SISTEM PERIJINAN LINGKUNGAN MELALUI OSS

DETAILING PROSES PENAPISAN RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL

N Tahapan Rincian Kegiatan Penapisan Pemrakarsa Instansi Keterangan
o Penapisan LH
Amdal/UKL-UPL dan Izin
1 Pengisian Informasi Melakukan Delieasi (menyiapakan data spasial) 1 Lingkungan tidak dapat
atas rencana usaha tapak proyek (lokasi rencana usaha dan/atau diproses (STOP)
dan/atau kegiatan kegiatan utama beserta kegiatan pendukung) Matrik/Tabel

2 Memastikan a. Melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi 2a Tidak sesuai Wajib UKL-UPL/SPPL
(STOP)
kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan (tapak

rencana proyek) dengan peta rencana tata ruang

usaha/kegiatan dengan b. Melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi sesuai Tidak
peraturan perundangan rencana usaha dan/atau kegiatan (tapak sesuai
2b
proyek) dengan peta fungsi ruang lainnya
sesuai
dan PUU (i.e. PIBIB)
2c
c. Menyatakan Lokasi rencana ussaha
dan/atau kegiatan sesuai dengan tata 2d
ruang dan PUU

d. Menyatakan lokasi rencana usaha dan/atau 3a
kegiatan tidak sesuai dengan tata ruang &
PUU Y
a tidak
3 Menentukan rencana a. Membandingkan antara jenis rencana usaha
tidak
usah/kegiatan yang dan/atau kegiatan utama dan pendukung
3b
wajib Amdal dengan Daftar Lampiran I
Ya
b. Memeriksa apakah lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan berada di dalam 3c
dan/atau berbatasan langsung dengan
kawasan lindung dan tidak termasuk 3d
kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban
memiliki Amdal

c. Menyimpulkan jenis rencana usaha
dan/atau kegiatan sebagai wajib AMDAL

d. Menyimpulkan jenis rencana usaha Next Slide
dan/atau kegiatan TIDAK WAJIB memliliki
AMDAL

DETAILING PROSES PENAPISAN RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL

N Tahapan Rincian Kegiatan Penapisan Pemrakarsa Instansi Keterangan
o Penapisan LH

3 Menentukan rencana c. Menyimpulkan jenis rencana usaha 3d
usah/kegiatan yang dan/atau kegiatan TIDAK WAJIB memliliki
wajib Amdal AMDAL

4 Menentukan a. Menyusun tabel/matrik yang berisi jenis 4a
Pendekatan Studi rencana usaha dan/atau kegiatan utama
Amdal yang akan dan pendukung beserta instansi yang 4b
digunakan memiliki kewenangan pembinaan dan 4c
/atau pengawasan terhadap setiap jenis 5
kegiatan utama dan pendukungnya 6

b. Mambandingkan matrik/tabel 4a dengan
kriteria pendekatan studi Amdal sesuai
pasal 8 PP 27/2012

c. Meyimpulkan pendekatan studi Amdal yang
akan digunakan (tunggal, terpadu,
kawasan)

5 Menentukan
Kewenangan Penilaian
Amdal

6 Mendokumentasikan 7
kegiatan penapisan 8

7 Menyampaikan hasil
penapisan ke Instansi
LH yang berwenang

8 Menelaah dan 9
meberikan arahan hasil
penapisan

9 Proses penyusunan
Amdal

Hasil Penapisan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pemrakarsa Hasil Instansi Lingkungan
Penapisan Hidup

Pemrakarsa Berdasarkan hasil penapisan yang
menyampaikan hasil diterima dari pemrakarsa, instansi
penapisan kepada lingkungan hidup pusat, provinsi atau
instansi lingkungan kabupaten/kota sesuai kewenangan
hidup pusat, menelaah dan memberikan arahan
provinsi atau mengenai:
kabupaten/kota a. wajib tidaknya rencana Usaha
sesuai kewenangan.
dan/atau Kegiatan memiliki Amdal;
b. pendekatan studi Amdal; dan
c. kewenangan penilaian Amdal.

Penambahan Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal

1. Kementerian Menteri, LHK c.q.
dan/atau lembaga
pemerintah non Ditjen PKTL.
kementerian;
Kriteria Penilaian
2. Gubernur;
1. alasan ilmiah bahwa rencana usaha
3. Bupati/walikota; dan/atau kegiatan tersebut berdampak
dan/atau penting terhadap lingkungan;

4. masyarakat 2. daya dukung dan/atau daya tampung
lingkungan hidup di lokasi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan;

3. tipologi ekosistem setempat yang
diperkirakan berdampak penting terhadap
lingkungan hidup; dan

4. teknologi pengelolaan dampak lingkungan
hidup

Pihak 1. Usulan Tertulis Penerbitkan
Pengusul 2.Dokumen Penyajian keputusan

Informasi
Lingkungan

Pengurangan Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal

1. Kementerian Menteri, LHK c.q.
dan/atau lembaga
pemerintah non Ditjen PKTL.
kementerian;
Kriteria Penilaian
2. Gubernur;
1. dampak lingkungan hidup dari rencana
3. Bupati/walikota; Usaha dan/atau Kegiatan dapat
dan/atau ditanggulangi berdasarkan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
4. masyarakat teknologi

2. daya dukung dan/atau daya tampung
lingkungan hidup di lokasi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan; dan

3. berdasarkan pertimbangan ilmiah,
rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak
menimbulkan dampak penting.

Pihak 1. Usulan Tertulis Penerbitkan
Pengusul 2.Dokumen Penyajian keputusan

Informasi
Lingkungan

Terima kasih

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL)

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
Manggala Wanabakti Building, Blok IV Lantai 6 Wing C
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
Phone & Fax: +62-21-5705090,