SISTEM PERIJINAN LINGKUNGAN MELALUI OSS

Proses Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Air Limbah
berdasarkan Ketentuan Permen LHK Nomor 102 Tahun 2018

Pernyataan Komitmen Izin Pembuangan Air PEMENUHAN KOMITMEN Izin Lokasi, IMB, Izin Lingkungan dalam Lampiran PP 24
Pemenuhan Izin Limbah Berdasarkan /2018
Pembuangan Air
Limbah Komitment Sharing/Pertukaran data & Informasi dalam Proses pemenuhan komitmen Izin
Lingkungan
(diterbitkan setelah NIB, Izin
Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB
berdasarkan komitmen diterbitkan)

Pelak pernyataa Lembaga Verifikasi dilakukan dengan
u n OSS melakukan pengecekan
berdasarkan dokumen teknis yang
Usaha Komitmen Izin dituangkan dalam berita acara
Pembuangan
Pernyataan Komitmen Izin Air Limbah
dengan MENYELESAIKAN
PEMENUHAN PERSYARATAN berdasar
Komitmen
TEKNIS
Validasi Verifikasi Penerbitan Notifikasi Penerbitan
Catatan: Persyaratan teknis wajib Dokumen Rekomendasi Telah Persetujuan atau
memenuhi persyaran teknis sesuai
lampiran II Permen LHK Nomor 102 terpenuhinya atau pembatalan
Tahun 2018 komitmen atau belum Penolakan di Izin Definitif

Validasi dilakukan pada paling lama 25 hari terpenuhi OSS oleh OSS
kerja dengan mengecek:
1. NIB; CATATAN PENTING!: Proses Pemenuhan Komitmen Izin
2. Izin Pembuangan Air Limbah Pembuangan Air Limbah dilakukan setelah Izin Lingkungan
3. Pernyataan Komitmen; dan Definitif dikeluarkan
4. Dokumen Teknis
5. Izin Lingkungan Definitif

Perbedaan Konsep Integrasi Izin PPLH ke Dalam Izin Lingkungan dalam UU 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 24
Tahun 2018 dengan Permen LHK Nomor 95 Tahun 2018 dan Permen LHK Nomor 102 Tahun 2018

No Konsep Integrasi Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun Pemenuhan Komitmen Izin PPLH Berdasarkan

2009 dan PP Nomor 24 Tahun 2018 Permen LHK Nomor 95 Tahun 2018 dan Permen LHK

Nomor 102 Tahun 2018

1. Izin Lingkungan, Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Lingkungan, Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin
Izin Pengelolaan Limbah B3 di integrasikan semua Pengelolaan Limbah B3 masih tersendiri dan belum
ke dalam Izin Lingkungan terintegrasi ke dalam Izin Lingkungan

2. SKKL dan Rekomendasi UKL-UPL memuat SKKL dan Rekomendasi UKL-UPL sebagai persyaratan

Persyaratan dan Kewajiban rinci terkait dengan Izin untuk dikeluarkannya Izin Pembuangan Air Limbah

PPLH dan Izin Pengelolaan Limbah B3

3 Persyaratan teknis terkait dengan aspek PPLH akan Persyaratan Teknis belum menjadi bagian dari
menjadi bagian dari Dokumen Amdal atau UKL-UPL Dokumen Amdal atau UKL-UPL

4 Penyusunan dan Penilaian Rekomendasi Penerbitan Penyusunan dan Penilaian Rekomendasi Penerbitan

Izin PPLH di integrasikan ke dalam Penyusunan dan Izin PPLH masih terpisah dan tidak terkait dengan

penilaian AMDAL, UKL-UPL, atau Perubahan Izin Penyusunan dan penilaian AMDAL,UKL-UPL atau

Lingkungan Perubahan Izin Lingkungan

Mengacu pada 2 Permen yang diterbitkan, maka Integrasi Izin PPLH kedalam Izin Lingkungan
belum dapat dilakukan

3

Posisi PTSP dalam Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan
Melengkapi Amdal atau UKL-UPL melalui Sistem OSS

Posisi PTSP Di Daerah Dalam Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Untuk
Kegiatan Yang Wajib Amdal

Catatan : Izin Izin PENTING : Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan untuk Kegiatan
Lingkungan Komitmen Lingkungan Yang Wajib Amdal dilakukan melalui DPMPTSP untuk selanjutnya diproses di
dan definitive tidak
diterbitkan oleh PTSP, Definitif Komisi Penilai Amdal Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan
Namun tetap (OSS) kewenangannya
diterbitkan oleh
Lembaga OSS PTSP Mengupload SKKL dan
Menotifikasi ke Sistem OSS

Pelaku pernyataan Lembaga Proses pengumuman Pasal 53 ayat
Usaha Komitmen OSS dan konsultasi publik (7):
Penyusunan
Izin Lingkungan serta formulir KA Dokumen perbaikan
berdasarkan sebagai dasar Amdal harus dokumen
dimulai Andal dan
komitmen (OSS) penyunan Andal dan dilakukan RKL-RPL
RKL-RPL harus sudah paling lama 30
Catatan : selesai paling lama hari setelah
• DPMPTSP Merupakan Lembaga OSS
30 hari setelah menerbitkan
Pintu Gerbang Untuk Lembaga OSS Izin
Pemenuhan menerbitkan IL Lingkungan
Komitmen Perizinan
• DPMPTSP merupakan Pengumuman Pengisian Pemeriksaan Penyusunan Penilaian Rekom hasil keputusan
perpanjangan tangan dan Formulir KA Formulir KA ANDAL & atau penilaian atau kelayakan
Lembaga OSS di RKL-RPL LH atau
Daerah, Pelaku Usaha Konsultasi oleh oleh Tim oleh Penilaian Penilaian ketidak-
melakukan Publik oleh Pemrakarsa Teknis Pemrakarsa akhir ANDAL Akhir Andal layakan LH
Pemenuhan Pemrakarsa & RKL-RPL dan RKL-RPL
Komitmen melalui
DPMPTSP Oleh KPA oleh KPA

Merupakan Ranah Pelaku Merupakan Merupakan Merupakan Ranah KPA dan Instansi LH
Usaha Ranah KPA dan Ranah Pelaku

Instansi LH Usaha

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI AMDAL

Dilakukan melalui PTSP

Posisi PTSP Di Daerah Dalam Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Untuk
Kegiatan Yang Wajib UKL-UPL

Catatan : Izin Lingkungan Izin PENTING : Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan untuk Kegiatan
Komitmen dan definitive Lingkungan Yang Wajib UKL-UPL dilakukan melalui DPMPTSP untuk selanjutnya diproses
tidak diterbitkan oleh PTSP, di Instansi Teknis LH di Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan
Namun tetap diterbitkan Definitif
oleh Lembaga OSS (OSS) kewenangannya

Lembaga PTSP Mengupload Rekom UKL-UPL
OSS dan Menotifikasi ke Sistem OSS

Pelaku pernyataan Izin Lingkungan
Usaha Komitmen berdasarkan

Catatan : komitmen (OSS) Pengajuan hasil evaluasi Perbaikan UKL-UPL dan
• DPMPTSP Merupakan UKL-UPL kepada Pelaku penyampaian kembali
diumumka Usaha melalui (Paling lama 5 hari setelah
Pintu Gerbang Untuk n di sistem diterima hasil pemeriksaan)
Pemenuhan Komitmen sistem OSS
OSS
Perizinan Perlu
• DPMPTSP merupakan Pengajukan UKL-UPL perbaikan
(Paling lama 10 hari
perpanjangan tangan Melengkapi UKL- setelah IL diterbitkan) Pemeriksaan Tidak Persetujuan rekomendasi UKL-
Lembaga OSS di Daerah, UPL sesuai formulir UKL-UPL diperlukan UPL dan menyampaikannya
perbaikan kepada Pelaku Usaha melalui
Pelaku Usaha melakukan UKL-UPL (Paling lama 5 hari setelah sistem OSS
Pemenuhan Komitmen disampaikan Pelaku Usaha)

melalui DPMPTSP Merupakan Ranah Pelaku Usaha Merupakan Ranah Instansi LH

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI UKL-UPL

Dilakukan melalui PTSP

Kesimpulan Posisi DPMPTSP

Dalam Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan

1. DPMPTSP merupakan perpanjangan Lembaga OSS di Daerah;
2. DPMPTSP merupakan Pintu Gerbang untuk Pemenuhan

Komitmen Perizinan, Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan
Komitmen Izin Lingkungan melalui DPMPTSP
3. Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Tidak dilakukan
di DPMPTSP namun di Dinas Teknis, Dalam hal Pemenuhan
Komitmen Izin Lingkungan dilakukan di Instansi Lingkungan
Hidup:
4. Izin Lingkungan Definitif tidak diterbitkan oleh DPMPTSP namun
oleh Lembaga OSS, DPMPTSP bertugas melakukan Notifikasi ke
Sistem OSS terkait Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan

4

Perubahan Izin Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan
yang Termasuk di dalam Sistem OSS

(Peraturan Menteri LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018)

Implikasi PP No. 24 Tahun 2018: PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Dua Pelaksanaan PERIZINAN BERUSAHA  Dua Sistem PERIZINAN LINGKUNGAN
 Dua sistem Perubahan Izin Lingkungan

Usaha dan/atau Kegiatan Tatalaksana Perubahan Izin Lingkungan:
wajib Amdal atau UKL-UPL 1) Pasal 65-67 PP 24 Tahun 2018; dan
2) Pasal-Pasal Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dalam
1 yang masuk dalam Sistem
OSS Peraturan MENLHK tentang Tata Laksana Penyusunan,
(Tercantum di Lampiran I PP Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH Dalam
24/2018) Pelaksan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Permenlhk No. P26/2018)
Usaha dan/atau Kegiatan
wajib Amdal atau UKL-UPL PUU YANG AKAN DIGUNAKAN:
1) PP 27 Tahun 2012; dan
2 yang TIDAK/BELUM masuk 2) Peraturan MENLH/MENLHK eksisting terkait dengan
dalam Sistem OSS
(Tidak Tercantum di Lampiran I PP Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (i.e.
24/2018) Peraturan MENLH No. 16/2012, Peraturan MENLH No.
17/2012, Peraturan MENLH No. 8/2013)
3) Permenlhk No. P 23/2018

Pasal 65-67 PP OSS: Perubahan Izin Lingkungan Melalui Sistem OSS

Peraturan Menteri LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 (di dalam Sistem OSS)

1. Pemenuhan Komitmen tanpa melalui penyusunan dokumen LH;
2. Pemenuhan komitment untuk melengkapi dokumen LH:

a. Wajib Amdal: Amdal Baru (Pengembangan) atau Adendum Andal
& RKL-RPL;

b. UKL-UPL: UKL-UPL Baru Pengembangan atau Amdal Baru
Pengembangan

Pelaku Usaha Perubahan Usaha Perubahan Izin Pelaksanaan Perubahan
yang telah memiliki dan/atau Kegiatan Lingkungan Usaha dan/atau
Kegiatan
IZIN LINGKUNGAN

1. Perubahan kepemilikan; Penerbitan Salah Satu Prinsip Dasar yang
2. Perubahan pengelolaan & pemantauan LH; Perubahan diatur lebih lanjut dalam
3. Perubahan yang berpengaruh terhadap LH (ada 9 Kriteria) Izin Lingkungan
4. Perubahan Dampak/Risiko LH (Audit LH atau ARLH) Berdasarkan Permenlhk: Perubahan Usaha
5. Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 Komitmen dan/atau kegiatan tidak dapat
oleh Lembaga
Tahun Izin Lingkungan diterbitkan dilakukan sebelum
OSS DIPENUHINYA KOMITMEN
Kriteria Rinci diatur dalam Permenlhk perubahan izin lingkungan,
kecuali untuk perubahan

kepemilikan

Proses Pemenuhan Komitmen PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN dengan Melengkapi AMDAL Baru
atau Adendum Andal dan RKL-RPL berdasarkan Ketentuan Pasal 66-Pasal 67
PP No. 24 Tahun 2018 tentang PPBTSE (OSS)

Telah Memiliki Izin PEMENUHAN KOMITMEN PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN DENGAN
Lingkungan (IL)
MELENGKAPI ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL
Dilakukan oleh KPA

Pelaku Permohonan Lembaga Dilakukan oleh pemrakarsa perbaikan Penetapan keputusan kelayakan
Usaha Perubahan Izin OSS dokumen lingkungan hidup merupakan
Adendum Andal
Lingkungan dan RKL-RPL pemenuhan dokumen Adendum
Andal dan RKL-RPL

Perubahan Usaha Perubahan Penyusunan Penilaian Rekom hasil Keputusan
dan/atau Kegiatan Izin ADENDUM ADENDUM penilaian kelayakan LH
ANDAL & RKL- ANDAL & RKL- ADENDUM atau ketidak-
wajib AMDAL Lingkungan RPL oleh RPL oleh KPA layakan LH
berdasarkan Pemrakarsa ANDAL DAN
komitmen RKL-RPL oleh

KPA

Dilakukan oleh KPA

1. Perubahan kepemilikan; Dilakukan oleh pemrakarsa perbaikan Penetapan keputusan kelayakan
2. Perubahan pengelolaan & dokumen Andal lingkungan hidup merupakan
pemenuhan dokumen Amdal
pemantauan LH; dan RKL-RPL
3. Perubahan yang berpengaruh
Pengumuman Pengisian Pemeriksaan Penyusunan Penilaian atau Rekom hasil Keputusan
terhadap LH (ada 9 Kriteria) dan Formulir KA Formulir KA ANDAL & RKL- Penilaian akhir penilaian atau kelayakan LH
4. Perubahan Dampak/Risiko LH oleh Tim Teknis ANDAL & RKL- Penilaian Akhir atau ketidak-
Konsultasi oleh RPL oleh RPL Oleh KPA Andal dan RKL- layakan LH
(Audit LH atau ARLH) Publik oleh Pemrakarsa Pemrakarsa RPL oleh KPA
5. Rencana Usaha/Kegiatan tidak Pemrakarsa

dilaksanakan setelah 3 Tahun PEMENUHAN KOMITMEN PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN DENGAN
Izin Lingkungan diterbitkan MELENGKAPI AMDAL BARU

Peraturan Menteri LHK No.
P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

Muatan Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL dan Jangka Waktu Penilaian dan Penetapan
Keputusan dalam Sistem OSS

Dokumen Adendum Andal dan Dokumen Adendum Andal dan RKL- Dokumen Adendum Andal dan
RKL-RPL Tipe A (55 +5 = 60 hari) RPL Tipe B (30 + 5 = 35 hari) RKL-RPL Tipe C (14 + 5 = 19 hari)

Dokumen Adendum Andal dan RKL- Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL
RPL Tipe A disusun dengan muatan: Tipe B disusun dengan muatan: Tipe C disusun dengan muatan:
1. Pendahuluan;
1. Pendahuluan; 1. Pendahuluan; 2. Deskripsi rencana usaha dan/atau

2. Deskripsi rencana usaha dan/atau 2. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;
kegiatan; kegiatan 3. RKL-RPL;
4. Daftar pustaka; dan
3. Deskripsi rona lingkungan hidup; 3. Deskripsi rona lingkungan hidup; 5. Lampiran

4. Evaluasi kegiatan eksisting dan 4. Evaluasi kegiatan eksisting dan Hari: Jangka waktu
pemilihan DPH yang sesuai identifikasi komponen lingkungan penilaian dan penetapan
dengan perubahan usaha yang terkena dampak perubahan SKKL
dan/atau kegiatan;
5. RKL-RPL;
5. Prakiraan dan evaluasi dampak
lingkungan; 6. Daftar pustaka; dan

6. RKL-RPL; 7. Lampiran

7. Daftar pustaka; dan

8. Lampiran

PENGATURAN PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN
DALAM PP 24 TAHUN 2018

PASAL 64 PASAL 66 PASAL 68

PASAL 67 PASAL 69

Konsep Proses Perubahan IL di OSS dan Instansi Lingkungan Hidup

Kriteria Perubahan Proses di OSS Proses di Instansi LH
√
Perubahan kepemilikan

Perubahan pengelolaan & pemantauan LH √ √ (Pemeriksaan RKL-RPL
Perubahan)

Perubahan yang berpengaruh terhadap LH (Alat-alat Produksi, Kapasitas Produksi, √ √
Spesifikasi teknik, Perluasan Lahan dan Bangunan, Waktu dan Durasi Operasi, Usaha
dan/atau Kegiatan dalam Kawasan yang belum dilingkup, Perubahan Kebijakan
Pemerintah, Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain)

Perubahan Dampak/Risiko LH (Audit LH atau ARLH) √√

Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin Lingkungan √ √
diterbitkan

Perubahan yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan yang dilakukan tanpa √ √ (Pemeriksaan RKL-RPL

melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Perubahan)

Rekomendasi UKL-UPL (Pasal 43 ayat (2) huruf f, ayat (3), Pasal 45 ayat (5) huruf b,

Pasal 56)

Konsep Alur Perubahan Izin Lingkungan Tanpa Penyusunan
Dokumen Lingkungan (Perubahan Pengelolaan)

Pemrakarsa Lembaga OSS Instansi LH/ PTSP

Mengajukan Proses Notifikasi dari
Permohonan penerbitan OSS
Perubahan Izin Perubahan Izin
Lingkungan Lingkungan

Menerima
Perubahan Izin

Lingkungan

Konsep Alur Perubahan Izin Lingkungan melalui Penyusunan
Dokumen Lingkungan (Amdal Baru, Adendum atau UKL-UPL Baru)

Pemrakarsa Lembaga OSS Instansi LH/ PTSP

Mengajukan Menerbitkan IL OSS Notifikasi dari
Permohonan berkomitmen OSS
Perubahan Izin
Lingkungan (terkait Perubahan IL)

Menerima IL OSS Notifikasi Penilaian/peme
berkomitmen pemenuhan riksaan
komitmen dokumen
Mengajukan
Permohonan Menerbitkan IL Penerbitan SKKL
Penilaian dokumen efektif atau
lingkungan
Rekomendasi
Menerima IL UKL-UPL

5

Pengaturan RKL-RPL Rinci di dalam Kawasan
(i.e. Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus)

melalui Sistem OSS

Pasal 35 PP 24/2018: Ketentuan Izin Lingkungan di Kawasan

Setiap pelaku usaha di dalam Kawasan (KEK, Kawasan Industri, Kawasam
kawasan (i.e. Perusahaan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas).
Industri /Tenant di dalam Contoh Kawasan Industri:
Kawasan Industri): 1) Amdal Kawasan Industri;
2) Izin Lingkungan Kawasan Industri
1) Tidak wajib memiliki Izin
Lingkungan, cukup dengan Perusahaan Perusahaan Perusahaan
Izin Lingkungan Kawasan Industri A Industri D Industri C

2) Wajib Memiliki RKL-RPL Rinci Perusahaan Perusahaan Industri E
yang disusun berdasarkan Industri B
RKL-RPL Kawasan Industri;

3) RKL-RPL Rinci disetujui oleh
Pengelola Kawasan Industri;

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PENGAWASAN ATAS RKL-RPL RINCI DIATUR DENGAN PERATURAN
MENTERI yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

(DIRJEN GAKKUM KLHK)

Implikasi Ketetuan Pasal 35 PP 24/2012 terhadap Penaatan Lingkungan Hidup terhadap
Pengelola Kawasan dan Pelaku Usaha (Tenant) di Dalam Kawasan (i.e. Kawasan Industri)

Kawasan Industri: • Pelaksana Ketentuan Pasal Terkait dengan ketentuan:
1) Amdal Kawasan Industri; 53 PP 27/2012; • Pasal 71 UU 32/2009: ketaatan
2) Izin Lingkungan Kawasan Industri
• Subyek Penerapan Pasal terhadap PUU PPLH;
Perusahaan Perusahaan 71 PP 27/2012 • Pasal 72: ketaatan terhadap Izin
Industri A
Industri D Pemegang Izin Lingkungan: Lingkungan
Pengelola Kawasan
Bagaimana mekanisme
Perusahaan Perusahaan pembangian tanggung jawab
Industri B hukum antara Pengelola
Industri C Pelaku Usaha di dalam Kawasan dan Tenant terkait
Kawasan Industri (Tenant) dengan penaatan terhadap
Pelaku usaha di dalam kawasan lingkungan hidup:
(Tenant) tidak wajib Izin Lingkungan 1. Obyek pengawasan dan

a. Menyusun RKL-RPL Rinci berdasarkan RKL-RPL Kawasan; penegakan hukum LH;
b. Melaksanakan Pengelolaan LH berdasarkan RKL-RPL Rinci; 2. Penerapan Sanksi Adm,
c. Melaksanakan Pemantauan LH berdasarkan RKL-RPL Rinci ;
d. Pelaporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci kepada Pengelola Kawasan Pidana dan Perdata

POLA HUBUNGAN antara Pemerintah (Pusat dan Daerah), Pengelola Kawasan Industri dan
Pelaku Usaha di dalam Kawasan Industri terkait dengan aspek PPLH

Contoh Kawasan Industri Paiton

Sesuai dengan ketentuan
standard teknis pembangunan
kawasan industri, maka
persentase pembagian lahan
calon lokasi kawasan industri
seluas 50 ha sebagai berikut:
1. Kapling industri seluas :

31,83 ha (63,66%)
2. Sarana dan prasarana

penunjang seluas : 5,01 ha
(10,02%)
3. Ruang terbuka hijau seluas
: 13,16 ha (26,32%)

Contoh Kawasan Industri Paiton

KAWASAN
INDUSTRI
1. Izin Lingkungan

Kawasan
Industri
2. AMDAL Kawasan
Industri

TENANT-TENANT:
RKL-RPL Rinci yang

disusun
berdasarkan RKL-

RPL Kawasan
Industri dan
disetujui oleh
Pengelola Kawasan

Industri

Pelaksanaan RKL-RPL Rinci Serta Penyusunan RKL-RPL Rinci

1. Dengan Terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 dan Permen
Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019, maka pada dasarnya Pelaku
usaha di dalam kawasan industri telah diwajibkan menyusun RKL-
RPL rinci berdasarkan RKL-RPL kawasan industri;

2. Penyusunan RKL-RPL rinci dilakukan melalui pengisian formulir RKL-
RPL rinci;

3. Mengacu Pasal 18 ayat 6 Permen Perindustrian Nomor 15 Tahun
2019, Formulir RKL-RPL antara lain memuat:
a. Identitas pelaku usaha (perusahaan industri) di dalam kawasan
industri;
b. Deskripsi rinci rencanan usaha dan/atau kegiatan perusahaan
industri;
c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
d. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
secara rinci
e. Pernyataan komitmen pelaku usaha untuk melaksanaan
ketentuan yang tercantum di dalam formulir RKL-RPL Rinci;

Pemeriksaan dan Persetujuan RKL-RPL Rinci oleh Pengelola Kawasan Industri

1. Pelaku usaha mengajukan formulir RKL-RPL rinci yang telah diisi
kepada pengelola kawasan industri

2. Pengelola kawasan industri melakukan pemeriksaan RKL-RPL rinci
yang diajukan oleh pelaku usaha;

3. Pemeriksaan RKL-RPL rinci dilakukan dengan tahapan:
a. Pemeriksaan secara administratif
b. Pemeriksaan substansi teknis RKL-RPL rinci;

4. Pemeriksanaan secara administratif RKL-RPL rinci antara lain
mencakup kesesuaian isian formulir RKL-RPL rinci dengan pedoman
pengisian formulir RKL-RPL dll;

5. Pemeriksaan substansi teknis RKL-RPL rinci dilakukan terhadap
pemenuhan kriteria persetujuan RKL-RPL rinci;

6. Pemeriksaan RKL-RPL rinci dapat dilakukan oleh unit tertentu yang
dibentuk oleh pengelola kawasan);

7. Pengaturan tentang tata cara pemeriksaan RKL-RPL rinci dan
perbaikannya dapat mlalui mekanisme Rapat, menggunakan
teknologi informasi dll;

Pemeriksaan dan Persetujuan RKL-RPL Rinci oleh Pengelola Kawasan Industri

1. Pemeriksan RKL-RPL rinci dan penetapan persetujuan RKL-RPL
Rinci paling sedikit mempertimbangkan kriteria sebagai
berikut (kriteria teknis) antara lain:

a. Kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan PUU
PPLH;

b. Rencana usaha dan/atau kegiatan  dalam kaitannya
dengan efektivitas kelola pantau dampak lingkungan;

c. Kemampuan pelaku usaha dalam menanggulangi dampak;

2. Muatan persetujuan RKL-RPL rinci;

3. Notifikasi persetujuan RKL-RPL rinci oleh pengelola kawasan
industri ke Lembaga OSS dan K/L atau SKPD terkait (Pola
Hubungan antara pelaku usaha, pengelola kawasan dan
pemerintah)  Perubahan IL karena perubahan kelola pantau;

KONSEP PERSETUJUAN RKL-RPL RINCI
OLEH PENGELOLA KAWASAN INDUSTRI

Perusahaan Industri Tim Penilai Pengelola Kawasan Industri

Dokumen RKL- Menilai: Surat
RPL Rinci 5hr Persetujuan
a. Penilaian administratif; dan
Perusahaan Industri Dlm surat persetujuan memuat:
tidak menanggapi dan b. Penilaian substansi teknis RKL-RPL rinci: a. Dasar pertimbangan persetujuan RKL-
menyempurnakan • Kesesuaian recana usaha dan/atau kegiatan dengan peraturan
dokumen RKL-RPL RPL;
rinci paling lama 15 perundang undangan pengelolaan lingkungan hidup; b. Peraturan perundangan dan kronologi
(lima belas) hari kerja • Efektivitas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
maka dinyatakan penilaian yang menjadi dasar
kadaluarsa. dan pertimbangan keputusan;
• Kemampuan pelaku usaha dalam menanggulangi dampak c. Pernyataan persetujuan RKL-RPL;
Perbaikan RKL- d. Lingkup rencana kegiatan;
RPL Rinci lingkungan. e. Kewajiban perusahaan industri;
f. Jumlah dan jenis perizinan lainnya (bila
Rapat Tim Penilai ada);
g. Masa berlakunya Surat Keputusan; dan
5hr h. Tanggal penetapan mulai berlakunya
BAP Surat Keputusan;

5hr+5hr Tdk disetujui Disetujui Salinan Surat Persetujuan disampaikan kepada:
a. pimpinan perusahaan industri;
Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Perusahaan Kawasan b. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha
Industri dan memiliki kompetensi di bidang penilaian dokumen
lingkungan hidup. dan/atau kegiatan perusahaan industri yang
bersangkutan;
c. gubernur yang bersangkutan;
d. kepala instansi lingkungan hidup provinsi;
e. bupati/walikota yang bersangkutan;
f. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; dan
g. lembaga OSS.

74

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2018

Pelaksanaan RKL-RPL Rinci oleh Pelaku Usaha di

Dalam Kawasan Industri

1. Pelaku usaha berkewajiban untuk:

a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat
dalam persetujuan RKL-RPL Rinci; dan

b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan
terhadap persyaratan dan kewajiban dalam RKL-RPL
Rinci kepada pengelola kawasan; dan

2. Laporan disampaikan secara berkala setiap .........bulan)

3. Muatan laporan pelakanaan RKL-RPL rinci (sebagai
referensi bisa mengikuti Permenlh No 45/2005);

4. Mekanisme penyampaian laporan pelaksanaan RKL-RPL
rinci oleh pelaku usaha kepada pengelola kawasan (i.e.
Menggunakan teknologi dan sistem informasi, atau
hardcopy dsb);

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh Pengelola

Kawasan industri dan Pemerintah (pusat dan daerah)

1. Siapa saja yang berkewajiban melakukan pembinaan
penatalaksanaan RKL-RPL Rinci? Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah dan Pengelola Kawasan?

2. Bentuk pembinaan yang dilakukan:
a. Pemerintah pusat? Bintek, NSPK, pedoman teknis, baku mutu
lingkungan dll
b. Pemerintah Daerah? Bintek, baku mutu lingkungan daerah;
c. Pengelola kawasan industri? Bintek, penyedian informasi, SOP
dll

3. Pengawasan:
a. Pengawasan pemerintah dan pemerintahh daerah? Pola
hubungan antara pemerintah (pusat dan daerah), pengelola
kawasan serta pelaku usaha di dalam kawasan (tenant) dalam
pelaksanaan RKL-RPL Rinci?
b. Pengawasan/evaluasi kinerja oleh pengelola kawasan kepada
pelaku usaha di dalam kawasan dalam pelaksanaan RKL-RPL
Rinci

6

Konsep Revisi PermenLH Nomor. 05 Tahun 2012

Dasar Pemikiran Revisi Peraturan MENLH No. 5 Tahun 2012

1) Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 sudah berlaku selama 7 Tahun,
sehingga dengan adanya Dinamika Perkembangan Baru Yang
Membuat Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 perlu disesuaikan
kembali;

2) Terdapat jenis usaha dan/atau kegiatan baru yang belum
terakomodir dalam Permen LH Nomor 5 Tahun 2012;

3) Perlunya Penetapan Kategori (Grading) Amdal untuk Usaha
dan/atau Kegiatan yang masuk dalam PP 24 Tahun 2018, guna
mendukung Percepatan Berusaha.

4) Pertimbangan diatas menjadi dasar PERLUNYA MENETAPKAN
PERATURAN MENLHK (REVISI) tentang Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup;

6 Point Penting Konsep Revisi Peraturan MENLH No. 5 Tahun 2012

1. Review dan Revisi terhadap daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib
memiliki Amdal (Saran dan Masukan dari Sektor atau Unit Kerja terkait);

2. Review dan Revisi Daftar Jenis Kawasan Lindung (menyesuaikan dengan ketentuan
Pasal 51-19 PP No. 13 Tahun 2017);

3. Review dan revisi pengecualian kewajiban Amdal di kawasan lindung untuk 6 jenis
kegiatan tertentu

4. Pengecualian kewajiban menyusun Amdal:
a. Kab/kota yang telah memiliki RDTR + KLHS;
b. Kawasan Lindung yang telah memiliki perencanaan pengelolaan dan penataan
ruang kawasan lindung yang rinci/detail + KLHS;
c. Kegiatan pemulihan kualitas lingkungan hidup (i.e. Restorasi Gambut, rehabilitasi
pesisir laut ramah lingkungan);
d. Land swap (gambut);
e. Kegiatan penelitian dan pengembangan;

5. Detailing proses penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;

6. Detailing proses penambahan dan pengurangan jenis rencana usaha dan/atau
kegiatan yang wajib Amdal

Struktur Revisi Permen LH Nomor 5 Tahun 2012

BABI: KETENTUAN UMUM (3 Psl) 1) Pengertian;
2) Maksud dan Tujuan;
BAB II: JENIS RENCANA USAHA 3) Ruang Lingkungan
DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
1) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal (Skala/besaran
MEMILIKI AMDAL (2 Psl) dan Lokasi di Kawasan Lindung)

BAB III: JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU 2) Kategori Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib OSS
KEGIATAN YANG DIKECUALIKAN DARI
WAJIB AMDAL (7 Psl) 1. Pengecualiaan Usaha dan/atau Kegiatan Yang berada di
Dalam Kawasan Lindung;
BAB IV: PROSES PENAPISAN JENIS
RENCANA USAHA DAN/ATAU 2. Pengecualian wajib Amdal terkait dengan RDTR dan
Rencana Pengelolaan dan Penaatan Ruang Kawasan Lindung
KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI yang dilengkapi KLHS yang komprehensif dan rinci;
AMDAL (4 Psl)
3. Pengecualiaan Rencana usaha dan/atau kegiatan yang
BAB V: PENAMBAHAN DAN berada di dalam Kawasan Industri, KEK, Kawasan Pelabuhan
PENGURANGAN JENIS RENCANA dan Perdagangan Bebas;
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG
WAJIB MEMILIKI AMDAL (3 Psl) 4. Pengecualiaan untuk Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan
hidup;
BAB VI & BAB VII
PERALIHAN DAN PENUTUP (3 Psl) 1) Esensi Proses Penapisan: Kesesuaian tata ruang, penentuan
wajib Amdal, pendekatan studi Amdal dan Kewenangan

2) Tata Laksana Proses Penapisan

1) Pihak-pihak yang dapat mengajukan usulan tertulis
2) Dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL);
3) Penilaian/Evaluasi oleh Dirjen;
4) Kriteria Penilaian;
5) Pengaturan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang

Belum di atur Dalam Lampiran I

1) Ketentuan Peralihan;
2) Pencabutan; dan
3) Masa Berlaku

Maksud & Tujuan serta Ruang Lingkup Peraturan MENLHK

Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup:

1. Peraturan Menteri ini DIMAKSUDKAN untuk untuk 1) Jenis rencana Usaha
memperkuat salah satu sistem perlindungan dan dan/atau Kegiatan yang
pengelolaan lingkungan hidup pada tahap wajib memiliki Amdal;
perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan dan
mendukung percepatan pelaksanaan perizinan 2) Proses penapisan jenis
berusaha rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib
2. Peraturan Menteri ini BERTUJUAN UNTUK: memiliki Amdal;
a. Menetapkan jenis rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal; 3) Penambahan dan
b. memberikan pedoman untuk penetapan pengurangan jenis
kategori Amdal bagi sektor rencana usaha rencana Usaha dan/atau
dan/atau kegiatan yang tercantum dalam Kegiatan wajib memiliki
Peraturan Perundang-undangan yang Amdal.
mengatur perizinan berusaha terintegrasi
secara elektronik
c. memberikan pedoman penapisan jenis
rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
memiliki Amdal;
d. memberikan pedoman penambahan dan
pengurangan jenis rencana Usaha dan/atau
Kegiatan wajib memiliki Amdal.

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal

1. Kesepakatan dengan berbagai pihak Jenis rencana Usaha 1
terkait (sektor); dan/atau Kegiatan Masuk
dalam Lampiran I Jenis Rencana Usaha
2. Memenuhi 9 Kriteria Usaha 1) Jenis Kegiatan dan dan/atau Kegiatan
dan/atau Kegiatan yang 2) Skala/Besaran yang wajib Memiliki
berdampak penting terhadap
lingkungan Jenis rencana Usaha Amdal
dan/atau Kegiatan yang
1) Diizinkan/sesuai PUU; dilakukan: 2
2) Kriteria berbatasan 1) di dalam dan/atau
2) berbatasan langsung
langsung; dengan kawasan lindung

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal (eksisting)

Lampiran 1 Peraturan No Bidang Jumlah
MENLH No. 05/2012 Jenis
• 14 Bidang 1. Multisektor Kegiatan
• 72 Jenis Kegiatan 2. Pertahanan
3. Pertanian 5
Rencana usaha dan/atau kegiatan 4. Perikanan dan KELAUTAN 3
dilakukan: 5. Kehutanan 3
• Di dalam Kawasan Lindung 6. Perhubungan 1
7. Teknologi Satelit 1
(diizinkan oleh PUU) 8. Perindustrian 5
• Berbatasan langsung dengan 9. Pekerjaan Umum 5
10. Perumahan dan Kaw. 8
kawasan lindung 12
Permukiman 1
11. Energi dan Sumber Daya
18
Mineral
12. Pariwisata 2
13. Ketenaganukliran 4
14. Pengelolaan LB3 4

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal (Revisi)

Lampiran 1 Revisi No Bidang Jumlah
Peraturan MENLH No. Jenis
05/2012 1. Multisektor Kegiatan
2. Pertahanan
• 14 Bidang 3. Pertanian 5
• 87 Jenis Kegiatan 4. Perikanan dan KELAUTAN 3
5. Kehutanan 3
Usaha dan/atau Kegiatan Di Luar 6. Perhubungan 6
Lampiran I, Penetapan Wajib Amdal 7. Teknologi Satelit 1
nya akan ditetapkan kemudian oleh 8. Perindustrian 5
Menteri setelah dilakukan 9. Pekerjaan Umum 5
pengkajian 10. Perumahan dan Kaw. 8
14
Permukiman 3
11. Energi dan Sumber Daya
23
Mineral
12. Pariwisata 2
13. Ketenaganukliran 5
14. Pengelolaan LB3 4

Daftar Kawasan Lindung dalam Peraturan MENLH No 5/2012

Kawasan lindung yang dimaksud dalam Peraturan Catatan Untuk Revisi:
Menteri ini:

1. Kawasan hutan lindung • Kawasan lindung akan

2. Kawasan bergambut disesuaikan dengan jenis

3. Kawasan Resapan Air kawasan lindung yang

4. Sempadan Pantai diatur di dalam PP No. 13
5. Sempadan Sungai
6. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk Tahun 2017;
7. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut • Terdapat penambahan
8. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut
kawasan lindung i.e.

9. Kawasan Pantai Berhutan Bakau kawasan konservasi di

10. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut wilayah pesisir dan laut

11. Taman Hutan Raya (kawasan konservasi
12. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut pesisir dan pulau-pulau
13. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan kecil, kawasan
14. Kawasan Cagar Alam Geologi konservasi maritim,
15. Kawasan Imbuhan Air Tanah

16. Sempadan Mata Air kawasan konservasi

17. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah perairan) dan kawasan

18. Kawasan Pengungsian Satwa gambut.
19. Terumbu Karang

20. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa dan Biota Laut yang Dilindungi

Kawasan lindung  wilayah yang DITETAPKAN dengan fungsi utama untuk melindungi
kelestarian lingkungan hidup mencakup SDA dan Sumber Daya Buatan. Penetapan
kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan PUU

Daftar Tambahan Kawasan Lindung dalam

Revisi Peraturan MENLH No 5/2012

Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1. Kawasan Konservasi Pesisir dan pulau-pulau kecil:

a. Suaka Pesisir;
b. Suaka Pulau Kecil;
c. Taman Pesisir;
d. Taman Pulau Kecil;

2. Kawasan Konservasi Maritim:

a. Perlindungan adat maritim;
b. Perlindungan Budidaya Maritim.

3. Kawasan Konservasi Perairan:

a. Taman Nasional Perairan;
b. Suaka Alam Perairan;
c. Taman Wistaa Perairan; dan
d. Suaka perairan.

Rencana Usaha/Kegiatan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan
Lindung Wajib Memiliki AMDAL (Pasal 4 Revisi P. 05/2012)

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang
lokasinya berada di dalam kawasan lindung  berada di dalam dan/atau berbatasan langsung
jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dengan kawasan lindung yang dikecualikan
diizinkan sesuai peraturan perundang- dari kewajiban menyusun Amdal adalah
undangan, misal: tambang di hutan lindung, wisata rencana usaha dan/atau kegiatan:
alam di kawasan lindung 1. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas

batas tapak 1 bumi, dan panas bumi yang tidak diikuti
proyeknya dengan aktivitas perubahan bentang alam
Kawasan Lindung yang menimbulkan dampak penting;
bersinggungan 2. penelitian dan pengembangan non komersial
langsung Yang tercantum dalam di bidang ilmu pengetahuan yang tidak
Lampiran Permen LH mengganggu fungsi kawasan lindung;
dengan batas & telah ditetapkan 3. Yang menunjang pelestarian kawasan
kawasan sesuai dengan PUU lindung (i.e. restorasi gambut dan pesisir
laut);
lindung 2 4. Yang terkait dengan kepentingan
Dampak pertahanan dan keamanan negara yang
potensial tidak berdampak penting terhadap
lingkungan;
berdasarkan 3 5. Budidaya yang secara nyata tidak
pertimbangan ilmiah berdampak penting bagi lingkungan hidup;
memiliki potensi dampak Keterangan: 6. budidaya yang diizinkan bagi penduduk
yang mempengaruhi asli dengan luasan tetap dan tidak
fungsi kawasan lindung mengurangi fungsi lindung kawasan dan di
tersebut bawah pengawasan ketat

= Rencana Usaha
dan/atau kegiatan

KETENTUAN KATEGORI AMDAL DALAM REVISI P.05/2012 (Pasal 5)

1. Hanya Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang Masuk Dalam PP 24 Tahun 2018.
2. Usaha dan/atau Kegiatan Yang Masuk dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, Wajib

Amdalnya dibagi menjadi 3 Kategori yaitu:
a. kategori A;
b. kategori B;
c. kategori C
 Penetapan Kategori dalam Lampiran I baru didasarkan atas 2 kriteria, yaitu:

Kompleksitas Jenis kegiatan dan dampak rencana kegiatan terhadap lingkungan
2. Kriteria Grading antara lain:

a. kompleksitas jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
b. dampak rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup;
c. sensitifitas lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
d. kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana usaha

dan/atau kegiatan.
3. Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berbatasan langsung dan/atau

berada dalam kawasan lindung serta terdapat hasil perhitungan kondisi daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup, maka kriteria huruf c dan huruf d wajib
digunakan dalam penetapan pengelompokan kategori Amdal.
4. Penetapan pengelompokan kategori Amdal dilakukan berdasarkan Hasil Telaahan Tim
Teknis Komisi Penilai Amdal pada saat Rapat Tim Teknis Kerangka Acuan yang
dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Teknis Kerangka Acuan

Konsep Klasifikasi Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Wajib Amdal (Grading)

Grading Jenis Kriteria
Usaha dan/atau
Kegiatan Wajib Jenis dan Dampak Rencana Sensitivitas Lokasi Status/Kondisi
Kompleksitas Usaha dan/atau dimana Kegiatan D3TLH dimana
AMDAL akan dilakukan Kegiatan akan
Kegiatan Kegiatan
dilakukan

Jenis Usaha Kategori Sangat Penting Di dalam Kawasan Sudah Sangat
dan/atau Kompleksitas: Lebih Penting Lindung yang Terlampau
Kegiatan Amdal Sangat Kompleks dikategorikan
Tipe A Sudah Terlampau
sebagai Kawasan
Jenis Usaha Kategori Konservasi
dan/atau Kompleksitas:
Kegiatan Amdal Cukup Kompleks Di dalam Kawasan
Tipe B Lindung diluar
kategori Kawasan
Konservasi

Jenis Usaha Kategori Penting Di Luar Kawasan Belum terlampau
dan/atau Kompleksitas: Tidak Lindung
Kegiatan Amdal
Tipe C Kompleks

TATA CARA PENENTUAN KATEGORI AMDAL dan
WAKTU PENYUSUNAN ANDAL

Amdal Kategori A lingkup rencana usaha dan/atau
kegiatan sangat kompleks, lokasi
(Paling lama 180 Hari) usaha yang sangat sensitif serta
membutuhkan data kondisi rona

lingkungan hidup yang sangat
kompleks

Amdal Kategori B lingkup rencana usaha dan/atau
kegiatan cukup kompleks,
(Paling lama 180 Hari)
sensitifitas lokasi cukup sensitif
Amdal Kategori C serta membutuhkan data rona
lingkungan hidup yang cukup
(Paling lama 180 Hari)
kompleks

lingkup rencana usaha dan/atau
kegiatan tidak kompleks, sensitifitas

lokasi kurang sensitif serta tidak
membutuhkan data kondisi rona
lingkungan hidup yang sederhana

 Kategori Amdal ditentukan berdasarkan Hasil Telaahan Tim Teknis Komisi Penilai

Amdal pada saat Rapat Tim Teknis Kerangka Acuan dengan mengacu pada tools

penentuan kategori dan indikasi kategori dari K/L;
 Penetapan Kategori Amdal Masuk dalam Berita Acara Rapat Kesepakatan KA;

Penentuan Kategori AmdalTools untuk Penentuan Kategori Amdal
Oleh Tim Teknis KPA Dalam Revisi Permen LH Nomor 5 Tahun 2012

Penentuan dengan skala
Nilai

Penentuan dengan
konsep Pertanyaan

Berjenjang

Dilakukan pada saat rapat Tim Teknis untuk KA-ANDAL

Konsep Penentuan Kategori Amdal Dalam Revisi Permen LH
Nomor 5 Tahun 2012 Dengan Skala Nilai (1)

Grading Jenis Kriteria
Usaha dan/atau
Kegiatan Wajib Jenis dan Dampak Rencana Sensitivitas Lokasi Status/Kondisi
Kompleksitas Usaha dan/atau dimana Kegiatan D3TLH dimana
AMDAL akan dilakukan Kegiatan akan
Kegiatan Kegiatan
dilakukan

Jenis Usaha Kategori Sangat Penting (3) Di dalam Kawasan Sudah Sangat
dan/atau Kompleksitas: Lebih Penting (2) Lindung yang Terlampau (3)
Kegiatan Amdal Sangat Kompleks (3) dikategorikan
Tipe A Sudah Terlampau (2)
sebagai Kawasan
Jenis Usaha Kategori Konservasi (3)
dan/atau Kompleksitas:
Kegiatan Amdal Cukup Kompleks (2) Di dalam Kawasan
Tipe B Lindung diluar
kategori Kawasan
Konservasi (2)

Jenis Usaha Kategori Penting (1) Di Luar Kawasan Belum terlampau (1)
dan/atau Kompleksitas: Tidak Lindung (1)
Kegiatan Amdal
Tipe C Kompleks (1)

Konsep Penentuan Kategori Amdal Dalam Revisi Permen LH

Nomor 5 Tahun 2012 Dengan Skala Nilai (2)

1. Penentuan Kategori Amdal ini dilakukan dengan mengkonversi tingkat
kepentingan masing masing kriteria ke dalam bentuk skala. .

2. Setiap kriteria dibagi menjadi skala 1, 2 dan 3
3. Kategori Amdal langsung ditetapkan menjadi Kategori Amdal A bila:

a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berada di dalam atau berbatasan
langsung dengan kawasan konservasi;

b. rencana usaha dan/atau kegiatan sangat spesifik dan kompleks dan
membutuhkan teknologi tinggi seperti kegiatan pembangkit listrik dengan
menggunakan reaktor nuklir (PLTN);

4. Kategori Amdal ditentukan berdasarkan jumlah total nilai skala yang telah
ditetapkan dengan rincian:
i. memiliki skala nilai kumulatif > 9 maka termasuk Amdal kategori A;
ii. memilki skala nilai kumulatif 6 – 9 maka termasuk Amdal kategori B;
iii.memiliki skala nilai kumulatif < 6 maka termasuk Amdal kategori C.

5. Dalam hal belum/tidak terdapat hasil kajian D3TL di lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan, maka penjumlahan nilai skala mengikuti ketentuan sebagai
berikut:
i. memiliki skala nilai kumulatif > 6 maka termasuk Amdal kategori A;
ii. memilki skala nilai kumulatif 4 – 6 maka termasuk Amdal kategori B;
iii.memiliki skala nilai kumulatif < 4 maka termasuk Amdal kategori C.

Pengecualian Kewajiban Amdal (1)

dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
memenuhi kriteria:
a. merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penelitian

dan pengembangan teknologi;
b. dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah;
c. dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data dan

informasi; dan
d. dilakukan bukan untuk tujuan komersial.

Pengecualian Kewajiban Amdal (2)

Kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan berikut:
1. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas

bumi yang tidak diikuti dengan aktivitas perubahan bentang
alam yang menimbulkan dampak penting;
2. penelitian dan pengembangan non komersial di bidang ilmu
pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
3. Yang menunjang pelestarian kawasan lindung (i.e. restorasi
gambut dan pesisir laut);
4. Yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan
negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan;
5. Budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting bagi
lingkungan hidup;
6. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan
tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di
bawah pengawasan ketat

Pengecualian Kewajiban Amdal (3)
Terkait dengan Perencanaan Detail yang telah Memiliki EIA-Based SEA

Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 DIKECUALIKAN DARI
KEWAJIBAN MENYUSUN AMDAL apabila lokasi rencana usaha dan/atau
kegiatannya berada pada:

a. Provinsi atau kabupaten/kota yang MEMILIKI RDTR YANG
DILENGKAPI DENGAN KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara
komprehensif dan rinci (EIA-Based SEA) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan (Permenlhk P. 24/2018);

b. KAWASAN LINDUNG (catatan: i.e. hutan konservasi dan hutan
lindung) yang memiliki PERENCANAAN PENGELOLAAN DAN/ATAU
PENATAAN RUANG KAWASAN LINDUNG RINCI/DETAIL YANG
DILENGKAPI DENGAN KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara
komprehensif dan rinci (EIA-Based SEA) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Pengecualian Kewajiban Amdal (4)
untuk Usaha dan/atau Kegiatan Lainnya

Usaha dan/atau kegiatan berikut juga dikecualikan dari kewajiban
memiliki Amdal:

1) kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman
industri dalam rangka land swap untuk perlindungan
ekosistem gambut yang merupakan bagian dari fasilitasi
pemerintah  UKL-UPL;

2) Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup di kawasan yang
tidak dibebani izin i.e. Restorasi gambut dan rehabilitasi
pesisir-laut dengan bahan-bahan alami (Tanpa dokumen
lingkungan hidup);

3) rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan dalam
kondisi tanggap darurat bencana  UKL-UPL

Pengecualian Kewajiban Amdal (5)

untuk Usaha dan/atau Kegiatan Lainnya

Usaha dan/atau kegiatan berikut juga dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal:

1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam Kawasan Industri,
Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas  RKL-
RPL Rinci;

2) Rencana usaha dan atau kegiatan yang berbatasan langsung atau berada dalam
kawasan lindung yang telah mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal
dari pengampu kepentingan kawasan lindung tersebut (Contoh: Kegiatan Jasa
Sarana Wisata Alam, Kegiatan Jasa Pemanfaatan Air di Kawasan Konservasi); 
UKL-UPL;

Tambahan Pengaturan dalam Revisi P.05/2012

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang belum
diatur sebagaimana dalam Lampiran I dan

dilakukan di luar kawasan lindung, yang berupa
jenis kegiatan baru yang saat ini belum dapat
teridentifikasi, ditetapkan klasifikasinya sebagai
rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib

memiliki Amdal atau tidak wajib memiliki
Amdal berdasarkan surat penetapan oleh
Menteri setelah melalui pengkajian dan/atau

penilaian

Mekanisme Proses Penapisan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

a. Delineasi batas proyek; Melengkapi Ringkasan 1 a. Formulir isian informasi awal
b. Analisis spasial batas Informasi Awal disiapkan;

proyek dengan rencana Memastikan kesesuian lokasi b. Bahan informasi untuk
tata ruang; pengisian formulir
c. Analisis spasial batas 2 rencana usaha dan/atau
proyek dengan peta-peta c. Formulir dilengkapi
fungsi ruang lainnya kegiatan dengan PUU
a. Setiap jenis rencana usaha
a. Lingkup rencana usaha Menentukan Rencana Usaha dan/atau kegiatan (utama dan
dan/atau kegiatan dengan pendukung) dianalisis untuk
kriteria pendekatan studi dan/atau Kegiatan yang Wajib menentukan kegiatan wajib
amdal dianalisis; memiliki amdal;
Memiliki Amdal 3
b. Pendekatan studi amdal b. Hasil analisis kegiatan wajib
ditentukan 4 Menentukan Pendekatan amdal ditetapkan

a. Hasil penapisan disusun; Studi Amdal yang akan a. Hasil penentuan pendekatan
b. Hasil penapisan Digunakan studi amdal, jenis rencana
usaha dan/atau kegiatan
dikomunikasikan kepada Mengidentifikasi Kewenangan 5 (strategis dan non strategis)
instansi LH; dibandingkan dengan daftar
c. Hasil penapisan KPA pembagian kewenangan;
didokumentasikan
Mendokumentasikan Kegiatan b. Informasi bukti lisensi dan
validitasnya;
6 Penapisan
c. Kewenangan penilaian Amdal
ditentukan