Buku Perpajakan

15. Perolehan Hak Karena Hibah Wasiat
Perolehan hak ini didapatkan karena peristiwa pemberian wasiat atas
tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak karena hibah dan wasiat ini
berlaku kepada penerima hibah baik pribadi atau badan hukum saat
pemberi hibah sudah meninggal dunia.

16. Perolehan Hak Karena Waris
Perolehan hak karena warisan ini berlaku kepada ahli waris ketika
pemberi waris sudah meninggal dunia.

17. Pemasukan Dalam Perseorang Atau Badan Hukum Lainnya
Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ini diperoleh sebagai hasil
dari proses pengalihantanah dan/atau bangunan dari perseorangan atau
badan hukum kepada perseorang atau badan hukum lainnya.

18. Pemisahan Hak Yang Mengakibatkan Peralihan
Perolehan hak ini terjadi ketika perseorangan atau badan hukum yang
mempunyai hak kuasa atas tanah dan/atau bangunan melakukan
pemindahan sebagian hak bersama.

19. Penunjukan Pembeli DalamLelang
Perolehan hak ini diberikan kepada pemenang lelang atas tanah dan/atau
bangunan yang sudah ditetapkan oleh pejabat lelang dan dicantumkan
pada risalah lelang.

20. Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
Perolehan hak ini terjadi ketika ada peralihan hak dari orang pribadi atau
badan hukum sebagai pihak yang semula memiliki suatu tanah dan
bangunan kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim menjadi
pemilik baru dari tanah dan bangunan tersebut.

21. Penggabungan Usaha
Perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha yang tetap
berdiri dari badan usaha yang telah digabungkan ke dalam badan usaha
yang tetap berdiri tersebut.

145

22. Peleburan Usaha
Perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan kepada badan usaha baru
setelah proses peleburan beberapa badan usaha yang telah bergabung
dan dilikuidasi.

23. Pemekaran Usaha
Perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha yang baru
didirikan yang berasal dari aktiva badan usaha induk yang dimekarkan.

24. Perolehan Hak Atas Hadiah
Perolehan hak atas perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah
dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum
kepada penerima hadiah.
Perolehan hak atas perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah
dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum
kepada penerima hadiah.

b. Pemberian Hak Baru
Pemberian hak baru yang menjadi objek dari pajak bea perolehan tanah dan
bangunan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :
1. Pemberian Hak Baru Sebagai Kelanjutan Pelepasan Hak
Pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara
atas tanah dan/atau bangunan yang berasal dari pelepasan hak.
2. Pemberian Hak Baru Di Luar Pelepasan Hak
Pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum
dari Negara menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
(PMNA/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pemberian Hak Atas
Tanah Negara).
Hak perolehan ini didapatkan saat perseorangan atau badan
hukum melakukan pertukaran tanah dan/atau bangunan yang dimilikinya.
Dalam hal ini jenis yang ditukarkan sama, yaitu tanah dan/atau
bangunan.

146

I. SUBJEK DAN WAJIB PAJAK BEA PEROLEHAN ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

Berdasarkan pada pasal 5 UU BPHTB, besaran tarif pajak bea perolehan
atas tanah dan bangunan menganut tariff tunggal, yaitu sebesar 5%. Tarif tunggal
ini ditujukan untuk mempermudah proses penghitungan pajak bea perolehan
tanah dan bangunan.

Dasar Pengenaan
Dasar pengenaan dari besarnya tarif pajak bea perolehan atas tanah dan
bangunan berdasarkan pasal 6 UU BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak
yang selanjutnya disingkat menjadi NPOP. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3),
bila NPOP tidak diketahui atau NPOP lebih rendah dari NJOP PBB maka yang
menjadi dasar pengenaan adalah NJOP PBB dan apabila NJOP PBB belum
ditetapkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) besarnya NJOP PBB
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Selanjutnya di dalam Pasal 7, pemerintah menentukan suatu batas nilai
perolehan tidak kena pajak yang disebut Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena
Pajak (NPOPTKP). Ketentuan Pasal 7 ini dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 113 Tahun
2000 tentang Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB.
Berdasarkan pada PMK No. 14/PMK.03/2009 Perubahan Ketiga Atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara
Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB memuat peraturan yang berisikan
ketentuan sebagai berikut :
a. Untuk perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima

orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

147

b. Untuk perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (RSH) sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman
Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara
Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2008, dan Rumah Susun
Sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara
Perumahan Rakyat Nomor 7/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan
Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi
Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi, ditetapkan sebesar
Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

c. Untuk perolehan hak baru melalui program pemerintah yang diterima
pelaku usaha kecil atau mikro dalam rangka Program Peningkatan
Sertifikasi Tanah untuk Memperkuat Penjaminan Kredit bagi Usaha
Mikro dan Kecil, ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah);

d. Untuk perolehan hak selain perolehan hak sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan paling banyak Rp60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah);

Cara Menghitung BPHTB
Untuk menghitung besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)
adalah dengan cara mengurangkan NPOP dengan NPOPTKP. Dengan demikian
untuk menghitung besarnya BPHTB terutang adalah :

BPHTB terutang = Tarif x NPOPKP atau 5% x (NPOP – NPOPTKP

148

SOAL LATIHAN 8

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d yang merupakan
jawaban paling tepat.

1. PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan ...
a) Barang dagangan
b) Barang pesanan
c) Barang bergerak
d) Barang tak bergerak
e) Barang tak bergerak

2. Adit memiliki kekayaan yang diperinci sebagai berikut:
- Rumah Mewah 3 lantai
- Kolam Renang
- Pagar
- Apartemen
- Mobil Sedan keluaran terbaru

Dari rincian harta tersebut, Adit wajib untuk membayarkan pajak pada
setiap rincian kekayaannya. Dibawah ini yang bukan merupakan objek
pajak bumi dan bangunan adalah ...

a) Apartemen
b) Kolam renang
c) Mobil sedan
d) Pagar
e) Rumah mewah 3 lantai

3. Bumi dan bangunan telah menjadi objek pajak setelah terdaftar dan
memiliki NOP (Nomor Objek Pajak). Pak Danu memiliki rumah di kawasan
Darmo Permai dengan Rincian beberapa komponen yakni rumah, pagar,

149

taman, kolam renang dan sebagian tanahnya diberikan kepada RT
setempat untuk dijadikan Mushola. Dalam menghitung besarnya pajak
bumi dan bangunan milik Pak Danu yang, tidak termasuk dalam objek
pajak adalah ...

a) Kolam renang
b) Pagar
c) Mushola
d) Rumah
e) Taman

4. Berikut ini yang bukan merupakan Objek Pajak yang dapat dikecualikan
adalah ...
a) Bangunan yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala,
atau yang sejenis.
b) Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dengan
azas timbal balik.
c) Kantor perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan.
d) Tanah atau bangunan yang digunakan untuk bisnis waralaba yang
telah dididirikan.
e) Merupakan hutan (lindung, suaka alam, wisata), taman nasional,
dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

5. Bu Rani memiliki hak pengelolaan pada sebidang tanah seluas 450 m2 di
daerah Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Adapun nilai pasar tanah itu
Rp 450.000.00. Nilai Jual Objek Pajak dari tanah ditetapkan berdasarkan
kelas tanah yang diklasifikasikan pada kelas A.65 yakni Rp. 1.032.000 per
meter persegi. Kota Surabaya menetapkan tarif PBB sebesar 0,1 % untuk
NJOP <1 Miliar dan 0,2% untukNJOP> 1 Miliar. Berdasarkan informasi

150

tersebut Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar oleh Bu Rani atas
kepemilikan tanah tersebut adalah ...

a) Rp. 88.980,-
b) Rp. 89.880,-
c) Rp. 90.880,-
d) Rp. 98.990,-
e) Rp. 99.880,-

6. PT Antara menukarkan sebidang tanah miliknya dengan sebidang tanah
milik PT Sentosa untuk kepentingan pendirian tempat usaha. Berdasarkan
Bea Perolehan Tanah dan Bangunan, objek Bea Perolehan Tanah dan
Bangunan tersebut diperoleh atas ...
a) Penggabungan usaha
b) Peleburan usaha
c) Tukar menukar
d) Pelepasan hak
e) Hibah

7. Jumlah maksimal Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak atas tanah
dan bangunan dari pemberian hak waris adalah ...
a) Rp. 250.000.000
b) Rp. 300.000.000
c) Rp. 350.000.000
d) Rp. 400.000.000
e) Rp. 450.000.000

8. PT Berdikari mempunyai tanah dengan luas 150 m2 di Surabaya yang saat
ini akan digunakan untuk membangun kantor cabangnya. Bea Perolehan
Atas Tanah dan Bangunan tersebut didapatkan PT Berdikari atas ...
a) Penggabungan usaha

151

b) Pemekaran usaha
c) Peleburan usaha
d) Pemisahan hak
e) Peralihan hak

9. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan dikenakan tarif pajak tunggal
dengan persentase, yaitu ...
a) 1,5%
b) 2%
c) 5%
d) 7%
e) 10%

10. Amanda memiliki rumah seluas 75 meter persegi yang berdiri diatas
sebidang tanah seluas 100 meter persegi. Diketahui harga bangunan
tersebut adalah Rp. 400.000, sedangkan harga tanah tersebut adalah Rp.
1.250.000. PBB yang harus dibayarkan oleh Amanda adalah ...
a) Rp. 123.000
b) Rp. 133.000
c) Rp. 143.000
d) Rp. 153.000
e) Rp. 163.000

B. Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan benar !
1. Pada tahun 2021 Pak Dimas seorang pengusaha muda membeli rumah

baru dan mengisi data SPOP rumah pribadinya sebagai berikut:
- Luas tanah 750 m2 dengan NJOP Rp. 2.176.000 per m2
- Luas bangunan 600 m2 dengan NJOP Rp. 900.000 per m2
- Kolam renang seluas 150 m2 dengan NJOP Rp. 650.000 per m2
- Taman seluas 150 m2 dengan NJOP Rp. 500.000 per m2

152

- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sesuai UU PDRD Pasal 80 ayat
1

- Tarif PBB disesuaikan dengan peraturan daerah yakni sebesar 0,3%
- Nilai perolehan untuk pembelian rumah tersebut adalah Rp.

2.250.000.000,
Berdasarkan data SPOP Pak Dimas, hitunglah jumlah PBB yang harus
dibayar setiap tahun!

2. Pak Desta memiliki hak pengelolaan pada sebidang tanah seluas 750 m2 di
daerah Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Adapun nilai pasar tanah itu
Rp 2.500.000.000. Nilai Jual Objek Pajak dari tanah ditetapkan
berdasarkan kelas tanah yang diklasifikasikan pada kelas A.50 yakni Rp.
3.375.000 per meter persegi. Kota Surabaya menetapkan tarif PBB
sebesar 0,1 % untuk NJOP <1 Miliar dan 0,2% untukNJOP> 1 Miliar.
Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah jumlah PBB yang harus dibayar
Pak Desta 3 tahun terkahir!

3. PT. BAHAUR ERA SAWIT TAMA (BEST), sebuah perkebunan sawit di
Kalimantan Selatan pada tahun 2020 telah menyampaikan SPOP dengan
rincian data sebagai berikut :
1. Area kebun
a. Tanaman usia 5 tahun, dengan luas 300 Ha, NJOP per m2 Rp
1.710,00
b. Standar Investasi Tanaman Rp 2.866.000,00 per Ha
c. Tanaman sudah menghasilkan, dengan luas 200 Ha, NJOP per
m2 Rp 1.710,00
d. Standar Investasi Tanaman Rp 5.784.000,00 per Ha
2. Area Implasemen
a. Gudang, luas 1 Ha, NJOP Rp 14.100,00 per m2
b. Kantor, luas 2 Ha, NJOP kelas 147

153

c. Pabrik, luas 2 Ha, NJOP Rp 9.900,00 per m2
d. Mess karyawan, luas 2 Ha, NJOP per m2 Rp 14.100,00
3. Bangunan
a. Gudang 800 m2, kelas 072
b. Kantor 1.200 m2, NJOP Rp 505.000,00 per m2
c. Pabrik 4.500 m2, kelas 084
d. Mess karyawan 2.000 m2, kelas 072
Berdasarkan Data tersebut, hitunglah besar PBB pertahun yang harus dibayar
oleh PT. Bahaur Era Sawit Tama!

4. Pada tanggal 1 Maret 2020Akbar membeli sebuah rumah seluas 200 M2
yang berada diatas sebidang tanah hak milik seluas 500 M2 di Kota Bogor
dengan harga perolehan sebesar Rp500.000.000,- Berdasarkan data SPPT
PBB atas objek tersebut ternyata NJOPnya sebesar Rp.600.000.000,-
(tanah dan bangunan). Bila NPOPTKP ditentukan sebesar Rp50.000.000,-
maka tentukan kewajiban BPHTB yang harus dipenuhi Akbar!

5. Bagaskara membeli tanah dengan luas 300 m2 dengan harga perolehan Rp.
700.000 per meter persegi. Bila NPOPTK ditetukan sebesar Rp.60.000.000,
maka tentukan kewajiban BPHTB yang harus dipenuhi Bagaskara!

154

KUNCI JAWABAN SOAL LATIHAN 8

A. Pilihan Ganda

1. E 6. C

2. C 7. B

3. C 8. B

4. E 9. C

5. C 10. B

B. URAIAN
1. NJOP Pak Dimas :

Tanah:

Tanah: 750 x Rp 2.176.000 = Rp 1.632.000.000

Bangunan: = Rp 540.000.000
= Rp 97.500.000
Bangunan: 600 x Rp 900.000 = Rp 75.000.000
Rp 2.344.500.000
Kolam Renang: 150 x Rp 650.000 Rp 10.000.000
Rp 2.334.500.000
Taman: 150 x Rp 500.000 Rp 933.800.000
Rp 2.801.400
Total NJOP Bumi dan Bangunan

NJOPTKP pasal 80 ayat 1

NJOP-NJOPTKP

NJKP (40%)

Tarif PBB (0,3%)

2. NJOP Pak Desta :

Tanah:

Tanah: 750 x Rp 3.375.000 = Rp 2.531.250.000
Rp 2.531.250.000
Total NJOP Bumi dan Bangunan Rp 10.000.000
Rp 2.521.250.000
NJOPTKP pasal 80 ayat 1 Rp 1.008.500.000
Rp 2.017.000
NJOP-NJOPTKP Rp 6.051.000

NJKP (40%)

Tarif PBB (0,2%)

Tarif PBB 3 tahun terakhir

155

3. PT Bahaur Era Sawit Tama

NJOP Perkebunan: 3000000 x Rp 1.700 = Rp 5.100.000.000
Areal Perkebunan: 300 x Rp 2.866.000 = Rp 859.800.000
Tanaman:
SIT 2000000 x Rp 1.700 = Rp 3.400.000.000
Tanaman
menghasilkan 200 x Rp 5.784.000 = Rp 1.156.800.000
SIT
Areal Implasemen: 10000 x Rp 14.000 = Rp 140.000.000
Kantor:
Gudang: 20000 x Rp 10.000 = Rp 200.000.000
Pabrik:
Mess Karyawan 20000 x Rp 10.000 = Rp 200.000.000
NJOP Tanah
Bangunan: 20000 x Rp 14.000 = Rp 280.000.000
Kantor:
Gudang: Rp 11.336.600.000
Pabrik:
Mess Karyawan 800 x Rp 700.000 = Rp 560.000.000
NJOP Bangunan
NJOP Gabungan 1200 x Rp 505.000 = Rp 606.000.000

4500 x Rp 365.000 = Rp 1.642.500.000

1000 x Rp 700.000 = Rp 700.000.000

Rp 3.508.500.000

Rp 14.845.100.000

NJOPTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Rp 12.000.000
23/PMK.03/2014 NJOPTKP untuk PBB-P3
NJOP-NJOPTKP Rp 14.833.100.000
NJKP (40%) Rp 5.933.240.000
Tarif PBB (0,5%) PT. BEST Rp 29.666.200

4. NPOP = 600.000.000
NPOPTKP = 50.000.000
BPHTB Terutang = 5% x (600.000.000 - 50.000.000) = Rp27.500.000,

5. NPOP = 300 x 700.000 = 210.000.000
NPOPTKP = 60.000.000
BPHTB Terutang = 5% x (210.000.000 - 60.000.000) = Rp7.500.000,-

156

DAFTAR PUSTAKA

Putra Wiryawan, Gusti dkk. 2017. PENGATURAN TENTANG PENGENAAN PAJAK
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS
HIBAH. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 2017-2018. Magister
Universitas Udayana.

Eka Putra, Warmie dan Sumanda, Kamandie.2016. MODUL AJAR PENGANTAR
PERPAJAKAN. Salim Media Indonesia: Jambi. (Online)
https://repository.unja.ac.id/6862/1/Buku%20Ajar%20Perpajakan%20len
gkap%20%28Wirmie%20Eka%20Putra%20-%20Kamadie%29.pdf. Diakses
pada 04 Mei 2021

Direktorat Jenderal Pajak.2018. DIREKTORI LAYANAN PERPAJAKAN. Kementerian
Keuang Republik Indonesia. (Online) https://pajak.go.id/direktori-
layanan-perpajakan diakses pada 02 Mei 2021

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010
tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak. Republik
Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011 tentang Nilai Jual Obyek
Pajak Tidak Kena Pajak

Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Undang-undang PBB No.12 tahun 1994 Pembaruan Tahun 1985.
tentang Pajak Bumi dan Bangunan
www.pajak.go.iddiakses pada 03 Mei 2021
www.kemenkeu.go.id diakses pada 03 Mei 2021
Afriandy, Iqbal. PBB dan BPHTB. ( Online )
https://www.academia.edu/9173263/Materi_PBB_dan_BPHTB. diakses
pada 25 September 2020.

157

BAB 9
Bea Materai

Materai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik atau
bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar
pajak atas dokumen. Sejak diterbitkan nya UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Materai. Tarif Bea Materai sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000 berubah menjadi Rp
10.000. Bea Materai memiliki asas, tujuan, objek, dokumen yang tidak dikenakan
materai hingga perhitungan dan peraturan lainnya
Petunjuk Belajar:

 Baca dan cermatilah materi yang dipaparkan dengan teliti dan jelas
 Apabila ada yang tidak dimengerti dari Bab ini, peserta didik bisa

menanyakan kepada pendidik
 Kerjakanlah latihan soal yang ada dalam Bab ini
 Buatlah catatan jika diperlukan

158

PETA KONSEP

UU Nomor 10 Tahun Konsep dan Pengertian
2020 tentang Bea Asas dan Tujuan
Materai
Objek Bea Materai
BEA MATERAI Tarif Bea Materai
Dokumen yang tidak
dikenakan Bea Materai
Saat terutang
Pihak terutang
Pemungut Bea Materai
Pembayaran Bea Materai
Bentuk – Bentuk Materai
Sistem Pematraian
Kemudian
Larangan
Fasilitas
Pidana

159

A. PENGERTIAN BEA MATERAI

Pengenaan pajak di Indonesia sangat beragam dan sesuai dengan
tujuannya, salah satunya ialah bea materai. Materai dikenal oleh masyarakat
sebagai salah satu benda wajib yang digunakan untuk pengesahan berbagai
dokumen penting. Bea materai sendiri, telah diatur dalam UU Nomor 13 tahun
1985, diawal perkembangan pemerintahan Indonesia. Seiring berjalannya waktu,
kebutuhan masyarakat atas kelola Bea Materai semakin berkembang. Untuk itu,
disahkanlah kembali UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.

Berdasarkan Undang – Undang tersebut, Bea Materai adalah pengenaan
pajak atas dokumen – dokumen tertentu. Sedangkan, materai adalah label atau
carik dalam bentuk tempel. Elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan
mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen – dokumen
tertentu. Pada Undang – Undang tersebut, juga dijelaskan perbaruan tarif bea
materai dari materai 3.000, 6.000 menjadi 10.000.

B. ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai,
diatur asas – asas pelaksanaan pengenaan Bea Materai :

a. kesederhanaan
b. efisiensi
c. keadilan
d. kepastian hukum
e. kemanfaatan
Selain itu, urgensi pembaruan Undang- Undang tentang Bea Materai juga
memiliki tujuan antara lain :

160

a. Memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak dengan mendukung
pembangunan nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia

b. Memberikan pembaharuan tentang kepastian hukum
c. Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
d. Menerapkan pengenaan bea materai dengan lebih adil
e. Menyelaraskan ketentuan Bea Materai dengan peraturan perundang –

undangan lainnya

C. OBJEK BEA MATERAI

Pengenaan Bea Materai terbagi atas 2 dokumen yaitu:

DOKUMEN SEBAGAI ALAT DOKUMEN SEBAGAI ALAT BUKTI DI
NO MENERANGKAN SECARA PERDATA PENGADILAN

Surat perjanjian, surat keterangan,
1 surat pernyataan, beserta

rangkapnya
Akta notaris beserta grosse, salinan
2
dan rangkapnya
Akta pejabat pembuat akta tanah
3
beserta salinan dan kutipannya
Surat berharga dengan nama dan
4
dalam bentuk apapun
Dokumen transaksi surat berharga
termasuk dokumen transaksi
5
kontrak berjangka, lelang, dan
salinannya
Dokumen lelang berupa kutipan
6
risalah lelang, minuta risalah lelang,

161

salinan dan grosse
Dokumen yang menyatakan jumlah
uang dengan nilai nominal lebih dari
7 Rp 5.000.000 (menyebutkan
penerimaan, berisi pengakuan telah
dilunasi sepenuhnya/sebagian)
Dokumen lain yang ditetapkan oleh
8
Pemerintah

(Tabel 6. Objek Bea Materai)

D. TARIF BEA MATERAI

Berdasarkan gambar diatas, tarif bea materai mengalami perubahan
sesuai dengan Perundang-undang terbaru yaitu UU Nomor 10 Tahun 2020. Tarif
terbaru bea materai yaitu sebesar Rp 10.000. Bea materai dikenakan 1 (satu) kali
untuk setiap dokumen.

Pengenaan tarif Rp 10.000 di tahun 2020 dilakukan secara bertahap. Tarif
Rp 10.000 berlaku mulai 1 Januari 2021. Dilakukan secara bertahap, artinya
masyarakat masih bisa menggunakan/menghabiskan sisa (stock) materai Rp
3.000 dan Rp 6.000 dengan catatan:

162

- Jika menggunakan Rp 3.000, sekaligus digunakan 3 kali untuk setiap
dokumen

- Jika menggunakan Rp 3.000 + Rp 6.000 seklaigus digunakan 1 kali untuk
setiap dokumen

- Jika menggunakan Rp 6.000, sekaligus digunakan 2 kali untuk setiap
dokumen

E. DOKUMEN YANG TIDAK DIKENAKAN BEA MATERAI

Beberapa dokumen yang tidak dikenakan oleh bea materai berupa:
a. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:

 surat penyimpanan barang
 konosemen
 surat angkutan penumpang dan barang
 bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang
 surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim
 surat lainnya yang disamakan dengan poin 1 hingga 5
b. Segala bentuk ijazah tidak dikenakan bea materai
c. Tanda terima berkaitan dengan gaji, uang pensiun/tunjangan hingga
pemutusan hubungan kerja serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan
pembayaran tidak dikenakna bea materai
d. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, pemerintah daerah,
bank dan lembaga lainnya yang bertugas berdasaran perundang – undangan
tidak dikenakan bea materai
e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan
f. tanda penerimaan uang untuk organisasi
g. dokumen yang menyebutkan simpaan uang/surat berharga, pembayaran
pada bank dan badan lainnya tidak dikenakan bea materai
h. surat gadai

163

i. tanda tagan atas keuntungan, bunga dari surat berharga dengan nama dan
dalam bentuk apapun

j. dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh bank indonesia dalam
pelaksanaan tugas dan kebijakan moneter

F. SAAT TERUTANG BEA MATERAI

Penggunaan bea materai pada dokumen – dokumen seperti, sebagai alat

bukti pengadilan, surat pernyataan dan lain – lain akan ditentukan saat

terutangnya berdasarkan 3 waktu yaitu; saat telah dibubuhi tanda tangan, saat

dokumen tersebut selesai dibuat dan saat diserahkannya dokumen tersebut

pada sang penerima. Berikut ini waktu saat terutang nya bea materai pada setiap

dokumen :

Dokumen

Dokumen diserahkan

saat Dokumen kepada pihak

dibubuhi selesai dibuat utnuk siapa

Tanda untuk dokumen Dokumen Dokumen
Tangan tersebut dibuat diajukan ke yang
Surat berharga untuk pengadilan digunakan
Berbagai dengan nama Surat sebagai alat di Indonesia
surat dan dalam keterangan, bukti di yang dibuat
perjanjian bentuk apapun surat pernyataan pengadilan di luar
beserta atau surat negeri
rangkapnya lainnya yang
sejenis

Akta notaris Dokumen

beserta transaksi surat Dokumen lelang

grosse, berharga,

164

salinan dan termasuk

kutipannya transaksi

Akta pejabat kontrak

pembuat berjangka, Dokumen yang
akta tanah dengan nama menyatakan
beserta dan dalam jumlah uang
salinan dan bentuk apa

kutipannya pun

* Selain beberapa saat terutang dokumen – dokumen diatas, Menteri dapat

menentukan saat lain terutangnya Bea Materai sesuai dengan Peraturan

Menteri.

H. PIHAK TERUTANG BEA MATERAI

Pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang dikenai Bea Materai dan
wajib membayar Bea Materai yang terutang. Maka berikut ini, pihak yang
terutang bea materai:

1) Dokumen yang dibuat sepihak, Bea Materai terutang oleh pihak yang
menerima dokumen

2) Dokumen yang dibuat oleh 2 pihak/lebih, Bea Materai terutang oleh
masing – masing pihak

3) Dikecualikan dari 2 poin diatas. Bea Materai terutang oleh pihak yang
menerbitkan surat berharga

4) Bea Materai terutang oleh pihak yang mengajukan dokumen
5) Dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia. Bea

materai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas dokumen
6) Pada poin 1-5, tidak menghalangi pihak – pihak untuk bersepakat

mengenai pihak yang membayar Bea Materai

165

I. PEMUNGUT BEA MATERAI

Pemungut Bea Meterai wajib:
a. memungut Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari Pihak
Yang Terutang;
b. menyetorkan Bea Meterai ke kas negara; dan
c. melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai ke kantor
Direktorat Jenderal Pajak.

Pemungut Bea Meterai yang:
a. terlambat menyetorkan Bea Meterai ke kas negara
b. tidak atau terlambat melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea
Meterai ke kantor Direktorat Jendral Pajak

diterbitkan surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

J. PEMBAYARAN BEA MATERAI

Pembayaran Bea Materai berupa:
 Materai tempel
 Materai elektronik
 Materai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri

dilakukan dengan menggunakan:
 Materai
 Surat setoran pajak

166

K. BENTUK – BENTUK MATERAI

1. Materai tempel
- Materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di
atas dokumen yang dikenakan bea materai
- Materai tempel direkatkan di tempat dimana tanda tangan akan
dibubuhkan
- Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan,
dan tahun, dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga
sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai
tempel
- Jika digunakana lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus
dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas
kertas

Ciri-ciri umum dan Ciri-ciri khusus materai tempel :
Ciri-ciri umum :

a. gambar lambang negara Garuda Pancasila
b. frasa "Meterai Tempel"
c. angka yang menunjukkan nilai nominal
Ciri khusus sebagai unsur pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan
cetak yaitu:
a. bersifat terbuka
b. semi tertutup
c. tertutup
2. Materai elektronik
Memiliki kode unik dan keterangan tertentu

167

3. Materai dalam bentuk lain
Materai yang dibuat dengan cara lain yang ditetapkan oleh menteri
keuangan

1) Mesin teraan materai
a. Penerbit dokumen harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis
kepada kepala KPP setempat dengan mencantumkan jenis, merk, tahun
pembuatan mesin teraan materai yang dimintakan ijin penggunaan
b. Melampirkan surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen yang
harus dilunasi bea materainya setiap hari
c. Menyetor di muka bea materai minimal sebesar Rp. 15.000.000,-- dengan
SSP
d. Melampirkan surat keterangan laik pakai atas mesin teraan materai yang
dimintakan izin
e. Ijin penggunaan mesin teraan meterai diterbitkan oleh kepala kpp yang
berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun
f. Sebelum mesin teraan materai digunakan, dilakukan pengisian deposit
sebesar jumlah bea materai yang disetor di muka dan pemasangan segel
pada mesin teraan materai tsb oleh kpp setempat
g. Dibuatkan berita acara pemasangan segel untuk pemakaian yang pertama
kali, dan berita acara pembukaan dan pemasangan segel untuk
perpanjangan pemakaian mesin teraan materai

2) Teknologi percetakan
Pelunasan bea materai dengan teknologi percetakan hanya untuk cek, bilyet giro,
dan efek

a. Penerbit dokumen menyetor di muka bea materai ke kas negara sebesar
jumlah dokumen yang harus dilunasi bea materai

b. Penerbit dokumen harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis
kepada direktur jendral pajak dengan mencantumkan jenis dokumen yang
akan dilunasi bea materainya dan jumlah bea materai yang telah dibayar

168

c. Apabila permohonan ijin yang diajukan oleh penerbit dokumen telah
memenuhi syarat, direktur jendral pajak menerbitkan surat ijin
percetakan tanda lunas bea materai

d. Pelaksanaan pencetakan tanda lunas bea materai hanya dapat dilakukan
oleh perum peruri

3) Sistem komputerisasi
Pelunasan bea materai dengan system komputerisasi hanya atas dokumen yang
berbentuk surat yang memuat jumlah uang dengan jumlah rata-rata
pemeteraian 100 dokumen setiap hari

a. Penerbit dokumen harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis
kepada direktur jendral pajak dengan mencantumkan jenis dokumen dan
perkiraan jumlah rata-rata dokumen yang dilunasi bea materainya

b. Menyetor di muka bea materai sebesar perkiraan jumlah dokumen yang
harus dilunasi bea materainya setiap bulan

c. Direktur jendral pajak menerbitkan ijin pelunasan bea materai dengan
membubuhkan komputerisasi, apabila permohonan penerbit dokumen
telah memenuhi persyaratan

d. Ijin dari direktur jendral pajak, berlaku selama saldo bea materai yang
telah disetor pemateraian 1 bulan berikutnya

L. PEMATRAIAN KEMUDIAN

Pemateraian kemudian dilakukan terhadap
a. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka
pengadilan
b. Dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi ditambah
dengan denda 200% dari bea materai yang kurang atau tidak dibayar
c. Dokumen yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia
tanpa dikenakan denda (apabila dokumen yang dibuat di luar negeri,

169

dimateraikan sesudah digunakan, dikenakan denda 200% dari bea
materai yang tidak atau kurang dibayar)

M. LAPORAN BAGI PEJABAT BERWENANG

Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas atau jabatannya, dilarang:
a. menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan Dokumen yang Bea
Meterainya tidak atau kurang dibayar;
b. melekatkan Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar
pada Dokumen lain yang berkaitan;
c. membuat salinan, tembusan, rangkap, atau petikan dari Dokumen
yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; dan/atau memberikan
keterangan atau catatan pada Dokumen yang Bea Meterainya tidak
atau kurang dibayar.
d. Pelanggaran terhadap ketentuan diatas dikenai sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

N. FASILITAS PEMBEBASAN DARI PENGENAAN BEA
MATERAI

a. Bea Meterai yang terutang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari
pengenaan Bea Meterai, baik untuk sementara waktu maupun selamanya,
untuk:

b. Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial
ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai
bencana alam;

c. Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat
keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial;

170

d. Dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program
pemerintah danl atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang
moneter atau jasa keuangan; dan/atau

e. Dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah
mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik.

Bea Meterai yang terutang menjadi kedaluwarsa setelah jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak saat terutang.

O. ADANYA ATURAN PIDANA BEA MATERAI

Setiap Orang yang :
a. meniru atau memalsu Meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik

Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain
memakai Meterai tersebut sebagai Meterai asli, tidak dipalsu, atau sah atau
dengan maksud yang sama
b. membuat Meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum,
termasuk membuat Meterai elektronik dan materai bentuk lain
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang :
a. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan

untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Meterai yang dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-
olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum
b. barang yang dibubuhi Meterai seolah-olah barang tersebut asli, tidak
dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

171

Setiap Orang yang :
a. menghilangkan tanda yang gunanya untuk menunjukkan suatu Meterai tidak

dapat dipakai lagi pada Meterai Pemerintah Republik Indonesia yang telah
dipakai dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain
memakainya seolah-olah Meterai tersebut belum dipakai;
b. menghilangkan Tanda Tangan, ciri, atau tanda saat dipakainya Meterai
Pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dibubuhkan di atas atau
pada Meterai tersebut; atau
c. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan
untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia Meterai yang tandanya, Tanda Tangannya, cirinya, atau tanggal
dipakainya dihilangkan, seolah-olah Meterai tersebut belum
dipakai,dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

172

RANGKUMAN

Bea Meterai merupakan pajak atas dokumen.
Tarif Bea Meterai
Mulai 1 Januari 2021, Tarif Bea Meterai adalah Rp 10.000,- dan dikenakan satu
kali untuk setiap dokumen.
Objek Bea Meterai
Bea Meterai dikenakan atas:

 Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu
kejadian yang bersifat perdata

 Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
 Pihak yang Terutang (Pasal 9 UU Nomor 10 TAHUN 2020 tentang Bea

Meterai)
 Dokumen yang dibuat sepihak
Pihak Penerima Dokumen
 Dokumen yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih

masing-masing pihak atas Dokumen yang diterimanya
 Dokumen berupa surat berharga

pihak yang menerbitkan surat berharga
 Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan

pihak yang mengajukan dokumen
 Dokumen dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia

pihak yang menerima manfaat atas Dokumen

173

Daftar Istilah
- Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalambentuk tulisan
tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti
atau keterangan;
- Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau
bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk
membayar pajak atas Dokumen;
- Tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya
dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap
paraf, teraan atau cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda
tangan, atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik;

174

SOAL LATIHAN 9

A. SOAL PILIHAN GANDA

Pilihlah jawaban yang paling tepat atas soal - soal dibawah ini!

1. Berikut ini adalah pernyataan terkait asas pelaksanaan Bea Materai:

(1) Sah nya suatu dokumen hanya ditentukan dengan pengenaan Bea

Materai

(2)Tarif Bea Materai dapat berubah – ubah disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat dan kebijakan pemerintah

(3) Bea Materai diatur dalam peraturan perundang – undangan pemerintah

Indonesia

(4) Bea Materai dikenakan pada seluruh dokumen tanpa pengecualian

Berdasarkan pernyataan diatas, asas pelaksanaan Bea Materai yang peling

tepat adalah nomor...

a) 1 dan 2 c) 2 dan 3 e) 3 dan 4

b) 1 dan 3 d) 2 dan 4

2. PT Jaya AC pengusaha memiliki transaksi – transaksi bisnis sebagai berikut:

(1) Membayar gaji karyawan sebesar Rp 2.000.000 per karyawan

(2) Membuat akta PPAT atas pengalihan tanah di Surabaya

(3) Penerbitan surat berharga oleh PT Jaya AC

(4) Membayar pajak badan usaha sebesar Rp1.000.000

(5) Melunasi utang kepada supplier atas pembelian bahan baku sejumlah

500 unit masing – masing seharga Rp 400.000.000

Berdasarkan transaksi diatas, dokumen yang dikenakan Bea Materai sesuai

UU Nomor 10 Tahun 2020 adalah...

a) 1, 2 dan 3 c) 2, 3 dan 4 e) 3, 4 dan 5

b) 1, 2 dan 4 d) 2, 3 dan 5

175

3. Dokumen tidak dikenakan Bea Materai

PT Andreas Reklame merupakan usaha advertising besar di Surabaya,

berikut ini beberapa dokumen/transaksi – transaksi bisnis:

(1) Mengeluarkan surat pernyataan untuk pembuktian di pengadilan

(2) Terjadi perjanjian dalam surat pernyataan akuisisi aset dengan PT Suni

Reklame sebesar Rp 2.000.000

(3) Membayar gaji perbulan bagi 30 karyawan masing – masing sebesar Rp

3.500.000

(4) Menerima keuntungan investasi sebesar Rp 2.500.000 perbulan

(5) Membayar pajak sebesar Rp 4.600.000

Berdasarkan transaksi diatas, dokumen yang tidak dikenakan Bea Materai

sesuai UU Nomor 10 Tahun 2020 adalah...

a) 1, 2 dan 3 c) 2, 3 dan 4 e) 3, 4 dan 5

b) 1, 2 dan 4 d) 2, 3 dan 5

4. Seorang WNA melakukan transaksi jual beli di Indonesia, kemudian
menunjuk instansi hukun sebagai pihak kuasa yang melaksanakan transaksi
hingga menandatangani berbagai dokumen terkait jual beli di Indonesia.
Berdasarkan kasus tersebut, pernyataan dibawah ini tentang pengenaan bea
materai yang paling tepat adalah...
a) Dokumen jual beli tidak dikenakan Bea Materai karena dilakukan oleh
pihak Warga Negara Asing
b) Dokumen jual beli dikenakan Bea Materai ketika dokumen tersebut
telah terjadi transaksi jual beli di Indonesia
c) Dokumen jual beli dikenakan Bea Materai karena di ambil kuasa oleh
Institusi Hulum Indonesia
d) Dokumen jual beli tidak dikenakan Bea Materai karena melakukan
pembayaran melalui bank internal
e) Dokumen jual beli tidak dikenakan Bea Materai karena sebagai
penerimaan keuntungan atas bunga

176

5. PT Walk and Win Indonesia merupakan perusahaan sepatu lokal besar di
Indonesia. PT Walk and Win memiliki dokumen yang harus diberi materai
sejumlah 80 dokumen per hari. Perusahaan ini menggunakan mesin teraan
untuk mempermudah pelunasan Bea Materai tersebut. Apabila PT Walk and
Win lalai dalam mematraikan 50 dokumen untuk kliennya dengan nilai
masing – masing dokumen yang telah digunakan sebesar Rp 500.000. Total
nilai Bea Materai yang harus dibayarkan oleh PT Walk and Win sebesar...
a) Rp 1.500.000
b) Rp 1.720.000
c) Rp 1.800.000
d) Rp 2.600.000
e) Rp 3.200.000

6. Materai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1985 tentang Bea Materai dan peraturan pelaksanaannya yang masih
tersisa, masih dapat digunakan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun
setelah Undang-Undang ini mulai berlaku dan tidak dapat ditukarkan dengan
uang atau dalam bentuk apa pun. Pembayaran Bea Materai yang terutang
atas dokumen diatas dapat digunakan dengan nilai total Materai tempel
paling sedikit dengan tarif sebesar…
a) a.Rp 3.000,00
b) b.Rp 6.000,00
c) c.Rp 9.000,00
d) d.Rp 10.000,00
e) e.Rp 12.000,00

7. Dokumen berupa surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau
surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya dikenakan tarif Bea Materai
sebesar…
a) Rp 3.000,00

177

b) Rp 6.000,00
c) Rp 9.000,00
d) Rp 10.000,00
e) Rp 12.000,00

8. Berdasarkan pernyataan dibawah ini
(1) Penggunaan pajak atas suatu dokumen yang menjadi objek Bea
Materai
(2) Menjadikan suatu dokumen dapat digunakan sebagai alat bukti dalam
persidangan
(3) Memiliki kekuatan hukum apabaila terdapat subjek yang membuat
dokumen
(4) Memberikan nilai hukum pada sebuah dokumen penting yang
memiliki suatu nilai tertentu
(5) Sebagai bukti sah atas ijazah yang diserahkan sebagai bentuk tanda
kelulusan
(6) Sebagai bukti sah atas tanda terima gaji, uang tunggu, uang tunjangan,
dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja

Kegunaan materai ditunjukkan pada nomor…
a) (1),(2),(3),(4)
b) (1),(2),(3),(5)
c) (1),(3),(4),(5)
d) (2),(3),(4),(5)
e) (2),(4),(5),(6)

9. Setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan,
mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Meterai yang dipalsu atau dibuat secara
melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak
melawan hukum akan dikenakan sanksi pidana berupa…

178

a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

c) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

e) dipidana dengan pidana penjara paling lama 11 (sebelas) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp 900.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

10. Pelunasan bea materai dengan sistem komputerisasi hanya atas dokumen
yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang dengan jumlah rata-rata
pemeteraian 100 dokumen setiap hari diajukan dengan melampirkan surat
berupa…
a) permohonan ijin secara tertulis kepada direktur jendral pajak dengan
mencantumkan jenis dokumen yang akan dilunasi bea materainya dan
jumlah bea materai yang telah dibayar
b) permohonan ijin secara tertulis kepada direktur jendral pajak dengan
mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata-rata dokumen
yang dilunasi bea materainya
c) permohonan ijin secara tertulis kepada kepala KPP setempat dengan
mencantumkan jenis, merk, tahun pembuatan mesin teraan materai
yang dimintakan ijin penggunaan
d) permohonan ijin tidak terulis kepada direktur jendar pajak dengan
mencantumkan jenis dokumen yang akan dilunasi bea materainya dan
jumlah bea materai yang telah dibayar
e) permohonan ijin tidak tertulis kepada direktur jendral pajak dengan
mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata-rata dokumen
yang dilunasi bea materainya

179

B. SOAL URAIAN
Bacalah dengan cermat, dan jawablah pertanyaan – pertanyaan dibawah ini
1. Sejak tahun 1985 tarif bea materai di Indonesia terbagi atas dua jenis yaitu

materai Rp 3.000 dan Rp 6.000. Dalam perkembanganya, pemerintah
mengesahkan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai sehingga
terjadi perubahan tarif bea materai menjadi Rp 10.000. Berdasarkan
perubahan tersebut, analisislah faktor penyebab berubahnya tarif bea
materai dan implementasinya di tahun 2021!

2. Apotek Kimia Jaya merupakan toko obat yang menjual berbagai obat dan
perlengkapan medis, dicatat beberapa transaksi diatas Rp 1.000.000 sebagai
berikut:
a. Penjualan vitamin tulang kepada dr. Shandy sebesar Rp 10.000.000,
diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas
b. Penjualan obat batuk anak pada Bidan Ifa sebesar Rp 4.500.000,
diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas
c. Penjualan masker medis pada dr. Farhan sebesar Rp 5.500.000,
diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas
Berdasarkan transaksi diatas, tentukan nilai bea materai terutang atas
transaksi tersebut bila Apotek Kimia Jaya sebagai pemungut bea materai!

3. PT Blackline Indonesia merupakan perusahaan tas lokal besar di Indonesia.
PT Blackline menggunakan mesin pemateraian untuk memudahkannya,
karena dalam sehari terdapat 250 dokumen yang harus dimateraikan.
Tetapi, dalam pelaksanaanya terjadi kelalaian untuk pematraian 50
dokumen. Hitunglah nilai bea materai yang harus dibayar PT Blackline
Indonesia!

180

4. Apotik Segar Waras merupakan took obat yang menjual obat dan
perlengkapan medis. Apabila dalam bulan Januari 2021 terdapat beberapa
transaksi di atas Rp 1.000.000 yang tercatat dalam pembukuan Apotik Segar
Waras.
a. Penjualan obat paracetamol kepada dr. Rahadi sebesar Rp 15.000.000,
diberikan kwiransi sebagai bukti transaksi lunas
b. Penjualan obat batuk anak kepada Bidan Lestari sebesar Rp 2.500.000,
diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas
c. Penjualan masker medis pada dr. Chandra sebesar Rp 6.000.000,
diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas
Tentukan berapa bea materai terutang atas transaksi tersebut bila Apotik
Segar Waras merupakan pemungut bea materai.

5. Pembayaran Bea Materai dapat dilakukan berdasarkan jenis materainya
yaitu Materai tempel, Materai elektronik, dan Materai dalam bentuk lain
yang ditetapkan oleh Menteri. Jelaskan bagaiamana tahapan pembayaran
bea materai menggunakan teknologi percetakan!

181

KUNCI JAWABAN SOAL LATIHAN 9

Soal Pilihan Ganda
1. C
2. D
3. E
4. B
5. C
6. C
7. D
8. A
9. C
10. B

Soal Uraian
1. Faktor penyebab kenaikan tarif bea materai menjadi Rp 10.000 sebagai

berikut:
a) Optimalisasi penerimaan pajak
b) Penerapan asas keadilan, dengan memihak usaha kecil. Tarif Rp 10.000

dikenakan dengan nominal paling sedikit Rp 5.000.000 yang tercantum
pada dokumen
c) Mengikuti kebutuhan dan perkembangan jaman
d) Memudahkan dan lebih efektif dalam pengesahan dokumen

2. Transaksi yang dikenakan bea materai Rp 10.000 ialah transaksi (c).
Dikarenakan memiliki nilai nominal diatas Rp 5.000.000 yaitu sebesar Rp
5.500.000.

182

3. Pematraian dokumen awal:

250 dokumen x Rp 10.000 = Rp 2.500.000

Pengenaan denda:

50 dokumen x Rp 10.000 = Rp 500.000

200% x Rp 500.000 = Rp 1.000.000

Total Bea Materai = Rp 4.000.000

4. Berdasarkan ilustrasi di atas, Apotik Segar Waras merupakan pemungut bea
materai. Adapaun kewajiban dari pemungut bea materai adalah memungut
bea materai atau transaksi dengan nilai di atas Rp 5.000.000. Nilai dari bea
materai yang berlaku sejak Januari 2021 adalah Rp 10.000 sebagaimana
diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.
Dengan demikian transaksi-transaksi yang terutang bea materai adalah
sebagai berikut:
a. Transaksi Apotik Segar Waras dengan dr. Rahadi sebesar Rp 15.000.000
b. Transaksi Apotik Segar Waras dengan dr. Chandra sebesar Rp 6.000.000
Adapun pihak yang memungut adalah Apotik Segar Waras yaitu memungut
bea materai pada lawan transaksi atau dalam hal ini pembeli yaitu dr. Rahadi
dan dr. Chandra sebesar masing-masing Rp 10.000

5. Berikut ini tahapan pembayaran bea materai dengan teknologi percetakan:
 Penerbit dokumen menyetor di muka bea materai ke kas negara sebesar
jumlah dokumen yang harus dilunasi bea materai
 Penerbit dokumen harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis
kepada direktur jendral pajak dengan mencantumkan jenis dokumen
yang akan dilunasi bea materainya dan jumlah bea materai yang telah
dibayar
 Apabila permohonan ijin yang diajukan oleh penerbit dokumen telah
memenuhi syarat, direktur jendral pajak menerbitkan surat ijin
percetakan tanda lunas bea materai

183

 Pelaksanaan pencetakan tanda lunas bea materai hanya dapat dilakukan
oleh perum peruri

DAFTAR PUSTAKA

UU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai

184