Buku Perpajakan

Soal Uraian
Kerkajakan soal di bawah ini dengan tepat dan benar!

1. PT Semremet pada Agustus 2020 melakukan impor kipas angin dari
Amerika Serikat senilai USD30.000. Biaya asuransi dan angkut barang
dari Amerika ke Indonesia masing-masing sebesar 0,5% dari harga
faktur. Tarif bea masuk sebesar 15% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan saat itu adalah USD1 = Rp11.000. Hitunglah PPh Pasal
22 yang harus dibayar oleh PT Semremet jika memiiki API dan tidak
memiliki API!

2. Pada 1 Oktober 2019, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Indah
membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Jakomo Furniture
senilai Rp220.000.000 (termasuk PPN 10%). Hitunglah PPh Pasal 22 yang
dipungut oleh bendaharawan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota
Indah!

3. Pada 2 Februari 2020, PT Semen Krisik menjual semen hasil produksi
kepada PT Bangun Nusantara (salah satu distributor). Total harga
termasuk PPN sebesar Rp1.650.000.000. Hitunglah PPh yang dipungut PT
Semen Krisik!

4. Pada September 2020, PT Pertamina melakukan penyerahan hasil
produksi sebagai berikut:
a. Penyerahan bahan bakar minyak senilai Rp825.000.000 kepada
SPBU Pertamina.
b. Penyerahan bahan bakar minyak senilai Rp577.500.000 kepada
SPBU bukan Pertamina.
c. Penyerahan bahan bakar gas senilai Rp192.500.000 kepada
Dragon Gas Distributor.

45

d. Penyerahan pelumas senilai Rp278.900.000 kepada PT Oli Sukes.
Setiap harga tersebut termasuk PPN.

Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut PT Pertamina!
5. PT Kena Mental menjual kapal pesiar dengan nilai Rp800.000.000.000

kepada PT Mimi Peri. Nilai ini tidak termasuk PPN dan PPnBM. Hitunglah
PPh Pasal 22 yang dipungut PT Kena Mental!

46

KUNCI JAWABAN SOAL LATIHAN 2

PILIHAN GANDA
1. D
2. D
3. D
4. C
5. E
6. A
7. B
8. C
9. A
10. D

URAIAN USD 30.000
1. PT Semremet USD 150
1) Menentukan nilai impor USD 4.500
-Harga faktur (Cost) USD 34.650
-Biaya asuransi(Insurance): 0,5% x USD30.000 USD 5.197,50
-Biaya angkut (Freight) USD 39.847,50
CIF (Cost, Insurance, Freight)
Bea masuk: 15% x USD34.650
Nilai impor
Nilai impor (dalam Rupiah):
USD39.847,50 x Rp11.000 Rp 438.322.500

2) Menghitung PPh Pasal 22 Impor Rp 10.958.063
Jika memiliki API 47
2,5% x Rp 438.322.500

Jika tidak memiliki API Rp 32.874.188
7,5% x Rp 438.322.500

2. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Indah Rp200.000.000
DPP: (100/110) x Rp220.000.000 Rp 3.000.000
PPh Pasal 22: 1,5% x Rp200.000.000

3. PT Semen Krisik Rp38.000.000.000
DPP: (100/110) x Rp41.800.000.000 Rp171.000.000
PPh Pasal 22: 0,45% x Rp38.000.000.000

4. PT Pertamina

a. Atas penyerahan bahan bakar minyak kepada SPBU Pertamina:

DPP: (100/110) x Rp825.000.000 Rp750.000.000

PPh Pasal 22: 0,25% x Rp750.000.000 Rp 1.875.000

b. Atas penyerahan bahan baka rminyak kepada SPBU bukan Pertamina:

DPP: (100/110) x Rp577.500.000 Rp525.000.000

PPh Pasal 22: 0,3% x Rp525.000.000 Rp 2.625.000

c. Atas penyerahan bahan bakar gas kepada Blue Gas Distributor:

DPP: (100/110) x Rp192.500.000 Rp175.000.000

PPh Pasal 22: 0,3% x Rp175.000.000 Rp 525.000

d. Atas penyerahan pelumas kepada PT. Oli Sukses:

DPP: (100/110) x Rp308.000.000 Rp280.000.000

PPh Pasal 22: 0,3% x Rp280.000.000 Rp 840.000

5. PT Kena Mental Rp40.000.000.000
PPh Pasal 22: 5% x Rp800.000.000.000

48

DAFTAR PUSTAKA

djp.PPh Pasal 22. Diakses pada 15 September 2020 dari
https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-22

klik pajak. Panduan Lengkap PPh Pasal 22 Impor, Hitung dan Lapor SPT PPh 22.
Diakses pada 16 September 2020 dari
https://klikpajak.id/blog/produk/panduan-lengkap-pph-pasal-22-impor-
hitung-dan-lapor-spt-pph-22/#Pengertian_Pajak_Penghasilan_Pasal_22

49

BAB 3
PPH Pasal 23

PPh 23 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan pada penghasilan
sehubungan denganpenyertaan modal, sewa dan penggunaan harta selain tanah
dan bangunan, penyerahan jasa,atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah
dipotong PPh 21. PPh 23 dikenakan ataspenghasilan yang diterima oleh suatu
badan, sementara di sisi lain, PPh 21 dikenakan ataspenghasilan yang diterima oleh
orang pribadi.
Petunjuk Belajar

 Baca dengancermat dan seksamasetiappanduan yang ada
 Sebagaifasilitator, guru memebrikanpenjelasanbagipesertadidik yang

megalamikesulitan
 Laksanakanlatihan dan tugas yang tertulisdenganbaik dan benar
 Pesertadidikdapatmenggunakanbukusiswa, sumberbelajardari guru

maupunsumberlainnyauntukmencarijawaban

50

A. PENGERTIAN PPH PASAL 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan
pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan,
selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi
saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau
pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Dasar hukum PPh Pasal 23 adalah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). UU PPh
ini 4 kali diubah. UU PPh terakhir kali diubah menjadi UU No. 36 Tahun 2008.
Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak,
Namun demikian, tidak semua pihak dapat memotong ataupun dikenakan PPh
23. Pihak-pihak tersebut adalah mereka yang tercakup pada kelompok berikut
ini:
 Pemotong PPh 23

1. Badan Pemerintah, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara
Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Perwakilan Perusahaan Luar
Negeri lainnya.

2. Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri tertentu yang ditunjuk sebagai
pemotongPPh 23 oleh Direktur Jenderal Pajak melalui SE-08/PJ.4/1995,
yaitu:
a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan
Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
b. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan
pembukuan.

 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPhPasal 23
1. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri;
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

51

Di Indonesia, hampir seluruh penghasilan bisa dikenakan ketentuan pajak
penghasilan Pasal 23. Adapun rincian jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal
23 antara lain yaitu

1. Royalti,
2. Bunga (termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan

jaminan pengembalian utang),
3. Dividen,
4. Hadiah,
5. Penghargaan,
6. Bonus,
7. Sewa,
8. Hingga imbalan

B. PERHITUNGAN DAN TARIF

Perhitungan PPh 23 dilakukan dengan mengalikan tariff pajak dengan dasar
pengenaan pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan.
Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

=
×

Ada dua jenis tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan yang menjadi
objek PPh 23, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Penetapan tariff ini dibedakan
berdasarkan jenis penghasilan. Berikut adalah rincian tariff PPh 23 :

52

Jenis Penghasilan Tarif

Penghasilan sehubungan dengan Penyertaan Modal

 Dividen yang diterima oleh PT/BUMN/BUMD dengan syarat 15%
kepemilikan saham kurang dari 25%, kecuali pembagian
dividen kepada orang pribadi yang dikenakanPPh Final;

 Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena
jaminan pengembalian utang;

 Royalti;
 Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang

telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Penghasilan sehubungan dengan sewa dan penggunaan harta

 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 2%
harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan

Penghasilan sehubungan dengan Imbalan Jasa

 Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa 2%
konsultan,dan jasa lain yang diatur atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan, selain jasa yang telah
dipotongPPh 21.

Penghasilan atas Imbalan Jasa Lainnya (PMK No. 141/PMK.03/2015)

 Jasa penilai (appraisal); 2%
 Jasa aktuaris;
 Jasa akuntansi, pembukuan, dan atas hasil laporan

keuangan;
 Jasa hukum;dll.

(Table 5. Tarif PPH 23)

Dalam hal Wajib Pajak Badan yang menerima atau memperoleh
penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok WajibPajak (NPWP), besarnya tariff
pemotongan adalah lebih tinggi 100% sebagai denda dari tarif yang telah

53

ditentukan diatas. Perhitungan dilakukan dengan mengalikan 200% dengan total
pajak yang terutang.

C. PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

1. Ketentuan Pembayaran PPh Pasal 23
Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat

ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM,
teller bank, fitur bayar pajak online, dan lain sebagainya) yang telah disetujui
oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10,
sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

2. Bukti Potong PPh Pasal 23
Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong

harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi
kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan buktipotong (rangkap ke-2)
pada saat melakukan e-Filing pajak PPh 23 di OnlinePajak.

3. Pembayaran PPh 23
Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan peraturan pembayaran

pajak mulai 1 Juli 2016 hanya dapat dilakukan secara elektronik.
Pembayaran pajak dilakukan oleh pihak pemotong ke Kas Negara
menggunakan aplikasi e-Billing dengan cara membuat ID billing terlebih
dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM, teller bank, internet
banking ) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo
pembayaran PPh 23 adalahtanggal 10 bulan berikutnya. Setelah melakukan
penyetoran, maka pemberi kerja akan memperoleh Nomor Transaksi
Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti pembayaran.

54

4. Pelaporan PPh 23
Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya ke KPP

terdaftar. Apabila tanggal 20 jatuh di hari libur (hari Sabtu termasuk hari
libur) maka dapat melaporkan paling lama hari kerja berikutnya. Sesuai
dengan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2010, setiap
terjadi pemotongan PPh 23, sebagai pemotong pajak wajib menerbitkan
bukti potongPPh 23 kepada wajib pajak pada akhir bulan saat:

 Dibayarkannya penghasilan;
 Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
 Jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan,

tergantung peristiwayang terjadi terlebih dahulu.
Penerbitan buktipotong ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang
peruntukannya sebagai berikut:

 Lembar Kesatu :untuk Wajib Pajak yang dipotongPPh 23
 Lembar Kedua :untuk Kantor PelayananPajak
 Lembar Ketiga :untuk Anda sebagaiPemotongPajak

SPT Masa PPh 23 dan/atau PPh 26 terdiri dari:
 Induk SPT
 Daftar Bukti Pemotongan;
 Daftar Surat Setoran Pajak (SSP), Bukti Penerimaan Negara (BPN), Bukti
Pemindah bukuan untuk Penyetoran PPh 23 dan/atau PPh 26.

Penggunaan e-SPT diwajibkan bagi pemotong pajak yang memenuhi
persyaratan berikut:

 Menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) bukti pemotongan PPh 23
dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau

 Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih
dari Rp100.000.000,00 dalam satu bukti pemotongan.

55

SOAL LATIHAN 3

A. Pilihan Ganda
Pilihlah dengan jawaban yang paling tepat!
1. Salah satu cara penghitungan PPh Pasal 23 yaitu ...
a) 2% dikalikan dengan penghasilan neto
b) 5% dikalikan dengan penghasilan bruto
c) Penghasilan neto dikalikan dengan 15%
d) 15% dikalikan dengan penghasilan bruto
e) Penghasilan bruto dikali dengan 10%

2. Yang dikecualikan dari objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah…
a) Royalty
b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang
c) Deviden yang diterima oleh orang pribadi.
d) Deviden dengan nama dalam bentuk apapun
e) Hadiah imbalan

3. PPh Pasal 23 dipotong sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
atas…
a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta
b) Deviden yang diterima oleh PT/BUMN/BUMD
c) Royalty
d) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah
dipotong PPh Pasal 21
e) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan

56

4. Dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak
memiliki NPWP, besarnya tariff pemotongan untuk PPh Pasal 23 adalah…
a) 20%
b) 100%
c) 120%
d) 150%
e) 200%

5. Yang tidak termasuk penghasilan atas Imbalan Jasa Lainnya (PMK No.
141/PMK.03/2015) adalah…
a) Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape ;
b) Jasa perancang (design) ;
c) Jasa pengeboran (drilling)
d) Jasa penyimpanan oleh KSEI
e) Jasa penerjemahan

6. PT Karya Jaya membayar sewa kendaraaan bus pariwisata dengan nilai
sewa sebesar Rp30.000.000 kepada Sumanto. BesarPPh 23 adalah...
a) Rp 700.000
b) Rp 600.000
c) Rp 500.000
d) Rp 400.000
e) Rp 300.000

7. Bapak Yanto sedang beruntung dia mendapat hadiah uang tunai sebesar
5.000.000 dia bekerja di sebuah perusahaan swasta dan belum memiliki
NPWP. Berapa besar potongan PPH pasal 23nya?
a) Rp 1.500.000
b) Rp 2.000.000
c) Rp 2.500.000

57

d) Rp 3.000.000
e) Rp 3.500.000

8. Pada 5 Mei 2018, PT Melati membayar royalty kepada Tuan Udin sebagai
penulis buku sebesar Rp25.000.000. Tuan Udin telah mempunyai NPWP
01.444.888.2.987.000. Berapa besar PPh 23nya?
a) Rp 3.000.000
b) Rp 3.250.000
c) Rp 3.500.000
d) Rp 3.750.000
e) Rp 4.000.000

9. PT X berkedudukan di Sumatra, membayar bunga kepada PT Y yang
berkedudukan di Surabaya. Bunga tersebut sebesar Rp.3.000.000
dibayarkan melalui bank DANA. Atas dasar pembayaran bunga tersebut
dilakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar...
a) Rp 250.000
b) Rp 300.000
c) Rp 350.000
d) Rp 400.000
e) Rp 450.000

10. PT Jasa Keamanan merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa

keamanan. Tanggal 18 Mei 20×9 perusahaan menerima pembayaran

atas jasa keamanan yang diberikan kepada PT Pengelola Gedung. Bagian

penagihan melakukan tagihan dengan rincian data sebagai berikut :

Jasa keamanan sebesar Rp6.000.000,00;

Upah tenaga keamanan Rp25.000.000,00;

Biaya administrasi Rp4.000.000,00;

58

sehingga total tagihan menjadi Rp30.000.000,00. Rincian tagihan
dilampiri dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji.
Besar PPh Pasal 23 yang terutang adalah…

a) Rp 140.000
b) Rp 200.000
c) Rp 420.000
d) Rp 500.000
e) Rp 700.000

B. URAIAN
Isilah pertanyaan berikut dengan jawaban baik dan benar!
1. Suatu jasa konstruksi menerima imbalan sebesar Rp500.000 berapakah
pph pasal 23 nya? bila WP tidak ber NPWP!

2. Pada 30 Oktober 2018, PT Mawar mengumumkan akan membagikan
dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan melakukan
pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar Rp3.000.000 yang
melakukan penyertaan modal sebesal 15%. Besar PPh pasal 23 adalah...

3. Suatu jasa konsultan hukum dilakukan oleh tuan carol dari belgia yang
berada di Indonesia selama 5 bulan dan di berjasa sebesar
Rp245.000.000, yang bersubjek pajak di luar negeri yang tidak
mempunyai perjanjian perpajakan dengan indonesia dan telah melebihi
jangka waktu 60hari akan di anggap sebagai bentuk usah atetap (BUT)
sesuai pasal 2 ayat (5) “pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh
pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dengan
jangka 12 bulan. BesarPPh 23 pasal 23 adalah...

59

4. Pada tanggal18Maret 2018, PT Makmur melakukan pembayaran bunga
obligasi kepada PT Damai Sentosa sebesar Rp50.000.000. Obligasi
tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Berapakah besar
PPh Pasal 23 nya...

5. Pada tanggal 20 Mei 2018, membayar sewa kendaraan untuk
mendistribusikan hasil produksi kebeberapa kota, sewa dibayarkan ke
John Rental sebesar Rp 1.000.000 yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.
38 Surabaya, NPWP 01.111.333.1.541.000. Berpakah besarPPh pasal 23
nya...

60

KUNCI JAWABAN SOAL LATIHAN 3

Pilihan Ganda
1. D
2. C
3. A
4. E
5. D
6. B
7. A
8. D
9. E
10. B

URAIAN
1. PPh pasal 23 tidak ber NPWP : Tarif x jumlah bruto
4% x Rp500.000= Rp20.000

2. PPh pasal 23 : Tarif x jumlah bruto
15% x Rp3.000.000 = Rp450.000

3. PPh pasal23 : Tarif x jumlah bruto
2% x Rp 245.000.000 = Rp 4.900.000

4. PPh pasal23 : Tarif x jumlah bruto
15% x Rp50.000.000 = Rp7.500.000

5. PPh Pasal 23 : Tarif x jumlah bruto
2% x Rp 1.000.000= Rp20.000

61

DAFTAR PUSTAKA

Accurate.id. (2020, May 4). Pengertian Pph Pasal 23, Jenis, Tarif, dan Cara
Penghitungannya. Retrieved from https://accurate.id/ekonomi-
keuangan/pengertian-pph-pasal-23/

Klik pajak.id. (n.d.). Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26, Tarif, Penggunaan dan
Perhitungannya. Retrieved from
https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pph-pasal-23-26-tarif-penggunaan-
dan-perhitungan/

Metro, K. P. (n.d.). Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Retrieved from
http://kppnmetro.org/pph-pasal-23/

ONLINE PAJAK. (2016, November 29). Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23).
Retrieved from https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-
potong/pph-pajak-penghasilan-pasal-23

PAJAK, K. K. (n.d.). Pemotongan Pajak Penghasilan - Pasal 23. Retrieved from
https://pajak.go.id/id/pemotongan-pajak-penghasilan-pasal-23

62

BAB 4
PPH Pasal 24

Hai, Tahukah kamu bahwa PPh Pasal 24 mengatur hak wajib pajak untuk
memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk mengurangi nilai pajak
terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga, jumlah pajak yang harus dibayar di
Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar
negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang
ingin dibayar di Indonesia
Selanjutnya, Bab ini akan menjelaskan lebih detail subjek dan objek PPh Pasal 24
hingga bagaimana mekanisme pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri dan
masih banyak lagi
Petunjuk Belajar:

 Baca dan cermatilah materi yang dipaparkan dengan teliti dan jelas
 Apabila ada yang tidak dimengerti dari Bab ini, peserta didik bisa

menanyakan kepada pendidik
 Kerjakanlah latihan soal yang ada dalam Bab ini
 Buatlah catatan jika diperlukan

63

A. PENGERTIAN DAN SUMBER PENGHASILAN

PPh Pasal 24 (Pajak Penghasilan Pasal 24) adalah peraturan yang mengatur
hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk
mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga, jumlah
pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang
telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak
melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak
di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Ada
beberapa situasi dimana seorang wajib pajak memiliki kewajiban untuk
membayar pajak, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri.

Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk
memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta
keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya.

2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan
dengan penggunaan harta-benda bergerak.

3. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan
harta-benda tidak bergerak.

4. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa,
pekerjaan, dan kegiatan.

5. Pendapatan dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri.
6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak

penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau
pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan.
7. Keuntungan dari pengalihan aset tetap.
8. Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari
suatu bentuk usaha tetap (BUT).
Jika nilai pajak di luar negeri yang telah Anda gunakan sebagai kredit
pajak di Indonesia, telah berkurang atau dikembalikan kepada Anda,

64

sehingga nilai kredit Anda kurang untuk menutup pajak terhutang Anda di
sini, maka Anda harus membayar jumlah terhutang tersebut ke kantor
pelayanan pajak Indonesia. Apabila penghasilan luar negeri mengalami
perubahan, maka wajib pajak diharuskan melakukan pembetulan SPT
tahun pajak yang bersangkutan.
Subjek dan Objek PPh Pasal 24
Yang menjadi subjek PPh Pasal 24 adalah wajib Pajak dalam negeri terutang
pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari luar negeri. Sedangkan, yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah
penghasilan yang berasal dari luar negeri

B. KOREKSI PPH PASAL 24

Adanya koreksi di luar negeri, yang menyebabkan pajak atas penghasilan
terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT Tahunan, dan
menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat
kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar.

Untuk yang satu ini, wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan
melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga
terutang atas pajak yang kurang dibayar tidak akan ditagih. Jika koreksi yang
terjadi menyebabkan penghasilan terutang luar negeri lebih kecil daripada yang
dilaporkan dalam SPT, maka akan menyebabkan laporan pajak luar negeri lebih
bayar. Adanya koreksi ini mengakibatkan PPh terutang di Indonesia juga menjadi
lebih kecil. Akibatnya PPh kelebihan bayar. Kelebihan ini bisa dikembalikan
setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak yang lain.

65

C. PERSYARATAN ADM. PENGKREDITAN PAJAK LUAR
NEGERI

Seperti yang dikatakan pada poin sebelumnya, wajib pajak yang telah
membayarkan pajaknya di luar negeri, kemudian ingin mengkreditkannya di
Indonesia, terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP). Permohonan kemudian dilaporkan bersamaan pada saat
pelaporan SPT Tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen yakni:

1. Laporan keuangan dari luar negeri.
2. Fotokopi SPT (Tax Return) yang dilaporkan di luar negeri.
3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.
Demi meringankan beban pajak penghasilan yang diperoleh di luar negeri, maka
penghasilan yang diterima di luar negeri bisa dikreditkan terhadap pajak terutang
atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Lalu, apakah PPh Pasal 24
dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia? Jawabannya, bisa.
Akan tetapi pengenaan pajaknya harus dalam tahun yang sama. Selain itu,
besarnya kredit pajak yang dapat dikreditkan sama dengan pajak penghasilan
yang dibayar atau terutang di luar negeri.

D. MEKANISME PENGKREDITAN PPH YANG DIBAYARKAN
DI LUAR NEGERI

Berikut ini poin-poin yang perlu Anda ketahui tentang mekanisme
pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri:

1. Pajak Penghasilan yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan
PPh yang terutang di Indonesia.

2. Pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri (PPh Pasal 24) dilakukan
dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut
dengan penghasilan di Indonesia.

66

3. Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah
yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri
dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari
luar negeri dan seluruh Penghasilan Kena Pajak, atau maksimum sebesar
PPh yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak dalam hal di
dalam negeri mengalami kerugian (Penghasilan dari luar negeri lebih
besar dari jumlah Penghasilan Kena Pajak).

4. Apabila m = penghasilan dari luar negeri dari beberapa negara, maka
penghitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara.

5. Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat 2)
dan/atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak dapat
digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam
negeri maupun luar negeri.

6. Dalam hal jumlah PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri
melebihi PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak
dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan
sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi.

7. Dalam melaksanakan pengkreditan PPh luar negeri, wajib pajak wajib
menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dengan penyampaian
SPT Tahunan PPh, dilampiri dengan:
a. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri,
b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar
negeri,
c. Dokumen pembayaran PPh di luar negeri.

8. Atas permohonan wajib pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka
waktu penyampaian lampiran-lampiran seperti yang disebutkan di atas
karena alasan-alasan yang ada di luar kekuasaan wajib pajak

9. Dalam hal terjadinya perubahan besaran penghasilan yang berasal dari
luar negeri, wajib pajak perlu bahkan wajib melakukan pembetulan SPT

67

Tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen
yang berkenaan dengan perubahan tersebut
10. Jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang bayar, maka atas
kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga
11. Jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas
kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah
diperhitungkan dengan utang pajak lainnya

E. PENGKREDITAN PAJAK PENGHASILAN YANG TELAH
DIPOTONG DIVIDEN

Proses pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen
yang diterima dari BULN Non-bursa terkendali langsung pada Tahun pajak
dibayarkan/dipotong pajak penghasilan tersebut.
Hal ini diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
107/PMK.03/2017 tentang Penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar
penghitungannya oleh wajib pajak dalam negeri atas penyetaraan modal pada
badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa
efek.

Kemudian, wajib pajak dalam negeri yang mengkreditkan pajak
penghasilannya harus menyampaikan penghitungan pengkreditan pajak
penghasilan yang telah dibayar atau dipotong atas dividen yang diterima dari
BULN Nonbursa terkendali langsung kepada Direktur Jenderal Pajak dengan
melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Laporan keuangan.
2. Fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, dalam hal

terdapat kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan
pajak penghasilan.

68

3. Penghitungan atau rincian laba dalam 5 tahunan terakhir.
4. Bukti pembayaran pajak penghasilan atau bukti pemotongan pajak

penghasilan atas dividen yang diterima.
Penyampaian penghitungan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian
SPT tahunan PPh.

69

SOAL LATIHAN 4

Soal Pilihan Ganda
1. Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah...

a) Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh
orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

b) Pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha
tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan
kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

c) Pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau
hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

d) Pajak penghasilan yang mengatur hak wajib pajak untuk
memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk mengurangi
nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia.

e) Pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau
hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 23.

2. Berikut yang merupakan sumber penghasilan kena pajak yang dapat
digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah, kecuali…
a) Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan
penggunaan harta-benda bergerak.
b) Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-
benda tidak bergerak.
c) Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa,
pekerjaan, dan kegiatan.
d) Pendapatan dari hasil korupsi.

70

e) Keuntungan dari pengalihan aset tetap.

3. Yang merupakan subjek pajak PPh Pasal 24 adalah...
a) Wajib orang pribadi yang menerima penghasilan.
b) Wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan,
termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
c) Wajib pajak badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah
maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor
dan re-impor.
d) Wajib pajak dalam negeri dan BUT.
e) Notaris

4. Objek pajak PPh Pasal 24 adalah...
a) Penghasilan yang berasal dari luar negeri.
b) Penghasilan berupa hadiah berupa lotre/undian.
c) Penghasilan dari transaksi saham/dividen dan surat berharga lainnya.
d) Penghasilan dari transaksi industri perdagangan di bursa.
e) Penghasilan dari transaksi penjualan saham atau pengalihan
penyertaan modal pada perusahaan mitranya yang diterima oleh
perusahaan modal ventura.

5. Adanya koreksi di luar negeri, yang menyebabkan pajak atas penghasilan
terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT Tahunan
menyebabkan...
a) Menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan
berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi lebih bayar.
b) Menyebabkan pajak di luar negeri tertera lebih bayar, maka akan
berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar.
c) Menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan
berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar.

71

d) Menyebabkan pajak di luar negeri tertera lebih bayar, maka akan
berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi lebih bayar.

e) Menyebabkan pajak diluar negeri tertera menjadi lebih besa.

6. Diketahui beberapa data:
1) Laporan keuangan dari luar negeri.
2) Fotokopi SPT (Tax Return) yang dilaporkan di luar negeri.
3) Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.
4) Dokumen tanda penduduk asli Indonesia
5) Fotokopi SPT (Tax Return) yang dilaporkan di dalam negeri.

Dari kelima data atau dokumen tersebut, manakah data yang dibutuhkan
ketika menyampaikan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai
persyaratan administratif pengkreditan pajak luar negeri...

a) 1), 2), 3)
b) 2), 3), 4)
c) 3), 4), 5)
d) 4), 5), 1)
e) 5), 1), 2)

7. Diketahui:
1) Hasil usaha di Filipina dalam Tahun Pajak 2020 sebesar Rp.
600.000.000,-
2) Dividen atas pemilikan saham di Chicago Ltd di USA sebesar Rp.
400.000.000,- yaitu berasal dari keuntungan tahun 2019 yang
ditetapkan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan dibayar
tahun 2020
3) Dividen atas penyertaan saham sebanyak 75% pada Smith
Corporation di Australia yang sahamnya tidak diperdagangkan di
bursa efek sebesar Rp. 80.000.000,- yaitu berasal dari keuntungan
saham 2019 yang berdasarkan Kepmenkeu ditetapkan diperoleh

72

tahun 2020.
4) Bunga kwartal IV tahun 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- dari Malaysia

yang baru akan diterima bulan Mei Tahun 2020.
Dari penghasilan yang bersumber dari luar negeri di atas, maka penghasilan
yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri untuk tahun 2019
adalah...

a) Point 1), 2), 3)
b) Point 2), 3), 4)
c) Point 3), 4), 1)
d) Point 4), 1), 2)
e) Point 3) dan 4)

8. Perlak menerima dan memperoleh beberapa penghasilan netto dari sumber
LN dalam tahun pajak 2013, sebagai berikut:
1) Penghasilan dari hasil usaha di Bosnia dalam tahun pajak 2013 sebesar
Rp500.000.000,00.
2) Dividen atas pemilikan saham pada Rome Co. di Italia sebesar Rp
75.000.000,00 yang berasal dari keuntungan tahun 2009 yang ditetapkan
dalam rapat pemegang saham tahun 2012 dan baru dibayarkan tahun
2013.
3) Dividen atas penyertaan saham sebesar 50% pada Zurich Corp. di Swiss
yangsebesar Rp 175.000.000,00 yang berasal dari keuntungan tahun
2011, namunberdasarkan KMK baru diperoleh tahun 2013.
4) Bunga kuartal I tahun 2013 sebesar Rp 35.000.000,00 dari Vienna
GmBH. Di Austria yang baru akan diterima bulan Januari 2014
Penghasilan mana sajakah yang dapat digabungkan di tahun fiskal 2013...
a) Point 4), 3), 2)
b) Point 3), 2), 1)
c) Point 1) dan 2)
d) Point 1), 2), 3)

73

e) Point 3) dan 4)

9. PT Lestari berkedukan di Semarang, mempunyai penghasilan kena paja dari
Indonesia sebesar Rp. 130.000.000,- dan penghasilan kena pajak dari Jepang
sebesar Rp. 70.000.000,-. Hitunglah kredit pajak jika tarif yang berlaku di
Jepang 10%. Dibawah ini pilihan jawaban yang benar berdasarkan soal
tersebut adalah...
a) PPh dibayar di luar negeri dengan bagian penghasilan di negara
tersebut yaitu sebesar Rp. 200.000.000,-
b) PPh dibayar di luar negeri dengan bagian penghasilan di negara
tersebut yaitu sebesar Rp. 40.000.000,-
c) PPh dibayar di luar negeri dengan bagian penghasilan di negara
tersebut yaitu sebesar Rp. 7.000.000,-
d) PPh dibayar di luar negeri dengan bagian penghasilan di negara
tersebut yaitu sebesar Rp. 13.000.000,-
e) PPh dibayar di luar negeri dengan bagian penghasilan di negara
tersebut yaitu sebesar Rp. 20.000.000,-

10. PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun
2014 sebagai berikut:
a. Penghasilan dalam negeri Rp 400.000.000
b. Penghasilan dari Vietnam (tarif pajak 20%)Rp 200.000.000
PPh Pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014
adalah...
a) Rp. 80.000.000
b) Rp. 70.000.000
c) Rp. 60.000.000
d) Rp. 50.000.000
e) Rp. 40.000.000

74

Soal Uraian
1. PT Selera Rakyat berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan neto

dalam tahun 2015 sebagai berikut:
a) Di Belanda memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar

Rp600.000.000 (tarif pajak yang berlaku 30%).
b) Di dalam negeri menderita kerugian sebesar Rp200.000.000.
Hitunglah PPh Pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang
tahun 2014!

2. PT Selaras Abadi pada tahun 2013 memperoleh penghasilan neto sebagai
berikut:
(a) Di Thailand memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar
Rp300.000.000 (tarif pajak yang berlaku 40%).
(b) Di Jerman menderita kerugian sebesar Rp500.000.000 (tarif pajak yang
berlaku 25%).
(c) Di dalam negeri memperoleh laba usah sebesar Rp500.000.000.
Hitunglah PPh Pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang
tahun 2014!

3. PT ABC pada tahun 2006 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:
(a) Penghasilan beruba laba usaha di dalam negeri Rp.300.000.000.
(b) Penghasilan berupa laba usaha dari negara A Rp.200.000.000.
(c) Penghasilan berupa laba usaha dari negara B Rp.400.000.000 dan
(d) Rugi usaha dari negara C Rp250.000.000.

Jika tarif pajak yang berlaku di negara A, B dan C masing-masing 20%, 30% dan
40%. Hitung PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia!

4. PT Kartika pada tahun 2006 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:

(a) Laba usaha di dalam negeri Rp500.000.000

75

(b) Negara A berupa laba usaha Rp250.000.000

(c) Negara B rugi (Rp400.000.000)

(d) Negara C berupa laba usaha Rp300.000.000

Hitung PPh pasal 24 jika tarif pajak di negara A, B dan C masng-masing 20%,

25% dan 35%.

5. PT.A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di Negara X.
dalam tahun 2009 memperoleh keuntungan sebesar US$ 100,000.- pajak
penghasilan yang berlaku dinegara X addalah 48% dan pajak dividen adalah 38%.
Penghitungan pajak atas dividen terrsebut adalah...

76

KUNCI JAWABAN SOAL LATIHAN 4

PILIHAN GANDA
1. D
2. D
3. B
4. A
5. C
6. A
7. A
8. D
9. C
10. E

URAIAN

1. Penghitungan PPh pasal 24 adalah sebagai berikut:

Menghitung total penghasilan kena pajak:

 Penghasilan dari Belanda = Rp600.000.000

 Penghasilan dari dalam negeri =(Rp200.000.000)

 Jumlah Penghasilan Neto = Rp400.000.000

Menghitung total PPh terutang

Pajak terhutang :

= 25% x Rp 400.000.000

= Rp100.000.000

Menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan:

= (penghasilan Luar Negeri : total penghasilan) x total PPh terutang

= (Rp600.000.000 : Rp400.000.000) x Rp100.000.000

= Rp150.000.000

77

Menghitung PPh yang terutang atau dipotong di Luar Negeri:
= 30% x Rp600.000.000
= Rp180.000.000
Kredit pajak yang diperoleh (PPhpasal 24) adalah Rp150.000.000. Jumlah ini
diperoleh dengan membandingkan penghitungan PPh maksimum yang boleh
dikreditkan denganPPh yang terutang atau dibayar di Luar Negeri, kemudian pilih
jumlah yang terendah.

2. Penghitungan PPhpasal 24 adalah sebagai berikut:

Menghitung total penghasilankenapajak:

 Penghasilan dalam negeri = Rp300.000.000

 Penghasilan dari luar negeri = Rp500.000.000

 Jumlah Penghasilan Neto = Rp800.000.000

Menghitung total PPh terutang:

Pajak terhutang :

= 25% x Rp800.000.000

= Rp200.000.000

Menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan:

= (penghasilan Luar Negeri : total penghasilan) x total PPh terutang

= (Rp300.000.000 : Rp800.000.000) x Rp200.000.000

= Rp75.000.000

Menghitung PPh yang terutang atau dipotong di Luar Negeri:
= 40% x Rp300.000.000
= Rp120.000.000
Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 24 yang dapat
dikreditkan adalah Rp75.000.000.

78

3. Menghitung total penghasilan kena pajak:

 Penghasilan dari Dalam Negeri Rp300.000.000

 Penghasilan dari Negara A Rp200.000.000

 Penghasilan dari Negara B Rp400.000.000

 Total penghasilan kena pajak Rp900.000.000

Menghitung total pajakterutang:

10% x Rp50.000.000 = Rp. 5.000.000

15% x Rp50.000.000 = Rp. 7.500.000

30% x Rp800.000.000 = Rp. 240.000.000+

Total pajakterutang = Rp252.500.000

Menghitung maksimal kreditpajak yang diperbolehkan:

Negara A = (200.000.000 : 900.000.000) x Rp. 252.500.000 = Rp 56.111.106

Negara B = (400.000.000 : 900.000.000) x Rp. 252.500.000 = Rp. 112.222.212

Pajak yang dibayarkan atau terutang di Luar Negeri:

Negara A (20% x Rp. 200.000.000) = Rp 40.000.000

Negara B (30% x Rp. 400.000.000) = Rp120.000.000

Dari perhitungan di atas maka kredit pajak (pph pasal 24) adalah:

Negara A Rp 40.000.000

Negara B Rp. 112.222.212+

Total Rp 152.222.212

4. Menghitung total penghasilankenapajak:

 Penghasilan dari dalam negeri Rp 500.000.000

 Penghasilan dari negara A Rp 250.000.000

 Penghasilan dari negara C Rp 300.000.000 (+)

 Total penghasilan kena pajak Rp 1.050.000.00

Menghitung total pajak terutang:

10% x Rp50.000.000 = Rp 5.000.000

79

15% x Rp50.000.000 = Rp 7.500.000

30% x Rp950.000.000 = Rp 285.000.000 (+)

Total pajakterutang = Rp297.500.000

Menghitung maksimal pajak yang dapat dikreditkan:

Negara A = (250.000.000 : 1.050.000.000) x Rp297.500.000 = Rp70.833.332

Negara C = (300.000.000 : 1050.000.000) x Rp297.500.000 = Rp85.000.000

Menghitung pajak yang dipotong atau dibayar di luarnegeri:

Negara A 20% x Rp250.000.000 =Rp50.000.000

Negara C 35% x Rp300.000.000 =Rp105.000.000

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa pph pasal 24 yang dapat

dikreditkan di Indonesia adalah:

Negara A Rp 50.000.000

Negara C Rp 85.000.000 (+)

Total Rp. 135.000.000

5. Keuntungan Z Inc US$ 100,000

Pajak penghasilan US$ 48,000 (-)

(corporate income tax) atas Z Inc (48%) US$ 52,000

Pajak atas dividen (38%) US$ 19,750 (-)

Dividen yang dikirim ke Indonesia US$ 32,420

Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh pajak penghasilan

yang terutang atas PT.A adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh diluar negeri. Dalam contoh diatas itu sebesar

US$ 19,750. Pajak penghasilan atas Z Inc, sebesar US$48,000 tidak dapat

dikerditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas PT.A, karena pajak

sebesar US$ 48,000 tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh PT.A dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan

atas keuntungan Z Inc, di Negara X.

80

DAFTAR PUSTAKA

https://taxcenterfeunesa.com
https://www.online-pajak.com
https://www.pajak.go.id

81

BAB 5
PPH Pasal 25

Dalam Pasal 17 UU PPh Nomor 26 tahun 2008 diuraikan bahwa tarif PPh
untuk wajib pajak badan tahun 2009, 2010, dan seterusnya tidak sama. Perbedaan
tarif tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, khususnya dalam menghitung
angsuran PPh Pasal 25. Wajib Pajak (WP), baik berupa Orang Probadi maupun
Badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
25 berupa angsuran tiap bulannya. Keerlambatan, baik dalam menyetor maupun
melapor, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Petunjuk Belajar :
 Peserta didik menggunakan Buku berbasis saintifik sebagai suplemen

pembelajaran.
 Buku ini memuat kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan materi

pembelajaran.
 Buku ini digunakan pada tiga tahapan, yakni mengumpulkan Informasi,

mengasosiasi, dan menalar.
 Terdapat latihan soal yang harus diselesaikan peserta didik.
 Sebagai fasilitator, guru membrikan penjelasan bagi peserta didik yang

megalami kesulitan.

82

A. PENGERTIAN PPH PASAL 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pajak yang dibayar
secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak,
mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.
Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

Adapun ketentuannya dalam PPh Pasal 25 adalah Wajib Pajak yang
memiliki kegiatan usaha akan membayar angsuran Pajak Penghasilan setiap
bulannya. Batas waktu pembayaran PPh Pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15
bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan.

B. KATEGORI PPH PASAL 25

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
a. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP–OPPT)
Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha baik secara grosir
atau eceran, penjualan barang ataupun jasa di satu atau lebih tempat
usaha. Adapun ketentuan tarif PPh Pasal 25 bagi WP-OPPT
adalah 0.75% x omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha.

b. Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP–OPSPT)
Wajib Pajak berstatus pekerja bebas atau karyawan yang tidak

memiliki usaha sendiri. Adapun ketentuan tarif PPh Pasal 25 bagi WP-
OPSPT adalah dengan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) x
tarif PPh 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (12
bulan).

83

Tarif PPh 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak
Penghasilan sendiri adalah sebagai berikut :

 Penghasilan sampai Rp50.000.000 per tahun = 5%
 Penghasilan Rp50.000.000–Rp250.000.000 per tahun = 15%
 Penghasilan Rp250.000.000–Rp500.000.000 per tahun = 25%

Penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahun = 30%

2. Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak Badan Usaha adalah Wajib Pajak yang melakukan

kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar,
pemotong atau pemungut pajak. Ketentuan tarif PPh Pasal 25 bagi Wajib
Pajak Badan adalah PKP x 25% tarif PPh Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang
Pajak Penghasilan.

C. SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
PPH PASAL 25

Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga
sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal
pembayaran.

D. PENGHITUNGAN PPh PASAL 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak
berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar
PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan kredit pajak,
diantaranya :

1. Pajak penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17
ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki
NPWP)

84

2. Pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah – serta 2%
berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa)

3. Pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang
tidak memiliki NPWP);

4. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh
dikreditkan sesuai pasal 24; lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak
masa setahun.

85

SOAL LATIHAN 5

A. Pilihan Ganda
Pilihlah jawaban yang paling tepat!
1. Dalam Pasal 17 UU PPh Nomor 26 Tahun 2008 diuraikan bahwa tarif PPh
untuk wajib pajak badan tahun 2009, 2010, dan eterusnya tidak sama.
Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun
berjalan diatur dalam ….
a) PPh Pasal 21 UU RI Nomor 18 Tahun 2000
b) PPh Pasal 22 UU RI Nomor 20 Tahun 2000
c) PPh Pasal 23 UU RI Nomor 28 Tahun 2007
d) PPh Pasal 24 UU RI Nomor 36 Tahun 2008
e) PPh Pasal 25 UU RI Nomor 36 Tahun 2008

2. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dapat dihitung sesuai dengan
ketentuan. Cara menghitung angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan SPT
Tahunan adalah ….
a) Utang pajak satu tahun dikurangi PPh Pasal 22, 23, 24, 25 dibagi 12
b) Utang pajak satu tahun dikurangi PPh Pasal 21, 22, 23, 24 dibagi 12
c) Utang pajak satu tahun dikurangi PPh Pasal 23, 24, 25, 26 dibagi 12
d) Utang pajak satu tahun dikurangi PPh Pasal 24, 25, 26 dibagi 12
e) Utang pajak satu tahun dikurangi PPh Pasal 25 dan 26 dibagi 12

3. Besaran angsuran PPh Pasal 25 per bulan bagi usaha bank atau lembaga
keuangan nonbank diketahui dari ….

a) ( )

b) ( )×

c) ( × )×

86

d) ( ×)
e) ( )

4. Untuk wajib pajak baru yang menggunakan pembukuan, maka angsuran
PPh Pasal 25 bulanannya ditentukan berdasarkan ….
a) Penghasilan satu tahun
b) Penghasilan satu bulan
c) Pembelian satu tahun
d) Penjualan setahun
e) Rugi sebulan

5. PT. Indonesia Bangkit adalah perusahaan baru berdasarkan pembukuan
penghasilan netto 1 bulan sebesar Rp 90.000.000,00, maka angsuran
PPh Pasal 25 bulanannya sebesar ….
a) Rp 90.000.000,00
b) Rp 22.500.000,00
c) Rp 8.500.000,00
d) Rp 6.000.000,00
e) Rp 708.333,33

6. Jumlah Pajak Penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan
SPT Tahunan PPh 2014 sebesar Rp50.000.000. Jumlah kredit pajak Tuan
Purnama pada tahun 2014 adalah Rp21.500.000, dengan rincian sebagai
berikut:
 PPh Pasal 21 Rp10.000.000,00
 PPh Pasal 22 Rp5.000.000,00
 PPh Pasal 23 Rp3.000.000,00
 PPh Pasal 24 Rp3.000.000,00
Besar angsuran PPh Pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015 adalah ….

87

a) Rp 28.500.000,00
b) Rp 21.500.000,00
c) Rp 23.750.000,00
d) Rp 2.375.000,00
e) Rp 2.150.000,00

7. Menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) Tahun 2015
yang sudah disahkan, PT Jogja Bangkit (sebuah BUMD yang dimiliki oleh
pemerintah Kota Yogyakarta) diperkirakan mempunyai penghasilan neto
sebesar Rp1.000.000.000. Kredit Pajak yang berasal dari PPh Pasal 22,
23, dan 24 adalah sebesar Rp70.000.000. Angsuran PPh Pasal 25 untuk
tahun 2015 adalah ….
a) Rp 1.000.000.000,00
b) Rp 250.000.000,00
c) Rp 180.000.000,00
d) Rp 15.000.000,00
e) Rp 1.250.000,00

8. Penghasilan PT. Sinar Rembulan tahun 2014 adalah Rp250.000.000.
Perusahaan memiliki sisa kerugian tahun 2013 yang masih dapat
dikompensasikan yaitu sebesar Rp350.0000.000, sedangkan sisa
kerugian yang belum dikompensasikan pada tahun 2013 sebesar
Rp100.000.000. Pada tahun 2014 PPh yang dipotong atau dipungut
pihak lain yaitu sebesar Rp 9.000.000, dan tidak ada pajak yang terutang
atau dibayar di luar negeri. Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar
oleh PT. Sinar Rembulan adalah ….
a) Rp 150.000.000,00
b) Rp 100.000.000,00
c) Rp 37.500.000,00
d) Rp 28.500.000,00

88

e) Rp2.375.000,00

9. PT Sarana Indah terdaftar sebagai wajib pajak sejak 1 Februari 2015.
Peredaran bruto menurut pembukuan dalam Februari 2015 adalah
sebesar Rp200.000.000 dan dikurangi dengan biaya yang
diperkenankan, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar
Rp60.000.000. Besarnya PPh Pasal 25 PT Sarana Indah tahun 2015
adalah ….
a) Rp 720.000.000,00
b) Rp 260.000.000,00
c) Rp 180.000.000,00
d) Rp 15.000.000,00
e) Rp 1.250.000,00

10. Perusahaan Bahari dimiliki oleh Taslim yang berstatus menikah dan
memiliki 3 orang anak. Taslim baru saja terdaftar sebagai wajib pajak
sejak 1 Agustus 2016. Peredaran bruto menurut catatan harian selama
September 2016 yaitu sebesar Rp60.000.000. Persentase Norma
Perhitungan perusahaan Bahari berdasarkan jenis usahanya adalah 30%.
Besar angsuran pajak yang harus dibayar Perusahaan Bahari pada bulan
Agustus 2016 adalah ….
a) Rp 144.000.000,00
b) Rp 16.600.000,00
c) Rp 14.100.000,00
d) Rp 2.500.000,000
e) Rp 1.383.333,33

89

B. Uraian
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar!
1. SPT PPh tahun 2013 milik Yudhistira menunjukkan bahwa pajak
penghasilan yang terutang sebesar Rp 75.000.000,00. Pajak penghasilan
Yudhistira telah dipotong oleh pemberi kerja (PPh 21) sebesar Rp
25.000.000,00, dipungut oleh pihak lain (PPh 22 dan 23) sebesar Rp
37.500.000,00, dan pajak LN yang dapat dia kreditkan sebesar Rp
2.500.000,00. Berapakah besar angsuran PPh 25 yang harus dibayarkan
Yudhistira tiap bulan?

2. Berdasar laporan internal tahun 2010, Fa. Indraprasta menunjukkan

kinerja berikut.

Penghasilan netto Rp 150.00.000,00

Kerugian yang belum (Rp 275.000.000,00)
dikompensasikan dari tahun lalu

Kerugian yang belum (Rp 125.000.000,00)
dikompensasikan dari tahun 2010

PPh terutang 2010 0,00

Kredit pajak (Rp 15.000.000,00)

Total angsuran PPh 25 (Rp 65.000.000,00)

Pajak kurang (lebih) bayar tahun 2010 (Rp 80.000.000,00)

Di tahun 2011, Fa. Indraprasta mencatatkan penghasilan netto sebesar

Rp 250.000.000,00 dan kredit pajak Rp 37.500.000,00. Berapakah besar

angsuran PPh 25 per bulan untuk tahun 2012?

3. Berdasarkan SPT PPh yang dilaporkan oleh CV. Hastinapura secara tepat

waktu di tahun 2010, perusahaan mencatatkan informasi terkait kinerja

keuangan sebagai berikut:

PKP Rp 1.375.000.000,00

Kredit Pajak Rp 265.000.000,00

90

Akibat adanya restrukturisasi bisnis, CV. Hastinapura baru dapat

melaporkan SPT PPh tahun 2011 di bulan tanggal 3 Juni 2012, dengan

informasi sebagai berikut :

PKP Rp 1.510.000.000,00

Kredit Pajak Rp 195.000.000,00

Berapakah angsuran PPh 25 per bulan yang harus dibayarkan CV.

Hastinapura sepanjang tahun 2012?

4. Atas tujuan meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perpajakan, CV.

Sawojajar mmelaporkan SPT PPh tepat waktu di tahun 2012 dengan

informasi sebagai berikut :

Penghasilan netto Rp 3.450.000.000,00

Kredit Pajak Rp 637.500.000,00

Akan tetapi, akibat penyiapan yang tergesa – gesa, SPT pertama CV.

Sawojajar memiiki kesalahan penghitungan sehingga CV. Sawojajar

harus melaporkan SPT pembetulan pada pertengahan Juli 2012 dengan

informasi beriku:

Penghasilan netto Rp 3.875.000.000,00

Kredit Pajak Rp 535.000.000,00

Jika CV. Sawojajar membayarkan angsuran PPh 25 sebesar Rp

15.000.000,00 di bulan Desember 2011, berapakah angsuran PPh 25 per

bulan yang harus dibayarkan CV. Sawojajar sepanjang tahun 2012?

5. SPT PPh tahun pajak 2011 yang dilaporkan oleh Antasena pada Maret

2012 menujukkan bahwa:

PKP Rp 100.000.000,00

PPh Terutang Rp 10.000.000,00

Kredit Pajak Rp 4.000.000,00

91

Kemudian, pada bulan Juni 2012, data SKP tahun pajak 2011

menunjukkan bahwa:

PKP Rp 200.000.000,00

PPh Terutang Rp 25.000.000,00

Kredit Pajak Rp 4.000.000,00

Berapakah angsuran PPh per bulan yang harus dibayarkan Ansaena

setelah pelaporan SPT tahun 2011?

92

KUNCI JAWABAN SOAL LATIHAN 5

A. Pilihan Ganda 7. D
1. E 8. D
2. B 9. E
3. C 10. D
4. B 11. E
5. B

B. Uraian Rp 75.000.000,00
1. Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar Yudhistira. (Rp 25.000.000,00)
Pajak Terutang (Rp 37.500.000,00)
Kredit PPh 21 (Rp 2.500.000,00)
Kredit PPh 22 dan 23
Kredit PPh 24 Rp 10.000.000,00
Total angsuran PPh 25 selama setahun Rp 833.333,33
Angsuran PPh 25 per bulan

2. Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar Fa. Indraprasta untuk tahun

2012.

Penghasilan netto Rp 250.000.000,00

Kerugian yang belum dikompensasikan (Rp 125.000.000,00)
tahun lalu

Penghasilan kena pajak Rp 125.000.000,00

PPh terutang 2011 Rp 31.250.000,00

Kredit pajak (Rp 37.500.000,00)

Total angsuran PPh 25 selama setahun Rp 68.750.000,00

Angsuran PPh 25 per bulan Rp 6.729.16,67

93

3. Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar CV. Hastinapura sepanjang
tahun 2012.

SPT 2010 SPT 2011

PKP 1.375.000.000,00 PKP 1.510.000.000,00

PPh Terutang 343.750.000,00 PPh Terutang 377.500.000,00

Kredit Pajak (265.000.000,00) Kredit Pajak (195.000.000,00)

Pajak yang Dibayar Pajak yang Dibayar 182.500.000,00
Sendiri 78.750.000,00

Sendiri

Angsuran PPh 25 6.562.500,00 Angsuran PPh 25 15.208.333,33

Angsuran Jan – Feb 2012 = Rp 6.562.500,00

Angsuran Mar – Mei 2012 = Rp 6.562.500,00

Angsuran Mei – Des 2012 = Rp 15.208.333,33

4. Angsuran PPh 25 yang harus dinayar CV. Sawojajar per bulan sepanajang

2012.

SPT Pertama SPT Pembetulan

Penghasilan netto 3.450.000.000,00 Penghasilan netto 3.875.000.000,00

PPh Terutang 862.500.000,00 PPh Terutang 968.750.000,00

Kredit Pajak (637.500.000,00) Kredit Pajak (535.000.000,00)

Pajak yang Dibayar Pajak yang Dibayar 433.750.000,00
Sendiri 225.000.000,00

Sendiri

Angsuran PPh 25 18.750.000,00 Angsuran PPh 25 36.145.833,33

Angsuran Jan – Feb 2012 = Rp 15.000.000,00

Angsuran Mar – Jun 2012 = Rp 18.750.000,00

Angsuran Jul – Des 2012 = Rp 36.145.833,33

94