101 9. Tabligh adalah usaha-usaha untuk menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagaiaspek kehidupan berdasar paham keagamaan dan manhaj gerakan Muhammadiyah. 10. Ketentuan Majelis adalah aturan yang dibuat oleh Majelis tingkat pusat dalam rangka penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan bidang tabligh sesuai dengan kebijakanMuhammadiyah. 11. Masjid/musala Muhammadiyah adalah lembaga milik Muhammadiyah yang menyelenggarakan ibadah, dakwah, pendidikan, pelatihan, pembinaan jama’ah, serta pelayanan dan pemberdayaan umat. 12. Program adalah bentuk usaha bidang dakwah, pembinaan jemaah, serta pelayanan dan pemberdayaan umat yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masjid/musala Muhammadiyah secara berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu. 13. Kegiatan adalah aktivitas-aktivitas sebagai tindak lanjut dari program. 14. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda yang dimiliki dan diperoleh dari sumberyang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan usahausaha, pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola oleh masjid/musala Muhammadiyah. 15. Pembinaan adalah pengarahan, pengkoordinasian, dan pengembangan oleh pimpinan Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh Majelis terhadap masjid/musala Muhammadiyah. 16. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian oleh pimpinan Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh Majelis terhadap masjid/musala Muhammadiyah dalam menyelenggarakan usaha-usaha, program, dan kegiatan serta mengelola keuangan dan kekayaan. 17. Penghargaan adalah pemberian penghormatan oleh pimpinan Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh Majelis kepada masjid/musala Muhammadiyah yang berprestasi. 18. Sanksi adalah hukuman yang diberikan oleh pimpinan Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh Majelis kepada masjid/musala Muhammadiyah baik kelembagaan maupun peroranganyang menyalahi Pedoman ini. BAB II DASAR, PRINSIP, FUNGSI, DAN TUJUAN Pasal 2 Dasar Masjid/musala Muhammadiyah diselenggarakan berdasarkan pada nilai-nilai yang bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah serta aturan dalam Muhammadiyah. Pasal 3 Prinsip Masjid/musala Muhammadiyah diselenggarakan dengan prinsip keikhlasan, kejujuran, amanah, berkemajuan, berkeadilan, kebersamaan, profesional, transparan, akuntabel, peduli kaum duafa, dan keseimbangan yang memadukan ilmu, iman, dan amal. Pasal 4 Fungsi Masjid/musala Muhammadiyah berfungsi sebagai pusat: a. dakwah, pendidikan, dan kaderisasi;
102 b. pembinaan jemaah; dan c. pelayanan dan pemberdayaan umat. Pasal 5 Tujuan (1) Terwujudnya kelembagaan masjid/musala yang efektif dalam rangka mencapai masyarakatIslam yang sebenar-benarnya. (2) Terlaksananya administrasi dan manajemen pengelolaan masjid/musala yang tertib, teratur, dan efektif. (3) Terwujudnya masjid/musala yang makmur secara spiritual, sosial, dan ekonomi sebagai gambaran masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. BAB III NAMA DAN LAMBANG Pasal 6 Nama (1) Nama masjid/musala Muhammadiyah wajib mencantumkan kata Muhammadiyah dan mempertimbangkan faktor historis. (2) Masjid/musala Muhammadiyah wajib memasang prasasti. (3) Nama masjid/musala Muhammadiyah lebih lanjut diatur dalam Ketentuan Majelis. Pasal 7 Lambang (1) Lambang masjid/musala Muhammadiyah wajib memuat lambang Muhammadiyah. (2) Aturan lambang masjid/musala Muhammadiyah lebih lanjut diatur dalam Ketentuan Majelis. BAB IV PENDIRIAN DAN PENETAPAN Pasal 8 Pendirian Pendirian masjid/musala Muhammadiyah dapat dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah, Organisasi Otonom (Ortom) Khusus, dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Pasal 9 Penetapan Penetapan pendirian masjid/musala Muhammadiyah dilakukan oleh: a. Pimpinan Pusat; atau b. Pimpinan Wilayah; atau c. Pimpinan Daerah; atau d. Pimpinan Cabang; atau e. Pimpinan Ranting; atau f. Pimpinan Ortom Khusus; atau g. Pimpinan Amal Usaha.
103 BAB V PERSYARATAN, PENDAFTARAN, DAN STATUS BADAN HUKUM Pasal 10 Persyaratan, Pendaftaran, dan Status Badan Hukum (1)Masjid/musala Muhammadiyah dapat didirikan dengan persyaratan: a. adanya studi kelayakan yang menunjukkan kebutuhan Muhammadiyah dan masyarakat; b. memiliki prasarana dan sarana; c. status tanah merupakan hak milik atau wakaf Muhammadiyah; dan d. memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menyelenggarakan Masjid/musala secaraberkelanjutan. (2)Persyaratan dan tata cara pendirian masjid/musala Muhammadiyah sebagaimana diatur padaayat (1) diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Majelis. (3)Masjid/musala Muhammadiyah yang didirikan wajib didaftarkan kepada Majelis tingkat pusat untuk mendapatkan nomor registrasi. (4)Masjid/musala Muhammadiyah yang didirikan wajib menggunakan Badan Hukum Muhammadiyah. BAB VI PENYELENGGARAAN Pasal 11 Pimpinan Muhammadiyah Pimpinan Muhammadiyah bertanggung jawab atas penyelenggaraan masjid/musalaMuhammadiyah. Pasal 12 Majelis (1) Majelis sebagai Unsur Pembantu Pimpinan bertanggung jawab dan pengembangan masjid/musalaMuhammadiyah. (2) Majelis tingkat pusat berwenang menetapkan Ketentuan Majelis untuk menindaklanjutikebijakan Pimpinan Pusat dalam menyelenggarakan masjid/musala Muhammadiyah. (3) Majelis wajib berkoordinasi dengan Majelis setingkat di atasnya dalam membantu penyelenggaraan masjid/musala Muhammadiyah. (4) Majelis berkewajiban menginisiasi pendirian, melakukan pembinaan, pengarahan,pengkoordinasian, pengawasan, dan melakukan evaluasi masjid/musala Muhammadiyah. Pasal 13 Takmir (1) Takmir masjid/musala Muhammadiyah terdiri dari Pembina dan Pimpinan. (2) Takmir masjid/musala Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Muhammadiyah, pimpinan amal usaha, atau pimpinan organisasi otonom khusus yang menjadi pendiri masjid/musala. (3) Masa jabatan Takmir masjid/musala Muhammadiyah berjangka waktu empat (4) tahun dandapat diangkat kembali. (4) Struktur ketakmiran, persyaratan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban diatur dalamKetentuan Majelis. (5) Ketentuan tentang imam, khatib, muballigh/muballighat, dan marbot masjid/musala
104 Muhammadiyah diatur dalam Ketentuan Majelis. BAB VII PROGRAM DAN KEGIATAN Pasal 14 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan masjid/musala Muhammadiyah adalah sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan ibadah salat lima waktu. 2. Dakwah dan kaderisasi meliputi: a. pendidikan, pelatihan, serta pembinaan imam, khatib, dan mubaligh-mubalighat; b. Baitul Arqam, Darul Arqam, Refreshing Al Islam dan Kemuhammadiyahan, dan Ideopolitor (Ideologi, Politik, dan Organisasi) bagi pimpinan Muhammadiyah; dan c. pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kader-kader takmir. 3. Pembinaan jemaah meliputi: a. baca tulis Al-Qur’an; b. aqidah; c. ibadah; d. akhlak; dan e. muamalah. 4. Pelayanan dan pemberdayaan umat meliputi: a. pengumpulan zakat, infak, dan sedekah masyarakat di sekitar masjid; b. usaha-usaha kesejahteraan sosial ekonomi kolaborasi masjid dan masyarakat; dan c. pelayanan pendidikan dan keterampilan serta kesehatan masyarakat di sekitar masjidberbasis pada hasil pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan usaha-usaha sosial ekonomi. BAB VIII SARANA DAN PRASARANA Pasal 15 Sarana dan Prasarana (1) Masjid/musala Muhammadiyah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan ibadah, dakwah, pendidikan, pelatihan, serta pelayanandan pemberdayaan yang berkemajuan dan berkelanjutan. (2) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh pimpinan masjid/musala Muhammadiyah berdasarkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB). (3) Pengadaaan sarana dan prasarana dapat berasal dari Muhammadiyah, masyarakat, pemerintah, dan sumber lain yang sah, halal, dan tidak mengikat. (4) Penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawabpimpinan masjid/musala Muhammadiyah. (5) Penghapusan sarana dan prasarana yang berupa benda/aset bergerak dilakukan oleh pimpinan masjid/musala Muhammadiyah sesuai dengan peraturan dalam Muhammadiyah. (6) Penghapusan sarana dan prasarana yang berupa benda/aset tidak bergerak dilakukan oleh Muhammadiyah atas usul pimpinan masjid/musala Muhammadiyah atas persetujuan Majelis. BAB IX
105 KEUANGAN DAN KEKAYAAN SERTA USAHA Pasal 16 Keuangan dan Kekayaan (1) Keuangan dan kekayaan masjid/musala Muhammadiyah milik Muhammadiyah. (2) Pimpinan Pusat mewakili Muhammadiyah untuk melakukan tindakan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal keuangan dan kekayaan masjid/musala Muhammadiyah. (3) Pimpinan Pusat dapat memberikan surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk untuk melakukantindakan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal keuangan dan kekayaan masjid/musala Muhammadiyah. (4) Keuangan dan kekayaan masjid/musala Muhammadiyah dapat diperoleh dari sumber Muhammadiyah, masyarakat, pemerintah, perseroan terbatas, unit usaha, dan pihak lain yangsah, halal, dan tidak mengikat. (5) Masjid/musala Muhammadiyah menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima (5) tahunan, Rencana Kerja (Renja) tahunan, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)tahunan yang disahkan oleh Majelis sesuai dengan tingkatannya. (6) Petunjuk teknis penyusunan Renstra, Renja, dan RAPB masjid/musala Muhammadiyah diatur dalam Ketentuan Majelis sesuai dengan aturan dalam Muhammadiyah. Pasal 17 Usaha (1) Masjid/musala Muhammadiyah dapat mendirikan usaha di bidang ekonomi yang berupa UnitUsaha dan Perseroan Terbatas dengan berpedoman pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah (2) Jenis dan tata cara pengelolaan Unit Usaha diatur dengan Ketentuan Majelis. (3) Pelaksana Unit Usaha diangkat dan diberhentikan oleh takmir masjid/musala Muhammadiyah. (4) Struktur pelaksana Unit Usaha, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban diatur denganKetentuan Mejelis BAB X PEMBINAAN Pasal 18 Pembinaan (1) Pembinaan masjid/musala dilakukan oleh Majelis sesuai dengan tingkatannya masing-masing. (2) Pembinaan masjid/musala di tingkat ranting dilakukan oleh Pimpinan Ranting bersamadengan Majelis tingkat cabang. (3) Dalam hal masjid/musala berada di Ortom Khusus dan AUM, pembinaan dilakukan olehpimpinan Ortom Khusus dan/atau pimpinan AUM berkoordinasi dengan Majelis. BAB XI HUBUNGAN DAN KERJA SAMA Pasal 19 Hubungan dan Kerja Sama (1)Masjid/musala Muhammadiyah dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan amal usahadan institusi lainnya di lingkungan Muhammadiyah dengan pemberitahuan kepada Majelis sesuai tingkatannya. (2)Masjid/musala Muhammadiyah dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak
106 lain di luar Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis. (3)Masjid/musala Muhammadiyah dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak luarnegeri dengan berpedoman pada aturan Pimpinan Pusat. BAB XII PENGAWASAN Pasal 20 Pengawasan (1)Majelis sesuai tingkatannya melakukan pengawasan umum terhadap masjid/musala Muhammadiyah dan melaporkannya kepada pimpinan Muhammadiyah sesuai tingkatannyasecara periodik. (2)Majelis sesuai tingkatannya melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Renja dan RAPB masjid/musala Muhammadiyah dan melaporkannya kepada pimpinan Muhammadiyah sesuai tingkatannya secara periodik. (3)Petunjuk teknis pengawasan terhadap masjid/musala Muhammadiyah diatur dalam Ketentuan Majelis. BAB XIII SISTEM INFORMASI Pasal 21 Sistem Informasi (1) Majelis menyusun sistem informasi penyelenggaraan masjid/musala Muhammadiyah yangmemuat database dan perkembangan kegiatan secara lengkap dan periodic. (2) Sistem informasi penyelenggaraan masjid/musala Muhammadiyah terintegrasi dengan sistem informasi Muhammadiyah. BAB XIV LAPORAN Pasal 22 Laporan (1) Laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan tentang hasil kerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan dan kekayaan wajib dibuat oleh takmir masjid/musala Muhammadiyah dan disampaikan kepada pimpinanMuhammadiyah pendiri melalui Majelis. (2) Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa khusus wajib segera dibuat oleh takmir masjid/musala Muhammadiyah dan disampaikan kepada pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis. (3) Petunjuk teknis laporan takmir masjid/musala Muhammadiyah diatur dengan Ketentuan Majelis. BAB XV PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 23 Penghargaan (1) Pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis memberikan penghargaan kepada takmir masjid/musala Muhammadiyah yang berprestasi baik institusi dan/atau perorangan. (2) Petunjuk teknis pemberian penghargaan kepada takmir masjid/musala Muhammadiyah
107 diatur dengan Ketentuan Majelis. Pasal 24 Sanksi (1) Pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis memberikan sanksi berupa tindakan administratifdan/atau yuridis kepada takmir masjid/musala Muhammadiyah, baik institusi dan/atau perorangan yang menyalahi Pedoman ini. (2) Petunjuk teknis pemberian sanksi kepada takmir masjid/musala Muhammadiyah diatur dengan Ketentuan Majelis. BAB XVI PENUTUP Pasal 25 Penutup C. Darft Ketentuan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masjid Tentang Masjid/Musala Muhammadiyah DRAFT KETENTUAN MAJELIS TABLIGH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR…… TENTANG MASJID/MUSALA MUHAMMADIYAH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM MAJELIS TABLIGH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH, Menimbang : a. bahwa masjid/musala sebagai pusat ibadah, dakwah, dan perkaderan serta dalam rangka menjaga kemurnian paham keagamaan dan manhaj gerakan Muhammadiyah, perlu didukung kelembagaan masjid yang efektif; b. bahwa untuk menggerakkan masjid/musala sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan umat dalam hal pendidikan, keterampilan, dan kesejahteraan sosial ekonomi, perlu didukung pengelolaan masjid/musala yang efisien dan efektif; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut perlu membentuk Ketentuan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang masjid/musala Muhammadiyah;
108 Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 2. Keputusan Muktamar ke-44 tahun 2000 Tentang Pembinaan Sholat Jamaah dan Pemakmuran Masjid; 3. Keputusan Muktamar ke-47 tahun 2015, Tentang Standarisasi Tata Kelola Masjid, Musala; 4. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 tahun 2022 Tentang Tata Kelola dan Pembinaan Masjid dan Musala; 5. Qa’idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2013 Tentang Unsur Pembantu Pimpinan; 6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PRN/I.0/B/2015 Tentang Majelis Tabligh; 7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 68/KEP/I.0/B/2019 Tentang Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 2019; 8. Keputusan Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 4 Agustus 2022 melalui telekonferensi video; 9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.0/B/2022 Tentang Masjid/Musala Muhammadiyah MEMUTUSKAN: Menetapkan : KETENTUAN MAJELIS TABLIGH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG MASJID/ MUSALA MUHAMMADIYAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ketentuan Umum 1. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah yang merupakan Persyarikatan berbadan hukum. 2. Idiologi Muhammadiyah adalah keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, meliputi pandangan hidup, tujuan hidup, ajaran, dan cara untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. 3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Pusat, adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan. 4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Wilayah, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam wilayahnya yang melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
109 5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Daerah, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam daerahnya yang melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. 6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Cabang, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam cabangnya yang melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. 7. Pimpinan Ranting Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Ranting, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam rantingnya yang melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. 8. Majelis Tabligh, selanjutnya disebut Majelis, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah yang diserahi tugas sebagai penyelenggara usaha-usaha dalam bidang tabligh, sesuai dengan kebijakan pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat. 9. Tabligh adalah usaha-usaha untuk menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan berdasar paham keagamaan dan manhaj gerakan Muhammadiyah. 10. Ketentuan Majelis adalah aturan yang dibuat oleh Majelis tingkat pusat dalam rangka penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan bidang tabligh sesuai dengan kebijakan Muhammadiyah. 11. Masjid/musala Muhammadiyah adalah lembaga milik Muhammadiyah yang menyelenggarakan ibadah, dakwah, pendidikan, pelatihan, pembinaan jama’ah, serta pelayanan dan pemberdayaan umat. 12. Dewan Kemakmuran Masjid dan Musala Muhammadiyah yang disingkat DKM3 adalah Badan Ad hoc yang dibentuk oleh Majelis Tabligh untuk membantu pelaksanaan kerjakerja Majelis Tabligh terkait Tata Kelola dan Pembinaan Masjid dan Musala Muhammadiyah. 13. Program adalah bentuk usaha bidang dakwah, pembinaan jemaah, serta pelayanan dan pemberdayaan umat yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masjid/musala Muhammadiyah secara berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu. 14. Kegiatan adalah aktivitas-aktivitas sebagai tindak lanjut dari program. 15. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda yang dimiliki dan diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan usahausaha, pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola oleh masjid/musala Muhammadiyah. 16. Pembinaan adalah pengarahan, pengkoordinasian, dan pengembangan oleh pimpinan Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh Majelis terhadap masjid/musala Muhammadiyah. 17. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian oleh pimpinan Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh Majelis terhadap masjid/musala Muhammadiyah dalam menyelenggarakan usaha-usaha, program, dan kegiatan serta mengelola keuangan dan kekayaan. 18. Penghargaan adalah pemberian penghormatan oleh pimpinan Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh Majelis kepada masjid/musala Muhammadiyah yang berprestasi.
110 19. Sanksi adalah hukuman yang diberikan oleh pimpinan Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh Majelis kepada masjid/musala Muhammadiyah baik kelembagaan maupun perorangan yang menyalahi Pedoman ini. BAB II DASAR, PRINSIP, FUNGSI, DAN TUJUAN Pasal 2 Dasar Masjid/musala Muhammadiyah diselenggarakan berdasarkan pada nilai-nilai yang bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah serta aturan dalam Muhammadiyah. Pasal 3 Prinsip Masjid/musala Muhammadiyah diselenggarakan dengan prinsip keikhlasan, kejujuran, amanah, berkemajuan, berkeadilan, kebersamaan, profesional, transparan, akuntabel, peduli kaum duafa, dan keseimbangan yang memadukan ilmu, iman, dan amal. Pasal 4 Fungsi Masjid/musala Muhammadiyah berfungsi sebagai pusat: a. dakwah, pendidikan, dan kaderisasi; b. pembinaan jemaah; dan c. pelayanan dan pemberdayaan umat. Pasal 5 Tujuan 1) Terwujudnya kelembagaan masjid/musala yang efektif dalam rangka mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 2) Terlaksananya administrasi dan manajemen pengelolaan masjid/musala yang tertib, teratur, dan efektif. 3) Terwujudnya masjid/musala yang makmur secara spiritual, sosial, dan ekonomi sebagai gambaran masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. BAB III NAMA DAN LAMBANG Pasal 6 Nama 1) Nama masjid/musala Muhammadiyah wajib mencantumkan kata Muhammadiyah dan mempertimbangkan faktor historis. 2) Masjid/musala Muhammadiyah wajib memasang prasasti. 3) Nama masjid/musala Muhammadiyah diawali dengan nama Masjid/musala dan diakhiri dengan penyebutan nama tingkatan kepengurusan setempat. (Masjid Al Furqan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Tempuran)
111 4) Dalam penentuan nama masjid dan musala Muhammadiyah harus berdasarkan asas musyawarah yang melibatkan unsur pimpinan Muhammadiyah setempat dan dikoordinasikan oleh Majelis Tabligh Pasal 7 Lambang 1) Lambang masjid/musala Muhammadiyah wajib memuat lambang Muhammadiyah. 2) Lambang masjid/musala Muhammadiyah wajib mengacu kepada Lambang yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. BAB IV PENDIRIAN DAN PENETAPAN Pasal 8 Pendirian Pendirian masjid/musala Muhammadiyah dapat dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah, Organisasi Otonom (Ortom) Khusus, dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Pasal 9 Penetapan Penetapan pendirian masjid/musala Muhammadiyah dilakukan oleh: a. Pimpinan Pusat; atau b. Pimpinan Wilayah; atau c. Pimpinan Daerah; atau d. Pimpinan Cabang; atau e. Pimpinan Ranting; atau f. Pimpinan Ortom Khusus; atau g. Pimpinan Amal Usaha. BAB V PERSYARATAN, PENDAFTARAN, DAN STATUS BADAN HUKUM Pasal 10 Persyaratan, Pendaftaran, dan Status Badan Hukum 1. Masjid/musala Muhammadiyah dapat didirikan dengan persyaratan: a. adanya studi kelayakan yang menunjukkan kebutuhan Muhammadiyah dan masyarakat; b. memiliki prasarana dan sarana; c. status tanah merupakan hak milik atau wakaf Muhammadiyah; dan d. memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menyelenggarakan Masjid/musala secara berkelanjutan.
112 2. Masjid/musala Muhammadiyah yang didirikan wajib didaftarkan kepada Majelis tingkat pusat untuk mendapatkan nomor registrasi. 3. Masjid/musala Muhammadiyah yang didirikan wajib menggunakan Badan Hukum Muhammadiyah. BAB VI PENYELENGGARAAN Pasal 11 Pimpinan Muhammadiyah Pimpinan Muhammadiyah bertanggung jawab atas penyelenggaraan masjid/musala Muhammadiyah. Pasal 12 Majelis 1) Majelis sebagai Unsur Pembantu Pimpinan bertanggung jawab dalam pengembangan masjid/musala Muhammadiyah 2) Majelis tingkat pusat berwenang menetapkan Ketentuan Majelis untuk menindaklanjuti kebijakan Pimpinan Pusat dalam menyelenggarakan masjid/musala Muhammadiyah. 3) Majelis wajib berkoordinasi dengan Majelis setingkat di atasnya dalam membantu penyelenggaraan masjid/musala Muhammadiyah. 4) Majelis berkewajiban menginisiasi pendirian, melakukan pembinaan, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan melakukan evaluasi masjid/musala Muhammadiyah. Pasal 13 Dewan Kemakmuran Masjid dan Musala Muhammadiyah 1) Dewan Kemakmuran Masjid dan Musala Muhammadiyah terdiri dari Pembina dan Pimpinan. 2) Dewan Kemakmuran Masjid dan Musala Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Tabligh setingkat. 3) Struktur Dewan Kemakmuran Masjid dan Musala Muhammadiyah dibentuk oleh Majelis Tabligh di tingkat pusat, wilayah dan daerah. Dan dapat dibentuk ditingkat cabang apabila di pandang perlu 4) Masa jabatan Dewan Kemakmuran Masjid dan Musala Muhammadiyah berjangka waktu empat (4) tahun dan dapat diangkat kembali. Pasal 14 Takmir 1) Takmir masjid/musala Muhammadiyah terdiri dari Pembina dan Pimpinan. 2) Takmir masjid/musala Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Muhammadiyah, pimpinan amal usaha, atau pimpinan organisasi otonom khusus yang menjadi pendiri masjid/musala. 3) Masa jabatan Takmir masjid/musala Muhammadiyah berjangka waktu empat (4) tahun dan dapat diangkat kembali.
113 Pasal 15 Imam 1) Imam adalah orang yang ditugaskan untuk menjadi imam rawatib di masjid dan Musala Muhammadiyah 2) Imam rawatib di masjid dan Musala Muhammadiyah bisa berjumlah lebih dari satu orang 3) Imam di Masjid dan Musala Muhammadiyah diangkat oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan berkoordinasi dengan DKM3, Korps Mubaligh Muhammadiyah dan takmir masjid setempat. Pasal 16 Muballigh, Mubalighat dan Khatib 1) Mubaligh dan mubalighot adalah penceramah laki-laki dan perempuan yang ditugaskan memberikan pembelajaran keagamaan di masjid dan musala Muhammadiyah 2) Khatib adalah penceramah laki-laki yang ditugaskan untuk berkhutbah di masjid dan musala Muhammadiyah 3) Muballigh dan Mubalighat serta Khatib di Masjid dan Musala Muhammadiyah di jadwal atau diundang atas koordinasi Takmir masjid setempat dengan Korps Mubaligh Muhammadiyah dan DKM3. Pasal 17 Guru Taman Pendidikan al Qur’an 1) Guru Taman Pendidikan al Qur’an adalah guru ngaji yang ditugaskan memberikan pembelajaran baca tulis al Qur’an dan pembelajaran keagamaan dasar kepada anakanak di masjid dan musala Muhammadiyah 2) Guru Taman Pendidikan al Qur’an di masjid dan musala Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat 3) Surat Keputusan pengangkatan Guru Taman Pendidikan al Qur’an di masjid dan musala Muhammadiyah berlaku selama 4 tahun, dan selanjutnya dapat diangkat kembali oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat. Pasal 18 Guru Madrasah Diniyah 1) Guru Madrasah Diniyah adalah guru/ustadz/mubaligh yang ditugaskan memberikan pembelajaran keagamaan sebagai lanjutan dari pembelajaran TPQ di masjid dan musala Muhammadiyah 2) Guru Madrasah Diniyah di masjid dan musala Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat 3) Sk pengangkatan Guru Madrasah Diniyah di masjid dan musala Muhammadiyah berlaku selama 4 tahun, dan selanjutnya dapat diangkat kembali oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat.. Pasal 19 Karyawan Masjid 1) Karyawan masjid adalah pekerja yang beraktifitas di masjid dan musala Muhammadiyah untuk mendukung terselenggaranya tata kelola masjid dan Musala
114 yang profesional, seperti petugas kebersihan (marbot), karyawan yang bertugas dalam manajemen bisnis masjid dan lain sebagainya. 2) Karyawan Masjid dan Musala Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh Takmir masjid setempat dan melalui pertimbangan Pengurus Muhammadiyah setempat dan DKM3. BAB VII STRUKTUR, PERSYARATAN, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA Pasal 20 Struktur, Persyaratan, Tugas dan Wewenang Dewan Kemakmuran Masjid dan Musala Muhammadiyah 1) Struktur Dewan Kemakmuran Masjid dan Musala Muhammadiyah minimal terdiri dari unsur Pembina dan Pimpinan (Ketua, Skretaris dan Bendahara) dan jika memungkinkan dan dibutuhkan bisa ditambahkan unsur wakil dan anggota. 2) Syarat pengurus Dewan Kemakmuran Masjid dan Musala Muhammadiyah; a. Memiliki nomer baku Muhammadiyah b. Pembina dan Pimpinan (Ketua, Skretaris dan Bendahara) serta wakil-wakilnya harus dari unsur pengurus Majelis Tabligh setingkat yang masih aktif. c. Anggota Dewan Kemakmuran Masjid dan Musala Muhammadiyah dapat diangkat dari luar pengurus Majelis Tabligh dan sebaiknya melibatkan unsur pengurus majelis tabligh tingkat bawah. 3) Dewan Kemakmuran Masjid dan Musala Muhammadiyah bertugas membantu pelaksanaan kerja-kerja Majelis Tabligh terkait Tata Kelola dan Pembinaan Masjid dan Musala Muhammadiyah. 4) Dewan Kemakmuran Masjid dan Musala Muhammadiyah berwenang; a. Melakukan pengawasan kepada Takmir Masjid b. Melakukan pembinaan kepada Takmir Masjid dan unsur-unsur di bawah takmir; Imam dan khotib, Mubaligh dan penceramah, Guru Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ), Guru Madrasah Diniyah, Jajaran Manajemen Pengembangan Bisnis masjid, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan fungsi masjid dan musala Muhammadiyah c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Takmir masjid melalui majelis tabligh untuk diteruskan kepada pimpinan Muhammadiyah setempat. d. Mengusulkan pengangkatan imam dan khotib, Mubaligh dan penceramah, Guru Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ), Guru Madrasah Diniyah kepada Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat. 5) Dewan Kemakmuran Masjid dan Musala Muhammadiyah berkewajiban membantu pelaksanaan kerja-kerja Majelis Tabligh dengan sebaik-baiknya terkait Tata Kelola dan Pembinaan Masjid dan Musala Muhammadiyah. 6) Dewan Kemakmuran Masjid dan Musala Muhammadiyah berhak; a. Mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari pimpinan Muhammadiyah b. Dapat mempoleh tunjangan kesehatan dan insentif keuangan dari Majelis Tabligh setingkat
115 c. Pelayanan dan pemenuhan poin b disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan majelis setingkat Pasal 21 Struktur, Persyaratan, Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban Takmir 1) Struktur ketakmiran minimal terdiri dari unsur Pembina dan Pimpinan (Ketua, Skretaris dan Bendahara) dan jika memungkinkan dan dibutuhkan bisa ditambahkan unsur wakil dan anggota. 2) Syarat takmir masjid/musala Muhammadiyah; a. Memiliki nomer baku Muhammadiyah b. Telah mengikuti pelatihan ketakmiran yang diselenggarakan oleh majelis Tabligh Muhammadiyah yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ketakmiran. c. Apabila poin a dan b belum terpenuhi, maka diberi kesempatan selama enam bulan dari pengangkatan untuk memenuhi persyaratan tersebut, dan jika tidak bisa memenuhinya maka pimpinan Muhammadiyah, atau pimpinan organisasi otonom khusus yang menjadi pendiri masjid/musala Muhammadiyah wajib menggantinya atas rekomendasi dari Majelis Tabligh Muhammadiyah 3) Takmir masjid/musala Muhammadiyah bertugas menjalankan fungsi masjid yang terdiri dari; a. dakwah, pendidikan, dan kaderisasi; b. pembinaan jemaah; dan c. pelayanan dan pemberdayaan umat. 4) Takmir masjid/musala Muhammadiyah berwenang; a. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada; 1. Imam dan khotib 2. Mubaligh dan penceramah 3. Guru Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA) 4. Guru Madrasah Diniyah b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pihak-pihak pada poin a kepada majelis tabligh dan berkoordinasi dengan Dewan Kemakmuran Masjid dan Musala Muhammadiyah (DKM3) c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan masjid setempat 5) Takmir masjid/musala Muhammadiyah berkewajiban mematuhi peraturan dan ketentuan yang tercantum pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammamdiyah tentang masjid dan musala Muhammadiyah serta Ketentuan Majelis Tabligh Tentang Masjid dan Musala Muhammadiyah. 6) Takmir masjid/musala Muhammadiyah berhak a Mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari pimpinan Muhammadiyah b Mempoleh kartu kesehatan atau dana pengobatan c Mendapatkan insentif keuangan maksimal setara dengan upah minimum regional dari Majelis Tabligh PDM setempat. d Pelayanan dan pemenuhan poin b dan c disesuaikan dengan kemampuan keuangan Majelis Tabligh PDM setempat.
116 Pasal 22 Persyaratan, Tugas, Hak dan Kewajiban Imam 1) Syarat Imam Masjid dan Musala Muhammadiyah; a. Memahami Fikih Sholat dan Fikih Sholat dalam paham Muhammadiyah b. Memiliki hafalan al Qur’an minimal satu juz dan Fasih membaca al Qur’an c. Memiliki nomer baku Muhammadiyah d. Harus terdaftar sebagai anggota Korps Mubaligh Muhammadiyah e. Harus mengikuti pelatihan imam yang diselenggarakan oleh DKM3 MT PDM yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan f. Apabila poin a sampai e belum terpenuhi maka diberikan tenggang waktu selama enam bulan untuk memenuhinya, dan jika tidak bisa memenuhinya maka akan dilakukan peninjauan ulang yang dilakukan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan berkoordinasi dengan DKM3, takmir masjid dan Korps Mubaligh Muhammadiyah 2) Imam Masjid dan Musala Muhammadiyah bertugas memimpin sholat lima waktu 3) Imam Masjid dan Musala Muhammadiyah berkewajiban mematuhi peraturan-peraturan dakwah dan praktik keislaman seperti yang tercantum pada ketentuan Korps Mubaligh Muhammadiyah, Pedoman Pimpinan Pusat Muhammamdiyah tentang masjid dan musala Muhammadiyah serta Ketentuan Majelis Tabligh Tentang Masjid dan Musala Muhammadiyah. 4) Imam Masjid dan Musala Muhammadiyah berhak; a. Mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari pimpinan Muhammadiyah b. Berhak mempoleh tunjangan kesehatan dan insentif keuangan dari Majelis Tabligh maksimal setara upah minimum regional c. Pelayanan dan pemenuhan poin b disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan majelis Tabligh Pasal 23 Persyaratan, Tugas, Hak dan Kewajiban Muballigh dan Mubalighat serta Khatib 1) Syarat Muballigh dan Mubalighat serta Khatib Masjid dan Musala Muhammadiyah; a. Memiliki nomer baku Muhammadiyah b. Harus terdaftar sebagai anggota Korps Mubaligh Muhammadiyah c. Harus mengikuti pelatihan rutin yang diselenggarakan oleh Korps Mubaligh Muhammadiyah yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan d. Muballigh dan Mubalighat serta Khatib di Masjid dan Musala Muhammadiyah di jadwal atau diundang atas koordinasi Takmir masjid setempat dengan Korps Mubaligh Muhammadiyah dan DKM3. e. Apabila poin a, b dan c belum terpenuhi maka diberikan tenggang waktu selama enam bulan untuk memenuhinya, dan jika tidak bisa memenuhinya maka akan dilakukan peninjauan ulang yang dilakukan oleh MT PDM melalui DKM3 dan berkoordinasi dengan takmir masjid dan Korps Mubaligh Muhammadiyah. 2) Muballigh dan Mubalighat serta Khatib di Masjid dan Musala Muhammadiyah bertugas mengajarkan ajaran keislaman yang sesuai dengan paham Muhammadiyah.
117 3) Muballigh dan Mubalighat serta Khatib di Masjid dan Musala Muhammadiyah berkewajiban mematuhi peraturan-peraturan dakwah Muhammadiyah baik yang tercantum pada ketentuan KMM, Pedoman Pimpinan Pusat Muhammamdiyah tentang masjid dan musala Muhammadiyah serta Ketentuan Majelis Tabligh Tentang Masjid dan Musala Muhammadiyah. 4) Muballigh dan Mubalighat serta Khatib di Masjid dan Musala Muhammadiyah berhak; a. Mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari pimpinan Muhammadiyah b. Berhak mempoleh tunjangan kesehatan dan insentif keuangan dari Majelis Tabligh maksimal setara upah minimum regional c. Pelayanan dan pemenuhan poin b disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan majelis Tabligh Pasal 24 Persyaratan, Tugas, Hak dan Kewajiban Guru Taman Pendidikan al Qur’an 1) Syarat Guru Taman Pendidikan al Qur’an di Masjid dan Musala Muhammadiyah; a. Memiliki kemampuan baca tulis al Qur’an b. Diutamakan memiliki hafalan al Qur’an minimal satu juz c. Minimal lulusan SMA sederajat d. Memiliki nomer baku Muhammadiyah e. Harus terdaftar sebagai anggota Korps Mubaligh Muhammadiyah minimal di tingkat cabang f. Harus mengikuti pelatihan Guru Taman Pendidikan al Qur’an secara rutin yang diselenggarakan oleh DKM3 Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan g. Apabila poin d, e dan f belum terpenuhi maka diberikan tenggang waktu selama enam bulan untuk memenuhinya, dan jika tidak bisa memenuhinya maka akan dilakukan peninjauan ulang yang dilakukan oleh MT PDM melalui DKM3 dan berkoordinasi dengan takmir masjid dan Korps Mubaligh Muhammadiyah. 2) Guru Taman Pendidikan al Qur’an di Masjid dan Musala Muhammadiyah bertugas mengajarkan baca tulis al Qur’an dan ajaran keislaman dasar yang sesuai dengan paham Muhammadiyah dengan mengacu kepada kurikulum pembelajaran TPA Majelis Tabligh PP Muhammadiyah 3) Guru Taman Pendidikan al Qur’an di Masjid dan Musala Muhammadiyah berkewajiban mematuhi peraturan-peraturan dakwah Muhammadiyah baik yang tercantum pada ketentuan KMM, Pedoman Pimpinan Pusat Muhammamdiyah tentang masjid dan musala Muhammadiyah serta Ketentuan Majelis Tabligh Tentang Masjid dan Musala Muhammadiyah. 4) Guru Taman Pendidikan al Qur’an di Masjid dan Musala Muhammadiyah berhak; a. Mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari pimpinan Muhammadiyah b. Berhak mempoleh tunjangan kesehatan dan insentif keuangan dari Majelis Tabligh PDM setempat maksimal setara upah minimum regional c. Pelayanan dan pemenuhan poin b disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan majelis Tabligh PDM setempat. Pasal 25 Persyaratan, Tugas, Hak dan Kewajiban Guru Madrasah Diniyah
118 1) Syarat Guru Madrasah Diniyah di Masjid dan Musala Muhammadiyah; a. Memiliki kemampuan baca tulis al Qur’an b. Memiliki hafalan al Qur’an minimal satu juz c. Minimal Sarjana Agama atau lulusan pondok pesantren setingkat SMA d. Memiliki nomer baku Muhammadiyah e. Harus terdaftar sebagai anggota Korps Mubaligh Muhammadiyah f. Harus mengikuti pelatihan Guru Madrasah Diniyah secara rutin yang diselenggarakan oleh DKM3 Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan g. Apabila poin d, e dan f belum terpenuhi maka diberikan tenggang waktu selama enam bulan untuk memenuhinya, dan jika tidak bisa memenuhinya maka akan dilakukan peninjauan ulang yang dilakukan oleh MT PDM melalui DKM3 dan berkoordinasi dengan takmir masjid dan Korps Mubaligh Muhammadiyah. 2) Guru Madrasah Diniyah di Masjid dan Musala Muhammadiyah bertugas mengajarkan ajaran keislaman lanjutan yang sesuai dengan paham Muhammadiyah dengan mengacu kepada kurikulum pembelajaran Madrasah Diniyah Majelis Tabligh PP Muhammadiyah 3) Guru Madrasah Diniyah di Masjid dan Musala Muhammadiyah berkewajiban mematuhi peraturan-peraturan dakwah Muhammadiyah baik yang tercantum pada ketentuan Korps Mubaligh Muhammadiyah, Pedoman Pimpinan Pusat Muhammamdiyah tentang masjid dan musala Muhammadiyah serta Ketentuan Majelis Tabligh Tentang Masjid dan Musala Muhammadiyah. 4) Guru Madrasah Diniyah di Masjid dan Musala Muhammadiyah berhak; a. Mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari pimpinan Muhammadiyah b. Berhak mempoleh tunjangan kesehatan dan insentif keuangan dari Majelis Tabligh PDM setempat maksimal setara upah minimum regional c. Pelayanan dan pemenuhan poin b disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan majelis Tabligh PDM setempat Pasal 26 Persyaratan, Tugas, Hak dan Kewajiban Karyawan Masjid 1) Syarat Karyawan Masjid dan Musala Muhammadiyah; a. Memiliki nomer baku Muhammadiyah b. Memiliki keahlian dalam pekerjaannya c. Harus mengikuti kegiatan pengajian yang diselenggarakan di Masjid tersebut 2) Karyawan Masjid dan Musala Muhammadiyah bertugas mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kontrak kerjanya 3) Karyawan Masjid dan Musala Muhammadiyah berkewajiban menjalankan sholat lima waktu secara berjamaah dan mengikuti rangkaian pengajian di masjid temapat beraktifitas. 4) Karyawan Masjid dan Musala Muhammadiyah berhak; a. Mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari pimpinan Muhammadiyah b. Berhak mempoleh tunjangan kesehatan dan insentif keuangan dari Takmir Masjid yang diaggarkan dari kas masjid maksimal setara upah minimum regional
119 c. Pelayanan dan pemenuhan poin b disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan masjid. BAB VIII PROGRAM DAN KEGIATAN Pasal 27 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan masjid/musala Muhammadiyah adalah sebagai berikut. 1) Menyelenggarakan ibadah salat lima waktu. 2) Dakwah dan kaderisasi meliputi: a. pendidikan, pelatihan, serta pembinaan imam, khatib, dan mubalighmubalighat; b. Baitul Arqam, Darul Arqam, Refreshing Al Islam dan Kemuhammadiyahan, dan Ideopolitor (Ideologi, Politik, dan Organisasi) bagi pimpinan Muhammadiyah; dan c. pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kader-kader takmir. 3) Pembinaan jemaah meliputi: a. baca tulis Al-Qur’an; b. aqidah; c. ibadah; d. akhlak; dan e. muamalah. 4) Pelayanan dan pemberdayaan umat meliputi: a. pengumpulan zakat, infak, dan sedekah masyarakat di sekitar masjid; b. usaha-usaha kesejahteraan sosial ekonomi kolaborasi masjid dan masyarakat; dan c. pelayanan pendidikan dan keterampilan serta kesehatan masyarakat di sekitar masjid berbasis pada hasil pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan usaha-usaha sosial ekonomi. BAB IX SARANA DAN PRASARANA Pasal 28 Sarana dan Prasarana 1) Masjid/musala Muhammadiyah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan ibadah, dakwah, pendidikan, pelatihan, serta pelayanan dan pemberdayaan yang berkemajuan dan berkelanjutan.
120 2) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh pimpinan masjid/musala Muhammadiyah berdasarkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB). 3) Pengadaaan sarana dan prasarana dapat berasal dari Muhammadiyah, masyarakat, pemerintah, dan sumber lain yang sah, halal, dan tidak mengikat. 4) Penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab pimpinan masjid/musala Muhammadiyah. 5) Penghapusan sarana dan prasarana yang berupa benda/aset bergerak dilakukan oleh pimpinan masjid/musala Muhammadiyah sesuai dengan peraturan dalam Muhammadiyah. 6) Penghapusan sarana dan prasarana yang berupa benda/aset tidak bergerak dilakukan oleh Muhammadiyah atas usul pimpinan masjid/musala Muhammadiyah atas persetujuan Majelis. BAB X KEUANGAN DAN KEKAYAAN SERTA USAHA Pasal 29 Keuangan dan Kekayaan 1) Keuangan dan kekayaan masjid/musala Muhammadiyah milik Muhammadiyah. 2) Pimpinan Pusat mewakili Muhammadiyah untuk melakukan tindakan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal keuangan dan kekayaan masjid/musala Muhammadiyah. 3) Pimpinan Pusat dapat memberikan surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk untuk melakukan tindakan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal keuangan dan kekayaan masjid/musala Muhammadiyah. 4) Keuangan dan kekayaan masjid/musala Muhammadiyah dapat diperoleh dari sumber Muhammadiyah, masyarakat, pemerintah, perseroan terbatas, unit usaha, dan pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat. 5) Masjid/musala Muhammadiyah menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima (5) tahunan, Rencana Kerja (Renja) tahunan, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan yang disahkan oleh Majelis sesuai dengan tingkatannya. 6) Penyusunan Renstra, Renja, dan RAPB masjid/musala Muhammadiyah diatur dalam lampiran petunjuk teknis tentang Penyusunan Renstra, Renja, dan RAPB masjid/musala Muhammadiyah oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sesuai dengan aturan dalam Muhammadiyah. Pasal 30 Pengunaan Keuangan dan Kekayaan (1) Keuangan dan kekayaan masjid/musala Muhammadiyah harus dipergunakan untuk mendukung program dakwah Muhammadiyah terutama untuk kemakmuran dan tata kelola masjid dan musala muhammadiyah
121 (2) Dana philantropi masjid sepenuhnya dipergunakan untuk dakwah kemasjidan bersifat nasional (3) Dana philantropi masjid yang terkumpul setiap bulannya akan dibagi dan dikelola menjadi: a. 90 persen dikelola masjid melalui takmir masjid untuk mendukung kemakmuran dan tatakelola masjid setempat b. 10 ditransfer ke Majelis Tabligh PDM; 8 persen dikelola oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah untuk didistribusikan secara merata keseluruh masjid yang ada diwilayah Pimpinan Daerah Muhammadiyah tersebut, seperti untuk tunjangan takmir, khatib , mubaligh/mubalighat, guru TPQ dan Guru Madrasah Diniyah. Sementara yang 2 persen dikelola oleh MT PWM dan MT PPM c. 1 persen dikelola oleh Majelis Tabligh PWM dan dipergunakan terutama untuk pembangunan masjid di wilayah tersebut dan atau untuk mendukung dakwah kemasjidan d. 1 persen dikelola oleh Majelis Tabligh PPM dan diutamakan untuk pembangunan masjid di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), dan atau untuk mendukung dakwah kemasjidan (4) Lalu lintas sharing dana philantropi harus melalui LAZISMU (5) Pendapatan dan penggunaan dana philantropi, terutama yang dikelola oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah, MT PWM dan juga MT PPM harus dikelola secara transparan, dan dilaporkan serta dipublish secara berkala (6) Apabila tidak ada transparansi penggunaan dana, maka sharing dana philantropi masjid harus segera ditinjau ulang dan diberhentikan sementara Pasal 31 Usaha 1) Masjid/musala Muhammadiyah dapat mendirikan usaha di bidang ekonomi yang berupa Unit Usaha dan Perseroan Terbatas 2) Jenis usaha yang dilakukan harus jenis usaha yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam 3) Pengelolaan Unit Usaha harus didasari dengan etika bisnis Islam 4) Jenis usaha yang sudah sampai pada perseroan harus mengacu kepada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah NOMOR: 04 /PED /l.0 lB/2017, baik Struktur pelaksana Perseroan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban 5) Struktur Usaha di bidang ekonomi yang masih berupa Unit Usaha maka minimal terdiri dari penasehat, pelaksana operasional (pelaksana harian) dan juga pengawas. 6) Untuk memastikan jenis usaha yang halal dan pengelolaannya sesuai dengan etika bisnis Islam maka Unit Usaha masjid dan musala Muhammadiyah harus mengangkat salah satu pengawas dari pengurus Majelis Tabligh yang berkompeten. 7) Pelaksana Unit Usaha diangkat dan diberhentikan oleh takmir masjid/musala Muhammadiyah dan berkoordinasi dengan pengurus Muhammadiyah setempat serta Majelis Tabligh. 8) Pelaksana Unit Usaha masjid dan musala Muhammadiyah berkewajiban memajukan usaha bisnis masjid dan musala Muhammadiyah dan terus menjaga etika bisnis Islam 9) Pelaksana Unit Usaha masjid dan musala Muhammadiyah berhak:
122 a. Mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari pimpinan Muhammadiyah b. Berhak mempoleh tunjangan kesehatan dan insentif keuangan dari Takmir masjid maksimal setara upah minimum regional c. Pelayanan dan pemenuhan poin b disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan masjid setempat. BAB XI PEMBINAAN Pasal 32 Pembinaan 1) Pembinaan masjid/musala dilakukan oleh Majelis sesuai dengan tingkatannya masingmasing. 2) Pembinaan masjid/musala di tingkat ranting dilakukan oleh Pimpinan Ranting bersama dengan Majelis tingkat cabang. 3) Dalam hal masjid/musala berada di Ortom Khusus dan AUM, pembinaan dilakukan oleh pimpinan Ortom Khusus dan/atau pimpinan AUM berkoordinasi dengan Majelis. BAB XII HUBUNGAN DAN KERJA SAMA Pasal 33 Hubungan dan Kerja Sama 1) Masjid/musala Muhammadiyah dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan amal usaha dan institusi lainnya di lingkungan Muhammadiyah dengan pemberitahuan kepada Majelis sesuai tingkatannya. 2) Masjid/musala Muhammadiyah dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak lain di luar Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis. 3) Masjid/musala Muhammadiyah dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak luar negeri dengan berpedoman pada aturan Pimpinan Pusat. BAB XIII PENGAWASAN Pasal 34 Pengawasan 1) Majelis sesuai tingkatannya melakukan pengawasan umum terhadap masjid/musala Muhammadiyah dan melaporkannya kepada pimpinan Muhammadiyah sesuai tingkatannya secara periodik. 2) Majelis sesuai tingkatannya melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Renja dan RAPB masjid/musala Muhammadiyah dan melaporkannya kepada pimpinan Muhammadiyah sesuai tingkatannya secara periodik. 3) Pengawasan terhadap masjid/musala Muhammadiyah akan dikordinir sepenuhnya oleh Dewan Kemakmuran masjid dan Musala Muhammadiyah Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
123 BAB XIV SISTEM INFORMASI Pasal 35 Sistem Informasi 1) Majelis menyusun sistem informasi penyelenggaraan masjid/musala Muhammadiyah yang memuat database dan perkembangan kegiatan secara lengkap dan periodic. 2) Sistem informasi penyelenggaraan masjid/musala Muhammadiyah terintegrasi dengan sistem informasi Muhammadiyah. BAB XV LAPORAN Pasal 36 Laporan 1) Laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan tentang hasil kerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan dan kekayaan wajib dibuat oleh takmir masjid/musala Muhammadiyah dan disampaikan kepada pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis. 2) Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa khusus wajib segera dibuat oleh takmir masjid/musala Muhammadiyah dan disampaikan kepada pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis. 3) Format laporan takmir masjid/musala Muhammadiyah harus mengacu kepada Format yang disusun oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat muhammadiyah. BAB XVI PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 37 Penghargaan 1) Pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis memberikan penghargaan kepada takmir masjid/musala Muhammadiyah yang berprestasi baik institusi dan/atau perorangan. 2) Penghargaan kepada takmir masjid/musala Muhammadiyah yang berprestasi baik institusi dan/atau perorangan akan dilakukan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah 3) Jenis dan besaran penghargaan diserahkan kepada Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat. Pasal 38 Sanksi 1) Pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis memberikan sanksi berupa tindakan administratif dan/atau yuridis kepada takmir masjid/musala Muhammadiyah, baik institusi dan/atau perorangan yang menyalahi Pedoman ini. 2) Takmir masjid/musala Muhammadiyah akan diberikan surat peringatan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan kemudian dapat dilakukan pemberhentian oleh pimpinan Muhammadiyah setempat apabila menyelisihi Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Masjid dan Musala Muhammadiyah dan menyelisihi Ketentuan Majelis Tabligh Tentang Masjid dan Musala Muhammadiyah
124 3) Surat peringatan dan pemberhentian – sebagaimana untuk Takmir - juga berlaku bagi Mubaligh/mubalighat, Khatib, guru TPQ dan Guru Madrasah Diniyah di Masjid dan Musala Muhammadiyah 4) Surat peringatan dan pemberhentian pada poin 3 dilakukan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah BAB XVI PENUTUP Pasal 39 Penutup Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Yogyakarta
125 BAB V PEMBINAAN KELUARGA, JAMAAH DAN REMAJA A. Rumusan Kurikulum Pembinaan Keluarga 1. Pendahuluan Keluarga adalah benteng pertama dan utama bagi manusia dari kebatilan dan kerusakan, dimana keduanya akan mengantarkan kepada kesengsaraan hidup di dunia dan akherat. Ini tersirat dalam firman Allah Ta’ala yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka” (QS. At-Tahrim: 6). Dalam kehidupan sosial, ketahanan keluarga adalah cerminan dari ketahanan sebuah bangsa. Para ulama menegaskan, “Innamal usrotu al-ummah al-mushogghoroh”, bahwasanya keluarga adalah miniatur sebuah bangsa. Baik atau buruknya sebuah masyarakat, bisa dilihat dari kondisi keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Sayangnya, tema pembinaan keluarga kurang mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Hingga keluarga belum bisa mewujudkan peran dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas. Munculnya berbagai gaya hidup materialistik dan hidonis, menyebabkan masalah serius di dalam kehidupan rumah tangga, diantaranya adalah meningkatnya kasus perceraian, perselingkuhan, ketidakharmonisan, kekerasan rumah tangga, dan berbagai problem lainnya. Sebenarnya Islam telah memberikan aturan normatif dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah keluarga tersebut. Al-Quran dan As-Sunnah al-Maqbulah sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana seharusnya perlakuan seorang suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, orang tua kepada anak, dan anak terhadap kedua orang tuanya. Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah yang ke 48 juga telah merekomendasikan pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Tentu hal ini meniscayakan dirumuskannya kurikulum pembinaan bagi keluarga, sebagai bagian dari dakwah amar ma’ruf nahyi munkar demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat Islam yang berkeadaban dan berkemajuan. 2. Rumusan Masalah Rumusan masalah yang harus mendapatkan perhatian dalam pembinaan keluarga adalah: 1. Apa saja materi pembinaan keluarga yang dapat menjawab problem yang dihadapi umat hari ini? 2. Bagaimana metode menyampaikan pembinaan keluarga yang memberikan dampak positif pada perubahan sikap dan perilaku para anggota keluarga?
126 3. Siapa saja sasaran utama dalam pembinaan keluarga? 3. Tujuan Kurikulum pembinaan keluarga ini dirumuskan dengan tujuan untuk: 1. Mewujudkan keluarga yang memiliki kualitas akidah Islam yang konsisten. 2. Mewujudkan keluarga yang memiliki kualitas iman, ilmu dan amal. 3. Mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, rukun dan harmonis. 4. Mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa Rahmah dan diridhai Allah SWT. 5. Mewujudkan keluarga yang mengamalkan dan membumikan nilai-nilai ajaran Al-Quran dan Sunnah al-Maqbulah. 4. Sasaran Pembinaan keluarga ditujukan kepada unsur-unsur keluarga, yaitu suami/ayah, istri/ibu dan anak. Mereka mendapatkan pembinaan keluarga ini dengan berbagai metode, hingga diharapkan mereka bisa menjadi keluarga yang Islami berlandaskan AlQuran dan As-Sunnah al-Maqbulah. 5. Materi dan Metode Pembinaan Keluarga Adapun materi dan metode pembinaan keluarga sebagaimana rumusan, tujuan, dan sasaran adalah sebagai berikut: No Tema Pokok Uraian Materi Metode/ Model Sasaran 1 Pemahaman Syariat Definisi Syariat Kedudukan Syariat Pembagian Syariat: Akidah, Ibadah, Akhlak, Muamalah Duniawiyah Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 2 Pendalaman Akidah yang Benar Definisi Akidah Kedudukan Akidah Ruang lingkup Akidah Sumber Akidah Fungsi Akidah Masalah Lima Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 3 Pendalaman Ibadah Mahdhoh Definisi ibadah Urgensi Ibadah Hikmah Ibadah Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Ayah/ Suami Ibu/
127 Pembagian Ibadah Hal-hal yang membatalkan ibadah Pelatihan/ Praktik Istri Anak 4 Pendalaman Akhlak Karimah Definisi Akhlak Sumber Akhlak Ruang Lingkup Akhlak Kedudukan dan Keistimewaan Akhlak Akhlak Rasulullah Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Menghadirkan sosok inspiratif Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 5 Pendalaman Muamalah Duniawiyah Definisi Muamalah Kedudukan Muamalah Ruang Lingkup Muamalah Prinsip-prinsip Muamalah Halal-Haram Mu’amalah Bedah fatwa muamalah kontemporer Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Seminar Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiy ah (PHIWM) 6 Pendalaman Syariat Nikah Definisi Pernikahan Hukum terkait Pernikahan Tujuan Pernikahan Keutamaan dan Hikmah Pernikahan Etika Ta’aruf & Khitbah Halal-Haram Pernikahan Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Seminar/FGD Daurah/Kursus Family Gathering Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 7 Konsep Keluarga Sakinah Definisi Keluarga Sakinah Asas Keluarga Sakinah Kiat-kiat membentuk keluarga Sakinah Tantangan Keluarga Sakinah Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Daurah/ Kursus Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak
128 8 Pembinaan Keluarga Sakinah Pembinaan Spiritual Pembinaan Intelektual Pembinaan Psikologis & Seksologis Pembinaan Kesehatan dan Lingkungan hidup Pembinaan Ekonomi Pembinaan Sosial, Hukum dan Politik Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 9 Kewajiban dan Hak Suami-Istri Kewajiban Bersama SuamiIstri Hak Bersama Suami-Istri Kewajiban dan Hak Suami terhadap Istri Kewajiban dan Hak Istri terhadap Suami Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 10 Kewajiban dan Hak Orang tuaAnak Kewajiban bersama orang tua dan Anak Hak bersama orang tua dan Anak Kewajiban dan Hak Anak terhadap orang tua Kewajiban dan Hak orang tua terhadap Anak Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 11 Prinsip dan Seni Hubungan Suami-Istri (Wonder Couple) Qur’anic Wonder Couple Prophetic Wonder Couple Inpirasi para Tokoh Islam dalam hubungan suami-istri Psikologi dan Sosiologi suami-istri Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Seminar/FGD Daurah/Kursus Family Gathering Ayah/ Suami Ibu/ Istri 12 Prinsip dan Seni Kepengasuhan (Parenting) Parenting Qur’ani Parenting Nabawi Inpirasi para Tokoh Islam dalam parenting Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Seminar/FGD Daurah/Kursus Ayah/ Suami Ibu/ Istri
129 Psikologi dan Sosiologi Parenting Family Gathering 13 Tantangan Keluarga di Era Masa Kini Teknologi Informasi Pergaulan Bebas Kekerasan dalam Rumah Tangga Trend Perselingkuhan dan Perceraian Krisis Demografis & Sex Recession LGBT, Childfree, Friend with Benefit, Woman Trafficking, narkoba, dll. Kajian/Ceramah Diskusi/Dialog Seminar/FGD Daurah/Kursus Family Gathering Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 14 Tauhid Sosial Definisi Tauhid Pembagian Tauhid Tauhid Sosial Pengaruh Tauhid bagi Kehidupan Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Seminar/FGD Daurah/Kursus Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 15 Konsep Musyawarah dalam Keluarga Definisi Musyawarah Kedudukan Musyawarah Sumber Teologi Musyawarah Urgensi Musyawarah Pengaruh Positif Musyawarah Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Seminar/FGD Daurah/Kursus Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 16 Komunikasi Keluarga Islami Definisi Komunikasi Urgensi Komunikasi Nilai dan Impact positif Komunikasi Psikologi Komunikasi Seni Komunikasi efektif Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Seminar/FGD Daurah/Kursus Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 17 Keluarga yang Istiqamah Definisi Istiqamah Urgensi Istiqamah Pembagian Istiqamah Pengaruh Positif Istiqamah Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Seminar/FGD Daurah/Kursus Ayah/ Suami Ibu/ Istri
130 Anak 18 Keluarga dan tantangan global (westernisasi, natifisasi, kristenisasi, dll) Macam-macam tantangan global Implikasi Tantangan Global Westernisasi Natifisasi Kristenisasi Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 19 Keadilan dalam Keluarga Definisi Keadilan Sumber/ Landasan Keadilan Macam-macam Keadilan Manfaat Keadilan Pengaruh Keadilan dalam Kehidupan Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Seminar/FGD Daurah/Kursus Ayah Ibu 21 Silaturahim dalam Keluarga Definisi Silaturahim Sumber/Landasan Silaturahim Bentuk-bentuk Silaturahim Manfaat Silaturahim Bahaya Memutuskan Silaturahim Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Seminar/FGD Daurah/Kursus Family Gathering Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 22 Pertemanan dan Pergaulan Penjelasan Teman Sejati Landasan Teman Sejati Kriteria Teman Sejati Manfaat Teman Sejati Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Brainstorming FGD Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 23 Kebersamaan dan Kerjasama Penjelasan Kebersamaan dan Kerjasama Sumber/ Landasan Kebersamaan dan Kerjasama Manfaat Kebersamaan dan Kerjasama Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 24 Keadilan dan keserasian Definisi Keadilan Laki-laki dan Perempuan Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Ayah/ Suami
131 antara Laki-laki dan Perempuan Landasan Keadilan Laki-laki dan Perempuan Kriteria Keadilan Laki-laki dan Perempuan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam Tantangan Feminisme Seminar/FGD Daurah/Kursus Studi Kasus Ibu/ Istri 25 Qaryah Thayyibah Definisi Qaryah Thayyibah Landasan Qaryah Thayyibah Ruang Lingkup Qaryah Thayyibah Manfaat Qaryah Thayyibah Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Seminar/FGD Daurah/Kursus Studi Banding Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 26 Filantropi Keluarga Definisi Filantropi Landasan Ajaran Filantropi Kriteria Filantropi Keluarga Manfaat Filantropi Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Pelatihan Daurah/Kursus Praktik Lapangan Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 27 Pendidikan Seksual dalam Islam Definisi Pendidikan Seksual Islami Landasan/ Sumber Pendidikan Seksual Pendidikan Seksual untuk Suami-Istri Pendidikan Seksual untuk Anak Bahaya penyimpangan seksual Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Seminar/FGD Daurah/Kursus Studi Kasus Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 28 Ketentuan Praktik Poligami Definisi Poligami Landasan/ Sumber Poligami Batasan Poligami Implikasi Poligami Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Seminar/FGD Studi Kasus Ayah/ Suami Ibu/ Istri
132 29 Problematika Waris Definisi Waris Landasan/ sumber waris Cara Pembagian Waris Manfaat Waris Praktik penyelesaian masalah waris Kajian/Ceramah Pelatihan Studi Kasus Pembuatan aplikasi praktis Praktik Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 30 Asupan Halalan Thoyyiban Urgensi Makanan Halal (sumber dan dzatnya) Urgensi Makanan Thoyyib (higienis dan bergizi) Pola makan yang sehat Latihan Memasak Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Pelatihan Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 31 Hidup Sederhana dan Bahagia (Tarbiyah Iqtishodiyah) Definisi Hidup Sederhana Sumber Hidup Sederhana Kriteria Hidup Sederhana Manfaat Hidup Sederhana Urgensi Qona’ah Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Seminar/FGD Studi Kasus Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 32 Manajemen Keuangan Keluarga (Tarbiyah Iqtishodiyah) Definisi Man;ajemen Strategi Manajemen Keuangan Keluarga Manfaat Manajemen Keuangan Keluarga Bisnis dan investasi keluarga Menabung & Asuransi Keluarga Kajian/Ceramah Diskusi/ Dialog Seminar/FGD Pembuatan aplikasi praktis Ayah Ibu 33 Kaderisasi Persyarikatan melalui Keluarga Urgensi Kaderisasi Persyarikatan Urgensi anak biologisideologis Inspirasi keluarga Tokoh Persyarikatan Kajian/Ceramah FGD/Dialog Studi Kasus Melibatkan struktur Persyarikatan. Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak
133 Profil AUM dan Ortom kepemudaan Muhammadiyah 34 Adab pergaulan laki-laki dan perempuan Jenis Zina dan jalan-jalannya Urgensi Ghoddhul Bashor (menundukkan pandangan) Hukum sentuhan dengan selain mahram Hukum berdua-duaan (khalwat) dengan lawan jenis Hukum pacaran dalam Islam Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Seminar Studi Kasus Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 35 Adab berpakaian di dalam dan luar rumah Kewajiban dan hikmah menutup aurat Kriteria Jilbab Syar’i menurut Muhammadiyah Adab berpakaian ke Masjid Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Seminar/FGD Daurah/Kursus Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak 36 Manajemen Konflik Rumah Tangga Psikologi Suami-Istri Manajemen Konflik ala Rasulullah Fadhilah memaafkan dan meminta maaf Madhorot Perceraian Kajian/ ceramah Diskusi/ Dialog Seminar/FGD Daurah/Kursus Family Gathering Ayah/ Suami Ibu/ Istri Anak B. Draf Rumusan Kurikulum Dakwah Jamaah 1. Pendahuluan Jama’ah dalam Islam berperan penting dalam pembinaan karakter individu dan karakter kelompok. Ini dapat dirujuk kepada sejarah pembinaan Nabi Muhammad SAW pada fase awal penanaman ajaran Agama Islam sampai pada masa beliau wafat. Kajian-kajian yang melibatkan diskusi komunitas; antara para sahabat dengan Rasulullah Saw, menjadi tradisi yang faktanya diteruskan sampai pada generasi berikutnya. Wujud daripada Jama’ah itu sendiripun sesuai dengan rumusan sosiologis yang diteorikan oleh Ibnu Khaldun, bahwa sejatinya manusia itu adalah al-insān al-jamā’iy (makhluk berjama’ah/makhluk sosial). Satu sama lain antar manusia memiliki kebutuhan untuk bersama dalam kehidupan. Itulah mengapa pelibatan beberapa individu dalam mengembangkan masyarakat menjadi hal penting dalam semua lini bidang.
134 Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan Islam di Indonesia telah memberikan pembinaan kepada jama’ah. Diawali dengan sepak terjang Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan lelah-payah merintis berdirinya Persyarikatan melalui berbagai macam kajian-kajian jamā’i. Beliau menanamkan karakter ta’āwun, kebersamaan sosial, Islamic Philantrophy untuk kepentingan pembinaan masyarakat melalui kantong-kantong Jama’ah yang dibinanya. Hasilnya, berkembanglah ranting-ranting, cabang-cabang, daerah-daerah yang menjadi pancang keberlangsungan Persyarikatan Muhammadiyah sampai sejauh ini. Hanya saja, apa yang telah dibina oleh Kiai Dahlan berbeda dengan apa yang ada saat ini. Ranting yang kuat, jama’ahnya bertahan. Sementara yang lainnya tergusur. Itulah mengapa beberapa kali Persyarikatan Muhammadiyah berupaya melakukan reformulasi pola pembinaan Jama’ah dalam rangka untuk membentuk dan membina jama’ah agar bisa menjadi kantong-kantong kemajuan masyarakat Islam di seluruh Tanah Air. Salah satu reformulasi yang kemudian masyhur adalah adanya konsep Gerakan Jama’ah dan Dakwah Jama’ah (GJDJ). Melalui dasar itulah, Majelis Tabligh berupaya untuk menurunkan konsep GJDJ tersebut ke dalam tataran praktis berbentuk kurikulum sebagai pegangan dan panduan bagi semua jenjang pimpinan. Hal ini tak lain bertujuan untuk menurukan Risalah Islam Berkemajuan ke ranah praktis keumatan, demi mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 2. Sasaran Kurikulum Pembinaan Jama’ah Kurikulum ini dirumuskan untuk pembinaan jama’ah yang ada di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Kurikulum Pembinaan Jama’ah ini berisi materi-materi pokok yang disampaikan melalui kajian rutin atau pengajian yang mengadaptasi pola outcome based sebagaimana apa yang pernah diupayakan oleh Kyai Ahmad Dahlan. 3. Materi Kurikulum Pembinaan Jama’ah Materi Kurikulum Pembinaan Jama’ah ini secara umum terdiri dari enam tema utama yaitu: kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, tema internasional, dan tema Kemuhammadiyahan, dengan rincian sebagai berikut: No Tema Utama Uraian Materi Bentuk/Metode 1 Kehidupan Pribadi Muslim a. Materi Akidah Ceramah b. Materi Akhlak Diskusi c. Materi Ibadah Muhasabah
135 d. Materi Tazkiyatun Nafs Baitul/Darul Arqom e. Materi Muamalah f. Materi Sejarah Islam g. Materi Adyan wal Firoq Podcast Story Telling 2 Kehidupan Keluarga Muslim a. Fiqih Pernikahan Ceramah b. Kewajiban Birrul Walidain c. Keharmonisan Suami-Istri Diskusi Family Gathering d. Parenting (Kepengasuhan) Dialog e. Manajemen Konflik Rumah Tangga f. Tantangan Keluarga Muslim Kontemporer (LGBT, Freesex, Feminisme, dll) Podcast Story Telling Baitul/Darul Arqom 3 Kehidupan Sosial Bermasyarakat a. Tauhid & Kesolehan Sosial b. Adab Bertetangga c. Ta’āwun Sosial (Gotong Royong) d. Urgensi Silaturahim e. Filantropi Islam f. Menjaga Kelestarian Alam g. Kebersihan Lingkungan h. Bahaya Pekat (Penyakit Masyarakat) i. Kewajiban & Etika Amar Ma’ruf Nahy Munkar Kajian Intensif Tabligh Akbar Pelatihan Praktik Lapangan Baitul/Darul Arqom 4 Kehidupan Berbangsa & Bernegara a. Konsep Baldah Thoyyibah b. Cinta Tanah Air c. Peran Kebangsaan Umat Islam Indonesia d. Relasi Islam dan Kekuasaan e. Konsep Darul ‘Ahdi was Syahadah f. Siyāsah Syar’iyyah (Politik Islam) g. Islam dan Demokrasi h. Kepemimpinan dalam Islam Diskusi Kajian Intensif Tabligh Akbar Daurah/Kursus Podcast Baitul/Darul Arqom
136 i. Urgensi & Adab Menasehati Pemimpin 5 Dunia Islam & Isu Global a. Ukhuwah Islamiyah (Pan Islamisme) b. Masjid Al-Aqsha & Bahaya Zionisme c. Solidaritas Dunia Islam d. Global Warming e. Perang Dagang f. Krisis Energi g. Perang Akhir Zaman Kajian Intensif Tabligh Akbar Dialog FGD/Seminar Talkshow Aksi Solidaritas Baitul/Darul Arqom 6 Materi Kemuhammadiyahan a. Muqoddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah b. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah c. Masalah Lima d. Kepribadian Muhammadiyah e. Matan Keyakinan & Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM) f. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) g. Himpunan Putusan Tarjih Muhamamadiyah (HPTM) h. Tokoh Persyarikatan Inspiratif Kajian Intensif Pengajian Rutin Tabligh Akbar Kursus/Daurah Baitul Arqam Baitul/Darul Arqom C. Draf Rumusan Mitigasi Keberagamaan Kaum Milenial 1. Pendahuluan Kaum Millenial di dalam Al-Qur’an mendapatkan tempat yang sangat istimewa. Allah Ta’ala memuji ”sekelompok millennial” yang disebut sebagai Ashabul Kahfi lantaran keteguhan mereka dalam menjaga keimanan dan keluhuran akhlak. Sebagaimana firman Allah Ta’ala yang artinya, “Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang
137 beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk.” (QS. AlKahfi: 13) Kaum Millenial dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia menempati posisi dan peran yang sangat urgen. Bukan hanya karena jumlah mereka yang saat ini mayoritas dalam komposisi demografis, tetapi juga karena potensi mereka yang sangat besar untuk bisa diarahkan dan dikembangkan bagi kemaslahatan umat dan bangsa. Sayangnya pembinaan kaum millenial kurang mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Bersamaan dengan itu muncul berbagai fenomena anti agama, pemikiran yang menyimpang, pola hidup hedonis dan materialistik, serta berbagai perilaku yang tidak Islami di kalangan kaum millenial. Perkembangan teknologi dan akses informasi tanpa batas semakin memperparah fenomena tersebut. Beberapa problem di atas meniscayakan adanya rumusan upaya mitigasi problem keberagamaan di kalangan millenial. Harus ada langkah-langkah preventif-antisipasif dan kuratif-rehabilitatif dalam menghadapi masalah ini, sebagai bagian dari dakwah amar ma’ruf nahyi munkar yang mencerahkan umat menuju peradaban masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat Islam yang berkeadaban dan berkemajuan. 2. Rumusan Masalah Rumusan masalah yang harus mendapatkan perhatian dalam upaya mitigasi problem keberagamaan kaum millenial adalah: 1. Apa saja problem keberagamaan kaum millenial yang paling menonjol hari ini? 2. Seperti apa model mitigasi atas problem keberagamaan kaum millenial tersebut? 3. Metode apa saja yang bisa digunakan untuk mengatasi problem keberagamaan kaum millenial tersebut? 4. Media apa saja yang bisa digunakan untuk mengatasi problem keberagamaan kaum millenial tersebut? 3. Tujuan Rumusan mitigasi problem keberagamaan kaum millenial ini dibuat dengan tujuan untuk: 1. Mengklasifikasikan problem keberagamaan kaum millenial yang paling menonjol hari ini. 2. Merumuskan model mitigasi atas problem keberagamaan kaum millenial tersebut. 3. Menentukan berbagai metode yang bisa digunakan untuk mengatasi problem keberagamaan kaum millenial tersebut. 4. Meng-inventarisir berbagai media yang bisa digunakan untuk mengatasi problem keberagamaan kaum millenial tersebut. 4. Rumusan Mitigasi
138 Rodeney Stark dan Charles Y Glock dalam American Piety: The Nature of Religious Commitment menjelaskan bahwa ada lima dimensi keberagamaan yaitu: 1. Keyakinan (the belief dimension) 2. Praktik agama (ritualistic) 3. Pengalaman (experience) 4. Pengetahuan agama (knowledge) 5. Tanggung jawab moral (consequences) Lima dimensi tersebut bisa digunakan oleh Majelis Tabligh dalam menyusun klasifikasi mitigasi problem keberagamaan bagi kaum millenial, dengan rincian sebagai berikut: Dimensi No Masalah Mitigasi Metode Media Keyakinan (the belief dimension) 1. Adanya keyakinan bahwa agama itu tidak penting. Membahas materi keimanan secara argumentatif dan persuasif dengan model anak millenial. Brainstorming, Dialog interaktif, Podcast, QnA, dll. TV, Radio, YouTube, Instagram, TikTok, dll. 2. Kecenderungan sebagian kaum millenial untuk menjadi ateis dan agnostik. Menjelaskan konsep ketuhanan (Rububiyah) dengan melibatkan logika dan fakta-fakta ilmiah. Kajian Interaktif, Produksi info grafis & film fakta Penciptaan, Tadabbur alam, dll. TV, Radio, YouTube, Instagram, Querra, dll. 3. Banyaknya virus pemikiran menyimpang seperti: Syiah, Khawarij, Menyampaikan counter secara argumentatif dan gaul Kajian Aqidah, Daurah Adyan wal Firoq, produksi film dokumenter, TV, Radio, YouTube, Instagram, Querra, dll.
139 Murji’ah, Ahmadiyah, Liberalisme, Sekulerisme, Pluralisme, dll. (model anak millenial). menghadirkan narsum dari para mantan penganut, dll. Praktik agama (ritualistic) 1. Tidak menjadikan agama sebagai acuan atau pedoman dalam menjalani kehidupan. Menyampaikan Mahasin Islam (indahnya syariat Islam) secara ilmiah dan lintas disiplin ilmu. Kajian Maqashid & hikmah ibadah, membuat info grafis tentang I’jaz ‘ilmy AlQur’an & AsSunnah, dll. Info Grafis, Web, YouTube, Instagram, TikTok, Querra, dll. 2. Adanya propaganda demoralisasi: Sexual Consent, LGBT, Friend with Benefit, Child Free, Open BO, Judi Slot, Clubbing, dll. Memberikan penyuluhan tentang bahaya propaganda tersebut, baik secara ukhrowi atau duniawi. Seminar, FGD, menghadirkan narsum ahli dan mantan pelaku, melibatkan aparat, content creator, artis, influencer dalam edukasi, dll. Organisasi Pelajar & Kepemudaan, TV, Radio, YouTube, Instagram, TikTok, Querra, dll. 3. Meninggalkan ibadah-ibadah mahdhoh (Wajib dan Sunnah) Mengajak mereka beribadah secara persuasif dan menjelaskaan hikmahnya (perspektif lintas keilmuan). Kajian intensif, Daurah Sholat Khusyu, Membuat event terpadu dengan ibadah (seperti Mabit, Gerakan Cinta Subuh, dll). Komunitas Hobi, organisasi kepemudaan & mahasiswa, YouTube, Instagram, TikTok, Querra, dll.
140 4. Fanatisme terhadap aliran dan madzhab keagamaan tertentu. Memahamkan makna ahlussunnah wal jamaah, konsep wasathiyah, dan fiqih I’tilaf & Ikhtilaf. Mengangkat narasi Ukhuwah, Kajian berseri, daurah intensif, dialog lintas kelompok dan madzhab, dll. Forum-Forum Ukhuwah & Silaturahmi, MUI, TikTok YouTube, Instagram, Querra, dll. Pengalaman (experience) 1. Asumsi negatif kepada agamawan (Kyai, Ulama, Da’i, Muballigh, Ustadz dll.) Mengangkat kisah-kisah keteladanan agamawan dan meng-counter pencemaran nama baik kepada mereka. Podcast, Dialog, bedah kitab siyar a’lam, ziarah masyayikh (kunjungan ke tokoh agama), dll. TV, Radio, YouTube, media cetak, dll. 2. Pandangan negatif kepada politik dan politisi yang berbasis agama. Memahamkan urgensi politik dalam Islam dan bagaimana seharusnya berpolitik yang benar. Kajian Siyasah Syar’iyyah, FGD, dialog, mengangkat & menghadirkan narsum dari politisi Islam. TV, Radio, YouTube, media cetak, dll. 3. Massifnya isuisu global seperti: Global Warming, Geopolitic, Perang Dagang, HAM, dll. Membahasnya secara objektif dan independen sesuai dengan perspektif Islam. Kuliah umum, diskusi, bedah berita-berita internasional, menghadirkan pakar, dll. Organisasi kepemudaan & mahasiswa, YouTube, Instagram, Querra, dll.
141 Pengetahuan agama (knowledge) 1. Gencarnya Ghozwul Fikri (Perang Pemikiran) yang menyerang kaum millineal. Melakukan imunisasi Aqidah, proteksi pemikiran, dan kontra Ghazwul Fikri, dengan caracara yang menarik. Bedah kasus, membuat film dokumenter, kuliah umum, diskusi, dialog, podcast, produksi info grafis, dll. Organisasi kepemudaan & mahasiswa, YouTube, Instagram, Querra, dll. 2. Tren belajar agama audiovisual secara singkat. Menyampaikan materi dakwah dengan info grafis dan short video secara berseri. Pelatihan dakwah digital untuk Muballigh, Membentuk Relawan Tabligh Digital, kolaborasi dengan para influencer, dll. Zoom, TV, Radio, TikTok, YouTube, Instagram, dll. 3. Fenomena malas belajar Islam secara mendalam. Membahas masalah aktual dengan perspektif Islam dan dalam kemasan yang menarik. Digitalisasi materi-materi AIK, Podcast, memperbanyak akun dakwah untuk share materi keislaman (ex: Gen Saladin) Web, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, dll. 4. Tingkat membaca yang rendah. Membuat resensi, bedah buku, atau video review buku yang menarik. Lomba resensi buku, cerpenisasi dan novelisasi materi AIK, melibatkan para influencer Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, dll.
142 untuk endorsement, dll. Tanggung jawab moral (consequences) 1. Mengikuti life style dan budaya yang bertentangan dengan nilainilai Islam atau moralitas universal. Memahamkan tentang urgensi berakhlak dan berjatidiri Islami, konsep Al-Wala’ wal Bara’, dan bahaya Tasyabbuh bil kuffar. Kajian tematik, diskusi, dialog, podcast, dakwah kepada para artis, melakukan penokohan para trend setter Islami, dll. Organisasi kepemudaan & mahasiswa, YouTube, Instagram, Querra, dll. 2. Kepedulian kepada quarter life crisis tanpa bingkai Islamic worldview. Membedah quarter life crisis dengan perspektif Islam dan multidisiplin ilmu. Bedah kasus, membuat film dokumenter, kuliah umum, diskusi, dialog, podcast, dll. Zoom, TV, Radio, TikTok, YouTube, Instagram, dll. 3. Kuatnya egoisme dan minimnya adab dalam berinteraksi sosial. Mengajarkan adab-adab Islam dan unggahungguh dalam bermasyarakat. Kajian tematik, podcast, ta’dib, melibatkan millenial dalam aktivas social kemasyarakatan. TV, Radio, TikTok, YouTube, Instagram, dll. 4. Minimnya keterlibatan kaum millenial dalam penanggulangan bencana dan masalah sosial. Menjelaskan Teologi AlMaun dan konsep kesolehan sosial, serta melibatkan Kajian intensif, diskusi, dialog, podcast, produksi info grafis dan short video, rekruitmen Organisasi kepemudaan & mahasiswa, YouTube, Instagram, Querra, dll.
143 mereka dalam aksi social dan tanggap bencana. relawan sosial dari kalangan milenial, dll. 5. Cuek dengan tersebarnya Pekat (penyakit Masyarakat) di lingkungan sekitar. Menjelaskan efek dosa dan kemaksiatan bagi individu, keluarga dan komunitas. Daurah dhowabith Amar ma’ruf nahyi munkar, Kajian fiqih dakwah, dialog, bedah kasus, dll. TV, Radio, TikTok, YouTube, Instagram, dll.
144 BAB VI RANCANGAN MODEL DAKWAH DIGITAL MUHAMMADIYAH Pendahuluan Dalam Matriks Program Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ada sejumlah program yang pelaksanaannya diamanahkan kepada Bidang 6 ( Bidang Sistem Informasi Dakwah dan Digitalisasi Tabligh), Majelis Tabligh, PP Muhammadiyah untuk kurun waktu satu periode kepengurusan (5 tahun, 2022 - 2027). Adapun program-program yang dimaksud adalah: (1) Pemberdayaan Tabligh Influencer, (2) Pengelolaan Website Resmi Majelis Tabligh (tabligh.id), (3) Produksi dan Penyebaran Tabligh Digital Flyers, (4) Produksi dan Penyebaran Tabligh Video: Ceramah Keislaman Muhammadiyah dalam Bahasa Asing, (5) Produksi dan Penyebaran Tabligh Video: Ceramah Keislaman Muhammadiyah, (6) Produksi dan Penyebaran Tabligh Video: Film Dokumenter, (7) Produksi dan Penyebaran Tabligh Video: Film Pendek, (8) Produksi dan Penyebaran Tabligh Video: Komika Dakwah, (9) Produksi dan Penyebaran Tabligh Video: Podcast, (10) Produksi dan Penyebaran Tabligh Video: Short Videos untuk Pencerahan Keagamaan, (11) Pelatihan Desain Visual Dakwah, (12) Pelatihan Digital Marketing Dakwah, (13) Pelatihan Host dan Anchor Dakwah, (14) Pelatihan Pengelolaan Konten Dakwah Digital Muhammadiyah, (15) Pelatihan Videografi Dakwah, (15) Pelatihan Jurnalisme Dakwah, (16) Workshop Pemetaan Proses Bisnis Majelis Tabligh, (17) Pembuatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengajian Muhammadiyah untuk Pendataan Pengajian Muhammadiyah seIndonesia, (18) Pembuatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Dakwah Muhammadiyah, (19) Pembuatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Masjid-Mushalla Muhammadiyah, dan (20) Koordinasi Big Data Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (SIMAM) dan Sistem Informasi Cabang dan Ranting (SICARA). Mempertimbangkan amanah program yang cukup banyak tersebut Tim Bidang mencoba untuk membagi dalam dua tema besar atau divisi yang diupayakan dapat dilaksanakan dalam masa satu sampai dua tahun dengan maksud agar. Pembagian dalam dua divisi program dimaksudkan agar ada skala prioritas, saling keterkaitan, dan keberlanjutan program. Kedua divisi program tersebut adalah: (1) pengembangan teknologi dakwah milenial dan (2) pengembangan strategi dakwah milenial. Penjabarannya sebagaimana diuraikan berikut ini: A. Pengembangan Teknologi Dakwah Milenial 1. Definisi Permasalahan Dalam Risalah Islam Berkemajuan (RIB) disebutkan dengan jelas bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan capaian manusia yang harus dimanfaatkan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Misi utama Muhammadiyah sebagai gerakan Islam adalah misi dakwah untuk membawa manusia kepada ilmu dan kesadaran. Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk melakukan masifikasi dan efisiensi misi dakwah Muhammadiyah. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan dakwah dapat dikategorisasikan dalam tiga tema utama yaitu penyebaran, komunikasi, dan manajemen kegiatan dakwah. Identifikasi permasalah untuk setiap tema utama dapat dijelaskan sebagai berikut:
145 a. Pemanfaatan teknologi untuk penyebaran materi dakwah Muhammadiyah. Saat ini Muhammadiyah melalui majelis Tabligh dan juga majelis Tarjih telah memproduksi dokumen-dokumen yang dapat dijadikan pedoman bagi jamaah dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Namun, penyebaran dokumen digital tersebut saat ini belum optimal. Penyebaran melalui teknologi website, misalnya, dokumendokumen tersebut belum secara optimal masuk pada hasil pencarian utama pada mesin pencarian di internet. Dokumen penting lain misalnya dokumen fatwa majelis tarjih saat ini disebarkan melalui group-group Whatsapp sehingga belum dikelola dengan baik serta belum terukur. b. Pemanfaatan teknologi untuk komunikasi antara mubaligh dengan jamaah. Masifnya perkembangan teknologi percakapan (chatting) telah berdampak pada cara manusia berkomunikasi. Orang cenderung lebih memilih berkomunikasi dan berkonsultasi secara pribadi kepada seorang ahli untuk menemukan solusi atas permasalahan hidupnya. Hal tersebut merupakan tantangan baru bagi majelis tabligh untuk menghadirkan inovasi model komunikasi yang efektif agar jamaah memperoleh layanan konsultasi keagamaan yang tepat dengan ahli yang tepat (tidak menyesatkan). c. Pemanfaatan teknologi untuk manajemen kegiatan dakwah Muhammadiyah. Basis kegiatan Muhammadiyah adalah pengajian yang dilakukan di semua level kepengurusan. Oleh sebab itu teknologi sebaiknya dihadirkan untuk mengelola kegiatan pengajian tersebut sehingga kegiatan dakwah menjadi lebih mudah, efisien, dan terukur. Misalnya pengelolaan jadwal mubaligh dan data-data lain yang diperlukan sehingga majelis Tabligh PP Muhammadiyah memiliki data yang valid mengenai kondisi umat. Dengan data tersebut, Majelis Tabligh diharapkan dapat melakukan pengambilan keputusan dan strategi yang lebih akurat. 2. Perencanaan Strategi Perencanaan strategi implementasi pengembangan teknologi untuk masifikasi dan efisiensi dakwah Muhammadiyah secara garis besar terdiri dari empat fase yaitu fase identifikasi masalah, fase pengembangan, fase implementasi, dan fase monitoring evaluasi. Secara sistematis fase-fase tersebut adalah seperti dijelaskan pada gambar 1. 1. Fase Identifikasi Permasalahan Tujuan utama dari fase ini adalah untuk memperoleh permasalahan yang sesungguhnya terjadi di lapangan mengenai pemanfaatan teknologi untuk keperluan dakwah Muhammadiyah, terutama dalam fungsinya untuk penyebaran, komunikasi, dan manajemen dakwah. Fase identifikasi permasalahan dilakukan dengan beberapa metode yaitu Focus Group Discussion (FGD), Seminar, dan Survey. Agar memperoleh data yang komprehensif maka kegiatan-kegiatan tersebut akan melibatkan orangIdentifikasi Permasalaha n Pengembangan Teknologi Impementas i Monitoring dan Evaluasi
146 orang yang merepresentasikan stakeholder seperti orang dari kalangan mubaligh, jamaah, pakar teknologi, dan pimpinan muhammadiyah. 1.1. Focus Group Discussion (FGD) FGD dimaksudkan untuk mendapatkan wawasan tentang permasalahanpermasalahan dalam hal pemanfaatan teknologi untuk kepentingan dakwah dengan target luaran berupa dokumen analisis kebutuhan dan spesifikasi teknologi untuk masifikasi dan efisiensi dakwah. Peserta yang akan diundang dalam FGD ini diantaranya adalah: (a) Perwakilan Mubaligh dari tingkat nasional, wilayah, daerah, dan cabang (b) perwakilan jamaah yang mewakili beberapa kalangan masyarakat dikategorisasikan berdasarkan usia, (c) Pakar teknologi meliputi pakar teknologi komunikasi, pakar manajemen, pakar SEO, dan pakar keamanan informasi, (d) perwakilan pimpinan Muhammadiyah yang mewakili daerah dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda. 1.2. Seminar Teknologi Dakwah Seminar Teknologi Dakwah (STD) ini dilaksanakan secara nasional yang menghadirkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu yang berkonsentrasi pada masalah pemanfaatan teknologi untuk kegiatan dakwah dengan peserta dari kalangan akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Kegiatan ini bersifat kolaboratif dengan perguruan tinggi yang relevan. STD ini ditujukan untuk menghimpun gagasan inovatif hasil penelitian para akademisi tentang pemanfaatan teknologi dan diharapkan menghasilkan output berupa proceeding seminar yang diterbitkan/ dipublikasikan. 1.3. Survey Peta Dakwah Muhammadiyah (SPDM) SPDM adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi untuk dakwah di kalangan masyarakat. Rangkaian kegiatan meliputi beberapa tahap sebagai berikut: (a) Perancangan instrumen/ kuesioner, (b) penyiapan teknologi survey, (c) analisis data , dan (d) penyusunan laporan. 2. Fase Pengembangan Teknologi Fase ini merupakan tahap eksekusi pengembangan teknologi berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahap analisis yakni hasil FGD, peta dakwah, dan inovasi-inovasi pada kegiatan seminar. Pengembangan teknologi berfokus pada tiga tema utama yaitu penyebaran, komunikasi, dan manajemen dakwah. Detail kegiatan adalah sebagai berikut: 2.1. Pengembangan Teknologi Penyebaran Informasi Dakwah Pengembangan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan masifikasi penyebaran informasi-informasi dakwah Muhammadiyah. Teknologi yang dikembangkan dapat berupa website atau teknologi lain (berdasarkan hasil pada fase analisis) yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap tujuan dakwah Muhammadiyah. Rangkaian aktivitas dalam program ini adalah: penentuan spesifikasi teknologi, penentuan vendor, pengujian teknologi, dan rilis aplikasi. Adapun luaran yang diharapkan adalah: (a) perangkat teknologi (software), (b) dokumentasi pengembangan, (c) Dokumentasi penggunaan, (d) source code. 2.2. Pengembangan Teknologi Komunikasi dan Manajemen Dakwah
147 Pengembangan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan kedekatan jamaah dengan mubaligh melalui komunikasi privat. Pengembangan teknologi ini mungkin akan melibatkan Artificial Intelligence (AI) untuk memberikan kemudahan bagi para mubaligh dalam memberikan layanan konsultasi jamaah. Kebutuhan yang lebih spesifik mengenai pengembangan teknologi yang diperoleh pada fase analisis dieksekusi secara sistematis pada tahap pengembangan. Serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan dalam program ini adalah: penentuan spesifikasi teknologi, penentuan vendor, pengujian teknologi, dan rilis aplikasi. Luaran yang diharapkan dari program ini adalah : (a) perangkat teknologi (software), (b) dokumentasi pengembangan, (c) dokumentasi penggunaan, dan (d) source code. 3. Fase Implementasi Fase ini adalah fase untuk menerapkan teknologi yang sudah dikembangkan untuk kegiatan dakwah Muhammadiyah. Kegiatan pada fase ini secara umum terdiri dari pembentukan tim pengelola, pelatihan, dan sosialisasi. 3.1. Pembentukan Tim Pengelola Pembentukan tim pengelola bertujuan untuk memastikan bahwa produk teknologi yang dibuat dapat dijalankan dengan optimal. Tim pengelola bertanggungjawab atas hal-hal teknis implementasi teknologi mulai dari pengelolaan konten, pelatihan, sosialisasi, dan bantuan teknis untuk pengguna. Rangkaian kegiatan program ini adalah: penyusunan materi pelatihan untuk tim pengelola, rekrutmen tim, pelatihan khusus untuk tim, dan penyusunan materi-materi pelatihan dan sosialisasi. Target luaran program ini adalah: (a) materi pelatihan khusus untuk tim pengelola, (b) struktur tim pengelola teknologi dakwah, dan (d) materi pelatihan dan sosialisasi teknologi dakwah. 3.2. Pelatihan Penggunaan Teknologi untuk Pengguna Pelatihan ini bertujuan untuk melatih pihak-pihak terkait yang menjadi aktor utama dalam penggunaan teknologi dakwah. Aktor-aktor utama tersebut diantaranya adalah mubaligh dan pimpinan Muhammadiyah khususnya majelis tabligh level Wilayah. Tahapan kegiatan program ini adalah: Penyusunan perencanaan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi detail pelaksanaan kegiatan. Setelah pelatihan diharapkan hasil diantaranya berupa dokumen evaluasi pelatihan. 3.3. Sosialisasi Sosialisasi dalam hal ini adalah melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang teknologi yang sudah dibuat untuk mendukung kegiatan dakwah khususnya di kalangan warga Muhammadiyah. Kegiatan sosialisasi terdiri dari sosialisasi secara langsung, menggunakan media sosial, dan press release. Aktivitasaktivitas dalam program ini adalah: penyusunan materi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan luaran yang diharapkan adalah: (1) press release, konten media sosial, dan kegiatan sosialisasi. 4. Fase Monitoring dan Evaluasi Fase ini merupakan fase untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap produk teknologi yang telah dikembangkan/ dilaksanakan. Fase ini akan menentukan tindak lanjut dari implementasi teknologi berkaitan dengan perbaikan atau
148 penambahan fitur. Selain itu, pada fase ini juga dilakukan analisis dampak penggunaan teknologi terhadap kemajuan dakwah. Rangkaian kegiatan program ini adalah: FGD tentang implementasi dan dampak penggunaan teknologi dakwah, dan penyusunan dokumen analisis implementasi teknologi. Luaran yang diharapkan berupa dokumen analisis implementasi teknologi dan kebutuhan fungsional untuk peningkatan kegunaan teknologi. B. Pengembangan Strategi Dakwah Milenial Muhammadiyah 1. Definisi Permasalahan Muhammadiyah adalah gerakan pembaharuan Islam yang masyhur dengan tag line Islam Berkemajuan. Konteks berkemajuan inilah yang menjadi spirit Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MT PPM) untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Di era digital seperti sekarang ini, dakwah/ tabligh tidak hanya disampaikan secara konvensional, misalnya ceramah dari masjid ke masjid atau dari satu majelis ke majelis yang lain, tetapi juga dapat menggunakan berbagai plat form digital. Bagi generasi X (1961-1980), paltform facebook dan youtube menjadi barang yang tidak asing lagi, begitu juga dengan generasi Z dan milenial, platform seperti twitter, Instagram, dan tiktok menjadi kebutuhan informasi sehari-hari. Dengan adanya fenomena digitalisasi komunikasi di atas, Muhammadiyah dirasa sangat perlu andil dalam dakwah digital. Dalam platform digital tiktok, jumlah views dengan tanpa pagar atau tagar Muhammadiyah masih kalah jauh dengan jumlah views dengan tagar nahdlatul ulama. 1.1.Jumlah views #muhammdiyah. 1.2. Jumlah Views #Nahdlatululama Selain dilihat dari tagar di sosial media, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan Muhammadiyah kurang stand out dengan dakwahnya yakni kurangnya ketokohan ulama yang popular di jagad maya. Beberapa nama tokoh yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama antara lain Buya Yahya yang popular di kalangan generasi X dan Y, Habib Husein Jafar yang amat sangat masyhur di kalangan milenials, terkahir Hanan Ataqi yang dibaiat masuk ke Nahdlatul Ulama.
149 Bagaimana dengan Muhammadiyah? Betul ada Adi Hidayat yang belum lama ini mendeklarasikan diri sebagai warga Muhammadiyah. Namun, apakah cukup dengan nama Adi Hidayat? Bagaimana dengan kalangan milenials? Atau siapa tokoh Muhammadiyah muda yang dapat mengimbangi jenakanya Husein Jafar? Dari sedikit definisi permasalahan di atas, Muhammadiyah melalui MT PPM dirasa sangat perlu mengambil andil dalam membumikan dakwah Muhammadiyah di era digital. Harapannya, dengan adanya Tim Dakwah Digital MT PPM, narasi dakwah Muhammadiyah akan lebih meningkat dan semakin menguatkan tagline Muhammadiyah sebagai Islam yang berkemajuan. 2. Perencanaan dan Strategi Setiap Platform media digital memiliki karakter yang berbeda-beda, maka dari itu perlu perencanaan dan strategi yang berbeda pula. Namun sebelum memetakan strategi setiap platform, alangkah lebih baik apabila melihat bagaimana kemampuan SDM yang dimiliki oleh para mubaligh Muhammadiyah. Maka dari itu, Majelis Tabligh Menyusun empat perencanaan dan strategi tim dakwah digital MT PPM. 1.Training of Trainer (ToT) Mubaligh Muhammadiyah Dalam kegiatan ini, MT PPM mengundang Perwakilan Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah dan Daerah Muhammadiyah di seluruh Indonesia untuk menyamakan persepsi tentang dakwah digital Muhammadiyah. Setelah menyamakan persepsi, para Pimpinan Wilayah dan Daerah diberikan pelatihan tentang dakwah digital di setiap platform media sosial yang memiliki karakter yang berbeda. 2. Pemilihan talent Dakwah Digital Muhammadiyah Kegiatan ini merupakan pemetaan ulama atau talent Muhammadiyah yang akan dimunculkan di berbagai platform media digital. Secara teknis, MT PPM dapat melakukan dengan cara top down dan bottom up. Top down dilakukan dengan cara jemput bola ke ulama yang direkomendasikan oleh pimpinan atau kalangan Muhammadiyah. Bottom Up dilakukan dengan cara membuka audisi mubaligh yang akan menjadi talent di setiap platform media digital. Diberi kategori: mubaligh, stand up komedi, desain grafis, music, anchor dakwah (public speaking). 3. Pembuatan konten media sosial Setelah memilih talent, MT PPM membuatkan konten sesuai dengan karakter sosial media dan karatker talent tersebut. a. Youtube: konten dakwah digital di youtube melaui channel official tabligh muhammdiyah dan satu akun unofficial atau underbow MT PPM. Dalam akun official diisi oleh ceramah konvensional dan talkshow oleh para mubaligh Muhammadiyah. Sementara pada akun unofficial berisi tentang konten-konten ringan yang masih berkaitan dengan dakwah Muhammadiyah. Contohnya, talkshow tentang kenalakan remaja di kalangan sekolah Muhammadiyah (contoh isu: SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dengan gank Oestad, SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta dengan gank Ranger), atau perbincangan riangan tentang respon atas fenomena kekinian, missal respon milenials tentang faham agnostik yang digelorakan oleh influencer Choki Pardede. b. Facebook dan Instagram: konten dakwah digital di facebook dan Instagram tidak jauh berbeda dengan di youtube. Sama seperti di youtube, ada akun official dan akun unofficial MT PPM. Hanya yang membedakan, Instagram
150 memiliki kekuatan di fiture story. Konten yang dihadirkan di story lebih ringan dengan durasi maksimal 10 detik. Bisa berupa potoangan ceramah atau quote tentang pandangan Muhammadiyah tentang suatu fenomena yang sedang terjadi. c. Twitter: twitter merupakan platform media digital dengan konsep micro blogging. Konten yang dimunculkan adalah konten thread tentang narasi dakwah Muhammadiyah. Akun yang digunakan adalah akun official dan unofficial. Dalam akun official, thread yang dimunculkan adalah narasi cara pandang Muhammadiyah tentang fenomena terbaru, sementara tugas dari akun unofficial adalah untuk menjadi buuzer atau pendengung dari narasi yang dibuat. Tentu saja, akun buzzer yang digunakan harus memiliki engagement yang tinggi. d. Tiktok: konten dakwah digital di tiktok harus variatif, khususnya bagi generasi milenial. Sama seperti platform yang lain, MT PPM harus menggunakan akun official dan unofficial. Selain itu, untuk menaikkan narasi dakwah muhammadiyah di tiktok, MT PPM juga bisa menggunakan bantuan influencer muda khususnya yang well known sebagai mahasiswa kampus Muhammadiyah. Diantaranya adalah Assegaf Pangestu (UAD), Abdurrafi Afif (UMY), dan Robby Hayyul Islami (Unisa). 4. Workshop Jurnalistik Dakwah (PDM dan PWM) Dalam kegiatan ini, MT PPM mengundang Perwakilan Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah dan Daerah Muhammadiyah di seluruh Indonesia untuk mengaktifkan kegiatan jurnalistik dakwah. Jurnalistik dakwah merupakan kegiatan jurnalistik dalam konteks dakwah khususnya kegiatan Muhammadiyah di setiap PDM dan PWM. Goals dari workshop ini adalah banyaknya kegiatan jurnalistik dakwah di PDM dan PWM yang lolos kurasi User Generated Content (UGC). Kegiatan ini dilakukan bertahap, menjadi 4 batch, setiap batch terdiri dari 30 peserta. 5. Lokakarya Penyusunan Dakwah Digital Kegiatan ini merupakan Focus Group Discussion (FGD) dalam mempersiapkan produksi Dakwah Digital. Pada kegiatan ini dilaksanakan dua bulan sekali dan menghadirkan pakar atau ahli untuk mengetahui tema atau isu apa yang menarik untuk diangkat dalam konten dakwah digital. Pemateri FGD bisa berasal dari pengamat media atau praktisi media yang dapat mengarahkan tema atau isu yang sedang menjadi trend atau yang sedang menjadi perbincangan masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan MT PP Muhammadiyah dapat memilih tema yang menarik dan dapat mengarahkan audiens untuk melihat dalam sudut pandang dakwah. 6. Sayembara karya audiovisual Muhammadiyah Kegiatan ini meruapakan sayembara atau perlombaan untuk mendapatkan hibah pendanaan pembuatan karya audiovisual. Peserta dari sayembara ini adalah para siswa dan mahasiswa di kalangan sekolah atau perguruan tinggi Muhammadiyah. Setelah mengirimkan konsep karya audiovisual, para peserta akan diundang untuk pitching konsep dan akan dipilih 5 karya yang akan didanai oleh MT PPM. Demikian Rancangan Model Dakwah Digital Muhammadiyah kami sampaikan sebagai tawaran kepada peserta Rakernas yang juga diikuti oleh perwakilan Pimpinan Majelis