Terwujudnya Penggunaan dan Pemanlaaatan Tanah yang Berkelanjutan Jumlah Data dan Informasi Spasial yang tSerbasis Wilayah ctalaxn rangka Menunjang r tJiy iiid.L .ctLi Reforma Agraria 28 Layanan Layanan 12 5% Gambar 3.6 Tinjau Lokasi dalam Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Berikut capaian Triwulan II dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023: Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Triwulan II Realisasi Capaian Triwulan Kineria II Triwulan Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah dalam rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforrna Agraria 11 Layanan 35 318,18% Tahel 3.11 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan ('rirn Pp icniir, TCinerf - -1 ----------- - Capaian Kinerja Triwulan en en.. It..n.4n Kegiatan Kegiatan Realisasi PK2023 Triwulan ) 1) -d.-.-. D ,, lUTZ T-.-.1.-.1. -.-1- 4.,,, S C&%Jt.S J. S %_.'C&C&SC&LS £ ...LJC&SSJSCtLl S%LiS..sSJCl. S.L.L. J LILSSSCS.LS £.JSt&C&J.55 £ C&.LSCL&S £_ICfl2CtJS Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan Pada tabel di atas Capaian Triwulan II Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah dalam rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria Tahun 2023 telah mencapai ii c I ONTO 1'1 ti tl 01 +0VCU+ 1 1 T 0T0 t 0 1 $11 1(T(O rrr 0 10 ~ = S S WS&%.SFW
Akses Reforma Agraria Kategori V 2jn (asts 0 Cer Kus A'i 0 Punar Qala Penma fr40es Retorma.. 0 Psuran M P,ses Reforma qara • 0 P&neta, Sos 0 PAuhandam raca Ases Relonoa qar Paietai Lcfcasi 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 Penetaaao L00 PenyulUban 0rangea AlOes Referee Aefarta Penietean Coed Peeyusunaa ModeAnies Reerma A0rana Penyusjna1 DsIaPenima AlOes Refon ACedia GetarKasea AasJ PeI- kajn Kadus 100 100 0 0 0 0 0 I, I0t • Ptoress Capaian Kinerja Triwulan II sebesar 3 18,18%, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah mencapai realisasi 35 Layanan dan target 28 Layanan sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 125%. 3.1.6 Sasaran Kegiatan 6: Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria merupakan sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan Terdistribusikannya Tanah Objek Reforma Agraria. Pada sasaran kegiatan mi terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Kepala Keluarga Penerima Reforma Agraria (Access Reform). Kegiatan Pemberian Akses Reforma Agraria adalah salah satu bentuk Pemberdayaan Masyarakat khususnya Penerima Akses Reforma Agraria. Penataan Akses yang dilakukan oleh Kementenian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu melalui kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria yang dilaksanakan baik di tingkat pusat, Kantor Wilayah maupun di Kantor Pertanahan. Pada indikator mi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah menyelesaikan sampai tahapan Penyuluhan dalam rangka Akses Reforma Agrania dengan 100 KK. Gambar 3.7 Progress Akses Reforma Agraria
Berikut capaian Triwulan II dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023: Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Triwulan II Realisasi Triwulan II Capalan Kineria Triwulan Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agria Juxnlah Kepala Keluarga Penerima Reforma Agraria (Access Reform) 20 0 KK 0% Tabel 3.13 . Capaian Triwulan II IKK Jumlah Kepala Keluarga Penerima Reforma Agraria (Access Reform) Capaian Peijanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi Triwulan Capaian Kinerja Triwulan Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria Jumlah Kepala Keluarga Penerima Reforma Agraria (Access Reform) 100KK OKK 0% Tabel 3.14 Capalan Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Kepala Keluarga Penerima Reforma Agraria (Access Reform) Pada tabel di atas Capaian Triwulan II terlihat bahwa Jumlah Kepala Keluarga Penerima Reforma Agraria (Access Reform) Tahun 2023 memiliki realisasi 0 KK dan target 20 KK sehingga mendapat Capaian Kinerja Triwulan II sebesar 0 %, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 memliki target 100 KK sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 0%. Reforma Agraria dan belum terdapat capalan output. 3.1.7 Sasaran Kegiatan 7: Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Sasaran kegiatan Terwujudnya KetersediaanTanah Bagi Pembangunan memiliki 1 (satu) indikator yaitu Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya, kegiatan mi dilaksanakan oleh ,
fungsi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Tanah dimana untuk pelakasanaannya sendiri bekerja sama dengan PEMDA ataupun pihak terkait lainnya. Pada indikator mi Kantor Pertanahan Jakarta Barat merupakan satker pendukung dalam penyusunan rencana dan persiapan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut capaian Triwulan II dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023: Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Triwulan II Realisasi Triwiilan II Capaian Kineria Triwulan Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Reaiisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya 0 Hektar 0 Hektar 100% Tabel 3.15 Capaian Triwulan II IKK Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangurian untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainriya Capaian Perjanjian Kineija Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi Triwulan II Capaian KinerJa Triwulan I Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya 0,7 Ha 0 Hektar 0 % Tabel 3.16 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya Pada tabel di atas Capaian Triwulan II Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya Tahun 2023 memiliki target 0 Ha sehingga mendapat Capaian Kinerja 100% meskipun realisasi 0 Ha, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kineija Tahun 2023 memliki target 0.7 Ha sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 0%.
Peningkatan cakupan infoirriasi Nilai Thn. 3.1.8 Sasaran Kegiatan 8: Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan Pada sasaran kegiatan mi memiliki 2 (dua) indikator sebagai berikut: Untuk memenuhi capaian indikator mi, Kantor Pertanahan Jakarta Barat melaksanakan kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka penyediaan informasi nilai tanah (market value) yang menggambarkan keadaan pasar tanah. Sistem penyediaan informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan investasi sedangkan bagi penilai sendiri informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pelayanan penilaian tanah terlebih lagi pada saat mi telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sehubungan dengan hal diatas maka peningkatan cakupan luas pemetaan nilai tanah harus terus diupayakan. Namun yang tidak kalah penting adalah kegiatan updating/pembaruan zona nilai tanah dengan produk indeks harga tanah dan zona nilai tanah yang diperbaharui terhadap Peta Zona Nilai Tanah yang telah tersedia yang dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun anggaran. Pada tahun 2023 Kantor Pertanahan Jakarta Barat memiliki target Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah sebanyak 400 Bidang, namun pada Triwulan II dalam kegiatan mi masih dalam tahap proses:
Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target T1an Realisasi Triwulan Capaian Kinerja Triwulan Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan Peningkatan caicupan iniormasi Nilai Tanah dan ekonomi Pertanahan 100% 100% 100% Tabel 3.17 Capaian Triwulan II IKK Peningkatan cakupan informasi Nilal Tanah dan ekonomi Pertanahan Capaian Peijanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi Triwulan II Capaian Kinerja Triwulan Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan Peningkatan cakupan informasi Nilai Tanah dan ekonomi Pertanahan 100% 100% 100% label 3.18 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Peningkatan cakupan informasi Nilai Tanah dan ekonomi Pertanahan Pada tabel di atas Capaian Triwulan II Peningkatan cakupan informasi Nilai Tanah dan ekonomi Pertanahan Tahun 2023. Namun pada Triwulan II kegiatan mi masih dalam tahap proses sehingga memiliki realisasi 100% dan capaian kinerja triwulan 100% dan target 20%,sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 memliki target 100% namun sampai saat mi realisasi masih 0% sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 0%. Persentase Peta Nilai Tanahyangi, . imanfaatkan Pada indikator mi memiliki 1 (satu) output kegiatan yaitu Layanan Pertanahan Bidang Pengadaan Tanah (Layanari). Kegiatan mi meliputi proses mengecek informasi bidang yang dimohon pada
peta zona nilai tanah dalam GeoKKP. Berikut capaian Triwulan II dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023: Capaian Triwulan II Sasaxan Keglatan Indikator Klnerja Kegiatan Target Triwulan II Realisasi Triwulan II Capaian Klnerja Triwulan Tersedianya Inlormasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan 100% 100% 100% Tabel 3.19 Capaian Triwulan II IKK Persentase Peta Nilal Tanah yang dimanfaatkan Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator anerja Kegiatan Target 2023 Realisasi I Triwulan II Capaian Kinerja Triwulan Tersedianya Inforinasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan Persentase Peta Nilai Tanah yang athan 100% 100% 100% Tabel 3.20 Capalan Perjanjian Kinerja IKK Persentase Peta Nilal Tanah yang dimanfaatkan Pada tabel di atas Capaian Triwulan Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan Tahun 2023. Namun pada Triwulan II kegiatan mi masih dalam tahap proses sehingga memiliki realisasi 100% dan target 100% sehingga capaian kinerja triwulan 100%,sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kineija Tahun 2023 memliki target 100% dan realisasi masih 100% sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 100%. 3.1.9 Sasaran Kegiatan 10: Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Pada sasaran kegiatan mi memiliki 1 (satu) indikator yaitu Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu.
Indikator mi dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan (output) yaitu Rekomendasi Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah yang dilaksanakan oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Berikut capaian Triwulan II dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023: Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Triwulan ii Realisasi Triwulan ii Capalan Kinerja Triwulan Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulaupulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 0 0 100% Tabel 3.21 Capaian Triwulan II JKK Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Capaian Peijanjian Kineija Sasaran Kegiatan Indikator Klnerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi Triwulan Capalan Kinerja Triwulan Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Rasio Peningkatan Produktilitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Das2r Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan I Wilayah Tertentu 0,58 0 0% Tabel 3.22 Capalan Perjanjian Kinerja IKK Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Pada tabel di atas Capaian Triwulan II Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulaupulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Tahun 2023. Namun
pada Triwulan II kegiatan mi masih dalam tahap proses sehingga memiliki target 0 sehingga mendapat Capaian Kinerja Triwulan II sebesar 100%, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kineija Tahun 2023 memliki target 0,58 namun sampai saat mi realisasi masih nol (0) sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 0%. 3.1.10 Sasaran Kegiatan 11: Sasaran Kegiatan Terwujudnya tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pada sasarasi kegiatan mi memiliki 1 (satu) indikator yaitu Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah. Indikator mi dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan (output) yaitu Data Indikasi Pelanggaran P4T. Berikut capaian Triwulan II dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023: Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Indikator Kiuerja Kegiatan Target TriwuIan II Realisasi Triwulan II Capaian Kineria Triwulan Sacaran Kegiatan Terwujudnya tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan d -i pemanfaatan tanah Ra Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Pe.nertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanlaatan Tanah 0 Data 0 Data 100% Tabel 3.23 Capaian Triwulan II IKK Ra Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah Capaian Perjanjian Kineija Sasaran Kegiatan Indikator Kfnerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi Triwulan II Capaian Kineria Triwulan Sasaran Kegiatan Terwujudnya tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanali Ra Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemarifaatan Tanah 1 Data 0 Data 0% label 3.24 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Ra Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah 49 _i.
Pada tabel di atas Capaian Triwulan II Ra Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2023, Namun pada Triwulan II kegiatan mi masih dalam tahap proses sehingga memiliki target 0 dan realisasi 0 sehingga mendapat Capaian Kinerja Triwulan II sebesar 100%, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 memliki target 1 namun sampai saat mi realisasi masih nol (0) sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 0%. 3.1.11 Sasaran Kegiatan 11: Sasaran Kegiatan Terciptanya pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai Pertanahan dan Ruang Pada sasaran kegiatan mi memiliki 2 (satu) indikator yaitu iumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga Berikut capaian Triwulan II dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023: Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Indikator Unerja Kegiatan Target Triwulan II Realisasi Triwulan II Capaian] Kineria Triwulan Sasaran Kegiatan Terciptanya pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai Pertanahan dan Ruang Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga 0 Kasus 0 Kasus 100% Tabel 3.25 Capaian Triwulan II IKK Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga 50 . _-_.-.'.
Capaian Perjanjian Kineija Target Realisasi Capafan Sasaran Indikator Klnerja PK Trian Klnerja Keglatan Kegiatan 2023 II Triwulan Sasaran Kegiatan Jumlah Terciptanya Penyelesaian pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar 1 Kasus 0 Kasus 0% Pertanahan dan Ruang Instansi/ Lembaga Tabel 3.26 Capalan Perjanjian Kinerja Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga Pada tabel di atas Capaian Triwulan II Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga Tahun 2023 Namun pada Triwulan II kegiatan mi masih dalam tahap proses sehingga memiliki target 0 Kasus dan realisasi 0 Kasus sehingga mendapat Capaian Kinerja Triwulan II sebesar 100%, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kineija Tahun 2023 memliki target 1 Kasus namun sampai saat mi realisasi masih 0 Kasus sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 0%. ësij Mást.a 'a älah engketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Berikut capaian Triwulan II dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023: Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Triwulan II Realisasi Triwulan II Capaian Klneria Triwulan Sasaran Kegiatan Terciptanya pemahaman yang sama daiam masyarai<at mengenai Pertanahan dan Ruang Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan 0 0 100% Tabel 3.27 Capalari Triwulan II IKK Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan
Capaian Peijanjian Kineija Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi Triwulan II Capaian Kineria Trlwulan Sasaran Kegiatan Terciptanya pemahaman yang saina dalam masyaralat mengenai Pertanahan dan Ruang Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan -15 0,0 0% Tabel 3.28 Capalan Perjanjian Kinerja IKK Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Pada tabel di atas Capaian Triwulan II Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Tahun 2023, Namun pada Triwulan II kegiatan mi masih dalam tahap proses sehingga memiliki target 0 dan realisasi 0 sehingga mendapat Capaian Kinerja Triwulan II sebesar 100%, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 memliki target 1 Kasus namun sampai saat mi realisasi masih nol (0) sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 0%. 3.1.12 Sasaran Kegiatan 11: Terselesaikannya Sengketa Pertanahan Pada sasaran kegiatan mi memiliki 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan. Pada indikator mi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat masih dalam tahap proses rapat koordinasi, sehingga untuk Triwulan II mi masih 6 Kasus di gelar kasus awal dan 1 kasus dalam penelitian kasus. 52 .
Progress Penyelesaian Sengketa Perfanahan Pengkajian Kasus 6 Gelar Kasus Awal 6 Peneiltian Kasus Ekspos hash Penelltian Rapat Koordinasi Gelar kasus Akhir Penyiapan Rekomendasi Penyelesaian... 0 ' 0 0 !) 0 / 1 , j , . , ) ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penyhapan Rekomenda Si Penyelesaia n kasus Gelar kasus Akhir Rapat Koordiriasi Ekspos hashl Periettian Penehitian Kasus Gelar Kasus Awal Pengkajian Kasus U Progress 0 0 0 0 1 6 6 Gambar 3.8 Progress Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berikut capaian Triwulan II dan Capaian Peijanjian Kinerja pada Tahun 2023: Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Triwulan II Realisasi Triwulan II Capaian Kinerja Triwulan Terselesaikannya Sengketa Pertanahan Jumlah Penyelesaiari Penanganan Sengketa Pertanahan 3 Kasus 6 Kasus 200% label 3.29 Capalan Iriwulan II IKK Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan Capaian Perjanjian Kineija Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi Triwulan II Capaian Kinerja Triwulan lerselesaikannya Sengketa Pertanahan Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan 7 Kasus 6 Kasus 85,71% Tabel 3.30 Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan
Upaya Hukum (Banding, Kasasi,.. Tindakianjut Peaksanaan Putusan. . #;0 Pada tabel di atas Capaian Triwulan II Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Pertanahan Tahun 2023 telah mencapai realisasi 6 Kasus dan target 3 Kasus sehingga mendapat Capaian Kinenja Triwulan II sebesar 200%, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah mencapai realisasi 6 Kasus dan target 7 Kasus sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 85,71%. 3.1.13 Sasaran Kegiatan 12: Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan Dalam mewujudkan sasaran kegiatan "Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan" dihitung berdasarkan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan". Pada indikator mi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah menyelesaikan penanganan perkara pertanahan sebanyak 9 Kasus samapai tahan beracara pengadilan dan 2 kasus sampai tahap (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dengan capaian kinerja sebesar 100% dan target tahun 2023 sebanyak 9 kasus. Progress Penyelesaian Perkara Perfanahan Menerima Relaas —i, 9 Pengumpulan Data ij 9 Penyusunan Bahan Beracara — 9 Beracara di Pengadilan I , j j j 0 1 23456789 Tindakianjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) Beracara di Pengadilan Penyusunan Bahan Beracara Pengumpulan Data Menerima Relaas Progress 0 2 9 9 9 9 Gambar 3.9 Progress Penyelesaian Perkara Pertanahan
Berikut capaian Triwulan II dan Capaian Perjanjian Kineija pada Tahun 2023: Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Triwulan Realisasi Triwulan Capaian Kinerja Triwulan Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan 4 Kasus 9 Kasus 225% Tabel 3.31 Capaian Triwulan II IKK Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan Capaian Perjanjian Kineija Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi Triwulan Capaian Kinerja Triwulan Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan Junilah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan 9 Kasus 9 Kasus 100% Tabel 3.32 Capalan Perjanjian Kinerja IKK Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan Pada tabel di atas Capaian Triwulan II Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan Tahun 2023 telah mencapai realisasi 9 Kasus dan target 4 Kasus sehingga mendapat Capaian Kinerja Triwulan II sebesar 22 5%, sedangkan untuk Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah mencapai realisasi 9 Kasus dan target 9 Kasus sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 100%. 3.1.14 Sasaran Kegiatan 13: Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Pasa sasaran kegiatan mi terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan pendukung yaitu: 1. Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Capaian pada indikator mi menunjukan tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yang baik dan aspek manajemen operasional. Akuntabilitas Kinerja Diukur berdasarkan 4 (empat) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (25%). Dokumen AKIP yang dievaluasi meliputi: Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), dokumen Rencana Aksi, Laporan Monitoring Evaluasi, Laporan Kinerja (LKj) dan dokumen pendukung lainnya. Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 24 Mei 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat memperoleh nilai evaluasi dengan nilai absolut 87,26 predikat A insterpretasi memuaskan. Nilai tersebut meningkat 4,49% dan tahun sebelumnya yaitu 83,51. Capaian kegiatan (outpull yang telah dilaksanakan dilaksanakan pada indikator mi adalah: Output Capaian Kinerja Layanan Perencanaan Dan Penganggaran 1. Penyusunan TPNBP Tahun 2023 2. Revisi P0K sebanyak 4 kali 3. Revisi DIPA sebanyak 2 kali 4. Penyusunan pagu anggaran indikatif tahun 2024 Layanan Pemantauan Dan Evaluasi 1. Pelaporan pada 2 aplikasi pelaporan (SKMPP dan Emonev Bappenas) dilaksanakan setiap awal bulan berjalan 7 56 .
Output Capaian Kinerja 2. Penyusunan Dokumen SATUP sebanyak 5 dokumen yaitu: (1) Peijanjian Kinerja; (2) Rencana Kinerja Tahunan; (3) Rencana Aksi; (4) Laporan Kinerja Triwulan I; dan (5) Laporan Kinerja Triwulan II Tabel 3.33 Capaian Kinerja output Berikut capaian triwulan II dan Capaian Peijanjian Kinerja pada Tahun 2023: Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Triwulan II Realisasi Triwulan II Capaian Kineria Triwulan Terlaksarianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 83,51 87,26 104,49% Tabel 3.34 Capalan Triwulan II IKK Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKTP) Capaian Peijanjian Kineija Sasaran Kegiatan Indikator IInerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi Triwulan H Capalan Kineria Triwulan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Indeks Akuntabilits Kineija/Sistem Akuntabilitas Kinerja InStanSi Pemerintah (SAKIP) 84 87,26 103,88% Tabel 3.35 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAIUP) 2. Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA) Pada penilaian Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat 3 (tiga) komponen penilaian yaitu Kualitas Perencanaan r 57 ——\--
Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. Pada kualitas perencanaan ariggaran aspek penilaian, meliputi: Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. Komponen Kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dan 5 (lima) aspek, meliputi: penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM. Sedangkan komponen Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dihitung dan 1 (satu) aspek, yakni Capaian Output. Pada pelaksanaan anggaran tersebut dilakukan Penilaian IKPA yang dilaksanakan setiap 1 bulan, hash penilaian IKPA pada bulan Juni berdasarkan Aplikasi OMSPAN sebesar 89,8 1 dan target rencama aksi triwulan II 94,00 sehingga capaian sebesar 95,54%. SDeigo;JU90 No Kod. KPPN Node BA (ode SeIko, UreA, SeIko, Keterengan kuaBtas Perencanaas Asggaran Kuatilas PasaaanAuig00laj, tuabtasKasi Petaksunaaan Asggaran Nilai 1000 Konvejol ot Nital 0161, (Nitai Revisl Bobot) DIPA Devani OlDER Pouyorapao 00000,1, Betanja konlrabloal PenyeAsan flgban Pengeetean UP den TOP Datpenseu 5PM CCPSJSIn Output 139 050 429171 MJOTOR PER 172'IAtotN 89R1A BORAT itB 00.00 15.45 30.01 100.00 l00.00 9021 100.00 73.00 89.87 10061 8389 Uokol 10 ID 29 10 10 00 5 25 Ndai90lnir 90.30 1.55 1900 10.00 10.00 9.92 5.00 18.34 tBAAspeN 87.13 9094 7336 Gambar 3.10 Penilaian IKPA Bulan Juni Tahun 2023 berdasarkan Aplikasi OMSPAN Terhadap capaian IKPA tersebut, terdapat 4 (empat) aspek yang masih harus ditingkatkan yaitu Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Pengelolaan UP dan TUP dan Capaian Output. Berikut capaian triwulan II dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023:
Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Iudi.kator Klnerja Kegiatan Target Triwulan II Realisasi Triwulan II Capalan Kinerja Triwulan Terlaksarianya Dukungan Manajemen dan Pelaksa.naan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA) 94 89,81 95,54% label 3.36 Capaian Triwulan II IKK Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA) Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi Triwulan Capalan Klnerja II Triwulan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas leknis Lainnya di Daerah Indeks Akuntabilitas 1\an (IKPA) 95,15 89,8 1 94,39% label 3.37 Capalan Perjanjian Kinerja IKK Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA) Pada tabel di atas Capaian Triwulan II Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA) Tahun 2023 memperoleh nilai 89,8 1. Nilai tersebut menurun 4,28% dan triwulan sebelumnya yaitu 93,83, sedangkan untuk Capaian Peijanjian Kineija Tahun 2023 telah mencapai realisasi 89,81 dan tirget 95,15 sehingga mendapat Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 94,39% yang juga menurun 3,77%. 3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pada indikator mi dilaksanakan kegiatan layanan
manajemen SDM. Sampai dengan bulan Juni teah dilaksanakan: Output Capaian Kinerja Pengelolaan, Administrasi dan 1. Pemutakhiran data kepegawalan pada aplikasi SIMPEG secara berkala Pemutal<hiran Data Kepegawaian 2. Pelaporan LHKPN sebanyak 5 orang melaui website e-lhkpn.kpk.go.iddan LHKASN sebanyak 85 orang melalui website siharka.menpan.go.id Tabel 3.38 Capaian Kinerja output Berikut capaian triwulan II dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023: Capaian Triwulan II Sasaran Keglatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Triwulan II Realisasi Triwulan II Capaian Kineija Triwulan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara N/A N/A N/A Tabel 3.39 Capaian Triwulan II IKK Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keglatan Target PK 2023 Realisasi Triwulan Capaian Klnerja Triwulan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Indeks Profesionalitas Aparatar Sipil Negara 52 N/A N/A Tabel 3.40 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 4. Indeks Maturitas SPIP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 adalah 60 '. y
Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur SPIP saling berkaitan satu dengan lainnya. Penyelenggaraan unsur Lingkungan Pengendalian menyatu dengan kegiatan yang dilakukan pada suatu organisasi. Pembenahan pada lingkungan pengendalian yang dilaksanakan, yaitu pembangunan integritas dan nilai etika melalui kegiatan Apel Pagi pada satuan kerja dan mengikuti Apel Pagi Virtual seluruh satuan kerja secara daring yang dibuat oleh Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. Sampai dengan bulan Juni 2023, belum terdapat hasil evaluasi sehingga nilai Indeks Maturitas SPIP Kantor Pertanahan Kota Administrasi Barat pada periode triwulan II tidak diketahui (n/a). Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Triwulan II Realisasi Triwulan II Capalan Kinerja Triwulan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intem Pemerintah N/A N/A N/A Tabel 3.41 Capalan Triwulan II Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Capaian Perjanjian Kineija Sasaran Kegiatan Indikator KinerJa Kegiatan Target PK 023 Realisasi Triwulan II Capaian Kineria Triwulan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3 N/A N/A Tabel 3.42 Capalan Perjanjian Kinerjal KK Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 5. Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, hal itu tercermin dan semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat secara langsung baik dengan tatap muka maupun dengan online. Berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan, nilai yang diperoleh adalah sebesar 110,18% maka Capaian Triwulan I Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebesar 137,7% dan target yang telah ditetapkan di Triwulan I sebesar 80% sehingga capaian Perjanjian Kinerja sebesar 104,93% dan target 105%. Benikut capaian triwulan I dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023: iY
Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Indikator Klnerja Kegiatan Target Triwulan H Realisasi Triwulan II Capalan Kinerja Triwulan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang 80 110,18 137,7% Tabel 3.43 Capaian Triwulan II Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Capaian Perjanjian Kineija Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi Triwulan II Capaian Klnerja Triwulan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang 105% 110,18 104,93% Tabel 3.44 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang 6. Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan Kinerja hasil pengawasan diukur berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu laporan keuangan, tindakianjut atas rekomendasi hasil pengawasan, penyusunan LHKASN, dan jumlah tindak lanjut atas laporan pengaduan. Pada indikator mi Kantor Pertanahan Kota Admistrasi Jakarta Barat memiliki Capaian Triwulan II sebesar 98,08% dan target 75% sehingga capaian kinerja triwulan II sebesar 130,77% dan Capaian Perjanjian Kinerja sebesar 108,98% dan target 90%. Pada pelaksanaannya Penyusunan LHKASN telah dilakukan pada aplikasi https: / / siharka. menpan . go. id/ pada Bulan Februari 2023. Pada indikator penyusunan LHK-ASN (Laporan Harta Kekayaan-Aparatur Sipil Negara) telah mencapai kinerja sebesar 100%. Seluruh ASN di lingkungan Kantor
Untuk mengisi pelaporan Sllohkofl nonnkon Unor ID don Po,nwordyong ondo mlliki (4 lILl 1_ ____ Gambar 3.11 Aplikasi Web SIHARKA Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah menyusun dan melaporkan harta kekayaannya. Berikut capaian triwulan II dan Capaian Peijanjian Kinerja pada Tahun 2023: Capaian Triwulan II Sasaran Keglatan Indikator Kinerja KthJi Target Triwulan II Realisasi Trlwulan II Capaian Kinerja Triwulan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan 75% 98,08% 130,77% Tabel 3.45 Capalan Triwulan II IKK Persentase Capalan Kinerja Hasil Pengawasan Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Keglatan Indikator xinerja Keglatan Target PK 2023 Realisasi Triwulan II Capaian Kinerja Triwulan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Persentase Capaian Kineria Hasil Pengawasan 90% 98,08% 108,98% Tabel 3.46 Capalan Perjanjiari Kinerja IKK Persentase Capalan Kinerja Hasil Pengawasan 7. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Pada indikator mi dilaksanakan kegiatan layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor selama
periode Januari sampai dengan Juni 2023 atau sebanyak enam dan dua belas bulan pelaksanaan. sehingga persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran sebesar 50% dan target 50% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Berikut capaian triwulan II dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023: Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Triwulan II Realisasi Triwulan H Capaian Kinerja Triwulan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 50% 50% 100% label 3.47 Capalan Triwulan II IKK Persentase Capalan Kinerja Hasil Pengawasan Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Target PK 2023 Realisasi Triwulan II Capaian KinerJa Triwulan Klnerja Keglatan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya diDaerah Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 100% - 50% 50% label 3.48 Capalan Peijanjian Kinerja IKK Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 8. Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Pada indikator mi telah dilaksanakan: Pengadua Ui itrndaklanju L fl II-- Jumlah pengaduan yang masuk via Med sos 1 1 100% Jumlah Pengaduan yang masuk via Web Lapor 0 0 100% Jumlah Pengaduan yang masuk via Mail 4 4 100%
Juiiila' engaduan Jtuñ ditindaki ' Capalan Jumlahpengaduan yang masuk via Surat Masuk 0 0 100% Jumlah seluruh pengaduan 5 5 100% Tcihel 349 Cnicrn Kineri Persentase Penaelolaan Tindak Laniut Pengaduan Masyarakat Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di atas Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat sebesar 100% dan target 98% sehingga capaian kinerja sebesar 102,04%. Berikut capaian triwulan II dan Capaian Peijanjian Kinerja pada Tahun 2023: Capaian Tniwulan II Sasaran Kegiatan Indikator KinerJa Keg1a Target Triwulan II Realisasi Triwulan II Capaian Klnerja Triwulan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Persentase Pengelolami Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 98% 100% 102,04% Tabel 3.50 Capaian Triwulari H IKK Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi Triwulan Capalan Kinerja II Triwulan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 100% 100% 100% Tabel 3.51 Capaian Perjanjian Kinerja IKK Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
9. Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik Pada indikator mi telah dilaksanakan: No Keterangan Jumlah Permintaan Informnasi Sudah ditindakianjuti Capaian Jumlah Permintaan Informasi 3196 3196 100% Jumlah seluruh Permtntaan Inlormasi 3196 3196 100 % Tabel 3.52 Capaian Kinerja Permohonan Informasi Publik Berdasarkan pelaksanaan di atas Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik sebesar 100% dan target 85% sehingga capaian tniwulan II sebesar 117,65%. Berikut capaian tniwulan II dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023: Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Indikator Kiaieria Kegiatan Target Triwulan II Realisasi Triwulan II Capaian Kinerja Triwulan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik 85% 100% 117,65% Tabel 3.53 Capalan Triwulart II IKK Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik Capaian Perjanjian Kinei:ja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target PK 2023 Realisasi Triwulan II Capaian Kinerja Triwulan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Persentase Layanan Permohonan • 100% 100% 100% label 3.54 Capalan Perjanjian Kinerja IKK Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik
10. Persentase Pelaksanaan 4 (Empat) Metode Strategi Komunikasi Publik Pada indikator mi diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu: (1) Earned Media adalah adalah pemberitaan konten publikasi yang sifatnya positif yang dibuat oleh pihak lain stakeholder lain! mitra kerja di luar Satker; (2) Shared Media adalah media bersama dalam rangka mengglorifikasikan informasi; (3) Owned Media adalah saluran atau properti komunikasi yang dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh Satker masing masing. Pada indikator mi telah dilaksanakan: Mengakaktifkan Portal Website kot-jakbar. atrbpn. go.id Pembinaan dan Kerjasama Media belum ada kerjasama Pengelolaan media Sosial a) Akun Instagram: @kantahkotajakartabarat Follower 3629 per 30 Juni 2023 b) Akun Facebook Fanspage: kantahkotajakartabarat Follower 5000 per 30 Juni 2023 c) Akun Twitter: @Kantah_Jakbar Follower 2414 per 30 Juni 2023 d) Akun Youtube: kantahkotajakartabarat Subscriber 401 per 30 Juni 2023 Sosialisasi Media Lainnya Pemasangan Spanduk dan Banner Media monitoring berita pertanahan dan tata ruang Belum ada Kerjasama Pameran, Penerbitan Newsletter dan Brosur Penerbitan brosur Tabel 3.55 Capalan Kinerja Strakom Pelaksanaan strategi komunikasi daerah juga dilaksanakan evaluasi secara berkala oleh Kementerian ATR/BPN dengan hasil penilaian pada periode triwulan II sebesar 86% dan target 73,5%
label 3.57 Capalan Perjanjian Kinerja IKK Persentase Pelaksanaan 4 (Empat) Metode Strategi Komunikasi Publik sehingga capaian triwulan II sebesar 117% sebagaimana gambar berikut. w;_ S U 45 ,, s '4 44 - 4544454445154 314 :44452s 45450 5451 44 1141 4441545 444 434 45 54345 344444 4 ((s444444M sfl 14 4 1 4 4 45 s :44 444 434 44 44 45 544 4 £ 4454 41 04 34, r144 ri I' 444 45 544 34. 44551444545 14145 I 77345. 75 4434 3445545545 444 44L454344454545.,_. 454554 75M!U0fl3 WHI WEi Gambar 3.12 Money Strakom Berikut capaian triwulan II dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023: Capaian Triwulan II Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Triwulan II Realisasi Triwulan II Capaian Kinerja Triwulan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Persentase Pelaksanaan 4 (Empat) Metode Strategi Komunikasi Publik 73,5% 86% 117% label 3.56 Capalan Iriwulan II IKK Persentase Pelaksanaan 4 (Empat) Metode Strategi Komunikasi Publik Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Target PK 2023 Realisasi Triwulan Capalan Klnerja Triwun Kinerja Kegiatan lerlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan lugas Teknis Lainnya di Daerah Persentase Pelaksanaan 4 (Empat) Metode Strategi Komunikasi Publik 80% 86% 107,5%
3.1.15 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Terdapat beberapa indikator pada capaian di atas yang tidak mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan permasalah-permasalahan sebagai berikut: 1. Dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral terkendala adanya arsiran blokir dan penegak hukum, BLBI, dan aset lainnya, tumpang tindih. Sehingga membutuhkan konfirmasi lebih lanjut.. 2. Kekurangansyaratadministrasi yang luput dan petugas loket 3. Sulitnya koordinasi dengan penerima layanan terkait peninjauan lokasi karenatidak tercantum nomor kontak dan merasa tidak perlu ditinjau. 4. Lurah sebagai anggota Panitia A lama ataupun sulit menandatangani permohonan bila tanpa disertai pemohon. 5. Anggaran dalam membantu Anggota Kelembagaan dalam hal akses permodalan. 6. Kemampuan memberikan bimbingan teknis kepada kelembagaan UMKM dalam peningkatan/pengembangan kualitas produ k. 7. Kemampuan atau kewenangan dalam pengembangan pemasaran produk. 8. Ketersediaan data Warkah guna penanganan sengketa dan perkara. 9. Adanya persepsi masyarakat yang masih menganggap BPN memiliki kewenangan penuh dalam rangka penyelesaian sengketa sehingga banyak pengaduan yang seharusnya di tanganan di luar BPN masyarakat minta agar diselesaikan di BPN.
3.1.16 Tindak Lanjut Permasalahan Tindak lanjut terhadap permasalahan utama tahun 2023 adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan strategi pencapaian pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat 2. Pada anggaran layanan elektronik dilakukan revisi anggaran perubahan harga satuan dengan sisa anggaran dioptimalisasi pada kegiatan lain. 3. Identifikasi kegiatan yang belum dilaksanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut secara maksimal. 4. Pergeseran anggaran antar program/kegiatan untuk memaksimalkan kualitas belanja kantor. 3.2 Realisasi Anggaran Capaian realisasi anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta barat pada triwulan II tahun anggaran 2023 sebesar 44,58%. Nilai tersebut belum mencapai Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan dan sesuai dengan arahan Kementerian Keuangan maupun Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai surat nomor PR.02.01/2224-100/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 hal Pelaksanaan DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2023 yang mengharapkan capaian kinerja organisasi minimal pada triwulan pertama adalah sebesar 20%, triwulan kedua minimal sebesar 50%, triwulan ketiga sebesar 75%, dan triwulan keempat sebesar 95%. -. Pagu Realisasi 19.486.053.000 8.68 6..146'
Sedangkan realisasi anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2023 yang dikiasifikasikan berdasarkan 15 (lima belas) Sasaran Kinerja di triwulan II 2023 adalah sebagai berikut: No. Sasaran IIndikator Target Realisasi Ca p ' ian Anggaran Realisasi % Penyera pan Tersedianya Informasi BidangTanah dan Ruang 354.898.180 202.913.250 57,18 a. Cakupan Luas 0,40% -1,04% -260 Bidang Tanah terpetakan tervalidasi b. Jumlah 0% 0% 100 Desa/ Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk Menunjang Penanganan Sengketa, permasalah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftarari Tanah Komunal 848.000 992.000 116,98 dan Penatausahaan Tanah Ulayat Serta Terwujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang Terintegrasi a. Jumlah - - - Peningkatan Kerja Sarna Lembaga atau Instansi yang berinitra 3. Terwujudnya Pengaturan Dan Penetapan Hak Atas Tanah 2.672. 160 4.482.500 167,75 Ruang Atas Dan Ruang Bawah Untuk Instansi Pemerintah, BUMN, Dan BUMD a. JumlabBidang 10 41 410 Tanah Instansi Pernerintah, BUMN dan BUMD yang Ditetapkan 4. Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas 2 10.133.440 107.992.800 5 1,39 Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan a. Jumlah Bidang 1296 1126 8,88 Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan 5. Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran 591.480.960 252.002.000 42,61 Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum Dan Berbasis Elektronik a. Jumlah Bidang 4939 3915 79,27 Tanah dan
No. Sasaran Ilndikator Target Realisasi capa ian Anggaran Realisasi Penyera pan Ruang yang Terdaftar 6. Terwujudnya Penggunaan dan PemanfRtan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan 2.75 1.250 0 0 a. Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggara an Reforma Agraria 12 35 292 7. Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria 51.600.000 13.000.000 25,19 a. Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria 20 0 0 8. Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan 5.368.000 9.862. 183,72 a. Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya 0 0 0 9. Tersedianya Informasi Nilai Tanah Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan 35.890.000 10.228.000 28,45 a. Peningkatan Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi Pertanahan 100% 100% 100 b. Persentase Peta Nilai Tanah yang Dimanfaatkan 100% 100% 100 10. Terkendalinya Hak Ats Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, PulauPulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 15.576.000 8.320.000 53,42 73
No. Sasaranllndikator Target Realusasi 0 Capaian Anggaran Realisasi Penyera a. Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 11. Terwujudnya tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tariah 27.283.200 0 0 a. Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanlaatan Tanah 0,30 0 0 12. Terciptanya pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai Pertanahan dan Ruang 13.159.200 0 0 a. Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga 0 0 0 b. Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan 0 0 0 13. Terse1esikannya Sengketa Pertanahan 49.864.973 1.800.000 3,61 a. Jumlah Penyelesaian Penanganan 3 6 200
No. Sasaran /lndikator Target Realisasi Capalan Anggaran Realisasi % Penyera pan Sengketa Pertanahan 14. Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan 74.772.000 34.812.300 46,40 a. Jumlah Penyelesaiari Penanganan Perkara Pertanahan 4 9 225 15. Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah 183.19 1.400 85.004.346 97,15 a. Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntanbilitas Kineija Instansi Pemerintah (SAKIP) 83,51 87,26 104 b. Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA) 94 89,81 96 C. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 56 N/A N/A d. Indeks Maturitas spjp 2,681 N/A N/A e. Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang 80% 113,31% 142 f. Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan 75% 98,08% 131 g. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 50% 50% 100 h. Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 98% 100% 102
* flsfl (1.10 lllelhlkllkorl Input Ill.,,, lIll.'111.l_l,lk SC!. I, 5010100 berkal. 0101101101, Il'115k1.lj, PVIUSIAI, 1tiI'IIUJU KI l'e,nflflrpul 111011110551,br.rkoc ciiprc.c, c-Il KIllIQI porldllil!.,, 111.0 1.l.0i!Infl bli!kll., rifllesfli IX Gambar 3.14 Mekanisme Layanan Home Care Service NI F K A NI S NI F Service flr!m0000 datans hi! IC..,llot 0101,11111 lokul W0n5nllnhln5l via WA Pelugoc 1ukc,i''"I.- rnelflhll,IIKj,rl if, terkalt laydilIn 110010 Care SUFUICV k',i,,,,',I Pill 10511! 1401110 1.011' OrbIt,, hAhn llhFl,lfl,i Glen petukas unluk rneiendkap IIIJr'..VIIIIII.I,I dollui000 001 ,00l,o,,al, S No. Sasaran IIndikator Target Realisasi Ca pa '°ian Anggaran Realisasi % Penyera pan i• Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik 85% 100% 118 j. Persentase Pelaksanaan 4 (Empat) Metode Strategi Komunikasi Publik 73,5% 86% 117 Tabel 3.58 Capalan Kineija dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Program/Kegiatan per Triwulan II 2023 3.2.1 Inovasi yang Dilakukan Kantor Pertanahan Kota Administrais Jakarta Barat melakukan improvement inovasi/program yang lebih mempermudah dan lebih mendekatkan kepada masyarakat/ pengguna layanan untuk mendapatkan layanan dan informasi yang secara langsung dirasakan manfaatnya. Inovasi yang telah dilakukan: 1. Layanan Home Care Service merupakan pelayanan penjemputan berkas oleh petugas Kantor untuk datang ke kediaman Pemohon dengan kategori Pemohon Langsung atau tanpa kuasa, Lansia, Disabilitas atau memiliki keterbatasan khusus dan Pemohon yang sedang sakit. Permohonan dapat menghubungi melalui nomor WhatsApp (WA) 0811-9177-666.
setelab produk selesal, Petuas Loket Penyerahan berkoordinasi denan Pimpinan untuk persetujuan layanan JAS dan menunjuk Petuas JAS Petuas JAS menhubuni Pemohon untuk konfirmasi lokasi dan waktu pengantaran Sertipi kat Petugas lAS it mengantarkan Sertipikat ke kediaman Pemohon Gambar 3.15 Pelaksanaan Layanan Home Care Service 2. Layanan Jakbar Antar Sertipikat (JAS) adalah Pelayanan Delivery Service dengan mengantarkan langsung sertipikat ke kediaman Pemohon berdasarkan kategori Pemohon Langsung tanpa Kuasa, Lansia, Disabilitas atau memiliki keterbatasan khusus dan untuk Pemohon yang sedang sakit. Layanan JAS bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat atau pemohon terkait penyerahan produk layanan pertanahan. Layanan JAS mi tidak dipungut biaya. MEKANISME 9' = Petuas Loket membuat daftar Pemohon yang memenuhi kriteria JAS Gambar 3.16 Mekanisme Layanan JAS (.
r MEKANISME = Gambar 3.17 Pelaksanaan Layanan JAS 3. Layanan Antar Surat Keputusan (Tarsan) adalah layanan yang dibuat untuk mengantarkan Surat Keputusan (SK) permohonan hak yang telah selesai kepada pemohon dengan cara datang ke kediaman pemohon, dengan kriteria Pemohon Langsung atau tanpa kuasa, hal mi dilakukan untuk menghindari pembayar pajak dikenakan sanksi berupa denda atau bunga, serta masa jangka waktu Surat Keputusan yang hanya selama 6 (enam) bulan. Petugas Loket Penyerahan membuat daftar PemoFion yang memenuhi kritera Tarsan Petugas Loket Penyerahan berkoordrnasi dengan Pimpinan untuk persetujuan menggunakan layanan Tarsan dan menurijuk Petugas Petugas Tersari menghubungi Pemohon untuk konfirmasi lokasi dan waktu pengantaran SK Petugas Tarsan merigantarkan SK ke kediamari Pemohon Gambar 3.18 Mekanisme Layanan TARSAN
syaaIatf Pemoon menaukAn berkas rn.n1rnses flerkAc permolsonc,n Jermorflai1 SSL€TT WA BIes lKjn rnenirImkan noufkasi berk diterima serelan tierkas netesai secara otornatiS 5151cm akdn mennunkon notitikasl tierkas selesal keAda Pernollon MEKANISME Ganibar 3.19 Pelaksanaan Layanan TARSAN 4. Whatsapp Blast merupakan Langkah aktif memberikan informasi status berkas yang telah terdaftar maupun sudah selesai kepada pengguna layanan. Pengaplikasian WA BLAST yang telah terkoneksi dengan sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) yang akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait berkas yang telah didaftarkan pada loket pelayanan maupun berkas yang telah selesai, secara otomatis akan terinfokan ke nomor handphone pengguna layanan. Gambar 3.20 Mekanisme Whatsapp Blast %i a *._ _' 79 '8-
SOP AWAF. SOP PERCEPATMJ SOP AWAL SOP PERCEPATAN JENIS PEJAVANAN 1:tn EFTI KHUSUS PEMOHON LANOSUNO/TANPA KUASA DAN INSTANS PEMERINTAN JENIS PELAVANAN Pelayanari Perubahan Flak (Perubahan Flak MIIIk menjadi NtiS/Flak Pakal) PalayananParallhan HakAtacianch Pelayanan Penhapusan Flak Tang5un5an (RoYA) Pelayanan Perubahan Flak Menjadi Flak MlIlk(6OOM2) Pelayanan Penukuran Sidailg Tanah dalam ranka pemberian Flak Pakai Instansi Pemerintab UNTUI( PEMOHON KUASA 5. Enam Percepatan Layanan sebagai wujud meningkatkan Layanan pertanahan kepada masyarakat. Beberapa percepatan layanan yang kami berikan kepada masyarakat yang telah ada, antara lain Gambar 3.21 Enam Percepatan Layanan 3.2.2 Katalisator Pembangunan Ekonomi 1. Capaian Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Pertanahan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan salah satu komponen dan pendapatan Negara karena memiliki kontribusi yang cukup signifikan guna menunjang kegiatan perekonomian negara. Berikut merupakan data PNBP Caturwulan II Tahun 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp 33.532.134.874,00 2. Nilal Hak Tanggungan Hak Tanggungan merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan ekonomi, sebagai bagian dan pembangunan nasional khususnya di Kota Administrasi Jakarta Barat yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan
perkreditan. Berikut merupakan nilai Hak Tanggungan yang tercatat pada tahun 2023 sampai dengan 30 Juni 2023. Hak Tanggungan merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan ekonomi, sebagai bagian dan pembangunan nasional khususnya di Kota Administrasi Jakarta Barat yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Berikut merupakan nilai Hak Tanggungan yang tercatat pada 30 Juni 2023 sebesar Rp 11.062.584.062.008,00 3. Nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan tersebut berasal dan pembenian hak pertama kali dan peralihan hak atas tanah. Berikut merupakan nilai BPHTB yang tercatat pada 30 Juni 2023 sebesar Rp Rp 409.108.308.520,00.
BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Secara umum pencapaian kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2023 yaitu adalah sebesar 44,58% untuk realisasi keuangan. Untuk mempertahankan kinerja Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat di masa mendatang, tentunya berbagai pengalaman yang telah dijalani akan dijadikan bekal dan acuan untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Kegiatan-kegiatan yang telah terselenggara dengan baik tentunya perlu dipertahankan, sedangkan kegiatan- kegiatan yang masih kurang optimal pelaksanaannya akan terus dilakukan perbaikan untuk mendapatkan kinerja terbaik dalam rangka mendukung Rencana Strategis Kementerian. Demikian Laporan Atas Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2023 Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat mi disusun sebagai pertanggungjawaban, akuntabiliths dan transparansi dalam melaksanakan kegitan pada tahun 2023.
ffifflflff ffflffffffff ffffffff ffffffffflffffflff ffl ffffiffffflfffflffi ffffiflflffff ff ffiff flffffffflffffflff Lampiran Melayani, Profesional, Terpercaya
ANGGARAN 1 Kegiatan Penyelanggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a 5527.EBA.956 Layanan BMN 1 Layanan 600.000 b 5527.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat 1 Layanan 33.920.000 c 5527.EBA.962 Layanan Umum 1 Layanan 35.840.000 d 5527.EBA.963 Layanan Data dan Informasi 1 Layanan 86.842.000 e 5527.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum 1 Layanan 900.000 f 5527.EBA.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 15.928.246.000 g 5527.EBC.954 Layanan Manajemen SDM 1 Orang 9.600.000 i 5527.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1 Dokumen 14.993.000 j 5527.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Dokumen 3.500.000 k 5527.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1 Dokumen 16.880.000 l 5527.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja 1 Dokumen 64.997.000 2 Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral I 1 2 a 6413.BAH.001 Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah) 6.000 Bidang 724.284.000 b 6413.BAH.005 Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah) 30 Bidang 5.432.000 LAPORAN ATAS RENCANA AKSI TRIW KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINIST NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET T FISIK Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 84,00 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 95,15 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 52,00 Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 100,00% Persentasi Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 100,00% Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik 100,00% Indeks Maturitas (SPIP) 3,00 Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang 105,00% Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan 90,00% Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode Strategi Komunikasi Publik 80,00% Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang 1,16% Jumlah Desa/ Kelurahan Lengkap dan Informasi Untuk Menunjang Penanganan Sengketa, Permasalahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 7,14% Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan tervalidasi
FISIK ANGGARAN FISIK % NOTIFIKASI ANGGARAN % NOTIFIKASI 83,51 87,26 104 94,00 89,81 96 56.00 n/a 2,681.00 n/a 80,00% 113,31% 142 75,00% 98,08% 131 50,00% 50,00% 100 98,00% 100,00% 102 85,00% 100,00% 118 73,50% 86,00% 117 49,80 0,00 100,00 201 0,00 100,00 49,80 49,00 100,00 201 35,75 72,95 49,80 80,00 100,00 201 97,21 121,51 49,80 88,00 100,00 201 79,12 89,91 49,80 0,00 100,00 201 0,00 100,00 49,80 50,75 100,00 201 49,26 97,06 49,80 40,00 100,00 201 43,94 109,85 49,80 25,00 100,00 201 89,96 359,85 49,80 75,00 100,00 201 98,57 131,43 49,80 50,00 100,00 201 41,47 82,94 49,80 0,00 100,00 201 0,00 100,00 0,40% -1,04% -260 0,00% 0,00% 100 56,00 49,00 36,52 65 28,02 57,18 48,00 0,00 10,00 21 0,00 100,00 WULAN II TAHUN 2023 TRASI JAKARTA BARAT TARGET RENCANA AKSI REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN II (%) TRIWULAN II (%) KETERANGAN
ANGGARAN NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET T FISIK c 6413.BAH.009 Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) 3.200 Bidang 37.120.000 d 6413.BAH.010 Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun 3.200 Bidang 48.640.000 e 6413.EBD.002 Rekomendasi Hasil Pembinaan/Monev/Supervisi 1 Laporan 3.165.000 3 Kegitaan Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT I 1 a 6414.ADI.003 Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah 8 Orang 3.392.000 b 6414.BKC.004 Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah 1 Laporan 13.800.000 4 Kegiatan Penetapan Hak Tanah dan Ruang I 1 a 6415.BAH.001 Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum 2.700 SK 437.778.000 II 1 a 6415.BAB.001 Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD 20 SK 5.567.000 5 Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Ruang I 1 a 6416.BAH.001 Layanan Pendaftaran Pertama Kali 9.560 Bidang 130.016.000 b 6416.BAH.002 Layanan Informasi SKPT 2.500 Bidang 30.000.000 c 6416.BAH.003 Layanan Pengecekan SHAT 46.200 Bidang 554.400.000 d 6416.BAH.004 Layanan Pemecahan SHAT 4.000 Bidang 96.000.000 e 6416.BAH.005 Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan 34.903 Bidang 418.836.000 f 6416.BAH.006 Layanan Sumpah Sertipikat Hilang 50 Bidang 3.600.000 g 6416.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Dokumen 2.200.000 6 Kegiatan Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah I 1 a 6417.BAH.004 Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan 28 Layanan 11.005.000 7 Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) I 1 Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat Serta Tewujudnya Kerja Sama Kelembagaan Yang Terintegrasi Jumlah Peningkatan Kerja Sama Lembaga atau Instansi yang bermitra - Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat Serta Tewujudnya Kerja Sama Kelembagaan Yang Terintegrasi Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang ditetapkan 2700 Surat Keputusan Tanah dan Ruang Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria 28 Layanan Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria Jumlah Kepala Keluarga Penerima Access Reform 100 Kepala Keluarga Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD yang ditetapkan 20 Surat Keputusan Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan Berbasis Elektronik Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar 10560 Bidang
FISIK ANGGARAN FISIK % NOTIFIKASI ANGGARAN % NOTIFIKASI TARGET RENCANA AKSI REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN II (%) TRIWULAN II (%) KETERANGAN 40,00 0,00 18,22 46 0,00 100,00 40,00 0,00 0,00 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 100,00 37,50 25,00 12,50 33 29,25 116,98 0,00 0,00 0,00 100 0,00 100,00 1.296 1.126 86,88 48,00 48,00 41,70 87 24,67 51,39 10 41 410 48,00 48,00 205,00 427 80,52 167,75 4.939 3.915 79,27 48,00 48,00 35,49 73,94 31,00 64,58 48,00 48,00 68,76 143 16,75 34,90 48,00 48,00 34,55 72 8,60 17,92 48,00 48,00 16,20 34 13,54 28,21 48,00 48,00 38,53 80 34,83 72,56 48,00 40,00 56,00 117 2,78 6,94 0,00 0,00 0,00 0 0,00 100,00 12 35 292 40,00 25,00 125,00 313 0,00 0,00 20,00 0,00 0
ANGGARAN NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET T FISIK a 6419.QDD.001 Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2) 1 Kelompok Masyarak at 44.100.000 b 6419.QDD.002 Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3) 1 Kelompok Masyarak at 48.600.000 c 6419.QDE.005 Akses Reforma Agraria Kategori V 100 Kepala Keluarga 36.300.000 8 Kegiatan Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah I 1 a 6420.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Satker 2.900.000 b 6420.QMA.001 Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah 1 Data Set 9.698.000 9 Kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan I 1 2 a 6421.CBO.001 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah (Bidang) 400 Bidang 38.690.000 b 6421.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Satker 1.900.000 10 Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan I 1 a 6423.BIA.004 Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan 10 Bidang 32.450.000 11 Kegiatan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah I 1 a 6424.BIA.002 Data Indikasi Pelanggaran P4T 10 Produk 56.840.000 12 Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan I 1 2 a 6425.ABT.001 Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan 1 Rekomen dasi Kebijakan 4.080.000 b 6425.AEA.002 Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan 1 Kegiatan 23.165.000 Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria Terciptanya Pemahaman yang sama dalam Masyarakat Mengenai Pertanahan dan Ruang Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik antar Instansi/ Lembaga 1 Kasus Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan -15 100 % Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah. Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 0,58 Terwujudnya tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunan dan Pemanfaatan Tanah 1 Data Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya 0,7 Ha Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan Peningkatan Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi Pertanahan 100 % Persentase Peta Nilai Tanah yang Dimanfaatkan
FISIK ANGGARAN FISIK % NOTIFIKASI ANGGARAN % NOTIFIKASI TARGET RENCANA AKSI REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN II (%) TRIWULAN II (%) KETERANGAN 20,00 40,00 0,00 0 9,52 23,81 20,00 40,00 0,00 0 8,64 21,60 20,00 40,00 0,00 0 12,67 31,68 0,00 0,00 100 50,00 48,28 0,00 0 68,07 141,01 40,00 40,92 100,00 250 81,34 198,79 100% 100% 100 100% 100% 100 90,00 89,53 0,00 0 24,76 27,66 70,00 65,79 100,00 143 34,11 51,84 0,00 0,00 100 50,00 48,00 100,00 200 25,64 53,42 0,30 0,00 0 50,00 48,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 100,00 50,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 100 0,00 0,00
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET FISIK ANGGARAN 13 Kegiatan Penanganan Sengketa Pertanahan I Terselesalkannya Sengketa Pertanahan iumlah Penyelesalan Sengketa Pertanahan 7 KaSUS a 6426.QCE.003 Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan 7 Perkara 91.917.000 14 Kegiatan Penanganan Perkara Pertanahan I lerselasalkannya Penanganan Perkara Pertanahan .jumlah Penyelesalan Penanganan Perkara Pertanahan 9Kasus a 6427.QCE.002 Laporan Hash Sidang Perkara Pertanahan 9 Perkara 373.860.000 Keterangan: 1. Kolom (2) dan (3) bersumber dan peijanjian kinerja (P1<) Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan d 2. Kolom (3) diisi dengan nama program dan kegiatan sesuai dengan DIPA; 3. Kolom (4) diisi dengan target fisik masing-masing program dan kegiatan pada tahun berjalan aesuai dengan DIPA 4. Kolom (5) diisi dengan target anggaran masing-masing program dan kegiatan pada tahun berjalan sesuai dengan D 5. Kolom (6) diisi dengan target fisik rencana aksi masing-masing program dan kegiatan triwulan 1/II/1II/IV )sesuai 6. Kolom (7) diisi dengan target anggaran rencana aksi masing-masing program dan kegiatan triwulan I/ll/Ill/IV )se 7. Kolom (8) dan (11) diisi denganjumlah realisasi dan persentase fisik triwulan 1/II/111/IV (sesuai peniode pengukur 8. Kolom (10) dan (13) diisi sesuai dengan kriteria berikut: Notiflkasi Wama Kritena Notifikasi W !.. 'Biru Apabila Target Tercapai >85% Hijau Apabila mencapai target < 85% dan a 75% Kuning Apabila target mencapai < 75% dan a 60% Merah Apabila target mencapai < 60% 9. Kolom Kolom (13) dan (14) diisi denganjumlah realisasi dan persentase anggaran triwulan 1/II/11I/IV (sesuai pen 10. Kolom (14) diisi dengan narasi singkat, padat dan informatif sebagai penjelasan terhadap data kolom (8), (9), (11),