Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 - 2026

Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 1 Kata Pengantar Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada tahun 2022 ini, BPJS Ketenagakerjaan telah selesai menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahun, yaitu tahun 2022-2026. Penyusunan Renstra ini mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang tentunya bertujuan untuk mensukseskan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Renstra ini disusun sebagai turunan dari visi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu “Mewujudkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Terpercaya, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Pekerja Indonesia” melalui 3 pilar strategi “coverage, trust, dan benefits”. Proses penyusunan telah melibatkan seluruh stakeholders, di antaranya tenaga kerja Indonesia, pemberi kerja Indonesia, mitra di pemerintah, serta mitra non-pemerintah, termasuk Fintech. Pendapat, masukan, dan saran para pemangku kepentingan turut menambah isi dan dapat menjadi pedoman bagi pengembangan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun 2022 hingga 2026. Penentuan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam 5 tahun ke depan juga telah melalui berbagai proses analisis dan pengolahan data yang di dalamnya termasuk analisis lingkungan internal dan eksternal, serta hasil evaluasi, baik dari aspek kelemahan, kekuatan, ancaman, maupun peluang yang berada di luar lingkup BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap penyusunan Renstra BPJS Ketenagakerjaan ini dapat menjadi pedoman untuk menentukan langkahlangkah kerja selama 5 tahun ke depan dengan menjadikan pencapaian target yang diberikan pada setiap tahunnya sebagai indikator kinerja Badan. Semoga BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi mitra berkarya bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menjadikan kami agar dapat bekerja dengan penuh semangat dalam memajukan perekonomian bangsa dan meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan pekerja Indonesia. Anggoro Eko Cahyo Direktur Utama

2 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 Susunan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Susunan Dewan Pengawas Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026, berikut merupakan profil Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan: Muhammad Zuhri Ketua Dewan Pengawas Unsur Pemerintah Kushari Supriyanto Anggota Unsur Pemerintah Agung Nugroho Anggota Unsur Pekerja M. Aditya Warman Unsur Pemberi Kerja M. Iman Nuril Hidayat BP Anggota Unsur Tokoh Masyarakat Subchan Gatot Anggota Unsur Pemberi Kerja H. Yayat Syariful Hidayat Anggota Unsur Pekerja

Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 3 Susunan Direksi Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021- 2026, berikut merupakan profil Direksi BPJS Ketenagakerjaan: Anggoro Eko Cahyo Direktur Utama Abdur Rahman Irsyadi Direktur Umum dan SDM Asep Rahmat Suwandha Direktur Keuangan Pramudya Iriawan Buntoro Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi Edwin Ridwan, CFA, FRM Direktur Pengembangan Investasi Roswita Nilakurnia Direktur Pelayanan Zainudin Direktur Kepesertaan

4 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 BPJS Ketenagakerjaan dalam lima tahun ke depan akan melakukan proses transformasi melalui sistem jaminan sosial yang lebih komprehensif dan inklusif bagi seluruh rakyat di Indonesia, menjadi organisasi yang menghadirkan proses terbaik yang meningkatkan pengalaman peserta, organisasi performance-driven dengan akuntabilitas dan kolaborasi yang kuat, serta organisasi yang fit-forpurpose dan agile dengan kemampuan kelas dunia.  Hal ini kemudian ditranslasi dalam bentuk Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022–2026 yang memuat strategi-strategi yang dapat diambil untuk mewujudkan mimpi besar BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi tersebut dilakukan untuk memperluas cakupan perlindungan (universal coverage) kepada pekerja di Indonesia sebagai respons akan tantangan mengenai perilaku digital yang semakin marak di kehidupan Executive Summary sehari-hari, prospek pertumbuhan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan, kondisi demografi, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, diperlukannya semangat dan upaya bersama oleh seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyukseskan transformasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan yang agile. Rencana transformasi BPJS Ketenagakerjaan mendorong organisasi untuk terus meningkatkan pelayanan jaminan sosial. Hal ini akan terwujud jika terciptanya kolaborasi dengan seluruh pihak, baik tenaga kerja, pemberi kerja, Pemerintah, mitra non-pemerintah, termasuk Fintech, perbankan, dan lain-lain. Melalui kerja sama ini, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan value proposition yang menarik untuk seluruh pemangku kepentingan: • Manfaat tinggi dengan iuran yang sangat menarik tabungan pensiun, manfaat pendidikan anak-anak, dukungan kredit rumah • Dukungan terkait pekerjaan pengembangan karier dan konsultasi perencanaan pensiun • Portofolio program yang fleksibel untuk manajemen investasi memenuhi kebutuhan individu yang unik (misalnya opsi top-up, program premium, program tabungan pensiun yang fleksibel) • Customer journey terbaik di kelasnya yang meningkatkan pengalaman anggota dengan jaringan touchpoint yang dioptimalkan, layanan digital, informasi, dan personalized engagement • Perlindungan dari kerugian akibat risiko (misalnya risiko untuk menutupi risiko pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan) • Kemampuan untuk meningkatkan kemampuan operasional melalui akses ke value added services (misalnya pembukuan, e-payroll, dan lainnya) • Kredibilitas yang meningkat dan hubungan yang lebih baik dengan pemerintah dan masyarakat karena berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja • Pertumbuhan yang dipercepat melalui akses terhadap pembiayaan yang lebih baik – kerja sama dengan jasa keuangan dan fintech • Seamless employer journey melalui alat bantu digital dan layanan yang ditingkatkan • Akses ke basis peserta yang berpotensi menghasilkan upah • Akses ke data UMKM dan pola pembayaran untuk lebih memahami perilaku dan memperluas peserta • Peningkatan kredibilitas melalui kerja sama dan co-marketing dengan entitas pemerintah • Peningkatan branding proposition melalui kesejahteraan masyarakat • Mewujudukan visi pemerintah untuk melindungi pekerja Indonesia Pekerja Indonesia/Peserta (PU & BPU) Pemberi Kerja Mitra Pemerintah dan Non-pemerintah

Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 5 Dalam pencapaian visi, seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan perlu memahami faktor kesuksesan, di antaranya adalah kepala (head), hati (heart), dan tangan (hands). Dalam mencapai hal tersebut, insan BPJS Ketenagakerjaan perlu menyatukan visi dan fokus untuk menhadapi tantangan terbesar selama lima tahun ke depan. Kemudian, menjadi tim yang selaras dan berkomitmen sama untuk menciptakan budaya yang kolaboratif dan mampu memberikan hasil kerja terbaik. Faktor kesuksesan transformasi lainnya yaitu terdapat dalam implementasi yang tegas, inovatif, dan agile. Jika seluruh komponen transformasi dijalankan dengan baik maka akan menciptakan keuntungan berupa transformasi BPJS Ketenagakerjaan di periode 2022-2026. Head Satukan visi dan fokus pada tantangan terbesar • Visi dan target yang jelas sebagai panduan untuk tujuan • Memprioritaskan inisiatif utama dengan impact paling besar Heart Menjadi panutan dan berdayakan tim • Kepastian pelaksanaan berkat enabler yang terdefinisi dengan jelas • Menghapuskan kondisi kerja silo dan memastikan kolaborasi proaktif lintas fungsi yang berbeda-beda Hands Laksanakan dengan tegas, inovatif, dan agile • Timeline pelaksanaan inisiatif yang transparan • Feedback yang cepat tentang progress dan hambatan • Monitoring real time terhadap aktivitas implementasi Target dalam Renstra periode ini tercantum pada pokok sasaran utama BPJS Ketenagakerjaan yang terlihat melalui visi utama kami, yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh pekerja di Indonesia. Visi tersebut diwujudkan melalui pilar-pilar strategis, yaitu coverage, trust, dan benefits dengan pondasi kemampuan yang mumpuni. Pondasi yang dipegang teguh oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu Governance Risk Compliance Control (GRCC) and Culture, digitalisasi jaminan sosial, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial.  Berdasarkan visi dan misi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyusun ambisi dan aspirasi yang jelas untuk lima tahun ke depan dengan jumlah cakupan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 80,5 juta dan jumlah peserta aktif sebanyak 70 juta. BPJS Ketenagakerjaan percaya melalui pengalaman terbaik dari peserta, mampu meningkatkan penerimaan iuran sebesar Rp130 triliun, dengan harapan para peserta memperoleh kepuasan dari program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui hasil yang terbaik berupa capaian Net Promoter Score atau Customer Satisfaction Index menjadi “Best in Class”.  Faktor Kesuksesan Transformasi

6 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 Milestone BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022-2026 BPJS Ketenagakerjaan memiliki persiapan yang matang untuk bertransformasi menjadi lebih baik dalam program jaminan sosial, sehingga berani menargetkan capaian dana kelolaan sebesar Rp1.000 triliun dan yield investasi mencapai 6-8% pada tahun 2026.  Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pencapaian targettarget tersebut, BPJS Ketenagakerjaan akan menghadapi berbagai tantangan, salah satunya yaitu pencapaian target coverage yang memerlukan pertumbuhan signifikan dari Bukan Penerima Upah (BPU) dan Penerima Upah (PU). Dilansir dari analisis Boston Consulting Group (BCG) terhadap data BPJS Ketenagakerjaan, pertumbuhan jumlah 2023 • Menciptakan member journey dan engagement baru • Meluncurkan Digital/IT yang future proof • Meningkatkan iuran dan enforcement • Memperkuat risk management dan governance Growth Memperbanyak jumlah peserta (grow) dan meningkatkan kendali 2022 Adaptive Melakukan adaptasi terhadap “new normal” dan membangun landasan • Meningkatkan awareness • Membangun dan memperdalam partnerships • Membangun kapabilitas organisasi dan SDM masa depan • Proses bisnis yang disederhanakan (otomasi, standardisasi) peserta aktif dari tahun 2021 hingga 2026 harus meningkat sebanyak 17% dari segmen PU, 40% dari segmen BPU, dan 2% dari segmen jasa konstruksi. Sementara itu, pertumbuhan jumlah kontribusi juga harus meningkat sebesar 11% dari segmen PU, 43% dari segmen BPU, dan 5% dari segmen jasa konstruksi.  Bersama dengan Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan ini, BPJS Ketenagakerjaan yakin dan percaya bahwa BPJS Ketenagakerjaan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan semua pekerja di Indonesia melalui roadmap sebagai berikut:

Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 7 2026 2024 • Menciptakan member journey dan engagement baru • Mengoptimalkan yield • Optimasi status pendanaan program Innovate - Loyalty Memajukan inovasi untuk journey terbaik, membangun loyalty, dan engagement 2025 • Meningkatkan implementasi dan penyempurnaan pada Coverage, Trust, Yield, dan Capability untuk mencapai target Excellence Mencapai layanan dan operasional yang unggul (excellence) • Merencanakan journey dan inisiatif selanjutnya untuk menjadi penyedia jaminan sosial kelas dunia Excellence Menuju Universal Coverage

8 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 37.932.720 43.920.000 53.520.000 61.000.000 70.000.000 Tenaga Kerja (TK) Aktif Rp83 triliun Rp94 triliun Rp105 triliun Rp117 triliun Rp130 triliun Iuran 2022 Adapt 2023 Grow 2024 Innovate Loyalty 2025 Excellence 2026 Excellence

Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 9 6,00% 6,15% 6,17% 6,21% 6,21% Yield Rp35 triliun Rp40 triliun Rp45 triliun Rp52 triliun Rp59 triliun Hasil Investasi Rp612 triliun Rp695 triliun Rp782 triliun Rp883 triliun Rp1.001 triliun AUM

10 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 Kata Pengantar 1 Susunan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan 2 Executive Summary 4 Daftar Tabel 12 Daftar Gambar 13 BAB I PENDAHULUAN 14 A. Latar Belakang Rencana Strategis 2022-2026 16 B. Visi, Misi, dan Nilai Budaya 17 C. Tujuan BPJS Ketenagakerjaan 19 D. Filosofi BPJS Ketenagakerjaan 19 BAB II EVALUASI REALISASI RENCANA PERIODE 2017-2021 20 A. Kondisi Angkatan dan Tenaga Kerja Indonesia 22 B. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 23 C. Evaluasi Capaian Kinerja Periode 2017-2021 28 D. Evaluasi Capaian Kinerja Dukungan Fungsi Lainnya 32 Daftar Isi

Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 11 BAB III ANALISIS LINGKUNGAN 34 A. Analisis Strategi 36 B. Analisis Eksternal 37 • Wawasan dari Peserta 37 • Pembelajaran dari Proses Benchmarking 37 C. Analisis Internal 42 • Survei Orgvantage 42 • Penilaian SDM 43 • Penilaian IT 43 BAB IV ASUMSI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2022-2026 44 A. Asumsi Makro 46 B. Asumsi Mikro 49 C. Proyeksi Tenaga Kerja 51 BAB V TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI BPJS KETENAGAKERJAAN 52 A. Sasaran dan Roadmap BPJS Ketenagakerjaan 54 B. Strategi Utama Badan 57 C. Strategy Map 62 D. Indikator Kinerja Utama 63 BAB VI PROGRAM KERJA STRATEGIS 2022-2026 68 BAB VII PROYEKSI KEPESERTAAN, IURAN, JAMINAN, DAN INVESTASI 96 KATA PENUTUP 100

12 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 Daftar Tabel Halaman Tabel 2.1 Data Angkatan Kerja Tahun 2017-2021 22 Tabel 2.2 Tingkat Pengangguran Terdampak Pandemi COVID-19 Tahun 2020-2021 23 Tabel 2.3 Target Capaian Kinerja Tahun 2021 26 Tabel 2.4 Isu Spesifik dari KPI Finansial dan KPI Non-Finansial 27 Tabel 2.5 Evaluasi Capaian Kinerja Periode 2017-2021 28 Tabel 3.1 Peraturan dan Rencana Utama 38 Tabel 3.2 Insights Utama Survei Orgvantage dalam Memberikan Arahan untuk Area yang Perlu Ditingkatkan 42 Tabel 4.1 Asumsi Dasar Ekonomi Tahun 2022-2026 46 Tabel 4.2 Peta Jalan Cakupan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan (Orang) 51 Tabel 5.1 Target Peningkatan Kepesertaan dan Kontribusi 56 Tabel 5.2 Indikator-indikator Kinerja Utama 63 Tabel 5.3 Perspektif Program Kerja Indikator Capaian Kinerja (ICK) 64 Tabel 5.4 Indikator Kesehatan Keuangan 66 Tabel 5.5 Indikator Kinerja Utama 2022-2026 67 Tabel 6.1 Journey Inisiatif Strategi Ekstensifikasi 71 Tabel 6.2 Journey Inisiatif Strategi Intensifikasi 72 Tabel 6.3 Journey Inisiatif Strategi Retensi 73 Tabel 6.4 Journey Inisiatif Strategi Marketing & Branding 73 Tabel 6.5 Journey Inisiatif Strategi Pengembangan Program 75 Tabel 6.6 10 Inisiatif untuk Meningkatkan Kualitas Layanan 77 Tabel 6.7 Initiative Journey Trust 78 Tabel 6.8 High-level Initiative Journey 82 Tabel 6.9 Journey Performance Organization and Talent 86 Tabel 6.10 Inisiatif TI dalam Meningkatkan Customer Journey 88 Tabel 6.11 Journey Inisiatif TI untuk Mendukung Customer Journey 89 Tabel 6.12 Inisiatif TI untuk Meningkatkan Kemampuan Internal 90 Tabel 6.13 Opsi Strategis untuk Strategi TI dalam Penyampaian Transformasi 91 Daftar Tabel dan Daftar Gambar

Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 13 Tabel 6.14 Inisiatif untuk Mengembangkan Fungsi Keuangan 92 Tabel 6.15 Journey Inisiatif Keuangan 93 Tabel 6.16 Journey Inisiatif Organization of the Future 95 Tabel 6.17 Model Operasional Baru 95 Tabel 7.1 Target Tenaga Kerja Aktif (Orang) 2022-2026 98 Tabel 7.2 Target Penerimaan Iuran (dalam Jutaan Rupiah) 98 Tabel 7.3 Estimasi Pembayaran Manfaat 99 Tabel 7.4 Target Dana Investasi 99 Tabel 7.5 Target Hasil Investasi 99 Daftar Gambar Halaman Gambar 2.1 Brand Equity 32 Gambar 2.2 Customer Satisfaction Index (CSI) 32 Gambar 2.3 Employee Engagement 33 Gambar 2.4 Good Governance (GG) Index 33 Gambar 2.5 IT Maturity Level 33 Gambar 3.1 Analisis Strategi 36 Gambar 3.2 Pembelajaran dari Benchmark 39 Gambar 4.1 Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024 47 Gambar 4.2 Value Proposition BPJS Ketenagakerjaan untuk Pemangku Kepentingan 50 Gambar 5.1 Roadmap Tahun 2022-2026 54 Gambar 5.2 Destination Statement 2026 56 Gambar 5.3 Strategi Utama Badan 57 Gambar 5.4 Strategy Map 62 Gambar 6.1 Kunci Transformasi Peningkatan Kualitas Layanan (Trust) 74 Gambar 6.2 Poin-poin Utama dalam Optimasi Yield and Stability 80

14 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026

Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 15 BAB I PENDAHULUAN

16 BAB I PENDAHULUAN Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, seperti kurangnya kesempatan bekerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya SDM tenaga kerja, upah di bawah UMR, serta jaminan sosial yang belum optimal sampai saat ini masih memprihatinkan. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan kurangnya kesejahteraan dan rendahnya kualitas hidup para pekerja di Indonesia. Padahal, negara Indonesia memiliki cita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya termasuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh kaum pekerja/buruh. Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya untuk menyelesaikannya, salah satunya melalui pemberian jaminan sosial. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sebagaimana tersurat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H. Salah satu bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah yaitu program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya terhadap risiko pasar kerja. Program ini diberikan melalui lima program perlindungan pekerja, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Proses terbentuknya jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut mengalami perkembangan setiap tahunnya, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan, maupun cara penyelenggaraannya. Salah satu strategi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk mengadaptasi penyesuaian pencapaian, perubahan lingkungan organisasi, dinamika perubahan eksternal seperti perubahan regulasi, teknologi informasi, demografi, dan lainnya yaitu dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022-2026, sehingga visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan dapat terwujud. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan program terbaru untuk menjalankan amanat dari PP No.37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Program ini diberikan kepada pekerja/ buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. A Latar Belakang Rencana Strategis 2022-2026

17 BAB I PENDAHULUAN Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 B Visi, Misi, dan Nilai Budaya Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan memiliki visi dan misi yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan dan dalam penyusunan strategi untuk 5 tahun ke depan. • Melindungi, melayani, dan menyejahterakan pekerja dan keluarga. • Memberikan rasa aman, mudah, dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta. • Memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola baik. Misi Mewujudkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Terpercaya, Visi Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Pekerja Indonesia. Beberapa langkah yang ditempuh oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial bagi para pekerja di Indonesia tertuang dalam misi yang dilakukan bersama, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sementara visi BPJS Ketenagakerjaan telah dijabarkan dalam sebuah pilar strategis yang menjadi ambisi dan aspirasi untuk dilakukan bersama-sama. • Terpercaya: merupakan kemampuan menjaga amanah dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta unggul dalam operasional dan layanan, serta memenuhi komitmen kepada pemangku kepentingan. • Berkelanjutan: merupakan kemampuan dalam memastikan terselenggaranya jaminan sosial yang berkesinambungan melalui tata kelola yang baik dan pengelolaan dana jaminan sosial yang optimal. • Menyejahterakan: merupakan kemampuan dalam meningkatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan martabat seluruh pekerja Indonesia, sehingga mampu mewujudkan pekerja yang mandiri dan berkepribadian.

18 BAB I PENDAHULUAN Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 Visi Mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterahkan seluruh pekerja Indonesia. Misi 1. Melindungi, melayani & menyejahterakan pekerja dan keluarga. 2. Memberikan rasa aman, mudah & nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta. 3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola baik. Nilai-nilai IMAN Insan BPJAMSOSTEK beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bekerja sebagai ibadah untuk memberikan manfaat dan nilai bagi pekerja, keluarga, masyarakat, dan bangsa. ETHIKA Ekselen Insan BPJAMSOSTEK selalu bersikap profesional, inovatif, dan bersungguh-sungguh dalam mengupayakan hasil terbaik untuk memberikan manfaat, serta nilai tambah bagi organisasi dan lingkungan. Teladan Teladan Insan BPJAMSOSTEK senantiasa memulai dari dirinya sendiri untuk berperilaku sesuai dengan norma, etika, dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menjadi contoh (role model) bagi lingkungan sekitarnya. Harmoni Insan BPJAMSOSTEK mampu membangun kerja sama, keselarasan, dan mengutamakan keberhasilan bersama. Integritas Insan BPJAMSOSTEK senantiasa dapat menjaga amanah, jujur, satu dalam kata dan perbuatan, dapat dipercaya, serta berkomitmen untuk patuh pada norma, etika, dan peraturan yang berlaku. Kepedulian Insan BPJAMSOSTEK senantiasa peduli pada peserta, lingkungan kerja, dan organisasi, sehingga ikut merasa bertanggung jawab dan secara tulus berpartisipasi aktif untuk membawa kemajuan organisasi. Antusias Insan BPJAMSOSTEK senantiasa bekerja dengan sukacita, proaktif, serta bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan.

19 BAB I PENDAHULUAN Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 Tujuan penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan yaitu untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap pekerja dan keluarganya. Pemberian jaminan dilakukan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan pekerja akibat terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial. Tujuan tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya ditujukan kepada para pekerja, namun juga kepada anggota keluarga lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para pekerja. Selain itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemberi kerja, sehingga pekerja dapat fokus untuk meningkatkan produktivitas, kompetensi, keterampilan, keahlian, dan mampu bersaing dengan yang lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program jaminan sebagai berikut: • Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); • Jaminan Kematian (JKM); • Jaminan Hari Tua (JHT); • Jaminan Pensiun (JP); dan • Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Melalui program tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk: 1. Melindungi, melayani, dan menyejahterakan pekerja dan keluarganya; 2. Memberikan rasa aman, mudah, dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta; serta 3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola yang baik. Seluruh komitmen tersebut dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya untuk membantu negara untuk meningkatkan perekonomian dan membantu negara dalam menjaga ketahanan nasional, sebab pengelolaan dana jaminan sosial melibatkan seluruh elemen negara. Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dilandasi berbagai filosofi yang berasal dari prinsip dasar, yaitu sebagai berikut: 1. Kemandirian dan harga diri untuk mengatasi risiko sosial ekonomi Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan di hari tua, maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain. 2. Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara gotong royong, sehingga pembiayaan dan manfaatnya optimal Di mana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit, dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan untuk semua pekerja Indonesia “ “ C Tujuan BPJS Ketenagakerjaan D Filosofi BPJS Ketenagakerjaan

20 BAB II EVALUASI REALISASI RENCANA PERIODE 2017-2021 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026

BAB II EVALUASI REALISASI RENCANA PERIODE 2017-2021 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 21

22 BAB II EVALUASI REALISASI RENCANA PERIODE 2017-2021 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 A Kondisi Angkatan dan Tenaga Kerja Indonesia Kondisi permasalahan ketenagakerjaan saat ini masih menjadi isu sentral yang memerlukan langkah-langkah terobosan dalam penanganannya, terlebih permasalahan ini juga berdampak pada ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan faktor global lainnya. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia per September 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 270,20 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil survei penduduk 2010. Jumlah tersebut didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah mencapai 191,08 juta jiwa (70,72%). Berdasarkan data angkatan kerja tahun 2017-2021, jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) di Indonesia berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2021 diperkirakan sebanyak 206,71 juta orang, meningkat 1,34% dibanding tahun 2020. Dari total PUK pada tahun 2021, sebanyak 140,15 juta orang (67,80%) aktif di pasar kerja sebagai Angkatan Kerja (AK) dan sisanya sebanyak 66,56 juta orang (32,30%) termasuk Bukan Angkatan Kerja (BAK). Dari mereka yang termasuk sebagai Angkatan Kerja, sebanyak 131,05 juta orang telah memiliki pekerjaan, sementara sisanya sebanyak 9,10 juta orang masih menganggur dengan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 6,49%. Pandemi COVID-19 telah memengaruhi kondisi ketenagakerjaan, baik secara global maupun nasional. Hal ini juga berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, di mana jumlah pengangguran karena COVID-19 meningkat pada data Agustus 2020 dan menyebabkan pengangguran terbuka di tahun 2020 pun meningkat drastis ke angka 9,77 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain pengurangan pegawai akibat pemutusan hubungan kerja, menurunnya jumlah income akibat kebijakan pembatasan aktivitas sosial, dan lain sebagainya. Namun demikian, hal ini juga menjadi peluang baru bagi para pebisnis atau pelaku usaha yang terdampak untuk shifting ke digital. Hal ini tercermin dari penurunan jumah pengangguran karena COVID-19 yang semula 2,56 persen di tahun 2020 kemudian turun menjadi 1,82 persen di tahun 2021. Tabel 2.1 Data Angkatan Kerja Tahun 2017-2021 Jenis Kegiatan 2017 2018 2019 2020 2021 1. Penduduk Usia Kerja 192,08 194,78 197,91 203,97 206,71 2. Angkatan Kerja 128,06 131,01 133,56 138,22 140,15 a. Bekerja 121,02 124,01 126,51 128,45 131,05 b. Pengangguran Terbuka 7,04 7,00 7,05 9,77 9,1 c. Tingkat Kepesertaan Angkatan Kerja (%) 66,67% 67,26% 67,49% 67,77% 67,80% d. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,50% 5,34% 5,28% 7,07% 6,49% 3. Bukan Angkatan Kerja 64,02 63,77 64,35 65,75 66,56 4. Rata-rata Upah Buruh 2,74 juta 2,83 juta 2,91 juta 2,76 juta 2,74 juta

23 BAB II EVALUASI REALISASI RENCANA PERIODE 2017-2021 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 Tabel 2.2 Tingkat Pengangguran Terdampak Pandemi COVID-19 tahun 2020-2021 B Komponen 2020 2021 Agustus Februari Agustus 1. Pengangguran karena COVID-19 2,56 1,62 1,82 2. BAK karena COVID-19 0,76 0,65 0,7 3. Sementara tidak bekerja karena COVID-19 1,77 1,11 1,39 4. Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 24,03 15,72 17,41 Total 29,12 19,1 21,32 Penduduk Usia Kerja (PUK) 203,97 205,36 206,71 Persentase terhadap PUK 14,28% 9,30% 10,32% Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pelaksanaan evaluasi rencana kerja merupakan salah satu proses penilaian apakah suatu program itu berjalan dengan baik atau tidak, serta pengukuran dan pembanding antara hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditentukan dengan melakukan tindakan-tindakan penyempurnaan setiap prosesnya, sehingga diperoleh rencana dan pengorganisasian yang lebih baik. Pelaksanaan evaluasi ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Renstra BPJS Ketenagakerjaan pada periode 2017-2021 dicapai dengan menjalankan tiga strategi utama, yaitu sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan brand image, meningkatkan kemampuan internal untuk mencapai operasi yang unggul dan berkualitas, serta melakukan pengawasan yang kuat untuk memastikan kepesertaan yang taat akan aturan. Strategi-strategi tersebut juga diwujudkan dengan melakukan tindakan-tindakan khusus untuk mencapai target operasional seperti pada pilar keunggulan operasional, mengoptimalkan kerja sama melalui membership, serta meningkatkan implementasi pengelolaan data kepesertaan administrasi dengan meningkatkan fungsionalitas Customer Relationship Management (CRM). Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan peningkatan kualitas dan validitas data kepesertaan yang optimal, sehingga mampu meningkatkan dukungan layanan digital. Langkah lain yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan pada strategi sosialisasi dan edukasi yaitu dengan melakukan upaya khusus seperti membentuk forum komunikasi antar lembaga, komunitas peserta untuk pelaksanaan program outreach dan edukasi, serta meningkatkan komunikasi pemasaran yang terpusat. Upaya lainnya yaitu dengan meningkatkan strategi penegakan hukum melalui kerja sama dengan otoritas terkait untuk mengoptimalkan peran pengawasan, sehingga mampu memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi. Selain itu, juga menerapkan sanksi administratif dan publikasi terhadap perusahaan yang non-compliance.

24 BAB II EVALUASI REALISASI RENCANA PERIODE 2017-2021 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 Pemberdayaan Masyarakat (Agen PERISAI) Inisiatif Strategis Improvement Model Bisnis PERISAI Inisiatif strategis Penggerak Jaminan Sosial ketenagakerjaan (Perisai) merupakan salah satu strategi perluasan kepesertaan untuk cakupan sektor usaha mikro dan kecil serta sektor informal. Perisai menggunakan sistem informasi teknologi yang terhubung dengan Bank Mitra sehingga end to end prosess business dilakukan secara digital. Saat ini, Perisai telah mencapai 5.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rasio manfaat dan biaya dari aspek finansial sebesar 10,56 kali melebihi insentif yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada Perisai. Namun, BPJS Ketenagakerjaan senantiasa meningkatkan inisiatif strategis Perisai guna mendukung perbaikan implementasi, salah satunya yaitu dengan melakukan advance analytics menggunakan metode Data Science Based yang menghasilkan serangkaian strategi Perisai 2.0, Perisai 3.0, dan Perisai 4.0 yang memiliki flow dan proses akuisisi berbeda namun dijalankan secara berkesinambungan. Jaminan Kehilangan Pekerjaan Monitoring dan Controlling Penyusunan Desain Program dan Model Bisnis Implementasi Unemployment Benefit di Indonesia Pemerintah Indonesia mengesahkan pemberlakuan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk memperoleh skema perlindungan sosial pada masa menganggur yang salah satunya yakni pemberlakuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang penyelenggaraannya diamanahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker. JKP memberikan tiga manfaat di antaranya uang tunai, akses pasar kerja, dan pelatihan. Ke depan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker RI dapat mendesain program dan model bisnis yang memiliki skema layanan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh peserta. Pekerja Migran Indonesia (PMI) Program Perlindungan PMI Program perlindungan PMI bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan menjamin keberlanjutan pendapatan dan kesejahteraan CPMI/PMI, serta menghubungkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan kendala perlindungan jaminan sosial guna menjamin pemenuhan dan penegakan HAM sebagai warga negara serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi, serta sosial PMI dan keluarganya. Program ini dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No.18 Tahun 2018 dan Permenaker No.10 Tahun 2020. Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah melayani pendaftaran PMI, pembayaran iuran, dan pelaporan klaim, serta bekerja sama dengan berbagai stakeholder di beberapa negara seperti Hongkong, Jepang, dan Malaysia. Ke depan BPJS Ketenagakerjaan akan meningkatkan utilisasi layanan dengan bekerja sama dengan stakeholder di luar negeri dan meningkatkan infrastruktur pendaftaran dan pelaporan klaim untuk mengoptimalkan perlindungan PMI. Kerja Sama Terkait Pemrosesan Pengajuan Klaim Manfaat Pensiun Lumpsum PMI Peserta NPS dari Korea Selatan Tujuan program ini yaitu untuk mengorganisasikan dan mengembangkan mekanisme pemrosesan pengajuan klaim manfaat pensiun lumpsum PMI purnakerja dan membantu meningkatkan kesejahteraan PMI beserta keluarganya melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Perjanjian Kerjasama (PKS) merupakan pemrosesan pengajuan klaim manfaat pensiun lumpsum (sekaligus) TKI purnakerja dari Korea Selatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Bank BJB. Perjanjian tersebut mengatur proses klaim, mulai dari penerimaan dokumen pengajuan, verifikasi, pertukaran data, dan informasi terkait pemrosesan kalim, layanan keuangan, dan program pemberdayaan bagi TKI purnakerja. Manfaat yang telah dirasakan oleh tenaga kerja maupun ahli waris selama periode 2018-2019 yaitu sebesar Rp1,5 miliar. Ke depan BPJS Ketenagakerjaan akan meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan perluasan kerja sama dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah. Gerakan Peduli Pekerja Rentan (GN Lingkaran) Implementasi GN Lingkaran Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) merupakan suatu konsep untuk mengakomodir perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja informal atau bukan penerima upah yang rentan dengan sumber dana iuran dari donatur. BPJS Ketenagakerjaan akan mengirimkan petunjuk teknis program, aplikasi, MOU kerja sama dengan donatur, dan laporan monitoring dan evaluasi implementasi GN Lingkaran. Ke depannya, BPJS Ketenagakerjaan akan menyempurnakan konsep, merumuskan skenario sosialisasi, dan pemilihan aplikasi untuk melanjutkan program GN Lingkaran. Securities Lending and Borrowing (SLB) & Pinjam Meminjam Efek (PME) Kajian Komprehensif Securities Lending and Borrowing (SLB) atau Pinjam Meminjam Efek (PME) SLB merupakan kegiatan pinjam-meminjam suatu efek antara pihak pemilik efek sebagai pemberi pinjaman dengan pihak yang membutuhkan efek sebagai penerima pinjaman dengan menyerahkan agunan sebagai pinjaman, dalam rangka mendukung aktivitas penyelesaian transaksi bursa. SLB diharapkan dapat meningkatkan manfaat jaminan hari tua dan pensiun yang sebesar-besarnya bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui pendapatan investasi melalui Forum Group Discussion untuk menambah wawasan terkait SLB dan draft model bisnis serta petunjuk teknis implementasi peminjaman efek. Ke depannya, BPJS Ketenagakerjaan akan mengawal amandemen PP No.99/2013 dan PP No.55/2015 tentang penempatan investasi seperti peminajaman efek dan REPO serta benchmarking dari dalam maupun luar negeri seperti Korea Securities Depository untuk bahan studi kelayakan investasi dan implementasinya. Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Inisiatif Strategis Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan kepada desa dengan aparatur desa terdaftar pada program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hingga tahun 2019, terdapat 675 desa yang dinobatkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan harapan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya program jaminan sosial. Ke depannya, BPJS Ketenagakerjaan akan senantiasa memperbaiki implementasi inisiatif strategis desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan melalui peningkatan dukungan dari seluruh stakeholder dan kerja sama dengan pemerintah daerah.

25 BAB II EVALUASI REALISASI RENCANA PERIODE 2017-2021 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 Digital Ekosistem (E-Commerce) Peningkatan Proses Bisnis Kepesertaan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Melalui Implementasi Digital Platform Ekosistem Ketenagakerjaan (Fintech) BPJS Ketenagakerjaan menginisiasi pengoptimalan penggunaan internet dan digital untuk menjangkau perlindungan tenaga kerja sampai ke pelosok daerah. Upaya digitalisasi layanan dapat dilakukan melalui platform BPJSTKU sehingga peserta BPJS Ketenagakerjaan akan lebih mudah mendapatkan pelayanan baik dalam hal pendaftaran, klaim, dan lainnya. Proses digitalisasi dapat mengurangi biaya operasional dan sumber daya manusia, serta menambah manfaat yang seluas-luasnya bagi peserta untuk mengakses layanan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan maupun mitra lainnya. BPJS Ketenagakerjaan dapat menerapkan uang digital atau ewallet agar setiap transaksi dapat dilakukan secara lebih mudah. Edukasi Publik Implementasi Job Services dan Pelatihan Vokasi Pelaksanaan program ini berawal dari adanya data yang menyatakan tingginya tingkat pengangguran di Indoensia karena ketidaksesuaian antara ketersediaan tenaga kerja (supply) dengan ketersediaan lapangan kerja (demand). Upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut yaitu dengan menyediakan informasi lowongan kerja (job service) dan pemberian keterampilan (vokasi). Job service (akses pasar kerja) merupakan program yang mempertemukan antara tenaga kerja dan pemberi kerja menggunakan portal yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan. Vokasi (pelatihan) merupakan program yang memberikan pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Berdasarkan data, pada tahun 2020 BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil melatih 3.159 perserta yang lulus dan 48 orang telah bekerja kembali. Pengembangan JKK & JKM Sepanjang Hayat Inisiatif Program Perlindungan Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian Sepanjang Hayat Inisiatif ini muncul karena belum semua lapisan masyarakat terlindungi oleh program jaminan sosial yang disebabkan karena adanya tantangan seperti sosialisasi/edukasi yang belum masif, tingkat kesadaran tentang pentingnya jaminan sosial rendah, belum efektifnya penerapan sanksi kepada pemberi kerja yang belum mendaftarkan kepesertaan, dan keengganan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk memberikan kesetaraan kepada seluruh warga negara, mulai dari usia balita, remaja, dewasa, hingga penduduk usia lanjut, sejak lahir hingga meninggal dunia. Secara regulasi, Pemerintah Pusat belum mengatur mengenai jaminan kecelakaan dan jaminan kematian sepanjang hayat bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan peluang bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh penduduk. Mengkaji Jaminan Sosial Syariah Pengembangan Layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan Pengembangan layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan merupakan tindak lanjut terhadap Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) yang diprakarsai oleh Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah (KNEKS). Penciptaan layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan selanjutnya dimulai dengan survei minat dan pandangan stakeholder terhadap layanan syariah, dan diperoleh hasil survei responden eksternal 77,11% dan responden internal 86% menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan layanan syariah. Setelah itu dilakukan penyusunan blueprint program layanan syariah, persiapan implementasi layanan syariah, dan dilanjutkan dengan diskusi pembahasan Bersama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Paritrana Awards Monitoring dan Evaluasi Implementasi Wasrik Implementasi Wasrik dilakukan karena BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewajiban untuk menertibkan kepatuhan peserta mulai dari ketertiban pembayaran iuran tiap bulan, pendaftaran seluruh tenaga kerja suatu perusahaan, dan pembayaran denda karena menunggak. Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 yang memberikan kewenangan untuk melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan atas Kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan membentuk Petugas Pengawas dan Pemeriksa yang ditetapkan melalui Peraturan Internal. Enhance Lapak Asik dan “One to Many” Monitoring dan Evaluasi Implementasi Digitalisasi Klaim Jaminan Hari Tua Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) Online dan Onsite Guna memberikan pelayanan dan tetap mematuhi protokol kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan transformasi layanan klaim JHT secara digital dengan nama Layanan Klaim JHT Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik). Layanan ini terbagi menjadi dua, yaitu Lapak Asik Online yang dapat diakses dimanapun menggunakan link URL lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id dan Lapak Asik Onsite yang dapat diakses di Kantor Cabang menggunakan QR Code/link URL pada gadget peserta. Proses digitalisasi klaim dilakukan dengan menghapus dokumen fisik. Proses wawancara dan verifikasi dokumen dilakukan secara virtual, penandatanganan dokumen klaim menggunakan digital signature, dan pengarsipan dokumen klaim secara digital. Penanganan Bantuan Pemerintah (BSU) Penyaluran Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada Buruh/Pekerja Dalam rangka menangani dampak yang ditimbulkan dari COVID-19, Pemerintah menyelenggarakan program BSU kepada pekerja atau buruh yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli dari pekerja formal menengah ke bawah. Program ini diberikan dengan menggunakan basis data BPJS Ketenagakerjaan yang telah divalidasi dan diverifikasi, lalu diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Kuasa Pemilik Anggaran (KPA). Pekerja yang mendapatkan BSU yaitu pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta, WNI, dan aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah data rekening calon penerima yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 14.892.441 pekerja/buruh dari target 15.725.232 pekerja/buruh.

26 BAB II EVALUASI REALISASI RENCANA PERIODE 2017-2021 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 Penanganan Bantuan Pemerintah (Vaksin) Monitoring dan Controlling Teknis Implementasi Relaksasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta Terdampak COVID-19 Pandemi COVID-19 telah berdampak pada pemangkasan jumlah tenaga kerja, merumahkan karyawan tanpa dibayar, dan menunda gaji. Hal ini juga berdampak pada menurunnya jumlah tenaga kerja yang masuk sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dibuatlah kebijakan penyesuaian iuran program jaminan sosial. Relaksasi program jaminan sosial ketenagakerjaan ini dilakukan dengan adanya kelonggaran batas waktu pembayaran iuran, keringanan denda atas keterlambatan iuran, keringanan iuran program JKK dan JKM, serta penundaan pembayaran iuran program. Program relaksasi iuran ini diimplementasikan di seluruh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan terhitung sejak tanggal 14 September 2020. Penyampaian Data BPJS Ketenagakerjaan di dalam Mendukung Program Nasional Vaksin COVID-19 Dalam mempersiapkan Program Vaksin Nasional COVID-19, Pemerintah harus melakukan penyusunan informasi vaksinasi dengan Menyusun daftar prioritas calon penerima vaksin COVID-19. Penentuan prioritas tersebut didasarkan pada asas manfaat, kemanusiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemetaan data potensi dan validasi, pada Tahap I diperoleh data Penerima Upah sebesar 17.611.918 dan Bukan Penerima Upah sebesar 1.953.002. Sementara pada Tahap II data Penerima Upah sebesar 18.296.009 dan Bukan Penerima Upah sebesar 2.041.998. Data yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam Menyusun daftar prioritas yang dimaksud berdasarkan filter pekerjaan. No Uraian Target 2021 1 Peserta Aktif 33.673.202 orang 2 Penerimaan Iuran Rp76,57 miliar 3 Pembayaran Jaminan Rp34,88 miliar 4 AUM Dana Investasi Rp542,41 miliar 5 Imbal Hasil Dana Investasi Rp37,40 miliar Semua upaya tersebut dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk mencapai target yang optimal di tahun 2021, yaitu sebagai berikut: Langkah-langkah strategis yang dilakukan sudah menunjukkan usaha yang optimal dalam mencapai target tahunan, bahkan visi BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Hasil evaluasi periode ini menunjukkan bahwa hasil sudah optimal meskipun belum semua target dapat tercapai. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa target BPJS Ketenagakerjaan cukup baik yaitu melalui hasil KPI, yang mencatat bahwa 50% KPI finansial dan 70% KPI nonfinansial tercapai. Hasil tersebut menjadi alasan bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan perbaikan-perbaikan untuk memaksimalkan Renstra pada periode selanjutnya. Faktor utama penyebab tidak tercapainya target yaitu karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan pengangguran, sehingga terjadi penurunan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Banyak usaha mikro yang belum mendaftarkan pekerjanya karena sebagian besar dari mereka masih bekerja sebagai freelance dan belum mengetahui prosedur yang ditetapkan. Oleh sebab itu, perlunya suatu tindak lanjut yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk merespons hasil evaluasi tersebut. Perbaikan yang cukup besar dapat dilakukan melalui peningkatan kepesertaan usaha mikro dan menengah, menurunkan kesenjangan imbal hasil dana investasi, klaim program, serta melalui kondisi internal BPJS Ketenagakerjaan untuk mencapai target-target yang optimal pada periode selanjutnya. Salah satu strategi yang dapat dioptimalkan yaitu dengan meningkatkan pelayanan melalui responsivitas customer service, menanamkan budaya, serta meritokrasi dalam berorganisasi. Langkah pertama yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk merespons hasil evaluasi rencana kerja pada periode sebelumnya yaitu melalui peningkatan kinerja internal dengan merespons critical performance issue. Tindak lanjut yang telah direncanakan pada renstra periode ini yaitu dengan meragamkan elemen kinerja yang melibatkan seluruh pegawai di semua lini. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan reputasi organisasi dengan membuktikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memberikan kesempatan kepada semua pegawai untuk menjadi pemimpin, memberikan penghargaan dan apresiasi berdasarkan pencapaian, serta sistem penilaian kinerja yang objektif. Tabel 2.3 Target Capaian Kinerja Tahun 2021

27 BAB II EVALUASI REALISASI RENCANA PERIODE 2017-2021 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga akan meningkatkan kinerja melalui praktik yang sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensi para pegawainya. Lingkup internal lainnya yang menjadi fokus perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yaitu peningkatan motivasi untuk para pegawai bekerja seefektif mungkin melalui supervisor masing-masing dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Semua upaya tersebut dapat diterapkan jika semua pihak dapat bekerja sama untuk meningkatkan keterlibatan pegawai dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sesuai dengan peran serta kompetensi masing-masing. BPJS Ketenagakerjaan juga fokus dalam memperbaiki budaya organisasi untuk menghadapi beberapa tantangan, seperti, keberlangsungan organisasi ke depannya, menjaga hubungan baik antara pegawai, atasan, mitra kerja, pemerintah, pemberi kerja, dan peserta, serta bagaimana organisasi memiliki nilai tambah untuk berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang. Seluruh tantangan tersebut harus dihadapi untuk menunjukkan kinerja yang unggul, baik dari pertumbuhan dan perkembangan pegawai serta organisasi, sehingga mampu mencapai visi, misi, nilai, dan tujuan bersama. Budaya organisasi yang baik juga akan tercipta melalui komunikasi dan koordinasi yang optimal dari semua pihak, manajemen kerja yang efektif, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta meritokrasi. Strategi selanjutnya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam Renstra periode ini yaitu dengan meningkatkan kesiapan IT melalui perencanaan yang strategis, penentuan arsitektur informasi pengelolaan proyek, serta pengidentifikasian solusi dengan perolehan dan pemeliharaan aplikasi software. Kemudian dilanjutkan dengan mengaktifkan operasi, memastikan layanan yang berkelanjutan, dan mengalokasikan biaya pengelolaan data, sehingga mampu menyediakan tata kelola IT yang baik dan matang. Strategi lainnya yaitu dengan mengoptimalkan tingkat kepuasan dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dilihat melalui hasil CSI pada periode selanjutnya. Hasil penilaian dapat ditingkatkan melalui pelayanan yang excellent di antaranya mengalihkan klaim offline ke online dan customer service yang responsif. Berdasarkan langkah-langkah strategis yang direncanakan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran utama dari renstra periode sebelumnya yaitu sebagai berikut: Isu Spesifik Penting Tindakan Utama yang Perlu Dipertimbangkan KPI Finansial kepesertaan Penerima Upah dari skala Usaha Menengah, Mikro, dan Kecil Membuat kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan benefit bagi segmentasi Penerima Upah Skala Usaha Menengah, Mikro, dan Kecil Imbal hasil dana dan optimalisasi portofolio aset Meninjau alokasi aset dan mengembangkan kemampuan tim investasi Jumlah klaim JP, JHT, JKK, dan JKM Mengembangkan kembali customer journey dalam proses klaim agar lebih mudah mengajukan klaim KPI NonFinansial Organisasi Lingkungan tempat kerja Melakukan pelatihan formal bagi karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung Kesesuaian peran dan kompetensi Menerapkan sistem untuk mengungkapkan dan menyesuaikan skill dengan peran secara lebih baik Meritokrasi Meningkatkan pengukuran kinerja dan memberikan rekognisi atas pencapaian yang luar biasa Kepuasan Peserta Kemudahan proses klaim Mempercepat proses klaim Pembaharuan data dan melakukan pembayaran Meningkatkan kanal pembaharuan informasi Ketanggapan customer service Meningkatkan kapasitas atau melatih staf untuk menaikkan tingkat First Call Resolution dan menyediakan jalur customer service alternatif (contoh: chatbot, FAQ) Tabel 2.4 Isu Spesifik dari KPI Finansial dan KPI Non-Finansial

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Penerima Upah 16.924.055 16.068.453 94,94 19.476.319 19.427.150 99,75 22.778.583 20.174.472 88,57 18.737.100 19.963.696 106,55 21.602.358 20.832.255 96,44 Bukan Penerima Upah 1.750.000 1.714.169 97,95 2.420.928 2.393.022 98,85 3.541.856 2.712.031 76,57 3.913.800 2.494.994 63,75 4.451.447 3.551.858 79,79 Jasa Konstruksi 7.481.859 8.459.410 113,07 7.755.584 8.639.900 111,40 8.033.829 11.279.754 140,40 6.849.100 7.521.392 109,82 7.619.397 6.276.788 82,38 Total TK Aktif 26.155.914 26.242.032 100,33 29.652.831 30.460.072 102,72 34.354.268 34.166.257 99,45 29.500.000 29.980.082 101,63 33.673.202 30.660.901 91,05 Iuran (dalam Rp Miliar) Iuran (dalam Rp Miliar) JKK 4.706 4.650 98,80 5.373 5.323 99,07 6.197 5.926 95,64 2.834 3.791 133,74 4.372 5.254 120,16 JKM 2.090 2.121 101,51 2.553 2.496 97,74 2.966 2.814 94,89 1.364 1.825 133,82 2.141 2.469 115,33 JHT 38.052 37.322 98,08 43.270 42.455 98,12 47.177 47.438 100,55 46.746 49.369 105,61 51.056 51.392 100,66 JP 10.527 12.319 117,02 13.171 42.826 112,57 19.698 17.249 87,57 9.557 18.280 191,28 19.007 19.078 100,38 JKP - - - - - - - - - - - - - 1.954 0,00 Total Iuran 55.375 56.412 101,87 64.367 65.100 101,14 76.038 73.427 96,57 60.500 73.264 121,10 76.576 80.147 104,66 28 BAB II EVALUASI REALISASI RENCANA PERIODE 2017-2021 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 C Evaluasi Capaian Kinerja Periode 2017-2021 Tabel 2.5 Evaluasi Capaian Kinerja Periode 2017-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Penerima Upah 16.924.055 16.068.453 94,94 19.476.319 19.427.150 99,75 22.778.583 20.174.472 88,57 18.737.100 19.963.696 106,55 21.602.358 20.832.255 96,44 Bukan Penerima Upah 1.750.000 1.714.169 97,95 2.420.928 2.393.022 98,85 3.541.856 2.712.031 76,57 3.913.800 2.494.994 63,75 4.451.447 3.551.858 79,79 Jasa Konstruksi 7.481.859 8.459.410 113,07 7.755.584 8.639.900 111,40 8.033.829 11.279.754 140,40 6.849.100 7.521.392 109,82 7.619.397 6.276.788 82,38 Total TK Aktif 26.155.914 26.242.032 100,33 29.652.831 30.460.072 102,72 34.354.268 34.166.257 99,45 29.500.000 29.980.082 101,63 33.673.202 30.660.901 91,05 Iuran (dalam Rp Miliar) Iuran (dalam Rp Miliar) JKK 4.706 4.650 98,80 5.373 5.323 99,07 6.197 5.926 95,64 2.834 3.791 133,74 4.372 5.254 120,16 JKM 2.090 2.121 101,51 2.553 2.496 97,74 2.966 2.814 94,89 1.364 1.825 133,82 2.141 2.469 115,33 JHT 38.052 37.322 98,08 43.270 42.455 98,12 47.177 47.438 100,55 46.746 49.369 105,61 51.056 51.392 100,66 JP 10.527 12.319 117,02 13.171 42.826 112,57 19.698 17.249 87,57 9.557 18.280 191,28 19.007 19.078 100,38 JKP - - - - - - - - - - - - - 1.954 0,00 Total Iuran 55.375 56.412 101,87 64.367 65.100 101,14 76.038 73.427 96,57 60.500 73.264 121,10 76.576 80.147 104,66 29 BAB II EVALUASI REALISASI RENCANA PERIODE 2017-2021 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Jaminan (dalam Rp Miliar) Jaminan (dalam Rp Miliar) JKK 953 972 101,94 1.442 1.227 85,10 1.701 1.577 92,69 1.581 1.557 98,48 1.697 1.790 105,50 JKM 747 612 81,96 719 708 98,43 1.386 863 62,25 1.064 1.347 126,57 1.593 3.164 198,64 JHT 22.070 19.707 89,29 26.221 25.447 97,05 27.156 27.081 99,72 31.461 33.102 105,22 31.375 37.088 118,21 JP 88 76 85,92 379 223 58,95 621 196 31,61 266 440 165,37 224 736 328,43 Total Jaminan 23.859 21.367 89,56 28.760 27.605 95,98 30.864 29.716 96,28 34.372 36.445 106,03 34.888 42.778 122,62 Dana Investasi (dalam Rp Miliar) Dana Investasi (dalam Rp Miliar) JKK 23.187 23.784 102,57 29.308 28.877 98,53 35.924 35.599 99,10 37.327 40.551 108,64 47.643 45.961 96,47 JKM 7.588 8.211 108,21 10.731 10.392 96,84 12.516 13.047 104,24 13.379 14.653 109,52 16.342 14.528 88,90 JHT 237.392 249.050 104,91 278.678 274.784 98,60 322.889 312.562 96,80 327.491 340.751 104,05 372.494 372.500 100,00 JP 20.921 25.286 120,86 38.279 39.839 104,08 60.122 58.916 98,00 67.500 79.437 117,68 94.300 101.660 107,81 JKP - - - - - - - - - - - - - 7.727 0,00 DJS 289.088 306.331 105,96 356.997 353.893 99,13 431.450 420.124 97,37 445.697 475.392 106,66 530.779 542.377 102,19 BPJS 7.836 10.787 137,66 10.885 10.994 101,00 11.731 11.863 101,13 10.866 11.667 107,37 11.629 11.837 101,79 Total 296.924 317.118 106,80 367.881 364.887 99,19 443.181 431.987 97,47 456.563 487.059 106,68 542.407 554.214 102,18 Hasil Investasi (dalam Rp Miliar) Hasil Investasi (dalam Rp Miliar) JKK 1.698 1.862 109,66 2.089 2.099 100,49 2.843 2.674 94,06 2.627 2.941 111,94 2.824 2.976 105,40 JKM 554 614 110,83 757 740 97,68 993 1.017 102,36 1.008 1.102 109,33 1.060 1.079 101,76 JHT 20.510 21.851 106,54 25.512 20.806 81,56 27.018 21.212 78,51 26.958 22.958 85,16 27.739 24.440 88,11 JP 1.374 1.571 114,34 2.722 2.580 94,78 4.189 3.374 80,54 3.886 4.505 115,94 5.003 6.102 121,97 JKP - - - - - - - - - - - - - 6 - DJS 24.136 25.898 107,30 31.080 26.225 84,38 35.043 28.277 80,69 34.479 31.506 91,38 36.626 34.603 94,48 BPJS 705 825 117,02 1.010 1.062 105,24 1.083 876 80,90 730 825 112,99 771 732 94,94 Total 24.841 26.723 107,58 32.089 27.287 85,04 36.126 29.153 80,70 35.209 32.331 91,82 37.397 35.335 94,49 Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Tenaga Kerja Aktif 26.155.914 26.242.032 100,33 29.652.831 30.460.072 102,72 34.354.268 34.166.257 99,45 29.500.000 29.980.082 101,63 33.673.202 30.660.901 91,05 Iuran (dalam Miliar Rupiah) 55.375 56.412 101,87 64.367 65.100 101,14 76.038 73.427 96,57 60.500 73.264 121,10 76.576 80.147 104,66 Jaminan (dalam Miliar Rupiah) 23.859 21.367 89,56 28.760 27.605 95,98 30.864 29.716 96,28 34.372 36.445 106,03 34.888 42.778 122,62 Dana Investasi (dalam Miliar Rupiah) 296.924 317.118 106,80 367.881 364.887 99,19 443.181 431.987 97,47 456.563 487.059 106,68 542.407 554.214 102,18 Hasil Investasi (dalam Miliar Rupiah) 24.841 26.723 107,58 32.089 27.287 85,04 36.126 29.153 80,70 35.209 32.331 91,82 37.397 35.335 94,49 30 BAB II EVALUASI REALISASI RENCANA PERIODE 2017-2021 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Jaminan (dalam Rp Miliar) Jaminan (dalam Rp Miliar) JKK 953 972 101,94 1.442 1.227 85,10 1.701 1.577 92,69 1.581 1.557 98,48 1.697 1.790 105,50 JKM 747 612 81,96 719 708 98,43 1.386 863 62,25 1.064 1.347 126,57 1.593 3.164 198,64 JHT 22.070 19.707 89,29 26.221 25.447 97,05 27.156 27.081 99,72 31.461 33.102 105,22 31.375 37.088 118,21 JP 88 76 85,92 379 223 58,95 621 196 31,61 266 440 165,37 224 736 328,43 Total Jaminan 23.859 21.367 89,56 28.760 27.605 95,98 30.864 29.716 96,28 34.372 36.445 106,03 34.888 42.778 122,62 Dana Investasi (dalam Rp Miliar) Dana Investasi (dalam Rp Miliar) JKK 23.187 23.784 102,57 29.308 28.877 98,53 35.924 35.599 99,10 37.327 40.551 108,64 47.643 45.961 96,47 JKM 7.588 8.211 108,21 10.731 10.392 96,84 12.516 13.047 104,24 13.379 14.653 109,52 16.342 14.528 88,90 JHT 237.392 249.050 104,91 278.678 274.784 98,60 322.889 312.562 96,80 327.491 340.751 104,05 372.494 372.500 100,00 JP 20.921 25.286 120,86 38.279 39.839 104,08 60.122 58.916 98,00 67.500 79.437 117,68 94.300 101.660 107,81 JKP - - - - - - - - - - - - - 7.727 0,00 DJS 289.088 306.331 105,96 356.997 353.893 99,13 431.450 420.124 97,37 445.697 475.392 106,66 530.779 542.377 102,19 BPJS 7.836 10.787 137,66 10.885 10.994 101,00 11.731 11.863 101,13 10.866 11.667 107,37 11.629 11.837 101,79 Total 296.924 317.118 106,80 367.881 364.887 99,19 443.181 431.987 97,47 456.563 487.059 106,68 542.407 554.214 102,18 Hasil Investasi (dalam Rp Miliar) Hasil Investasi (dalam Rp Miliar) JKK 1.698 1.862 109,66 2.089 2.099 100,49 2.843 2.674 94,06 2.627 2.941 111,94 2.824 2.976 105,40 JKM 554 614 110,83 757 740 97,68 993 1.017 102,36 1.008 1.102 109,33 1.060 1.079 101,76 JHT 20.510 21.851 106,54 25.512 20.806 81,56 27.018 21.212 78,51 26.958 22.958 85,16 27.739 24.440 88,11 JP 1.374 1.571 114,34 2.722 2.580 94,78 4.189 3.374 80,54 3.886 4.505 115,94 5.003 6.102 121,97 JKP - - - - - - - - - - - - - 6 - DJS 24.136 25.898 107,30 31.080 26.225 84,38 35.043 28.277 80,69 34.479 31.506 91,38 36.626 34.603 94,48 BPJS 705 825 117,02 1.010 1.062 105,24 1.083 876 80,90 730 825 112,99 771 732 94,94 Total 24.841 26.723 107,58 32.089 27.287 85,04 36.126 29.153 80,70 35.209 32.331 91,82 37.397 35.335 94,49 Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Tenaga Kerja Aktif 26.155.914 26.242.032 100,33 29.652.831 30.460.072 102,72 34.354.268 34.166.257 99,45 29.500.000 29.980.082 101,63 33.673.202 30.660.901 91,05 Iuran (dalam Miliar Rupiah) 55.375 56.412 101,87 64.367 65.100 101,14 76.038 73.427 96,57 60.500 73.264 121,10 76.576 80.147 104,66 Jaminan (dalam Miliar Rupiah) 23.859 21.367 89,56 28.760 27.605 95,98 30.864 29.716 96,28 34.372 36.445 106,03 34.888 42.778 122,62 Dana Investasi (dalam Miliar Rupiah) 296.924 317.118 106,80 367.881 364.887 99,19 443.181 431.987 97,47 456.563 487.059 106,68 542.407 554.214 102,18 Hasil Investasi (dalam Miliar Rupiah) 24.841 26.723 107,58 32.089 27.287 85,04 36.126 29.153 80,70 35.209 32.331 91,82 37.397 35.335 94,49 31 BAB II EVALUASI REALISASI RENCANA PERIODE 2017-2021 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026

32 BAB II EVALUASI REALISASI RENCANA PERIODE 2017-2021 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 D Evaluasi Capaian Kinerja Dukungan Fungsi Lainnya 1. Brand Equity Nilai Brand Equity BPJS Ketenagakerjaan cenderung meningkat setiap tahunnya, meskipun terjadi penurunan dari tahun 2020 yang sebesar 87,2 menjadi 84,9 pada tahun 2021. BPJS Ketenagakerjaan berupaya meningkatkan Brand Equity dengan strategi komunikasi yang menjangkau target pasar melalui content marketing, implementasi Media Social Intelligence, dan positioning BPJS Ketenagakerjaan sebagai Lembaga Publik. Untuk mengenalkan, meningkatkan awareness, serta mempermudah penyebutan, BPJS Ketenagakerjaan mengubah penyebutan nama menjadi BPJAMSOSTEK yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor PERDIR/28/112019 tentang Pedoman Penggunaan BPJAMSOSTEK sebagai Call Name BPJS Ketenagakerjaan. 2. Customer Satisfaction Index (CSI) Pada tahun 2021, BPJS Ketenagakerjaan menggunakan jasa pihak ketiga independen untuk melakukan penelitian kepuasan peserta/customer satisfaction index (CSI) dan menghasilkan nilai CSI sebesar 89,24, menurun dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 92,76. Survei ini dilaksanakan secara nasional dan mencakup 11 Kantor Wilayah dengan jumlah 3.243 responden secara sampling yang terdiri dari peserta, perusahaan, mitra kerja sama, dan masyarakat. Riset ini dilakukan dengan dua metode, yakni metode kuantitatif berupa telesurvey dan face to face interview serta metode kualitatif berupa focus group discussion dan in depth interview. 2017 2018 2019 2020 2021 90,71 92,60 95,50 92,76 89,24 2017 2018 2019 2020 2021 78,3 82,91 84,02 87,2 84,9 Gambar 2.1 Brand Equity Gambar 2.2 Customer Satisfaction Index (CSI)

33 BAB II EVALUASI REALISASI RENCANA PERIODE 2017-2021 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 3. Employee Engagement Berdasarkan hasil analisa data, pada tahun 2021, corporate engagement level (employee engagement) yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan mencapai 93%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 82%. Tingkat engagement karyawan ini menggambarkan bahwa karyawan bekerja dengan semangat dan merasakan ikatan yang cukup kuat dengan perusahaan. 4. Good Governance (GG) Index Indeks Good Governance (GG) BPJS Ketenagakerjaan cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Indeks GG BPJS Ketenagakerjaan mencapai 96,40, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 94,31. BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen menjadi lembaga dengan implementasi Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang berpegang pada praktik terbaik dan menjadi promotor penerapan GG di kalangan lembaga publik. 5. IT Maturity Level BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan publik berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan risiko dalam setiap Aspek Pengelolaan Dana Amanat Pekerja. Penilaian IT Maturity Level dilakukan setiap tahunnya untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik. Penilaian IT Maturity Level berdasarkan skala tingkat 1 sampai 5, di mana tingkat 1 mengartikan nilai kualitatif basic dan tingkat 5 mengartikan nilai kualitatif best practices. Hal ini mengartikan bahwa semakin besar hasil IT Maturity Level, maka semakin baik praktik manajemen risiko yang telah diterapkan. Pada tahun 2021, hasil IT Maturity Level mencapai 3,54, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 2,66. 2017 2018 2019 2020 2021 2021 98,87% 83,6% 88% 82% 93% 96,40 2017 2018 2019 2020 95,69 95,75 95,94 94,31 2017 2018 2019 2020 2021 3,42 3,63 3,69 2,66 3,54 Gambar 2.3 Employee Engagement Gambar 2.4 Good Governance (GG) Index Gambar 2.5 IT Maturity Level

34 BAB III ANALISIS LINGKUNGAN Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026

Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 35 BAB III ANALISIS LINGKUNGAN

36 BAB III ANALISIS LINGKUNGAN Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 A Analisis Strategi Strategi merupakan sebuah tindakan yang memiliki kekuatan, yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan Direksi. Strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi, serta perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang dihadapi Badan. Proses penentuan faktor-faktor yang menjadi potensi dan hambatan dari suatu organisasi dapat dilakukan melalui sebuah analisis strategi dari aspek lingkungan yang mempengaruhinya. Analisis lingkungan itu sendiri terbagi menjadi dua lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Analisis lingkungan eksternal merupakan pengidentifikasian faktor-faktor yang ada dalam lingkungan eksternal, yaitu perubahan regulasi dari pemerintah, perkembangan ekonomi, perubahan teknologi, dan perkembangan sosial demografi. Sementara itu, analisis lingkungan internal dapat berupa berupa analisa kekuatan dan kelemahan yang bersumber dari kepesertaan, pelayanan, teknologi informasi, keuangan, investasi, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Berdasarkan dasar tersebut, BPJS Ketenagakerjaan melakukan analisis lingkungan yang merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan proses untuk selalu menempatkan perusahaan dalam posisi strategis, sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan lingkungan eksternal dan internal untuk mengetahui sejauh mana peluang, ancaman, kelebihan, dan kelemahan selama lima tahun mendatang. VISI Analisis Eksternal Analisis Internal Threat & Opportunity Streangth & Weakness Pengembangan Strategi Destination Statement MISI Gambar 3.1 Analisis Strategi

37 BAB III ANALISIS LINGKUNGAN Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 B Analisis Eksternal 1. Wawasan dari Peserta 2. Pembelajaran dari Proses Benchmarking Berdasarkan analisis, terdapat banyaknya segmen pekerja penerima upah (PU) yang memiliki kesadaran rendah terkait program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mengakibatkan kurangnya kepesertaan. Selain itu, faktor lain yang menjadi pertimbangan penerima upah untuk ikut dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu terdapat tambahan biaya bagi pemberi kerja untuk daftar dan membayar premi pekerja, tingginya perputaran pekerja yang mengurangi kemauan untuk mendaftarkan, dan pendaftaran berpotensial menjadi lebih rumit ketika seluruh data NIK dibutuhkan. Kedua faktor mengenai kurangnya kesadaran dan kemampuan finansial juga menjadi penyebab segmen pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) untuk tidak mendaftar program BPJS Ketenagakerjaan. Lemahnya kesadaran timbul akibat pekerja tidak merasa memiliki kewajiban untuk mendaftar program karena mereka beranggapan bahwa pekerjaan yang dilakukan memiliki risiko yang rendah, sehingga tidak membutuhkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, rendahnya literasi keuangan seperti perencanaan hari tua atau pensiun juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor tersebut, tidak menjadi penghalang bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mengembangkan strategi. Sebab, sebagian perusahaan dengan penerima upah besar dan sedang, sudah memiliki awareness yang cukup tinggi. Kesadaran tersebut muncul dari berbagai edukasi, sehingga perusahaan PU mendaftarkan pegawainya melalui proses pendaftaran yang mudah, misalnya melalui agensi atau instansi terkait dan merasa puas dengan manfaat dan pelayanan yang diberikan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh BPJS Ketenagakerjaan agar para pekerja di segmen PU dengan kategori besar dan sedang menjadi lebih baik yaitu dengan menegakkan aturan keikutsertaan program, memperluas informasi agar para tenaga kerja sadar dan teredukasi akan program dan manfaat, serta pelayanan yang terjangkau dan fleksibel. Evaluasi rencana kerja juga disampaikan oleh para peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mengetahui cara pandang dari sisi peserta, sehingga dapat menjadi perbaikan bagi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa hal yang menjadi fokus perbaikan menurut para peserta, yaitu keterbatasan informasi yang terdapat di kanal digital dan offline, orientasi peserta terhadap program, kontribusi yang belum optimal saat pelaksanaan program, serta proses pelayanan dan klaim yang masih membutuhkan proses. Namun, peserta BPJS Ketenagakerjaan juga mengakui bahwa pelayanan yang diberikan sudah baik, seperti proses pendaftaran dan pembayaran yang mudah, pelayanan customer service yang cepat, dan banyaknya informasi yang disampaikan agen. A. Tren di Jaminan Sosial Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan juga dipengaruhi oleh tren masa kini, baik secara global maupun di Indonesia. Dari sisi kepesertaan, akan meningkat karena dilihat dari peningkatan kesadaran masyarakat akan program asuransi dan tabungan pasca kondisi pandemi COVID-19, serta jumlah populasi lanjut usia yang meningkat, sehingga banyak yang membutuhkan jaminan pensiun. Di samping itu, tren peningkatan kepesertaan ini juga memiliki tantangan, yakni munculnya gig ekonomi digital, di mana terdapat perubahan dinamika industri yang mengakibatkan peningkatan persentase populasi pekerja keluar dari program pensiun. Walaupun demikian, terdapat peluang yang berasal dari sektor UMKM yang dapat menjadi pendorong utama meningkatnya kepesertaan.

38 BAB III ANALISIS LINGKUNGAN Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 Dari sisi investasi, tren investasi saat ini menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebagian masyarakat sudah tertarik akan investasi yang berkelanjutan dan menjadi alternatif pilihan selain jaminan pensiun. Kecenderungan investasi juga mempunyai kelemahan, yaitu rendahnya suku bunga di Indonesia dan global, sehingga dapat menurunkan hasil investasi. Selain itu, manajemen investasi yang berbasis data juga dapat digunakan sebagai informasi keputusan pensiunan dan manajer aset lainnya secara global. Teknologi yang semakin canggih juga menjadi tren utama yang mempengaruhi jaminan sosial di Indonesia, bahkan global. Pergeseran perilaku konsumen yang beralih ke digital membuat pola pikir masyarakat semakin canggih. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus ancaman untuk pelaksanaan program jaminan sosial agar lebih sesuai dengan tren saat ini. Kondisi-kondisi tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah dan presiden yang bertujuan untuk meningkatkan penetrasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain analisa di atas, berikut merupakan peraturan yang telah dibuat beserta rencana yang telah disusun oleh BPJS Ketenagakerjaan: Peraturan Rencana Utama Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 • Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan atas pemberi kerja • Menjalin sinergi antara data pajak dan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan • Mewajibkan pemerintah provinsi dan setempat mengalokasikan anggaran untuk mendukung jaminan sosial program di yurisdiksi mereka • Melakukan sosialisasi dan memberikan dukungan bagi TKI yang berada di luar negeri RJPMN 2020-2024 (BAPPENAS) • Target cakupan pada tahun 2024: >70% untuk PU, >30% untuk BPU • Target 20 juta pekerja terima PBI1 untuk subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 • Pengusaha wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) • Iurannya 0,46% dari gaji bulanan • Tunjangan akan diberikan ketika pegawai diberhentikan, terdiri dari uang tunai, akses ke informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja (dilaksanakan pada 2022) Referensi UUD No. 20 Tahun 2004 (sedang dibahas) • Penarikan JHT dini sebelum usia pensiun tidak boleh meskipun pegawai berhenti bekerja, sebagai gantinya, program JKP baru akan berfungsi sebagai penyangga tunai jangka pendek bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan (sedang dibahas) *Keterangan: 1. Angka 2020 berdasarkan data dari Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan B. Rangkuman dan Metodologi Benchmark Global BPJS Ketenagakerjaan dapat mengambil dan menerapkan beberapa pembelajaran berupa metodologi dari program jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari organisasi serupa di berbagai negara. Metodologi pertama yang digunakan yaitu untuk meningkatkan kepesertaan melalui penggunaan tiga kombinasi antara lain insentif seperti keringanan pajak dan akses terhadap layanan, penegakan hukum yang ketat terhadap peserta yang late payment fees, serta pendidikan melalui webinar dan layanan perencanaan pensiun. Kedua, yaitu metodologi untuk mengoptimalkan yield melalui diversifikasi portofolio aset yang secara baik yang dikelola dengan kolaborasi antara manajer dana eksternal dan internal. Kemudian untuk pembelajaran pada model operasi yaitu dengan meningkatkan kemampuan digital yang kuat mendukung organisasi best in class untuk peningkatan pelayanan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta omnichannel journey. Tabel 3.1 Peraturan dan Rencana Utama

39 BAB III ANALISIS LINGKUNGAN Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 • Peraturan dan penegakan hukum • Insentif yang kuat (baik peserta dan pemberi kerja) • Program edukasi • Desain model pensiun Peningkatan Kepesertaan • Kolaborasi Manajer Aset eksternal dan internal • Alokasi strategis dan taktis • Diversifikasi asing • Diversifikasi kelas aset Optimasi Yield • Strategi marketing • Customer journey • Efisiensi jaringan • Manajemen biaya Model Operasi Seluruh metodologi tersebut, dapat memberikan pelajaran untuk BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan, di antaranya: • Memperkenalkan insentif yang kuat kepada para peserta dan pemberi kerja, mampu menegakkan peraturan yang lebih ketat, serta memberikan pendidikan tentang pentingnya jaminan sosial. • Meningkatkan kelayakan sistem Data Center (DC) dalam jangka panjang untuk meningkatkan akumulasi dan membuat sistem menjadi lebih sustainable. • Membangun kapabilitas internal yang lebih kuat, memanfaatkan External Fund Manager (EFM), menjelajahi Sovereign Wealth Fund (SWF) baru sebagai potensi asset management. • Meningkatkan alokasi ekuitas dan kerja sama dengan regulator untuk memungkinkan diversifikasi investasi. C. Meningkatkan Kepesertaan Upaya peningkatan kepesertaan merupakan salah satu strategi yang matang untuk mencapai rencana strategis lima tahun mendatang. Beberapa organisasi penyelenggara jaminan sosial secara global melakukan penerapan pensiun reguler dan pembayaran manfaat kematian, membuat peraturan dan penegakan hukum yang ketat, memberi insentif untuk peserta dan pemberi kerja, serta menjalankan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan pensiun dan tabungan. • Melakukan segmentasi yang lebih baik, menggunakan data dan kemitraan eksternal, serta mendesain ulang Customer Journey. • Mendorong peserta untuk pakai digital serta mendesain ulang jejak offline, struktur, dan talent organisasi. Gambar 3.2 Pembelajaran dari Benchmark

40 BAB III ANALISIS LINGKUNGAN Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 Faktor Kunci Keberhasilan Penegakan di CPF dan EPF Pembelajaran dari Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Lain Awareness Hukuman yang tegas Penerapan peraturan yang konsisten Tingkat kekuatan hukum yang kuat Upaya lain yang dapat diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan melakukan program dan upaya penetrasi melalui peningkatan awareness dan kepesertaan dengan menjalankan seminar yang ditargetkan, aktif menyebarkan informasi di media sosial, serta berkolaborasi dengan organisasi lainnya. Selanjutnya yaitu dengan insentif kuat melalui pembebasan pajak dan matching contribution serta penegakan EPF dengan memberi sanksi saat melakukan pelanggaran dan penalti. Singapura Penegakan dan insentif yang kuat di Singapura (termasuk keringanan pajak, pengembalian terjamin, matching contributions) membuat tingkat kepesertaan naik, tingkat top-up naik, dan kepatuhan pemberi kerja. Malaysia Peraturan dan insentif yang kuat (terutama diarahkan untuk tabungan informal melalui i-Saaran, i-Suri, dan kemitraan swasta, misal Grab) membuat meningkatnya kepesertaan EPF. Chili Chili beralih dari rencana Database ke Data Center 4 dekade lalu dan baru saja transisi ke model publik-swasta hibrida, membuat sistem lebih sustainable dan kepesertaan naik. Penegakan • Iuran wajib dan penegakan yang ketat • Memperkenalkan iuran wajib untuk usaha informal dan kecil (Medisave di SG) Iuran sebagai prasyarat untuk perpanjangan izin (misal PDL taksi CPF) Kontribusi wajib perusahaan sektor publik untuk gig workers (misal CPF CASE) Insentif • Pengurangan pajak dan pengembalian terjamin tinggi Matching contributions - baik melalui pemerintah atau “pemberi kerja” sektor informal (misal GrabSG, i-Saaran, dan lainnya) Insentif pemberi kerja (misal e-Payroll gratis oleh EPF sebagai insentif pemberi kerja) Insentif asuransi tambahan untuk peningkatan kepesertaan (misal EPF) • Top-up untuk anggota keluarga (misal top-up CPF, EPF i-Suri) Menambahkan fleksibilitas bagi gig workers terkait iuran dan penarikan (misal i-Saaran, EPF) Pendidikan • Memperkenalkan program pendidikan untuk meningkatkan awareness secara online (seminar via Zoom, alat perencanaan keuangan seperti CPF) dan offline (grassroot outreach, misal Tim Mobile di EPF)

41 BAB III ANALISIS LINGKUNGAN Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 D. Optimasi Yield E. Model Operasional Singapura Manajemen aset outsourced, memanfaatkan Sovereign Wealth Fund (GIC) lokal dengan pengembalian tahunan 20 tahun sebesar kurang lebih 7% meskipun suku bunga lokal rendah Singapura Perjalanan peserta yang diaktifkan secara digital 100% dengan serapan tinggi, memungkinkan jejak cabang kecil yang terdistribusi dengan baik, dengan jumlah pegawai dan biaya yang lebih rendah. Malaysia Tim manajemen aset internal dengan kurang lebih 20% ditempatkan di EFM, yang terdiversifikasi dari mayoritas portofolio pendapatan tetap lokal, dengan hasil kurang lebih 7% per tahun, dua kali lipat tarif FD lokal. Malaysia Kios dan jaringan pihak ketiga, opsi seluler, dan adopsi digital yang kuat memungkinkan EPF beroperasi pada tingkat efisiensi operasional yang kuat (meskipun kurang digital dibandingkan dengan Singapura). Kanada Tim manajemen aset internal dengan Kurang lebih 700 FTE dan jejak global yang memungkinkan kurang lebih 11% pengembalian tahunan selama 10 tahun terakhir. Kanada Strategi pemasaran kreatif dengan aplikasi digital yang kuat mendukung AustralianSuper, menjadikannya dana Superannuation terbesar di Australia. Kemampuan Manajemen Aset • Outsourcing sebagian atau penuh (misal EFM, berpotensi INA) untuk meningkatkan pengembalian; atau saat menjelajah ke kelas/wilayah aset baru, atau untuk alokasi kecil (misal Real Estate Langsung) • Tingkatkan kemampuan internal untuk kelas aset yang relevan Marketing Strategies Gunakan campuran strategi pemasaran untuk segmen peserta yang berbeda menggunakan data untuk menargetkan peserta dengan lebih baik (misal AustralasianSuper) Strategi akuisisi sosial/online yang lebih baik (terutama ekonomi pertunjukan e-commerce) Kemitraan dengan aplikasi super (misalnya Grab) untuk ekonomi pertunjukan Network and Channels Jaringan cabang dan titik layanan di seluruh negara yang memanfaatkan jaringan pihak ketiga (misalnya CPF, EPF) Opsi digital dan omnichannel layanan peserta (misalnya layanan panggilan kembali, CPF) Program penjangkauan anggota seluler (misalnya EPF) Customer Journey Digitalisasi end-to-end perjalanan peserta (misalnya Chatbots untuk dukungan, kontribusi Pemberi Kerja yang dibuat menggunakan fasilitas e-payment) Waktu perputaran yang lebih cepat (misalnya penarikan instan CPF) Alokasi Aset • Diversifikasi asing untuk meningkatkan pengembalian dan meningkatkan risiko (misal Alokasi GIC/CPPIB untuk aset asing >80%) • Diversifikasi kelas aset portofolio dari aset tetap (misal CPPIB telah dialokasikan kurang lebih 20-25% untuk pendapatan tetap) • •

42 BAB III ANALISIS LINGKUNGAN Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 Elemen Konteks Advantage Drivers Area untuk Fokus dan Ditingkatkan Purpose Culture & Purpose Membangun budaya berorientasi kinerja yang objektif dengan akuntabilitas yang jelas Strategy and Transformation Leadership Leadership & Capabilities Kepemimpinan dan perencanaan bakat Pivotal Capabilities People Enterprise Change Structure Organizational Structure Struktur organisasi dapat dibuat lebih efisien Activities & Roles Performance Management KPIs Memastikan KPI jelas dan selaras dengan strategi Decision Making People and Organization Analytics Employee Enablement Membutuhkan dukungan melalui tools dan otomatisasi digital yang lebih baik Process and System Management Penggunaan data dan analitik yang efektif C Analisis Internal Analisis internal yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan yaitu menggunakan orgvantage yang merupakan survei BCG untuk mendiagnosis organisasi secara komprehensif dengan tujuan mencapai kinerja organisasi yang lebih baik. Survei ini mudah digunakan, berbasis bukti dan berdampak tinggi, serta dapat ditindaklanjuti. Konteks organisasi yang dievaluasi dikelompokkan menjadi lima advantage driver, yaitu kelincahan perusahaan, kesederhanaan, kelebihan peserta, kerja sama, dan engagement yang bermakna. Berdasarkan survei, hal yang perlu diperbaiki di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu: • Program pengembangan kepemimpinan dapat ditingkatkan dan disesuaikan untuk membekali skillset yang tepat, terutama untuk unit khusus seperti investasi dan keuangan; • Kemampuan kepemimpinan untuk menjalankan strategi dengan mengembangkan program kepemimpinan melalui identifikasi, sehingga mampu meningkatkan kemampuan dengan lebih baik; • Efisiensi struktur organisasi dengan memperhatikan span-of-control, penggunaan 1. Survei Orgvantage shared-service, dan duplikasi kegiatan untuk memungkinkan kolaborasi yang efisien serta untuk mencapai kesuksesan dalam era digital yang baru; • Optimalisasi fasilitas digital, proses, dan kemampuan manajemen data dengan meningkatkan kapabilitas digital dan otomatisasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen di masa depan; serta • Perencanaan dan pengembangan talenta yang difokuskan pada rencana jangka panjang yang jelas untuk memenuhi kebutuhan dan mempersiapkan kepempimpinan dan talent masa depan di BPJS Ketenagakerjaan. • Strategi lainnya yang dapat diperbaiki BPJS Ketenagakerjaan adalah manajemen kinerja dengan menyelaraskan KPI serta menilai performa dengan objektif. Selain itu, membangun budaya orientasi kinerja yang objektif dengan akuntabilitas yang jelas. Hal ini dilakukan untuk berfokus pada penilaian sumber daya manusia. Tabel 3.2 Insights Utama Survei Orgvantage dalam Memberikan Arahan untuk Area yang Perlu Ditingkatkan

43 BAB III ANALISIS LINGKUNGAN Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 2. Penilaian SDM Enam elemen BPJS Ketenagakerjaan yang difokuskan dalam penilaian SDM yaitu kebutuhan tenaga kerja dan perencanaan, employee value proposition, manajemen kinerja, pelatihan dan upskilling, manajemen bakat dan jalur karier, serta organisasi dan proses HR. Berdasarkan elemen tersebut, yang diidentifikasi 3. Penilaian IT Bagian internal lainnya yang dianalisis yaitu penilaian IT melalui assessment dari lima dimensi, yaitu: 1. Sistem Engagement: Komponen yang secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Terdiri dari titik kontak pemangku kepentingan utama, fungsi saluran, dukungan saluran, dan penerbitan data; 2. Sistem Integrasi: Komponen yang mengintegrasikan proses bisnis, alur kerja, dan transaksi. Terdiri dari manajemen API eksternal, manajemen proses, integrasi internal, dan integrasi data; 3. Sistem Records: Komponen yang mendukung proses bisnis inti, program, dan operasi backoffice. Terdiri dari platform inti, perbendaharaan dan investasi, serta enterprise support; 4. Sistem Data & Insights: Komponen yang mengelola data perusahaan tepercaya sesuai dengan repositori tujuan dan memungkinkan akses untuk dukungan analitis. Terdiri dari pelaporan dan dashboarding, advanced analytics, master dan data referensi, data dan analytics, serta tata kelola data dan sistem operasional; serta 5. Sistem Operasi dan Keamanan: Infrastruktur dan komponen lain yang diperlukan untuk mengelola, mengoperasikan, dan mengamankan. Terdiri dari infrastruktur TI, operasi TI, dan keamanan TI. Setiap dimensi tersebut terdiri dari berbagai bagian. Berdasarkan hasil penilaian, terdapat beberapa bagian dari setiap dimensi yang membutuhkan banyak perbaikan, di antaranya: 1. Sistem Engagement - Stakeholders touch point: web, mobile, kiosks - Dukungan saluran: content management - Penerbitan data: statements 2. Sistem Records - Perbendaharaan dan Investasi: risk management dan investment management - Enterprise support: HR 3. Sistem Data & Insights - Pelaporan dan dashboarding: regulatory reporting dan static reports/dashboards 4. Sistem Operasi dan Keamanan - Infrastruktur TI: virtualization dan network - Operasi TI: backup and restore management sebagai area kritis untuk perbaikan untuk mencapai visi strategis yaitu hubungan manajemen kinerja dengan tujuan perusahaan, pemantauan indikator performa yang komprehensif, program upskilling dan reskilling digital yang baik, serta jalur karier dan penilaian untuk kinerja yang tinggi.

44 BAB IV ASUMSI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2022-2026 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026

Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 45 BAB IV ASUMSI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2022-2026

46 BAB IV ASUMSI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2022-2026 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 A Asumsi Makro Berbagai dampak juga dirasakan akibat adanya pandemi, mulai dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Adanya pandemi juga menimbulkan kepanikan dan guncangan yang signifikan, baik di pasar keuangan maupun sektor riil. Laporan World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) Januari 2022 memprediksi perekonomian global mengalami moderasi di level 4,4% pada tahun 2022 dan 3,8% di tahun 2023. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi global di tahun 2022 cukup kuat, namun tidak berimbang antar negara. Negara-negara maju dengan kemampuan vaksinasi yang cepat dan didukung stimulus yang besar cenderung memiliki pola pemulihan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan rata-rata negara berkembang. Tahun 2022 merupakan tahun pemulihan dari adanya dampak pandemi COVID-19. Meskipun belum sepenuhnya, namun sinyal perbaikan ekonomi di Indonesia semakin terlihat. Dalam periode 2022-2023, ekonomi Indonesia diproyeksikan bertumbuh sebesar 5,2% dan 5,3%-6,1%. Sejalan dengan prospek membaiknya perekonomian nasional, inflasi diperkirakan meningkat bertahap mengikuti peningkatan permintaan domestik, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak stabil didukung stabilitas ekonomi domestik. Tabel 4.1 Asumsi Dasar Ekonomi Tahun 2022-2026 Indikator Satuan 2022 2023 2024 2025 2026 Pertumbuhan Ekonomi % (YoY) 5,2 5,3-6,1 5,4-6,3 5,5-6,5 5,5-6,5 Inflasi 3,0 2-4 1,5-3,5 1,5-3,5 1,5-3,5 Nilai Tukar Rp/US$ 14.350 13.800-15.000 14.400-14.800 14.400-14.800 14.500-14.900 Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun % 6,8 6,32-7,48 6,24-7,90 6,25-8,10 6,27-8,29 Harga Minyak Mentah Indonesia US$/barel 63 55-70 70-90 70-90 70-90 Lifting Minyak Mentah ribu barel/hari 703 652-750 644-723 682-786 695-835 Lifting Gas ribu barel setara minyak/hari 1.036 1.082-1.195 1.051-1.155 1.131-1.289 1.230-1.428 Sumber: Kementerian Keuangan Risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia juga diperkirakan akan cenderung stagnan dengan trend melambat. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, seperti batubara dan minyak kelapa sawit diperkirakan juga relatif rendah. Risiko ketidakpastian lainnya juga dipengaruhi oleh perang dagang, perlambatan ekonomi Cina, dan risiko geopolitik Timur Tengah. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (growth diagnostics) menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM.

47 BAB IV ASUMSI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2022-2026 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 2020 (4.350)** 5,3* 5,7 6,0 6,3 6,5 5,4 5,7 6,0 6,2 (4.730) (5.130) (5.550) (6.000) Rata - rata 6,0 Rata - rata 5,7 (4.700) (5.060) (5.420) (5.810) 2021 2022 2023 2024 Gambar 4.1 Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024 Sumber: Bappenas *Pertumbuhan Ekonomi **Gross National Income (GNI) per Capita Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat, sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sampai dengan tahun 2026, nilai tukar stabil pada tingkat fundamentalnya untuk menjaga daya saing ekspor. Hal ini tentu dapat dicapai melalui pengendalian tingkat inflasi; optimalisasi suku bunga acuan Bank Indonesia; kecukupan likuiditas; pendalaman pasar keuangan; penurunan defisit transaksi berjalan; serta sinergi kebijakan yang diarahkan untuk penerapan reformasi struktural yang mampu meningkatkan daya saing perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan setiap wilayah diharapkan selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan karakteristik wilayah dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah. Perekonomian diharapkan berada dalam fase akhir pemulihan seiring dengan kondisi pandemi yang berangsur melandai, sehingga tingkat permintaan masyarakat sudah membaik. Pengendalian inflasi diperlukan untuk menjamin terjaganya daya beli masyarakat dan mengendalikan dampak dari penambahan likuiditas. Target inflasi diharapkan menjadi tonggak yang mencerminkan aktivitas ekonomi secara riil dengan tetap memberikan ruang untuk mengembangkan bisnis pasca pemulihan ekonomi. Dalam beberapa tahun ke depan, laju inflasi diperkirakan akan bergerak secara fluktuatif dan mencapai kisaran 2-4% pada tahun 2023. Sedangkan untuk tahun 2024 hingga 2026 diperkirakan laju inflasi akan berada pada kisaran 1,5-3,5%

48 BAB IV ASUMSI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2022-2026 Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan 2022 - 2026 Pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang dicanangkan oleh Pemerintah sedikit banyak bergantung pada realisasi dari skenario pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2024. Pemerintah memproyeksikan dua skenario pertumbuhan ekonomi periode 2020-2024, di mana pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata menjadi 5,7-6,0 persen pada tahun 2024 dari 5,3 persen pada tahun 2020. Gross National Income (GNI) per kapita diharapkan meningkat menjadi USD5.810-USD6.000 per kapita pada tahun 2024 dari tingkat GNI USD4.350 pada tahun 2020.