PENETAPAN HPS • PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan. • HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK. • Nilai HPS paling tinggi sama dengan nilai Pagu Anggaran. • Penetapan HPS paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir: ✔penyampaian penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau ✔penyampaian dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. Lampiran Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018 (2.2.3) PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK
JENIS KONTRAK Pasal 27 Barang/Jasa Lain Jasa Konsultansi Nonkontruksi Jasa Konsultansi Kontruksi Pekerjaan Konstruksi 1. Lumsum 2. Harga satuan 3. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan 4. Kontrak Payung 5. Biaya Plus Imbalan x 1. Lumsum 2. Waktu Penugasan 3. Kontrak Payung 1. Lumsum 2. Waktu Penugasan 1. Lumsum 2. Harga satuan 3. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan 4. Putar Kunci 5. Biaya Plus Imbalan PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK Pasal 27 A PPK dapat menggunakan selain jenis Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
PENJELASAN JENIS KONTRAK Jenis kontrak Ketentuan Lumsum 1. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; 2. Berorientasi kepada keluaran; dan 3. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Kontrak Harga Satuan 1. Volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan 2. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran 3. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan Kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan Untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumsum dan untuk bagian yang lain menggunakan Harga Satuan dalam 1 pekerjaan yang diperjanjikan Putar Kunci Suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap' sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni Kontrak Payung Dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/asa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK
PENJELASAN JENIS KONTRAK Jenis Kontrak Ketentuan Lumsum 1. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; 2. Berorientasi kepada keluaran; dan 3. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran Waktu Penugasan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. Kontrak Biaya Plus lmbalan Digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK
KONTRAK TAHUN JAMAK Pasal 27 Tahun Anggaran 1 1 januari 2017 Tahun Anggaran 2 31 Desember 2018 Tahun Anggaran 3 12 bulan 12 bulan 12 bulan < 12 bulan > 12 bulan 1 3 Pekerjaan yang Penyelesaiannya lebih dari 12 bulan Pekerjaan yang Penyelesaiannya lebih dari 1 tahun anggaran Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakan lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK
BENTUK KONTRAK Pasal 28 Bentuk Kontrak Barang Konstruksi Jasa lainnya Konsultansi Bukti pembelian/pembayaran ≤ 10 juta n/a ≤ 10 juta n/a Kuitansi ≤ 50 juta n/a ≤ 50 juta n/a Surat Perintah Kerja (SPK) > 50 juta s.d 200 juta ≤ 200 juta > 50 juta s.d 200 juta ≤ 100 juta Surat perjanjian > 200 juta > 200 juta > 200 juta > 100 juta Surat pesanan Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK
BESARAN PERSENTASE UANG MUKA >50% Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi >30% <30% > 50 juta <200 juta > 200 juta < 2,5 M > 2,5 M < 15 M Nilai Pagu Anggaran/Kontrak <20% > 15 M <15% Tahun Jamak PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK
JAMINAN PBJ Pasal 1 Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK
Pasal 30 JAMINAN PBJ Sifat Jaminan Penerbit Jaminan Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi. Lembaga keuangan khusus ekspor/impor Indonesia yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship di OJK • Tidak bersyarat • Mudah dicairkan • Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja Bentuk Jaminan Bank Garansi atau Surety bond PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK
Pasal 30 ayat 1 JENIS JAMINAN PBJ Jaminan Penawaran Jaminan Sanggah Banding Jaminan Pelaksanaan Jaminan Uang Muka Jaminan Pemeliharaan 1 2 3 4 5 PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK
Pasal 36 SERTIFKAT GARANSI • Menjamin kelaikan barang • Diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu dalam kontrak • Diterbitkan oleh Produsen atau Pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK
Pasal 30-36 KETENTUAN PENGGUNAAN JAMINAN/GARANSI Jenis Jaminan WAKTU PIC B PK JL JK Jaminan Uang muka Persiapan Pengadaan PPK √ √ √ √ Jaminan Penawaran Persiapan Pemilihan Pokja n/a √ n/a n/a Jaminan Pelaksanaan Kontrak PPK √ √ √ n/a Jaminan Pemeliharaan Kontrak PPK n/a √ √ n/a Jaminan Sanggah Banding Pemilihan Pokja n/a √ n/a n/a Sertifikat Garansi Kontrak PPK √ * * * *Sertifikat garansi dapat diberikan dalam pekerjaan konstruksi atau jenis pengadaan yang lainnya apabila terdapat pengadaan barang PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK
Pasal 37 PENYESUAIAN HARGA Tahun 1 Tahun 2 13 18 Dihitung mulai bulan ke-13 diberlakukan untuk masa pelaksanaan > 18 bulan diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan PERSIAPAN PBJP MELALUI PENYEDIA OLEH PPK
PERSIAPAN PBJ MELALUI PENYEDIA Pasal 38-46 TAHAPAN PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA Metode Pemilihan Metode Evaluasi Penawaran Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Kualifikasi Jadwal Pemilihan Pokja Pemilihan Menetapkan:
PERSIAPAN PBJ MELALUI PENYEDIA Pasal 38 METODE PEMILIHAN B/PK/JL Tender Penunjukan Langsung Pelelangan Sederhana E-Purchasing Tender Cepat ❖ Keadaan Tertentu ❖ Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya ❖ Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci ❖ Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP ❖ Nilai s.d 200 Juta ❖ Katalog elektronik atau toko daring ▪ konferensi mendadak ▪ bersifat rahasia ▪ Pertahanan negara ▪ Satu kesatuan konstruksi ▪ Hanya 1 pelaku usaha yg mampu Pengadaan Langsung ▪ Benih dan Pupuk ▪ Sarpas utk masyarakat tidak mampu ▪ Hak Paten ▪ Tender ulang gagal ▪ Melanjutkan akibat pemutusan kontrak
PERSIAPAN PBJ MELALUI PENYEDIA Pasal 41 METODE PEMILIHAN JASA KONSULTANSI Pengadaan Langsung Penunjukan Langsung ❖ Keadaan Tertentu ❖ ≤ 100 juta ▪ 1 pelaku usaha yang mampu ▪ Pemegang hak cipta ▪ Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda ▪ Repeat order (maks 2 kali) ❖ > 100 juta Seleksi ▪ Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan; ▪ Melanjutkan pekerjaan akibat pemutusan kontrak ▪ Bersifat rahasia ▪ Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi
MATERI 7: PELAKSANAAN PBJ MELALUI SWAKELOLA
04 01 02 03 118 Pelaksanaan Swakelola Berdasarkan Tipe Swakelola Pembayaran dan Penyaluran Dana Pengawasan dan Pertanggungjawaban Serah Terima Pekerjaan Materi 7: Pelaksanaan PBJ melalui Swakelola 05Sanksi
PELAKSANAAN SWAKELOLA BERDASARKAN TIPE SWAKELOLA a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai K/L/PD dan/atau tenaga ahli b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana, dan c. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres SWAKELOLA TIPE I PA/KPA UKPBJ/PP PENYELENGGARA SWAKELOLA : - Tim Persiapan - Tim Pelaksana - Tim Pengawas PPK Ditetapkan oleh PA/KPA Pasal 47 ayat 1
PELAKSANAAN SWAKELOLA BERDASARKAN TIPE SWAKELOLA 1. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres 2. Dalam hal pelaksana swakelola type II tidak mampu melaksanakan PBJ maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK SWAKELOLA TIPE II Pasal 47 ayat 2 PA/KPA K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran PENYELENGG ARA SWAKELOLA : - Tim Persiapan - Tim Pengawas Ditetapkan oleh PA/KPA K/L/PD Pelaksana Swakelola TIM PELAKSANA KONTRAK SWAKELOLA KESEPAKATAN KERJASAMA UKPBJ/ PP PPK UKPBJ/ PP
PELAKSANAAN SWAKELOLA BERDASARKAN TIPE SWAKELOLA 1. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan 2. Dalam hal pelaksana swakelola tipe III tidak mampu melaksanakan PBJ maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK SWAKELOLA TIPE III Pasal 47 ayat 3 PA/KPA K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran Penyelenggara Swakelola: - Tim Persiapan - Tim Pengawas Ditetapkan oleh PA/KPA Pengurus Ormas (selaku Penerima Kuasa) KONTRAK SWAKELOLA PPK UKPBJ/ PP
PELAKSANAAN SWAKELOLA BERDASARKAN TIPE SWAKELOLA 1. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan 2. Dalam hal pelaksana swakelola tipe IV tidak mampu melaksanakan PBJ maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK 3. PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola SWAKELOLA TIPE IV Pasal 47 ayat 4 PA/KPA K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran PPK Pimpinan Pokmas TIM PELAKSANA TIM PENGAWAS TIM PERSIAPAN KONTRAK SWAKELOLA UKPBJ/ PP
PEMBAYARAN Swakelola Tipe I, meliputi: 1. Upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong; 2. Pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/ narasumber (apabila diperlukan); 3. Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau 4. Pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang. Untuk Swakelola Tipe II, III, dan IV, pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
PENGAWASAN Pengawasan tertib administrasi keuangan Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan; Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi: ✔ Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan; ✔ Pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil, atau tenaga pendukung)serta jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; ✔ Pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada) Penyelenggara Swakelola melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
PERTANGGUNGJAWABAN & SERAH TERIMA PEKERJAAN Kemajuan Pelaksanaan & Penggunaan Keuangan Hasil Pekerjaan Swakelola PPK Tim Pelaksana Tim Pelaksana PPK BAST Laporan Berkala Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah seluruh pekerjaan dalam kontrak telah selesai 100% dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Pelaporan secara berkala terutama terkait kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan (realisasi fisik, waktu, dan biaya aktual terhadap rencana) Pertanggungjawaban Pasal 49 BAHP Tim Pengawas Serah Terima Pekerjaan
SERAH TERIMA HASIL PBJ Pasal 58 PA/KPA PPK Berita Acara Serah Terima (BAST) SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA
SANKSI PPK SANKSI Penilaian Mandiri PPK Laporan Tim Pengawas TIPE II, III, dan IV Sesuai Ketentuan yang tercantum dalam Kontrak TIPE I Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan STOP PEMBATALAN SEBAGAI PELAKSANA SWAKELOLA
MATERI 8: PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
01 02 03 129 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Tender cepat dan tender/seleksi gagal serta tindak lanjutnya Pelaksanaan Kontrak Materi 8: Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia 04Serah Terima
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah yang dilakukan setelah RUP diumumkan melalui SIRUP Pemilihan tidak dapat dilaksanakan sebelum RUP diumumkan Pasal 50 ayat 8-9 PELAKSANAAN PEMILIHAN
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA Pasal 50 ayat 5 Wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Tidak wajib, jika tidak ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Keputusan pembelian melalui e- Purchasing harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi dengan memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil dan menengah serta Pelaku Usaha lokal. Pelaksanaan melalui E-purchasing ada dua kriteria yaitu:
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA Pasal 50 ayat 7 PENGADAAN LANGSUNG Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi; atau Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja. Catatan: Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) calon Penyedia yang diyakini mampu menyelesaikan pekerjaan
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA Pasal 38 (5) & 4(5) PENUNJUKAN LANGSUNG ▪ Keg. mendadak (komitmen internasional) ▪ Rahasia (kepentingan Negara) ▪ Satu kesatuan sistem konstruksi ▪ Hanya 1 pelaku usaha yg mampu ▪ Benih dan Pupuk ▪ Sarpras utk masyarakat tdk mampu ▪ Hak Paten ▪ Tender ulang gagal ▪ Pemutusan Kontrak ▪ 1 pelaku usaha yang mampu ▪ Pemegang hak cipta ▪ Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda ▪ Repeat order (maks 2 kali) ▪ Seleksi Ulang Gagal ▪ Pemutusan Kontrak ▪ Rahasia (sesuai per UU an) ▪ Jasa Ahli Dewan Sengketa Kontrak B/PK/JL JK (Dalam Keadaan Tertentu) Pelaksanaan penunjukan langsung dilaksanakan dengan mengundang 1 pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA Pasal 38 ayat 6 & 50 ayat 4 & 11 TENDER CEPAT Pelaksanaan Tender Cepat : ✔ Peserta sudah terkualifikasi dalam SIKaP ✔ Peserta menyampaikan penawaran harga ✔ Evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi ✔ Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah ✔ Dapat menggunakan E-reverse Auction Tender Cepat dilakukan ketika Pelaku Usaha telah terkualifikasi di SIKAP untuk pengadaan yang: ✔ Spesifikasi & Volume Pekerjaan. sudah secara rinci; dan ✔ Dimungkinkan dapat menyebut Merek sesuai ketentuan
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA Perlem 12/2021 hal 54 PEMILIHAN MELALUI TENDER CEPAT Tahapan: 6 Undangan Tender Cepat Penyampaian Dokumen Penawaran Pendaftaran Tender Cepat Pembukaan Dokumen Penawaran Pengumuman hasil Pembukaan Dok. Penawaran Penetapan Pemenang dan Pengumuman Verifikasi Kualifikasi kepada Calon Pemenang 1 2 3 5 4 7
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA Pasal 50 ayat 11 & Perlem 12/21 E-REVERSE AUCTION Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction) Dapat digunakan untuk: 1. Tender dengan metode evaluasi harga terendah (dikecualikan untuk Pekerjaan Konstruksi) 2. Tender Cepat (yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan) 3. E-purchasing (khusus untuk barang/jasa di dalam e-Katalog) 4. Tindak lanjut Tender terhadap 2 penawaran yg masuk dan keduanya lulus evaluasi teknis
TENDER CEPAT &TENDER/SELEKSI GAGAL SERTA TINDAK LANJUTNYA Pasal 51 ayat 3 & 11 Tender Cepat Gagal Tindak Lanjutnya Dinyatakan oleh Pokja Pemilihan Tidak ada peserta / 1 peserta yg menawar setelah ada pemberian waktu perpanjangan Pokja Pemilihan melakukan Reviu dan melakukan Tender Cepat Ulang / mengganti metoda pemilihan lainnya Pemenang/Pemenang Cadangan tidak ada yg hadir di Verifikasi data Kualifikasi Dokumen Pemilihan tidak sesuai dgn Perpres ini Seluruh Peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK TENDER CEPAT GAGAL DAN TINDAK LANJUTNYA
TENDER CEPAT &TENDER/SELEKSI GAGAL SERTA TINDAK LANJUTNYA Pasal 51 ayat 1 & 6 Prakualifikasi Gagal evaluasi penyebab kegagalan Prakualifikasi Ulang Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta 2 peserta ➔ Tender/Seleksi dilanjutkan Penunjukan Langsung 1 Peserta TENDER/SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUTNYA Jika pelaksanaan prakualifikasi gagal, maka tindak lanjutnya oleh Pokja Pemilihan sebagai berikut:
TENDER CEPAT &TENDER/SELEKSI GAGAL SERTA TINDAK LANJUTNYA Pasal 51 TENDER/SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUTNYA Tender/Seleksi Gagal Tindak lanjutnya Dinyatakan oleh Pokja Pemilihan Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi Evaluasi penawaran ulang Ditemukan kesalahan di dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan di Perpres ini (metoda Prakualifikasi) Tender/Seleksi ulang Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan Ditemukan kesalahan di dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan di Perpres ini (metoda Pascakualifikasi) Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran Seluruh peserta terlibat KKN Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat Seluruh penawaran harga tender B/PK/JL diatas HPS Dinyatakan oleh PA/KPA KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK Tender/Seleksi ulang
TENDER CEPAT &TENDER/SELEKSI GAGAL SERTA TINDAK LANJUTNYA Pasal 51 ayat 10 TENDER/SELEKSI ULANG GAGAL DAN TINDAK LANJUTNYA Tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi Dalam hal Tender/Seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria: Kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
PELAKSANAAN KONTRAK Pasal 52 PELAKSANAAN KONTRAK terdiri atas: 1 Penandatanganan Kontrak 2 3 4 7 8 Penetapan SPPBJ Penyesuaian Harga Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak Pemberian Uang Muka Pemutusan Kontrak Pembayaran Prestasi Pekerjaan Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau Perubahan Kontrak Penanganan Keadaan Kahar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PELAKSANAAN KONTRAK Pasal 52 ayat 2 IKATAN PERJANJIAN PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.
PELAKSANAAN KONTRAK Pasal 53 ayat 1-3 PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN (1/3) • Diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda • Retensi sebesar 5% digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan • Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya
PELAKSANAAN KONTRAK Pasal 53 ayat 4 PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN (2/3) Dapat diberikan dalam bentuk: Bulanan Tahapan Penyelesaian Pekerjaan/ Termin Sekaligus setelah pekerjaan selesai
PELAKSANAAN KONTRAK Pasal 53 ayat 5, 6 dan 7 PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN (3/3) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk PBJ yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.
PELAKSANAAN KONTRAK Pasal 54 & Perlem 12/2021 PERUBAHAN KONTRAK (1/2) Ruang Lingkup yang dapat dilakukan Perubahan kontrak terdiri: 1. Perubahan karena masalah Administrasi Contoh: Pergantian PPK, Perubahan Rekening Penerima 2. Perbedaan antara Kondisi Lapangan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK diberlakukan untuk Kontrak Harga Satuan, Kontrak Lumsum, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan 2. Perubahan Kontrak karena kesalahan Pengguna Jasa Contoh: Penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan karena lokasi belum diserahterimakan pada pekerjaan konstruksi
PELAKSANAAN KONTRAK PERUBAHAN KONTRAK (2/2) Jika terdapat perbedaan Kondisi Lapangan dgn Gambar dan/atau Spesifikasi teknis/KAK, dapat dilakukan Perubahan Kontrak, yang meliputi : 1. Menambah atau mengurangi volume yg tercantum dlm Kontrak; 2. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 3. Mengubah spesifikasi teknis sesuai kondisi lapangan; dan/atau 4. Mengubah jadwal pelaksanaan Pasal 54 & Perlem 12/2021 Pekerjaan tambah dapat dilakukan dengan ketentuan: 1. Tidak melebihi 10% dari harga Kontrak Awal 2. Tersedia Anggaran, dan 3. Dapat diberikan tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan
PELAKSANAAN KONTRAK Pasal 56 & perlem 12/2021 PENYELESAIAN KONTRAK Dalam hal sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir masih belum selesai (karena kesalahan penyedia) dan PPK menilai mampu menyelesaikannya, maka diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender. Apabilai setelah pemberian kesempatan, penyedia belum menyelesaikan pekerjaan, maka : a. Penyedia diberikan kesempatan kedua apabila dinilai mampu (sesuai sisa pekerjaan dan kebutuhan waktu penyelesaiannya); atau b. Melakukan pemutusan Kontrak jika Penyedia dinilai tidak mampu/ penyedia tidak sanggup/ pekerjaan yang harus segera dipenuhi Pemberian kesempatan, waktunya dapat melewati Tahun Anggaran & dimuat di adendum kontrak (mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan) Catatan :
SERAH TERIMA Pasal 57 & Perlem 12/2021 SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PENYEDIA KE PPK PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. Setelah barang/jasa hasil pekerjaan selesai (100% sesuai terhadap ketentuan di Kontrak), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan 1 2 3
SERAH TERIMA Pasal 58 SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PPK KE PA/KPA Ketentuan: 1. PPK menyerahkan barang/jasa atau hasil pekerjaan kepada PA/KPA 2. Serah terima di ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara