8 6 85 2 85-1 2 0 LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2023 b p n j a k a r t a b a r a t @ g m a i l . c o m 0 2 1 - 5 8 2 5 8 6 8 K A N T O R P E R T A N A H A N K O T A A D M I N I S T R A S I J A K A R T A B A R A T Melayani , Profesional, Terpercaya kantahkotajakartabarat @kantah_Jakbar kot-jakbar.atrbpn.go.id K o m p l e k P e r m a t a B u a n a , J l . K e m b a n g a n R a y a , R T . 1 / R W . 3 , K e m b a n g a n U t a r a , K e c . K e m b a n g a n , K o t a J a k a r t a B a r a t
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2023 mi disusun sebagai pengawasan terhadap penyerapan anggaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2023 dan sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan Intruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Triwulan II diharapkan dapat membantu mengoptimalkan penyerapan Tahun Anggaran 2023 Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Jakarta, KP KOT4?E. r-- Juli 2023 PERTANAHAN .JAKARTA BARAT, AGUs SETIYW, S.SiT., M.H. NIP475O&O6 199403 1 002
RINGKASAN EKSEKUTIF Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan pada tingkat kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah menetapkan target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan. Dalam mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan tersebut dilakukan kegiatan Per Triwulan yang dilaporkan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebagai wujud dan pelaksanaan Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
KATA PENGANTAR I RINGKASAN EKSEKUTIF II DAFTAR ISI III DAFTAR GAMBAR IV DAFTAR TABEL VI BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Tugasdan Fungsi 1 1 .2 Struktur Organisasi 3 1 .3 Peran Strategis Unit Organisasi 6 1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis 9 BAB II PERENCANAAN KINERJA 10 2.1 Rencana Strategis 10 2.2 Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 13 2.3 Rencana Aksi Tahun yang 8ersangkutan 17 2.4 Metode Pengukuran Kinerja 19 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 31 3.2 Realisasi Anggaran 71 BAB IV PENUTUP 82 4.1 Kesimpulan 82
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 1.3 Gambar 1.4 Gambar 1.5 Gambar 1.6 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5 Gambar 2.6 Gambar 2.7 Gambar 2.8 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Gambar 3.5 Gambar 3.6 Gambar 3.7 Gambar 3.8 Gambar 3.9 Struktur Organisasi 4 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 5 Data Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan 5 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kebmin 6 Tujuh Agenda dalam RPJMN ke IV 6 Peta Jakarta 8 Sasaran Kegiatan 12 Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Jakarta Barat Tahun 2023 (1) 13 Peijanjian Kineija Kantor 2023 (2) Perjanjian Kineija Kantor 2023 (3) Perjanjian Kineija Kantor 2023 (4) Perjanjian 2023 (5) Rencana Akasi Tahun Anggaran 2023 (1) Rencana Akasi Tahun Anggaran 2023 (2) Nilai Kinerja pada Aplikasi SKMPP update tanggal 13 Juli 2023 Pengukuran Bidang Tanah oleh Petugas Ukur Potensi Desa Lengkap Pelaksanaan Pelantikan PPAT di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Pemeriksaan Tanah Konstatasi Tinjau Lokasi dalam Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Progress Akses Reforma Agraria Progress Penyelesaian Sengketa Pertanahan Progress Penyelesaian Perkara Pertanahan Pertanahan Jakarta Barat Tahun Pertanahan Jakarta Barat Tahun Pertanahan Jakarta Barat Tahun 14 15 Kineija Kantor Pertanahan Jakarta Barat Tahun 16 17 18 19 32 33 35 37 38
Gambar 3.10 Penilaian IKPA Bulan Juni Tahun 2023 berdasarkan Aplikasi OMSPAN 58 Gambar 3.11 Aplikasi Web SIHARKA 64 Gambar 3.12 Money Strakom 69 Gambar 3.13 Realisasi Anggaran Triwulan I 2023 71 Gambar 3.14 Mekanisme Layanan Home Care Service 76 Gambar 3.15 Pelaksanaan Layanan Home Care Service 77 Gambar 3.16 Mekanisme Layanan JAS 77 Gmbar 3.17 Pelaksanaan Layanan JAS 78 Gambar 3.18 Mekanisme Layanan TARSAN 78 Gambar 3.19 Pelaksanaan Layanan TARSAN 79 Gambar 3.20 Mekanisme Whatsapp Blast 79 Gambar 3.21 Enam Percepatan Layanan 80
Lairrnya 44 DAFTAR TAB EL Capaian Triwulan II IKK Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi 33 Capaian Perjanjian KineIja IKK Cakupan Luas Bidang Tanah TerpetakanTervalidasi 34 Capaian Triwulan II IKK Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 35 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 35 Capaian Triwulan II IKK Lisensi PPAT 37 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Lisensi PPAT 37 Capaian Triwulan II TICK Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum Perorangan yang Ditetapkan Capaian Peanjian Kineija IKK Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum Perorangan yang Ditetapkan 39 Capaian Triwulan II IKK Jumlah Bidang Tanali Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan 39 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan 40 Capaian Triwrulan II IKK Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan 41 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan 41 Capaian Triwulan II lICK Jum1ah Kepa1a Keluarga Penerima Reforma Agraria (Access Reform) 43 Capaian Peijanjian Kinerja IKK Jumlah Kepaia Keluarga Penerima Reforma Agraria (Access Reform) 43 Capaian Triwulan II IKK Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabe13.14 Tabel 3.15 dan dan 38
Tabel 3.16 Tabel 3.17 Tabel 3.18 Tabe13.19 Tabel 3.20 Tabel 3.21 Tabel 3.22 Tabel 3.23 Tabel 3.24 Tabel 3.25 Tabel 3.26 Tabel 3.27 Tabel 3.28 Capaian Perjanjian Kirierja IKK Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Larnnya Capaian Triwulan II IKK Penirigkatan cakupan informasi Nilai Tanah dan ekonomi Pertanahan 46 Capaian Peijanjian Kineija IKK Peningkatan cakupan informasi Nilal Tanah dan ekonomi Pertanahan 46 Capaian Triwulan II IKK Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan 47 Capaian Peijanjian Kinerja IKK Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan 47 Capaian Triwulan II IKK Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 48 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 48 Capaian Triwulan II IKK Ra Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah 49 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Ra Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah 49 Capaian Thi1an II IKK Junilah Penyelesaian Kjahatan Pertanahan Secara Holistik antar Jnstarisi/ Lemhagi 50 Capaian Peijanjian Kineija IKK Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembai. 51 Capaian Triwulan II IKK Penurunan Pengaduan Masyamkat atas Pennasalahan Sengketa, Konflhlç clan Perkara Pertanalian. 51 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Penurunan Pengaduan Masyarakat atas 52 Permasalahan Sengketa, Konilik, dan Perkara Pertanahan.
Tabel 3.29 Capaian Triwulan II IKK Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan 53 Tabel 3.30 Capafan Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan 53 Tabel 3.31 Capaian Triwulan II IKK Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan 55 Tabel 3.32 Capaian Perjanjian Kineija IKK Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan 55 Tabel 3.33 Capaian Kinerja output 57 Tabel 3.34 Capaian Triwulan II IKK Indeks Akuntabifitas Kinerja/Sistem Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 57 Tabel 3.35 Capaian Peijanjian Kinerja IKK Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 57 Tabel 3.36 Capaian Triwulan II IKK Indeks Akuntabifitas Kinerja Anggaran (IKPA) 59 Tabel 3.37 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA) 59 Tabel 3.38 Capaian Kinerja output 60 Tabel 3.39 Capaian Triwulan II IKK Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 60 Tabel 3.40 Capaian Perjanjian Kineija IKK Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 60 Tabel 3.41 Capaian Triwulan II IKK Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 61 Tabel 3.42 Capaian Perjanjian Kineija IKK Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 62 Tabel 3.43 Capaian Triwulan II Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang 63 Tabel 3.44 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang 63 Tabel 3.45 Capaian Triwulan II IKK Persentase Capaian Kineija Hasil Pengawasan 64 Tabel 3.46 Capaian Perjanjian Kineija IKK Persentase Capalan Kinerja Hasil Pengawasan 64 Tabel 3.47 Capaian Triwulan II IKK Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 65
Tabel 3.54 Tabel 3.55 Tabel 3.56 Tabel 3.57 Tabel 3.58 Capaian Peijanjian Kinerja IKK Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 65 Capaian Kinerja Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 66 Capaian Triwulan II IKK Persentase Pengelolaan Tiridak Lanjut Pengaduan Masyarakat 66 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 66 Capaian Kinerja Permohonan Inlormasi Publik 67 Capaian Triwulan II Kinerja IKK Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik 67 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik 67 Capaian Kineija Strakom 68 Capaian Triwulan II IKK Persentase Pelaksanaan 4 (Empat) Metode Strategi Komunikasi Publik 69 Capaian Perjanjian Kinerja JKK Persentase Pelaksanaan 4 (Empat) Metode Strategi Komunikasi Publik 69 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Program/Kegiatan per Triwulan II 2023 71 Tabel 3.48 Tabel 3.49 Tabel 3.50 Tabel 3.51 Tabel 3.52 Tabel 3.53
laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat BABI PENDAHULUAN 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kota Jakarta Barat melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta. Kantor Pertanahan Jakarta Barat sendiri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kota Jakarta Barat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; 2) pelaksanaan survei dan pemetaan; 3) pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah; 4) pelaksanaan penataan dan pemberdayaan; 5) pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan; 6) pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan; 7) pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik; 8) pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan 9) pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dibantu 6 (enam) unit kerja yang terdiri dan:
1) Subbagian Tata Usaha; Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan. Subbagian Tata usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 2) Seksi Survei dan Pemetaan; Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastrasi nasional dan pengukuran batas adminitrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan runag serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi. Seksi survei dan pemetaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 3) Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan ha katas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT. Seksi Penetapan Hak dan PendaStaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 4) Seksi Penataan dan Pemberdayaan; Seksi Penataan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata 2 ,.
ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu. Seksi Penataan dan Pemberdayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 5) Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan; Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidsi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 6) Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa; Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan penganganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 1.2 Struktur Organisasi Sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, diperlukan keberadaan perangkat organisai yang lengkap dan terstruktur dengan balk. Adapun struktur organisasi Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020 tersaji dalam Bagan di bawah mi. 3 '-
I I.flsfl.eb5Jt. -.sid a r. p. " STRUKTUR ORGAIIISASI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bagan struktur organisasi pada Gambar di atas, terdapat enam bagian yang mendukung pelaksanaan kegiatan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu: (1) Subbagian Tata Usaha; (2) Seksi Survei dan Pemetaan; (3) Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; (4) Seksi Penataan dan Pemberdayaan; (5) Seksi Pengadaan Tanah dan pengembangan; dan (6) Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Pada Tahun 2023 jumlah sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 193 orang yang terdiri dan 87 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 106 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan berbagai bidang keahlian. Berdasarkan data kepegawaian SDM Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat (per Juni 2023) dikiasifikasikan menurut tingkat pendidikan dan pangkat golongan serta jenis kelamin, sebagaimana terlihat pada Gambar 2, Gambar 3 dan Gambar 4.
PNS; 37 PNS PPNPN; 42 PPNPN a-- 04 5 0 25 20 15 10 5 0 21 11 4 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan PPNPN; 45 PPNPN; 3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 • SMP uSMA DJ D.IU D.IV S1 S2 Gambar L2 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Data Pegawal Berdasarkan Pangkat Golongan TU Seksi I Seksi II Seksi III Seksi IV Seksi V Juru Pengaturll •Penafa III uPembina IV Gambar 1.3 Data Pegawal Berdasarkan Pangkat Golongan
Gambar 1.4 Data Pegawai Berdasrkan Jenis Kelamin 1.3 Peran Strategis Unit Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, yang diakselerasikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan sebagai berikut: Memrkuat Ketalanan Fknnnrni untuk Petumbuhan yang Berkualtas dan Berkeadilan a Mengerribangkan WUayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Ilenjarnin Pecnerataan Meningkatkan Surnbee Oaya Manusa yang BerkeaUtas dan Berdaya Saing Revoluss Mental dan Pembangunan Kebudayaan Memperkunt lnfrastruktur unluk Mendukung Pengembangan Ekonamr dan Petayanan Dasar Membangun lingkungan Hidup, t4nningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan lklirr hiemperkuat Stabititas Palbuklrankarn dan Translorrnasi Pelayanan Publik Gambar 1.5 Tujuh Agenda dalam RPJMN ke IV Sumber: Kementerian PPN / Bappenas, RPJMN 2020-2024 Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebagai elemen pendukung (supporting) kebijakan nasional dengan menerapkan paradigma manajemen pertanahan (Land Management Paradigm/LMP) yang terdiri dan Land Tenure, Land Value, -.'.--- -L;$: 4:.:
Land Use, Land Development dan Cad astre and Land Infrastructure Information sebagai landasan mencapai tujuan. Paradigma manajemen pertanahan diformulasikan sebagai kebijakan untuk mengelola urusan tanah dan ruang, dalam hal mi perencanaan dan penataan ruang merepresentasikan fungsi Land Use. Pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah merepresentasikan fungsi Land Tenure, serta penilaian dan pengembangan pertanahan masing-masing merepresentasikan Land Value dan Land Development. Implementasi tersebut terangkum dalam 7 (tujuh) sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut. Dalam mendukung kineija Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, misi yang diemban Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat selama periode 2020-2024 adalah: a) Mendaftarkan seluruh bidang tanah; b) Mewujudkan RDTR di seluruh wilayah untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang; c) Meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi standar dunia; d) Menjadi pusat informasi pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi dengan inovasi dan kolaborasi; e) Mewujudkan Kantor Layanan Modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan & Tata Ruang secara elektronik; f) Meningkatkan PNBP 10 kali dengan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara; g) Memberlakukan stesel positif atau asuransi pertanahan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat sengketa pertanahan. Secara geografis Kota Administrasi Jakarta Barat adalah salah satu dan 5 kota administrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pusat pemerintahan berada di Kembangan. Kota mi, memiliki luas wilayah 124,44 km2atau 18,74% dan total luas Provinsi DKJ Jakarta. -
Kota Administratif Jakarta Barat terdiri dan 8 kecamatan dan 56 kelurahan dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kembangan. Secara administratif wilayah Jakarta Barat berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Utara disebelah Utara, Kota Administrasi Jakarta Pusat disebelah Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan disebelah Selatan dan Provinsi Banten (Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang) disebelah Barat. Jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat adalah sebanyak 2.434.511 jiwa dengan 1.229.435 berjenis kelamin Laki-laki dan sebanyak 1.205.076 perempuan. Kepadatan penduduk di wilayah mi adalah sebanyak 19.633,l5jiwa/km2. Setelah Jakarta Selatan, Jakarta Barat dirancang untuk menjadi daerah pusat bisnis bagi kawasan Jakarta dan sekitarnya. Khususnya di Kecamatan Kembangan yang sudah terdapat dua mall, pusat perkantoran, serta Rumah Sakit. Daerah mi menjadi begitu strategis karena dilewati rangkaian Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR). Secara umum Jakarta Barat telah memiliki 16 Mall, 28 Rumah sakit, serta sistem Transportasi yang terintegrasi mulai dan MRT, Commuter Line, Transjakarta dan lainnya. f PETA ADMINIStRAS OYA JAPAN TA NARAT PROVIPAS AK JAkARTA S Gambar 1.6 Peta Jakarta Barat
1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Identifikasi Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang menjadi fokus sebagai isu strategis untuk merealisasikan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut: (1) Urbanisasi (Urban City), ketimpangan sosial, gentrifikasi, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana ruang (contoh sempadan sungai yang perlu penataan. (2) Kompleksitas, volume penggunaan permohonan yang tinggi serta menyelesaikan Program Strategis Program Pendaftaran Tanah Sistematik untuk mewujudkan Kantor Pertanahan Kota Lengkap yang seluruh bidang tanahnya terpetakan. (3) Peningkatan kualitas data pertanahan berkaitan dengan pelaksanaan layanan elektronik. (4) Peningkatan percepatan layanan dan informasi pertanahan dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam melaksanakan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. (5) Melaksanakan Transformasi Digital Layanan Pertanahan dan Sistem Administrasi Pertanahn yang terintegrasi yang harus mendukung kemudahan berinvestasi untuk meikan indeks Registering Property dalam EODB.
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Sebagai instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota, Visi dan misi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan turunan dan visi dan misi Kementerian ATR/BPN yang dilaksanakan pada lingkup provinsi. Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selama lima tahun ke depan adalah: "Terwujudnya Kementerian ATR/BPN Menjadi Institusi Pengelola Pertanahan Dan Tata Ruang Berstandar Dunia". Visi tersebut akan menjadi guidance, motivasi dan target kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun yang akan datang dengan mewujudkan pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam melayani masyarakat menuju "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui 2 Misi dengan uraian sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia. 2. Menvelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan.
Sebagai implementasi atau penjabaran Misi, dengan target yang spesifik dan terukur dalam suatu sasaran dengan memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif dan Paradigma Manajemen Ruang dan Pertanahan (Land Management Paradigm), dirumuskan tujuan dan sasaran Kementerian ATR/BPN yang dilandasi prinsip-prinsip tersebut. Misi Pertama "Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan Produktij Berkelanjutan, dan Berkeadilan" dilaksanakan untuk mencapai Tujuan, yaitu: a. Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat b. Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Sedangkan Misi Kedua yaitu: "Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia" dilaksanakan untuk mencapai Tujuan: c. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan dan mendukung visi, misi, dan tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional pada tingkat daerah, Kantor Pertanahan Kota Admnistrasi Jakarta Barat pada tahun anggaran 2023 menyelenggarakan 2 (dua) program kegiatan, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dan Program Pengelolaan Pertanahan Daerah dengan 16 (enam belas) Sasaran Kegiatan yang diuraikan pada gambar 2.1.
SASARAN KEGIATAN T'iyo pcfg*.?ran don p do*a,v,n tano* kcmvna don pc 0000nc* 3oyo t*rudryo I4o yai eani 1*uudny P,ncon don P.n.pon Ata Tonah nang a'an don ruon boh rk b. hukum don got 4 '*vudyc p auon 4an p*on Aa anoh vupg $c don tiang bcwah u'4v *on pm.rW&. UM don 4. 7econonanyo Dondon ono dang tonoP don won yang b opaanhvm donbrba *OfrOcn O onvcuc*nyo Son-hdonngonoh yangfolo*a pado bcon ona$ don onnIon N4 ToTh podo oon. od Gambar 2.1 Sasaran Kegiatari 16 (enam belas) Sasaran kegiatan tersebut telah ditetapkan target kinerja untuk tahun 2023 sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 pada gambar 2.2 sampai dengan 2.6.
2.2 Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen danjanji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu. Hal mi dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat menyusun Perjanjian Kinerja sebagai dasar penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pada bulan Januari 2023 telah disusun perjanjian kinerja eselon III dan eselon IV serta adanya revisi perjanjian kinerja eselon III dan eselon IV pada bulan Desember sebagaimana terlihat pada gambar berikut: KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RtANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL l<AN1OR PERIANAJIAN KOTA ADMINISTItASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSI'S ISI KOJA JAKARIA J5a KwnIag3n UIla Kne Pernh3n Pn5a &naJaka6a 8al lSp 021 5825808-69, ISK.ThNJIAN I6INERJATAIILJN 2023 (RI6V1SI) Dalam rangka m.ujudkan ma.rnjemcn pemenntahan africtif. tranaparan dan akt. bal .ama b.roricntaat basil pads Kantos PrIanahrn Koto Adminlolrasi Jakarta Natal. kami yang bt,rtando lonpan tO basah ml Santa Sri I'ranoto S.SiT., MM. Jabatan K.pala Kantor Partanaban Sobs Mmirnntrasi Jakarta Karat SrIanjutnya dinabut PITIAK PERTAMA Nama Wartomo, A.Pnth.. S.Ii, MM. Jabalan Kepala Kwstor Wilayab Badan Pertanalian Nastoosi Prosinni Dacrab Shusun Ibukota Jakarta Selako ataraso Pill/IN PERTAMA, selanjulina diaebut P111/IS KEI)U.4 P11-1,5K PERTAMA bnrosji aba. mewajudkas targur ktnctja rang scharstsnya atonal LampOon Pt uljian irn, dalat. tangO. ntcnrapa! targrt kiorrja jasgka menengab ..perli sang ielah ditatapkrnt dalarn dokurnen pvrencanaan. KtblmtJlmt dtm kegagalan p.ncapaisn target kioetja teinebut ntenjndi tanggungjawah kami. P11-lAS KEDUA aka,, ,oslakukan aupervrai yang dpertukan neon akan swlal,uk.ut maluasi terhadap canean kinetja dan petjanjbsn ml dan m,ntgambil lindakan tang diperlukan dalam nsnglos pemberian PIa,aLIs dan sankel. Jakarta, Matet 2023 PIIIAI6 I6DUA. Pill AK PERTAMA. Wnrtomo,A.Ptnh., S.!!., M.Il. S SIT., MM. NIP. 191610803 198903 1 002 NIP. l940722 199403 I 005 Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Jakarta Barat Tahun 2023 (1) 13
14 _ : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI) KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT No Sasaran Kegiaten IsLdIkator Kinerja Keglaten Target Kegiatan Penyelanggaraan Dukungan Manajernen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah 1. Sasaran Kegiatan Terlaksanariya Dukungan Manajemen dan Pelahsanann Tugas Teknis Lainnya di 1I 1 lndeks Akuntabilitas xinerjaJsiatem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAIUP) 84 2 !ndeks Akuntabilitas Kineija Anggaran (IKPA) 95,15 3 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 39 4 Jndeks Maturitas SF11' 3 S Persentase Integritas Pelaynnan Publik di Bidang Pertanahan den Tata Ruang 105% 6 Fersentacp Capsian Kinerja Hasil Pengawasan 90% 7 Perseutase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 100% 8 Persentase Pengeloloan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 100% 9 Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik 100% 10 Persentase Pelaksanaan 4 Empat Metode Strategi Komunikasi PUblik 8OYo a. Layanan BMN j b. Layanan Hubungan Masyarakat I Layanan c. Layanan Umum 1 Layanan d. Layanan Data dan lnformasi I Layanan e. Layanan Bantuan Hukum I Layanan £ Layanan Perkantoran 1 Layanan g. Layanan Manajemen SDM 1 Layanan Ii. L.ayanan Perencanaan dan Penganggaran 1 Layanan i Layanan Pemanlauan dan Evaluasi 1 Layanan j. Laynnan Manajernen Xeuangan 1 Layanan k. Layanan Reformasi Kinel3n I Layanan 2 Kegiatan Pengukuran dan Peinetaan Kadastral 1. Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Bidang Tanab dan Ruang I Cakupan Luas Bidang Tanah terpetakan tervalidasi 1,21 % 2 Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan InIormasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 7,14% a. Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dan 10 Ha (Kantah) 6.000 Bidang Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Jakarta Barat Tahun 2023 (2)
No Saaaran Kegiatan Indikator 1Cinea Kegiatan Target b. Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dan 10 Ha (Kantah) 30 Bidang c. Pelayanan Infonnasi Data Tekstuel/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) 3.200 Bidang d. Pelayanan Informasi Data Tekstual/Graflkal, Kutipan Ganibar Denah Satuan Rumah Susun 3.200 Bidang e. Rekomendasi Hash Pembinaan Monev/Supervna 1 Laporan 1. PBT Non Sistematis Kategori V 750 Bidang 3 Kegitaan Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal Penatausahaan Tanah Ulayat Serta Terwujudnya Kenja Saina Kelexnbagaan yang Terintegrasi 1 Lisensi PPAT a. Lisensi PPAT 8 Orang b. Rekomendasi hash pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah 1 Laporani 4 Kegiatsn Penetapan Halt Tanab dan Ruang I. Saaaran Tcrwujudnya Pengaturan Dan Penetapan flak Atas Tanah Ruang Atas Dan Ruang Bawah Untuk Instansi Pemerintah, BUMN, Dan BUMD 1 Junlali Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan B(JMD yang Ditetapkan 20 Surat Keputusan a. Burst Keputusan Penetapan Halt Atas Tanah Instansi Pennerintah, BUMN, dan BUMD 20 BK II. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan flak 2 Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan 2.700 Surat Keputusan Atas Tanah Ruang Atas dan Ruaag Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan a. Surat Keputusan Penetapan Halt Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum 2.700 SK 5 Kegiatan Penidaftaran Tanah dan Ruang Sasaran Kegiatan Ten1akaananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum Dan Berbasis Elektronik I Junilah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar 10.560 Bidang a. Layanan Pendafrnran Pertaina Kali (PNBP) 9.560 Bidang b. Laan Infoninasi SKFF 2.500 Bidang c. Layanan Pengecekan SHAT 46.200 Bidang d. Layanan Peinecahan SHAT 4.000 Bidang e. Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan 34.903 Bidang f. Layanan Sulnpah Sertipikat Hilang 50 Bidang g. Laysnan Pemantauan dan Evaluasi I Dokumen h. BRAT Non Sisternatis Kategoli V 1.000 Bidang 6 Keghatan Pernyelenggaraan Penatagunaan Tanah I. Terwujudnya Penggunaan dan Penianfaaatan Tanah yang 1 .Jumlah Data dan Informasi Spainl yang Berbasis Wilaysh Dalam Rangka Menunjang 1 Data Gambar 2.4 Peijanjian Kinerja Kantor Pertanahan Jakarta Barat Tahun 2023 (3)
No Sssaxan Kegiatan Indikator Kinerja Keglatan Tazget Optimal dan Berkelanjutan Penyelenggaraan Reforma Agraria a. Layanan Pertimbangan Teknis 28 Layanan 7 Kegiatari Penanganan Akses Reforma Agrar a (Acres Reform) I. Terwujudnya Pernberian Akses Reforma Agraria 1 Jumlah Kepala Keluarga Penerixna Akses Reforma Agraria 100 Kepala Keluarga a. Penataan Kelembagaan Pe.nerixna Altars Reforma Agraria (AJus- RA Tahun ke 2) 1 Kelompok Masyarakat b. Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Altars RA Tahun ke 3) 1 Kelompok Masyarakat c. Akses Reforma Agraria Kategori V 100 Kepala Keluarga S Kegiatan Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan I Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Kepenungan Lainnya 0,7 Ha a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi I Satker b. Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah 1 Data 9 Kegiatan Penilsian Tanah dan Ekonomi Pertanahan I. Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Nilsi Tanah, Ekonomi 1 Peningkatan Cakupan hiformasi Nilai Tanah dan Ekonoini Pertanahan 100% Pertanahan dan Lisensi Penilal Pertanahan 2 Persentas Peta Nilal Tanah yang Dimanfaatkan 100% a. Pembaruan Pets Zona Nilai Tanah (Bidang) 400 Bidang b. Layaflafl Pemantauan dan Evaluasi 1 Satker 10 Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan I. Sasaran Kegiatan Terkendalinya Halt Atas Tanah/Dasar PenguasaanAlas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Putau Kecil, Perbatasan dan I Rasio Pening)catan Produktilltas P47 Basil Pengendalian Halt Alas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 0,58 Wilayah Tertentu a. Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Alas Tanah, dan Hak Pengelolaan 10 13idang 11 Kegiatan Penertiban Penguasaan, Pemihkan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1. Terivujudnya tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 Rasio Pengurangan Tuna Lahan Basil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah a. Data Indikasi Pelanggaran P4T 10 Produk 12 Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan 1. Sasaran Kegiatan Terciptanya pemahaman yang sama dalam 1 Jumlah Pcnyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar lnstansi/ Lembaga 1 Kasus masyarakat mengenai 2 Penurunan Pengaduan Masyarakat alas -15 Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Jakarta Barat Tahun 2023 (4) 16 .1'• ,...—
N. s.a.. 1C.itan P..1.n.hn1 don Rrnmg Keginran Ponanganan Scngketa Partanahan 1.d1b.t. KI...j Xegi.t.a Porma.aI1.hon So.,drna. Konflik. don Pk..r. I'e,laflahan R,knm.ndo.o P.-nr..gnh.m Sgkn. Konflik don Parkaa P.r4anahan b. BorOn Acarn Rononna Akal P.mbinaoi, Pencegahan sengketa. Konflik dan Perkara POrOmohm T.g.t 1 Rokom.ndnai Kbikor. 1 Kegiatan I. 14.notan Krgrntan Tcrnolr.a.ik..nnya I .J.,mlah Pcnyrle.ainn Penongrnan Songkata Srngketa Pertanaha,, Prflanahan -- Jtoolah Pony .aian Scngkor.. Portanahan 14 Kcgo.lon Pnanianan Prrkaro Pc.crm,aho,t 1 .)o1ah Prnty.I.hm Pananganan leerkon, Laporon }ia.iI Sidang Porkon. Partonahoc. I. j8ioo.ran Kogialac. T.rt.ln.ailiamiy. I..c.anganan I'erkora I9.rtn..nhnn 7 Ko,.oa 7 Parkor. 9 Kamrt 'I Perkoriw I. Ponyclangg.on.o, Ookong.rn Mrornjomon di Dortol, 2. Ponyclenggaraan S0rvci don Prtnoiaac. P.rtaeo.hao don Roang di I3aoroh 3. Pyc1cr.ggara.m Pcnctnpan flak dan P.ndaftanm Tac.ah di th,rtnh 4. I'enyelenggaraan I'en*raan Agrorin di DaviS. 5. I' PCI nj.jlacnol, Pvngadaan T.mah don Pengembangan .1. ISa-nd. C,. Ponlongga,m.n Pc.ng...ndolioa. don Procriiban Tanah dan Koang Y'I.-.IUI......c. Pcnnc.grn,on Songkrta don Konflik I'vrn,naha .Ii Dacrak .JUMLAII Rp 16.19C,.318.000.0U lip a 14.641000.00 Rp 1.b95.5149.000.00 Np 140.005.000.00 Rp 53.11414.000.0O Rp 32.450.000.00 Rp 549.802.000.00 Np 19..I86.0S3000.00 - pri i/ia KEOU4i' Wrt,ñA.Ptnh.. S.IL. M.H. NIP. 19680803 198903 1 002 Jakarta, Morot, 2023 Pri-IAK PEWIAMA. Sri Pr.lritn, $.SIT., M.M. NIP. 19740727 190403 1 005 Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Jakarta Barat Tahun 2023 (5) 2.3 Rencana Aksi Tahun yang Bersangkutan Berdasarkan rencana aksi mi kami melakukan serta melaporkannya per triwulan sebagai bagian dan Akuntabilitas KineIja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenintah, Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2013 tentang perubahan atas Penmen PAN dan RB No. 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksariaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Capaian tersebut menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2023 untuk mencapai kinerja lebih baik, sehingga pada Rencana Aksi mi ditetapkan persentase target capaian kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat per triwulan sebagai berikut: RENCANA AKSI TAHUN 2023 KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NO SASARAIS KEGIATAN INOIKATOR KINERJA KEGIATAN TRIWULAN I TARCOI' 20,05% TRIWULAO 11 TRIWULAN III 50,05% 15,00% TRIWULAN XV 100% FISIK 83 ANOGARAN 06 00 012 P4551 j50SG050N 05510 J flllk OSGSAO*5 P535K &54cc50An tcOlhk6505;3 - I Z..4tksM.,9303435405551510095 - 5400 63.51 53.51 03.51 54.00 0k¼255093'5515955'9 I 5..e.k.K.flaflbk1.50455450.,5.. 4570) Skis 93 94 54.5 95.35 TkQ1k55k!s I 50140 !k$0k303.105,SSUSOIN.4055 5200 55.00 5000 50.00 55.00 LOIS.0.d, 015,15 • 55450115.W,005150501 300 2.06100 2.11I.50 2,550.00 300 S 95.5000035 I.0.5mfl905.0505 P5.5346461055559033555%),, 0155 oos- 00. 505. 505. 305% • PI.%.flls..Cl01Olkfl51I114lP.flss,555.5O 90.00', 10% 75% 60% 505. 400555345 5.5555,55951 L35113flP55t1550,41 000009. 25% SOIl 00% 500% Ptfl5 3M ..bb.ST..dlklaslPk..04535 15355353535 10000% 9754 45.. 00% 509% I 95,.s.Dsa.35359555,sssonanlooes.k.kP.,134 100.00% 00% 55% 975. 500% IOPS,.ssu..P.5fl4.5355115fl.5lM0t04593555,5.o.sasts.. so 00'.. 70% 73.505. 71% 2 4 .........---.... ...... 04IWO5O0AS3 1 3sn. 00fl.50k1I4 005.5 50955 50769453 3525 55553fl54 0355 Pc,,03150,s,5535.5 ,,I5./ , -''.s,ae-,.,r'..'s':-.s' -- . '2Y :::'.s- trcc:'.c-::: 0:::'- •,4345 9550501535315 ¶5535 00,5555550 T5l55556nV5 695 )..,4,5.,.,'.5.t.., 5_._ ' - '-5.59.' '5' 9..,: '2. 4" 45' 0:0 - 000 - 0-Oc. 0,:C -Ott-. 0t: '.0: :c 0' -- 005151 100 js,ssonss.,,s 035.3541355055555.dJ5, 0595739030 0255 2700 kafl 5065401 009015535 129050,35009.50.... 944 l.a., 0050700564.5009,1... II t'".I S 71551455'4405 03535 0955555 7990000.5. SUIS*4.50000 0490 S 550.5 5epo5o., 1050,25 009050540 555.7.0 SepsiS ..,S560 So,4500705u.4.. J..,,*.kS.0400 73,545 000,.ssss 04"O 1*102553, 593004400 1530 536.00 4939 036305 9253016009 50560 843000 950059,0055 5 255550453030II0.ss5s15poSsflyjg5s,kos. 000.9 635,, ossy.ssfl..44,. 6150553 3641515 3 50y.,..., 2 toy...... 1,0 5.y.s..s 20 ssepssss OS-S------.',1.............4' I 0:: O0. - t:: :s:-:- Gambar 2.7 Rencana Akasi Tahun Anggaran 2023 (1)
NO SASARAN KEGIATAN INOIKATOR KINERJA KEGIATAN TRIWULAN I TARGET 300S•4 TRIWULAN H SRIWUI.AN III 50.05% 75.01% TRIWULAN IV 100% 06 00 012 FISIK ANGGARAN Plots IN.1191. I.S.O *01111101.1 11525 11112* I*lt**10.*Pl 1 1 1 I T...*ulud.0 2 2.11,t*000011110020.VO 000..*l2lttlflttlllt 20050.2 0 201100020 1102u. 60 Kepals Kedu.19S 100 1102. Np11,soa ........... .... ..................... ................. 9 I Il0*h4lfl *11*111051*, 75,00 I 00osluuil 0000211,004 1.20. 1023 $11070101 30* 7001140.00 1.11*4 020000 0000,1*14021 £0111100 ,, on. OHS o tb 0,7 2(0 30 712* 22000 - - ........ 20.0 0.l 2' :. - ' ..............2.0 .........-:----- -:2.' -'2.2' . I - : cc::c:-::.cc'.. .. c: :: V ---- ::-: :: V:tt - I 10lS*dy100tllllflIl I FI0.,0k.,O2*00,I.t*l,U,,00,00.U2 $000101100110 100~ 3044 50% 104. 100% P.00400000*0.010 2 flosotsla*1. rnfln,,00n.,tnito. 000*. 20% 50% 70% 200% 10 '..• 1' "C.' _' .2. s ,', ----------- I 1*15*16211123036 I *13071011224111 7104 .010032 212100*SP.*10.djllp ((0* 0261 I 1 c:_ ,,'V,o' .....................-. ........- ' -- '301. 02.0 I 0.SI.0011 10210* 10*202*25', I 03511 7012*11.001, T•**0 --------01111*05016111 2*..Mn,.. .sfl.,.a.. a. P.....0n11. Inn 0 0.3 0,6 2 12 ..... .2.'..'•"........ I T1n0700,. I Jo.16257.,,111106l0.M*n.ø P.t.0*14S.20,00.60100, 11101.1 0 0 0 IOn.. 0 0 0 '20 13 .............. I 1.100,0*00.00 I )01,500701,I0000l50fltfl070?D40MA F 4211.1 0 0202.5 3 06..s S lInus 7 Onus InStIl 0.03101 .1., ccl::F, .... cx., V1.'.1'4' , "2.::: :-'l -. - -V :2.: Gambar 2.8 Rencana Akasi Tahun Anggarari 2023 (2) 2.4 Metode Pengukuran Kinerja Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui pencapaian masing-masing indikator kinerja kegiatan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat adalah sebagai berikut: 2.4.1 Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Penyusunan IKU harus memenuhi beberapa kniteria berikut: a) Spesifik: indikator kinerja utama harus dibuat spesifik, jelas b) Terukur (Measurable): IKU harus dapat diukur secara objektif, dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
20 . c) Dapat Dicapai (Achievable): IKU harus dapat dicapai secara wajar d) Relevan: IKU yang dibuat harus bisa menggambarkan kinerja sebuah instansi secara akurat dan relevan dengan kondisi nil instansi tersebut. e) Batasan Waktu (Timeliness): IKU yang disusun harus memiliki batas waktu yang jelas. 2.4.2 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program/Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan dalam sasaran kinerja pada perjanjian Kinerja Tahun 2023 dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Unit kerja di lingkungan Kantor Administrasi Jakarta Barat, terdiri dan: a) Sub Bagian Tata Usaha; b) Seksi Survei dan Pemetaan; c) Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; d) Seksi Penataan dan Pemberdayaan; e) Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan; f) Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Dalam rangka mengukur capaian kinerja organisasi, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan pengukuran kinerja yang berpedoman pada Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1166/SK-HK.02.01/IX/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahanan Nasional Tahun 2020-2024. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki 13 (tiga belas) sasaran dan indikator kinerja kegiatan pada masing-masing sasarannya.
terangan: A= Akumulasi penilalan setiap komponen SAKIP Nilal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) satuan kerja terdiri dan komponen sebagal berikut: a. Perencanaan kinerja; b. Pengukuran kinerja; c. Pelaporan kineija; Evaluasi internal; dan 1. SK 1: Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah; Dalam sasaran kegiatan mi terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan yang pengukurannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukurannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: [ b. Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA) IKPA diukur berdasarkan indikator sebagai benikut: IKPA = (15% x realisasi) + (15% x Tagihan) + (15% x Data kontrak) + (10% x Capalan Output) + (8% x Pengelolaan UP) ~ (5% x Revisi DIPA) + (5% x Deviasi hal DIPA) + (5% x LPJ Bendahara) + (5% x Renkas) + (5% x SPM Salah) + (5% x Retur) SP2D) + (4% x Pagu Minus) + (5% x Dispensasi SPM)
c. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Indeks Proefesional Aparatur Sipil Negara diukur berdasarkan komponen sebagai berikut: Keterangan: A = Nilal kedisiplinan ASN (bobot 5%) B = Nilal kompetensi ASN (bobot 40%) C = Nilal kineija ASN (bobot 30%) D = Nilal kualifikasi/latar belakang nendidikan ASN (bobot 25%) A+B+C+D d. Indeks Maturitas SPIP Indeks maturitas SPIP Rata-rata tingkat maturitas SPIP diukur berdasarkan kriteria beriku: Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat maturitas SPIP per subunsur * bobot per subunsur e. Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Indikator Kinerja mi diukur berdasarkan komponen sebagai berikut: [()x 100%] Keterangan: A= Satuan kerja memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai Kantor Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) B= Jumlah satker yang diusulkan ke Inspektorat Jenderal ,1 f. Persentase capaian kinerja hasil pengawasan Persentase capaian kinerja hasil pengawasan diukur berdasarkan indikator sebagai berikut: (A+B±C+D) I 22 . --
(Keterangan: A Jumlah rekomendasi perbaikan laporan keuangan unit akuntansi kuasa penggunan anggaran (LK UAKPA) dibandingkan seluruh rekomendasi B = Persentase jumlah rekomendasi temuan Badari Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal yang ditindakianjuti dibandingkan jumlah seluruh rekomendasi C = Jumlah pegawai yang inenyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Slpil Negara (LHKASN) dibandingkan seluruh wajin lapor D = Jumlah pengaduan yang ditindakianjuti dibandingkan seluruh pengaduan g. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran fA\ )x100% I I Keterangan: A = Realisasi layanan perkantoran B = Target layanan perkantoran I h. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat IPM= rLPM:dso:) 100%+(rLPLan9sun) 100% (TLPLaPor) % çrLPMai1) % ) Targetx 100% I Keterangan: 1PM = Indeks Pengaduan Masyarakat TLP = Tindak Lanjut Pengaduan = Jumlah Pengaduan yang Masuk i. Persentase layanan permohonan informasi publik I () A Keterangan: x100% A = Jumlah informasi yang direspon 1 B = Permintaan informasi
j. Persentase pelaksanaan 4 (empat) metode strategi komunikasi publik RStrakom = Capaian EM + Capaian SM + Capaian OM 3 F Keterangan: RStrakom = Rumus Strategi Komunikasi Satker Daerah Capalan EM = Jumlah Capaian Earned Media Capaian SM = Jumlah Capaian Shared Media Capalan OM = Jumlah Capalan Owned Media 2 2. SK 2: Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang; Berdasarkan Kepmen ATR/BPN tentang Indikator Kineija, pada Sasaran Kegiatan tersebut terdapat 3 (tiga) IKK yaitu Cakupan luas bidang tanah terpetakan tervalidasi, Cakupan satuan ruang yang terpetakan, dan Jumlah desa/kelurahan lengkap dan informasi untuk menunjang penanganan sengketa, permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Namun demikian pada tahun 2022 hanya ada 2 (dua) IKK yang metode pengukurannya dilakukan menggunakan rumus berikut: a. Cakupan luas bidang tanah terpetakan tervalidasi. Diukur dengan rumus: L ()x100% Keterangan: A = Luas bidang tanah terpetakan tervalidasi B = Luas bidang tanah terpetakan tervalidasi sampal dengan tahun 2024
Keterangan: A = Jum1ah penetapan hak atas tanah badan hukum B = Jumlah penetapan ha katas tanah perorangan b. Jumlah desa/kelurahan lengkap dan informasi untuk menunjang penanganan sengketa, permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Diukur dengan rumus: I- ()ioi€, Keterangan: A = Jumlah desa/kelurahan lengkap B = Jumlah desa/kelurahan di kawasan Area Penggunaan Lain (A FL) 3. SK 3: Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat Serta Tewujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang Terintegrasi; Pada DIPA tahun 2022 tidak terdapat Rincian Output utama yang secara langsung berkontribusi terhadap tercapainya Sasaran Kegiatan. Namun demikian, pada sasaran Kinerja tersebut terdapat RO pendukung yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Lisensi PPAT" yaitu Pengangkatan PPAT Pertama Kali, Pemeliharaan Data PPAT, dan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT sehingga sehingga pada IKK mi tidak dilakukan pengukuran kinerja. 4. SK 4: Terwujudnya Peraturan dan penetapan hak atas tanah ruang atas dan ruang bawah untuk badan hukum dan perorangan; Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja pada sasaran kinerja mi, namun demikian indicator kinerja yang diturunkan ke daerah hanya 1 (satu) yaitu Jumlah bidang tanah badan hukum dan perorangan yang ditetapkan yang diukur berdasarkan rumus: A+B
5. SK 5: Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan Berbasis Elektronik; Indikator kinerja kegiatan yang diturunkan dan Indikator kinerja program pada sasaran kinerja mi di satuan Kerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat adalah Jumlah bidang tanah dan ruang yang terdaftar yang diukur dengan menggunakan rumus berikut: Keterangan: A = Jumlah bidang terdaftar 6. SK 6: Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan; Terdapat 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan mi yaitu Jumlah data dan informasi spasial yang berbasis dalam rangka menunjang penyelenggaraan reforma agraria, yang diukur menggunakan rumus berikut: Keterangan: A= Jumlah realisasi yang tersedia data potensi aset reform 7. SK 7: Terwujudnya Pembenian Akses Reforma Agraria; Sasaran kegiatan mi hanya memiliki 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah kepala keluarga penerima akses reform yang capaiannya dihitung berdasarkan ketentuan: Keterangan: A= Jumlah realisasi kepala keluarga penerima akses reform
8. SK 8: Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan; Sasaran kegiatan dicapai melalui indikator kinerja kegiatan yaitu Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya. Pengukura kinerjanya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Keterangan: A= Luas tanah yang sudah selesal dilaksanakan pengadaan tanah 9. SK 9: Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan; Untuk mencapai Sasaran kegiatan mi, terdapat 3 (tiga) Indikator Kineija Kegiatan namun hanya 2 (dua) indikator yang diturunkan ke daerah yaitu: a. Peningkatan cakupan informasi nilai tanah dan ekonomi pertanahan Indikator kinerja mi diukur berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 100% Keterangan: A = Total luas peta nilai tanah dalam satuan hektar B = Luas Area Penggunaan Lain (APL) dalam satuan b. Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan. Indikator kinerja mi diukur berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 100% Keterangan: A Jumlah satuan kerja (Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten/Kota) yang memanfaatkan Peta Nilai Tanah B = Total satuan kerja (Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten/Kota)
10. SK 10: Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah. Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu; Terdapat 1 (satu) indikator kinerja kegiatan pada sasaran mi yaitu Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu, yang diukur berdasarkan ketentuan berikut: (A/Al) + (B/B1) + (C/Cl) / Keterangan: A Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penanganan Atas Tanah (HAT/DPAT) Al = Target jumlah bidang yang akan dilakukan pengendalian hak atas tanah/dasar penggunaan atas tanali (HAT/DPAT) B = Jumlah luas lahan sawah beralih fungsi yang telah dilakukan pengendalian B 1 = Target jumlah luas lahan sawali yang akan dilakukan pengendalian C = Jumlah luas wilayah penguasaan dan pemilikan tanal-i di wilayah pesisir, pulaupulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu yang dilakukan pengendalian Cl = Target jumlah luas wilayah penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah nesisir. 11. SK 11: Terwujudnya tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; Terdapat 1 (satu) indikator kinerja kegiatan pada sasaran mi Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemarifaatan Tanah, yang diukur berdasarkan ketentuan berikut:
Keterangan: = Jumlah Konflik yang diselesaikan Kk = Jumlah Konflik pertanahan yang diselesaikan di Kementerian Kd = Jumlaia Konflik pertanal-ian yang diselesaikan di Satker daerah >KP = KPK1 ((A/Al) + (B/B1))/2 Keterangan: A = Jumlah rekomendasi penertiban penguasaan dan pemilikan tanah yang dihasilkan Al = Target jumlah rekornendasi penertiban penguasaan dan pernilikan tanah yang akan dihasilkan B = Jurniali rekornendasi penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dihasilkan B 1 = Target jumlah rekomendasi penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah yang akan dihasilkan 12. SK 12: Terciptanya pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai Pertanahan dan Ruang; Terdapat 2 (satu) indikator kinerja kegiatan pada sasaran mi yaitu: a. Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga = (Kk + Kd) b. Jumlah penyelesaian kejahatan pertanahan secara holistik antar instansi/ lembaga. Keterangan: KP = Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan KPKl= Jumlah Kejahatan Pertanahan yang selesai dengan status Kl
S=(Sk+>Sd) 13. SK 13: Terselesaikannya Sengketa Pertanahan; Sasaran mi diukur berdasarkan indikator jumah penyelesaian sengketa pertanahan yang pengukurannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut; Keterangan: = Jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan Sk = Jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan di Kementerian tahun berjalan Sd = Jumlali sengketa pertanahan yang diselesaikan di Satker Daerah tahun berjalan 14. SK 14: Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan; Sasaran mi diukur berdasarkan indikator jumlah penyelesaian perkara pertanahan yang pengukurannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut; Keterangan: = Jumlah penyelesaian penanganan perkara EPd = Jumlali perkara pertanahan yang ditangani oleh satker daerah tahun berjalan TL = Jumlah putusan pengadilan yang sudah ditindaldanjuti pada tahun berjalan I. EP =(EPk+EPd)+.ETL
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagai tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun anggaran berjalan. Tujuan penetapan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan komitmen antara Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai pelaksana tugas dan fungsi ATR/BPN pada tingkat kabupaten/kota dengan pimpinan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sebagai wujud nyata peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja yang selanjutnya dapat dinilai keberhasilan atau kegagalannya. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan capaian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2023 dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan capaian realisasi Kantor Pertanahan Jakarta Barat melalui Laporan Kinerja Per Triwulan dan Laporan Kinerja Tahunan, sebagai bagian dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah sesuai dengan Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana di dalamnya disebutkan mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungj awabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu capaian kinerja fisik juga dilaporkan pada Aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2023 melalui website https://skmpp.atrbpn.go.id. Data realisasi fisik yang dilaporkan bersifat real time, yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Lld5ethgttlefltk :151 2OJ..23 ItIS 535.425531151 1 I34ltOlPf511IJlUIOTLC11jCIl 4931% I LLInO U: IA! IUIIS-1 00. 3 A!ITQ9D 33 91519113393 1953% WA IPEWJAIAIU33 ISAlAt S LAIIOIPUIAIMHAJIIOIAMEDQI €IA5i. 51.15% pW4l&319i R1929j43 48.82% 47.16% Total: 0 41.5% — -— Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang "Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan Agraria dan Tata Ruang". Berdasarkan aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ter-update pada tanggal 13 Juli 2023, secara keseluruhan nilai kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 adalah sebesar 47,16% sebagaimana gambar 3.1. Gambar 3.1 Nilai Kinerja pada Aplikasi SKMPP update tanggal 13 Juli 2023 3.1.1 Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang Sasaran kegiatan mi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu: (1) Cakupan Luas Bidang Tanah terpetakan tervalidasi; dan (2) Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan capaian sebagai berikut: 1. Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi Berdasarkan perhitungan capaian cakupan luas bidang tanah terpetakan tervalidasi tahun 2023 adalah sebesar -1,04% dan target 0,40% sehingga Capaian Kinerja Triwulan II pada indikator mi sebesar -260%. Capaian tersebutjauh lebih rendah dan Capaian Triwulan I dikarenakanjumlah persil valid berkurang dan Triwulan
I, kemungkinan adanya pemecahan, pemisahan atas bidang tanah di wilayah Jakarta Barat. Angka tersebut dicapai dan kegiatan PBT PTSL, layanan pengukuran bidang tanah, layanan pengembalian batas bidang tanah. Gambar 3.2 Pengukuran Bidang Tanah oleh Petugas Ukur Kinerja pada indikator mi dilaksanakan dengan 5 (lima) kegiatan (output) dengan capaian output rata-rata sebesar 12,95%. Berikut capaian Triwulan II dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 sebagai benikut: Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Triwulan Realisasi Triwulan II Capaian KinerJa Triwulan Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang Cakupan Luas Bidang Tanah terpeta1an tervalidasi 0,40 % -1,04% -260% Tabel 3.1 Capalan Triwulan II Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi
Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi Triwulan Capaian Kinerja Triwulan Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang Cakupan Luas Bidang Tanah terpetakan tervaliciasi 1,16% -1,04% -89,78% Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi Pada tabel di atas Capaian Triwulan II Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi Tahun 2023 telah mencapai realisasi 0,22% dan target 0,15% sehingga mendapat Capaian Kinerja Triwulan II sebesar 147%, sedangkan untuk Capaian Peijanjian Kinerja Tahun 2023 telah mencapai realisasi 0,22% dan target 1,16% sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 18,96%. 2. Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, Permasalahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kelurahan yang telah di dekiarasi sebagai Desa Lengkap berarti bahwa seluruh bidang tanah pada kelurahan tersebut sudah terpetakan bidang demi bidang, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah meliputi data fisik dan data yunidis sehingga dapat menghasilkan basis data pertanahan yang valid. Keberadaan desa lengkap sangat penting dalam mengurangi sengketa dan permasalahan pertanahan. Selain itu, adanya Desa Lengkap merupakan kanvas untuk mewujudkan Kadaster Lengkap (KAKAP) sebagai basis data pertanahan yang valid. Sampai saat mi di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat belum satupun ada kelurahan yang mendekiarasikan sebagai desa lengkap. Namun meskipun belum ada desa/kelurahan lengkap di Jakarta Barat namun terdapat
potensi desa lengkap sebanyak 28 dan 56 Kelurahan di Jakarta Barat atau sebesar 50% dan jumlah desa/kelurahan sebagaimana gambar berikut: TanggI pertiitungan 1410712023 01:35:06 WIB as 's BIOS: PeteRs: OniOns, jsmbh LOSS Las ernsR LOSS P5150 LseoR LOSS 0e055iOh 'El P5.-n WorOSI, DOSS len less Jsee,sl POSSE 05550 NO. 55550, W:105a Sr' LOSS Por5:I NOd 051450 .'WOSB 81 BTVd 81 8540 VoW 81 nsEop Lo'gkop LnSsp len 10055.50: 1415055.- Gambar 3.3 Potensi Desa Lengkap Berikut capaian Triwulan II dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023: Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Triwulan II Realisasi TIIWILIn II Capaian Kinerja Triwulan Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Inlormasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0% 0% 100% Tabel 3.3 Capaian Triwulari II Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Capaian Peijanjian Kiner:ja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi Triwulan II Capaian Kinerja Triwulan Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang Jumlah Desa/ Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 7,14% 0% 0% Tabel 3.4 Capaian Peijanjian Kinerja Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruyabang :—-.' 4'
Pada tabel di atas Capaian Triwulan II Cakupan Luas Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 telah mencapai realisasi 0% dan target 0% sehingga mendapat Capaian Kinerja Triwulan II sebesar 100%, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah mencapai realisasi 0% dan target 7,14% sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 0%. 3.1.2 Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat Serta Terwujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang Terintegrasi Kegiatan Lisensi PPAT merupakan layanan yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang secara tidak langsung menunjang Sasaran kegiatan. Sasaran Kegiatan mi memiliki 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Peningkatan Kerja Sama Lembaga atau Instansi yang bermitra. Pada indikator mi output utama dilaksanakan oleh Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sementara Kantor Pertanahan Jakarta Barat melaksanakan output pendukung yaitu Lisensi PPAT dan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah sehingga pada IKK mi tidak dilakukan pengukuran kinerja. Namun pada Triwulan II mi, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat belum ada pelantikan PPAT, sehingga sampai bulan Juni 2023 Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat baru 1 kali melakukan Pelantikan PPAT.
Realisasi Triwulan II Capaian Kinerja Triwulan Target Triwulan II Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat Serta Terwujudnya Keija Sama Kelembagaan yang Terintegrasi Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat Serta Terwujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang Terintegrasi Jumlah Peningkatan Kerja Sama Lembaga atau Jnstansi yang bermitra Gambar 3.4 Pelaksanaan Pelantikan PPAT di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Berikut capaian Triwulan H dan Capaian Peijanjian Kinerja pada Tahun 2023: Capaian Triwulan II Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Peningkatan Kerja Sama Lembaga atau Instansi yang bermitra Tabel 3.5 Capaian Triwulan II IKK Lisensi PPAT Capaian Perjanjian Kineija Sasaran Kegiatan Target PK 2023 Indikator Kiuerja Kegiatan Realisasi Triwulan II Capaiau Kinerja Triwulan Tabel 3.6 Capalan Perjanjian Kinerja IKK Lisensi PPAT Pada tabel di atas capaian Triwulan II pada Lisensi PPAT Tahun 2023 telah mencakup 100% dan target 1 orang sedangkan untuk rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT daerah masih dalam tahap proses, hal tersebut disebabkan rendahnya
permohonan layanan pada kegiatan mi. Untuk tahun berikutnya, akan dilakukan evalluasi kebutuhan target lisensi PPAT di Kantor Pertanahan Jakarta Barat dengan membandingan capaian-capaian tahun sebelumnya. 3.1.3 Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan Pada sasaran kegiatan mi memiliki 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Bidang Tanah badan hukum dan perorangan yang ditetapkan. Gambar 3.5 Pemeriksaan Tanah Konstatasi Berikut capaian Triwulan II dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023: Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Triwulan II Realisasi Triwulan II Capaian Kinerja Triwulan Sa.saran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan Juxnlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan 1.296 Keputusan 1.126 Keputusan 86,88% Tabel 3.7 Capalan Triwulari II IKK Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan
Target Triwuhin II Sasaran Kegiatan Indikator nluexjd Kegiatan Realisasi Capaian 7iiwuhiu Kiiierja II Triwulan 4.939 Bidang 3.9 15 Bidang 79,27% Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar sasaran aegIaian Terlaksananya Pendaftaran fALSC5LS 5.4(4.55 S 5.,J.SS.LCA.SLCtL (ASS JflStA.555 Bawah Tanah dan Ruang Atas Tc.,-y..b y 1isri rg i-i ,-. Hukum Dan Berbasis Elektronik Capaian Perjanjian Kineija r Sasaran Indikator Kineria ftegiatan Kegiatan Target z' Realisasi Triwulan II Kinerla Triwulan Sasaran Keiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah IRuang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan Hukum . .... ' UULLdX1 oludiig Tanah Badan .. I 2.700 Keputusan 1.126 Keputusan .1 1 aan 1-'erorangan Tabel 3.8 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum clan Ferorangan yang L)itetapkan - _1 A.. 1_ - 1 _1! - I TT T_ - 1 -. 1. 1-e _1 T1 r ua WLJCI UI c1id pwd..LI 111W UIC..11 11 t) U1111dJ1 LJ1UW1 I d1IcU1 A n en U. lire cry, A ny. Dnrr.rnrsnnr, -err, en a TI+C+S flirt, , 'P. 1-. Cr, f) Ct) C) 4-ni ni, AA" *S*AA AA S.SS rneninti re1isqi 1 1 91 Kepiitnsrt dri thrget 1 9Qf Kepiitiicin sehingga mendapat Capaian Kineria Triwulan II sebesar 86.88%. sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kineija Tahun 2023 telah mencapai realisasi 1.126 Keputusan dan target 2.700 Keputusan sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 41,70%. 3.1.4 Sasaran Kegiatan 4: Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang iserkepastian t1UKU Dan lieroasis bie1troniK fi I I , 1 1 ! , S • II rd.Ut UI gldlall liii WI Ud.pd.L I l,d.LUJIIIUJJtWI tsdllclJd. rn4-,. T,e.eninin DAr,r, 'T'r,.-,.,-,i., ,-inr. tc.nena ernr.a 1'n.-.An-4-nr Dnrir,edJf *44 L *5 *J *SJ.JSA.LA.J.A. .L.ts*1.t4..LSb A L4SSLA.SJ. *4*451 AS cA.slssb J L&S.L A f..,A *.tt4L *55.5. .Lfl..,A ASS. 5.5 5. ririt, Triuri i1n IT dn Prrtn rt T(npr ndi Thi it, -- -- ---- - a --a -- - a --A 2023: Capaian Triwulan II Tabel 3.9 Capaian Triwulan II IKK Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Pprnrinttin vnt Ditpthnkin
Capalan Peijanjian Kineija Sasaran Kegiatan Indikator Kinerla Kegiatan Target rn Realisasi Capaian Triwulan Klnera H Triwulan Sasaran Kealatan Terlaksananya I Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum Dan Berbasis Eiek.tronik Jumiah Bidang ,r.-..._l, _1.-..-. Ruang yang Trdaftr 10. 560 Bidang 3.9 15 Bidang (V7O/ Tabel 3.10 Capalan Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum daxi F'erorangan yang Ditetapkan Pada tabel di atas Capaian Triwulan II Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan Tahun 2023 telah mencapai realisasi 3.915 Bidang dan target 4.939 Bidang sehingga mendapat Capaian Kinenja Triwulan II sebesar 79,27%, sedangkan untuk eapalan F'erjanjlan lunerja laflun 2U2i telan mencapai 1 . #1 C'. I r fl • 1 1 4 1 fl r- C f • 1 1 ieaiisasi o.'i tluailg uaii La.tgeL iu.uou iivaiig seiiuigga '.-4- -...,.-. D-, TZ-,..-'. '7 C%'7O/ SSJS._IJ.'.AC&1JCLL. .,#Lt1JCtICtLL .1 t,.LJCLLtJ LCLLJ. t)LJJt.LJ CL '.3'... LJ'.....JC....L C.? I C.? I / U. Surti kj-r, 4 diilnir raii idiktrr 1.dnerici - -- utama iumlah bidang tanah dan ruang yang terdaftar yang berasal dan Kegiatan Pendaftaran Pertama Kali dan Pendaftaran Tariah Sistematis Lengkap. 3.1.5 Sasaran Kegiatan 5: Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan Tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sasaran kegiatan '.'. Ierwujudnya i-'enggunaan dan Pemanfataan Tanafl yang '.Jpulllal Ua11 JDerkc.elaiij LILdIl ueiigan 1flU1KLOT iuiieija U L1II11[1 iaa tcLii T.-......... iiii'._,L iLLcL.,1 T1.,1-. .-1.-.1...... '..JF1c1 J ctL15 L.I%.i IJaJ'. VV IicLy L1I t.LcL.LL.L11 I iiriri a Pc'.ri-rc1i'.sri aar Pfer1-nQ Aar -ri" a ddii1-iii, a -. --J --- ---J ---------- — - ---- J --- ------ Rincian Output Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Persetujuan / Rekomendasi KKPR untuk Kegiatan yang bersifat Strategis Nasional. Target pada Triwulan II sebanyak 3 layanan.