nilai budaya kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora yaitu Sederhana, Amanah, Mandiri, Ikhlas, dan Normatif atau disingkat “SAMIN”. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut: 1) Sederhana Sederhana yaitu sikap dan perilaku sebagai ASN sebagai pelayan publik yang memiliki gaya hidup sederhana dan tidak bermewahmewahan.
12 2) Amanah Amanah yaitu ASN mampu mengemban amanah sebagai pelayan publik, berintegritas, jujur, dan anti korupsi serta melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 3) Mandiri Mandiri yaitu ASN yang mampu melaksanakan tugas individu dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak bergantung kepada orang lain. 4) Ikhlas Ikhlas yaitu ASN dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan dalam bekerja untuk kepentingan bersama. 5) Normatif Normatif yaitu ASN harus mematuhi dan taat terhadap ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku. B. Tupoksi Jabatan Peserta 1. Tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pegawai ASN turut serta dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara, tugas pegawai ASN adalah: a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan tugas di atas, kewajiban ASN adalah sebagai berikut: a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah; b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
13 e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ASN memiliki kode etik dan kode perilaku berdasarkan UU ASN No. 5 Tahun 2014 Pasal 5 yaitu: a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
14 l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN. 2. Tugas Pokok Analis Bencana Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 813.3/133/KEPEG/2022 tentang Pengangkatan CPNS, penulis ditugaskan sebagai Analis Bencana di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora. Sesuai Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 800/506.025 mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 01 April 2022. Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Nomenklatur, Ikhtisar Jabatan dan Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, Analis Bencana melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengklarifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang bencana. Uraian tugas jabatan dijabarkan sebagai berikut: 1. Mengumpulkan bahan kerja di bidang bencana sesuai prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan; 2. Mempelajari, menganalisa dan menelaah bahan-bahan sesuai dengan objek kerja dibidang bencana guna memperlancar pelaksanaan tugas; 3. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan objek kerja di bidang bencana dalam rangka penyelesaian pekerjaan; 4. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja di bidang bencana untuk disampaikan kepada pimpinan agar hasil telaahan dapat bermanfaat; 5. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya dibidang bencana untuk disampaikan kepada pimpinan; 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. Selain uraian jabatan pelaksana untuk analis bencana, pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Blora mempunyai tugas
15 berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora sebagai berikut: 1. Menyusun program kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja maksimal. 4. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. 5. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. 6. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. 7. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. 8. Menyiapkan bahan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana. 9. Menyiapkan bahan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana. 10. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil.
16 11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. C. Role Model Role model atau panutan atau teladan, merupakan seseorang yang memberikan contoh nyata baik pemikiran, ucapan, atau tindakan yang dapat diikuti oleh orang lain. Penulis memilih Bapak Handoko Suseno, SH sebagai role model yang penulis angkat. Saat ini Bapak Handoko Suseno menjabat sebagai Kepala Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora. Alasan penulis memilih beliau sebagai role model adalah beliau selalu konsisten dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN, selain itu beliau termasuk salah satu pegawai paling senior pada BPBD Kabupaten Blora, yakni bertugas di BPBD sejak Desember 2014-sekarang. Gambar 1.5 Foto Role Model Handoko Suseno, SH Bapak Handoko Suseno lahir di Klaten pada 29 September 1971. Beliau menamatkan pendidikan sarjana S1 Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang pada 2005. Sebagai ASN beliau pertama kali bekerja pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora. Sejak 23 Desember 2014 beliau diamanati sebagai Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Blora. Jabatan sebagai Kasi Kedaruratan
17 dan Logistik beliau emban sampai 28 September 2021. Sejak tanggal 29 September 2021-sekarang beliau menjabar sebagai Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten Blora. Sebagai ASN bapak Handoko selalu konsisten dalam kesehariannya menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK. Sebagai kepala sekretariat BPBD Kabupaten Blora beliau selalu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta selalu mengedepankan kepuasan masyarakat yang mengajukan berbagai keperluan administratif ke BPBD (Berorientasi Pelayanan). Dalam pengelolaan barang milik negara yang terdapat di BPBD Blora seperti peralatan dan kendaraan operasional beliau selalu mengingatkan pada para pegawai BPBD untuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, selain itu dalam pelaporan penggunaannya dilaporkan secara transparan seperti apa adanya (Akuntabel). Sebagai pegawai BPBD sejak 23 Desember 2014 sampai saat ini, beliau memiliki pengalaman 7 (tujuh) tahun lebih di BPBD Kabupaten Blora serta telah mengikuti pelatihan penanggulangan bencana sehingga beliau memahami dan ahli dalam bidangnya yaitu penanggulangan bencana (Kompeten). Walau beliau sarjana hukum, tetapi beliau membuktikan memiliki semangat tinggi untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, yakni ditempatkan pada BPBD sehingga beliau selalu belajar / learning agility (Kompeten). Sebagai kepala sekretariat BPBD Kabupaten Blora, beliau selalu peduli terhadap staf sekretariat ataupun staf BPBD lain tanpa memandang perbedaan asal usul dan gender untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif di BPBD (Harmonis). Dalam komunikasi sehari-hari di BPBD beliau menggunakan bahasa Indonesia sebagai wujud nasionalisme, serta selalu bermusyawarah untuk mufakat dengan para Kasi dan Kalak BPBD dalam memutuskan kebijakan khususnya kebijakan internal BPBD, yang menunjukkan perilaku beliau untuk memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah (Loyal).
18 Sebagai Kepala Sekretariat, beliau selalu menjaga agar pengelolaan keuangan BPBD Blora tertib administratif, sehingga saat ada kegiatan Kasi yang kurang tepat dalam tupoksi BPBD beliau menegur secara proaktif dengan ramah dan sopan, serta beliau mendukung inovasiinovasi yang dilakukan oleh staf BPBD terkait penggunaan media online dengan antusias terhadap perubahan (ADAPTIF). Dalam pelaksanaan pekerjaan beliau mudah dan terbuka menjalin kerja sama dengan seksiseksi di BPBD, demi terwujudnya penanggulangan bencana yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan yang sama, yakni menciptakan kondisi wilayah yang kondusif (Kolaboratif).
19 BAB II RANCANGAN AKTUALISASI DAN HABITUASI A. Identifikasi dan Deskripsi Isu Isu menurut Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai masalah yang dikemukakan untuk ditanggapi, sedangkan masalah didefinisikan sebagai soal, persoalan, atau sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan (Pusat Bahasa, 2008). Menurut urgensinya isu dibagi menjadi tiga tingkat, pertama isu saat ini (current issue), kedua isu berkembang (emerging issue), dan ketiga isu potensial (LAN, 2019). Isu kontemporer adalah masalah yang masih terjadi saat ini dan secara organisasi layak untuk didiskusikan bersama. ASN diharapkan mampu mengidentifikasi isu pada organisasinya dan melakukan analisis isu, serta menyusun gagasan pemecahan isu tersebut. Sumber isu adalah manajemen ASN dan smart ASN guna mewujudkan smart governance. Rancangan aktualisasi yang penulis susun mengidentifikasi isu-isu yang ditemukan pada BPBD Kabupaten Blora selama penulis melaksanakan tugas jabatan sebagai Analis Bencana. Dalam proses identifikasi isu, selain dari pengamatan pribadi penulis, penulis juga berkonsultasi pada mentor, pejabat BPBD, serta staf BPBD. Dari padanya, penulis menemukan beberapa isu yang terkait dengan tugas pokok fungsi penulis sebagai berikut: 1. Belum optimalnya penataan arsip dan dokumen pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Blora. Penataan arsip dan dokumen pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Blora belum tertata dengan rapi baik dokumen fisik ataupun dokumen elektronik. Dokumen fisik diletakkan pada almari dan sebagian di lantai serta dokumen elektronik belum dikelompokkan per kegiatan sehingga menyulitkan dalam pencarian dokumen.
20 2. Masih rendahnya ketersediaan peralatan penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Blora. Peralatan penanggulangan bencana diperlukan untuk menangani apabila terjadi bencana, tetapi karena anggaran yang terbatas peralatan yang dibutuhkan belum semuanya terpenuhi. Pada BPBD Kabupaten Blora, peralatan penanggulangan bencana baik untuk peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan ataupun peralatan penyelamatan dan evakuasi bencana saat ini masih kurang, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal. 3. Masih rendahnya personil BPBD Kabupaten Blora yang memiliki sertifikat kompetensi penanggulangan bencana. Sumberdaya manusia yang berkompeten merupakan salah satu hal yang mendukung capaian organisasi. Pada BPBD Blora, saat ini personil yang memegang sertifikat kompetensi masih rendah, yakni hanya satu personil di bidang basic safety, sementara itu tuntutan untuk memiliki kecakapan personil dalam penanggulangan bencana merupakan hal yang mendesak. Tim reaksi cepat dituntut memiliki kecakapan atau keterampilan pada 26 bidang, sementara anggaran yang dimiliki terbatas. Sertifikat-sertifikat yang dipunyai oleh personil BPBD adalah sertifikat pelatihan sehingga belum menjamin kompetensi dari masing-masing personil. 4. Belum tercukupinya regulasi untuk mendukung capaian SPM sub urusan bencana BPBD Kabupaten Blora. Untuk mencapai SPM sub urusan bencana sebagaimana yang diatur oleh Permendagri 101 Tahun 2018 maka dibutuhkan regulasi-regulasi terkait penanggulangan bencana. Pada Kabupaten Blora regulasi penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014. Saat ini peraturan turunan yang diamanatkan oleh Perda No. 3 Tahun 2014 belum sepenuhnya dilaksanakan, dari amanat enam peraturan turunan baru satu yang sudah dilaksanakan.
21 5. Belum optimalnya pendataan kejadian bencana oleh TRC di BPBD Kabupaten Blora. Guna mendukung smart governance dalam layanan pemerintahan penanggulangan bencana, diperlukan perubahan perilaku dan tata kerja di BPBD khususnya dari sebelumnya dominasi penggunaan kertas menjadi menggunakan berbasis online dan terintegrasi. Saat ini, laporan kejadian bencana di BPBD Kabupaten Blora oleh TRC masih menggunakan kertas dan hanya menggunakan media WhatsApp, sehingga belum terintegrasi dalam sistem, setiap seksi yang membutuhkan data harus meminta pada staf yang mengumpulkan per kejadian secara manual dalam file Microsoft Excel. Posisi lokasi kejadian harus diinput secara manual berdasarkan koordinat yang terpotret, sehingga tidak efisien. Berikut diuraikan isu, sumber isu, kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan untuk penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Blora: Tabel 2.1 Identifikasi Isu No Isu dan Sumber Isu Kondisi Saat Ini Kondisi yang Diharapkan 1. Belum optimalnya penataan arsip dan dokumen pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Blora Sumber Isu: Smart ASN Lingkup: Unit kerja Arsip dokumen masih berbentuk fisik / konvensional, belum tertata rapi dalam soft file Arsip dokumen pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan tertata rapi dan terdokumentasi rapi dalam soft file sehingga mudah diakses 2. Masih rendahnya ketersediaan peralatan penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Blora Sumber Isu: Manajemen ASN Smart ASN Lingkup: Unit kerja Peralatan penanggulangan bencana baik peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan ataupun peralatan penyelamatan dan evakuasi bencana saat ini masih kurang Adanya pengadaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan ataupun peralatan penyelamatan dan evakuasi bencana sehingga pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat dapat optimal
22 No Isu dan Sumber Isu Kondisi Saat Ini Kondisi yang Diharapkan 3. Masih rendahnya personil BPBD Kabupaten Blora yang memiliki sertifikat kompetensi penanggulangan bencana Sumber Isu: Manajemen ASN Lingkup: Unit kerja Jumlah personil yang bersertifikat dalam penanggulangan bencana belum mencukupi, hanya satu personil yang memiliki sertifikat kompetensi Adanya bimbingan teknis dan uji kompetensi penanggulangan bencana untuk personil BPBD sehingga BPBD mempunyai personil yang kompeten dalam penanggulangan bencana 4. Belum tercukupinya regulasi untuk mendukung capaian SPM sub urusan bencana BPBD Kabupaten Blora Sumber Isu: Manajemen ASN Smart ASN Lingkup: Unit kerja Peraturan turunan amanat peraturan daerah Kabupaten Blora tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana saat ini hanya terpenuhi satu dari enam amanat Adanya peraturan turunan sesuai amanat peraturan daerah Kabupaten Blora tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga dapat mendukung capaian SPM 5. Belum optimalnya pendataan kejadian bencana oleh TRC di BPBD Kabupaten Blora Sumber Isu: Smart ASN Lingkup: Unit kerja Pendataan kejadian bencana oleh Tim Reaksi Cepat TRC BPBD Kabupaten Blora masih menggunakan media konvensional dan hanya memanfaatkan media WhatsApp Adanya peningkatan kapasitas TRC untuk pendataan kejadian bencana dapat berbasis online dan terintegrasi sehingga memudahkan akses dan analisis lanjutan (Sumber: data diolah penulis, Agustus 2022) Data dukung dari masing-masing isu adalah sebagai berikut: 1. Belum optimalnya penataan arsip dan dokumen pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Blora. Berikut bukti atau data yang mendukung pernyataan tersebut.
23 Gambar 2.1 Soft File Dokumen Belum Tertata dan Arsip Dokumen di Lantai 2. Masih rendahnya ketersediaan peralatan penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Blora. BPBD Blora belum memiliki satupun peralatan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta peralatan perahu yang rusak menyulitkan evakuasi korban laka air. Berikut bukti atau data yang mendukung pernyataan tersebut.
24 Gambar 2.2 Ketersediaan Peralatan Penanggulangan Bencana Masih Rendah 3. Masih rendahnya personil BPBD Kabupaten Blora yang memiliki sertifikat kompetensi penanggulangan bencana. Personil BPBD Kabupaten Blora mayoritas mengikuti pelatihan sehingga mendapatkan piagam, sedang untuk uji kompetensi penanggulangan bencana masih jarang dilakukan. Berikut bukti atau data yang mendukung pernyataan tersebut.
25 Gambar 2.3 Personil BPBD yang Bersertifikat PB Masih Rendah 4. Belum tercukupinya regulasi untuk mendukung capaian SPM sub urusan bencana BPBD Kabupaten Blora. Berikut bukti atau data yang mendukung pernyataan tersebut. Gambar 2.4 Regulasi untuk SPM Bencana Belum Tercukupi JDIH Blora
26 5. Belum optimalnya pendataan kejadian bencana oleh Tim Reaksi Cepat di BPBD Kabupaten Blora. Laporan masih dilakukan secara konvensional dan hanya mengandalkan media online WhatsApp. Berikut bukti atau data yang mendukung pernyataan tersebut. Gambar 2.5 Pendataan Pelaporan Kejadian Bencana Belum Optimal B. Analisis Isu Isu-isu pada BPBD Kabupaten Blora yang telah diidentifikasi pada sub bab di atas kemudian dilakukan analisis. Analisis isu dengan metode APKL dan USG. APKL yaitu analisis atas nilai aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. USG yaitu analisis atas nilai urgency, seriousness, dan growth. Untuk menetapkan kriteria isu yang berkualitas menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian (1-5) pada kriteria: Aktual, Kekhalayakan, Problematik, dan Kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam
27 masyarakat. Kekhalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komperehensif, dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Berikut penjelasan APKL: 1. Aktual: Isu sedang terjadi atau dalam proses kejadian, atau diperkirakan bakal terjadi dalam waktu dekat. 2. Problematik: Merupakan masalah mendesak yang memerlukan berbagai upaya alternatif jalan keluar dengan aktivitas dan tindakan nyata. 3. Kekhalayakan: Menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat pada umumnya, bukan untuk seseorang atau kelompok. 4. KeLayakan: Logis, Pantas, Realitas, dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, kewenangan dan tanggung jawab. Penapisan APKL dilakukan dengan memberikan nilai dengan rentang antara 1 sampai 5 dengan ketentuan: 5: Sangat A/P/K/L; 4: A/P/K/L; 3: Cukup A/P/K/L; 2: Kurang A/P/K/L; 1: Tidak A/P/K/L Tabel 2.2 Penapisan Isu dengan Metode APKL No. Isu Kriteria (skor) Jumlah Peringkat A P K L 1. Belum optimalnya penataan arsip dan dokumen pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Blora 5 3 3 3 14 II 2. Masih rendahnya ketersediaan peralatan penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Blora 5 2 3 1 11 IV 3. Masih rendahnya personil BPBD Kabupaten Blora yang memiliki sertifikat kompetensi penanggulangan bencana 5 3 3 2 13 III 4. Belum optimalnya pendataan kejadian bencana oleh TRC di BPBD Kabupaten Blora 5 3 3 5 16 I 5. Belum tercukupinya regulasi untuk mendukung capaian SPM sub urusan bencana BPBD Kabupaten Blora 5 1 3 1 10 V Keterangan: 5=sangat tinggi; 4=tinggi, 3=sedang; 2=rendah; 1=sangat rendah
28 Simpulan dari hasil tapisan isu menggunakan metode APKL, didapatkan tiga isu prioritas yaitu: 1. Belum optimalnya pendataan kejadian bencana oleh TRC di BPBD Kabupaten Blora; 2. Belum optimalnya penataan arsip dan dokumen pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Blora; 3. Masih rendahnya personil BPBD Kabupaten Blora yang memiliki sertifikat kompetensi penanggulangan bencana. Dari proses analisis APKL, didapatkan isu pada rangking 1, 2, dan 3. Kemudian isu tersebut dianalisis dengan metode USG untuk mendapatkan isu prioritas. Analisis USG (Urgency, Seriousness and Growth) mempertimbangkan tingkat kepentingan, keseriusan dan perkembangan setiap variabel dengan skor 1 – 5. 1. Urgency (urgensi) yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. 2. Seriousness (keseriusan), yaitu melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak dan sebagainya. 3. Growth (berkembangnya masalah), yaitu apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa hingga sulit dicegah. Tabel 2.3 Penapisan Isu dengan Metode USG No. Isu Urgency Seriousness Growth Jumlah Peringkat 1. Belum optimalnya pendataan kejadian bencana oleh Tim Reaksi Cepat TRC di BPBD Kabupaten Blora 5 5 4 14 I 2. Belum optimalnya penataan arsip dan dokumen pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Blora 5 4 4 13 II 3. Masih rendahnya personil BPBD yang memiliki sertifikat kompetensi penanggulangan bencana 5 4 3 12 III Keterangan: 5=sangat tinggi; 4=tinggi, 3=sedang; 2=rendah; 1=sangat rendah
29 Simpulan dari hasil analisis isu melalui pendekatan USG maka isu strategis (core issue) yang perlu diselesaikan adalah “Belum optimalnya pendataan kejadian bencana oleh Tim Reaksi Cepat TRC di BPBD Kabupaten Blora”. C. Analisis Penyebab Isu strategis atau core issue yang telah diperoleh yakni “Belum optimalnya pendataan kejadian bencana oleh Tim Reaksi Cepat TRC di BPBD Kabupaten Blora” kemudian dilakukan analisis penyebab menggunakan fishbone diagram. Fishbone diagram adalah alat untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan menggambarkan secara detail semua penyebab yang berhubungan dengan suatu permasalahan. Kategori penyebab permasalahan yang digunakan meliputi: a. Man (sumber daya manusia), b. Material (bahan baku), c. Method (metode atau prosedur), dan d. Milieu (kondisi lingkungan) Hasil analisis akar penyebab isu “Belum optimalnya pendataan kejadian bencana oleh Tim Reaksi Cepat TRC di BPBD Kabupaten Blora” dijabarkan dalam gambar berikut:
30 Gambar 2.6 Fishbone Diagram Analisis Penyebab Masalah Setelah dilakukan analisis penyebab terhadap isu prioritas dengan menggunakan fishbone diagram, diperoleh penyebab-penyebab prioritas yang perlu diselesaikan, yaitu: 1. Man : Kreativitas SDM untuk menggunakan teknologi kurang. 2. Material : Anggaran pelatihan terbatas. 3. Method : Penggunaan cloud services untuk pendataan hanya WhatsApp. 4. Milieu : Koordinasi antar seksi belum optimal. D. Dampak Bila Isu Tidak Diselesaikan Dampak belum optimalnya pendataan kejadian bencana oleh tim reaksi cepat TRC di BPBD Kabupaten Blora, akan menyebabkan (1) MATERIAL METHOD MILIEU Terbatasnya jumlah anggota tim reaksi cepat TRC Kreativitas SDM untuk menggunakan teknologi kurang Fasilitas teknologi terbatas (hardware dan software) Anggaran pelatihan terbatas Penggunaan cloud services untuk pendataan hanya WhatsApp Metode konvensional berbasis kertas Kondisi pandemi covid-19 yang belum berakhir koordinasi antar seksi belum optimal Belum optimalnya pendataan kejadian bencana oleh Tim Reaksi Cepat TRC di BPBD Kabupaten Blora MAN
31 pelayanan pendataan bencana menjadi kurang efisien karena harus melakukan input data secara manual ke dalam aplikasi word processor, (2) bukti-bukti foto pendataan kejadian bencana tidak terintegrasi dalam peta sehingga input lokasi kejadian dalam peta harus dilakukan secara manual, (3) proses-proses yang dilakukan secara manual akan memperlambat analisa data untuk mitigasi bencana di BPBD Kabupaten Blora, (4) analisa mitigasi bencana yang lambat akan mempengaruhi upaya pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan sebagaimana amanat pasal 8 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan tupoksi Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2014 tentang menyiapkan bahan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana menjadi kurang optimal. Kegiatan pengoptimalan pelaporan kejadian bencana menggunakan google services dan timestamp camera untuk peningkatan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) di BPBD Kabupaten Blora menjadi salah satu solusi agar tupoksi Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dapat dilakukan dengan lebih baik. Diharapkan terjadi efektivitas dan efisiensi pelaporan kejadian bencana sehingga jika sebelumnya harus dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi antarseksi, setelah dilakukan kegiatan pengoptimalan dapat terintegrasi antarseksi dan tersimpan secara rapi dalam cloud services google (penyimpanan awan google) sehingga memudahkan akses data dan mempercepat proses kerja seksi-seksi di BPBD Kabupaten Blora. E. Gagasan Pemecahan Isu Berdasarkan uraian di atas, maka judul gagasan pemecahan isu prioritas adalah Pengoptimalan Pelaporan Kejadian Bencana Menggunakan Google Services dan Timestamp Camera Untuk Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Di BPBD Kabupaten Blora. Selanjutnya akan dilaksanakan 6 (enam) kegiatan yaitu:
32 1. Merencanakan kegiatan peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) di BPBD Kabupaten Blora. (Sumber: SKP dan Inovasi) 2. Membuat sistem laporan kejadian bencana menggunakan google services dan timestamp camera. (Sumber: Inovasi) 3. Membuat panduan penggunaan sistem laporan kejadian bencana menggunakan google services dan timestamp camera. (Sumber SKP dan Inovasi) 4. Melakukan sosialisasi sistem pelaporan kejadian bencana berbasis online kepada Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Blora. (Sumber: SKP dan Inovasi) 5. Uji implementasi sistem pelaporan kejadian bencana berbasis online di BPBD Kabupaten Blora. (Sumber: SKP dan Inovasi) 6. Evaluasi pelaksanaan kegiatan sistem pelaporan kejadian bencana berbasis online di BPBD Kabupaten Blora. (Sumber: SKP)
3F. Rancangan Aktualisasi dan Habituasi Unit Kerja : Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPIdentifikasi Isu (dari analisis USG) : 1. Belum optimalnya pendataan kejadian b2. Belum optimalnya penataan arsip dan dKabupaten Blora. 3. Masih rendahnya personil BPBD Kabupbencana. Isu yang diangkat (core issue) : Belum optimalnya pendataan kejadian benPenyebab Isu Prioritas : 1. Man (Manusia) : Kreativitas SD2. Material (Bahan Baku) : Anggaran pel3. Method (Metode) : Penggunaan 4. Milieu (Lingkungan) : Koordinasi anGagasan Pemecah Isu : Pengoptimalan Pelaporan Kejadian BencaPeningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (
3 BD Kabupaten Blora bencana oleh TRC di BPBD Kabupaten Blora. dokumen pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD paten Blora yang memiliki sertifikat kompetensi penanggulangan ncana oleh TRC di BPBD Kabupaten Blora. DM untuk menggunakan teknologi kurang. latihan terbatas cloud services untuk pendataan hanya WhatsApp ntar seksi belum optimal na Menggunakan Google Services dan Timestamp Camera Untuk (TRC) di BPBD Kabupaten Blora.
3Tabel 2.4 Matrik Rancangan Aktualisasi dan HNO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT/HASIL KEGIATAN 1 2 3 4 1. Merencanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) di BPBD Kabupaten Blora Sumber kegiatan: SKP dan Inovasi Tersusunnya draf rencana peningkatakapasitas Tim ReakCepat (TRC) BPBD Kabupaten Blora menggunakan googservices dan timestamp camera yang telah disetujui mentor
4 Habituasi Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022 KETERKAITAN SUBSTANSI MATA PELATIHAN KONTRIBUSI TERHADAP VISI MISI ORGANISASI PENGUATAN NILAI ORGANISASI 5 6 7 n ksi gle Keterkaitan kegiatan dengan Manajemen ASN: Saya menyusun rencana inovasi kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi sesuai kode etik dan kode perilaku ASN Keterkaitan kegiatan dengan Smart ASN: Saya menggunakan Microsoft Word untuk menyusun draf rencana inovasi dengan bahasa Indonesia (digital skill, digital culture), serta menggunakan pedoman jdih Blora terkait tugas jabatan agar kegiatan inovasi yang disusun sesuai regulasi yang berlaku (digital ethics), dan memanfaatkan hanya sumber atau website Dengan tersusunnya draf rencana peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Blora menggunakan google services dan timestamp camera yang telah disetujui mentor mewujudkan Visi Kabupaten Blora yaitu Sesarengan mBangun Blora Unggul dan Berdaya Saing Dan berkontribusi terhadap Misi Kabupaten Blora yaitu misi ke empat Menciptakan Kondisi Wilayah Yang Kondusif Dengan tersusunnya draf rencana peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Blora menggunakan google services dan timestamp camera yang telah disetujui mentor memberikan penguatan nilai-nilai budaya kerja di Pemerintah Kabupaten Blora yaitu pada aspek Mandiri dan Normatif
3NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT/HASIL KEGIATAN 1 2 3 4 1. Menyusun draf rencana peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Blora menggunakan google services dan timestamp camera; Tersedianya draf rencana pelaporan kejadian bencana menggunakan googservices dan timestamp camera; 2. Berkonsultasi dengan mentor (Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan) dan berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai draf rencana; Adanya saran dari rekan sejawat serta arahan dan saran damentor
5 KETERKAITAN SUBSTANSI MATA PELATIHAN KONTRIBUSI TERHADAP VISI MISI ORGANISASI PENGUATAN NILAI ORGANISASI 5 6 7 terverifikasi untuk bahan referensi (digital safety) gle Saya membuat rencana inovasi laporan kejadian bencana yang awalnya menggunakan sistem konvensional dan tak terintegrasi antarseksi menjadi berbasis online dan terintegrasi antarseksi menggunakan google services (Adaptif)1 , untuk percepatan pelayanan dan responsivitas (Berorientasi pelayanan) TRC BPBD ari Saya berkonsultasi dengan atasan langsung/mentor didahului mengucapkan salam, ramah, cekatan, dan melakukan perbaikan tiada henti atas saran dan arahan mentor (Berorientasi Pelayanan)2 , dalam konsultasi saya sampaikan secara transparan apa adanya (Akuntabel) 3 dan menggunakan bahasa
3NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT/HASIL KEGIATAN 1 2 3 4 3. Mencari dan mengumpulkan referensi yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem pelaporan kejadian bencana menggunakan google services dan timestamp camera; Tersedianya bahan referensi dalam pembuatan sistem pelaporan kejadian bencana menggunakan googservices dan timestamp camera; 4. Melaporkan rancangan kegiatan kepada mentor; Tersedianya lembarhasil koordinasi dengan atasan terkadraf rancangan peningkatan kapasitTim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Blora