berfokus pada peniadaan atau perusakan fisik semata.Kendati pun demikian, pengertian
perdamaian tidak berhenti di situ.Perdamaian bukan sekedar soal ketiadaan kekerasan atau
pun situasi yang anti kekerasan.Lebih jauh dari itu perdamaian seharusnya mengandung
pengertian keadilan dan kemajuan. Perdamaian dunia tidak akan dicapai bila tingkat
penyebaran penyakit, ketidakadilan, kemiskinan dan keadaan putus harapan tidak
diminimalisir. Perdamaian bukan soal penggunaan metode kreatif nonkekerasan terhadap
setiap bentuk kekerasan, tapi semestinya dapat menciptakan sebuah situasi yang seimbang
dan harmoni, yang tidak berat sebelah bagi pihak yang kuat tetapi sama-sama sederajat dan
seimbang bagi semua pihak. Jadi perdamaian dunia merupakan tiadanya kekerasan,
kesenjangan, terjadinya konflik antar negara di seluruh dunia.
3.Sebutkan Dan jelaskan Kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia?
Konferensi Asia-Afrika
Indonesia menjadi salah satu pelopor tercetusnya konferensi Asia-Afrika yang tujuannya
adalah menghimpun persatuan Negara-negara Asia-Afrika yang pada saat itu baru
memperoleh kemerdekaan, mempromosikan serta meningkatkan kerja sama antar Negara
serta menentang segala bentuk penjajahan. Konferensi ini dipelopori oleh menteri luar negeri
Indonesia pada saat itu, Ali sastromidjojo, beserta 4 pemimpin Negara lainnya
Pakista,India,Bangladesh, dan Myanmar yang kemudian diikuti 24 negara Asia-Afrika
lainnya.
Kontingen Garuda (1957-sekarang)
Kontingen Garuda adalah pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya diambil dari militer
Indonesia yang bertugas dibawah naugan Perserikatan Bangsa-bangsa.Sejak misi pertamanya
tahun 1957, Kontingen garuda sampai sekarang masih aktif dalam melakukan berbagai misi
151
perdamaian. Negara-negara yang pernah menjadi tujuan dalam misi Kontingen Garuda
adalah Negara-negara di Timur Tengah seperti Mesir, Lebanon, Palestina, Irak. Negara
Asean seperti Filipina,kamboja,dan Vietnam. Juga Negara Eropa Timur seperti Georgia dan
Bosnia.
Gerakan Non-Blok (1961)
Indonesia menjadi salah satu pelopor yang tergabung dalam gerakan Non-Blok, sebuah
perhimpunan dari bangsa-bangsa yang tidak beraliansi dengan Negara-negara dengan
kekuatan besar manapun. Pada saat itu Soekarno bersama dengan beberapa pemimpin Negara
lainnya mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat kobnfrontasi yang muncul
menanggapi terjadinya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Saat ini organisasinya
beranggotakan 120 negara
Membentuk ASEAN (1967)
Indonesia dan Malaysia yang sempat berkonfrontasi akhirnya berdamai.Kedua Negara
bersama Asia Tenggara lainnya, Singapura, Thailand, Filipina merasa perlu untuk
menciptakan perdamaian antar Negara dikawasan Asia Tenggara. Akhirnya pada tahun 1967
terbentuklah ASEAN untuk mempererat hubungan politik,sosial,ekonomi,dan keamanan di
Asia perluasan. Tenggara. Saat ini Negara ASEAN berjumlah 10 negara ditambah dengan 5
negara
Sangketa Laut Tiongkok (2002-sekarang)
Melalui Declaration Of Conduct (DOC) pada 2002, Indonesia sampai sekarang memiliki
peran yang besar untuk menciptakan perdamaian di Laut Cini Selatan.Indonesia pada
akhirnya menginginkan Negara-negara yang terlibat untuk merumuskan Code Of Conduct,
yaitu sebuah kesepakatan bersama yang mengatur apa saja dan tidak boleh dilakukan
diwilayah sangketa.
152
Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (2007-2008)
Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamana PBB pada tahun 2007- 2008, pada
masa tersebut Indonesia konsisten menyerukan untuk berdirinya Negara Palestina yang
merdeka dan di akui dunia. Menyerukan keterlibatan Internasional yang berimbang dalam
penyelesaian konflik Israel-Palestina.Menyerukan agar kedua belah mematuhi parlementer
perdamaian yang ditetapkan PBB.
4. Sebutkan Pokok Hubungan Internasional Indonesia?
Jawaban
Negara kita menjalankan politik damai, yakni negara kita bersama-sama dengan negara lain
berusaha menegakkan perdamaian
Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak
mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.
Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional untuk mnjamin perdamaian yang
kekal.
Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional
Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada
piagam PBB
Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menjalin Hubungan Internasional
5.Sebutkan Tujuan Dari Perserikatan Perserikatan Bangsa-Bangsa?
Jawaban
menjaga perdamaian dan keamanan dunia,
memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak
153
asasi manusia,
memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak
asasi manusia,
menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan
perdamaian dunia, dan
menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik
Bersenjata
BAB XV
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
A. Latar Belakang Pendidikan Anti Korupsi
Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, citra buruk akibat korupsi
menimbulkan kerugian. Kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri saat berhadapan
dengan negara lain dan kehilangan kepercayaan pihak lain. Ketidakpercayaan pelaku bisnis
dunia pada birokrasi mengakibatkan investor luar negeri berpihak ke negara-negara tetangga
yang dianggap memiliki iklim yang lebih baik. Kondisi seperti ini merugikan perekonomian
dengan segala aspeknya di negara ini. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk
154
memerangi korupsi dengan berbagai cara. KPK sebagai lembaga independen yang secara
khusus menangani tindak korupsi, menjadi upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana.
Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena itu
memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi
yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu penindakan dan pencegahan tidakakan pernah
berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta
masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian
penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif
dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada
upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegakhukum.
Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan
korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi dimasyarakat. Mahasiswa
diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak
gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa
perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi
dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif
mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi
dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh
dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye,
seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu
membuat sebuah Buku Ajaran yang berisikan materi dasarmata kuliah
Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa. Pendidikan Antikorupsi bagi
155
mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang
seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti
korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi
di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta
aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
B. Pengertian Korupsi
Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus” .Selanjutnya
dikatakan bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih
tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris),
“corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda). Dari asal usul bahasanya korupsi
bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat
publik, baik politisi maupun pegawai negeri,serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu
yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang
dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-
unsur sebagai berikut:
1. Perbuatan melawan hukum
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:
1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
2. Penggelapan dalam jabatan
3. Pemerasan dalam jabatan
156
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggaranegara)
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).Jika melihat dari
pengertian korupsi diatas, bisa disimpulkan jika korupsi adalah sejenis penghianatan,
dalam hal ini adalah penghianatan terhadap rakyat yang telah memberikan amanah
dalam mengemban tugas tertentu.
C. Bentuk dan Faktor Penyebab Korupsi
- Bentuk-Bentuk Korupsi
1. Penyuapan
Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkansejumlah
pemberian kepada seorang dengan sedemikian rupa sehinggabertentangan
dengan tugas dan tanggungjawabnya. Sesuatu yangdiberikan sebagai suap
tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa barangberharga, rujukan hak-hak
istimewa, keuntungan ataupun janji tindakan,suara atau pengaruh seseorang
dalam sebuah jabatan publik.
2. Penggelapan (embezzlement) dan pemalsuan atau penggelembungan
(froud).
Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian
uang, properti, atau barang berharga. Oleh seseorang yang diberi amanat untuk
menjaga dan mengurus uang, properti atau barang berharga tersebut.
Penggelembungan menyatu kepada praktik penggunaan informasi agar mau
mengalihkan harta atau barang secara suka rela.
3. Pemerasan (Extorion)
Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi
yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerjasama.
Dalam hal ini pemangku jabatan dapat menjadi pemerasatau korban
157
pemerasan.
4. Nepotisme (nepotism)
Kata nepotisme berasal dari kata Latin “nepos” yang berarti “nephew”
(keponakan). Nepotisme berarti memilih keluarga atau teman dekat
berdasarkan pertimbagan hubunga, bukan karena kemamuannya.
- Fakor Penyebab Korupsi
1. Faktor Internal, Merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang
dapat dirinci menjadi :
- Aspek Perilaku Individu :
Sifat tamak/rakus manusia. Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena
mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional
yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk
memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang
dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa
kompromi, wajib hukumnya.
Moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung
mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dariatasan,
teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan
untuk itu.
Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering
mendorong gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak
diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang
seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya.
158
Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.
- Aspek Sosial :
Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris
mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan
dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang
sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan
dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia
menyalahgunakan kekuasaannya.
2. Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor diluar
diri pelaku.
Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi :
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang
dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini
pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena
itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi
karena:
Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa
ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai
seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat
masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu
Didapatkan.
Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah
masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi,
sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi,
159
esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran
pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.
Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan
korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh
masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada
kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan
diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan
pemberantasan. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah
korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang
menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut
Melakukannya.
Aspek ekonomi :
Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada
kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi.
Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan
pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.
Aspek Politis :
Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang
dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai
dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan
menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan
negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui
lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik,
160
kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi
menyebabkan perilaku korupsi.
Aspek Organisasi :
Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu
lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi
bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik
dihadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar
bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya punya
pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola
dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai
kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi
memiliki peluang untuk terjadi.
Kurang memadainya sistem akuntabilitas. Institusi pemerintahan umumnya
pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya,
dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode
tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah
sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya
atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi
penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi
organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.
Kelemahan sistim pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen
merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah
organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah
161
organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau
pegawai di dalamnya.
Lemahnya pengawasan. Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu
pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh
pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasandari legislatif dan
masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor,
diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi,
kurangnya profesional pengawas.
D. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi
Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk
memberantas korupsi:
1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi
- Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk
lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di
beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga
ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama
Justitieombudsmannen pada tahun 1809. Peran lembaga ombudsman yang
kemudian berkembang pula di negara lain, antara lain menyediakan sarana
bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh
Lembaga Pemerintah dan pegawainya. Selain itu lembaga ini juga
memberikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan
standar perilaku serta code of conduct bagi lembaga pemerintah maupun
lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu peran dari ombudsman adalah
mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak
162
mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari pegawai
pemerintah (UNODC: 2004). Di Hongkong dibentuk lembaga antikorupsi
yang bernama Independent Commission against Corruption (ICAC); di
Malaysia dibentuk the Anti-Corruption Agency (ACA). Kita sudah memiliki
Lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga
tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
- Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat
publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki
baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat
memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki
khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat.
Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi
dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga.
- Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik dipemerintahan pusat,
daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi
adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat
harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil
dari pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu harus dikembangkan
sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau
ataupun memonitor hal ini Korupsi juga banyak terjadi dalam perekruitan
pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering
terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam
hal perekruitan pegawai negeri dan anggota militer jugaperlu dikembangkan.
163
3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat
untuk mendapatkan akses terhadap informasi (access toinformation). Sebuah
sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat(termasuk media) diberikan
hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah
yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan
keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara
transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau
diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.
4. Pencegahan dengan memasukan pendidikan anti korupsi di sekolah /
perguruan tinggi.
Pendidikan anti korupsi bagi siswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitu
nilai-nilai kebaikan. Suseno (dalam Djabbar, 2009) berpendapat bahwa
pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat
orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi,dan marah bila ia
menyaksikannya. Menurut Suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang
akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap
moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung
jawab.
Melaui pendidikan karakter anti korupsi inilah yang pertama, para siswa sejak
usia dini sudah mengetahui tentang seluk-beluk praktek korupsi sekaligus
konsekuensi yang akan diterima oleh para pelaku. Yang kedua, juga
memberikan proses pembelajaran tentang kepakaan terhadap praktek-praktek
korupsi yang ada disekitar kita. Ketiga, mendidik parasiswa dari usia dini
164
tentang akhlak atau moral yang sesuai dengan ajaran-ajaran sosial keagamaan.
Keempat, menciptakan generasi penerus yang bersih dari perilaku
penyimpangan, dan Kelima, membantu seluruh cita-cita warga bangsa dalam
menciptakan clean and good-goverment demi masa depan yang lebih baik dan
Beradab.
KESIMPULAN :
korupsi adalah kejahatan yang sangat merugikan publik. Korupsi adalah
penghianatan, dalam hal ini adalah penghianatan terhadap rakyat yang telah
memberikan amanah dalam mengemban tugas tertentu. Korupsi merupakan perbuatan
yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi
di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Melihat realita tersebut
timbul public judgement bahwa korupsi adalah manisfestasi budaya bangsa. Telah
banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Namun walaupun begitu
dengan upaya apapun memang harus terus dilakukan untuk memberantas korupsi.
Seperti yang sekarang ini kita lakukan di lingkungan mahasiswa, memasukan
Pendidikan Anti korupsi guna mengoptimalkan intelektual,sifat kritis dan etika
integritas mahasiswa agar kedepannya bisa menghasilkan sosok sosok pembangun
bangsa yang berjiwa anti korupsi tentunya.
SOAL DAN JAWABAN
1.Jelaskan Latar Belakang Pendidikan Anti Korupsi?
Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, citra buruk akibat
korupsi menimbulkan kerugian. Kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri
saat berhadapan dengan negara lain dan kehilangan kepercayaan pihak lain.
Ketidakpercayaan pelaku bisnis dunia pada birokrasi mengakibatkan investor luar
165
negeri berpihak ke negara-negara tetangga yang dianggap memiliki iklim yang
lebih baik. Kondisi seperti ini merugikan perekonomian dengan segala aspeknya
di negara ini. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi
dengan berbagai cara. KPK sebagai lembaga independen yang secara khusus
menangani tindak korupsi, menjadi upaya pencegahan dan penindakan tindak
pidana. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)
yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya.
Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu
penindakan dan pencegahan tidakakan pernah berhasil optimal jika hanya
dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh
karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting
dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat
aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada
upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegakhukum. Peran
aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi
dengan ikut membangun budaya antikorupsi dimasyarakat. Mahasiswa diharapkan
dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi
di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan
pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya.
Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat
memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.
Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain
166
melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Untuk
keperluan perkuliahan dipandang perlu membuat sebuah Buku Ajaran yang
berisikan materi dasarmata kuliah Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa.
Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan
pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta
menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah
menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong
mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi
di Indonesia.
2.Apa itu Aspek Organisasi?
Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu
lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi
bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik dihadapan
bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahnya akan
mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya punya
pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola
dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai
kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi
memiliki peluang untuk terjadi.
Kurang memadainya sistem akuntabilitas. Institusi pemerintahan umumnya pada
satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan
belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu
guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit
167
dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya atau
tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan
sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang
kondusif untuk praktik korupsi.
3.Apa itu pengertian korupsi?
Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus” .Selanjutnya
dikatakan bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin
yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption,
corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda).
Dari asal usul bahasanya korupsi bermakna busuk, rusak, menggoyahkan,
memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun
pegawai negeri,serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak
wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan
kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar
mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
1. Perbuatan melawan hukum
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
4.Jelaskan Faktor eksternal?
168
Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor diluar diri
pelaku.
- Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi :
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan
oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru
terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi
menyuburkan tindak korupsi terjadi karena:
Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan
oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang
dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari
mana kekayaan itu didapatkan.
Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri.
Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah
negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga,
karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.
Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi
pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan
seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-
cara terbuka namun tidak disadari.
Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila
masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya
masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata.
Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut
169
melakukannya.
- Aspek ekonomi :
Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan
seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang
bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.
- Aspek Politis :
Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk
mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol
sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan
penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik,
melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik,
kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan
perilaku korupsi.
5.Sebutkan dan jelaskan Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi?
1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi
- Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga
yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa
negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali
didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama Justitieombudsmannen pada tahun
1809. Peran lembaga ombudsman yang kemudian berkembang pula di negara lain,
antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa
yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dan pegawainya. Selain itu lembaga ini
juga memberikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan
standar perilaku serta code of conduct bagi lembaga pemerintah maupun lembaga
170
hukum yang membutuhkan. Salah satu peran dari ombudsman adalah
mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka
untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari pegawai pemerintah
(UNODC: 2004). Di Hongkong dibentuk lembaga antikorupsi yang bernama
Independent Commission against Corruption (ICAC); di Malaysia dibentuk the
Anti-Corruption Agency (ACA). Kita sudah memiliki Lembaga yang secara
khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
2.Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
- Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat
publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik
sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat
memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki
khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat.
171
DAFTAR PUSTAKA
https://repo.undiksha.ac.id/6531/4/1714041025-
https://www.kompasiana.com/agusprasetyo/550ad6e4813311490eb1e69a/landa
https://www.kompasiana.com/agusprasetyo/550ad6e4813311490eb1e69a/landa
https://www.kompasiana.com/agusprasetyo/550ad6e4813311490eb1e69a/landa
https://www.gramedia.com/literasi/warga-negara/
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/107/106
https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/09/100000169/periode-demok
http://myassignmentidea.blogspot.com/2015/03/perkembangan-pendidikan-p
https://www.bola.com/ragam/read/4718203/pengertian-negara-unsur-fungsi-tuj
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/100000969/sifat-negara?page=
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-negara/
https://pusdiklat.bps.go.id/diklat/b…
ps://adjar.grid.id/read/542784287/jenis-jenis-hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia-
dalam-uud-
1945?page=all
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/
http://sistempemerintahannegaraindonesia.blogspot.co.id/2015/10/pe
http://www.informasi-pendidikan.com/2016/02/ciri-ciri-demokrasi.html
http://www.tugassekolah.com/2017/09/contoh-contoh-demokrasi-dalam-kehidupan.html
https://guruppkn.com/contoh-perwujudan-demokrasi-di-lingkungan-bangsa-dan-negara
http://blog-kumpulan-makalah.blogspot.com/2017/10/makalah-sistem-ketatanegaraan-ri.html
172
https://doc.lalacomputer.com/makalah-wawasan-nusantara-dalam-konteks-negara-kesatuan-
republik-
indonesia
https://mfr.osf.io/export?format=pdf&url=https%3A//files.osf.io/v1/resources/hrcx9/provider
s/osfs …
173
BIODATA Nama : Muhammad DWI PRAYOGA
Tempat Tanggal Lahir : Medan,16 MEI 2004
Agama : ISLAM
NIM : 2234021175
Hobby : Bermain Game
Cita-Cita : Menjadi Orang Kaya
174