Buku Perpajakan

5. Angsuran PPh per bulan yang harus dibayarkan Ansaena setelah

pelaporan SPT tahun 2011.

Periode sebelum SKP Periode setelah SKP

PPh Terutang 10.000.000,00 PPh Terutang 25.000.000,00

Kredit Pajak (4.000.000,00) Kredit Pajak (4.000.000,00)

Pajak yang Dibayar Pajak yang Dibayar 21.000.000,00
Sendiri 6.000.000,00

Sendiri

Angsuran PPh 25 Mar- Angsuran PPh 25 Jun- 1.750.000,00
Jun 500.000,00

Des

95

DAFTAR PUSTAKA

Syarif, Agus. 2020. Administrasi Pajak 2. Bogor: Yudhistira.
Online Pajak. 2016. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25).

https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pph-pajak-
penghasilan-
pasal25#:~:text=Pajak%20Penghasilan%20Pasal%2025%20(PPh%20Pasal
%2025)%20adalah%20pajak%20yang,sendiri%20dan%20tidak%20bisa%2
0diwakilkan.
PPh Pasal 25 , Penjelasan dan Penghitungannya. https://klikpajak.id/blog/tips-
pajak/pajak-penghasilan-pph-25/
Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25. https://www.pajak.go.id/id/penghitungan-
angsuran-pph-pasal-25-orang-pribadi-0

96

BAB 6
PPH Pasal 26

Hai, Tahukah kamu bahwa PPh Pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang
berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha apapun di Indonesia
yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya)
kepada Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk membayar PPh Pasal 26 atas
transaksi tersebut.
Menurut ketentuan PPh Pasal 26, tarif umum yang dikenakan adalah 20% dan bisa
berubah jika Wajib Pajak mengikuti Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda (P3B). Ada pengecualian mengenai PPh yang dikenakan atas
penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia, yaitu tidak
berlaku untuk yang bukan BUT di Indonesia. Inilah yang sering dijadikan argumen
oleh Google untuk tidak membayar pajak.
Pemahaman di atas harus dicermati lebih jauh lagi. Sebab Pemerintah sudah
mengatur mengenai siapa saja yang berstatus sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
Petunjuk Belajar:

 Baca dan cermatilah materi yang dipaparkan dengan teliti dan jelas
 Apabila ada yang tidak dimengerti dari Bab ini, peserta didik bisa

menanyakan kepada pendidik
 Kerjakanlah latihan soal yang ada dalam Bab ini
 Buatlah catatan jika diperlukan

97

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak
penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar
negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

B. PENENTUAN WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

 Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang
tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan
perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang
mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

 Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang
tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan
perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui
menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen,
royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk
memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut.
Tingkat berdasarkan tax treaty (perjanjian pajak) yang dikenal sebagai JGI
Penghindaran Pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara-negara lain
yang berada dalam perjanjian, mungkin berbeda satu sama lain. Tarif mereka
biasanya mengurangi tingkat dari tarif biasa 20%, dan beberapa mungkin
memiliki tarif 0%.
Tahukah Anda, terhitung 1 September 2020, wajib pajak PKP dan non PKP wajib
menggunakan e-Bupot untuk PPh 23 dan/atau PPh 26. Hal ini sejalan dengan SK
DJP No. KEP-368/PJ/2020 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2020 lalu. Untuk itu,
OnlinePajak sebagai aplikasi pajak terintegrasi memberikan kemudahan

98

C. TARIF PPH PASAL 26

Berdasarkan PMK RI Nomor 9/PMK.03/2018 tentang SPT, pelaporan SPT PPh
pasal 26 wajib e-Filing sejak 1 April 2018.

Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun jika mengikuti tax
treaty/Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka tarif dapat berubah.
Tarif untuk Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26)
Tarif 20% (final) atas jumlah bruto yang dikenakan atas:

1. Dividen
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan

jaminan pembayaran pinjaman
3. Royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan

aset
4. Insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
5. Hadiah dan penghargaan
6. Pensiun dan pembayaran berkala
7. Premi swap dan transaksi lindung lainnya
8. Perolehan keuntungan dari penghapusan utang

Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan dari:
1. Pendapatan dari penjualan aset di Indonesia.
2. Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun
melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau

pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan
khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan
pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha
tetap (BUT) didirikan di Indonesia.

99

Tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi
dengan pajak, suatu bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia, kecuali penghasilan
tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

100

LATIHAN SOAL BAB 6

Soal Pilihan Ganda
1. Apabila dividen bukan merupakan obyek pajak, maka bagaimana

memperlakukan perpajakan bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk
membeli saham?

a) Dapat dibebankan sebagai biaya.
b) Sebagai obyek pajak.
c) Bukan obyek pajak.
d) Tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
e) Objek pajak dan dapat dibebankan sebagai biaya.

2. Manakah berikut ini yang merupakan salah satu contoh non tarif barriers
dalam perdagangan internasional?
a) Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan kuota impor produk
gula dan udang.
b) Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan embargo terhadap
Kuba.
c) Korea Selatan menerapkan persyaratan standar ukuran mesin
mobil, sehingga jumlah mobil yang diimpor dari Amerika sangat
terbatas.
d) Pemerintah Indonesia menerapkan kuota impor jagung, sehingga
jumlah jagung yang diimpor dari Thailand terbatas.
e) Pemerintah Indonesia menerapkan embargo terhadap Amerika
Serikat.

101

3. Apabila dividen bukan merupakan obyek pajak, maka bagaimana
memperlakukan perpajakan bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk
membeli saham?
a) Dapat dibebankan sebagai biaya.
b) Sebagai obyek pajak.
c) Bukan obyek pajak.
d) Tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
e) Bukan objek pajak dan tidak dapat dibebankan.

4. PT Andrian Lestari adalah pengusaha kena pajak yang bergerak di bidang
industri pabrik hasil tembakau dalam negeri. Pada tanggal 30 Mei 2016
menebus pita cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan nilai
penyerahan sebesar Rp12.000.000.000 berapakah nilai PPN terutang?
a) Rp1.002.000
b) Rp1.008.000
c) Rp1.002.000.000
d) Rp1.008.000.000
e) Rp1.110.000.000

5. Tanggal 18 Mei 20×9 PT Pengguna Jasa membayar hak paten film LAOS ke
LAO.Ltd (Perusahaan di Laos) sebesar Rp100.000.000,00. Berapa PPh Pasal
26 yang harus dipotong PT Pengguna Jasa sementara tidak ada Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Laos…
a. Berlaku UU Pajak Penghasilan dengan PPh Pasal 26 sebesar
Rp20.000.000,00
b. Berlaku UU Pajak Penghasilan dengan PPh Pasal 23 sebesar
Rp15.000.000,00
c. Tidak dipotong pajak di Indonesia sepanjang LAO.Ltd dapat
menunjukkan Surat Keterangan Domisili

102

d. Dapat dipotong pajak di Indonesia sepanjang LAO.Ltd dapat
menunjukkan Surat Keterangan Domisili

e. Hak pemungutan ada di negara Laos

6. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan,jasa, dan kegiatan , termasuk
pension dan pembayaran lain yang diterima WP luar negeri dilskukan
berdasarkan pemotongan berdasar pasal?
a) Pasal 23
b) Pasal 22
c) Pasal 24
d) Pasal 20
e) Pasal 21

7. Pemotongan PPh Pasal 26 wajib dilakukan oleh, kecuali..
a) Badan pemerintah
b) NON BUT
c) Subjek pajak dalam negeri
d) Penyelengara kegiatan
e) Perwakilan perusahaan luar negeri

8. Batas Akhir pelaporan wajib pajak PPh Pasal 26 adalah..
a) Wajib menyampaikan SPT masa PPh Pasal 26 paling lama 20 hari
setelah masa pajak berakhir
b) Wajib menyampaikan SPT masa PPh Pasal 26 paling lama 10 hari
setelah masa pajak berakhir
c) Wajib menyampaikan SPT masa PPh Pasal 26 paling lama 15 hari
setelah masa pajak berakhir
d) Wajib menyampaikan SPT masa PPh Pasal 26 paling lama 25 hari
setelah masa pajak berakhir

103

e) Wajib menyampaikan SPT masa PPh Pasal 26 paling lama 30 hari
setelah masa pajak berakhir

9. Pegawai dengan status wajib pajak Luar Negeri adalah orang pribadi yang
tidak bertempat tinggal di Indonesia memperoeg gaji,honorium, imbalan lain
berhubungan dengan jasa atay pekerjaan yang tidak melebihi dari…
a) 12 bulan
b) 3 bulan
c) 1 bulan
d) 6 bulan
e) 2 bulan

10. Pph 26 memotong pajak penghasilan atas …
a) Yang diterima atau diperoleh WP luar negeri dari Indonesia
b) Yang diterima atau diperoleh WP luar negeri dan Indonesia
c) Yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri dari Indonesia
d) Yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri dari luar negeri
e) Yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri dari Indonesia dan
luar negeri

Soal Uraian
1. PT Abadi Berkarya memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan

bangunan bertingkat ke PT XYZ yang merupakan perusahaan asuransi di luar
negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2015 sebesar Rp2 miliar.
Hitunglah PPh Pasal 26 dari PT Abadi Berkarya tahun 2015?

2. Aland Addison yang adalah seorang warga negara Inggris yang memiliki 25%
saham atas PT Jayaraya Indonesia. Tahun ini Aland menjual seluruh
sahamnya senilai Rp8 miliar kepada Charles seorang warga negara
Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina serta

104

Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut. Hitunglah PPh Pasal 26 dari
transaksi tersebut?
3. Seorang atlet dari China yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari
maraton di Indonesia berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang
tunai sebesar Rp100.000.000. Atas penghasilan dari hadiah tersebut
dikenakan PPh Pasal 26. Hitunglah PPh Pasal 26?
4. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consulting. Mike
tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan
mempunyai seorang anak. Pada bulan april 2016 Mike memperoleh gaji
sebesar US$10.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp10.500,- per US$ 1.
Hitunglah PPh Pasal 26?
5. Penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia pada tahun
2015 sebesar Rp17.500.000.000. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan
yaitu sebesar 25% x Rp17.500.000.000 = Rp4.375.000.000. Penghasilan BUT
setelah kena pajak yaitu sebesar Rp13.125.000.000. Hitunglah PPh Pasal 26?

105

KUNCI JAWABAN SOAL LATIHAN BAB 6

Soal Pilihan Ganda
1. C
2. C
3. D
4. D
5. A
6. B
7. A
8. A
9. A
10. A

Soal Uraian
1.

Sementara, apabila PT Abadi Berkarya mengikuti asuransi melalui perusahaan
yang ada di Indonesia, misal PT Asuransi Raya, dengan membayar jumlah premi
yang sama sebesar Rp2 miliar. PT Asuransi Raya mengikutkan (reasuransi)
perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi yang berada di luar negeri,
misalnya PT XYZ, dengan membayar premi sebesar Rp1miliar. Maka ketentuan
PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut:

106

2. PPh Pasal 26 = 20% x 25% x Rp8.000.000.000 = Rp400.000.000 (bersifat
final).
Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008
tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari
Penjualan atau Pengalihan Saham, maka penghasilan atas penjualan saham
tersebut dikenakan pajak sebesar 20% dari perkiraan Penghasilan Neto,
sedangkan besarnya Penghasilan Neto adalah 25% dari Harga Jual.
Jika ada P3B antara negara yang terkait transaksi tersebut (penjual berstatus
sebagai wajib pajak luar negeri), pemotongan PPh Pasal 26 hanya dilakukan
apabila hak pemajakan berdasarkan P3B berada pada pihak Indonesia.
Penting bagi wajib pajak yang akan memotong pph pasal 26 kepada wajib
pajak luar negeri untuk mengetahui apakah wajib pajak luar negeri tersebut
berasal dari negara yang mempunyai tax treaty atau P3B dengan Indonesia
atau tidak. Sebab ketentuan tarif pajaknya akan berbeda.

3. PPh Pasal 26 = 20% x Rp100.000.000 = Rp 20.000.000
Maka, atas penghasilan yang diterima oleh atlet dari China tersebut akan
dipotong PPh Pasal 26 sebesar Rp20.000.000.

4. Penghasilan bruto berupa gaji sebulan:
US Dollar 10.000 x Rp 10.500 = Rp 105.000.000
PPH Pasal 26 = 20% x Rp 105.000.000 = Rp 21.000.000

5. PPh Pasal 26 yang terutang = 20% x Rp13.125.000.000 = Rp2.625.000.000.
Apabila penghasilan setalah pajak sebesar Rp13.125.000.000 tersebut
ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah diatur,
maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

107

DAFTAR PUSTAKA

Online pajak. 2016. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26).
https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-potong/pph-pajak-
penghasilan-pasal-26

Pemotongan Pajak Penghasilan - Pasal 26. https://pajak.go.id/id/pemotongan-
pajak-penghasilan-pasal-26

108

BAB 7
PPN & PPnBM

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut atau
dikenakan atas kegiatan konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam
bentuk transaksi jual beli dengan dasar pengenaan pajaknya yaitu harga jual, nilai
pengganti, nilai impor/ekspor.

PPnBM atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan
pajak yang dikenakan pada suatu Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah.
Golongan mewah ini pun telah diatur dalam peraturan perpajakan. Pemungutan
PPnBM hanya dilakukan sekali, yakni saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen
BKP mewah ke konsumen dan saat impor BKP mewah tersebut.

Petunjuk Belajar:
 Baca dan cermatilah materi yang dipaparkan dengan teliti dan jelas
 Apabila ada yang tidak dimengerti dari Bab ini, peserta didik bisa
menanyakan kepada pendidik
 Kerjakanlah latihan soal yang ada dalam Bab ini
 Buatlah catatan jika diperlukan

109

A. PENGERTIAN PPN

Upaya pemerintah untuk meningkatkan Dasar hukum PPN :
pendapatan negara terus dilakukan, salah satunya Undang-Undang Nomor 42
melalui pemungutan pajak dalam aktivitas Tahun 2009 tentang Pajak
perekonomian. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pertambahan Nilai Barang
merupakan pajak yang dipungut atau dikenakan dan Jasa dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah

atas kegiatan konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak

dalam bentuk transaksi jual beli dengan dasar pengenaan

pajaknya yaitu harga jual, nilai pengganti, nilai impor/ekspor.

B. OBJEK PPN

Objek PPN merupakan barang dan jasa yang dikenai pajak pertambahan

nilai dalam aktivitas produksi maupun distribusi. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU

PPN, objek PPN terdiri atas :

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di Pemanfaatan JKP dari luar Daerah
dalam Daerah Pabean yang dilakukan Pabean di dalam Daerah Pabean
oleh Pengusaha

Impor BKP Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha
Kena Pajak (PKP)

Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di
dalam Daerah Pabean yang dilakukan Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP
oleh Pengusaha

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari
luar Daerah Pabean di dalam Daerah Ekspor JKP oleh PKP
Pabean

(Tabel 5. Objek PPN)

Sedangkan yang bukan termasuk objek PPN yaitu barang dan jasa yang
tidak dikenai pajak pertambahan nilai dalam aktivitas produksi maupun distribusi
yaitu :

110

 Barang Makanan dan minuman yang disajikan
di hotel, restoran, rumah makan,
Hasil pertambangan atau hasil warung, dan sejenisnya, meliputi
pengeboran yang diambil langsung dari makanan dan minuman baik yang
sumbernya dikonsumsi di tempat maupun tidak,
termasuk makanan dan minuman yang
Kebutuhan pokok yang sangat diserahkan oleh usaha jasa boga atau
dibutuhkan oleh rakyat banyak katering

Uang, emas batangan, dan surat
berharga

 Jasa Penyiaran yang tidak bersifat iklan
Pelayanan kesehatan medik Tenaga kerja
Pelayanan sosial Perhotelan
Pengiriman surat dengan perangko Penyediaan tempat parkir
Keuangan Jasa boga
Asuransi Catering
Keagamaan Telepon umum dengan menggunakan
Pendidikan uang logam
Pengiriman uang dengan wesel pos
Kesenian dan hiburan Jasa yang disediakan oleh pemerintah
Angkutan umum dalam negeri yang dalam rangka menjalankan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan pemerintahan secara umum
dari jasa angkutan udara luar negeri

C. TARIF PPN

Tarif PPN diatur dalam pasal 7 UU PPN yang terdiri dari 3 jenis nominal
tarif sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan yaitu :

a) Tarif PPN secara umum sebesar 10%.
b) Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas:

 Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 Ekspor Jasa Kena Pajak

111

c) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi
paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas
persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan ketiga jenis tarif di atas, tarif 10% lebih umum digunakan

dalam perhitungan pengenaan PPN pada barang dan jasa kena pajak. Dasar
pengenaan tarif PPN terdiri atas beberapa nilai nominal pada setiap jenis
aktivitas yang menyangkut kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa kena
pajak yang meliputi :

1) Harga jual yaitu nominal biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
barang atau jasa kena pajak

2) Penggantian yaitu nominal biaya yang dikeluarkan atas penyerahan jasa
kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak
berwujud

3) Nilai impor yaitu nominal biaya yang digunakan sebagai dasar
penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak

4) Nilai ekspor yaitu nominal biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas ekspor
5) Nilai lain yaitu nominal biaya yang ditetapkan sebagai DPP sesuai perat

Menteri Keuangan.

D. PERHITUNGAN PPN

1) Toko Hidayah menjual 10 printer dengan harga satuan Rp1.000.000.
Berapakah PPN terutang toko Hidayah?

Jawab :
DPP 10 printer : 10 x Rp1.000.000 = Rp10.000.000
PPN : 10% x Rp10.000.000 = Rp1.000.000
Jadi PPN terutang yang wajib disetor yaitu Rp1.000.000

112

2) Putri membeli laptop seharga Rp3.500.000 belum termasuk PPN. Berapa
total harga yang harus dibayar oleh Putri?

Jawab :
PPN : 10% x Rp3.500.000 = Rp350.000
Harga beli = DPP + PPN = Rp3.500.000 + Rp.350.000 = Rp3.850.000
Jadi harga yang harus dibayar Putri adalah Rp3.850.000

E. PENGERTIAN PPNBM

PPnBM atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan
pajak yang dikenakan pada suatu Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong
mewah. Tujuan dari pemberlakuan PPnBM sendiri adalah agar tercipta
keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah
dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, mengendalikan pola konsumsi atas
BKP mewah, memberikan perlindungan pada produsen lokal dan mengamankan
penerimaan negara.

Pemungutan PPnBM hanya dilakukan sekali, yakni saat penyerahan oleh
pabrikan atau produsen BKP mewah ke konsumen dan saat impor BKP mewah
tersebut. Oleh karena sifatnya sebagai barang mewah, tarif PPnBM pun berbeda
dibanding PPN. Jikalau tarif PPN ditetapkan 10%, maka untuk tarif PPnBM
pengenaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan
ditentukan berdasarkan jenis BKP yang diklasifikasikan BKP mewah.

F. KARAKTERISTIK PPNBM

1. PPnBM merupakan pungutan tambahan setelah atau di samping PPN.
2. PPnBM bukanlah pajak yang dapat dikreditkan dengan PPN.
3. PPnBM hanya dipungut sekali saja, yakni pada saat impor BKP yang

termasuk mewah atau saat penyerahan BKP mewah yang dilakukan oleh
PKP pabrikan dari BKP yang tergolong mewah itu.

113

4. Jika eksportir melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah, PPnBM yang
sudah dibayar saat perolehannya dapat Anda minta kembali.

G. SUBJEK DAN OBJEK PPNBM

Subjek dan objek PPnBM :
1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menghasilkan atau memproduksi BKP

yang terbilang mewah.
2. Pengusaha yang melakukan impor barang terbilang mewah (importir).

Sedangkan objek PPnBM adalah penyerahan barang berwujud tergolong
mewah dari pabrikan dan impor barang berwujud yang juga tergolong mewah.
Yang selanjutnya akan dijabarkan bersamaan dengan tarif PPnBM.

H. PENGELOMPOKAN TARIF PPNBM

Seperti yang telah disebutkan, tarif PPnBM sepenuhnya diatur dalam PMK dan
ditentukan berdasarkan klasifikasi BKP mewah. Secara umum, tarif PPnBM dibagi
menjadi dua, yakni:

1. Tarif PPnBM kendaraan bermotor
2. Tarif PPnBM non kendaraan bermotor

Penentuan tarif PPnBM kendaraan bermotor diatur dalam PMK Nomor
33/PMK.010/2017, sementara tarif PPnBM untuk kelompok non kendaraan
bermotor diatur dalam PMK Nomor 35/PMK.010/2017.

Khusus untuk tarif PPnBM kendaraan bermotor, PMK Nomor
33/PMK.010/2017 utamanya mengatur mengenai jenis-jenis kendaraan
bermotor yang dikenakan PPnBM. Namun, terkait dengan penentuan Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) untuk tarif PPnBM kendaraan bermotor serta jenis-jenis
BKP yang tidak dikenakan tarif PPnBM serta barang yang diberi fasilitas
pembebasan tarif PPnBM diatur dalam PMK Nomor 64/PMK.011/2014.

114

I. TARIF PPNBM KENDARAAN BERMOTOR

Berdasarkan PMK Nomor 33/PMK.010/2017 tarif PPnBm untuk kendaraan
bermotor ditetapkan sebagai berikut :
1. Tarif PPnBM sebesar 10% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut:

 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15
orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api (diesel/semi
diesel), baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan
semua kapasitas isi silinder.

 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor
bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak,
dengan sistem 1 gardan penggerak, dengan kapasitas isi silinder sampai
dengan 1.500 cc.

 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor
bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel). baik dilengkapi dengan motor
listrik maupun tidak, dengan sistem 1 gardan penggerak, dengan
kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.

2. Tarif PPnBM sebesar 20% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut:
 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk
pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 gardan
penggerak, dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor
listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc
sampai dengan 2.500 cc.
 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1
gardan penggerak, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi

115

diesel), baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan
kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc.
 Kendaraan bermotor dengan kabin yang dirancang untuk 2 baris tempat
duduk (double cabin) untuk penumpang melebihi 3 orang tetapi tidak
melebihi 6 orang termasuk pengemudi dan memiliki bak (terbuka atau
tertutup) untuk pengangkutan barang, dengan motor bakar cetus api
atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dilengkapi dengan motor listrik
maupun tidak, dengan sistem 1 gardan penggerak atau dengan sistem 2
gardan penggerak, untuk semua kapasitas isi silinder, dengan massa total
tidak lebih dari 5 ton.

3. Tarif PPnBM sebesar 30% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut:
 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi
dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai
dengan 1.500 cc untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain
sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak.
 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi,
baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas
isi silinder sampai dengan 1.500 cc untuk sedan atau station wagon dan
kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan
penggerak.

4. Tarif PPnBM sebesar 40% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut :
 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi selain sedan ataustation wagon, dengan motor
bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak,
dengan sistem 1 gardan penggerak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari
2.500 cc sampai dengan 3.000 cc.

116

 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi
dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari
1.500 cc sampai dengan kapasitas 3.000 cc, untuk sedan atau station
wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2
gardan penggerak.

 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi
diesel), baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan
kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc, untuk
sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon
dengan sistem 2 gardan penggerak.

5. Tarif PPnBM sebesar 50% diberlakukan bagi seluruh kendaraan yang
penggunaannya dikhususkan untuk golf.

6. Tarif PPnBM 60% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut:
 Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari
250 cc sampai dengan 500 cc, yakni sepeda motor (termasuk moped) dan
sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa
kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi.
 Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai,
digunung, dan kendaraan semacam itu.

7. Tarif PPnBM 125% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut:
 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk
pengemudi, dengan motor bakar cetus api, dilengkapi dengan motor
listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 cc yang
terdiri dari sedan atau station wagon, selain sedan atau station wagon

117

dengan sistem 1 gardan penggerak dan dengan sistem 2 gardan
penggerak.
 Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang
termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi
diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan
kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc yang terdiri dari, sedan atau
station wagon, selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 gardan
penggerak dan dengan sistem 2 gardan penggerak.
 Kendaraan bermotor roda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500
cc yang terdiri dari, sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang
dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan
sisi, termasuk kereta pasangan sisi.
 Trailer atau semi trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.

J. TARIF PPNBM NON KENDARAAN BERMOTOR

1. Tarif PPnBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 20% diberlakukan
pada:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.010/2019 yang berlaku mulai
11 Juni 2019 mengubah batasan dari semua jenis kelompok hunian mewah,
menjadi Rp30 miliar atau lebih.

2. Tarif PPnBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 40% diberlakukan
pada:
 Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan,
pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
 Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk
keperluan negara, yang terdiri dari peluru dan bagiannya, tidak termasuk
peluru senapan angin.

118

3. Tarif PPnBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 50% diberlakukan
pada:
 Kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan
udara niaga yang terdiri dari helokopter, pesawat udara dan kendaraan
udara lainnya, selain helikopter.
 Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan
negara yang terdiri dari senjata artileri, revolver dan pistol, senjata api
(selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu
yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.

4. Tarif PPnBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 75% diberlakukan
pada:
 Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam yang dirancang
untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk
kepentingan negara atau angkutan umum.
 Yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.

K. PERHITUNGAN PPNBM

Bapak Rappi merupakan seorang youtuber, pada suatu saat beliau

membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga Rp 900.000.000. Berdasarkan

DPP (Dasar Pengenaan Pajak), mobil tersebut terkena tarif PPnBM sebesar 40%.

Lalu berapakah besar tariff PPnBM yang harus dibayar oleh bapak Rappi ? serta

berapa pula harga perolehannya ?

Harga Mobil = Rp 900.000.000

PPnBM (Rp 900.000.000 x 40%) = Rp 360.000.000

Jawaban :

Harga Perolehan Mobil

Harga perolehan mobil = Harga Mobil + PPN + PPnBM

119

Harga Mobil =Rp 900.000.000

PPN = Tarif PPN x (Harga Barang – PPnBM)

PPN = 10% x (Rp900.000.000 – (Rp900.000.000 x 40%))

PPN = 10% x (Rp900.000.000 – 360.000.000)

PPN = 10% x Rp540.000.000 = Rp54.000.0000

PPn Rp 54.000.0000

PPnBM Rp 360.000.000 +

Harga Perolehan Mobil Rp1.314.000.000

L. MEKANISME PENGENAAN PPN DAN PPNBM

Dalam pelaksanaan pemungutan PPN dan PPnBM harus disertai faktur
pajak atau bukti pembayaran atas perolehan barang atau jasa kena pajak.
Terdapat 2 jenis faktur pajak sesuai jenis aktivitas produksi dan distribusi yang
dilakukan yaitu :

• PPN masukan adalah bukti pemungutan pajak pada saat PKP membeli
barang kena pajak atau menggunakan jasa kena pajak.

• PPN keluaran adalah bukti pemungutan pajak pada saat PKP menjual
barangnya.

PT. Anugerah PPN Masukan PT. Berkah

PPN Keluaran

Pada saat PT Anugerah menjual barang / jasa kena pajak kepada PT
Berkah maka PT Anugerah akan membuat faktur pajak sebagai bukti aktivitas
penjualan. Faktur yang dibuat akan dicatat sebagai faktur PPN keluaran oleh PT
Anugerah dan bagi PT Berkah akan dicatat sebagai faktur PPN Masukan.

120

M. PENCATATAN PELAPORAN PPN DAN PPNBM

Pada saat penyerahan barang / jasa kena pajak oleh pengusaha kena
pajak, maka akan terjadi pencatatan jurnal menggunakan akun PPN sebagai
bentuk pengenaan pajak. Terdapat 2 kondisi saat pencatatan jurnal PPN yaitu
saat penjualan dan pembelian dengan gambaran sebagai berikut :

Penjualan Pembelian

Kas/Piutang Rp….. Pembelian Rp…..

Penjualan Rp….. PPN Masukan Rp…..

PPN Keluaran Rp….. Kas/Utang Rp…..

Sedangkan pada saat pelaporan PPN yang dilakukan oleh pengusaha kena

pajak yaitu dengan mendebit PPN Keluaran dan mengkredit PPN Masukan. Atas

penjurnalan itu akan menghasilkan 2 kondisi selisih pajak sebagai hasil pelaporan

PPN yaitu :

 Kelebihan pajak/lebih bayar terjadi saat pajak masukan yang dikreditkan

lebih besar daripada pajak keluaran sehingga kelebihan pajak ini dapat

dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau bisa mengajukan

permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.

 Kekurangan pajak/kurang bayar terjadi saat pajak keluaran lebih besar

daripada pajak masukan sehingga kekurangan ini harus disetor oleh PKP.

Setelah menghitung jumlah PPN Keluaran dan PPN Masukan serta diketahui

kondisi selisih PPN maka akan dilakukan pelaporan dan pembayaran atas

aktivitas pemungutan PPN pada masa pajak berjalan yakni dengan batas

pembayaran dan pelaporan yang telah diatur.

Batas Pembayaran Batas Pelaporan
Akhir bulan berikutnya setelah masa Akhir bulan berikutnya setelah masa
pajak berakhir & sebelum SPT masa pajak berakhir
PPN disampaikan

121

SOAL LATIHAN 7

Soal Pilihan Ganda
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !

1. Dasar hukum PPN dilakukan pembaharuan untuk meningkatkan penerimaan
pendapatan negara yaitu dengan perubahan sebanyak… dengan undang-
undang terbaru…
a) Sebanyak 2 kali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
b) Sebanyak 3 kali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
c) Sebanyak 2 kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
d) Sebanyak 3 kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
e) Sebanyak 4 kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

2. 1. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP
2. Impor BKP
3. Ekspor JKP oleh PKP
4. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
5. Penyiaran yang tidak bersifat iklan

Berdasarkan data di atas yang bukan termasuk dalam objek PPN adalah…
a) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP
b) Impor BKP
c) Ekspor JKP oleh PKP
d) Ekspor BKP berwujud oleh PKP
e) Penyiaran yang tidak bersifat iklan

3. Tarif PPN diatur dalam pasal 7 UU PPN, jenis tariff yang umum digunakan
adalah…

122

a) 0%
b) 10%
c) 15%
d) 20%
e) 25%

4. Pemerintah dapat menerapkan tarif PPN sendiri dalam wilayahnya yaitu
dengan tarif paling tinggi sebesar…
a) 15%
b) 20%
c) 25%
d) 30%
e) 50%

5. Dasar pengenaan PPN yang berdasarkan nominal biaya yang digunakan
sebagai dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak adalah…
a) Harga jual
b) Nilai Impor
c) Nilai Ekspor
d) Nilai penggantian
e) Nilai lain

6. Peraturan nomor berapakah yang dasar hukum PPnBM kendaraan bermotor
yang secara rinci menjabarkan tarif PPnBM yang dikenakan atas beberapa
klasifikasi kendaraan bermotor serta penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
(DPP) PPnBM BKP yang tergolong mewah…
a) PMK 33/PMK.010/2017
b) PMK Nomor 64/PMK.011/2014

123

c) PMK Nomor 35/PMK.010/2017
d) PMK Nomor 106/PMK.010/2015
e) PMK Nomor 110/PMK.010/2016

7. Tarif PPnBM sepenuhnya diatur dalam PMK dan ditentukan berdasarkan
klasifikasi BKP mewah. Dan secara umum, tarif PPnBM dibagi menjadi dua,
yakni…
a) Tarif PPnBM luar negeri dan dalam negeri
b) Tarif PPnBM berdasarkan PMK dan tarif PPnBM berdasarkan DJP
c) Tarif PPnBM kendaraan bermotor dan non kendaraan bermotor
d) Tarif PPnBM subsidi dan non subsidi
e) Tarif PPnBM berwujud dan tidak berwujud

8. Pada awal bulan Januari Ibu Susan membeli sebuah kendaraan bermotor
dengan motor bakar nyala kompresi semi diesel dan kapasitas isi silinder
lebih dari 1.800 cc dancukupuntuk mengangkut 7 orang termasuk
pengemudi. Maka tarif PPnBM kendaraan yang harus dibayar oleh ibu Susan
sebesar…
a) 20%
b) 40%
c) 50%
d) 75%
e) 80%

9. PPnBM merupakan jenis pajak yang berbeda dengan PPN, PPh maupun
pajak lainnya karena memiliki karakteristik sendiri. Karakteristik dari PPnBM
yang paling kentara ialah…
a) Jika eksportir melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah, PPnBM yang
sudah dibayar saat perolehannya tidak dapat diminta kembali.
b) PPnBM merupakan pajak yang dapat dikreditkan dengan PPN.

124

c) Dipungut sekali ketika penyerahan BKP mewah dari produsen ketika
keluar gudang dan dipungut kembali ketika produsen menyerahkan
kepada konsumen.

d) Dipungut dua kali ketika penyerahan BKP mewah dari produsen ketika
keluar gudang dan dipungut kembali ketika produsen menyerahkan
kepada konsumen.

e) Dipungut tiga kali ketika penyerahan BKP mewah dari produsen ketika
keluar gudang dan dipungut kembali ketika produsen menyerahkan
kepada konsumen.

10. Bapak Zubair seorang importer telah mengimpor BKP barang mewah dengan
tarif 20% seharga Rp 200.000.000. PPnBM yang harus dibayar Bapak Zubair
sebesar…
a) Rp 35.000.000
b) Rp 30.000.000
c) Rp 40.000.000
d) Rp 20.000.000
e) Rp 25.000.000

Soal Uraian
1. PT NANDA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang eksportir
barang kena pajak. Aktivitas yang dilakukan selalu dikenai pajak yaitu PPN
dalam penyerahan barang kena pajak. Pada Bulan Mei terjadi beberapa
aktivitas seperti berikut :
 Membeli barang kena pajak senilai Rp 50.000.000
 Mengekspor barang kena pajak senilai Rp 30.000.000
 Menjual barang kena pajak senilai Rp 15.000.000
Berdasarkan data aktivitas di atas, hitunglah PPN masukan dan keluaran
PT NANDA !

125

2. Berikut merupakan data transaksi penjualan dan pembelian PT Putri
Sejahtera yang terjadi pada bulan April 2021 :
10 April Membeli persediaan barang dagang senilai Rp 25.000.000
15 April Menjual barang dagang senilai Rp 5.000.000
28 April Menjual barang dagang senilai Rp 10.000.000
Berdasarkan data di atas, apabila nilai nominal harga exclude PPN dan PT
Putri Sejahtera merupakan PKP maka besar nominal PPN yang harus
dilaporkan senilai…

3. Bapak Zeres merupakan seorang content creator, pada suatu saat beliau
membeli sebuah mobil sport mewah dengan hargaRp 900.000.000.
Berdasarkan DPP (Dasar Pengenaan Pajak), mobil tersebut terkena tariff
PPnBM sebesar 40%. Lalu berapakah besar tarif PPnBM yang harus
dibayar oleh bapak Rappi ? serta berapa pula harga perolehannya ?

4. PT Axer mengimpor BKP yang tergolong mewah dengan nilai impor senilai
Rp 700.000.000. Atas impor tersebut dikenai PPN sebesar 10% dan
PPnBM sebesar 30%. DPP atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut
adalah senilai Rp 700.000.000 tidak termasuk PPN dan PPnBM. Lalu
berapakah jumlah yang harus dibayarkan PT Axer atas impor BKP
tersebut ?

5. PT Sinar Hidayah merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha
impor AC sebanyak 500 unit dari China dengan harga impor $300/unit.
Atas impor tersebut dikenai bea masuk sebesar Rp 20% dengan kurs Rp
10.000 per $1. Hitunglah besar PPN dan PPnBM yang harus dibayar oleh
PT Sinar Hidayah atas impor AC !

126

KUNCI JAWABAN SOAL LATIHAN 7

Soal pilihan ganda
1. D 6. A
2. E 7. C
3. B 8. B
4. A 9. D
5. B 10. C

Soal uraian
1. Membeli BKP = 10% x Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000

Eskpor BKP = 0% x Rp 30.000.000 = Rp 0
Menjual BKP = 10% x Rp 15.000.000 = Rp 1.500.000
Jadi, PPN masukan sebesar Rp 5.000.000 dan PPN keluaran sebesar
Rp 1.500.000

2. PPN Masukan
10 April : 10% x Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000
PPN Keluaran
15 April : 10% x Rp 5.000.000 = Rp 500.000
28 April : 10% x Rp 10.000.000 = Rp 1.000.000
Jadi, PT Putri Sejahtera mengalami Lebih Bayar Rp 1.000.000 karena PPN
Masukan lebih sebesar senilai Rp 2.500.000 dibandingkan dengan PPN
Keluaran senilai Rp 1.500.000

3. DPP (Mobil mewah) = Rp 900.000.000
PPnBM ➡Rp 900.000.000 x 40% = Rp 360.000.000
Total harga mobil ➡ Rp 900.000.000 + Rp 360.000.000 = Rp 1.260.000.000

127

Jadi PPnBM yang harus dibayar Bapak Zeres sebesar Rp 360.000.000. Dan
total harga mobil yang harus dibayar sebesar Rp 1.260.000.000

4. DPP (Nilai Impor) = Rp 700.000.000
PPN ➡Rp 700.000.000 × 10% = Rp 70.000.000
PPnBM ➡ Rp 700.000.000 × 30% = Rp 210.000.000
Berdasarkan perhitungan tersebut maka PT Axer harus membayar sejumlah :
Rp 700.000.000 + Rp 70.000.000 + Rp 210.000.000 = Rp 980.000.000
Jadi total impor yang harus dibayar PT Axer adalah sebesar Rp 980.000.000

5. CIF ($300 x 500) = $150.000

Kurs Rp 10.000

Harga impor rupiah ($150.000 x Rp 10.000) = Rp 1.500.000.000

Bea masuk (20% x Rp 1.500.000.000) = Rp 300.000.000

Nilai Impor Rp 1.800.000.000

PPN impor AC

10% x Rp 1.800.000.000 = Rp 180.000.000

PPnBM impor AC

20% x Rp 1.800.000.000 = Rp 360.000.000

128

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah.

Prabandaru, Ageng. 2018. Kenali Pengertian dan Jenis-Jenis Barang Kena Pajak.
https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/jenis-jenis-barang-kena-
pajak/#Barang_Kena_Pajak_Bersifat_Strategis.

Rafinska, Kezia. 2018. Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena PPN.
https://www.online-pajak.com/jasa-kena-pajak-jasa-tidak-kena-pajak.

Objek PPN. https://www.pajak.go.id/id/objek-ppn.
Onlinepajak. 2016. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa Itu?.

https://www.online-
pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-
ppn#:~:text=Yang%20dikenakan%20Pajak%20Pertambahan%20Nilai,Pabe
an%20di%20dalam%20Daerah%20Pabean. Diakses 27 September 2020.
Maulida, Rani. 2018. Mengenal PPnBM. https://www.online-
pajak.com/karakteristik-ppnbm
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK.
https://www.pajak.go.id/id/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-dan-
pelaporan-pajak

129

BAB 8
PBB dan BPHTB

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenai pada aktivitas
kegiatan pemanfaatan bumi dan pembangunan. Dalam praktiknya hal ini dilakukan
untuk mengkontrol pendapatan negara di saat pembangunan terus meningkat.
Sehingga pada bab ini akan membahas mengenai subjek dan objek pajak, cara
perhitungan dan pembayaran PBB serta BPHTB.
Petunjuk Belajar:

 Baca dan cermatilah materi yang dipaparkan dengan teliti dan jelas
 Apabila ada yang tidak dimengerti dari Bab ini, peserta didik bisa

menanyakan kepada pendidik
 Kerjakanlah latihan soal yang ada dalam Bab ini
 Buatlah catatan jika diperlukan

130

A. PENGERTIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas bumi dan atau
bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak
yang wajib dipenuhi bagi pemilik harta tak bergerak. Dalam penentuan
besaran pajak yang dikenakan atas suatu objek tidak dipengaruhi oleh
subjek pajak. Dasar Hukumnya UU No. 28 tahun 2009 Pajak negara yang
dipungut atas bumi dalam hal ini permukaan bumi dan tubuh bumi yang
ada dibawahnya serta bangunan dalam hal ini konstruksi teknik yang
ditanam atau dilekatkan secara bertahap pada tanah dan/atau perairan.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di
bawahnya. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Yang termasuk
dalam pengertian bangunan adalah:jalan lingkungan dalam kesatuan
dengan kompleks bangunan; jalan tol; kolam renang; pagar mewah;
tempat olah raga; galangan kapal; dermaga; taman mewah; tempat
penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan fasilitas lain
yang memberikan manfaat.

B. SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari orang pribadi dan
badan yang secara riil memiliki beberapa hal berikut
 mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau ;
 memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
 memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau;
 memperoleh manfaat atas bangunan.

131

C. OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

1. Objek PBB-P2 (Pedesaan dan Perkotaan)
Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang harus diserahkan kepada
pemerintah daerah meliputi 2 jenis seuai dengan namanya yakni
“Bumi dan Bangunan” sebagai berikut:
1. Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang
ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah,
ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.
2. Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat
tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat
perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman
mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam
renang, anjungan minyak lepas pantai.

2. Objek PBB-P3(Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 186

/PMK.03/2019 Tentang klasifikasi objek pajak dan tata cara penetapan
nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak diklasifikasikan
menjadi:
a. Objek pajak PBB Sektor Perkebunan, yang dikenakan atas bumi dan

atau bangunan yang berada di kawasan perkebunan. Kawasan
perkebunan yang dimaksud meliputi areal yang disebutkan dalam Izin
Usaha Perkebunan Budidaya, Izin Usaha Perkebunan, Izin Tetap Usaha
Budidaya Perkebunan, dan Hak Guna Usaha untuk perkebunan yang
merupakan satu-kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan dan tidak terpisahkan secara fisiknya.
b. Objek pajak PBB Sektor Perhutanan, yang dikenakan bumi dan atau
bangunan yang berada di kawasan perhutanan. IUPHHK-HA dan atau

132

IUPHHBK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHK-HTI dan/ atau IUPHHBK-HT, atau
penugasan dari pemerintah kepada Perusahaan Umum Kehutanan
Negara (Perum Perhutani) berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Areal tersebut merupakan daerah satu-
kesatuan yang tidak terpisahkan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perhutanan.
c. Objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang
dikenakan bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan
pertambangan minyak dan atau gas bumi. Wilayah yang disebut
meliputi Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang telah tercantum
dalam Kontrak Kerja Sama. Wilayah tersebut merupakan daerah satu-
kesatuan yang tidak terpisahkan yang digunakan untuk kegiatan
usaha pertambangan minyak dan gas bumi.
d. Objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas
Bumi yang dikenakan bumi dan atau bangunan yang berada di
kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi. Kawasan
yang dimaksud meliputi kawasan Kerja Panas Bumi yang telah
tercantum dalam Izin Panas Bumi, Kuasa Pengusahaan Sumber Daya
Panas Bumi, Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya
Panas Bumi, Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, atau
penugasan pengusahaan panas bumi. Kawasan tersebut merupakan
daerah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan yang digunakan untuk
kegiatan pengusahaan panas bumi.
e. Objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara yang
dikenakan bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan
pertambangan mineral atau batubara. areal yang dimaksud sesuai
dengan yang tercantum dalam Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha
Pertambangan Khusus, Izin Pertambangan Rakyat, Kontrak Karya,
atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Areal

133

tersebut merupakan daerah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan
yang digunakan untuk kegiatan pengusahaan panas bumi.
f. Objek pajak PBB Sektor Lainnya meliputi bumi dan atau bangunan
selain objek pajak yang telah disebutkan diatas dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Berada di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang meliputi laut pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial,
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, atau peraIran di dalam Batas
Landas Kontinen Indonesia; dan
2. Selain objek PBB Perdesaan dan Perkotaan.

3. Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dikecualikan
Klasifikasi dari Objek Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikecualikan

apabila digunakan untuk melayani kepentingan umum seperti dibidang
ibadah, sosial, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak
dimaksudkan memperoleh keuntungan (seperti : masjid, gereja, rumah
sakit, pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dll) termasuk
yayasan/badan usaha yang bergerak dibidang sosial, termasuk hutan
wisata milik negara. Selain itu juga meliputi objek dibawah ini:

a. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang
sejenis.

b. Merupakan hutan (lindung, suaka alam, wisata), taman nasional,
tanah penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang
belum dibebani suatu hak.

c. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dengan azas timbal balik,
dan badan / perwakilan organisasi internasional yang ditentukan
oleh Menteri Keuangan.

134

D. PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Nilai objek pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang

diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, jika tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
anatara harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti (pasal 1 ayat 3 UU No 12/1985 sebagai
mana telah diubah dengan UU No. 12/1994.).
Penetapan tersebut didasarkan atas sejumlah ketetapan yakni:
 Bumi, penetapan besar NJOP didasarkan pada Letak,

Pemanfaatan, Peruntukan, dan Kondisi Lingkungan.
 Bangunan, penetapan besar NJOP didasarkan pada Bahan yang

digunakan, Rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan.
Selain yang disebutkan diatas juga terdapat penetapan atas
transaksi jual beli:
 Perbandingan Harga dengan objek yang lainnya.objek yang

dimkasud adalah objek yang sejenis, lokasi yang berdekatan,
dan ungsi yang sama.
 Nilai perolehan baru, yakni dengan menghitung biaya yang
sudah dikeluarkan untuk meeroleh objek pajak.
 Nilai jual pengganti, yakni penetapan NJOP berdasarkan pada
hasil produk objek pajak.

Seiring berkembangnya waktu terdapat peningkatan jumlah
objek pajak yang semakin tinggi. Namun, tidak seimbang dengan
jumlah tenaga penilai dan adanya keterbatasan waktu membuat
pemerintah melakukan upaya untuk melaksanakan aktivitas
penilaian dengan menggunakan dengan dua cara yaitu:

135

1. Penilaian Massal
Dalam sistem ini NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai

Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai
Tanah (ZNT), sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan
Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB). Perhitungan
penilaian massal dilakukan terhadap objek pajak dengan
menggunakan program komputer konstruksi umum (Computer
Assisted Valuation/CAV).
2. Penilaian Individual

Penilaian Individual diterapkan untuk objek pajak umum
yang dengan nilai tertentu. Objek pajak yang telah dinilai
menggunakan CAV namun hasilnya tidak mencerminkan nilai
yang sebenarnya. Maka proses penilaiannya adalah dengan
memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek pajak
tersebut.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan perwilayah
berdasarkan keputusan Kakanwil Ditjen Pajak yang pelaksanaan
kegiatannya dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Penilaian.
Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 1994, maka dalam penentuan NJOP
dikenal tiga pendekatan penilaian, yaitu :
1. Pendekatan Data Pasar

Pendekatan data pasar dilakukan dengan cara
membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek
pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui
dengan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu.
Persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam penerapan,
pendekatan ini adalah tersedianya data jual beli atau harga
sewa yang wajar. Pendekatan data pasar terutama diterapkan

136

untuk penentuan NJOP bumi, dan untuk objek tertentu dapat
juga dipergunakan untuk penentuan NJOP bangunan.
2. Pendekatan Biaya

Pendekatan biaya digunakan untuk penilaian bangunan,
yaitu dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk membuat bangunan baru objek yang dinilai
dan dikurangi penyusutan. Perkiraan biaya dilakukan dengan
cara menghitung biaya setiap komponen utama bangunan,
material dan fasilitas lainnya.
3. Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan

Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan dengan cara
menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan
sewa/penjualan dalam satu tahun dari objek pajak yang dinilai
dikurangi dengan kekosongan, biaya operasi dan/atau hak
pengusaha. Selanjutnya dikapitalisasikan dengan suatu tingkat
kapitalisasi tertentu. Pendekatan ini pada umumnya
diterapkan untuk objek-objek komersial, yang dibangun untuk
usaha/menghasilkan pendapatan seperti hotel, apartemen,
gedung perkantoran yang disewakan, pelabuhan udara,
pelabuhan laut, tempat rekreasi dan lain sebagainya. Dalam
penentuan NJOP, penilaian berdasarkan pendekatan
kapitalisasi pendapatan dipakai juga sebagai alat penguji
terhadap nilai yang dihasilkan dengan pendekatan lainnya.
2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NJOPTKP ), merupakan
batas Nilai Jual Objek Pajak atas bumi dan bangunan yang tidak
kena pajak. Besarnya NJOPTKP di masing-masing wilayah memang
berbeda-beda. Sesuai Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 87 ayat (4) UU No.
28 Tahun 2009 untuk Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NJOPTKP) yang merupakan batas nilai yang tidak dikenakan pajak

137

PBB (Pedesaan dan Perkotaan) ditetapkan paling rendah sebesar Rp

10.000.000,- untuk setiap wajib pajak. dengan memerhatikan

ketentuan sebagai berikut:

 Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP

sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak.

 Jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang

bisa atau mendapat pengurangan NJOPTKP hanya 1 objek

pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan

dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki.

3. Nilai Jual Kena Pajak

Dasar Perhitungan : Nilai Jual Kena Pajak ( NJKP ),

merupakan dasar perhitungan PBB atau objek yang akan

dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Dalam KMK Nomor

201 /KMK.04/2000, terdapat ketentuan presentase NJKP sudah

ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai berikut:

Jenis Objek Pajak Persentase NJKP

PBB-P2

NJOP < Rp. 1.000.000.000,- 20%
NJOP > Rp. 1.000.000.000,- 40%

PBB-P3

Perkebunan 40%

Pertambangan 40%
Kehutanan 40%

(Table 6. Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) PBB)

4. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan pada umumnya adalah 5%

namun semenjak adanya pengalihan untuk PBB Pedesaan dan
Perkotaan melalui Pemerintah Daerah masing-masing. Maka untuk
tarif Pajak Bumi dan Bangunan P2 disesuaikan dengan Daerah
masing-masing. Hal ini didasarkan pada pasal 80 ayat (1) UU DPRD

138

yang menyatakan bahwa tarif maksimal yang telah ditetapkan
untuk PBB P2 adalah sebesar 0,3%. Namun, tarif ini bervariasi,
tergantung dari kebijakan pemerintah daerah yang
bersangkutan. Hal ini sejalan dengan karakteristik dari Pajak Bumi
dan Bangunan yang saat ini dikelola langsung oleh Pemerintah
Daerah yang telah diberikan kewenangan.
5. Rumus Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

PBB= Tarif Pajak x 20% x (NJOP-NJOPTKP)

Atau

PBB= Tarif Pajak x 40% x (NJOP-NJOPTKP)

Proses penghitungan nilai dilaksanakan dengan
menggunakan formulir penilaian sebagaimana dalam lampiran
Buku Petunjuk Teknis Penilaian Objek Khusus PBB atau dengan
lembaran khusus untuk objek-objek tertentu seperti jalan tol,
bandar udara, pelabuhan laut, lapangan golf, pompa bensin
dan lain-lain. Setiap penilaian harus memperhatikan tanggal
penilaian yang menjadi dasar ketetapan PBB per 1 Januari
tahun pajak sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat 2 UU No. 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994.
a. Setiap wajib pajak berhak memperoleh pengurangan

NJOPTKP sekali dalam setahun
b. Jika wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, maka yang

mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanyasatu objek

139

pajak yang nilainya terbesardan tidak bisa digabungkan
dengan objek pajak lainnya.
6. Unsur-unsur yang Menentukan Besamya Ketetapan PBB
Beberapa unsur dalam menentukan besarnya ketetapan pajak bumi
dan bangunan antara lain:
a. Data luas bumi dan bangunan.
b. NJOP bumi (sesuai dengan nklasifikasi NJOP yang telah
ditetapkan oleh kepala kantor wilayahVIII Ditjen Pajak tiap
daerah)
c. NJOP bangunan, dalam hal ini disesuaikan dengan jenis dan
macam komponen yang terpasang termasuk interior dan
exteriornya
d. NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) menurut pasal 6 ayat 3 UU No.
12/1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12/1994,
ditetapkan serendah-rendahnya 20 % dan setinggi-tingginya
100 % dari NJOP.
e. Tarif pajak adalah tanggal yaitu 0,5% (pasal 5 UU no 12
tahun 1985 sebagai telah diubah dengan UU No. 12/1995).

E. TATA CARA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

1. Pembayaran langsung ke tempat pembayaran (Bank Persepsi
atau Kantor Pos)
a. Pada saat membayar WP cukup menunjukan SPPT/SKP/STP
PBB atau menyebutkan nomor objek pajak (No.
SPPT/SKP/STP PBB).
b. Bank atau Kantor Pos dan Giro tempat pembayaran
mencocokan dengan DHKP dan STTS PBB, memberi tanda
lunas pada DHKP dan melegalisir STTS dengan memaraf,

140

membubuhkan cap dengan stempel dinas serta tanggal
pelunasan, kemudian menyerahkan bagian WP yang sudah
dilegalisir kepada yang bersangkutan.
c. Pembayaran melalui petugas pemungut (PP)

 Petugas pemungut (PP) menyerahkan tanda terima
sementara (TTS) kepada WP serta mencatat hasil
penerimaan PBB ke dalam DPH (Daftar Penerimaan
Harian).

 Dalam waktu 1 x 24 jam, PP harus menyetor uang
hasil penerimaan PBB ddan WP ke TP yang ditunjuk
dengan menggunakan DPH, kecuali bagi daerah
yang sulit sarana dan pra sarananya selambat-
lambatnya dalam jangka waktu tujuh hari harus
disetor ke TP.

 TP meneliti dan melegalisir STTS dan DPH serta
menyerahkan STTS bagian WP dan DPH kepada PP.

 Selambat-lambatnya tujuh hari setelah diterimanya
pembayaran dari WP, Petugas Pemungut sudah
harus menyampaikan STTS bagian WP kepada yang
bersangkutan

2. Pembayaran dengan cek melalui pemindahbukuan/transfer dan
melalui kiriman uang dengan syarat-syarat:
a. Pembayaran PBB baru sah, apabila telah dilakukan kliring.
b. WP berkewajiban melakukan NOP (Nomor Objek Pajak).

141

F. PENGERTIAN BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

Bea perolehan atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang
dikenakan atas peroleh tanah dan/atau bangunan. Pajak bea perolehan atas
tanah dan bangunan pada mulanya merupakan jenis pajak objektif yang
dipungut oleh pemerintah pusat, namun kemudian dialihkan pada pemerintah
daerah. Dasar dari pemberlakuan bea perolehan atas tanah dan bangunan
adalah mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea atas perolehan
tanah dan bangunan.

Perolehan atas tanah dan bangunan adalah suatu peristiwa atau
perbuatan hukum yang berakibat perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
oleh perseorangan maupun badan. Salah satu hak yang ada pada peristiwa
perolehan atas tanah dan/atau bangunan adalah pengelolaan. Hal ini diatur
dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

G. SUBJEK DAN WAJIB PAJAK BEA PEROLEHAN ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

Subjek pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan adalah badan atau
perorangan yang mendapatkan hak atas perolehan tanah dan/atau bangunan.
Pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan ini dikenakan kepada pihak yang
mempunyai hak atas peralihan tanah dan/atau bagunan yang kemudian disebut
dengan wajib pajak.

H. SUBJEK DAN WAJIB PAJAK BEA PEROLEHAN ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang BPHBT, objek pajak dari bea
perolehan atas tanah dan bangunan adalah hak atas perolehan tanah dan

142

bangunan. Objek dari bea perolehan atas tanah dan bangunan dibedakan
menjadi 2, yaitu sebagai berikut.
a. Pemindahan Hak

Pemindahan hak yang menjadi objek dari bea perolehan atas tanah dan
bangunan terdiri dari 13 hak, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Perolehan Hak Karena Proses Jual Beli
Perolehan hak karena proses jual beli ini terjadi bersamaan dengan
transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Penjual tanah
dan/atau bangunan akan menyerahkan hak perolehan pada saat pembeli
menyerahkan sejumlah nominal uang yang sudah disepakati.

2. Perolehan Hak Karena Proses Tukar Menukar
Hak perolehan ini didapatkan saat perseorangan atau badan hukum
melakukan pertukaran tanah dan/atau bangunan yang dimilikinya. Dalam
hal ini jenis yang ditukarkan sama, yaitu tanah dan/atau bangunan.

3. Perolehan Hak Karena Hibah
Hak perolehan ini didapatkan saat penerima hibah menerima pemberian
dari pemberi hibah selama masih hidup. Hak perolehan ini tetap berlaku
saat pemberi hibah masih hidup.

4. Perolehan Hak Karena Hibah Wasiat
Perolehan hak ini didapatkan karena peristiwa pemberian wasiat atas
tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak karena hibah dan wasiat ini
berlaku kepada penerima hibah baik pribadi atau badan hukum saat
pemberi hibah sudah meninggal dunia.

5. Perolehan Hak Karena Waris
Perolehan hak karena warisan ini berlaku kepada ahli waris ketika
pemberi waris sudah meninggal dunia.

6. Pemasukan Dalam Perseorangan Atau Badan Hukum Lainnya
Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ini diperoleh sebagai hasil
dari proses pengalihan tanah dan/atau bangunan dari perseorangan atau
badan hukum kepada perseorang atau badan hukum lainnya.

143

7. Pemisahan Hak Yang Mengakibatkan Peralihan
Perolehan hak ini terjadi ketika perseorangan atau badan hukum yang
mempunyai hak kuasa atas tanah dan/atau bangunan melakukan
pemindahan sebagian hak bersama.

8. Penunjukan Pembeli Dalam Lelang
Perolehan hak ini diberikan kepada pemenang lelang atas tanah dan/atau
bangunan yang sudah ditetapkan oleh pejabat lelang dan dicantumkan
pada risalah lelang.

9. Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan HukumTetap
Perolehan hak ini terjadi ketika ada peralihan hak dari orang pribadi atau
badan hukum sebagai pihak yang semula memiliki suatu tanah dan
bangunan kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim menjadi
pemilik baru dari tanah dan bangunan tersebut.

10. Penggabungan Usaha
Perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha yang tetap
berdiri dari badan usaha yang telah digabungkan ke dalam badan usaha
yang tetap berdiri tersebut.

11. Peleburan Usaha
Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada badan usaha baru
setelah proses peleburan beberapa badan usaha yang telah bergabung
dan dilikuidasi.

12. Pemekaran Usaha
Perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha yang baru
didirikan yang berasal dari aktiva badan usaha induk yang dimekarkan.

13. Perolehan Hak Atas Hadiah
14. Perolehan Hak Karena Hibah

Hak perolehan ini didapatkan saat penerima hibah menerima pemberian
dari pemberi hibah selama masih hidup. Hak perolehan ini tetap berlaku
saat pemberi hibah masih hidup.

144