PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF JENJANG PRASEKOLAH

1

i

ii

Kata Pengantar

Di Indonesia terdapat 22,5 juta penyandang disabilitas
(data berjalan BPS tahun 2020). Angka tersebut diperkirakan
sekitar 5% dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia.
Penyandang disabilitas masih mengalami ketimpangan
pendidikan. Faktanya, sebagian besar penyandang disabilitas
belum bisa mendapatkan pendidikan setinggi yang dimiliki
penduduk non disabilitas. Sebagian besar penyandang disabilitas
di Indonesia tidak tamat sekolah dasar (SD). Hal ini menunjukan
akses pendidikan di Indonesia masih perlu perjuangan memenuhi
hak dasar anak untuk mengembangkan keterampilan dan
mewujudkan potensi penuh anak.

Di kehidupan sosial penyandang disabilitas seringkali
menghadapi diskriminasi dan stigma di masyarakat termasuk
dalam layanan sekolah. Anak Berkebutuhan Khusus memiliki
kesempatan yang sama untuk sekolah umum dan di kelas reguler
bersama teman seusianya dan terbiasa berinteraksi tidak hanya
dengan sesama penyandang disabilitas. Pendidikan inklusif telah
menjadi salah satu arah terpenting dalam pengembangan
pendidikan dan reformasi pendidikan Republik Indonesia yang
bertujuan untuk memecahkan masalah untuk akses pendidikan
berkualitas bagi semua anak di Indonesia.

i

Buku ini menjadi dasar bagi pembaca untuk
mendukung perkembangan pendidikan inklusif dengan meninjau
peraturan dan praktik pendidikan inklusif telah berjalan di
Indonesia. Melalui pendidikan inklusif yang layak, diharapkan
penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam kehidupan
sosial, ekonomi dan politik yang akan menjadi sikap terhadap
semangat perkembangan zaman. Buku ini dapat dijadikan
sebagai panduan dalam mengembangkan dan mengevaluasi
implementasi pendidikan inklusif pada jenjang prasekolah.
Dengan adanya Pedoman ini diharapkan semua pihak yang
terlibat dalam implementasi pendidikan inklusif dapat
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal
sehingga implementasi berlangsung seuai dengan filosofi
pendidikan inklusif.

Penulis

23 Agustus 2022

ii

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

Pendahuluan 1

1 Latar Belakang 7
Tujuan 9
Landasan Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif di Indonesia

Pendidikan Inklusif 15

2 Konsep Pendidikan Inklusif 16
Sistem Dukungan Pendidikan 32

Inklusif

Perkembangan Pendidikan Inklusif 41
di Indonesia

Penyelenggaraan 46

3 Pendidikan Inklusif 47
Perkembangan Peserta Didik 77
Penerimaan Peserta Didik
>>
iii

Identifikasi dan Asesmen 79

3 Kurikulum 109
Sistem Evaluasi 128
Pengelolaan Kelas dan Kegiatan 132

Pembelajaran

Ketenagaan 135

Sarana dan Prasarana Pendidikan 140

Inlusif

Managemen Sekolah 152

Pemberdayaan Masyarakat 154

Mekanisme 156

4 Implementasi 157
Pendidikan Inklusif 180
Tingkat Prasekolah

Index Inklusi
Standar Nasional Pendidikan
Anak Usia Dini

iv

1

A. Latar Belakang

Sekitar 15 persen dari populasi dunia atau sebanyak
satu miliar orang mengalami disabilitas, dengan prevalensi yang
lebih tinggi di Negara berkembang. Penyandang disabilitas
memiliki risiko lebih tinggi mengalami kesempatan terbatas untuk
mengakses pendidikan dan fasilitas pendidikan, hasil gizi dan
kesehatan yang lebih buruk, tingkat pekerjaan yang lebih rendah,
dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi (World Health
Organization., 2021). Penyandang disabilitas juga mengalami
berbagai hambatan inklusi sosial dan ekonomi di masyarakat.

Saat ini, sistem pendidikan di seluruh dunia dipanggil
untuk menjawab tantangan globalisasi, revolusi industri keempat,
resesi global, perubahan iklim dan perang yang telah mengubah
dinamika mobilitas global, dan struktur sosial. Dalam pengertian
ini, sistem pendidikan harus berinvestasi dalam latar belakang
kognitif, keterampilan, pengalaman, dan harapan semua siswa,
tanpa membuat pengecualian, agar berhasil merespons peran
transformasional yang harus mereka mainkan dalam memastikan
sosial (Sorkos & Hajisoteriou, 2021). Negara-negara berkembang
terus berupaya untuk menjamin lebih banyak inklusivitas bagi

2

memungkinkan dan mudah diakses; b) pergeseran perspektif
kebijakandari sekolah khusus menuju hak asasi manusia dan
keadilan sosial; c) pemerataan kesempatan dan inklusi dan
partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam masyarakat; dan
d) mengakui bahwa disabilitas disebabkan oleh faktor fisik dan
lingkungan.

Permasalahan utama yang belum terselesaikan hingga
saat ini adalah ketersediaan layanan pembelajaran yang
berkualitas dan akomodatif bagi peserta didik yang beragam.
Layanan pembelajaran yang akomodatif adalah layanan
pembelajaran yang mampu melayani semua peserta didik melalui
proses modifikasi dan adaptasi dan memperhatikan
keberagaman kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu
diperlukan alternatif sistem layanan pendidikan lain yang lebih
memberikan peluang bagi peserta didik untuk belajar. Pendidikan
inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan
kesempatan kepada semua anak untuk memperoleh layanan
pendidikan yang bermutu, humanis dan demokratis. Disebutkan
pula dalam penjelasan pasal 15 dalam Undang-undang Sisdiknas
Tahun 2003, berbunyi: “Pendidikan khusus merupakan
penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang
berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar
biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan
pendidikan khusus ...”. Pendidikan inklusif merupakan bentuk
reformasi pendidikan yang merangkul keberagaman dan
menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak
dan kesempatan, keadilan dan perluasan akses dan mutu
pendidikan bagi semua. Pendidikan inklusif sebagai suatu sistem

3

harus mengakomodasi keterlibatan semua peserta didik untuk
mengikuti pendidikan tanpa kecuali. Implikasinya semua satuan
layanan pendidikan (formal dan nonformal) harus melayani
semua peserta didik tanpa mempedulikan keadaan fisik,
intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisikondisi lain, anak-
anak dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa (gifted
and talented children), pekerja anak dan anak jalanan, anak di
daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa
minoritas dan anakanak yang tidak beruntung dan terpinggirkan
dari kelompok masyarakat (Salamanca Statement, 1994).
diharapkan dengan demikian semua peserta didik memperoleh
pendidikan yang adil dan berimbang (equity dan equality) sesuai
dengan kebutuhannya. Inilah yang dimaksud dengan merangkul
atau mengakomodasi keberagaman. Selanjutnya dengan
mengacu kepada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009,
memungkinkan setiap pemerintah daerah menunjuk
sekolahsekolah inklusif baru. Faktanya bahwa jumlah sekolah
penyelenggara pendidikan inklusif sangat terbatas, secara
fungsional sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah
penyelenggara pendidikan inklusif pun belum sepenuhnya dapat
menjalankan perannya sebagai sekolah penyelenggara
pendidikan inklusif secara optimal.

Informasi kuantitatif yang dikumpulkan dari Survei
Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019 menemukan
bahwa lebih dari 9 persen penduduk Indonesia memiliki
disabilitas (23,3 juta). Penyandang disabilitas masih menghadapi
tantangan dalam mengakses berbagai layanan dasar seperti akta
kelahiran, pendidikan, perlindungan sosial termasuk asuransi

4

kesehatan, dan kesulitan memasuki pasar tenaga kerja dan
pekerjaan. Menurut Dirjen Dikdasmen, 2017 dalam Kemendikbud
(2020), saat ini baru sekitar 18% anak-Anak Berkebutuhan
Khusus yang mendapat layanan pendidikan. Lebih rinci
dijelaskan bahwa terdapat 115 ribu (27,8%) anak dilayani di SLB
dan 299 ribu (72,2%) dilayani di sekolah inklusif. Seiring dengan
informasi tersebut, catatan tambahan pada Data Pokok
Pendidikan (Dapodik) pada tahun 2017, terdapat 31.724 sekolah
penyelenggara pendidikan inklusif pada semua jenjang
pendidikan, dengan rincian jenjang SD terdapat 23.195 sekolah,
jenjang SMP 5.660 sekolah, dan jenjang SMA dan SMK 2.869
sekolah atau mendekati angka 82%. anak berkebutuhan khsuus
belum mendapatkan leyanan pendidikan (Biro Komunikasi dan
Layanan Masyarakat, Kemdikbud, 2017). Berdasarkan data-data
tersebut, jenjang prasekolah belum tercatat sebagai sekolah
penyelenggara pendidikan inklusif. Dikhawatirkan anak-Anak
Berkebutuhan Khususkhus pada jenjang prasekolah belum
mendapat layanan pendidikan inklusif.

Melalui peraturan tersebut, maka pemerintah provinsi
Jawa Timur mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun
2011 Fasal 3 yang menyatakan bahawa pelaksanaan pendidikan
inklusif dapat dilaksanakan bermula dari peringkat Prasekolah,
Sekolah Rendah, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah
Menengah Atas. Peraturan ini digunakan sebagai asas 45 dalam
pembangunan pendidikan inklusif untuk kanak-kanak kurang
upaya pendengaran di peringkat prasekolah. Sejalan dengan
pernyataan European Agency for Special Needs and Inclusive
Education (2015) bahawa visi utama pendidikan inklusif adalah

5

untuk memastikan bahawa semua peserta didik dari segala usia
diberikan pendidikan yang bermakna dan berkualiti, untuk itu
pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih harus
dilakukan untuk memenuhi keperluan pembelajaran kanak-kanak
bermasalah pendengaran di peringkat prasekolah.

Pendidikan inklusif bagi kanak-kanak pra sekolah dari
semua tingkat kemampuan, adalah pendidikan yang menyokong
penyertaan mereka dalam rangkaian pengurusan kanak-kanak di
awal usia, bersandarkan komuniti dan sekolah, dengan
penyesuaian dan akomodasi yang sesuai, untuk mencapai
persediaan sekolah dan hasil positif sepanjang pengalaman
pendidikan mereka. Lingkungan alami dan lingkungan yang
paling tidak menghalang dapat memastikan bahawa kanak-kanak
kurang upaya menerima layanan dalam pengurusan dan program
awal kanak-kanak bersandarkan komuniti yang khas sekiranya
berkemungkinan, dan hanya pergi ke pengurusan yang lebih
ketat atau khusus ketika seseorang individu memerlukannya.
(The National Center for Educational Restructuring and Inclusion,
1995 dalam Defining Early Childhood Inclusive Education, 2011).

Agar sesuai denga flosofi pendidikan inklusif, Kalinina,
T. S., dkk (2022) menyatatakan bahwa dalam menyelenggarakan
lingkungan inklusif yang efektif bagi lembaga pendidikan
prasekolah harus memenuhi kriteria diantaranya a) akses yang
sama untuk semua anak ke pendidikan prasekolah yang
berkualitas; b) kurikulum yang mudah diakses dan fleksibel,
lingkungan pendidikan yang ramah dan program pengembangan
individu untuk anak berkebutuhan pendidikan khusus; c)
dukungan psikologis dan pedagogis yang berkualitas; d)

6

pemantauan kebutuhan peserta dalam proses pendidikan,
analisis dan evaluasi kegiatan lembaga pendidikan prasekolah; e)
kemitraan dan kerjasama yang erat dengan orang tua; f)
manajemen lembaga yang bertanggung jawab untuk
memfasilitasi kerjasama dan pembagian tanggung jawab di
antara semua pihak yang berkepentingan.

B. Tujuan

Buku pedoman umum pendidikan inklusif Jenjang Prasekolah ini
disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Menjadi acuan dalam implementasi penyelenggaraan

pendidikan inklusif pada jenjang prasekolah

2. Menjadi acuan semua pihak dalam pemerataan pendidikan

bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

3. Menjadi acuan masyarakat dalam memahami konsep dan

implementasi penyeleng8.Menjadi acuan masyarakat dalam
memahami konsep dan implementasi penyelenggaraan
pendidikan inklusif yang garaan pendidikan inklusif yang

7

sesuai dengan filosofi dan nilai-nilai positif yang tercakup
dalam pendidikan inklusif.

4. Menjadi rambu-rambu dan acuan bagi sekolah-sekolah

yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif agar tidak
menyimpang dari kriteria yang ditetapkan, sehingga dapat
dipertanggungjawabkan kepada setiap pemangku
kepentingan.

5. Menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak terkait dalam

melakukan monitoring dan evaluasi, serta pembinaan
terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Menjadi
acuan dalam pelaksanaan program penjaminan mutu dalam
penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sesuai dengan filosofi
dan nilai-nilai positif yang tercakup dalam pendidikan
inklusif.

6. Menjadi acuan dalam pelaksanaan program penjaminan

mutu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

8

C. Landasan
Penyelenggaraan

Pendidikan Inklusif

di Indonesia

Pendidikan inklusif merupakan salah satu agenda global
pendidikan dalam beberapa tahun terakhir ini pada banyak
negara telah menerapkan kebijakan pendidikan inklusif sesuai
dengan tujuan Sustainable Development Goal (SGD) pada poin
“[e] memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif

dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar
sepanjang hayat untuk semua”. Pendidikan inklusif mengacu
pada praktik pendidikan khusus yang didasarkan pada prinsip
bahwa individu yang membutuhkan pendidikan khusus harus
melanjutkan pendidikannya baik di prasekolah negeri dan swasta,
lembaga pendidikan dasar dan menengah, serta lembaga
pendidikan nonformal dengan teman sebayanya, yang tidak
memiliki disabilitas (Batu, S., & Kırcaali- İftar, G., 2007).
Penyelenggaraan pendidikan inklusif di indonesia berdasarkan
pada landasan filosofis dan yuridis dan empiris.

9

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis penerapan pendidikan inklusif di Indonesia
adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita–cita
yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang
disebut Bhineka Tunggal Ika (Abdulrahman, 2003 dalam
direktorat PKPLK, 2011). Filsafat ini sebagai wujud pengakuan
kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal,
yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di muka
bumi. Kebinekaan vertikal ditandai dengan perbedaan
kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan,
kemampuan pengendalian diri, dsb. Sedangkan kebinekaan
horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa,
budaya, agama, tempat tinggal, daerah afiliasi politik, dsb.
Walaupun beragam namun dengan kesamaan misi yang diemban
di bumi ini, menjadi kewajiban untuk membangun kebersamaan
dan interaksi dilandasi dengan saling membutuhkan.

Bertolak dari filosofi Bhineka Tunggal Ika, kelainan
(kecacatan) dan keberbakatan merupakan salah satu bentuk
kebhinekaan, seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa,
budaya, atau agama. Di dalam diri individu berkelainan pastilah
dapat ditemukan keunggulan–keunggulan tertentu, sebaliknya di
dalam diri individu berbakat pasti terdapat juga kecacatan tertentu
karena tidak hanya makhluk di bumi ini yang diciptakan sempurna.
Kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik yang
satu dengan yang lainnya, seperti halnya perbedaan suku,
bahasa, budaya, atau agama, tetap dalam kesatuan. Hal ini terus
diwujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus
memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar peserta

10

didik yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asah, silih
asih, dan silih asuh dengan semangat toleransi yang nampak
atau dicita–citakan dalam kehidupan sehari–hari.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah
sebagai berikut.

a. UUD 1945 (Amandemen) Ps. 31: Ayat (1) berbunyi 'Setiap

warga negara berhak mendapat pendidikan'. Ayat (2)
'Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya'.

b. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ps. 48

'Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar
minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak'. Ps. 49
'Negara, Pemerintah,Keluarga, dan Orangtua wajib
memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada
anak untuk memperoleh pendidikan'.

c. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional Ps. 10 ayat (1) 'Setiap warga negara mempunyai

11

hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang
bermutu'. Ayat (2): 'Warganegara yang memiliki kelainan
fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak
memperoleh pendidikan khusus'. Ayat (3) 'Warga negara di
daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat
yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan
khusus'. Ayat (4) 'Warga negara yang memiliki potensi
kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh
pendidikan khusus'. Pasal 11 ayat (1) dan (2) 'Pemerintah
dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan
yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi'.
'Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin
tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi
setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan
lima belas tahun'. Pasal 12 ayat (1) 'Setiap peserta didik
pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan
pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuannya (1.b). Setiap peserta didik berhak pindah
ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan
lain yang setara (1.e). Pasal 32 ayat (1 ) 'Pendidikan khusus
merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki
tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran
karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau
memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa'. Ayat (2)
'Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi
peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang,
masyarakat adat terpencil, dan/atau mengalami bencana
alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.'

12

Dalam penjelasan Pasal 15 alinea terakhir dijelaskan
bahwa 'Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan
pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan Pedoman
Umum Penyelenggaran Pendidikan Inklusif. Pendahuluan
atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa
yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan
pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan
menengah'. Pasal 45 ayat (1) 'Setiap satuan pendidikan
formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana
yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan
pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan
intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik'.

d. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan. Pasal 2 ayat (1) Lingkungan Standar
Nasional Pendidikan meliputi Standar isi, standar proses,
standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan
kependidikan, standar sarana prasarana, standar
pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian
pendidikan. Dalam PP No. 19/2005 tersebut juga dijelaskan
bahwa satuan pendidikan khusus terdiri atas: SDLB,
SMPLB dan SMALB

e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70

Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik
yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan
dan/atau bakat istimewa.

13

3. Landasan Empiris

Sejak tahun 1980-an Penelitian tentang pendidikan inklusif telah
banyak di lakukan di negara– negara maju Di antaranya adalah
penelitian berskala besar yang dipelopori oleh The National
Academy of Sciences (Amerika Serikat). Hasilnya menunjukkan
bahwa klasifikasi dan penempatan peserta didik berkebutuhan
khusus di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan
diskriminatif. Dari temuan ini direkomendasikan agar pendidikan
khusus secara segregatif hanya diberikan secara terbatas
berdasarkan hasil identifikasi yang tepat (Heller, Holtzman &
Messick,1982 dalam Direktorat PKPLK, 2011). Beberapa pakar
mengemukakan bahwa sangat sulit untuk melakukan identifikasi
dan penempatan peserta didik berkebutuhan khusus secara tepat,
karena karakteristik mereka yang sangat heterogen (Baker, Wang,
dan Walberg, 1994/1995 dalam Direktorat PKPLK, 2011).
Beberapa peneliti kemudian melakukan meta analisis (teknik
statistik yang memadukan data kuantitif dari beragam penelitian
sejenis untuk temuan yang lebih akurat). Hasil analisis yang
dilakukan oleh Carlberg dan Kavale (1980) terhadap 50 buah
penelitian, Wang dan Baker (1985/1986) terhadap 11 buah
penelitian, dan Baker (1994) terhadap 13 buah penelitian men
unjukkan bahwa pendidikan inklusi berdampak positif, baik
terhadap perkembangan akademik maupun sosial Anak
Berkebutuhan Khusus dan teman sebayanya.

14

15

A. Konsep Pendidikan Inklusif

1. Paradigma pendidikan inklusif

Pemahaman dan sikap terhadap pendidikan inklusif berbeda di
antara negara, sekolah, dan individu. Pada banyak negara,
pendidikan inklusif dianggap sebagai teknik untuk melayani anak-
anak penyandang disabilitas dalam lingkungan pendidikan umum.
Menurut Booth (2002) peningkatan partisipasi dalam belajar,
budaya dan masyarakat, dan mengurangi eksklusivitas di dalam
dan dari pendidikan merupakan upaya untuk memenuhi
kebutuhan yang beragam semua anak. Dalam pendidikan inklusif,
untuk mengakomodasi kebutuhan semua anak diperlukan
perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan,

16

struktur dan strategi yang disesuaikan dengan kelompok usia
anak. UNESCO (2006) mengamanatkan pendidikan inklusif
dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari sistem
pendidikan biasa untuk mendidik semua anak.

Hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atas pendidikan
diwujudkan melalui pendidikan inklusif yang telah dipraktekkan
pada banyak negara di dunia. Dalam setting formal maupun
informal, pendidikan inklusif memberikan respon tepat pada
setiap kebutuhan belajar anak. Pendekatan melalui pendidikan
inklusif mampu mengubah dan mengadaptasikan sistem
pendidikan dalam merespon berbagai kebutuhan anak. Hal ini
bertujuan supaya pengajar dan peserta didik merasa nyaman
dalam keberagaman sehingga suasana tersebut dapat dirasakan
sebagai situasi yang normal sekaligus tantangan dan pengayaan
dalam lingkungan belajar. Menurut Karadağ Yılmaz et al. (2021)
inisiatif untuk berhasil memenuhi tuntutan peserta didik dalam
keberagaman karakteristik individu dari kemampuan akademik,
budaya, tingkat sosial ekonomi, dan profil belajar
dikonseptualisasikan dalam gagasan "pendidikan inklusif." Model
inklusif yang diterapkan dengan baik dapat memberi manfaat
secara luas diantaranya yaitu meningkatkan keterampilan sosial-
emosional, prestasi akademik, keterlibatan sekolah, kesempatan
kerja setelah lulus, transisi ke pendidikan tinggi, harga diri,
penerimaan teman sebaya dan hubungan yang berkelanjutan di
antara mereka. Definisi pendidikan inklusif bersifat progresif dan
terus berubah seiring dengan refleksi dalam praktiknya guna
menghadapi tantangan pendidikan dan pemenuhan hak asasi
manusia. Jika konsep pendidikan inklusif didefinisikan dengan

17

cara yang sempit atau hanya didasarkan pada pandangan yang
sempit, makna pendidikan inklusif akan menjadi sebuah
perspektif negatif atau sebagai masalah sehingga diperlukan
definisi yang jelas untuk mendapatkan pemahaman mengenai
konsep pendidikan inklusif yang disepakati dan diterima oleh
banyak pihak secara internasional. Meskipun definisi mengenai
inklusif akan terus berubah secara bertahap sebagai refleksi dari
apa yang terjadi dalam praktiknya, dalam kenyataan, dan bahkan
harus terus berubah jika pendidikan inklusif ingin tetap memiliki
respon yang bernilai nyata dalam menghadapi tantangan
pendidikan dan hak asasi manusia. Definisi UNESCO (2015)
tentang pendidikan inklusif, yang menyatakan:

Semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, usia,
ras, warna kulit, etnis, bahasa, agama, politik atau
pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti
atau kelahiran, serta penyandang disabilitas, migran,
masyarakat adat, dan anak-anak dan remaja, terutama
mereka yang berada dalam situasi rentan atau status
lainnya, harus memiliki akses ke pendidikan yang
inklusif dan berkualitas serta kesempatan belajar
sepanjang hayat (hal. 25).

Konsep yang mendasari pendidikan inklusif sangat
berbeda dengan konsep yang mendasari pendidikan khusus.
Inklusi atau pendidikan inklusif bukan istilah lain dari pendidikan
khusus. Dalam literatur pendidikan khusus menurut Rix (2020)
karakteristik spesifik mengenai impairment yang mendefinisikan
dan memahami setiap karakteristik. Konsep pendidikan inklusif

18

mempunyai banyak kesamaan dengan konsep yang mendasari
pendidikan untuk semua dan konsep tentang perbaikan sekolah.
Definisi pendidikan inklusif yang diterima oleh banyak pihak
adalah definisi yang diangkat dari seminar tentang pendidikan
inklusif (Seminar on Inclusive Education Agra India, 1998), yang
diselenggarakan di Agra India, dan disetujui oleh 55 peserta dari
23 negara. Dari hasil seminar itu pendidikan inklusif didefinisikan
sebagai berikut.

a. Lebih luas dari pada pendidikan formal, tetapi mencakup

rumah, masyarakat, non-formal dan sistem informal

b. Menghargai bahwa semua anak dapat belajar

c. Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi memenuhi

kebutuhan-kebutuhan semua anak

d. Mengakui dan menghargai bahwa setiap anak memiliki

perbedaan dalam usia, jenis kelamin, etnik, bahasa,
disabilitas, status sosial ekonomi, potensi dan kemampuan

e. Merupakan proses dinamis yang secara evolusi terus

berkembang sejalan dengan konteks budaya

f. Merupakan strategi untuk memajukan dan mewujudkan

masyarakat inklusif.

Definisi yang dikutip di atas menggambarkan sebuah
model pendidikan inklusif yang mendasarkan konsep-konsep
tentang: anak, sistem pendidikan, keragaman dan anti
diskriminasi, proses memajukan inklusi, dan konsep tentang
sumber daya. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

19

a. Konsep tentang Anak

1) Hak semua anak untuk memperoleh pendidikan di
dalam masyarakatnya sendiri

2) Semua anak dapat belajar dan siapapun dapat
mengalami kesulitan dalam belajar

3) Semua anak membutuhkan dukungan dalam belajar
4) Pembelajaran berpusat dan menguntungkan semua

anak
5) Keberagaman diterima dan dihargai

20

b. Konsep tentang Sistem
Pendidikan dan Sekolah

1) Pendidikan lebih luas dari pada pendidikan formal di
sekolah

2) Fleksibel dan sistem pendidikan bersifat responsif
3) Lingkunngan pendidikan ramah terhadap anak
4) Sistem mengakomodasi setiap anak yang beragam

dan bukan anak yang menyesuaikan dengan sistem
kolaboratif antar mitra dan bukan kompetitif

21

c. Konsep Tentang
Keberagaman dan
Diskriminasi

1) Menghilangkan diskriminasi dan pengucilan
2) Memandang keberagaman sebagai sumber daya,

bukan sebagai masalah
3) Pendidikan inklusif menyiapkan siswa menjadi

toleran dan menghargai perbedaan.

22

d. Konsep tentang
Sumberdaya

1) Memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia
2) Mendistribusikan sumber daya yang tersedia
3) Memandang manusia (antara lain: anak, orang tua,

guru, kelompok orang yang termarjinalkan dsb)
sebagai sumberdaya kunci

23

Secara Eksplisit !

Pendidikan inklusif dapat didefinisikan sekolah yang
mengakomodasi semua anak tanpa memperdulikan keadaan fisik,
intelektual, sosial-emosi, bahasa, atau kondisi- kondisi lain,
termasuk anak-anak disabilitas, anak-anak berbakat, anak-anak
jalanan, anak-anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok
etnik dan bahasa minoritas yang tidak beruntung dan
terpinggirkan dari masyarakat (Pernyataan Salamanca, 1994).
Pendidikan inklusif sebenarnya pendidikan yang menghendaki
perubahan dan modifikasi isi kurikulum, pendekatan, struktur dan
strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan hambatan
belajar dan kebutuhan anak. Sejalan dengan itu pendidikan
inklusif ditopang oleh elemen-elemen sebagai berikut.

1) Merangkul semua anak,

2) Pelaksanaan pembelajaran berpusat pada anak bukan pada

kurikulum,

3) Menghargai dan menerima perbedaan serta keberagaman,

4) Lingkungan sekolah mudah dijangkau,

5) Guru bekerja dalam tim,

6) Orang tua terlibat dalam pembelajaran di sekolah,

24

7) Kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian disesuaikan

pada kebutuhan anak.

Permendiknas No 70 tahun 2009 mendefinisikan pendidikan

inklusif sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang
memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau
bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran
dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama- sama
dengan peserta didik pada umumnya.

2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Munculnya

Konsep Pendidikan Inklusif
Munculnya gagasan tentang pendidikan inklusif dilatarbelakangi
oleh dua faktor utama yaitu adanya gerakan yang disebut schools
improvement dan didorong oleh pemikiran yang berkembang
dalam bidang special needs education. Kedua faktor tersebut

25

dalam realitasnya terjadi melalui: (1) Lobi-lobi yang dilakukan
oleh para aktivis seperti organisasi penyandang , kelompok-
kelompok orang tua, dan kelompok-kelompok yangmendorong
anak perempuan untuk memperoleh akses ke pendidikan, (2)
Adanya pandangan yang menganggap bahwa program sekolah
khusus dan sekolah terpadu tidak berhasil, (3) Adanya desakan
yang sangat kuat terhadap sekolah agar peduli terhadap
kenyataan bahwa ada sekian banyak anak yang terpinggirkan
dan tidak mendapatkan akses ke pendidikan, seperti pengungsi,
orang yang terinfeksi HIV/AIDS, anak-anak dari keluarga miskin,
dan situasi konflik, (4) Adanya keberhasilan program-program
yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam pemberantasan buta
huruf dan keberhasilan program rehabilitasi bersumber daya
masyarakat (Community Based Rehabilitation), dalam membantu
mengembangkan para penyandang cacat, (5) Banyaknya contoh-
contoh keberhasilan dalam praktik inklusif dalam rentang budaya
dan konteks sosial tertentu (PKPLK, 2019).

a. Peningkatan Mutu Sekolah

1) Gerakan Peningkatan Mutu Sekolah
di Negara Berkembang

Salah satu aspek dari gerakan peningkatan mutu
sekolah atau perbaikan mutu sekolah adalah mempromosikan
pendidikan dasar untuk semua, yaitu memberi kesempatan
kepada semua anak untuk belajar pendidikan dasar di sekolah
(meningkatkan akses). Akan tetapi jika hanya sekedar memberi
kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan di
sekolah adalah tindakan yang membuang-buang waktu, tenaga

26

dan sumber daya saja kecuali apa yang terjadi di sekolah
bermanfaat, relevan dengan masyarakat, efektif dan cocok
dengan kebutuhan anak. Dengan kata lain pendidikan harus
berkualitas. Jika pendidikan tidak bermakna bagi anak dan
masyarakat (berkualitas), maka kemudian anak bisa jadi bakal
keluar dari sekolah. orang tua dan masyarakat tidak
memprioritaskan pendidikan untuk anak-anak mereka. Sangat
banyak sekolah di Negara berkembang yang berkualitas rendah.
Oleh karena itu yang dimaksud peningkatan mutu sekolah adalah
upaya untuk memperbaiki mutu sekolah untuk semua anak.
Masalah-masalah yang mempengaruhi sekolah, berkaitan erat
dengan kemiskinan dan diskriminasi yang berlangsung dalam
jangka waktu yang lama antara lain meliputi: utang pemerintah,
pengaruh penjajahan, pengaruh penyesuaian kebijakan struktural,
dan konflik horizontal di dalam masyarakat. Kenyataan seperti itu
mendorong munculnya inisiatif sebagai respon untuk mencari
jalan keluar dari masalah-masalah seperti itu. Salah satu gerakan
perbaikan mutu sekolah dilakukan oleh organisasi non
pemerintah di Inggris yang disebut Save the Children, dengan
meluncurkan program yang diberi nama Responsive School
Systems yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

a. Bersifat inklusif, yang merespon terhadap kebutuhan semua

anak di masyarakat,

b. Mengupayakan adanya sumber-sumber daya yang cocok

dengan keperluan dan memadai,

c. Mengembangkan pendidikan berkualitas yang ditandai

adanya relevansi antara pendidikan dengan kehidupan

27

masyarakat dan memberikan respon terhadap
perkembangan kebutuhan setiap anak.

2) Peningkatan Mutu Sekolah di Negara Maju
Di negara-negara maju di belahan utara, sekolah juga

berubah dan berkembang serta sering mengalami konflik dalam
menghadapi tekanan-tekanan yang dapat menimbulkan
pengucilan (eklusi) pada siswa-siswanya. Beban kurikulum yang
berlebihan, guru yang tertekan dan siswa yang buruk prestasi
belajarnya. Selain itu ada peningkatan tantangan berkaitan
dengan keberagaman kebutuhan siswa yang luas, siswa yang
berasal dari bahasa yang berbeda, dan etnik minoritas dan anak-
anak pengungsi setra termasuk anak-anak penyandang cacat
yang bervariasi. Meskipun sekolah-sekolah di negara maju sering
mengeluhkan juga tentang kekurangan sumber daya, tetapi tidak
dapat dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di negara
berkembang, yang berarti kekurangan sumberdaya berkaitan
dengan makanan, air bersih, perlindungan dan peralatan. Tetapi
baik di negara maju maupun di negara berkembang
sesungguhnya memiliki masalah bersama berkenaan dengan
inklusi dan eksklusi.

28

Implikasi dari Peningkatan Mutu Sekolah
terhadap Pendidikan Inklusif

Penjelasan di atas tentang masalah-masalah pendidikan
terutama pendidikan dasar yang dihadapi baik oleh negara-
negara berkembang maupun negara-negara maju, bahwa
pendidikan inklusif bukan sekedar memasukan anak penyandang
cacat ke dalam sistem yang kaku seperti yang ada sekarang, dan
bukan persoalan mengadaptasikan anak ke dalam sistem, akan
tetapi persoalan mengadaptasikan sistem yang ada kepada
semua anak. Dalam perspektif pendidikan inklusif yang
dipandang sebagai masalah adalah sistem (kurikulum, guru,
lingkungan) bukan anak. Oleh karena itu sistem yang harus
disesuaikan dengan keragaman anak, yaitu perhatian guru harus
berpusat pada anak, kurikulum harus menjadi fleksibel,
masyarakat dan orang tua harus terlibat.

3. Relevansi Pendidikan Inklusif dengan Perluasan Akses

dan Peningkatan Mutu Pendidikan

a. Perluasan Akses

Seperti telah dijelaskan bahwa pendidikan inklusif
mengakomodasi semua anak dan menghilangkan diskriminasi.
Jika paham ini dipegang teguh maka sekolah menerima semua
anak, sekolah tidak memilih siswa, anak akan masuk ke sekolah

29

yang paling dekat dengan rumah mereka maka dari itu tidak akan
ada lagi anak yang tidak terakomodasi dalam pendidikan.
Pendidikan inklusif akan dapat dilakukan jika terdapat dua hal,
pertama: jika guru, kepala sekolah, orang tua, pemegang
kebijakan pendidikan memiliki sikap positif terhadap perbedaan
dan keberagaman peserta didik, keberagaman dihargai dan
diterima. Kedua, jika guru, kepala sekolah, orang tua dan
pemegang kebijakan pendidikan meyakini bahwa pendidikan itu
proses mengembangkan diri individu, bukan semata-mata
mengajarkan pengetahuan akademik. Jika ada peserta didik di
sekolah yang secara akademik tidak memungkinkan untuk
dikembangkan maka proses pendidikan dilakukan untuk
mengembangkan aspek lain yang dibutuhkan oleh peserta didik
yang bersangkutan. Jika dua hal itu terjadi (sikap positif dan cara
pandang dalam pendidikan) maka, apapun keadaan peserta didik
dapat belajar bersama di sekolah (PKPLK, 2019).

b. Peningkatan Mutu

Pendidikan inklusif dipahami sebagai suatu proses yang terus
menerus untuk mencari cara bagaimana mengatasi hambatan
belajar pada setiap peserta didik (UNESCO, 2008) maka secara
akademik pendidikan inklusif dapat meningkatkan mutu
pendidikan. Jika pendidikan inklusif dipahami sebagai upaya
untuk menciptakan lingkungan yang ramah, dan tidak

30

diskriminatif terhadap semua anak maka secara sosial dan
psikologis , pendidikan inklusif dapat meningkatkan mutu
pendidikan (Munawir, 2017). Melalui pendiidkan inklusif seluruh
sistem berinovasi agar peserta didik mendapatkan layanan yang
sesuai potensinya. Jika pendidikan inklusif dilaksanakan sesuai
dengan filosofi dan metodologi bagaimana mencari cara terbaik
untuk mengatasi setiap hambatan semua peserta didik, maka
pendidikan inklusif akan meningkatkan mutu pendidikan baik
secara akademik, sosial, maupun psikologis. Mutu pendidikan
mutlak harus didasari atas proses karena itu tidak akan ada
pendidikan yang bermutu tanpa proses yang bermutu. Pendidikan
inklusif sangat memperhatikan mutu proses. Sekolah yang
mengakomodasi semua peserta didik meletakkan fleksibilitas dan
kebutuhan peserta didik sebagai sesuatu yang utama. Pendidikan
yang bersifat inklusif menempatkan peserta didik untuk saling
mendukung satu dengan lainnya, untuk maju bersama menurut
kekuatan dan kemampuan masing-masing (kooperatif) bukan

kompetitif. Pandangan ini melihat bahwa perbedaan
merupakan kekuatan untuk belajar. Jadi mutu itu dapat dilihat
apabila peserta didik berkembang optimal sesuai dengan
kapasitas masing-masing. Dengan kata lain tidak ada
penyeragaman. Dalam tradisi pendidikan kita, kualitas pendidikan
sering dipandang semata-mata sebagai hasil pencapaian prestasi
akademik dengan melihat angka hasil ujian. Pandangan seperti
ini membuat makna pendidikan menjadi sangat sempit,
sementara pendangan pendidikan inklusif memaknai mutu
pendidikan lebih luas dan mendasar yaitu berkenaan dengan
semua aspek perkembangan peserta didik.

31

B. Sistem Dukungan Pendidikan Inklusif

Dalam mengimplementasikan PI, Sekolah Penyelenggara
Pendidikan Inklusif (SPPI) memerlukan adanya sistem dukungan
dalam upaya mempercepat pemenuhan akses dan mutu
pendidikan untuk semua (Educational for All). Sistem dukungan
tersebut diberikan secara eksternal dan internal. Berikut adalah
beberapa komponen sistem dukungan yang dapat dioptimalkan
bagi SPPI:

Unit
Layanan
Disabilitas (ULD)

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, Unit Layanan Disabilitas (ULD)

adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi
sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang
Disabilitas. Fungsi ULD menurut pasal 42 Undang-Undang
Moreno 8 Tahun 2016 mengenai fungsi ULD untuk mendukung

32

penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah,
antara lain:

a. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta
didik Penyandang Disabilitas;

b. Menyediakan pendampingan kepada peserta didik

Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran
proses pembelajaran;

c. Mengembangkan program kompensatorik;
d. Menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang

diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;

e. Melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta

didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;

f. Menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
g. Menyediakan layanan konsultasi; dan
h. Mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga

lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta
didik Penyandang Disabilitas.

33

Pusat Sumber /

Resource
Center (RC)

Pusat sumber daya merupakan lembaga yang dibentuk oleh

pemerintah atau masyarakat untuk memberikan dukungan
layanan bagi sekolah reguler yang menyelenggarakan inklusi
pendidikan secara teknis dan konsultatif (Hofmann dan Muller
(2021). Layanan dukungan ini memfasilitasi dan mengoptimalkan
terselenggaranya pendidikan inklusi agar ada kesinambungan
dan keberhasilan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus
(Heyder et al., 2020). Pusat sumber juga diartikan sebagai unit
dalam suatu institusi (khususnya sekolah dan perguruan tinggi)
yang berperan dalam mendorong efektifitas dan optimalisasi
proses pembelajaran (Acosta et al. (2021). Dalam
implementasinya, resource center memiliki berbagai fungsi yang
meliputi layanan fungsi (seperti layanan media, pelatihan, dan
konsultasi pembelajaran) (Helmer et al., 2020). Secara umum,
pusat sumber memiliki misi utama dalam mengembangkan
layanan pembelajaran, tetapi beberapa fokus hanya pada satu
layanan (Šiška et al., 2020). Oleh karena itu, pusat sumber daya
adalah kerangka kerja untuk pengembangan khususpendidikan
yang dapat dimanfaatkan oleh semua anak, terutama Anak
Berkebutuhan Khusus (Banks et al., 2015).

34

Menurut Ge dan Tian (2021), pusat sumber daya dapat
membantu orang-orang berkebutuhan khusus, umum guru, dan
orang tua. Jadi, pusat sumber dapat mendukung Anak
Berkebutuhan Khusus dalam sistem pelayanan pendidikan,
advokasi, dan aktualisasi diri dimanapun anak berada dan
pelayanan kepada orang lain masyarakat dan lembaga yang
membutuhkan (Susilawati et al., 2020). Dengan demikian RC
adalah sebuah lembaga yang didirikan untuk memberikan
dukungan kepada semua sekolah dimana sekolah mengalami
kesulitan dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik
bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolahnya. RC
merupakan lembaga yang berdiri sendiri yang memberi dukungan
terkait dengan permasalah pembelajaran yang dibuat guru dan
terkait permasalahan anak dan untuk mendukung sekolah-
sekolah yang mengembangkan pendidikan inklusif, maka
selayaknya RC dihuni oleh beberapa tenaga ahli agar fungsinya
menjadi maksimal seperti guru yang berpengalaman,
ortopedagog/guru pendidikan khusus, terapis, psikolog dan
dokter.

RC juga dapat diperankan oleh Sekolah Khusus (SKh)
atau lebih dikenal dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara
periodik dan terprogram, guru-guru di SKh berkolaborasi,
mengunjungi SPPI guna memberi dukungan seperti melakukan
identifikasi, asesmen, bersama-sama guru membuat Program
Pembelajaran Individual (PPI), membuat rencanagan
pembelajaran dan lain sebagainya. Pusat Sumber/ Resource
Center (RC). RC berfungsi sebagai pusat informasi dan inovasi di
bidang pendidikan khusus/pendidikan inklusif, sebagai

35

koordinator dalam pelayanan pendidikan inklusif, berfungsi
memberikan dukungan kapada sekolahsekolah penyelenggara
pendidikan inklusif, dan berfungsi untuk mengembangkan inisitiaf
dan keaktifan dalam melaksanakan pendidikan inklusif.

Non-Government Organization (NGO)

NGO merupakan sebuah organisasi yang sistem

keanggotaannya tidak melibatkan negara, melainkan melibatkan
minimal dua kelompok tertentu dari negara yang berbeda, tetapi
memiliki keinginan dan tujuan tertentu yang bersifat sukarela
(Clive, 2001 dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi, 2021). Saat ini banyak NGO baik internasional
dan nasional yang berfokus kepada isu-isu disabilitas,
diantaranya Unicef, Unesco. Ilo, Save The Children, The Word
bank, Pertuni, Persatuan Orang Tua Anak dengan Downsyndrom,
dan Yayasan Pembinaan Anak Cacat. Beberapa NGO di atas
memberikan dukungan bagi pengembangan pendidikan layanan
pada perserta didik berkebutuhan khusus diantaranya berupa
layanan tes, asesmen, peningkatan kompetensi guru melalui
workshop/ seminar terkait dengan pendidikan inklusif, risetserta
berbagai jenis dukungan lainnya. Sekolah sangat mungkin
menjalin kemitraan dengan NGO guna mendukung
penyelenggaraan PI. Namun demikian, jika di daerah tidak
terdapat NGO internasional dan nasional, maka sekolah
dapatmenjalin kemitraan dengan organisasi sosial lokal yang
relevan dengan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan
Khusus/disabilitas

36

Guru Pembimbing Khusus

Pasal 5 PP No. 13 Tahun 2020 menyatakan bahwa salah satu
pemberian fasilitasi akomodasi yang layak oleh pemerintah
adalah penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga
Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang memiliki kompetensi
kualifikasi S-1 Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa.
Kualifikasi pendidikan khusus sesuai dengan tuntutan profesi
yang berfungsi sebagai pendukung guru reguler dalam
memberikan pelayanan pendidikan khusus dan/atau intervensi
kompensatoris, sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan
khusus di SPPI (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi, 2021). Dalam Permendiknas No 70 Thun 2009
Pasal 10 dijelaskan bahwa:

“(1) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu)
orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk
untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. (2) Satuan pendidikan
penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah
kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru
pembimbing khusus. (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan
kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga

37

kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
(4) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu dan menyediakan
tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara
pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya (5)
Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu meningkatkan
kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan
inklusif.”.

Adapun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (2021) menyatakan bahwa Tugas pokok guru
pembimbing khusus antara lain sebagai berikut:

a. Membangun sistem koordinasi dan kolaborasi antar dan

inter tenaga pendidikan dan kependidikan, serta
masyarakat.

b. Membangun jejaring kerja antar lembaga (antar jenjanng

pendidikan, layanan kesehatan, dunia usaha, dll.)

c. Membangun jejaring kerja antar lembaga (antar jenjang

pendidikan, layanan kesehatan, dunia usaha, dll.)

d. Menyusun instrumen asesmen akademik dan nonakademik

bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.

38

e. Menyusun program pembelajaran individual bagi peserta

didik berkebutuhan khusus bersama guru kelas dan guru
mata pelajaran. Menyusun program layanan kompensatoris
bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

f. Melaksanakan pendampingan dan/atau pembelajaran

akademik bagi peserta didik berkebutuhan khusus bersama
sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran.

g. Memberikan bantuan layanan khusus bagi peserta didik

berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa
remidi ataupun pengayaanMelaksanakan pembelajaran
khusus di ruang sumber bagi -peserta didik yang
membutuhkan.

h. Melaksanakan layanan kompesatoris sesuai dengan

kebutuhan khusus peserta didik.

i. Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan

membuat catatan khusus kepada peserta didik
berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan
pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian
guru.

j. Melaksanakan case conference (bedah kasus) bersama

tenaga ahli, kepala sekolah, guru, orang tua dan pihak-
pihak terkait

39

Komite Sekolah

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan
orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh
masyarakat yang peduli pendidikan. Tugas Komite Sekolah
adalah: Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan
pelaksanaan kebijakan pendidikan;
a. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya

dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia
usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan
lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;\
b. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
c. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari
peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil
pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah;

40

Keluarga (family)

Orang tua memiliki peran penting dalam mensukseskan

pendidikan bagi buah hatinya, apalagi buah hati dengan
kebutuhan khusus. Orang tua sebagai orang yang sejak awal
hidup bersama dengan anaknya, mereka memahami betul
tentang bagaimana pertumbuhan danperkembangan anaknya.
Banyak bukti bahwa keterlibatan orang tua dalam kegiatan
belajar mempengaruhi keberhasilan bagi PDBK.

C. Perkembangan Pendidikan Inklusif

di Indonesia

Hampir semua negara di asia tenggara belum mempunyai
undang-undang spesifik mengenai pendidikan inklusi namun
penelitian dari negara-negara seperti Kamboja, Indonesia dan
Malaysia mengungkapkan pembuat kebijakan mendorong

41

pendidikan inklusif dengan mengembangkan pedoman kebijakan
nasional yang terkait dengan konteks lokal dan sistem pendidikan
nasional (Hosshan et al., 2020).

Pemerintah Indonesia mengamanatkan pendidikan
untuk semua anak sekitar 80 tahun lalu yang disebutkan pada
UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan. Namun dalam prakteknya institusi
pendidikan belum mengimplementasikan praktik pendidikan
inklusif. Di Indonesia pendidikan Inklusi sebenarnya telah dirintis
sejak tahun 1986 namun, dalam bentuk yang sedikit berbeda.
Sistem pendidikan tersebut awalnya dinamakan pendidikan
terpadu dan disahkan dengan surat keputusan menteri
pendidikan dan kebudayaan No. 002/U/1986 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu di Indonesia. Pada
pendidikan terpadu anak penyandang cacat juga ditempatkan di
sekolah umum namun, mereka harus menyesuaikan diri pada
sistem sekolah umum. Sehingga, mereka harus dibuat ‘Siap’
untuk diintegrasikan ke dalam sekolah umum. Apabila ada
kegagalan pada anak maka anak dipandang yang bermasalah.
Sedangkan, yang dilakukan oleh pendidikan Inklusi adalah
sebaliknya, sekolah dibuat siap dan menyesuaikan diri terhadap
kebutuhan anak penyandang cacat.Apabila ada kegagalan pada
anak maka sistem dipandang yang bermasalah. Sehingga pada
tahun 2004 Indonesia menyelenggarakan konvensi nasional
dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen
Indonesia menuju pendidikan inklusif. Untuk memperjuangkan
hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005
diadakan simposium internasional di Bukit tinggi dengan

42

menghasilkan Rekomendasi Bukit tinggi yang isinya antara lain
menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan
inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak
benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan
yangberkualitas dan layak. Jumlah sekolah pelaksana pendidikan
terpadu hingga tahun 2001 adalah20 163 untuk tingkat SD/MI
dengan jumlah murid 875, 15 untuk tingkat SLTP/MTS dengan
jumlah murid 40 orang, dan 28 untuk tingkat SMU/MA dengan
jumlah 59 orang. Seiring dengan perkembangan dunia
pendidikan, maka konsep pendidikan terpadu pun berubah
menjadi pendidikan inklusi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31
ayat 1 dan Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa negara
memberikan jaminan sepenuhnya kepada Anak Berkebutuhan
Khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.
Undang-Undang tersebut merujuk pada perkembangan
pendidikan di Indonesia yang tidak lepas dari istilah pendidikan
Inklusif atau Inklusi.

43