Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Peraturan Turunannya Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Kwandang, 27 – 28 Oktober 2021 Disampaikan oleh: Rahfan Mokoginta
Curriculum Vitae Nama : Rahfan Mokoginta, A.Md.Kep, SKM, M.S.A. TTL : Togid, 11 November 1975 Domisili : Kota Kotamobagu – Sulut Status : Menikah (2 Puteri dan 2 Putera) Pangk./Gol : Pembina/IVa Jabatan : Plt. Inspektur Unit Kerja : Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu. Pengalaman : Praktisi, Instruktur, Saksi Ahli, Pendamping Kontrak, Pendampingan PBJ Pemerintah/PBJ Desa, dll. Diklat/Bimtek: Fasilitator Dasar LKPP, Fasilitator Menengah, ToT Peningkatan Kompetensi, Fasilitator External Kemen PUPR, PBJ Internasional, Ahli Kontrak PBJ, Fasilitator Pengadaan Alkes, Mediator, Contract Drafting, Ahli Muda K3, Advisor, dll. Organisasi : IAPI, P3I, FAKPI dan KM & Partners. Kontak : Hp/WA 082293683022 E-mail : [email protected] Blog : http://www.rahfanmokoginta.wordpress.com
Sumber Masalah Dalam PBJ Fiktif Mark Up Suap/Gratifikasi Inprosedural Asas manfaat
Ketidaktahuan Kesempatan & Niat Sistem Birokrasi Penyebab Masalah
Peta Korupsi dan Modus
Peta Korupsi Di Indonesia
Modus Mulai Tahap Perencanaan
POKOK-POKOK MATERI 01 02 03 Ketentuan Umum Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ Pelaku PBJ 04 PBJ secara elektronik, SDM & Kelembagaan, Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, Dan Pelayanan Hukum 05 Perencanaan PBJ 06 Persiapan PBJ 07 Pelaksanaan PBJ Melalui Swakelola 08 Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia 09 Pengadaan Khusus
MATERI 1: KETENTUAN UMUM
04 01 02 03 10 Pengertian PBJP Ruang Lingkup PBJP Jenis Pengadaan pada PBJP Cara Pelaksanaan PBJP Materi 1: Ketentuan Umum
PENGERTIAN PBJP Pasal 1 angka 1 “Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan””
GARIS BESAR PBJP Identifikasi PBJ Penetapan Jenis PBJ Cara Konsolidasi dan Pemaketan Waktu Anggaran PBJ Perencanaan Pengadaan terdiri atas: Perencanaan PBJ melalui Swakelola dan/atau Penyedia Persiapan Swakelola Penetapan sasaran Penyelenggara Swakelola Rencana Kegiatan Jadwal Pelaksanaan RAB Persiapan PBJ Melalui Penyedia Menetapkan HPS Menetapkan rancangan Kontrak Menetapkan spesifikasi teknis/KAK Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan,sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga Pelaksanaan PBJ melalui Swakelola Pelaksanaan Swakelola Tipe (I, II, III, IV) Pembayaran Swakelola Pengawasan dan Pertanggungjawaban Serah Terima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia Pelaksanaan Pemilihan Pelaksanaan kontrak Serah Terima Hasil Pekerjaan (Selesai) Perencanaan Persiapan Pelaksanaan Persiapan Pemilihan PPK
RUANG LINGKUP PBJP Pasal 4 Institusi Pengguna Barang/Jasa Anggaran belanja yang digunakan • Kementerian • Lembaga • Perangkat Daerah • APBN/APBD • Pinjaman DN dan/atau hibah DN yang diterima Pemerintah/Pemda • Pinjaman LN atau hibah LN
JENIS PENGADAAN PADA PBJP Pasal 1 ayat 1-3 Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi Jasa Lainnya PBJ DAPAT DILAKUKAN SECARA TERINTEGRASI
CARA PELAKSANAAN PBJP Pasal 1 angka 23 & 26, Pasal 3 ayat 3 Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat Cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha Swakelola Penyedia
MATERI 2: TUJUAN, KEBIJAKAN, ETIKA, DAN PRINSIP PBJ
04 01 02 03 17 Tujuan PBJ Kebijkan PBJ Prinsip PBJ Etika Pengadaan dalam PBJ Materi 2: Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ
TUJUAN PBJP Menghasilkan B/J yang tepat* untuk setiap uang yang dibelanjakan *kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Meningkatkan Penggunaan produk dalam negeri Meningkatkan Peran serta UMK dan Koperasi Meningkatkan Peran pelaku usaha nasional Meningkatkan Keikutsertaan industri kreatif Mewujudkan Pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha Meningkatkan Pengadaan berkelanjutan Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian Tujuan PBJ Pasal 4
1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ 2) Melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan & SDM PBJ 4) Mengembangkan E-marketplace PBJ 5) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik 6) Mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri & SNI 7) Memberikan kesempatan UMKM 8) Mendorong pelaksanaan penelitian & industri kreatif 9) Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan KEBIJAKAN PBJP Pasal 5
PRINSIP PBJ Pasal 6 Efisien Efektif Transparan Terbuka Bersaing Adil Akuntabel
ETIKA PENGADAAN DALAM PBJ Pasal 7 Tertib & Tanggung Jawab Profesional, Mandiri & Menjaga Rahasia Tidak saling mempengaruhi Menerima & tanggung jawab Menghindari Conflict Of Interest Menghindari dan Mencegah Pemborosan dan Kebocoran Uang Negara Menghindari dan mencegah penyalah gunaan wewenang Tidak menerima, menawarkan/ menjanjikan Etika Pengadaan
MATERI 3: PELAKU PBJ
01 02 03 23 Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Penggua Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Materi 3: Pelaku PBJ 04Pejabat Pengadaan 05Pokja Pemilihan 06Agen Pengadaan 07Penyelenggara Swakelola 08Penyedia
PENGGUNA ANGGARAN (PA) (1/4) Pasal 1 angka 7 Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/ Perangkat Daerah PA/KPA
PENGGUNA ANGGARAN (PA) (2/4) Tugas dan Kewenangan PA: Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan Menetapkan perencanaan pengadaan Menetapkan dan mengumumkan RUP Melaksanakan konsolidasi PBJ 1 2 3 4 5 Menetapkan penunjukkan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam Menetapkan PPK Menetapkan Pejabat Pengadaan Menetapkan Penyelenggara Swakelola 6 7 8 9 10
Menetapkan tim teknis yang dibentuk dari unsur K/L/PD untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan PBJ Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes Menyatakan Tender/Seleksi gagal dalam hal terjadi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK Menetapkan pemenang pemilihan atau calon Penyedia untuk metode pemilihan: a. Tender/Penunjukan Langsung/E-Purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 11 12 13 14 PENGGUNA ANGGARAN (PA) (3/4) Tugas dan Kewenangan PA:
PENGGUNA ANGGARAN (PA) (4/4) Tugas dan Kewenangan PA: Dalam pelaksanaan tugasnya, PA pada pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan kepada KPA sesuai dengan peraturan perundang undangan, sedangkan PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan angka 1 sampai angka 7 kepada KPA. PA/KPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) (1/2) Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada K/L yang bersangkutan Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah Pasal 1 angka 8, 9 APBN APBD
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) (2/2) Tugas dan Kewenangan KPA: Melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA Menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi Dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan: a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK 1 2 3 4 5
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) (1/6) Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah PPK Pasal 1 angka 10
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) (2/6) Persyaratan menjadi PPK Memiliki integritas dan disiplin Menandatangani Pakta Integritas Memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK atau jika belum memiliki sertifikat kompetensi wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar atau Standar Kompetensi level-1 sampai dengan 31 Desember 2023 Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) atau paling kurang golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a Memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan Dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan 1 2 3 4 5 6
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) (3/6) Tugas PPK Menyusun perencanaan pengadaan Melaksanakan Konsolidasi PBJ Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Menetapkan rancangan kontrak Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 1 2 3 4 5 Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan 6 7 8 10 Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA 11 Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan 12 13 Menilai kinerja Penyedia 14 Menetapkan tim pendukung 15 Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli, dan Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 16 9 Mengendalikan Kontrak
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) (6/6) Ketentuan Lain PPK Dalam penetapan penugasan, pegawai yang ditugaskan sebagai PPK tidak boleh dirangkap oleh: 1. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; 2. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama P P K Bisa diluar UKPBJ PA/KPA dapat merangkap PPK PPTK pada Pemda Mendapat kewenangan dari PA/KPA Pasal 1 angka 10
PEJABAT PENGADAAN (PP) (1/3) Pasal 1 angka 13, Pasal 12 Pejabat Pengadaan adalah Pengelola PBJ yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing PP Pejabat Pengadaan bisa dijabat oleh Personil Lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi Pejabat Pengadaan atau sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level- 1.
PEJABAT PENGADAAN (PP) (2/3) Persyaratan menjadi PP Memiliki integritas dan disiplin Menandatangani Pakta Integritas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; atau Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan 1 2 3 4
PEJABAT PENGADAAN (PP) (3/3) Tugas PP Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 1 2 3 4 Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola PBJ. Apabila belum terdapat Pengelola PBJ yang memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pengadaan dapat di jabat Personil Lain yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level- 1 di bidang PBJ
POKJA PEMILIHAN (1/4) Pasal 1 angka 12 Kelompok Kerja Pemilihan bisa dijabat oleh Personil Lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi Kelompok Kerja Pemilihan atau sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level- 1. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia Pokja Pemilihan
POKJA PEMILIHAN (2/4) Persyaratan Pokja Pemilihan Memiliki integritas dan disiplin Menandatangani Pakta Integritas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; atau Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pokja Pemilihan Dapat bekerja dalam tim 1 2 3 4 5 Pokja Pemilihan
POKJA PEMILIHAN (3/4) Tugas Pokja Pemilihan Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan a. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 1 2 Pokja Pemilihan
AGEN PENGADAAN Pasal 1 angka 16, Pasal 14 Tugas Agen Pengadaan UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang diberi kepercayaan oleh K/L/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan 1 Dapat Melaksanakan PBJ 2 Mutatis mutandis dengan tugas pokja pemilihan dan/atau PPK
Kewenangan Agen Pengadaan Agen Pengadaan berwenang melaksanakan proses pemilihan Penyedia Proses pemilihan Penyedia dapat secara sebagian atau keseluruhan tahapan Agen Pengadaan berkewajiban menyelesaikan permasalahan akibat dari pelaksanaan proses pemilihan Penyedia yang dilaksanakannya Permasalahan yang dimaksud adalah permasalahan yang mungkin ditemukan dikemudian hari oleh Aparat yang berwenang dan/atau Aparat berwajib 1 2 3 4
PENYELENGGARA SWAKELOLA Pasal 16 Tim Persiapan menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya Tim Pelaksana Melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, & melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan & penyerapan anggaran Tim Pengawas Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola. Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola
PENYEDIA Penyedia bertanggung jawab atas: 1. pelaksanaan Kontrak; 2. kualitas barang/jasa; 3. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; 4. ketepatan waktu penyerahan; dan 5. ketepatan tempat penyerahan. Pasal 17 ayat (2)
MATERI 4: PBJ SECARA ELEKTRONIK, SDM & KELEMBAGAAN, PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM
01 02 03 45 PBJ secara Elektronik SDM dan Kelembagaan Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum Materi 4: PBJ secara Elektronik, SDM & Kelembagaan, Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum
PBJ SECARA ELEKTRONIK Penyelenggaraan PBJ dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung Pasal 69-70 PBJ secara elektronik dengan memanfaatkan Emarketplace meliputi katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia
KETENTUAN PERALIHAN KEWAJIBAN KOMPETENSI Pasal 88
KELEMBAGAAN PBJ Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ (Unit Kerja PBJ), berbentuk struktural UKPBJ Pasal 75
RUANG LIGKUP PENGAWASAN INTERNAL (2/2) Pengawasan PBJ dilakukan pada: Proses Pengadaan Pasal 76