PENGADUAN OLEH MASYARAKAT Pasal 77 Pelapor (Masyarakat, Penyedia, Pelaku Usaha) Aparat Penegak Hukum (APH)/Instansi yang Berwenang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Menindaklanjuti pengaduan melalui audit, reviu, pemantauan, atau evaluasi Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah Laporan berindikasi KKN yang merugikan keuangan negara Melaporkan tindak lanjut pengaduan
SANKSI (1/7) Sanksi dalam proses PBJ pemerintah dikenakan terhadap: Pasal 78 - 82
SANKSI (2/7) Proses Pengadaan Pelanggaran Sanksi *)Diusulkan Oleh *)Ditetapka n Oleh Pemilihan Penyedia (Peserta Pemilhan) A Dokumen atau keterangan palsu/tidak benar • Sanksi digugurkan dalam pemilihan, • sanksi pencairan jaminan penawaran, dan • sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun *) PP / Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan PA/KPA B Indikasi Persekongkolan C Indikasi KKN D Mengundurkan diri, alasan yang tidak bisa diterima • sanksi pencairan jaminan penawaran , dan • sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun *) PP / Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan PA/KPA Pemilihan Penyedia (Pemenang Pemilihan) Pengunduran diri pemenang pemilihan sebelum penandatangan kontrak • sanksi pencairan jaminan penawaran , dan • sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun *) PPK PA/KPA Pelaksanaan Kontrak (Penyedia) A Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan. • Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau jaminan pemeliharaan, dan • sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun *) PPK PA/KPA Lanjutan …. >> Pasal 78
SANKSI (3/7) Proses Pengadaan Pelanggaran Sanksi Ditetapkan oleh Pelaksanaan Kontrak (Penyedia) B Menyebabkan kegagalan bangunan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. C Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan D Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit E Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit F Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Sanksi denda keterlambatan 1 permil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan PPK dalam kontrak Pasal 78
SANKSI (4/7) Proses Pengadaan Pelanggaran Sanksi Diusulkan Oleh Ditetapkan oleh e-Katalog (Peserta Pemilihan) A Dokumen atau keterangan palsu/tidak benar Sanksi digugurkan dalam pemilihan, dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen pengadaan dan/atau PPK. K/L/PD B Indikasi persekongkolan C Indikasi KKN D Mengundurkan diri, alasan yang tidak bisa diterima sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun. E tidak menandatangani kontrak katalog. Pasal 80
SANKSI (5/7) Proses Pengadaan Pelanggaran Sanksi Diusulkan Oleh Ditetapkan oleh e-Purchasing (Penyedia) tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak katalog atau surat pesanan • Pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing selama 6 (enam) bulan; atau • Pelanggaran kontrak dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun. Pokja Pemilihan/Pe jabat Pengadaan/ Agen pengadaan dan/atau PPK. K/L/ Perangkat Daerah UKPBJ melaporkan secara pidana dalam hal terjadi pelanggaran: • Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar • Indikasi persekongkolan • Indikasi KKN Pasal 80 & 81
SANKSI (6/7) Proses Pengadaan No Pelanggaran Sanksi Keterangan Seluruh Proses Pengadaan 1 Lalai melakukan suatu perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya sanksi administratif, dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2 Terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan KPPU, Peradilan Umum, atau PTUN sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat . Sanksi Kepada: PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan Pasal 82
SANKSI (7/7) N o Tipe Swakelola Sanksi Keterangan 1 Tipe I Pembatalan sebagai penyelenggara swakelola, Sanksi dapat dikenakan kepada Penyelenggara Swakelola atas adanya pelanggaran penyelenggaraan Swakelola berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPK terhadap Penyelenggara Swakelola. Penilaian PPK terhadap Penyelenggara Swakelola dapat berdasarkan atas penilaian PPK . Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 2 Tipe II Pembatalan sebagai Pelaksana swakelola Sanksi dapat dikenakan kepada Penyelenggara Swakelola atas adanya pelanggaran penyelenggaraan Swakelola berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPK terhadap Penyelenggara Swakelola. Penilaian PPK terhadap Penyelenggara Swakelola dapat berdasarkan atas penilaian PPK mandiri, ataupun laporan tim pengawas kepada PPK. Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. 3 Tipe III 4 Tipe IV Sanksi dapat dikenakan kepada Penyelenggara Swakelola atas adanya pelanggaran penyelenggaraan Swakelola berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPK terhadap Penyelenggara Swakelola. Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak Sanksi Kepada: Penyelenggara Swakelola PerLem 3 tahun 2021
DAFTAR HITAM NASIONAL 1. PA/KPA menayangkan informasi perserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional. 2. LKPP menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional. Pasal 83
SANKSI DAFTAR HITAM Tata cara dari penetapan Sanksi Daftar Hitam adalah sebagai berikut: 1. Pengusulan 2. Pemberitahuan 3. Keberatan 4. Permintaan rekomendasi 5. Pemeriksaan usulan; dan 6. Penetapan DAFTAR HITAM PerLem 4 Tahun 2021
PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU PBJ 1. Pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/PP/Pokja Pemilihan) yang terkena permasalahan hukum terkait PBJ wajib diberikan pelayanan hukum oleh K/L/Pemda 2. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan 3. Penyedia, ormas, pokmas penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha sebagai Agen Pengadaan tidak termasuk dalam daftar pelaku pengadaan yang mendapatkan pelayanan hukum dari K/L/Pemda Pelayanan Hukum Pasal 84
PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK • Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui: ⮚ Layanan penyelesaian sengketa kontrak; ⮚ Arbitrase; ⮚ Dewan Sengketa Konstruksi; atau ⮚ Penyelesaian melalui pengadilan. • LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak • Dewan Sengketa Konstruksi diatur melalui peraturan Menteri yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat Pasal 85
MATERI 5: PERENCANAAN PENGADAAN
01 02 03 64 Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Materi 5: Perencanaan Pengadaan 04Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan 1 Identifikasi PBJ 2 Penetapan Jenis Barang/Jasa 3 4 5 6 Penetapan Cara Pengadaan Pemaketan dan Konsolidasi Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa Anggaran Pengadaan DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PBJP (3/3) Hasil Perencanaan Pengadaan diumumkan di dalam RUP PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PBJP (1/3) Pelaku Pengadaan Beserta Tugasnya pada Tahap Perencanaan Pengadaan 1. Menetapkan Perencanaan Pengadaan; 2. Menetapkan dan mengumumkan RUP; dan PA 3. Melaksanakan Konsolidasi PBJ ✔Melaksanakan penyusunan Perencanaan Pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan K/L/PD yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA PD. ✔Pada APBD, PPK yang dirangkap KPA dapat menugaskan PPTK untuk menyusun perencanaan pengadaan, dengan syarat PPTK harus memenuhi persyaratan Kompetensi PPK. PPK “PA/KPA dapat dibantu oleh Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ di Lingkungan K/L/PD” PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP
Waktu Penyusunan Perencanaan Pengadaan APBN Perencanaan pengadaan dapat mulai bersamaan dengan pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan APBD Perencanaan pengadaan dapat mulai bersamaan dengan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dengan DPRD Kontrak harus dimulai awal tahun Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA KL atau RKA PD Perubahan strategi pencapaian target kinerja dan/atau perubahan anggaran Perencanaan pengadaan dilakukan pada tahun anggaran berjalan DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PBJP (2/3) PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA (1/4) Penetapan tipe Swakelola Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 18 ayat 5 & 8
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA (2/4) Penetapan Tipe Swakelola Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 18 ayat 6 Tipe I Direncanakan, dilaksanakan & diawasi oleh K/L/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran Tipe II Direncanakan & diawasi oleh K/L Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran & dilaksanakan oleh K/L/PD Lain Pelaksana Swakelola Tipe III Direncanakan & diawasi oleh K/L/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran & dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan Tipe IV Direncanakan K/L/PD Penanggung Jawab dan/atau berdasarkan usulan pokmas & dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Swakelolaa
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (1/10) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 18 ayat 7 & 8 1 2 3 4 5 Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB Pemaketan dan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Penyusunan Biaya Pendukung 1 2 3 4
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (2/3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 19 ayat 1 & 3 1 2 3 4 5 1 Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK (1/3) Menggunakan Produk Dalam Negeri Menggunakan Produk bersertifikat SNI Menggunakan produk ramah lingkungan hidup Pemenuhan penggunaan produk sesuai 4 (empat) hal ini dilakukan sepanjang Menggunakan Produk Usaha Mikro dan Kecil tersedia serta koperasi UM K
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (3/3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 19 ayat 2, Pasal 38 ayat 6 1 2 1 Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK (2/3) Penyebutan merek dimungkinkan terhadap: 3 4 Komponen barang/jasa Suku Cadang Bagian dari sistem yang sudah ada Barang/Jasa dalam e-Katalog/Toko Daring Pengadaan dengan Tender Cepat dimungkinkan penyebutan merek terhadap suku cadang dan bagian dari sistem yang sudah ada.
1 1 Penyusunan KAK (3/3) KAK Penyedia Jasa Konsultansi paling sedikit berisi: Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan Waktu pelaksanaan yang diperlukan Spesifikasi teknis jasa konsultansi yang akan diadakan Sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (4/10)
2 Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB (1/2) PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (5/10) PPK melakukan reviu terhadap ketersediaan biaya pendukung pada RKA K/L atau RKA PD. Dalam hal biaya pendukung belum tersedia, PPK dapat mengusulkan perubahan anggaran kepada PA/KPA. PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 1 angka 33
2 Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB (2/3) PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (5/10) Biaya langsung personel (Remuneration) yang telah memperhitungkan gaji dasar (basic salary), beban biaya social (social charge), beban biaya tidak langsung (overhead cost), dan keuntungan (profit/ fee). Biaya langsung non personel (Direct Reimbursable Cost) di antaranya pengumpulan data sekunder, seminar, workshop, sosialisasi, pelatihan, diseminasi, lokakarya, survei, biaya tes laboratorium, hak cipta, sewa kendaraan, sewa kantor proyek, sewa peralatan kantor, biaya operasional kantor proyek, biaya ATK, biaya computer dan pencetakan, biaya komunikasi, dan tunjangan harian. Contoh komponen biaya dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi: PerLKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJP melalui Penyedia
2 Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB (3/3) PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (5/10) Contoh komponen biaya dalam Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya: PerLKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJP melalui Penyedia Pengadaan Barang Harga barang, biaya pengiriman, biaya instalasi, suku cadang, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya pelatihan, biaya tidak langsung lainnya, keuntungan, dan/ atau Pajak Pertambahan Nilai. Pengadaan Jasa Lainnya Upah tenaga kerja/ imbalan jasa personil, penggunaan bahan/ material peralatan, keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead), transportasi, dan/ atau biaya lain berdasarkan jenis Jasa Lainnya.
3 Pemaketan dan Konsolidasi PBJ (1/5) Pemaketan pengadaan berorientasi pada: Keluaran / hasil yang mengacu pada 1kinerja dan kebutuhan KLPD Volume barang/jasa berdasarkan: 1. Kebutuhan B/J 2. Ketersediaan B/J di KLPD 23. Kemampuan pelaku usaha PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (6/10) PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP
3 Pemaketan dan Konsolidasi PBJ (2/5) Dalam melakukan pemaketan barang/jasa perlu mempertimbangkan: 1 Efisiensi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga kerja) Keberpihakan kepada produk dalam negeri dan penyedia dalam 2negeri Sisi komersial 3 PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (7/10) PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP
3 Pemaketan dan Konsolidasi PBJ (3/5) Segmentasi Pasar dalam Pemaketan Pengadaan PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (8/10) Jasa Konsultansi Konstruksi Pekerjaan Konstruksi PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP Nilai Pagu* Kualifikasi ≤ Rp 1 M Usaha Kecil > Rp 1- 2,5 M Usaha Menengah > Rp 2,5 M Usaha Besar *Mengacu pada PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pedoman Berusaha Berbasis Risiko Nilai Pagu* Kualifikasi ≤ Rp 15 M Usaha Kecil/Koperasi > Rp 15 - 50 M Usaha Menengah > Rp 50 - 100 M Usaha Besar Non Badan Usaha Milik negara
3 Pemaketan dan Konsolidasi PBJ (4/5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 20 ayat 2 Larangan Pemaketan Pengadaan 1. Menyatukan/memusatkan beberapa paket PBJ yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masingmasing 2. Menyatukan beberapa paket PBJ yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan 3. Menyatukan beberapa paket PBJ yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil 4. Memecah PBJ menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (8/10)
3 Pemaketan dan Konsolidasi PBJ (5/5) PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (/10) Perencanaan Pengadaan Persiapan PBJ melalui penyedia Persiapan Pemilihan penyedia Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan paket-paket pengadaan barang/jasa sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan Konsolidasi dilakukan pada tahap: Dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK, dan/atau UKPBJ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 angka 51 & pasal 21
4 Penyusunan Biaya Pendukung PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (10/10) Biaya pelatihan Biaya instalasi dan testing Biaya administrasi Biaya lainnya Biaya yang mendukung penggunaan barang/jasa utama
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) (2/6) RUP Penyedia RUP Penyedia memuat informasi tentang: 1. Nama dan alamat PA/KPA 2. Nama paket pengadaan yang akan dilaksanakan; 3. Cara pengadaan; 4. Uraian singkat paket pengadaan; 5. Volume paket pengadaan; 6. Nilai paket pengadaan; 7. Lokasi paket pengadaan; 8. Sumber dana, dan 9. Perkiraan waktu pemanfaatan barang/jasa PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) (3/6) 1. Penetapan dan Pengumuman RUP (1/2) Perangkat Daerah K/L Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja (APBN) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 22 ayat 1 & 2
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) (5/6) 2. Perubahan RUP Perubahan RUP dapat dilakukan apabila terjadi perubahan perencanaan pengadaan yang antara lain disebabkan oleh: 1) Perubahan strategi pencapaian target kinerja oleh penanggung jawab kegiatan; 2) Perubahan anggaran. Perubahan RUP antara lain akan menyebabkan terjadinya perubahan: 1) Paket pengadaan; 2) Nilai paket pengadaan; 3) Cara pengadaan; 4) Waktu pemanfaatan barang/jasa; Perubahan perencanaan dapat berasal dari hasil reviu atau kaji ulang oleh PPK atau UKPBJ. PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP
MATERI 6: PERSIAPAN PBJ
01 02 87 Persiapan PBJP melalui Swakelola Persiapan PBJP melalui Penyedia oleh PPK Materi 6: Persiapan PBJ 03Persiapan PBJP melalui Penyedia oleh PP dan Pokja Pemilihan
PERSIAPAN PBJP MELALUI SWAKELOLA (1/6) Tipe Swakelola Penetapan Tim Persiapan Tim Pengawas Tim Pelaksana Tipe I PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran Tipe II PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran Ditetapkan oleh K/L/PD Tipe III Ditetapkan oleh penanggung jawab pelaksana Swakelola Tipe IV Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat Kegiatan persiapan Swakelola meliputi: 1. Penetapan sasaran oleh PA/KPA 2. Penetapan Penyelenggara Swakelola 3. Rencana kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, RAB, ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/ peralatan/ bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.
PERSIAPAN PBJP MELALUI SWAKELOLA (2/6) PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola kepada menteri keuangan atau kepala daerah. Tenaga ahli hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota Tim pelaksana. Tipe II dan III tidak boleh lebih 10% dari jumlah tim pelaksana Hasil persiapan Swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan/ subkegiatan/output. Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Pokmas (tipe IV) dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK. Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola. Pasal 23 & 24 KETENTUAN SWAKELOLA
PERSIAPAN PBJP MELALUI SWAKELOLA (3/6) KEGIATAN PERSIAPAN PBJ MELALUI SWAKELOLA TIPE I No Kegiatan Para Pihak Penyusun Penetapan 1. Penetapan Penyelenggara Swakelola PPK PA/KPA 2. Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK 3. Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK 4. Reviu spesifikasi teknis/KAK Tim Persiapan PPK 5. Reviu RAB Tim Persiapan PPK
PERSIAPAN PBJP MELALUI SWAKELOLA (4/6) KEGIATAN PERSIAPAN PBJ MELALUI SWAKELOLA TIPE II No Kegiatan Para Pihak Penyusun Penetapan 1. Penyelenggara swakelola: ✔Tim Persiapan dan Tim Pengawas PPK penanggung jawab anggaran PA/KPA penanggung jawab anggaran ✔ Tim Pelaksana K/L/PD lain Pelaksana Swakelola K/L/PD lain Pelaksana Swakelola 2. Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK 3. Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK 4. Reviu Spesifikasi teknis/KAK Tim Persiapan PPK 5. Reviu RAB Tim Persiapan PPK 6. Finalisasi dan Penandatanganan Kontrak Swakelola PPK dan Ketua Tim Pelaksana
PERSIAPAN PBJP MELALUI SWAKELOLA (5/6) KEGIATAN PERSIAPAN PBJ MELALUI SWAKELOLA TIPE III No Kegiatan Para Pihak Penyusun Penetapan 1. Penyelenggara swakelola: - Tim Persiapan dan Tim Pengawas PPK penanggung jawab anggaran PA/KPA penanggung jawab anggaran - Tim Pelaksana Ormas Pimpinan calon pelaksana Swakelola 2. Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK 3. Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK 4. Reviu Spesifikasi teknis/KAK Tim Persiapan PPK 5. Reviu RAB Tim Persiapan PPK 6. Finalisasi dan Penandatanganan Kontrak Swakelola PPK dan Pimpinan calon pelaksana Swakelola
PERSIAPAN PBJP MELALUI SWAKELOLA (6/6) KEGIATAN PERSIAPAN PBJ MELALUI SWAKELOLA TIPE IV No Kegiatan Para Pihak Penyusun Penetapan 1. Penyelenggara swakelola: Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kelompok Masyarakat Pimpinan Kelompok Masyarakat 2. Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK 3. Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK 4. Reviu Spesifikasi teknis/KAK Tim Persiapan PPK 5. Reviu RAB Tim Persiapan PPK 6. Finalisasi dan Penandatanganan Kontrak Swakelola PPK dan Pimpinan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK PERSIAPAN PENGADAAN Hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan persiapan pengadaan: Daftar barang/jasa dalam ECatalogue Kriteria barang/jasa untuk keadaan tertentu Jenis barang/jasa (B/PK/JL/atau Terintegrasi) Nilai paket pekerjaan
PPK/PPTK menetapkan Spesifikasi Teknis/KAK Rancangan Kontrak Harga Perkiraan Sendiri Pasal 25 PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga
SPESIFIKASI BARANG/JASA Pasal 19 Produksi dalam negeri Produk SNI Produk ramah lingkungan Produk usaha mikro dan kecil serta ko dari hasil produksi dalam negeri; Boleh sebut Merek* ∗ Komponen barang/jasa, Suku cadang, Bagian dari satu sistem yang sudah ada, atau Barang/jasa dalam katalog elektronik PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK
PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS Peaturan LKPP No 7 Tahun 2018 Pasal 23 ayat 5 3 Waktu 2 Jumlah Mutu Kualitas (merek, teknis, standar, sampel, komposisi, fungsi, kinerja) 1 4 Pelayanan PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK
PENETAPAN KAK Uraian 1 Pekerjaan Waktu 2 Pelaksanaan Spesifikasi Teknis Jasa 3 Konsultansi Sumber 4 Pendanaan Perkiraan Biaya 5 Pekerjaan Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 23 ayat 6 PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK
KETENTUAN UMUM HPS Pasal 26 HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggung-jawabkan Nilai HPS tidak bersifat rahasia namun Rinciannya Rahasia HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara Dikecualikan untuk pagu ≤ 10 juta, e-purchasing dan tender pekerjaan terintegrasi HPS Disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir : pemasukan penawaran (pascakualifikasi) atau pemasukan dokumen kualifikasi (prakualifikasi) Memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK
KEGUNAAN HPS Menilai kewajaran harga Penawaran dan kewajaran harga satuan Menetapkan batas tertinggi penawaran B/PK/JL. Menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan 80% HPS 1 2 3 Pasal 26 PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK