MODUL E BOOK KEWARGANEGARAAN M DWI PRAYOGA R 204 (1)

-Sistem pemerintahan Indonesia masa orde lama
-Sistem pemerintahan Indonesia masa orde baru
2. Apa pengertian system pemerintahan?
Jawaban
Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata
system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan,
jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah
system kehidupan bersama diterapkan. Walau bagaimanapun, sebuah pemikiran tentang
bagaimana menyususn sebuah konsep pemerintahan yang ideal
3. Sebutkan karakteristik sistem pemerintahan semipresidensial?
Jawaban
a.Presiden memiliki hak prerogratif atau hak istimewa, dalam mengangkat atau
memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
b. Negara dipimpin oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden menjadi
kepala negara
c. Masa jabatan kepala pemerintahan tidak ditentukan jangka waktu. d. Masa pemilihan umum
ditentukan jangka waktu (4-6 tahun).
4. istilah “orde lama” ini. Ia lebih suka menyebut masa kepemimpinannya dengan istilah?
Jawaban
Orde revolusi
5. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah?
Jawaban
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat
disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk
pemerintahannya adalah repub

51

BAB VI
HAK ASASI MANUSIA
A. Pengertian Manusia
Terdapat banyak definisi menurut para ahli ternama tentang manusia namun pengertiannya
definisi manusia itu sendiri bisa pahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata “manu”
(Sansekerta), “mens” (Latin), yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk ang berakal budi
(mampu menguasai makhluk lain). Secara istilah manusia dapat diartikan sebuah konsep atau
sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok (genus) atau seorang individu.
Manusia juga dapat diartikan berbeda-beda baik menurut sudut pandang biologis, rohani, dan
istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai
Homo sapiens (Bahasa Latin untuk manusia), sebuah spesies rimata dari golongan mamalia
yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Dalam hal kerohanian, mereka dijelaskan
menggunakan konsep jiwa yang bervariasi di mana, dalam agama, dimengerti dalam
hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup; dalam mitos, mereka juga
seringkali dibandingkan dengan ras lain. Dalam antropologi kebudayaan, mereka dijelaskan
berdasarkan penggunaan bahasanya, organisasi mereka dalam masyarakat majemuk serta
perkembangan teknologinya, dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk
kelompok dan lembaga untuk dukungan satu sama lain serta pertolongan.

Pengertian manusia menurut para ahli :

1. NICOLAUS D. & A. SUDIARJA: Manusia adalah bhineka, tetapi tunggal. Bhineka karena
ia adalah jasmani dan rohani akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu
barang

2. ABINENO JI: Manusia adalah "tubuh yang berjiwa" dan bukan "jiwa abadi yang berada
atau yang terbungkus dalam tubuh yang fana"

3. UPANISADS: Manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh (atman), jiwa, pikiran, dan
prana atau badan

4.OMAR MOHAMMADAL-TOUMY AL-SYAIBANY: Manusia adalah mahluk yang paling
mulia, manusia adalah mahluk yang berfikir, dan manusia adalah mahluk yang memiliki 3
dimensi (badan, akal, dan ruh), manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan
dan lingkungan

52

5. SOKRATES: Manusia adalah mahluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku
datar dan lebar.

6. KEES BERTENS: Manusia adalah suatu mahluk yang terdiri dari 2 unsur yang kesatuannya
tidak dinyatakan

7. I WAYAN WATRA: Manusia adalah mahluk yang dinamis dengan trias dinamikanya, yaitu
cipta, rasa dan karsa.

8. ERBE SENTANU Manusia adalah mahluk sebaik-baiknya ciptaan-Nya. Bahkan bisa
dibilang manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan mahluk
yang lain.

9. PAULA J. C & JANET W. K: manusia adalah mahluk terbuka, bebas memilih makna dalam
situasi, mengemban tanggung jawab atas keputusan yang hidup secara kontinu serta turut
menyusun pola berhubungan dan unggul multidimensi dengan berbagai kemungkinan.

http://www.definisi-pengertian.com/2015/12/pengertian-manusia-definisi-menurut-ahli.html

Kesimpulan

Sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi
mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi di mana, dalam agama,
dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup; dalam mitos,
mereka juga seringkali dibandingkan dengan ras lain.

B. Pengertian Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia, tanpa

memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. HAM berkaitan dengan hak umat
manusia sejak lahir. Salah satu ciri-ciri HAM yaitu tidak dapat dicabut dan dibagi. Setiap orang
berhak mendapatkan hak seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya. HAM juga tidak
bisa diserahkan kepada orang lain. Pengertian HAM Menurut Para Ahli Mengutip dari buku
Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar berikut pengertian hak asasi manusia
menurut para ahli: Adnan Buyung Nasution HAM adalah hak yang tidak dapat dilenyapkan
dari manusia. Hak ini merupakan hak yang melekat dalam diri manusia. Hak yang dimiliki
manusia telah diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahiran di dunia.

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati
melekat pada setiap manusia. Hak sifatnya tidak dapat diganggu gugat atau mutlak. Hak

53

merupakan pemberian Tuhan kepada manusia mencakup persamaan dan kebebasan yang
sempurna. Hak bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Hak berfungsi untuk
mempertahankan hidup dan harta benda yang dimilikinya

Pengertian HAM menurut para ahli:

- Koentjoro Poerbo Pranoto

Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi atau dasar. Hak-hak yang dimiliki manusia
menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci.

- Peter R. Baehr

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap insan untuk mengembangkan dirinya.
Hak tersebut bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat. Austin Ranney Hak asasi
manusia adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan
dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.

- GJ Wolhoff

Hak asasi manusia ialah sejumlah hak yang mengakar dan melekat pada diri setiap manusia.
Hak ini sifatnya tidak boleh dihilangkan. Jika hak dihilangkan, maka akan menghilangkan
derajat kemanusiaan,

- Jan Martenson

Hak asasi manusia didefinisikan sebagai sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Tanpa
adanya HAM, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM adalah hak alamiah sesuai
kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal dan berperikemanusiaan.

https://katadata.co.id/safrezi/berita/61c58fd36c801/pengertian-dan-macam-macam-hak-asasi-
manusia

Kesimpulan

satu ciri-ciri HAM yaitu tidak dapat dicabut dan dibagi. Setiap orang berhak mendapatkan hak
seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya. HAM juga tidak bisa diserahkan kepada
orang lain. Pengertian HAM Menurut Para Ahli Mengutip dari buku Hak Asasi Manusia:
Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar berikut pengertian hak asasi manusia menurut para ahli:
Adnan Buyung Nasution HAM adalah hak yang tidak dapat dilenyapkan dari manusia. Hak ini

54

merupakan hak yang melekat dalam diri manusia. Hak yang dimiliki manusia telah diperoleh
dan dibawa bersama dengan kelahiran di dunia.

C. Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Menurut saya, HAM di Indonesia kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah kita. Hal

ini dibuktikan dengan beberapa pelanggaran yang banyak terjadi di Indonesia seperti,
pembunuhan, diskriminasi hingga pelecehan. Kasus kasus diatas terus meningkat angkanya
tiap tahun. Sudah ditulis dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap
warga negara berhak untuk hidup, kemerdekaan pikiran, tidak disiksa, beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui dihadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut.

Tetapi nyatanya, pasal inilah yang banyak dilanggar, padahal pasal ini sangat penting dalam
membela HAM setiap warga negara. Kasus tersebut sudah sulit ditangani karena kurangnya
perhatian dari pemerintah dan pihak keamanan. Jadi kesimpulannya penerapan HAM di
Indonesia masih terabaikan bahkan UU yang dibuat masih sering dilanggar dan sudah
memasuki tahap yang mengkhawatirkan.

Menurut saya, jika Undang Undang tersebut dipatuhi dengan baik maka kehidupan berbangsa
dan bernegara di Indonesia menjadi lebih baik. Penting untuk kita menjunjung tinggi rasa
toleransi serta saling menghormati. Hal tersebut juga bisa mengurangi konflik yang terjadi
sekarang. Pemerintah dan pihak berwajib juga harus cepat dan tanggap dalam menangani kasus
pelanggaran HAM yang terjadi. Dengan cepatnya penanganan kasus maka potensi terulangnya
kasus serupa juga bisa teratasi.

https://www.kompasiana.com/fakefriends1234/5746a8d6b07a610c08103d69/

Kesimpulan

Kasus kasus diatas terus meningkat angkanya tiap tahun. Sudah ditulis dalam UUD 1945 pasal
28 I ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup, kemerdekaan
pikiran, tidak disiksa, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui dihadapan
hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Tetapi nyatanya,
pasal inilah yang banyak dilanggar, padahal pasal ini sangat penting dalam membela HAM
setiap warga negara. Kasus tersebut sudah sulit ditangani karena kurangnya perhatian dari
pemerintah dan pihak keamanan. Jadi kesimpulannya penerapan HAM di Indonesia masih

55

terabaikan bahkan UU yang dibuat masih sering dilanggar dan sudah memasuki tahap yang
mengkhawatirkan.

Soal dan Jawaban
1.Apa itu pengertian Hak Asasi Manusia?

Jawaban

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia, tanpa
memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. HAM berkaitan dengan hak umat
manusia sejak lahir. Salah satu ciri-ciri HAM yaitu tidak dapat dicabut dan dibagi. Setiap orang
berhak mendapatkan hak seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya. HAM juga tidak
bisa diserahkan kepada orang lain. Pengertian HAM Menurut Para Ahli Mengutip dari buku
Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar berikut pengertian hak asasi manusia
menurut para ahli: Adnan Buyung Nasution HAM adalah hak yang tidak dapat dilenyapkan
dari manusia. Hak ini merupakan hak yang melekat dalam diri manusia.

2.Sebutkan salah satu HAM?

Jawaban

yaitu tidak dapat dicabut dan dibagi. Setiap orang berhak mendapatkan hak seperti hak sipil,
politik, ekonomi, dan sosial budaya. HAM juga tidak bisa diserahkan kepada orang lain.
Pengertian HAM Menurut Para Ahli Mengutip dari buku Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori,
dan Instrumen Dasar berikut pengertian hak asasi manusia menurut para ahli: Adnan Buyung
Nasution HAM adalah hak yang tidak dapat dilenyapkan dari manusia. Hak ini merupakan hak
yang melekat dalam diri manusia. Hak yang dimiliki manusia telah diperoleh dan dibawa
bersama dengan kelahiran di dunia.

3.Jelaskan penerapan HAM?

Jawaban

Menurut saya, HAM di Indonesia kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah kita. Hal ini
dibuktikan dengan beberapa pelanggaran yang banyak terjadi di Indonesia seperti,
pembunuhan, diskriminasi hingga pelecehan. Kasus kasus diatas terus meningkat angkanya
tiap tahun. Sudah ditulis dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap
warga negara berhak untuk hidup, kemerdekaan pikiran, tidak disiksa, beragama, hak untuk

56

tidak diperbudak, hak untuk diakui dihadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut.

4.Sebutkan pengertian HAM menurut para ahli!
Jawaban
- Koentjoro Poerbo Pranoto
Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi atau dasar. Hak-hak yang dimiliki manusia
menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci.
- Peter R. Baehr
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap insan untuk mengembangkan dirinya.
Hak tersebut bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat. Austin Ranney Hak asasi
manusia adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan
dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.
5.Sebutkan pengertian Manusia menurut parah ahli!
Jawaban
1. NICOLAUS D. & A. SUDIARJA: Manusia adalah bhineka, tetapi tunggal. Bhineka karena
ia adalah jasmani dan rohani akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu
barang
2. ABINENO JI: Manusia adalah "tubuh yang berjiwa" dan bukan "jiwa abadi yang berada
atau yang terbungkus dalam tubuh yang fana"
3. UPANISADS: Manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh (atman), jiwa, pikiran, dan
prana atau bad

57

VII
HAK DAN KEWAJIBAN

WARGA NEGARA
A. Pengertian dan Jenis-2 Hak Warga negara
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi
pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki
hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya
banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.
Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak
daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat
akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini,
maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan

Jenis-Jenis Hak Warga Negara

Berikut hak warga negara berdasarkan UUD 1945 yang dikutip dari situs Mahkamah

Konstitusi:

- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 28)

- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (pasal 28B ayat 1).

- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang
sah(pasal 28B ayat 1).

- Hak atas kelangsungan hidup (pasal 28B ayat 2).

- Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak
mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan

- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa dan negara (pasal 28C ayat 2).

Hak pilih warga negara mendapat jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:

1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung
maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

58

2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan
negerinya.
3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan
dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang
bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun
menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa: "Segala warga Negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
- Pasal 28D UUD 1945: 1) Ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732
Kesimpulan
Hak dan kewajiban selalu berdampingan atau bisa dibilang tak bisa dilepaskan satu sama lain.
Meskipun hidup berdampingan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sudah seharusnya bagi
setiap orang untuk melakukan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban yang dilakukan
dengan,baik, benar, dan penuh rasa tanggung jawab akan menghadirkan hak. Misalnya,
seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan dengan penuh rasa tanggung jawab akan
mendapatkan haknya sebagai karyawan, yaitu mendapatkan upah atau gaji.
B. Pengertian dan Jenis-2 Kewajiban Warganegara
Hak dan kewajiban selalu berdampingan atau bisa dibilang tak bisa dilepaskan satu sama lain.
Meskipun hidup berdampingan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sudah seharusnya bagi
setiap orang untuk melakukan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban yang dilakukan dengan,
baik, benar, dan penuh rasa tanggung jawab akan menghadirkan hak. Misalnya, seseorang yang
bekerja di sebuah perusahaan dengan penuh rasa tanggung jawab akan mendapatkan haknya
sebagai karyawan, yaitu mendapatkan upah atau gaji.

59

Kewajiban Warga Negara Indonesia :
– Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
– Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara”.
Jenis jenis Kewajiban Warga Negara
-Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang
berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tercantum dalam pasal 27 ayat (3) dengan
bunyi: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."
Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Tercantum pada pasal 28J ayat (1) yang
berbunyi: "Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain."
- Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Tercantum pada
pasal 28J ayat (2) berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. "Wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: tiap-tiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
- Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang tercantum dalam pasal
30 ayat (1) UUD 1945 dengan bunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/

60

Kesimpulan

Kewajiban yang dilakukan dengan, baik, benar, dan penuh rasa tanggung jawab akan
menghadirkan hak. Misalnya, seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan dengan penuh rasa
tanggung jawab akan mendapatkan haknya sebagai karyawan, Kewajiban yang dilakukan
dengan, baik, benar, dan penuh rasa tanggung jawab akan menghadirkan hak. Misalnya,
seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan dengan penuh rasa tanggung jawab akan
mendapatkan haknya sebagai karyawan, yaitu mendapatkan upah atau gaji. Wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang tercantum dalam pasal 30 ayat (1) UUD
1945 dengan bunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara."

C. Penerapan Hak dan Kewajiban Warganegara di Indonesia
HAK DAN KEWAAJIBAN WARGA NEGARA :

1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan

negara pada umumnya berupa peranan (role).

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia

tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

Penerapan Kewajiban Bagi Warga Negara

- Wajib menjaga fasilitas umum dengan tidak merusaknya.

- Wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar.

- Wajib membayar pajak tepat pada waktunya. Misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- Wajib menaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Wajib menaati norma yang
berlaku, misalnya norma kesopanan dan norma hukum.

- Wajib membayar sejumlah biaya setelah menggunakan fasilitas umum. Misalnya membayar
biaya jalan tol dan transportasi umum,

- Wajib menghormati serta menjaga toleransi antar umat beragama agar persatuan Indonesia
tetap utuh

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732

Kesimpulan

61

Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34
UUD 1945
Penerapan Kewajiban Bagi Warga Negara
- Wajib menjaga fasilitas umum dengan tidak merusaknya.
- Wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar.
- Wajib membayar pajak tepat pada waktunya. Misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Wajib menaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Wajib menaati norma yang
berlaku, misalnya norma kesopanan dan norma hukum.
- Wajib membayar sejumlah biaya setelah menggunakan fasilitas umum. Misalnya membayar
biaya jalan tol dan transportasi umum
Soal dan Jawaban
1.Ada berapa hak dan kewajiban warga negara?
Jawaban
Ada 2
2.Jelaskan pengertian kewajiban warganegara?
meskipun hidup berdampingan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sudah seharusnya bagi
setiap orang untuk melakukan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban yang dilakukan dengan,
baik, benar, dan penuh rasa tanggung jawab akan menghadirkan hak. Misalnya, seseorang yang
bekerja di sebuah perusahaan dengan penuh rasa tanggung jawab
Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara”.
3.Sebutkan Hak warga negara Indonesia?
Jawaban
–Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk
hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

62

– Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
(pasal 28B ayat 1).
4.Sebutkan kewajiban warga negara Indonesia?
Jawaban
–Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
– Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara”.
5.Jelaskan jenis-jenis Hak warga negara?
Jawaban
- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 28)
- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (pasal 28B ayat 1).
- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang
sah(pasal 28B ayat 1).
- Hak atas kelangsungan hidup (pasal 28B ayat 2).
- Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak
mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan
- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa dan negara (pasal 28C ayat 2).

63

BAB VIII
DEMOKRASI INDONESIA

A. Konsep Dasar Demokrasi
Sulit mencari kesepakatan dari semua pihak tentang pengertian atau definisi demokrasi.
Ketika ada yang mendefinisikan demokrasi secara ideal atau juga disebut sebagai definisi
populistik tentang demokrasi, yakni sebuah sistem pemerintahan ”dari, oleh, dan untuk
rakyat” maka pengertian demokrasi demikiantidak pernah ada dalam sejarah umat manusia.
Tidak pernah ada pemerintahandijalankan secara langsung oleh semua rakyat; dan tidak
pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat (Dahl 1971; Coppedge dan
Reinicke 1993).
Dalam praktiknya, yang menjalankan pemerintahan bukan rakyat, tapi elite yang jumlahnya
jauh lebih sedikit. Juga tidak pernah ada hasil dari pemerintahan itu untuk rakyat semuanya
secara merata, tapi selalu ada perbedaan antara yang mendapat jauh lebih banyak dan yang
mendapat jauh lebih sedikit. Karena itu, ketika pengertian”demokrasi populistik” hendak
tetap dipertahankan, Dahl mengusulkan konsep ”poliarki” sebagai pengganti dari konsep
”demokrasi populistik”tersebut. Poliarki dinilai lebih realistik untuk menggambarkan tentang
sebuah fenomena politik tertentu dalam sejarah peradaban manusia sebab poliarki mengacu
pada sebuah sistem pemerintahan oleh ”banyak rakyat” bukan oleh ”semua
rakyat”,oleh”banyak orang” bukan oleh”semua orang.”

B. Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli
Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa yunani “Demokratia” yang dibagi dalam

64

dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan,
sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya
memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi
berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang
kedaulatannya.

Berikut ini pengertian demokrasi menurut beberapa ahli:
C. Ciri-Ciri Demokrasi
Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat
Demokrasi langsung (direct democracy)
Yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik
kenegaraan.
Demokrasi perwakilan atau tidak langsung (representative democracy)
Yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan
rakyat (parlemen).
Demokrasi sistem referendum

Yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen tetapi dalam melaksanakan
tgasnya, parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum.
Dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut
Demokrasi liberal
Yaitu paham demokrasi dengan menitikberatkan pada ideologi liberalis yang cenderung pada
kebebasan individu atau perseorangan.
Demokrasi rakyat atau proletariat (komunis)
Yaitu demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum (dalam hal negara ini) sehingga

65

hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan.
Demokrasi pancasila
Merupakan ciri khusus demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan
juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Dilihat dari perkembangan paham
Demokrasi klasik : Yaitu paham demokrasi yang menitikberatkan pada pengertian politik
kekuasaan atau politik pemerintahan negara
Demokrasi modern : Yaitu paham demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja,
melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya dan menwujudkan kesejahteraan rakyat.
Dilihat dari hubungan antara pemerintahan dengan rakyat
Demokrasi liberal : Dalam demokrasi ini pemerintah dibatsi oleh undang-undang dan
pemilihan umum yang bebas diselenggarakan dalam waktu yang tetap.
Demokrasi terpimpin : Dalam demokrasi ini terdapat keyakinan para pemimpin bahwa semua
tindakan mereka dipercaya oleh rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum
untuk menduduki kekuasan.
Demokrasi sosial : Demokrasi ini menaruh kepeduliannya kepada keadaan sosial dan
egalitarianisme (paham persamaan) bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
Demokrasi partisipasi : Demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa
atau pemimpin dengan yang dipimpin.
Demokrasi konstitusional : Demokrasi yang menekankan pada proteksi khusus bagi
kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama yang erat diantara elite yang
mewakili bagian budaya umum.
Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat
Demokrasi langsung (direct democracy)

66

Yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik
kenegaraan.

Demokrasi perwakilan atau tidak langsung (representative democracy)
Yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan
rakyat (parlemen).
Demokrasi sistem referendum
Yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen tetapi dalam melaksanakan
tugasnya, parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum.

D.Prinsip-Prinsip Demokrasi
Prinsip budaya demokrasi
Kebebasan : Adalah kekuasaan untk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau
melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri, tanpa
tekanan dar pihak manapun.
Persamaan : Setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun dalam negara
demokrasi perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan bahkan harus ditekan agar tidak
menimbulkan konflik.
Solidaritas : Rasa solidaritas harus ada di dalam negara demokrasi. Karena dengan adanya
sifat solidaritas ini, walaupun ada

perbedaan pandangan bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat maka akan senantiasa selalu
terikat karena adanya tujuan bersama.
Toleransi : Adalah sikap atau sifat toleran. Bersikap toleran artinya bersifat menenggang
(menghargai, memberikan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan,

67

kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian
sendiri.
Menghormati kejujran : Kejujuran berarti kesediaan ataketerbukaan untuk menyatakan suatu
kebenaran. Kejujuran menjadi hal yang sangat penting bagi semua pihak.
Menghormati penalaran : Peanalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki
pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan menuntut hal serupa dari orang lain.
Penalaran ini sangat diperlukan bagi terbangunnya solidaritas antarwarga masyarakat
demokratis.
KeadaaKeadaban adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin atau kebaikan budi pekerti.
Seseorang yang berperilaku beradab berarti memberikan penghormatan terhadap pihak lain
yang dapat tercermin melalui tindakan, bahasa tubuh, dan cara berbicara.
Prinsip – prinsip demokrasi yag bersifat universal
Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara.

Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga
negara.
E.Pengormatan terhadap supremasi hukum.
Adapun prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (rule of law) antara lain
sebagai berikut :
Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang.
Kedudukan yang sama dalam hukum.
Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang.

68

F.Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Setelah Orde Baru tumbang yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan
pada bulan Mei 1998 terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk kembali
menggunakan demokrasi. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya bagi bangsa Indonesia
karena memang tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lainnya yang lebih baik
yang dapat dipakai untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter. Oleh karena
itu ada konsensus nasional tentang perlunya digunakan demokrasi setelah Orde Baru
tumbang. Gerakan demokratisasi setelah Orde Baru dimulai dengan gerakan yang dilakukan
oleh massa rakyat secara spontan. Segera setelah Soeharto menyatakan pengunduran dirinya,
para tokoh masyarakat membentuk sejumlah partai politik dan melaksanakan kebebasan
berbicara danberserikat/berkumpul sesuai dengan nilai-nilai demokrasi tanpa mendapat
halangan dari pemerintah. Pemerintah tidak melarang demokratisasi tersebut meskipun
peraturan perundangan yang berlaku bias digunakan untuk itu. Pemerintah bisa saja,
umpamanya, melarang pembentukan partai politik karena bertentangan dengan UU Partai
Politik dan Golongan Karya yanghanya mengakui dua partai politik dan satu Golongan
Karya. Tentu saja pemerintah tidak mau mengambil resiko bertentangan dengan rakyat
sehingga pemerintah membiarkan demokratisasi bergerak sesuai dengan keinginan rakyat.
Pemerintah kemudian membuka peluang yang lebih luas untuk melakukan demokratisasi
dengan mengeluarkan tiga UU politik baru yang lebih demokratis pada awal 1999. Langkah
selanjutnya adalah amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi
secara nyata dalam sistem politik Indonesia.Demokratisasi pada tingkat pemerintah pusat
dilakukan bersamaan dengan demokratisasi pada tingkat pemerintah daerah
(provinsi,kabupaten, dan kota). Tidak lama setelah UU Politik dikeluarkan,diterbitkan pula

UU Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi yang luas kepada daerah-
69

daerah.Suasana bebebasan dan
keterbukaan yang terbentuk pada tingkat pusat dengan segera diikuti oleh daerah daerah.
Oleh karena itu beralasan untuk mengatakan, demokratisasi di Indonesia semenjak 1998 juga
telah menghasilkan demokratisasi pada tingkat pemerintah daerah.Sesuai dengan
perkembangan demokratisasi di tingkat pusat, di tingkat provinsi (juga di tingkat kabupaten
dan kota) dilakukan penguatan kedudukan dan fungsi tersebut mempunyai kedudukan yang
sama dengan gubernur. Gubernur tidak lagi merupakan “penguasa tunggal” seperti yang
disebutkan dalam UU Pemda yang dihasilkan selama masa Orde Baru.DPRD telah
mendapatkan perannya sebagai lembaga legislatif daerah yang bersama-sama dengan
gubernur sebagai kepala eksekutif membuat peraturan daerah (perda). DPRD Provinsi
menjadi lebih mandiri karena dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang demokratis.
Melalui pemilu tersebut, para pemilih mempunyai kesempatan menggunakan hak politik
mereka untuk menentukan partai politik yang akan duduk di DPRD.
Suasana kebebasan yang tercipta di tingkat pusat sebagai akibat dari demokratisasi juga
tercipta di daerah. Partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan tuntutan mereka dan
mengawasi jalannya pemerintahan telah menjadi gejala umum di seluruh provinsi di
Indonesia. Berbagai demonstrasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, tidak
hanya di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok-pelosok desa di Indonesia.Rakyat semakin
menyadari hak-hak mereka sehingga mereka semakin peka terhadap praktek-praktek
penyelenggaraan pemerintahan yang tidak benar dan merugikan rakyat.Hal ini mengharuskan
pemerintah bersikap lebih peka terhadap aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.
Demokratisasi telah membawa perubahan-perubahan politik baik di tingkat pusat maupun
daerah. Apa yang terjadi di tingkat pusat dengan cepat ditiru oleh daerahdaerah.
Demokratisasi merupakan sarana untuk membentuk system politik demokratis yang

70

memberikan hak-hak yang
http://taufiqabd.blogspot.co.id/2017/05/makalah-demokrasi-di-indonesia.html
https://thynaituthya.wordpress.com/2013/11/23/makalah-pkn-tentang- demokrasi-indonesia/
http://robihartopurba.blogspot.co.id/2015/03/makalah-tentang-demokrasi-di- indonesia.html

Soal Dan Jawaban

1.Apa pengertian demokrasi di Indonesia?
Setelah Orde Baru tumbang yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan
pada bulan Mei 1998 terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk kembali
menggunakan demokrasi. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya bagi bangsa Indonesia
karena memang tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lainnya yang lebih baik
yang dapat dipakai untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter. Oleh karena
itu ada konsensus nasional tentang perlunya digunakan demokrasi setelah Orde Baru
tumbang. Gerakan demokratisasi setelah Orde Baru dimulai dengan gerakan yang dilakukan
oleh massa rakyat secara spontan.
2.Apa prinsip prinsip Demokrasi?
Prinsip budaya demokrasi
Kebebasan : Adalah kekuasaan untk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau
melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri, tanpa
tekanan dar pihak manapun.
Persamaan : Setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun dalam negara
demokrasi perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan bahkan harus ditekan agar tidak
menimbulkan konflik.
Solidaritas : Rasa solidaritas harus ada di dalam negara demokrasi. Karena dengan adanya

71

sifat solidaritas ini, walaupun ada
perbedaan pandangan bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat maka akan senantiasa selalu
terikat karena adanya tujuan bersama.
Toleransi : Adalah sikap atau sifat toleran. Bersikap toleran artinya bersifat menenggang
(menghargai, memberikan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan,
kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian
sendiri.
3.Sebutkan ciri ciri demokrasi?
Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat
Demokrasi langsung (direct democracy)
Yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik
kenegaraan.
Demokrasi perwakilan atau tidak langsung (representative democracy)
Yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan
rakyat (parlemen).
4.Sebutkan pengertian demokrasi menurut para ahli?
Aristoteles
Menurut Aristoteles Demokrasi adalah suatu negara suatu kebebasan karena melalui
kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya.
Abraham Lincoln
Menurut Abraham Lincoln Democracy is government of the people, by the people, and for
the people (Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).
Hans Kelsen
Menurut Hans Kelsen Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang

72

melaksanakan kekuasaannegara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah
yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan didalam melaksanakan
kekuasaan negara.
Sidney Hook
Menurut Sidney Hook Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan
pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas
yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
Mohammad Hatta
Menurut Mohammad Hatta Demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan penggantian
kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat.

5.Jelaskan Tentang konsep dasar demokrasi!
Dalam praktiknya, yang menjalankan pemerintahan bukan rakyat, tapi elite yang jumlahnya
jauh lebih sedikit. Juga tidak pernah ada hasil dari pemerintahan itu untuk rakyat semuanya
secara merata, tapi selalu ada perbedaan antara yang mendapat jauh lebih banyak dan yang
mendapat jauh lebih sedikit. Karena itu, ketika pengertian”demokrasi populistik” hendak
tetap dipertahankan, Dahl mengusulkan konsep ”poliarki” sebagai pengganti dari konsep
”demokrasi populistik”tersebut. Poliarki dinilai lebih realistik untuk menggambarkan tentang
sebuah fenomena politik tertentu dalam sejarah peradaban manusia sebab poliarki mengacu
pada sebuah sistem pemerintahan oleh ”banyak rakyat” bukan oleh ”semua
rakyat”,oleh”banyak orang” bukan oleh”semua orang.”

73

BAB IX
KONSTITUSI DAN RULE OF LAW

A.Konstitusi.
Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk. Secara

istilah berarti pertauran dasar mengenai pembentukan negara. Dalam bahasa belanda istilah
konstitusi di kenal dengan istilah “Ground wet “ yang di terjemahkan sebagai undang-undang

dasar. Dalam bahasa indonesia, wet di terjemahkan sebagai undang undang, dan Ground yang

berarti tanah. Dengan ini maka konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai sendi-sendi

yang diperlukan untuk berdirinya negara. Istilah konstitusi dalam bahasa inggris constitution

yang memiliki makna keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak

tertulis yang mengatur secara megikat cara bagaimana suatu pemerintahan dilaksankan dalam

masyarakat. Konstitusi dalam arti luas mencakup baik yang tertulis maupun yang tidak

tertulis sehingga secara demikian konstitusi itu ada dua macam yaitu konstitusi tertulis yang

disebut undang- undang dasar dan konstitusi tidak tertulis yang biasa disebut konveksi.

Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa

dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Sedangkan undang-undang dasar

merupakan bagian tertulis dalam konstitusi.

Dari pengertian di atas, konstitusi dapatdisimpulkan sebagai :
a. Kumpulan kaidah yang memberikan pembatas kekuasaan kepada penguasa.
b. Dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sisi tempolitik yang
diterapkan.
c. Deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia.

74

B.Hakikat dan Fungsi Konstitusi
Menurut Bagir Manan, hakikat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang
konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu

pihak dan jaminan terhadap hak –hak warga Negara maupun setiap penduduk pihak lain.
Sedangkan menurut Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat Steenbeck, menyatakan bahwa
terdapat tiga materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu jaminan hak-hak asasi manusia,
susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, dan pembatasan kekuasaan.
Dalam paham konstitusi demokrasi dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi:
a. Anatomi kekuasaan tunduk pada hukum
b.Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
c.Peradilan yang bebas dan mandiri
d.Pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.
Konstitusi memiliki fungsi-fungsi yang oleh Jimly Asshidiqie, guru besar hukum tatanegara
UI diperinci sebagai berikut:
a. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara
b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara dengan warga negara
d. Fungsi pemberiataun sumber legitimasi terhadap kekuasaaan Negara ataupun kegiatan
penyelenggaraan kekuasaan negara
e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kuasaan yang asli (yang dalam
system demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
f. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit
hanya di bidang social dan ekonomi.
g. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (social engineering atau

75

social reform)

Carl J. Friedrich berpendapat,
”konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas
yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan
yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk
pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.
Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi.”
Jadi, konstitusi memiliki fungsi untuk mengorganisir kekuasaan agar tidak dapat digunakan
secara paksa dan sewenang -wenang. Di dalam gagasan konstitusinalisme, konstitusi atau
undang-undang tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian
kekuasaan. Akan tetapi, dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi dipandang sebagai
lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan di satu
pihak dengan melakukan perimbangan kekuasaan antara eksekutif, parlemen, dan yudikatif.

C.Dinamika Pelaksanaan Konstitusi
Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang sering disebut sebagai UUD
1945. UUD dirancang sejak 29 Mei 1945 smapai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. UUD atau
konstitusi negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan pleh PPKI pada hari sabtu
tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian sejak itu Indonesia telah menjadi suatu negara
modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-undang Dasar 1945
atau konstitusi negara yang memuat tata kerja konstitusi modern.
Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah
berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam empat periode, yaitu :
a. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri

76

dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat
Aturan Tambahan dan bagian penjelasan.
b. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. UUD RIS terdiri atas
6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian.
c. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146
pasal dan beberapa bagian.
d. Periode 5 Juli 1959 – 1967 - sekarang kembali berlaku UUD 1945.

Diantara hasil perubahan yang prinsipil dari amandemen UUD 1945 antara lain :
1. Tentang MPR dimana anggotanya semua berasal dari hasil pemilu (tidak ada yang
diangkat)
2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat
3. Keberadaan DPA dihapus
4. Munculnya lembaga yudikatif yang baru yaitu MK
5. Masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode
6. Ada pembatasan-pembatasan tentang wewenang presiden
7. Dimasukkannya pasal-pasal hak asasi manusia.
8. Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidiikan minimal 20% dari APBN dan APBD
dan lain lainnya.
D.Institusi dan Mekanisme Pembuatan Konstitusi
Institusi Legislasi
Institusi (lembaga) yang bertugas untuk membuat konstitusi dan peraturan perundang-
undangan yang ada dibawahnya adalah meliputi dua institusi, yaitu: Badan Legislatif (DPR)
dan Badan Eksekutif (presiden). Kedua institusi ini bertugas untuk membuat undang-
undang.Dalam UUD 1945 pasal 20 sampai 22 A dijelaskan tentang kelembagaan serta

77

mekanisme pembuatan konstitusi ataulebih tepatnya pembuatan dasar-dasar Negara.
Berikut adalah bunyi pasal 20, 20 A, 21, 22, dan 22 A :
a. Pasal 20 “(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-
undang. (2) setiap rancangan undag-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) jika rancangan undang-undang itu tidak
mendapat persetujuan bersama, racangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.(4) presiden mengesahkan rancangan
undang-undang yang telah disetujuibersama untuk menjadi Undang-undang.(5) dalam ha
rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden
dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan
undag-undag tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.”
b. Pasal 21 “(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak megajukan usul rancangan
undang-udang. (2) jika ranvangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
tidak disyahkan oleh Pesiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam masa
peridangan Dewan perwakilan Rakyat masa itu.”
c. Pasal 22 “ (1) dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan
Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undag-undang. (2) Peraturan Pemerintah itu harus
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut. (3) jika tidak
mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut”
d. Pasal 22 A” ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemebntukan undang-undang diatur
dengan Undang-Undang.”
Sedang tingkat I dan II yang bertugas adalah masing-masing gubernur bersama DPRD tingkat
I dan bupati/walikota bersama DPRD tingkat II. Institusi lain diluar kedua institusi diatas,
baik yang bersifat infrastruktur maupun suprastruktur politik memiliki tugas memberi

78

dukungan sesuai dengan peran kompetensinya. Bentuk produk peraturan perundang-
undangan yang dihasilkan oleh institusi diatas adalah berupa UUD, UU, PERPU dan PP,
serta PERDA.
E.Pengertian Rule of Law
Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggaraan
negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan
pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah yang
sering diistilahkan dengan Rule of Law. Misalnya gerakan revolusi Perancis serta gerakan
melawan absolutisme di Eropa yang dimulai pada abad ke-19.
Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi dua, yaitu
pengertian secara formal (in the formal sense) dan pengertian secara hakiki/materil
(ideological sense). Secara formal, rule of law adalah kekuasaan umum yang terorganisir
(organized public power), contohnya untuk proses penegakan hukum di Indonesia dilakuakn
oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Peradilan. Sedangkan secara hakiki, rule of law
terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut ukuran hukum, yaitu baik dan buruk (just
and unjust law).
F.Latar Belakang Rule of Law
Rule of law adalah sebuah doktrin yang muncul di abad ke-19, seiring kelahiran negara
konstitusi dan demokrasi. Kelahirannya sejajar dengan munculnya reaksi terhadap negara
absolut yang berkembang sebelumnya, dan mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum
gereja, ningrat, dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi
yang pada gilirannya melahirkan doktrin rule of law.
Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut

79

konsep Eropa Continental yang biasa dikenal dengan Rechtstaat dan dalam konsep Anglo
Saxon dikenal dengan Rule Of Law. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Rechtstaat
tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan Civil Law atau yang biasa kita sebut
dengan Modern Roman Law. Konsep rechtstaat ini ditelaah secara historis merupakan
penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan
absolutisme, jadi dapat dikatakan sebagai revolusioner. Berbeda dengan Rule Of Law yang
berkembang dengan metode evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum Common Law.
Konsep Rechtstaat banyak mempengaruhi sistem hukum di beberapa negara termasuk sistem
hukum Indonesia. Secara jelas konstitusi negara Indonesia memuat apa yang dinamakan
dengan Rechtstaat ini dalam rangkaian kata “Indonesia ialah negara berdasar atas hukum
(rechtstaat)... dan selanjutnya, hal ini tertuang dalam UUD 1945.
Kedudukan argumentasi diatas dapatlah dianalisis sebagai wahana memperdalam kajian
telaah terhadap apa yang dinamakan dengan konsep negara hukum menurut Rule Of Law,
pada pembahasan penulis menguraikan senarai-senarai yang relevan dengan apa yang ingin
Dikemukakan.
SOAL DAN JAWABAN

1. Apa Pengertian Rule of Law?
Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggaraan
negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan
pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah yang
sering diistilahkan dengan Rule of Law. Misalnya gerakan revolusi Perancis serta gerakan
melawan absolutisme di Eropa yang dimulai pada abad ke-19.
Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi dua, yaitu
pengertian secara formal (in the formal sense) dan pengertian secara hakiki/materil

80

(ideological sense). Secara formal, rule of law adalah kekuasaan umum yang terorganisir
(organized public power), contohnya untuk proses penegakan hukum di Indonesia dilakuakn
oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Peradilan.
2.Jelaskan latar belakang Rule of Law!
Rule of law adalah sebuah doktrin yang muncul di abad ke-19, seiring kelahiran negara
konstitusi dan demokrasi. Kelahirannya sejajar dengan munculnya reaksi terhadap negara
absolut yang berkembang sebelumnya, dan mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum
gereja, ningrat, dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi
yang pada gilirannya melahirkan doktrin rule of law.
Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut
konsep Eropa Continental yang biasa dikenal dengan Rechtstaat dan dalam konsep Anglo
Saxon dikenal dengan Rule Of Law. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Rechtstaat
tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan Civil Law atau yang biasa kita sebut
dengan Modern Roman Law. Konsep rechtstaat ini ditelaah secara historis merupakan
penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan
absolutisme, jadi dapat dikatakan sebagai revolusioner. Berbeda dengan Rule Of Law yang
berkembang dengan metode evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum Common Law.
3.Sebutkan hasil perubahan yang prinsipil dari amandemen UUD 1945!

1. Tentang MPR dimana anggotanya semua berasal dari hasil pemilu (tidak ada yang
diangkat)
2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat
3. Keberadaan DPA dihapus

81

4. Munculnya lembaga yudikatif yang baru yaitu MK
5. Masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode
6. Ada pembatasan-pembatasan tentang wewenang presiden
7. Dimasukkannya pasal-pasal hak asasi manusia.
8. Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidiikan minimal 20% dari APBN dan APBD
dan lain lainnya.
4.Jelaskan Dinamika pelaksanaan konstitusi!
Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang sering disebut sebagai UUD
1945. UUD dirancang sejak 29 Mei 1945 smapai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. UUD atau
konstitusi negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan pleh PPKI pada hari sabtu
tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian sejak itu Indonesia telah menjadi suatu negara
modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-undang Dasar 1945
atau konstitusi negara yang memuat tata kerja konstitusi modern.
Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah
berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam empat periode, yaitu :
a. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri
dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat
Aturan Tambahan dan bagian penjelasan.
b. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. UUD RIS terdiri atas
6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian.
c. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146
pasal dan beberapa bagian.
5.Jelaskan pengertian konstitusi?

82

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk. Secara
istilah berarti pertauran dasar mengenai pembentukan negara. Dalam bahasa belanda istilah
konstitusi di kenal dengan istilah “Ground wet “ yang di terjemahkan sebagai undang-undang
dasar. Dalam bahasa indonesia, wet di terjemahkan sebagai undang undang, dan Ground yang
berarti tanah. Dengan ini maka konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai sendi-sendi
yang diperlukan untuk berdirinya negara. Istilah konstitusi dalam bahasa inggris constitution
yang memiliki makna keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak
tertulis yang mengatur secara megikat cara bagaimana suatu pemerintahan dilaksankan dalam
masyarakat. Konstitusi dalam arti luas mencakup baik yang tertulis maupun yang tidak
tertulis sehingga secara demikian konstitusi itu ada dua macam yaitu konstitusi tertulis yang
disebut undang- undang dasar dan konstitusi tidak tertulis yang biasa disebut konveksi.
Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa
dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Sedangkan undang-undang dasar
merupakan bagian tertulis dalam konstitusi.

Dari pengertian di atas, konstitusi dapatdisimpulkan sebagai :
a. Kumpulan kaidah yang memberikan pembatas kekuasaan kepada penguasa.
b. Dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sisi tempolitik yang
diterapkan.
c. Deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia.

83

BAB X
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

A.Pengertian Sistem Ketatanegaraan
Istilah Sistem Ketatanegaraan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: “Sistem” dan
“Ketatanegaraan”. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang
mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional
terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan
antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan
mempengaruhi keseluruhnya itu.Dan Ketatanegaraan menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia berasal dari kata tata negara yang artinya seperangkat prinsip dasar yang mencakup
peraturan susunan pemerintah , bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan
suatu negara. Sedangkan menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang
mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk , tugas negara dan
pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya.
Jadi dapat disimpulkan Ketatanegaran adalah segala sesuatu mengenai tata negara.
Dari pengertian itu, maka secara harfiah Sistem Ketatanegaraan dapat diartikan sebagai suatu
bentuk hubungan antar lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara.
2.Sistem Ketatanegaraan di Republik Indonesia
a.Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945
Sistem Ketatanegaran sebelum Amandemen UUD 1945 Pelaksanaan kekuasaan Negaranya
dilakukan dengan pembagian (bukan pemisahan) tugas atau fungsi dari masing-masing
penyelenggara Negara.
Secara konstitusional sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pemerintahan orde baru
menggunakan UUD 1945. Secara prinsip terdapat lima kekuasaan pemerintah Negara

84

Republik Indonesia menurut UUD 1945, yaitu:
1) Kekuasaan menjalankan perundang-undangan Negara , disebut juga kekuasaan eksekutif
dilakukan oleh pemerintah ( dalam hal ini adalah Presiden)
2) Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah , disebut juga
kekuasaan konsultatif dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung
3) Kekuasaan membentuk Perundang-undangan Negara atau kekuasaan legislative dilakukan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden
4) Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan Negara , disebut kekuasaan eksaminatif
atau kekuasaan inspektif, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
5) Kekuasaan mempertahankan perudang-undangan Negara atau kekuasaan Yudikatif,
dilakukan oleh Mahkamah Agung (C.S.T Kansil : 1978,83).
Pada masa ini lembaga tertingginya adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat),
kemudian Presiden, DPA (Dewan Pertimbangan Agung), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat),
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan MA (Mahkamah Agung).

a. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia
yang dimana MPR-lah pemegang kekuasaan tertinggi Negara dan pelaksana kedaulatan
rakyat sedangkan keanggotaan MPR diisi oleh fraksi-fraksi seperti Fraksi ABRI, Fraksi
Karya Pembangunan dan lain-lain. MPR memiliki kewenangan untuk :
1) Memilih dan mengangkat
presiden/mandatris dan wakil presiden untuk membantu presiden.
2) Memberikan mandate kepada presiden untuk melaksanakan Garis-Garis Besar Halauan
Negara (GBHN) dan putusan-putusan MPR lainnya.
3) Memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya.

85

4) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan Mengubah Undang-Undang Dasar,
5) Meminta dan menilai pertanggung jawaban Presiden.
B. Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR,
yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden ( pasal 4 UUD
1945). Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR dan pada akhir masa jabatannya
(5 tahun) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan GBHN yang ditetapkan UUD
1945 dan MPR di hadapan sidang MPR.
C.DPA (Dewan Pertimbangan Agung) adalah badan penasehat pemerintah yang
berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden. Disamping itu DPA berhak
mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada presiden.
D.DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR
berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan
halauan Negara. Apabila DPR menganggap Presiden sungguh melanggar halauan Negara,
maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden. Selain itu DPR
memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang termasuk menetapkan Undang-Undang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama-sama dengan Presiden.
E.BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang
keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah, namun tidak berdiri di atas pemerintah. BPK memeriksa semua pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada
DPR.
F.MA (Mahkamah Agung) ialah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang
dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-
pengaruh lainnya. Tugas Mahkamah Agung adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan

86

dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga tinggi negara, juga
memberikan nasehat hukum kepada presiden/kepala negara untuk pemberian/penolakan
grasi. Disamping itu Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji seorang menteri
hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah.
B. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945
Salah satu agenda penting dari gerakan reformasi adalah amandemen terhadap UUD 1945
yang kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut melalui Sidang Tahunan
MPR yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002.
Adapun Latar Belakang pelaksanaan Amandemen UUD 1945 :
1.Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada
kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal
ini berakibat pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan.
2.Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang
kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah executive heavy yakni
kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional
yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan
rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasan membentuk Undang-undang.
3.UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga dapat
menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum
di amandemen).
4.UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk
mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan
legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam
Undang-undang.
Perubahan pada UUD 1945 setelah amandemen membawa perubahan pula pada Sistem

87

C.Ketatanegaraan yang dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan yang tidak
terbatas
dirubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang
Undang Dasar.
a. Kewenangan MPR setelah Amandemen UUD 1945 :

1.Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang

Dasar.

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3. Majelis permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil

Presiden dalam masa jabatanya menurut Undang-Undang Dasar.

Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat Undang - Undang dari tangan

Presiden dan memberikan kekuasaan untuk membuat Undang - Undang tersebut kepada

DPR. Sehingga jelas bahwa amandemen ingin mempertegas posisi check and balances antara

presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif.

b.Kewenangan DPR setelah Amandemen UUD 1945 :

1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan

persetujuan bersama.

2. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti undang-

undang.

3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang

tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.

4. Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD.

5. Melaksanakan pengawasan terhadap UU, APBN, serta kebijakan pemerintah, dan

sebagainya.

88

D.Pergeseran lain adalah terbentuknya lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia sebagai utusan daerah yang dipilih secara langsung melalui
pemilihan
umum.
c.Kewenangan DPD :
1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas
Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
d.Kewenangan MA setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan oleh undang-undang.
2. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
e.Kewenangan MK setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
Dalam masa pasca amandemen terdapat lembaga baru yakni KY (Komisi Yudisial).

89

f.Kewenangan KY :
1. Melakukan pengawasan terhadap Hakim agung di Mahkamah Agung.
2. Melakukan pengawasan terhadap Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan
peradilan yang berada di bawah MA.

E.Dan Pasca Amandemen Anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dipilih DPR
dengan
memperhatikan pertimbangan DPD.
g.Kewenangan BPK setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD)
2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat
penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap
provinsi.Setelah amandemen kewenangan dan tugas Presiden lebih dipertegas lagi tidak sama
halnya pada masa sebelum amandemen.
h.Kewenangan Presiden setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya.
3. Dalam hal ihwal kegentingan yang memmaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan
Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
persidangan berikut.
5. Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

90

3. Kondisi Republik Indonesia dalam Menjalankan Sistem Ketatanegaraannya pada saat ini
Menurut Bapak Sulardi (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Malang)
arah pembangunan ini mulai tak terarah sejak GBHN hilang dari peredarannya meskipun
sudah terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Visi pembanguan
nasional 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Visi itulah yang
hingga saat ini belum ditemukan wujudnya. Alih-alih terwujud, keresahan dan ketidakpastian
masa depan bangsa justru ada di depan mata dan bahkan menjauh dari nilai-nilai Pancasila.
Sistem presidensial, yang berlaku sekarang, membawa konsekuansi bahwa presiden dipilih
oleh rakyat. Karena presiden dipilih oleh rakyat, dia bertanggung jawab kepada rakyat dan
konstitusi. Dengan demikian, konsekuensi ketatanegaraan berkaitan dengan arah pembanguan
nasional ditentukan oleh presiden dengan mewujudkan janji-janji yang dia kampanyekan
menjelang pemilihan presiden. Janji-janji itulah yang semestinya diwujudkan dalam visi dan
misi RPJPN, yang dapat diurai menjadi pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.
Hasrat untuk kembali menghadirkan GBHN yang disusun oleh MPR sebagai pedoman
pembangun nasional secara konstitusional telah tertutup. Bangsa ini sebaiknya menghormati
dan melaksanakan kesepakatan yang diwujudkan dari hasil perubahan UUD 1945. Kini
presiden bukan lagi bawahan MPR dan MPR bukan lagi pemegang dan pelaksana kedaulatan
rakyat, sehingga tidak mungkinlah memaksa MPR menyusun GBHN dan menyodorkan
kepada presiden untuk melaksanakan. Inilah konsekuensi dari perubahan.
Kesimpulan
Sistem Ketatanegaraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara
dalam mengatur kehidupan bernegara. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pada masa
sebelum Amandemen UUD 1945 memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari system
ketatanegaraan sebelum Amandemen ialah sistem ketatanegaraannya lebih terarah dan

91

pemerintah hanya fokus pada target yang telah ditentukan sebelumnya serta Kekurangannya
ialah tidak ada campur tangan rakyat dalam menentukan kebijakan sehingga dalam
pembuatan system ketatanegaraan hanya menguntungkan pihak-pihak yang berkuasa.
SOAL DAN JAWABAN
1.Jelaskan Pengertian Sistem Ketatanegaraan?
Istilah Sistem Ketatanegaraan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: “Sistem” dan
“Ketatanegaraan”. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang
mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional
terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan
antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan
mempengaruhi keseluruhnya itu.Dan Ketatanegaraan menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia berasal dari kata tata negara yang artinya seperangkat prinsip dasar yang mencakup
peraturan susunan pemerintah , bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan
suatu negara. Sedangkan menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang
mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk , tugas negara dan
pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya.
Jadi dapat disimpulkan Ketatanegaran adalah segala sesuatu mengenai tata negara.

2.Sebutkan Kewenangan Presiden setelah Amandemen UUD 1945?
1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya.
3. Dalam hal ihwal kegentingan yang memmaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan
Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.

92

3.Sebutkan Kewenangan DPR setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan
persetujuan bersama.
2. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti undang-
undang.
3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang
tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.

4.Sebutkan Kewenangan MA setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan oleh undang-undang.
2. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

5.Sebutkan Kewenangan DPD :
1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas
Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama

93

BAB XI
WAWASAN NUSANTARA

A. Wawasan Nusantara
1. Pengertian Wawasan Nusantara
Secara etimologis, wawasan nusantara berasal dari kata wawasan dan nusantara. Wawasan
berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan
indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan
berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa
artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur.
Jadi nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia
dan Australia, dan dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian
modern, kata “nusantara” digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.
Sedangkan terminologi, wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut:
Menurut Prof. Wan Usman, “wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia
mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan
yang beragam.”
Menurut GBHN 1998, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Menurut kelompok kerja wawasan nusantara untuk diusulkan menjadi Tap MPR, yang dibuat
Lemhanas tahun 1999, yaitu “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan
dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”

94

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, secara sederhana wawasan nusantara berarti cara
pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan nusantara sebagai
wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kepulauan
nusantara.
Sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Selain itu juga, wawasan nusantara
merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama terpeliharanya
persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Dengan kata lain sebagai
wawasan nasionalnya, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir,
bersikap dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Hakikat Wawasan Nusantara
Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian cara pandang yang
selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut
berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan
bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian
juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan
bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan
daerah, golongan, dan perorangan.

Kita memandang bangsa Indonesia dengan nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat
wawasan nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain,
hakikat wawasan nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN
disebutkan bahwa hakikat wawasan nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan
nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

95

3. Asas Wawasan Nusantara
Asas wawasan nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati,
dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa
Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan nusantara diabaikan, komponen
pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut yang berarti
tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia. Adapun, asas wawasan nusantara tersebut
adalah sebagai berikut.
a. Kepentingan yang Sama
Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia
adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus
menghadapi penjajahan yang berbeda. Misalnya, dengan cara “adu domba” dan “memecah
belah” bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Padahal,
tujuan kepentingannya sama yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik
daripada sebelumnya.
b. Keadilan
Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongn,
kelompok maupun daerah.
c. Kejujuran
Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang benar biar
pun realitas atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan
kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan.
d. Solidaritas
Diperlukan kerja sama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri
dan karakter budaya masing-masing.

96

e. Kerja Sama
Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja
kelompok, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik.
f. Kesetiaan
Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara
Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Boedi Oetomo tahun 1908, Sumpah
Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap
kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan
kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan
kesatuan akan hancur berantakan.
B. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi
bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan
konsep wawasan nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan
utuh pula. Kedudukan wawasan nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan
Republik Indonesia.
1. Kedudukan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang
diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau
penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian,
wawasan nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.
2. Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu
dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi
penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia

97

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek
kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada
kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan-
kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala
bidang demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin
meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai
hasil pemahaman dan penghayatan wawasan nusantara.
C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara
Konsepsi wawasan nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan
yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan astagatra, yang meliputi aspek
alamiah (trigatra) dan aspek sosial (pancagatra). Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis
negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra
merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,
dan pertahanan keamanan (Ipoleksosbudhankam). Antara gatra yang satu dengan yang lain
terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat yang saling
interdependensi, demikian juga antara trigatra dan pancagatra.
1. Aspek-aspek Trigatra
a. Letak dan Bentuk Geografis
Jikalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak
jelas bahwa wilayah negara tersebut merupakan suatu kepulauan, yang menurut wujud ke
dalam, terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Dalam bahasa asing
bisa disebut sebagai suatu archipelago kelvar, kepulauan itu merupakan suatu archipelago

98

yang terletak antara Benua Asia di sebelah utara dan Benua Australia di sebelah selatan serta
Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak geografis
antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia
mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia.
Karena kedudukannya yang strategis itu, dipandang dari tiga segi kesejahteraan di bidang
politik, ekonomi, dan sosial budaya, Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan
pengaruh pihak asing (akulturasi). Indonesia terletak pada 6 LU–11 LS, 95 BT–141 BT,
dilalui garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga
Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau.
b. Keadaan dan Kemampuan Penduduk
Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun
faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut.
1) Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang
meninggalkan wilayahnya. Segi positif dari pertambahan penduduk ialah pertambahan
angkatan kerja (man power) dan pertambahan tenaga kerja (labour force). Segi negatifnya,
apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang
tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk.
2) Faktor yang Mempengaruhi Komposisi Penduduk
Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat
pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan
migrasi. Fertilitas sangat berpengaruh besar terhadap umur dan jenis penduduk golongan
muda yang dapat menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, perluasan
lapangan kerja, dan sebagainya.

99

3) Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Penduduk
Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan
kesejahteraan dan keamanan yaitu penyebaran merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu
memberikan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk, misalnya dengan cara
transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan (growth centers), pusat-pusat industri,
dan sebagainya. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk
dapat menimbulkan ancaman di bidang pertahanan keamanan.
c. Keadaan dan Kekayaan Alam
Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut,
di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang
sangat luas di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam
yang berlimpah ruah. Sebagai gambaran umum, sumber-sumber alam termasuk sumber-
sumber pelican atau mineral, sumber-sumber nabati atau flora, dan sumber-sumber hewani

atau fauna. Untuk memulai dengan sumber-sumber pelican atau mineral dapat diutarakan,
bahwa negara Indonesia mempunyai sumber-sumber mineral yang meliputi bahan-bahan
galian, biji-bijian maupun bahan-bahan galian industri di samping sumber-sumber tenaga
lain.
Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata.
Sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Bentuk sumber
daya alam ada 2 (dua), yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat
diperbarui. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip atau asas
maksimal, lestari, dan berdaya saing.
1) Asas Maksimal

100