SISTEM PERIJINAN LINGKUNGAN MELALUI OSS

Sistem Perizinan

Lingkungan

Terkait Amdal & UKL-UPL
melalui Sistem OSS
Serta Konsep Revisi Permen LH
Nomor 5 Tahun 2012

Bimbingan Teknis
Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Jakarta, 25 - 26 Juli 2019

Ir. Ary Sudijanto, MSE

Direktur

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan
Usaha dan Kegiatan (Dit. PDLUK)

Materi/Topik Presentasi

1) Gambaran Umum Sistem Perizinan Berusaha Melalui
Sistem OSS (PP No 24 Tahun 2018 PPBTSE);

2) Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan
Melengkapi Amdal atau UKL-UPL;

3) Posisi PTSP Dalam Pemenuhan Komitmen Izin
Lingkungan

4) Perubahan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau
Kegiatan yang Termasuk di dalam Sistem OSS;

5) Pengaturan RKL-RPL Rinci Pengaturan RKL-RPL Rinci di
dalam Kawasan (i.e. Kawasan Industri, Kawasan
Ekonomi Khusus) melalui Sistem OSS;

6) Konsep Revisi Permen LH Nomor 5 Tahun 2012;

1

Gambaran Umum Perizinan Berusaha
Melalui Sistem OSS (PP No. 24 Tahun 2018 PPBTSE)

PP No 24/2018: Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik-Sistem OSS (Tampilan Sekarang)

https://oss.go.id/oss/portal/download/f/PP-24-2018-OSS-dan-Lampiran-HVS.pdf

1. https://oss.go.id/oss/portal/download/f/SURATKEPEMDA.pdf
2. https://oss.go.id/oss/portal/download/f/SURATKEKL.pdf

Tampilan PORTAL OSS Terbaru (Dalam Tahap Pengembangan)

Saat awal OSS diluncurkan

“HELP DESK” OSS di Kantor

Menko Perekonomian Jakarta

Pelayananan OSS Saat ini

“HELP DESK” OSS di BKPM Jakarta

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik-
Sistem OSS

 OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha
yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota
yang dilakukan melalui elektronik.

Prinsip Dasar

1. Perizinan terstandardisasi (nasional dan/atau internasional).
2. Terintegrasi dengan seluruh K/L/P.
3. Menggunakan IT dan dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh

seluruh masyarakat/pelaku usaha.
4. Kepercayaan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi standar (melalui

komitmen).
5. Pengawasan dibantu/dilakukan oleh Profesi Bersertifikat.
6. Memastikan terpenuhinya aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamana8n,

dan Lingkungan (K3L).

KEMAMPUAN OSS

1. SINGLE FILING 6. SINGLE
Penyimpanan file perizinan SUBMISSION
dalam satu repository untuk Penyampaian data
informasi secara tunggal
keperluan data sharing.
 7. SINGLE APPROVAL
2. SYNCHRONOUS Pembuatan keputusan
PROCESSING secara tunggal untuk
pemberian perijinan
Pemrosesan dan berusaha
Sinkronisasi data
informasi secara tunggal ! 8. SINGLE
REFERENCE
3. SINGLE RISK OSS Satu Standar aturan, bisnis
MANAGEMENT process maupun referensi
Pengelolaan Profile untuk data system perizinan
memetakan resiko dan berusaha
tindak lanjut secara tunggal.
9. SINGLE HELPDESK
4. INTEGRATED Pelaporan dan
Terhubung dengan Pemecahan Masalah
semua stakeholder perizinan dalam satu
secara aman, cepat, tempat.

dan realtime 10. SINGLE
MONITORING
5. SINGLE BILLING Pemantauan dan
Penagihan dan pengawalan proses
perijinan, pengaduan dan
distribusi PNBP/PAD permasalahan secara
terintegrasi tunggal

ALUR MUDAH BERUSAHA DENGAN OSS

OUTPUT 01 03 05 07 08

AKTA NOTARIS NIB DAN USAHA KOMERSIAL/ NOTIFIKASI
RPTKA OPERASIONAL
Pengesahan Penerbitan Penerbitan Izin Usaha Penerbitan
Badan Usaha NIB, BPJS Sektoral, Izin Lokasi, Penerbitan Izin notifikasi
dan NPWP oleh Perusahaan, Komersial/ perizinan dan
dan RPTKA Izin Lingkungan, Izin Sertifikasi komitmen
AHU Bangunan, dan tertentu kepatuhan

Penetapan Fasilitas MONITORIN
G
30 Menit
Proses Izin,
5 Menit tindakan dan

INPUT PENDAFTARAN KOMITMEN & KOMITMEN & Pelaporan
KEPATUHAN KEPATUHAN
Login untuk akses 09
ke OSS dan Menyetujui untuk pemenuhan Menyetujui untuk
mengisi data Izin Lokasi, Standar pemenuhan Sertifikat BPJS,

tambahan untuk Lingkungan, Bangunan, & SLF Standar/ Sertifikasi
pendaftaran (CHECKLIST) serta mengisi (CHECKLIST) dan
berusaha
data usaha dan permohonan menyelesaikan izin Lainnya
02 fasilitas
06
04

Beberapa Ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik (OSS) yang terkait dengan Perizinan Lingkungan (1)

1. Pasal 1 angka 21-26 terkait dengan pengertian:
a. Izin Lingkungan;
b. UKL-UPL;
c. Amdal
d. Andal
e. RKL
f. RPL;

2. Pasal 19: Lembaga OSS menerbitkan perizinan berusaha;
3. Pasal 22: Pengisian data dalam Laman OSS kaitan dengan persyaratan rinci Izin

Usaha di KLHK?

4. Pasal 32 ayat (2) huruf c:Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan
komitmen setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan
komitmen;

5. Pasal 35: usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan( KEK, Kawasan
Industri, Kawasam perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) tidak wajib memiliki
Izin Lingkungan, tetapi wajib memiliki RKL-RPL Rinci yang disyahkan oleh
pengelola Kawasan (Amdal dan Izin Lingkungan hanya untuk Kawasan)

Beberapa Ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik (OSS) yang terkait dengan Perizinan Lingkungan (2)

6. Pasal 37 ayat (2): Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan
akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatannya harus tetap
memenuhi persyaratan Izin Lingkungan;

7. Pasal 38: Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dapat
melakukan kegiatan:
• pengadaan tanah;
• Perubahan luas lahan;
• Pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya (belum
menyelesaikan Amdal belum dapat melakukan kegiatan
pembangunan gedung);
• Pengadaan peralatan atau sarana;
• Pengadaan SDM;
• Penyelesaian Sertifikasi atau kelaikan;
• Pelaksanaan uji coba produksi (commissioning); dan/atau
• Pelaksanaan produksi;

Beberapa Ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik (OSS) yang terkait dengan Perizinan Lingkungan (3)

8. Pasal 50 huruf a, Pasal 51-Pasal 53: Pemenuhan komitment Izin
Lingkungan dengan melengkapi UKL-UPL (Proses penyusunan dan
pemeriksaan UKL-UPL serta penetapan persetujuan rekomendasi UKL-
UPL);

9. Pasal 50 huruf b, Pasal 54-Pasal 61: Pemenuhan komitment Izin
Lingkungan dengan melengkapi AMDAL (Proses penyusunan dan
penilaian Amdal serta penetapan keputusan kelayalan LH atau
ketidaklayakan LH);

10.Pasal 62: Integrasi Analisis Dampak Lalu Lintas ke dalam Amdal atau UKL-
UPL;

11.Pasal 63-64: integrasi Izin PPLH (PLB3, pembuangan air limbah ke laut,
pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah untuk
aplikasi ke tanah) ke dalam Izin Lingkungan:
• Mekanisme penyusunan dan penilaian Amdal atau UKL-UPL pada
tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan;
• Perubahan Izin Lingkungan;

Beberapa Ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik (OSS) yang terkait dengan Perizinan Lingkungan (4)

12.Pasal 65: Lembaga OSS mengumumkan Izin Lingkungan yang telah
diterbitkan;

13.Pasal 66-67: Perubahan usaha dan/atau kegiatan serta Perubahan Izin
Lingkungan;

14.Pasal 68: KLHK membangun dan mengembangkan sistem untuk
mendukung pelaksanaan sistem OSS (Sistem Informasi Amdal UKL-UPL
dan SPPL – Amdal.Net: www.amdal.menlhk.go.id);

15.Pasal 70: Pemrakarsa = pelaku Usaha;
16.Pasal 71: PP No. 27 Tahun 2012 tetap berlaku, sepanjang tidak

bertentangan dengan PP 24/2018 atau tidak diatur secara khusus
dalam PP ini.
17.Pasal 81-83: Pengawasan terhadap:
• pemenuhan komitmen (pemenuhan komitmen IL);
• pengawasan terhadap pemenuhan standar, lisensi, dan/atau

pendaftaran; dan/atau
• usaha dan/atau kegiatan;
18.Pasal 84-89: Reformasi Peraturan perizinan berusaha untuk 20 sektor
yang tercantum di dalam lampiran PP 24/2018);

Reformasi Peraturan Perizinan Berusaha: Penyusunan Peraturan Menteri LHK Sebagai
Peraturan Pelaksanaan PP 24/2012 yang terkait dengan Perizinan Lingkungan dalam Sistem

OSS (1)

PP 24/2012 (OSS) memberikan mandat kepada Menteri LHK untuk menyusun dan
menerbitkan Peraturan Menteri LHK sebagai peraturan pelaksanaan PP OSS, yaitu
antara lain:

1. Pasal 35 ayat (4) PP OSS: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pengawasan atas RKL-RPL rinci diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

2. Pasal 35 ayat (5) PP OSS: Kegiatan usaha merupakan usaha mikro dan kecil atau
kegiatan usaha yang wajib memiliki UKL-UPL ditetapkan oleh gubernur atau
bupati/wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup (Permen LHK Nomor 25 Tahun 2018);

3. Pasal 51 ayat (3) PP OSS:Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk
masing-masing sektor bidang usaha setelah mendapat pertimbangan dari menteri
atau pimpinan lembaga pembina sektor bidang usaha terkait (Permen LHK Nomor
26 Tahun 2018);

Reformasi Peraturan Perizinan Berusaha: Penyusunan Peraturan Menteri LHK Sebagai
Peraturan Pelaksanaan PP 24/2012 yang terkait dengan Perizinan Lingkungan dalam Sistem

OSS (2)

PP 24/2012 (OSS) memberikan mandat kepada Menteri LHK untuk menyusun dan
menerbitkan Peraturan Menteri LHK sebagai peraturan pelaksanaan PP OSS, yaitu antara
lain:

4. Pasal 55 ayat (7) PP OSS: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan
masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup; (Mengacu Permen LH Nomor 17 Tahun 2012)

5. Pasal 56 ayat (2) PP OSS:Formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk
masing-masing sektor bidang usaha setelah mendapat pertimbangan dari menteri
atau pimpinan lembaga pembina sektor bidang usaha terkait; (Permen LHK 26/2018)

6. Pasal 61 PP OSS: Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56,
penyampaian rekomendasi hasil penilaian Andal, RKL-RPL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57, penilaian akhir serta penyampaian hasil akhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58, dan penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dalam peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup; (Permen LHK Nomor 26 Tahun 2018)

Reformasi Peraturan Perizinan Berusaha: Penyusunan Peraturan Menteri LHK Sebagai
Peraturan Pelaksanaan PP 24/2012 yang terkait dengan Perizinan Lingkungan dalam Sistem

OSS (3)

PP 24/2012 (OSS) memberikan mandat kepada Menteri LHK untuk menyusun dan
menerbitkan Peraturan Menteri LHK sebagai peraturan pelaksanaan PP OSS, yaitu
antara lain:

7. Pasal 66 ayat (7) PP OSS:Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan
Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara
perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi
UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. (Permen LHK Nomor 26 Tahun 2018)

8. Pasal 69 ayat (2) PP OSS: kegiatan usaha mikro dan kecil dan/atau kegiatan yang
tidak wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh gubernur atau bupati/wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup (Pedoman penetapan usaha dan/atau kegiatan
wajib SPPL)  terkait dengan amanat Pasal 35 ayat (5) PP OSS (pedoman
penetapan usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL)

Tindak Lanjut Penyusunan Peraturan Menteri LHK terkait dengan
Perizinan Lingkungan

No Peraturan Menteri LHK Amanat PP No. 24 Tahun 2018 Unit Kerja KLHK

1. Pedoman Pengawasan terhadap a. Pasal 35 ayat (4) PP OSS Penanggung Jawab:
Pelaksanaan RKL-RPL Rinci bagi Ditjen GAKKUM KLHK
Pelaku Usaha di dalam Kawasan a.
b. Pasal 35 ayat (5) PP OSS dan Penanggung Jawab:
2. Pedoman Penetapan Jenis Rencana Pasal 69 ayat (2) PP OSS Ditjen PKTL
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib a.
Memiliki UKL-UPL dan SPPL b. Pasal 51 ayat (3) PP OSS (Formulir UKL-UPL); Status:
(Peraturan Menteri LHK No. c. Pasal 55 ayat (7) PP OSS: pengikutsertaan Sudah ditetapkan
P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/20 d. masyarakat dalam penyusunan Amdal ; oleh Menteri LHK dan
18 ) e. Pasal 56 ayat (2) PP OSS:Formulir kerangka diundangkan oleh
acuan; Menteri Hukum dan
3. Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pasal 61 PP OSS: Jangka waktu penilaian Ham
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Andal dan RKL-RPL dan penetapan SKKL;
Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Pasal 66 ayat (7) PP OSS: kriteria perubahan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Usaha dan/atau Kegiatan dan tata cara
Secara Elektronik (OSS): perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan
•Amdal; Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL,
•UKL-UPL; dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan
•SPPL;
•Adendum Andal dan RKL-RPL

(Peraturan Menteri LHK No.
P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/20
18 )

Peraturan Menteri LHK baru yang terkait dengan Sistem Kajian Dampak Lingkungan

No Peraturan Menteri LHK Amanat PUU Unit Kerja KLHK
dan Status
1. Peraturan MENLHK No. Pasal 52 PP No. 27 Tahun 2012
Penanggung Jawab:
P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/ Ditjen PKTL

2018 tentang Kriteria Perubahan Status:
Sudah ditetapkan
Usaha dan/atau Kegiatan serta oleh Menteri LHK
dan diundangkan
Tata Cara Perubahan Izin oleh Menteri
Hukuman
Lingkungan:
Penanggung Jawab:
2. Peraturan MENLHK No. Pasal 13 ayat (3) PP Bo. 27 Tahun 2012 Ditjen PKTL

P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/ Status:
Dalam Proses
2018 tentang Pengecualian

Kewajiban Menyusun Amdal bagi

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

yang Berlokasi di Kabupaten/Kota

yang telah Memiliki RDTR

3. Rancangan Peraturan Menteri Pasal 23 ayat (2) UU No. 32 Tahun 20019
LHK tentang Daftar Jenis Rencana (Revisi Peraturan MENLH No 5 Tahun 2012)
Usaha dan/atau Kegiatan yang
Wajib Memiliki Amdal (Revisi
Peraturan MENLH No. 5 Tahun
2012)

Disamping itu juga dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem OSS, KLHK perlu menyusun dan
mengembangan berbagai standar pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (teknologi
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup) untuk berbagai jenis usaha dan/atau kegiatan wajib
Amdal atau UKL-UPL

Implikasi PP No. 24 Tahun 2018 PPBTSE: Dua Sistem Perizinan Berusaha

Pasal 85 dan Surat Sekretaris Kemenko 1 Pelaksanaan PERIZINAN Sistem
Lampiran PP No. Ekonomi No. S- BERUSAHA pada Sektor yang OSS
tercantum DI DALAM Pasal 85
24/2018 286/SES.M.EKON/07/2018 dan Lampiran PP No. 24/2018 Sistem
Pelayanan tanggal 18 Juli hal (DI DALAM SISTEM OSS) Eksisting
Perizinan sesuai
Berusaha Pelaksanaan Pelayanan Usaha dan/atau Kegiatan
Terintegrasi Perizinan Berusaha PEMERINTAH PUU

secara Terintegrasi secara Elektronik Pelaksanaan PERIZINAN
Elektronik (Sistem OSS): BERUSAHA DILUAR
(PPBTSE)
Kepada Sekjen dan Sekretaris SEKTOR yang diatur dalam
Utama
2 PP No. 24 Tahun 2018
Surat Sekretaris Kemenko (DILUAR SISTEM OSS)
Ekonomi No. S-

290/SES.M.EKON/07/2018
tanggal 18 Juli hal

Pelaksanaan Pelayanan
Perizinan Berusaha

Terintegrasi secara Elektronik
(Sistem OSS):

Sekretaris Daerah Provinsi
serta Sekretaris daerah
Kabupaten/Kota

CATATAN PENTING!: Pasal 1 angka 6 dan Pasal 6-Pasal 18 PP No 24/2018: PELAKU USAHA adalah Persorangan atau non
perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu PEMERINTAH bukan Pelaku Usaha. Dalam PP 27/2012,

Pemrakarsa = Setiap orang dan Pemerintah

Implikasi PP No. 24 Tahun 2018 terhadap Sistem Perizinanan
Lingkungan

Dua Pelaksanaan PERIZINAN BERUSAHA  Dua Sistem PERIZINAN LINGKUNGAN:

Usaha dan/atau Kegiatan PUU YANG AKAN DIGUNAKAN:
wajib Amdal atau UKL-UPL 1) PP 24 Tahun 2018;
2) PP 27 Tahun 2012; dan
1 yang masuk dalam Sistem 3) Peraturan MENLHK tentang Tata Laksana Penyusunan,
OSS
(Tercantum di Lampiran I PP Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH untuk
24/2018) mendukung Sistem OSS (Peraturan Menteri LHK Baru:
beberapa Peraturan Menteri LHK)
Usaha dan/atau Kegiatan
wajib Amdal atau UKL-UPL PUU YANG AKAN DIGUNAKAN:
1) PP 27 Tahun 2012; dan
2 yang TIDAK/BELUM masuk 2) Peraturan MENLH/MENLHK eksisting terkait dengan
dalam Sistem OSS
(Tidak Tercantum di Lampiran I PP Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (i.e.
24/2018) Peraturan MENLH No. 16/2012, Peraturan MENLH No.
17/2012, Peraturan MENLH No. 8/2013)

Pelayanan Perizinan dilakukan Melalui OSS *

Surat Sekretaris
Kemenko Ekonomi

18 Juli hal
Pelaksanaan
Pelayanan Perizinan

Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik (Sistem

OSS):
Ke Sekjen, Sekretaris

Utama, Sekretaris
Daerah Provinsi serta

Sekretaris daerah
Kabupaten/Kota

1. https://oss.go.id/oss/portal/download/f/SURATKEPEMDA.pdf
2. https://oss.go.id/oss/portal/download/f/SURATKEKL.pdf

*) Untuk Jenis Perizinan yang masuk dalam daftar lampiran PP. 24 Tahun 2018

Pelayanan Perizinan dilakukan Melalui OSS *

Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor
503/9534/SJ tanggal

8 November 2018,
Yang Meminta

Kepala Daerah untuk
Mendorong

Pelaksanaan OSS
serta Memastikan
Pelayanan Perizinan

Usaha Baik OSS
maupun Non OSS

Tak Berhenti

1. https://oss.go.id/oss/portal/download/f/SURATKEPEMDA.pdf
2. https://oss.go.id/oss/portal/download/f/SURATKEKL.pdf

*) Untuk Jenis Perizinan yang masuk dalam daftar lampiran PP. 24 Tahun 2018

Pasal 85 dan Lampiran PP No 24/2018: Perizinan Berusaha yang berada
di Dalam dan di Luar Sistem OSS

Pasal 85 PP 24 Tahun 2018: Pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha Yang Belum
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 masuk Sistem OSS:
terdiri atas Perizinan Berusaha pada:
1. sektor ketenagalistrikan; 1. Bidang/Sektor Pertahanan;
2. sektor pertanian;
3. sektor lingkungan hidup dan kehutanan; 2. Bidang/Sektor Teknologi Satelit;
4. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
5. sektor kelautan dan perikanan; 3. Bidang/Sektor Pertambangan
6. sektor kesehatan; Minerba;
7. sektor obat dan makanan;
8. sektor perindustrian; 4. Bidang/Sektor MIGAS
9. sektor perdagangan;
10.sektor perhubungan; 5. Eksploitasi Panas Bumi (Tanpa
11.sektor komunikasi dan informatika; ada PLTP di dalamnya)
12.sektor keuangan;
13.sektor pariwisata; 6. Jenis-Jenis Kegiatan tertentu di
14.sektor pendidikan dan kebudayaan; dalam Sektor yang tercantum di
15.sektor pendidikan tinggi; dalam Lampiran PP 24/2018
16.sektor agama dan keagamaan; (Tidak semua kegiatan wajib
17.sektor ketenagakerjaan; Amdal/UKL-UPL di setiap sektor
18.sektor kepolisian; tersebut tercatum dalam
19.sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; dan Lampiran PP24/2018)
20.sektor ketenaganukliran,

Beberapa Contoh Jenis-jenis Kegiatan Tertentu Di Dalam Sektor Yang Masuk Ke Dalam Sistem
OSS

1. Sektor PU dan Perumahan Rakyat (Lampiran Halaman Dalam Hal dibutuhkan
24-26) Izin Usaha Jasa
a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis
tampungan air lainnya; Konstruksi dan Izin
b. Daerah Irigasi (pembangunan baru, peningkatan Mendirikan Bangunanan
luas, cetak sawah);
c. Pengembangan rawa; (IMB) maka Izin
d. Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan Lingkungan kegiatan
muara; Tersebut MASUK OSS
e. Normalisasi sungai;
f. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol Izin Lingkungannya
g. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan; Diproses Melalui OSS
h. Pembangunan subway/underpass. Terowongan fly karena Wajib Memiliki
over, jembatan
i. Pembangunan TPA dan persampahan lainnya; IUPTL
j. Pembangunan saluran drainase;
k. Pembangunan jaringan air bersih

2. Sektor ESDM
a. Kegiatan Panas Bumi Yang Didalamnya Terdapat
Pembangunan PLTP
b. Kegiatan PLTA dengan skema Bendungan

Proses Perizinan Berusaha Berdasarkan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen Perizinan
Berusaha Berdasarkan Ketentuan PP 24/2018

Pernyataan Komitmen Izin Usaha Berdasarkan PROSES PEMENUHAN KOMITMEN
Pemenuhan:
a. Izin Lokasi dan/atau Izin Komitmen a. Izin Lokasi/Izin Lokasi Peraiaran (Permen ATR
atau Permen KKP),
Lokasi perairan; (diterbitkan setelah Izin Lokasi, Izin
b. IZIN LINGKUNGAN; Lingkungan dan IMB berdasarkan b. IMB (Peraturan Menteri PUPR No.
c. IMB 19/PRT/M/2018 ); dan
komitmen diterbitkan)
c. Izin Usaha untuk setiap kegiatan di Lampiran
PP 24/2018 (Permen-Permen Sektor) Izin Komersial/
Operasional
Pelaku pernyataan Lembaga dengan/tanpa
Usaha Komitmen OSS komitmen

Pernyataan Komitmen Izin Izin Aspek-aspek teknis terkait dengan
Lingkungan dengan Lingkungan persyaratan PPLH i.e. pembuangan air

MELENGKAPI AMDAL atau berdasarkan limbah, LB3
UKL-UPL komitmen
Integrasi

Catatan (Persyaratan): Pelaku Pemenuhan Komitmen IZIN LINGKUNGAN
usaha wajib telah memiliki DATA dengan Melengkapi AMDAL ATAU UKL-UPL
DAN INFORMASI YANG
LENGKAP/memadai untuk (Peraturan Menteri LHK No. No.
memenuhi semua komitmen
perizinan sebelum mengajukan ke P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018)
OSS;

Contoh Izin Lingkungan Berdasaran Komitmen dan Izin Lingkungan Definitif (Sekarang)

Izin Lingkungan Izin Lingkungan
Komitment Definitif

Konsep Izin Lingkungan Definitif Kedepan Dalam Sistem Portal OSS 1.1

Perbaikan Sistem ke depannya Izin Lingkungan Definitif akan Terdiri 2 Lembar halaman,
dimana Lembar Kedua merupakan Lembar Pengesahan lembaga OSS dan pejabatnya serta persetujuan

pejabat PTSP yang menyatakan terpenuhinya komitmen

Bisnis Proses Izin Komersial – Pelaku Usaha Baru melalui Sistem OSS

Pasal 1 angka 9 PP No. 24/2018: Izin Proses di
Izin Komersial atau Operasional adalah Komersial/ OSS
Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS
setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Operasional Jika standar
Usaha dan untuk melakukan kegiatan sudah
komersial atau operasional dengan Berisi list
memenuhi persyaratan dan/atau izin yang tersedia,
komitmen masuk ke OSS

NIB Izin Usaha dalam menerbitkan
kategori izin izin
komersial/ Izin K/L/P
operasional Jika izin diterbitkan menotifikasi
membutuhkan
evaluasi atau K/L/P ke sistem
OSS
persyaratan
khusus, izin
diproses di

K/L/P

Proses dilakukan di OSS Proses dilakukan di K/L/P

Sumber: Lembaga OSS

Bisnis Proses Izin Komersial – Pelaku Usaha Existing (telah memiliki izin usaha)
Melalui Sistem OSS

Izin Usaha Izin Proses di Pasal 1 angka 9 PP No. 24/2018:
Komersial/ OSS Izin Komersial atau Operasional adalah
yIaznidngimUdiilstiekailhaha Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS
Operasional Jika standar setelah pelaku usaha mendapatkan Izin
disampaikan sudah Usaha dan untuk melakukan kegiatan
ke sistem OSS Berisi list komersial atau operasional dengan
izin yang tersedia, memenuhi persyaratan dan/atau
masuk ke OSS komitmen

dalam menerbitkan
kategori izin izin
komersial/
NIB operasional Jika izin
membutuhkan
evaluasi atau Izin K/L/P
diterbitkan menotifikasi
persyaratan
khusus, izin K/L/P ke sistem
diproses di OSS

K/L/P

Proses dilakukan di OSS Proses dilakukan di K/L/P

Sumber: Lembaga OSS

2

Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan
Melengkapi Amdal atau UKL-UPL melalui Sistem OSS

Peraturan Menteri LHK No. P .26 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam

Pelaksanaaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

• Bab I Ketentuan Umum; • Bab V Penyusunan, Penilaian dan
Pemeriksaan Dokumen LH serta
• Bab II Penyusunan dan Perubahan Keputusan Kelayakan
Penilaian Dokumen Amdal LH dan Perubahan Rekomendasi
serta Penetapan Keputusan UKL-UPL untuk Perubahaan Izin
Kelayakan LH atau Lingkungan;
Ketidaklayakan LH;
• Bab VI Pembinaan dan Evaluasi
• Bab III Penyusunan dan Kinerja
Pemeriksaan UKL-UPL serta
Penetaan Persetujuan • Bab VII Sistem Informasi
Rekomendasi UKL-UPL; Dokumen LH dan Izin Lingkungan

• Bab IV Pengisian dan • Bab VIII Pendanaan
Verifikasi serta Pendaftaran
SPPL • Bab IX Ketentuan Peralihan;

• Bab X Ketentuan Peneutup

Peraturan Menteri LHK No. P. 26 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam

Pelaksanaaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Beberapa Aspek krusial/strategis yang diatur dalam Peraturan Menteri ini:

1. berlaku untuk usaha dan/atau kegiatan yang termasuk di dalam Sistem
OSS;

2. Tidak berlaku untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk di
dalam sistem OSS (Tidak mencabut Peraturan Menteri yang eksisting
terkait proses Izin Lingkungan)

3. Menegaskan pembatalan Izin Lingkungan karena tidak memenuhi
komitmen tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara
perdata;

4. Integrasi Izin di Bidang LH (i.e. PLB3, IPLC) dalam Dokumen LH dan Izin
Lingkungan;

5. Muatan SKKL dan Muatan Rekomendasi merupakan bagian tidak
terpisahan dari IL dan persyaratan dan kewajiban rinci terkait aspek PPLH
dari IL yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS  basis Pengawasan Izin
Lingkungan;

Peraturan Menteri LHK No. P. 26 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam

Pelaksanaaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Beberapa Aspek krusial/strategis yang diatur dalam Peraturan Menteri ini:

5. Muatan SKKL dan Muatan Rekomendasi merupakan bagian tidak
terpisahan dari IL dan persyaratan dan kewajiban rinci terkait aspek PPLH
dari IL yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS  basis Pengawasan Izin
Lingkungan;

6. Pengaturan tata waktu di Pelaku Usaha dan Pemerintah dan kaitannya
dengan kegagalan/keberhasilan pemenuhan komitmen IL

7. Kewajiban memiliki data dan Informasi yang lengkap sebelum masuk ke
sistem OSS  Menghindari kegagalan pemenuhan komitmen.

8. Konsultasi publik dapat dilakukan sebelum mendapatkan Izin Lingkungan
berdasarkan komitmen;

9. Sistem Informasi Dokumen LH dan Izin Lingkungan  Penerapan
Digitalisasasi Dokumen LH di pusat dan daerah.

Data dan informasi YANG Wajib Dimiliki Pelaku Usaha sebelum
Masuk ke Sistem OSS mengajukan Izin Berusaha

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
antara lain mencakup:
1. arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan hidup

sesuai dengan kewenangannya;
2. Kepastian kesesuaian lokasi kegiatan dengan rencana tata

ruang
3. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;
4. rona lingkungan hidup awal di dalam dan disekitar lokasi

rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
5. hasil konsultasi publik dalam hal konsultasi publik telah

dilakukan sebelum Pelaku Usaha pengajukan permohonan
izin usaha ke lembaga OSS.
6. Tim Penyusun Amdal dan Pakar

Ketentuan-Kententuan terkait dengan Komitmen Izin Lingkungan

1. LEMBAGA OSS menerbitkan IZIN LINGKUNGAN dan PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN berdasarkan
KOMITMEN;

2. KOMITMENT tersebut mencakup KEWAJIBAN UNTUK:

a. melengkapi Amdal atau Adendum Andal dan RKL-RPL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan
yang wajib memiliki Amdal;

b. melengkapi UKL-UPL bagi bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL;

c. melengkapi Amdal barubagi bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki UKL-
UPLyang rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kriteria wajib Amdal

d. tidak melakukan kegiatan sebelum komitmen untuk melengkapi Amdal atau UKL-UPL telah
dipenuhi;

e. Membuat Pernyataan:
• lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak tumpang tindih dengan kegiatan eksisting
dan/atau sedang dalma proses perizinan; dan
• Semua persyaratan yang diajukan dalam permohonan Izin Lingkungan tidak mengandung
cacat hukum, kekeliruan, penyalagunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan
dokumen, data dan/atau informasi

3. Dalam hal pelaku usaha tidak dapat memenuh komitmen Izin Lingkungan Izin Lingkungan atau
Perubahan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dinyatalan batal;

4. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dituntut secara pidana maupun
digugat secara perdata.

Tahapan untuk Melengkapi Dokumen Amdal dalam Rangka Pemenuhan
Komitmen Izin Lingkungan

1. Pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau
Kegiatan serta konsultasi publik;

2. Pengisian dan pengajuan Formulir KA;
3. Pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA;
4. Penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL;
5. Penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan

kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan
lingkungan hidup.

Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan Melengkapi AMDAL berdasarkan
Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 50, Pasal 54-60 PP No. 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

Pernyataan Komitmen Izin Usaha Berdasarkan PEMENUHAN KOMITMEN Izin Lokasi dan/atau Izin Lokasi Perairan, IMB dan Izin
Pemenuhan: Usaha untuk setiap kegiatan usaha dalam Lampiran PP 24 /2018
a. Izin Lokasi; Komitment
b. Izin Lokasi perairan; Sharing/Pertukaran data & Informasi dalam Proses pemenuhan komitmen
c. IZIN LINGKUNGAN; (diterbitkan setelah Izin Lokasi, Izin
d. IMB Lingkungan dan IMB berdasarkan

komitmen diterbitkan)

Pelaku pernyataan Lembaga Proses pengumuman dan Pasal 53 ayat Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL,
Usaha Komitmen OSS konsultasi publik serta formulir KA (7): Penyusunan penyampaian rekomendasi hasil penilaian
sebagai dasar penyunan Andal dan Dokumen Andal dan RKL-RPL, penilaian akhir serta
Pernyataan Komitmen Izin Izin RKL-RPL harus sudah selesai paling Amdal harus
Lingkungan dengan Lingkungan lama 30 hari setelah Lembaga OSS dimulai penyampaian hasil penilaian akhir, dan
berdasarkan dilakukan paling penetapan keputusan kelayakan atau
MELENGKAPI AMDAL komitmen menerbitkan IL lama 30 hari ketidaklayakan LH diatur dalam Peraturan
setelah
Lembaga OSS Menteri LHK
menerbitkan
Izin Lingkungan perbaikan
dokumen
Andal dan
RKL-RPL

Catatan (Persyaratan): Pelaku Pengumuman dan Pengisian Pemeriksaan Penyusunan Penilaian atau Rekom hasil keputusan
usaha wajib telah memiliki DATA Konsultasi Publik Formulir KA oleh Formulir KA oleh ANDAL & RKL- Penilaian akhir penilaian atau kelayakan LH
DAN INFORMASI YANG oleh Pemrakarsa Penilaian Akhir atau ketidak-
LENGKAP/memadai untuk Pemrakarsa Tim Teknis RPL oleh ANDAL & RKL- Andal dan RKL- layakan LH
penyusunan dokumen LH Pemrakarsa RPL Oleh KPA RPL oleh KPA
sebelum mengajukan ke OSS,
termasuk ARAHAN HASIL CATATAN PENTING!: TIDAK ADA KETENTUAN terkait dengan proses Amdal yang Penetapan keputusan kelayakan
PENAPISAN (SCREENING) menyatakan bahwa apabila Keputusan kelayakan atau ketidaklayakan LH tidak lingkungan hidup merupakan pemenuhan
ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh dokumen Amdal sebagaimana dimaksud
Lembaga OSS efektif berlaku.
dalam Pasal 50 huruf b.

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI AMDAL

Sistem OSS-Tahapan Pemenuhan Komitmen Amdal dan Tata Waktunya
yang Diatur dalam Peraturan Menteri LHK

No Tahapan Tata Waktu
1. Pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan Paling lama 30 hari kerja sejak Lembaga
serta konsultasi publik (Pelaku Usaha); OSS menerbitkan Izin Lingkungan
2. Pengisian dan pengajuan Formulir KA (Pelaku Usaha); berdasarkan komitmen (20 + 10)
3. pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA (Pemerintah);
4. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL (Pelaku Usaha); a. Harus mulai dilakukan 30 hari
kerja sejak Lembaga OSS
5. penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan menerbitkan IL;
kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan
hidup (Pemerintah) b. Berdasarkan komitmen pelaku
a. Penilaian Andal dan RKL-RPL termasuk Perbaikan Usaha, Paling lama 180 hari kerja)
(Pemerintah & Pelaku Usaha)
b. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL Paling lama 60 hari kerja sejak Andal dan
(Pemerintah) RKL-RPL diajukan dan dinyatakan
c. Penetapan Keputusan SKKL (Pemerintah) lengkap secara administratif (50+5+5)
a. Paling lama 50 hari kerja

b. Paling lama 5 hari kerja

c. Paling lama 5 hari kerja

Pelibatan Masyarakat dalam Proses Amdal & UKL-UPL

Ketentuan-ketentuan Pelibatan Masyarakat dalam proses UKL-UPL dan Amdal dalam
PP No. 24/2018:
1. Proses UKL-UPL (Pasal 52 ayat (2))

a. Pengumuman UKL-UPL yang diajukan ke Lembaga OSS di Sistem OSS;
2. Proses Amdal (Pasal 55)

a. Penyusunan Amdal melibatkan masyarakat terkena dampak dan dapat pula
melibatkan masyarakat pemerhati;

b. Pelibatan masyarakat tersebut melalui:
• Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan melalui sistem OSS, media
massa dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
• Konsultasi publik;

c. Masyarakat berhak mengajukan SPT dalam jangka waktu 5 (lima) hari terhitung
sejak pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan

Catatan:
1. PP No 24/2018 tidak mengatur ketentuan pelibatan masyarakat dalam proses

penilaian Amdal;
2. Dengan demikian, Ketentuan pelibatan masyarakat dalam proses penilaian Amdal

tetap mengikuti ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan PP No. 27
Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Pelaksanaan Pengumuman Rencana Usaha dan/atau

Kegiatan serta Konsultasi Publik

1. Target Masyarakat: Masyarakat terkena dampak dan masyarakat
pemerhati;

2. Waktu Pengumuman dan Konsultasi Publik:

a. Pengumuman dilakukan oleh pelaku usaha setelah Lembaga OSS
menerbitkan IL berdasarkan komitment, sebelum pelaku usaha
melakukan pengisian formulir KA;  SPT Masyarakat : 5 hari kerja

b. Konsultasi publik dapat dilakukan oleh pelaku usaha sebelum dan
setelah lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan
komitmen, sebelum pelaku usaha melakukan pengisian formulir KA
 kelompok masyarakat rentan (vulnerable group), masyarakat adat
(indegenous people), kelompok laki-laki dan perempuan dengan
memperhatikan kesetaran gender  Penetapan wakil masyarakat
terkena dampak dalam KPA.

3. Media wajib: laman OSS, media massa pengumumum pada lokasi Usaha
dan/atau Kegiatan;

Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan Melengkapi UKL-UPL
berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 50-53 PP No. 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

Pernyataan Komitmen Izin Usaha Berdasarkan PEMENUHAN KOMITMEN Izin Lokasi dan/atau Izin Lokasi
Pemenuhan: Komitment Perairan, IMB dan Izin Usaha untuk setiap kegiatan usaha dalam
a. Izin Lokasi;
b. Izin Lokasi perairan; (diterbitkan setelah Izin Lampiran PP 24 Tahun 2018
c. IZIN LINGKUNGAN; Lokasi, Izin Lingkungan dan
d. IMB IMB berdasarkan komitmen Sharing/Pertukaran data & Informasi dalam Proses pemenuhan komitmen

diterbitkan)

Pelaku pernyataan Lembaga • deskripsi rinci hasil evaluasi Perbaikan UKL-UPL dan
Usaha Komitmen OSS kepada Pelaku penyampaian kembali
rencana usaha; Usaha melalui
Izin • dampak Pengajuan (Paling lama 5 hari setelah diterima
Lingkungan UKL-UPL sistem OSS hasil pemeriksaan)
berdasarkan lingkungan yang diumumkan
Pernyataan Komitmen Izin komitmen di sistem Ada perbaikan
Lingkungan dengan akan terjadi; dan
• program OSS
MELENGKAPI UKL-UPL
pengelolaan dan

pemantauan

lingkungan hidup

Catatan (Persyaratan): Pelaku Melengkapi Pengajukan UKL-UPL Pemeriksaan UKL- Tidak ada Persetujuan rekomendasi
usaha wajib telah memiliki data UKL-UPL sesuai UPL perbaikan UKL-UPL dan
dan informasi yang formulir UKL- (Paling lama 10 hari
lengkap/memadai untuk setelah IL diterbitkan) (Paling lama 5 hari menyampaikannya kepada
penyusunan dokumen LH sebelum UPL setelah disampaikan Pelaku Usaha melalui sistem
mengajukan ke OSS, termasuk
ARAHAN HASIL PENAPISAN Pelaku Usaha) OSS
(SCREENING)
CATATAN PENTING!: tidak menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL Penetapan persetujuan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1), Izin rekomendasi UKL-UPL
Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku. merupakan pemenuhan
Komitmen Izin Lingkungan

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI UKL-UPL:

10 hari + 5 hari + 5 hari apabila ada perbaikan

Sistem OSS- Tahapan Pemenuhan Komitmen UKL--UPL dan Tata
Waktunya yang Diatur dalam Peraturan Menteri LHK

No Tahapan Tata Waktu

1. Pengisian dan pengajuan formulir UKL-UPL(Pelaku Paling lama 10 hari kerja sejak

Usaha); Lembaga OSS menerbitkan Izin

Lingkungan berdasarkan

komitmen.

2. Pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan Paling lama 5 hari kerja
rekomendasi UKL-UPL (Pemerintah)

3. Dalam hal ada perbaikan, Perbaikan UKL-UPL dan Paling lama 5 hari kerja
penyampaian kembali UKL-UPL kepada instansi LH
sesuai kewenangan (Pelaku Usaha)

4. Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL
(Pemerintah)

Pengawasan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan
Melengkapi Amdal atau UKL-UPL dalam Sistem OSS

1. Instansi lingkungan hidup melakukan pengawasan
terhadap pemenuhan komitmen Pelaku Usaha untuk
melengkapi dokumen Amdal atau UKL-UPL;

2. Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi
komitmen untuk melengkapi dokumen Amdal atau
UKL-UPL Instansi lingkungan hidup menyampaikan
notifikasi kegagalan pemenuhan komitmen kepada
Lembaga OSS

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL dalam Sistem OSS

1. Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL dalam Sistem OSS = Muatan
Izin Lingkungan;

2. Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau Persetujuan
Rekomendasi UKL-UPL yang ditetapkan merupakan:

a. pemenuhan komitmen Izin Lingkungan;

b. bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan yang
telah diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan

c. persyaratan dan kewajiban rinci terkait dengan aspek
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Izin
Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS;

Contoh Proses Pemenuhan Komitmen Usaha di untuk Kegiatan PLTU Beserta Jaringan
Transmisi di dalam Kawasan Hutan Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

Pernyataan Komitmen Izin Usaha PEMENUHAN KOMITMEN dalam jangka waktu tertentu antara
Pemenuhan: lain:
a. Izin Lokasi; Berdasarkan 1. Izin Lokasi (sektor BPN/ATR);
b. IZIN LINGKUNGAN; 2. IMB (Sektor PUPR);
c. IMB Komitment 3. Izin Usaha Penyedian Tenaga Listrik dan Izin Operasi (sektor

(i.e. diterbitkan setelah Izin Ketenaga Listrikan);
Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB 4. Izin Pembangunan Pelabuhan (TUKS/TELSUS) (Sektor

diterbitkan) Perhubungan);
5. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) (Sektor LHK)
Pelaku pernyataan Lembaga
Usaha Komitmen OSS

Pernyataan Komitmen Izin Izin Sharing/Pertukaran data & Informasi dalam Proses pemenuhan komitmen
Lingkungan dengan Lingkungan
berdasarkan
MELENGKAPI AMDAL komitmen

Catatan (Persyaratan): Pelaku perbaikan Penetapan keputusan
usaha wajib telah memiliki data dokumen Andal kelayakan lingkungan hidup

dan RKL-RPL merupakan pemenuhan
dokumen Amdal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50
huruf b.

dan informasi yang

lengkap/memadai untuk Pengumuman dan Pengisian Pemeriksaan Penyusunan Penilaian atau Rekom hasil keputusan
penyusunan dokumen LH Konsultasi Publik Formulir KA oleh Formulir KA oleh ANDAL & RKL- Penilaian akhir penilaian atau kelayakan LH
sebelum mengajukan ke OSS, oleh Pemrakarsa Penilaian Akhir atau ketidak-
Pemrakarsa Tim Teknis RPL oleh ANDAL & RKL-RPL Andal dan RKL- layakan LH
Pemrakarsa Oleh KPA RPL oleh KPA

termasuk ARAHAN HASIL

PENAPISAN (SCREENING PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI AMDAL

Pasal 62-64 PP No 24/2012: Integrasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan
Izin PPLH ke dalam Izin Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL)

Peil Banjir dan Pegambilan Usaha dan/atau Penyusunan Analisis
Air tanah juga Kegiatan Wajib Izin Dampak Lalu Lintas
diintegrasikan dengan (ANDALALIN) sesuai
AMDAL dan IL Lingkungan
(Amdal atau UKL-UPL) ketentuan PUU
Izin di Bidang LH Izin PPLH:
Pemenuhan Komitmen Izin
1. Pengelolaan LB3; Lingkungan
2. Pembuangan air limbah ke laut;
3. Pembuangan air limbah ke sumber air; Melengkapi
4. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke (Penyusunan & Penilaian)

tanah Amdal atau UKL-UPL

Persyaratan teknis Perubahan Izin Lingkungan
terkait dengan aspek
PPLH lainnya juga (Perubahan Kelola-Pantau)
akan menjadi bagian
dari Dokumen LH i.e.
Udara, kerusakan LH

Pasal 64 PP 24/2018: Perubahan Izin Lingkungan dan
Integrasi Izin PPLH ke dalam Izin Lingkungan

Rencana Usaha dan/atau Penyusunan & Belum tersedia Informasi untuk Kelola-Pantau yang
Kegiatan wajib Amdal atau UKL- Penilaian Amdal mengkaji persyaratan izin PPLH masih bersifat Umum

UPL atau UKL-UPL

Sudah tersedia Informasi untuk mengkaji SKKL/Rekomendasi UKL-UPL
persyaratan izin PPLH: Kajian Izin PPLH (i.e. PLB3, mencantumkan izin Bidang LH
pembuangan air limbah ke sungai & laut) terintegrasi (PPLH) yang harus ditindaklanjuti

ke dalam Kajian AMDAL/UKL-UPL PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Kelola-Pantau sudah Berdasarkan Komitmen:
Rinci & Operasional (Perubahan Kelola-Pantau: Kajian

Izin PPLH)

SKKL/Rekomendasi UKL-UPL Perubahan SKKL/Rekomendasi UKL-UPL Dinilai oleh KPA/Tim
sudah memuat/ melampirkan sudah memuat/ melampirkan persyaratan Teknis KPA dengan
persyaratan dan kewajiban Izin
dan kewajiban Izin PPLH secara rinci melibatkan
PPLH secara Rinci Unit Kerja Teknis

Implementasi i.e. Unit Pengendalian
Izin Lingkungan Pencemaran atau LB3

Integrasi Izin PPLH ke dalam Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL)

serta Izin Komersial/Operasional

Pernyataan Komitmen Izin Usaha Berdasarkan Proses Melengkapi Komitmen
Pemenuhan: Izin Lokasi, IMB dan Izin Usaha
a. Izin Lokasi; Komitmen
b. Izin Lokasi perairan;
c. IZIN LINGKUNGAN; (diterbitkan setelah Izin Lokasi, Izin
d. IMB Lingkungan dan IMB berdasarkan

komitmen diterbitkan)

Pelaku pernyataan Lembaga Izin Komersial/ Operasional
Usaha Komitmen OSS berdasarkan komitmen i.e.

Pernyataan Komitmen Izin Izin Operasional
Izin Lingkungan Lingkungan Pengelolaan LB3
berdasarkan
dengan MELENGKAPI komitmen Aspek-aspek teknis terkait dengan persyaratan
AMDAL PPLH i.e. pembuangan air limbah, LB3

Catatan (Persyaratan): Pelaku Integrasi
usaha wajib telah memiliki DATA
DAN INFORMASI YANG Proses Melengkapi Amdal atau UKL-UPL
LENGKAP/memadai untuk
memenuhi semua komitmen PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI Amdal
perizinan sebelum mengajukan ke atau UKL-UPL
OSS;

Proses Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Limbah B3
berdasarkan Ketentuan Permen LHK Nomor 95 Tahun 2018

PEMENUHAN KOMITMEN Izin Lokasi, IMB, Izin Lingkungan dalam Lampiran PP 24
/2018

Pernyataan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 Sharing/Pertukaran data & Informasi dalam Proses pemenuhan komitmen Izin
Pemenuhan Izin untuk Usaha Jasa Lingkungan
Pengelolaan Limbah B3
untuk Usaha Jasa Limbah B3 Berdasarkan Komitment
dan/atau Izin Operasional
Limbah B3 (diterbitkan setelah NIB, Izin
Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB
berdasarkan komitmen diterbitkan)

Pelak pernyataa Lembaga Verifikasi dilakukan dengan
u n OSS melakukan pengecekan
berdasarkan dokumen teknis yang
Usaha Komitmen Izin dituangkan dalam berita acara
Pengelolaan
Pernyataan Komitmen Izin Limbah B3 5 hari kerja 5 hari kerja
dengan MENYELESAIKAN untuk Usaha sejak verifikasi sejak surat
PEMENUHAN PERSYARATAN lapangan selesai rekomendasi
Jasa dilaksanakan telah terpenuhi
TEKNIS komitmen
diterima

Catatan: Persyaratan teknis wajib Validasi Verifikasi Penerbitan Notifikasi Penerbitan
memenuhi persyaran teknis sesuai Dokumen Rekomendasi Telah Persetujuan atau
lampiran I huruf B Permen LHK Nomor
95 Tahun 2018 terpenuhinya atau pembatalan
komitmen atau belum Penolakan di Izin Definitif

terpenuhi OSS oleh OSS

Validasi dilakukan pada: CATATAN PENTING!: Proses Pemenuhan Komitmen Izin
1. NIB; Pengelolaan Limbah B3 dilakukan paralel dengan pemenuhan
2. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha komitmen Izin Lingkungan, tidak ada klausul yang
menyatakan bahwa pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan
Jasa; Limbah B3 dilakukan setelah Izin Lingkungan definitif
3. Pernyataan Komitmen; dan diterbitkan
4. Dokumen Teknis