Laporan
GFS Tahun
2021
Audited
d. Aset Keuangan Domestik – Saham dan Ekuitas Lain
Saham dan ekuitas lain terdiri dari semua instrumen dan catatan yang mengakui klaim atas nilai dari
suatu perusahaan. Aset Keuangan Domestik – Saham dan Ekuitas Lain per 31 Desember 2021 dan
per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.752.494.440.702 dan Rp1.716.187.028.479 naik sebesar
Rp36.307.412.223 atau 2,12 persen terdiri dari:
Akun 31 Desember 2021 31 Desember 2020 Kenaikan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 1.752.494.440.702 1.716.187.028.479 (Penurunan)
36.307.412.223
Nilai tersebut merupakan Penanaman Modal Pemerintah Daerah pada BUMD yang berasal dari
Pemerintah Provinsi sebesar Rp437.877.249.681 dan dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi
Jambi sebesar Rp1.314.617.191.021.
e. Aset Keuangan Domestik – Piutang Lainnya
Piutang/utang lain terdiri dari kredit dagang, uang muka dan piutang/utang lain yang harus dibayar.
Aset Keuangan Domestik – Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar
Rp1.849.376.556.192 dan Rp1.728.720.268.143 naik sebesar Rp120.656.288.049 atau 6,98 persen
terdiri dari:
Akun 31 Desember 2021 31 Desember 2020 Kenaikan
(Penurunan)
Piutang Perpajakan 534.634.587.004 599.637.554.402 -65.002.967.398
Piutang Bukan Pajak 754.721.525.456 603.584.906.650 151.136.618.806
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 17.666.534.419
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan 3.339.674.148 14.326.860.271
Tuntutan Perbendaharaan 313.708.174 85.979.674 227.728.500
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang 00 0
Kepada Entitas Lainnya 00 0
Piutang dari Kegiatan BLU
Piutang Jangka Pendek Lainnya 9.906.247.203 12.619.011.577 -2.712.764.374
Belanja Dibayar Di Muka 28.923.963.962 37.149.077.777 -8.225.113.815
Uang Muka Belanja 12.521.597.564 8.979.080.528 3.542.517.036
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran 591.940.009 590.847.183 1.092.826
Tagihan TP/TGR 710.501.378 201.866.164 508.635.214
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 106.520.692 -106.520.692
Jumlah Piutang Lainnya 0 5.534.899.133 2.054.251.647
7.589.150.780 456.890.850.214 -14.890.636.759
442.000.213.455 120.656.288.049
1.728.720.268.143
1.849.376.556.192
2. Aset Non-Keuangan Pemerintah Umum
Aset Non-Keuangan Pemerintah Umum per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar
Rp75.851.282.196.699 dan Rp57.068.062.138.911 naik sebesar Rp18.783.220.057.788 atau 32,91 persen.
Aset Non-Keuangan Pemerintah Umum berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah dapat
dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
CaLK Konsolidasian dan GFS 124
Laporan
GFS Tahun
2021
Audited
a. Aset Tetap
Aset Tetap meliputi gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, dan akumulasi
depresiasi. Konsolidasi Aset tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar
Rp42.165.654.692.869 dan Rp41.509.808.315.541 naik sebesar Rp655.846.377.328 atau 1,58 persen.
Aset Tetap Statistik Keuangan Pemerintah meliputi:
Akun 31 Desember 2021 31 Desember 2020 Kenaikan
(Penurunan)
Gedung dan Bangunan 35.669.404.289.207 35.206.219.681.093 463.184.608.114
Peralatan dan Mesin 2.958.644.894.394 2.997.419.957.514
Aset Tetap Lainnya 3.537.605.509.268 3.306.168.676.934 (38.775.063.120)
Jumlah 42.165.654.692.869 41.509.808.315.541 231.436.832.334
655.846.377.328
Gedung dan Bangunan termasuk jalan, irigasi dan jaringan dan kontruksi dalam pengerjaan. Gedung.
Aset tetap lainnya termasuk aset tetap renovasi, aset tetap lainnya dari Hibah, aset tetap lainnya BLU,
kemitraan dengan pihak ketiga. Konsolidasian Aset Tetap per 31 Desember 2021 terdiri dari Aset Tetap
di Pemerintah Pusat sebesar Rp12.520.104.595.705, di Pemerintah Provinsi sebesar
Rp6.736.579.742.642 dan di Kabupaten/Kota sebesar Rp22.908.970.354.522.
Grafik 38: Komposisi Kepemilikan Aset Tetap Tahun 2021
Kab/Kota Pemerintah
54,33% Pusat
29,69%
Provinsi
15,98%
b. Persediaan
Persediaan Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar
Rp1.870.673.479.324 dan Rp1.639.666.098.245 meningkat sebesar Rp231.007.381.079 atau 14,09
persen dibandingkan dengan tahun 2020.
Akun 31 Desember 2021 31 Desember 2020 Kenaikan
849.057.020 624.129.806 (Penurunan)
KStrategic stocks
KBBaarhaanngbyaaknugdaaknanpedriljeunagl kapan 623.411.007.961 558.956.328.197 224.927.214
o kembali 1.246.413.414.343 1.080.085.640.242 64.454.679.764
n Persediaan 166.327.774.101
1.870.673.479.324 1.639.666.098.245
231.007.381.079
Konsolidasian Persediaan per 31 Desember 2021 terdiri dari Persediaan di Pemerintah Pusat sebesar
Rp1.362.685.299.805, Pemerintah Provinsi sebesar Rp324.634.883.310, dan Pemkab/Pemkot sebesar
CaLK Konsolidasian dan GFS 125
Laporan
GFS Tahun
2021
Audited
Rp183.353.296.210 dengan komposisi persediaan terbesar berada pada pemerintah pusat sebesar
72,84 persen.
Grafik 39: Komposisi Kepemilikan Persediaan Tahun 2021
Pemkab/Kota
9,80%
Pemprov
17,35%
Pemerintah
Pusat
72,84%
c. Aset yang tidak diproduksi
Konsolidasian Aset yang tidak diproduksi per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar
Rp31.814.954.024.505 dan Rp13.918.587.725.125, naik sebesar Rp17.896.366.299.380 atau 128,57
persen.
Akun 31 Desember 2021 31 Desember 2020 Kenaikan
(Penurunan)
K Tanah Berwujud 31.813.015.128.440 13.916.401.742.750 17.896.613.385.690
Aset Tak 1.938.896.065 2.185.982.375
(247.086.310)
o Jumlah 31.814.954.024.505 13.918.587.725.125 17.896.366.299.380
Konsolidasian Aset yang tidak diproduksi per 31 Desember 2021 dengan rincian di Pemerintah Pusat
sebesar Rp28.667.569.511.639, Pemerintah Provinsi sebesar Rp798.880.080.685, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota sebesar Rp2.348.504.432.181 dengan komposisi terbesar pada Pemerintah Pusat
sebesar 90,11 persen sebagaimana grafik berikut:
Grafik 40: Komposisi Kepemilikan Aset yang tidak Diproduksi Tahun 2021
Kab. dan Kota
Provinsi 7,38%
2,51%
Pemerintah
Pusat
90,11%
CaLK Konsolidasian dan GFS 126
Laporan
GFS Tahun
2021
Audited
3. Kewajiban Pemerintah Umum
Kewajiban Pemerintah Umum per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar
Rp1.439.003.291.509 dan Rp823.811.296.851 naik sebesar Rp615.191.994.658 atau 74,67 persen
dibandingkan dengan tahun 2020 dan berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah dapat
dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
a. Kewajiban Domestik – Surat Berharga Selain Saham
Tidak terdapat Kewajiban Domestik – Surat Berharga Selain Saham per 31 Desember 2021 dan per 31
Desember 2020.
b. Kewajiban Domestik – Pinjaman
Kewajiban Domestik – Pinjaman per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar
Rp252.861.179.011 dan Rp48.972.849.751 naik sebesar Rp203.888.329.260 atau 416,33 persen.
Kenaikan Pinjaman tahun 2021 merupakan utang jangka panjang dalam negeri Lembaga keuangan
bukan bank dari Kabupaten Merangin sebesar Rp 120.774.685.260,00 Kota Jambi sebesar
Rp83.113.644.000,00.
Akun 31 Desember 2021 31 Desember 2020 Kenaikan
Pinjaman Dalam Negeri 252.861.179.011 48.972.849.751 (Penurunan)
203.888.329.260
c. Kewajiban Domestik - Utang lainnya
Kewajiban Domestik - Utang lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar
Rp1.186.142.112.498 dan Rp774.838.447.100 naik sebesar Rp411.303.665.398 atau 53,08 persen
dibandingkan dengan tahun 2020. Utang lainnya terdiri dari:
Akun 31 Desember 2021 31 Desember 2020 Kenaikan
(Penurunan)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga 957.309.534 969.653.952
413.876.733.749 313.051.989.224 -12.344.418
Utang kepada Pihak Ketiga 100.824.744.525
1.043.869.978 0
KUUttaanngg Bunga Pembayaran 1.043.869.978
Kelebihan 0 138.221.075.345
-138.221.075.345
o Pendapatan Dimuka 0 985.236.841
Pendapatan Diterima 0 0 -985.236.841
mUtang Belanja 730.156.267.619 0
Utang Jangka Pendek Lainnya 311.344.830 321.444.706.620
0 165.785.118 408.711.560.999
Uang Muka dari KPPN 1.186.142.112.498 0 145.559.712
PPenyesuaian 0
774.838.447.100
Jumlah 411.303.665.398
K
Komposisi Utang Lainnya terbesar berada pada Pemerintah Pusat sebesar 48,64 persen sebagaimana
grafik berikut di bawah ini:
CaLK Konsolidasian dan GFS 127
Laporan
GFS Tahun
2021
Audited
Grafik 41: Komposisi Utang Lainnya tahun 2021
Pemkab./Kota Pemerintah
19,17% Pusat
48,64%
Pemprov
32,19%
F.3.3. LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS
Laporan Sumber dan Penggunaan Kas menyajikan informasi atas aliran kas masuk dan keluar pada
suatu entitas. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah merupakan hasil
konsolidasi Laporan Sumber dan Penggunaan Kas - Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas - Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat
Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.
Berdasarkan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah, secara umum Arus
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2021 mencapai Rp12.331.475.193.414 dan tahun 2020 sebesar
Rp9.093.172.058.155 naik sebesar Rp3.238.303.135.25 atau 35,61 persen dibandingkan tahun 2020. Kenaikan
Arus Kas Neto dari aktivitas operasi tersebut karena meningkatnya arus kas masuk dari aktivitas operasi
sebesar Rp3.970.855.478.129 atau 14,05 persen yang berasal dari pajak sebesar Rp1.882.212.719.968 dan
Penerimaan Lainnya sebesar Rp1.629.842.554.366.
Akun 31 Desember 2021 31 Desember 2020 Kenaikan
(Penurunan)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi 32.241.832.136.541 28.270.976.658.412 3.970.855.478.129
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi 19.910.356.943.127 19.177.804.600.257
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi 12.331.475.193.414 9.093.172.058.155 732.552.342.870
3.238.303.135.259
Surplus kas tahun 2021 mencapai Rp7.309.871.251.434 dan tahun 2020 mencapai
Rp5.579.167.447.156 mengalami kenaikan sebesar Rp1.730.703.804.278 atau 31,02 persen.dibandingkan
tahun 2020. Kenaikan terjadi meningkatnya Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi.
Akun 31 Desember 2021 31 Desember 2020 Kenaikan
12.331.475.193.414 9.093.172.058.155 (Penurunan)
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi 5.021.603.941.980 3.514.004.610.999 3.238.303.135.259
Arus Kas Keluar Neto dari Investasi 1.507.599.330.981
pada Aset Non Keuangan 7.309.871.251.434 5.579.167.447.156
Surplus Kas 1.730.703.804.278
CaLK Konsolidasian dan GFS 128
Laporan
GFS Tahun
2021
Audited
Perubahan Kas Neto tahun 2021 mencapai Rp7.132.647.572.629 dan tahun 2020 mencapai
Rp5.564.394.315.770 meningkat sebesar Rp1.568.253.256.859 atau 28,18 persen dibandingkan dengan tahun
2020.
Akun 31 Desember 2021 31 Desember 2020 Kenaikan
7.309.871.251.434 5.579.167.447.156 (Penurunan)
Surplus Kas (177.223.678.805) (14.773.131.386) 1.730.703.804.278
Arus Kas Neto dari Aktivitas (162.450.547.419)
7.132.647.572.629 5.564.394.315.770
Pembiayaan 1.568.253.256.859
Perubahan Kas Neto
Penjumlahan seluruh aktivitas Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah
menghasilkan Perubahan Bersih kas tahun 2021 sebesar Rp7.132.647.572.629 dan tahun 2020 yang sebesar
Rp5.564.394.315.770.
Penjelasan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah sebagai berikut:
1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Aktivitas operasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan
operasional pemerintah berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah. Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Operasi tahun 2021 sebesar Rp12.331.475.193.414 dan tahun 2020 sebesar
Rp9.093.172.058.155 diperoleh dari Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi Arus Kas Keluar
dari Aktivitas Operasi.
a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi tahun 2021 sebesar Rp32.241.832.136.541 dan tahun 2020
sebesar Rp32.241.832.136.541 mengalami kenaikan sebesar Rp3.970.855.478.129 atau 14,05
persen dibandingkan dengan tahun 2020. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi terdiri dari:
Akun 31 Desember 2021 31 Desember 2020 Kenaikan
(Penurunan)
Pajak 7.918.093.759.202 6.035.881.039.234 1.882.212.719.968
Hibah 919.058.145.056 460.257.941.261
Penerimaan Lainnya 458.800.203.795
Arus Kas Masuk dari Aktivitas 23.404.680.232.283 21.774.837.677.917 1.629.842.554.366
Operasi 32.241.832.136.541 28.270.976.658.412 3.970.855.478.129
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi yang paling dominan adalah Penerimaan Lainnya sebesar
Rp23.404.680.232.283 atau 72,60 persen, termasuk di dalamnya Pendapatan Penyesuaian Dana
Transfer sebesar Rp14.257.753.503.045. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi kenaikan sebesar
Rp3.970.855.478.129 atau 14,04 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Penerimaan Pajak
meningkat sebesar Rp1.882.212.719.968 atau 31,18 sebagai dampak keberhasilan Program
Penangnan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Penerimaan lainnya naik
sebesar Rp1.629.842.554.366 atau 7,48 persen sehubungan naiknya Transfer ke Daerah dan Dana
Desa (TKDD) ke Pemerintah Daerah.
CaLK Konsolidasian dan GFS 129
Laporan
GFS Tahun
2021
Audited
Komposisi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi terbesar berasal dari Penerimaan lainnya 72,59
persen yang di dalamnya termasuk Pendapatan Penyesuaian Dana Transfer sebesar
Rp14.257.753.503.045 dan Pendapatan Penyesuaian Dana Belanja Pemerintah Pusat sebesar
Rp6.903.614.572.471 sebagaimana digambarkan pada grafik sebagai berikut:
Grafik 42: Komposisi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi tahun 2021
Penerimaan
Pajak
24,56%
Penerimaan Penerimaan
Lainnya Hibah
72,59% 2,85%
Sedangkan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi berdasarkan kepemilikannya sebagai berikut:
Tabel 79: Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi berdasarkan Kepemilikannya Tahun 2021
Arus Kas Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemkab/Kota Pemerintah Umum
Masuk dari
5.843.876.301.306 1.558.105.416.539 516.112.041.357 7.918.093.759.202
Operasi 0 2.879.979.691.030 12.205.673.132.498 919.058.145.056
1.317.846.519.263
Pajak 21.890.353.241.880 287.639.295.713 14.039.631.693.118 23.404.680.232.283
Hibah 27.734.229.543.186 4.725.724.403.282 32.241.832.136.541
Lainnya
Arus Kas
Masuk
b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi tahun 2021 sebesar Rp19.910.356.943.127 dan tahun 2020
sebesar Rp19.177.804.600.257 mengalami penurunan sebesar Rp732.552.342.870 atau 3,82 persen
dibandingkan tahun 2020. Penurunan tertinggi terletak pada Pembayaran Lainnya sebesar
Rp322.949.385.369 atau 25,04 persen diikuti pembelian barang dan jasa sebesar Rp231.468.250.887
atau 3,77 persen sehubungan dengan efisiensi penggunaan barang dan jasa. Arus Kas Keluar dari
Aktivitas Operasi terdiri dari:
Akun 31 Desember 2021 31 Desember 2020 Kenaikan
(Penurunan)
Kompensasi Pegawai 9.286.827.589.460 8.979.310.658.988 307.516.930.472
Pembelian Barang dan Jasa
Bunga 5.900.960.098.804 6.132.428.349.691 (231.468.250.887)
Subsidi 7.762.188.781 1.288.171.890 6.474.016.891
Hibah 13.811.774.965 21.841.071.600
Manfaat Sosial (8.029.296.635)
Pembayaran Lainnya 3.668.258.572.083 2.664.371.830.432 1.003.886.741.651
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi 65.712.369.281 88.590.782.534
967.024.349.753 (22.878.413.253)
1.289.973.735.122 (322.949.385.369)
19.910.356.943.127 19.177.804.600.257
732.552.342.870
CaLK Konsolidasian dan GFS 130
Laporan
GFS Tahun
2021
Audited
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi didominasi oleh Kompensasi Pegawai sebesar 46,64 persen
seiring dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan profesionalismenya,
diikuti dengan Pembelian Barang dan Jasa sebesar 29,64 persen. Komposisi Arus Kas Keluar dari
Aktivitas Operasi digambarkan pada grafik sebagai berikut:
Grafik 43: Komposisi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2021
Hibah Manfaat Sosial Lainnya
18,42% 0,33% 4,86%
Subsidi Kompensasi
0,07% Pegawai
46,64%
Bunga
0,04%
Baraang Jasa
29,64%
Sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi berdasarkan kepemilikannya dapat dilihat pada Tabel
sebagai berikut (daam Rupiah):
Tabel 80: Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi berdasarkan Kepemilikannya Tahun 2021
Arus Kas Pemerintah Pusat Pemerintah Pemkab/Kota Pemerintah Umum
Keluar dari 2.668.339.741.567 Provinsi
5.118.319.205.987 9.286.827.589.460
Operasi 1.500.168.641.906
Kompensasi 1.819.095.059.994 758.324.280.379 3.323.540.758.431 5.900.960.098.804
Pegawai
Pembelian 0 0 7.762.188.781 7.762.188.781
Barang & Jasa 0 550.000.000 13.261.774.965 13.811.774.965
Bunga 14.257.753.503.045 1.542.605.627.262 2.125.652.944.821 3.668.258.572.083
Subsidi 16.054.400.000 26.328.366.390 23.329.602.891 65.712.369.281
Hibah 555.620.346.060 110.632.088.734 300.771.914.959 967.024.349.753
Manfaat Sosial
Pembayaran 19.316.863.050.666 3.938.609.004.671 10.912.638.390.835 19.910.356.943.127
Lainnya
Arus Kas
Keluar
2. Arus Kas dari Investasi Non Keuangan
Aktivitas Investasi Non Keuangan menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka
perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung
pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus Kas Bersih dari Investasi Non Keuangan tahun 2021
sebesar Rp5.021.603.941.980 dan tahun 2020 sebesar Rp3.514.004.610.999 mengalami kenaikan
sebesar Rp1.507.599.330.981 atau 42,90 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Kenaikan tertinggi
terletak pada pembelian aset tetap sebesar Rp1.476.604.074.226 atau 42,40 persen sehubungan
dengan pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah utamanya untuk
CaLK Konsolidasian dan GFS 131
Laporan
GFS Tahun
2021
Audited
pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar dan peningkatan konektivitas. Arus Kas dari Investasi
Non Keuangan diperoleh dari Pembelian Aset Non Keuangan terdiri dari:
Akun 31 Desember 2021 31 Desember 2020 Kenaikan
(Penurunan)
Aset Tetap 4.958.792.567.745 3.482.188.493.519 1.476.604.074.226
Aset Non Produksi 62.811.374.235 31.816.117.480
Arus Kas dari Investasi Non 30.995.256.755
Keuangan 5.021.603.941.980 3.514.004.610.999 1.507.599.330.981
Aktivitas Investasi Non Keuangan didominasi oleh pembelian Aset Tetap sebesar 98,75 persen.
Komposisi Pembelian Aset Non Keuangan digambarkan pada grafik sebagai berikut:
Grafik 44: Komposisi Pembelian Aset Non Keuangan Tahun 2021
Pembelian
Aset Non
Produksi
1,25%
Pembelian
Aset Tetap
98,75%
Sedangkan Arus Kas Keluar dari Investasi Aset Non Keuangan berdasarkan kepemilikannya dapat dilihat
pada Tabel sebagai berikut (dalam rupiah):
Tabel 81: Pembelian Aset Non Keuangan Berdasarkan Kepemilikan Tahun 2021
Pembelian Aset Pemerintah Pusat Pemerintah Pemkab/Kota Pemerintah Umum
Non Keuangan Provinsi
1.818.983.534.302 2.716.880.128.040 4.958.792.567.745
Aset Tetap 22.083.888.192 422.928.905.403 13.965.707.840 62.811.374.235
Aset Non Produksi 26.761.778.203
Arus Kas Keluar 1.841.067.422.494 449.690.683.606 2.730.845.835.880 5.021.603.941.980
Neto
3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan
pembiayaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan)
pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan
datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan tahun 2021 sebesar minus Rp177.223.678.805 dan
tahun 2020 sebesar minus Rp14.773.131.386 naik sebesar Rp162.450.547.419 atau 1.099,64 persen
dibanding tahun 2020. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan diperoleh dari Akuisisi Aset Keuangan Neto
selain Kas dikurangi Keterjadian Kewajiban Neto.
Akun 31 Desember 2021 31 Desember 2020 Kenaikan
26.664.650.455 36.086.311.137 (Penurunan)
Akuisisi Aset Keuangan Neto Selain
Kas (9.421.660.682)
CaLK Konsolidasian dan GFS 132
Laporan
GFS Tahun
2021
Audited
Keterjadian Kewajiban Neto 203.888.329.260 21.313.179.751 182.575.149.509
Arus Kas Neto dari Aktivitas (177.223.678.805) (14.773.131.386) (162.450.547.419)
Pembiayaan
Sedangkan Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan berdasarkan kepemilikannya dapat dilihat pada
Tabel sebagai berikut:
Tabel 82: Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Berdasarkan Kepemilikan Tahun 2021
Arus Kas dari Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemkab/Kota Pemerintah Umum
Pembiayaan 00 26.664.650.455 26.664.650.455
Akuisisi Aset 0 0 203.888.329.260 203.888.329.260
Keuangan Neto 0 0 (177.223.678.805) (177.223.678.805)
Selain Kas
Keterjadian
Kewajiban Neto
Arus Kas Neto
Keterjadian Kewajiban Neto sebesar Rp203.888.329.260 hanya ada di Pemkab dan Pemkot yang berasal
dari Pinjaman dalam negeri dari lembaga keuangan bukan bank yaitu di Kab. Merangin sebesar
Rp120.774.685.260 dan Kota Jambi Rp83.113.644.000
CaLK Konsolidasian dan GFS 133
Laporan
GFS Tahun
2021
Audited
G. CATATAN PENTING LAINNYA
1. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik
Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) tahun 2021 Audited disusun dengan menggunakan
SIKRI Modul Pelaporan, dengan mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilyah
Provinsi Jambi dengan 12 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 Audited yang terdiri dari
Provinsi Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bungo, Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh.
2. LKPK-TW dan LSKP-TW tahun 2021 Audited dilakukan perbandingan dengan LKPK-TW dan LSKP-TW
tahun 2020 Audited.
3. Pemerintah telah menentukan empat fokus kebijakan APBN tahun 2021 yaitu penanganan kesehatan,
perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural. APBN tahun 2021 diarahkan untuk
mendukung kelanjutan penanganan pandemi COVID-19, mendorong pemulihan ekonomi serta
mengkonsolidasikan fiskal APBN 2021 melalui upaya reformasi strukturalnya akan meletakkan pondasi
perekonomian yang kokoh, kompetitif, produktif, dan inovatif dalam mewujudkan transformasi ekonomi
menuju Indonesia maju.
4. Tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Sosial”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi,
Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem
Ketahanan Bencana. Selanjutnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus
mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 tersebut dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
5. Pemerintah Daerah tidak mengakui transfer dana desa sebagai pendapatan transfer pada Laporan
Operasional sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual
yang berbunyi “Pada jenis dana transfer tertentu, dapat terjadi dana dimaksud bukan merupakan hak
entitas untuk memanfaatkannya untuk operasional pemerintah yang menjadi tugas dan fungsi entitas.
Terdapat dua jenis dana yang masuk dalam kategori ini, yaitu Dana BOS dan Dana Desa. Pada Dana
Desa, pemerintah kabupaten/kota tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai pendapatan, tetapi
sebagai penerimaan kas pada utang. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk
memanfaatkannya, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebagai penampung sementara sebelum
disalurkan. Kinerja pemanfaatan Dana Desa ada pada desa, bukan pemerintah kabupaten/kota” Dana
Desa merupakan salah satu jenis contoh penerimaan transfer yang bukan bagian dari pendapatan transfer-
LO. Disisi lain belanja tranfer dana desa dari pemerintah pusat tetap diakui sebagai beban transfer dana
desa pada Laporan Operasional
CaLK Konsolidasian dan GFS 134
Laporan
GFS Tahun
2021
Audited
6. Sehubungan dengan penyesuaian modul penyusunan Laporan Arus Kas LKPK-TW dan Laporan Sumber
dan Penggunaan Kas LSKP-TW dengan sentralisasi Bank Operasional yang memengaruhi konsepsi arus
kas wilayah, sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3402/PB.6/2018
tanggal 13 April 2018, maka Laporan Arus Kas LKPK-TW dan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas
LSKP-TW tidak disusun.
7. Terdapat perubahan kebijakan penyusunan LRA-LKPP dibanding periode sebelumnya dimana pada
penyusunan laporan sebelumnya, atas pengeluaran transfer ke pemda dicatat sebagai pendapatan
dropping dana transfer. Namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa Kanwil DJPb tidak menyusun
LPSAL dan untuk memenuhi kebutuhan penyusunan Kajian Fiskal Regional maka besarnya pengeluaran
transfer tidak dicatat sebagai pendapatan droping dana transfer sehingga berakibat LRA LKPP menjadi
defisit cukup besar.
8. Kebijakan penyusunan LO-LKPP dan LO-LKPK dilakukan dengan mencatat besarnya pengeluaran transfer
sebagai pendapatan droping dana transfer sehingga tidak mengakibatkan LO-LKPP dan LO-LKPK menjadi
defisit, mengingat nilai surplus/defisit akan disajikan dalam LPE sehingga akan berdampak pada nilai
ekuitas akhir.
9. Kebijakan penyusunan LO Statistik Keuangan Pemerintah maka besarnya dana transfer ke pemda dicatat
sebagai pendapatan penyesuaian dana transfer, sedangkan untuk membiayai sumber pendanaan Satker
APBN maka nilai realisasi belanja diakui sebagai pendapatan penyesuaian LO-LKPP dan LO-LKPK
dilakukan dengan mencatat besarnya pengeluaran transfer sebagai pendapatan droping dana transfer
sehingga tidak mengakibatkan LO-LKPP dan LO-LKPK menjadi defisit, mengingat nilai surplus/defisit akan
disajikan dalam LPE sehingga akan berdampak pada nilai ekuitas akhir.
10. Terdapat perbedaan metode penyusunan Neraca LKPK dengan Neraca GFS sehingga menyebabkan nilai
kedua laporan tersebut tidak bisa sama. Sebagai contoh: Akun Uang Muka dari KPPN pada LKPK direklas
menjadi ekuitas, namun dalam klasifikasi GFS tetap disajikan sebagai utang. Selain hal tersebut, metode
penyusunan juga dipengaruhi karena dalam LKPK terdapat penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas,
sedangkan di neraca GFS tidak ada Laporan Perubahan Ekuitas.
11. Sesuai dengan PSAP Nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan
menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya
dengan mengeliminasi akun timbal balik (reciprocal accounts). Panduan konsolidasi dan eliminasi akun
timbal balik dapat dilihat pada Lampiran I.
12. Pada neraca Pemerintah Pusat terdapat data anomali dimana posisi neraca tidak balance antara aset
dengan penjumlahan kewajiban dan Ekuitas. Terkait permasalahan ini telah dilakukan pengecekan serta
dikonfirmasi ke Dit. APK. Dari hasil pengecekan dihasilkan bahwa raw data (data sumber) laporan
keuangan pemerintah pusat yang terdapat di aplikasi SIKRI mengalami anomali data dimana nilai total Aset
CaLK Konsolidasian dan GFS 135
Laporan
GFS Tahun
2021
Audited
sebesar Rp43.442.776.726.152 sedangkan nilai total kewajiban ditambah Ekuitas sebesar
Rp43.439.607.214.477 sehingga menghasilkan selisih sebesar Rp3.169.511.675.
CaLK Konsolidasian dan GFS 136
LAMPIRAN
Manfaat olahraga saat pandemi Covid-19:
1. Mencegah terkena infeksi Covid-19.
2. Mengendalikan sistem kekebalan saat
terinfeksi.
3. Memulihkan dengan cepat pasca infeksi
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAMBI
JALAN MAYJEN M. Y. SINGADIKANE NO. 45, JAMBI 36122; TELEPON (0741) 668802; FAKSIMILI (0741) 668801; SUREL
: [email protected]; SITUS : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/JAMBI
ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN ANALISIS INDIKATOR
FISKAL PADA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
KANTOR WILAYAH DJPB PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021 AUDITED
A. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah
1. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
No. Jenis Analisis Hasil Analisis
1. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek
Rasio solvabilitas jangka pendek pada Laporan Keuangan
= Aset Lancar Pemerintah Konsolidasian Wilayah Provinsi Jambi sebesar
422% yang berarti kemampuan pemerintah konsolidasian
Kewajiban Jangka Pendek dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sebesar 4,22
terhadap total aset lancar yang dimiliki. Artinya kondisi ini
= 5.373.066.375.693 = 422% sangat baik dimana setiap 1 rupiah kewajiban jangka pendek
1.274.538.591.431 dijamin 4,22 kali aset lancar. Besarnya Aset Lancar sangat
dipengaruhi oleh tingginya ketersediaan kas yang dimiliki oleh
2. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang Pemerintah Konsolidasi yaitu sebesar Rp2,71 triliun atau
50,61 persen dari total Aset Lancar Konsolidasian.
= Total Aset Rasio solvabilitas jangka pendek pada Laporan Keuangan
Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Konsolidasian Wilayah Provinsi Jambi sebesar
65.430% yang berarti kemampuan pemerintah konsolidasian
= 81.570.261.665.880 = 65.430% dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya sebesar 654,3
124.668.113.290 terhadap total aset yang dimiliki. Artinya kondisi ini sangat
baik dimana setiap 1 rupiah kewajiban jangka panjang dijamin
654,3 kali Total Aset. Besarnya Total Aset sangat dipengaruhi
oleh tingginya nilai Aset Tetap yaitu sebesar Rp71,75 triliun
atau 87,97 persen dari total Aset.
2. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah
No. Jenis Analisis Hasil Analisis
1. Kemandirian Keuangan Daerah
Rata-rata tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
= Total PAD Wilayah Provinsi Jambi berada pada tingkat
Pendapatan "kurang mandiri" dengan perolehan 17,46
persen yang berarti bahwa partisipasi
= 3.276.616.229.616 = 17,46% Pendapatan Asli Daerah terhadap perolehan
18.771.119.310.754 Total Pendapatan Daerah wilayah Provinsi Jambi
masih minim. Kondisi ini menggambarkan
bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam
membangun daerah masih rendah, baik
partisipasi masyarakat dalam membayar pajak
dan retribusi daerah yang merupakan
komponen utama pembentuk PAD.
2. Solvabilitas Anggaran Rata-rata rasio Solvabilitas Anggaran
berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah
= Pendapatan LRA−DAK LRA Daerah di wilayah Provinsi Jambi adalah 106
Total Belanja−Belanja Modal peren, artinya kemampuan pemerintah daerah
= 18.771.119.310.754 − 3.039.850.679.061 = 106% untuk menghasilkan pendapatan untuk
18.037.547.129.345− 3.186.299.733.835 menutupi belanja pemerintah selama tahun
2021 dianggap berhasil, hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar pendapatan pemerintah
daerah selain dari transfer Dana Alokasi Khusus
(DAK) pemerintah pusat mampu menutupi
belanja daerah selain belanja modal.
3. Solvabilitas Layanan Rata-rata Rasio Solvabiltas Layanan bedasarkan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah wilayah
= Total Aset Provinsi Jambi adalah sebesar Rp10.377.483 per
Jumlah Penduduk individu. Artinya adalah bahwa pemerintah
= 38.167.281.526.516 = 10.377.483 daerah di wilayah Provinsi Jambi mampu
3.677.894 menyediakan kualitas pelayanan untuk publik
yang dapat diukur melalui pemanfaatan aset
yang dimiliki yaitu senilai Rp10.377.483 per
individu.
4. Solvabilitas Operasional Rata-rata Rasio Solvabilitas Operasional Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah wilayah Provinsi
= Total Pendapatan LO−DAK LO Jambi sebesar 1,11, yang berarti bahwa
Beban Operasional LO pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi
= 19.387.976.815.512 − 3.037.003.333.561 = 1,11 mampu menghasilkan pendapatan untuk
14.754.224.949.661 menutupi beban operasional, dimana
pendapatan daerah tersebut paling besar
bersumber dari dana transfer pemerintah pusat
(TKDD) di luar DAK.
5. Fleksibilitas Keuangan Rata-rata rasio Fleksibiltas Keuangan
= Tot. Pend LO−DAK LO−Pbyr Utang−Beban Op LO berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah
Pbyr Utang+Beban Op LO Daerah di wilayah Provinsi Jambi sebesar minus
0,11. Artinya bahwa kemampuan fleksibilitas
= 19.387.976.815.512 − 3.037.003.333.561−0−14.754.224.949.661 pemerintah dalam menghadapi kondisi
0+14.754.224.949.661 peningkatan pendapatan maupun utang masih
dianggap rendah yaitu di bawah 1.
= 0,11
B. Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah
1. Analisis Keseimbangan Fiskal
No. Jenis Analisis Hasil Analisis
1. Keseimbangan Operasi Neto
2. Keseimbangan Operasi Bruto Keseimbangan Operasi Neto berdasarkan Laporan Statistik
3. Pinjaman Neto Keuangan Pemerintah Tahun 2021 adalah bernilai positif pada
setiap tingkatan pemerintahan di Provinsi Jambi baik pada
4. Keseimbangan Operasi Primer Pemeritah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah
Kabupaten/Kota. Ini menandakan bahwa pendapatan yang
5. Keseimbangan Primer diperoleh mampu menyeimbangkan beban-beban pengeluaran
selama tahun anggaran berjalan.
Keseimbangan Operasi Bruto berdasarkan Laporan Statistik
Keuangan Pemerintah tahun anggaran 2021 adalah bernilai
positif sebesar Rp12,33 triliun pada tingkatan pemerintahan
umum di Provinsi Jambi. Ini menandakan bahwa pendapatan
yang diperoleh mampu menyeimbangkan beban-beban
pengeluaran di luar Beban konsumsi Aset Tetap selama tahun
2021.
Pinjaman Neto berdasarkan Laporan Statistik Keuangan
Pemerintah tahun anggaran 2021 adalah bernilai positif sebesar
Rp12,33 triliun yang diperoleh dari total Pinjaman Neto dari
setiap tingkatan pemerintahan di Provinsi Jambi baik pada
Pemeritah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah
Kabupaten/Kota. Ini artinya bahwa pemerintahan di Provinsi
Jambi mampu menghasilkan surplus keuangan yang kemudian
dapat dimanfaatkan/disalurkan untuk menghasilkan
pendapatan dari sektor ekonomi lain.
Keseimbangan Operasi Primer berdasarkan Laporan Statistik
Keuangan Pemerintah tahun anggaran 2021 adalah bernilai
positif sebesar Rp12,34 triliun yang diperoleh dari total selisih
Pendapatan dan Beban yang telah dikurangi beban bunga dari
setiap tingkatan pemerintahan di Provinsi Jambi baik pada
Pemeritah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah
Kabupaten/Kota. Artinya adalah bahwa pemerintahan di
Provinsi Jambi mampu menghasilkan surplus atas transaksi
operasional di luar beban bunga.
Keseimbangan Primer berdasarkan Laporan Statistik Keuangan
Pemerintah tahun anggaran 2021 adalah bernilai positif atau
sebesar Rp12,33 triliun yang diperoleh dari total selisih
Pendapatan dan Beban yang telah dikurangi beban bunga dari
setiap tingkatan pemerintahan di Provinsi Jambi baik pada
Pemeritah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah
Kabupaten/Kota. Artinya adalah bahwa pemerintahan di
Provinsi Jambi mampu memenuhi kewajiban beban bunga
tanpa perlu melakukan penambahan kewajiban baru.
2. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya
No. Jenis Analisis Hasil Analisis
1. Pajak Langsung (Direct Taxes)
Pajak Langsung yang diperoleh oleh Pemerintah di wilayah
2. Pajak Tidak Langsung (Indirect Provinsi Jambi untuk seluruh tingkatan pemerintahan adalah
Taxes) sebesar Rp1,91 triliun atau 18,54% dari total pendapatan
pemerintahan umum. Artinya kontribusi pajak langsung
3. Pajak Modal (Capital Taxes) terhadap perolehan pendapatan pemerintah di wilayah
Provinsi Jambi masih sangat rendah.
4. Belanja Konsumsi Final Pemerintah Pajak Tidak Langsung yang diperoleh oleh Pemerintah di
(Government Final Consumption wilayah Provinsi Jambi untuk seluruh tingkatan pemerintahan
Expenditure) adalah sebesar Rp5,89 triliun dari total pendapatan
pemerintahan umum. Artinya kontribusi pajak tidak langsung
5. Tabungan Bruto (Gross Saving) terhadap perolehan pendapatan pemerintah di wilayah
Provinsi Jambi tergolong tinggi hingga 57,31%.
Pajak modal yang diperoleh oleh Pemerintah di wilayah
Provinsi Jambi untuk seluruh tingkatan pemerintahan adalah
sebesar Rp122 miliar atau 1,19% dari total pendapatan
pemerintahan umum. Artinya kontribusi pajak modal
terhadap perolehan pendapatan pemerintah di wilayah
Provinsi Jambi masih tergolong rendah.
Belanja Konsumsi Final Pemerintah di wilayah Provinisi Jambi
selama tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp14,63 triliun.
Tabungan Bruto yang dimiliki oleh Pemerintah di wilayah
Provinisi Jambi selama tahun anggaran 2021 adalah sebesar
Rp14,66 triliun.
3. Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya
No. Jenis Analisis Hasil Analisis
1. Total Pembiayaan (Total Financing)
Total Pembiayaan yang dapat digunakan oleh pemerintah di
wilayah Provinsi Jambi berdasarkan Laporan Statistik
Keuangan Pemerintah tahun anggaran 2021 adalah bernilai
positif sebesar Rp7,31 triliun yang diperoleh atas selisih
transaksi Aset Keuangan dikurangi transaksi Kewajiban.
2. Pembiayaan dalam negeri (Domestic Pembiayaan dalam negeri berdasarkan Laporan Statistik
Financing) Keuangan Pemerintah tahun anggaran 2021 adalah bernilai
negative sebesar Rp6,95 triliun yang diperoleh atas selisih
transaksi aset keuangan dengan unit institusi residen
dikurangi transaksi kewajiban dengan unit institusi residen.
Hal ini menandakan bahwa pengeluaran pembiayaan berupa
investasi lebih tinggi dibandingkan penerimaan atas
pembiayaan.
3. Pembiayaan Luar Negeri (Foreign Tidak terdapat Pembiayaan Luar Negeri pada Laporan Statistik
Financing) Keuangan Pemerintah di wilayah Provinsi Jambi pada tahun
anggaran 2021.
4. Pembiayaan Perbankan Dalam Tidak terdapat Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri pada
Negeri (Domestic bank Financing) Laporan Statistik Keuangan Pemerintah di wilayah Provinsi
Jambi tahun anggaran 2021.
5. Pembiayaan Non Perbankan Dalam Tidak terdapat Pembiayaan Non Perbankan Dalam negeri
Negeri (Domestic Non-Bank pada Laporan Statistik Keuangan Pemerintah di wilayah
Financing) Provinsi Jambi tahun anggaran 2021.
4. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang
No. Jenis Analisis Hasil Analisis
1. Utang Bruto (Gross Debt)
Total Utang Bruto yang dimiliki oleh pemerintah daerah
2. Utang Neto (Net Debt) konsolidasi Provinsi Jambi berdasarkan Laporan Statistik
Keuangan Pemerintah tahun anggaran 2021 adalah sebesar
Rp1,44 triliun.
Total Utang Neto yang dimiliki oleh pemerintah di wilayah
Provinsi Jambi berdasarkan Laporan Statistik Keuangan
Pemerintah tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp1,44
triliun.
C. Lampiran
1. Perhitungan Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah
Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Rasio
No. Wilayah Rasio Solvabilitas Rasio Solvabilitas
1. Provinsi Jambi Jangka Pendek Jangka Panjang
422% 65.430%
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah
No. Wilayah Kemandirian Solvabilitas Rasio Solvabilitas Fleksibilitas
Keuangan Anggaran Operasional Keuangan
1. PEMPROV JAMBI Daerah Solvabilitas
2. KAB. BATANGHARI 92% Layanan
3. KAB. TANJABBAR 39% 106%
133% 2.591.110 1,05 0,05
11% 7.257.185 1,09 0,09
14.500.623 1,57 0,57
8%
4. KAB. BUNGO 15% 111% 4.570.475 0,98 (0,02)
6% 107% 8.249.128 1,15 0,15
5. KAB. SAROLANGUN 6% 103% 6.658.413 1,02 0,02
8% 101% 6.360.933 1,08 0,08
6. KAB. KERINCI 7% 118% 10.141.310 0,99 (0,01)
8% 105% 6.986.375 0,94 (0,06)
7. KAB. MERANGIN 8% 112% 5.801.183 1,12 0,12
116% 7.049.814 1,03 0,03
8. KAB. TANJABTIM 23% 108% 17.660.956 1,57 0,57
8% 106% 10.377.483 1,11 0,11
9. KAB. TEBO
17,46%
10. KAB. MUARO JAMBI
11. KOTA JAMBI
12. KOTA SUNGAI PENUH
13. PEMPROV DAN
PEMKAB/KOTA
2. Perhitungan Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah
Analisis Keseimbangan Fiskal
No. Jenis Tingkatan Keseimbangan Keseimbangan Pinjaman Keseimbangan Keseimbangan
Pemerintahan Operasi Neto Operasi Bruto Neto Operasi Primer Primer
Pemerintah 8.417.366.492.520 8.417.366.492.520 8.417.366.492.520 8.417.366.492.520 8.417.366.492.520
1. Pusat 787.115.398.610 787.115.398.610 787.115.398.610 787.115.398.610 787.115.398.610
Pemerintah 3.126.993.302.280 3.126.993.302.280 3.126.993.302.280 3.134.755.491.061 3.134.755.491.061
2. Provinsi 12.331.475.193.410 12.331.475.193.410 12.331.475.193.410 12.339.237.382.191 12.339.237.382.191
Pemerintah
3. Kab/Kota
Pemerintah
4. Umum
Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya
No. Jenis Tingkatan Pajak Langsung Pajak Tidak Pajak Belanja Tabungan Bruto
Pemerintahan Langsung Modal Konsumsi Final
Pemerintah
Pemerintah 1.846.246.198.761 3.997.630.102.545 - 4.348.135.034.667 8.765.799.270.619
1. Pusat
- 1.558.105.416.539 - 2.179.161.076.612 787.115.398.610
Pemerintah
2. Provinsi 59.066.614.779 334.552.091.564 122.493.335.014 8.106.431.132.414 3.004.499.967.266
Pemerintah 1.905.312.813.540 5.890.287.610.648 122.493.335.014 14.633.727.243.693 12.557.414.636.495
3. Kab/Kota
Pemerintah
4. Umum
Analisis Indikator Pembiayaan
No. Pemerintah Total Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan
Prov/Kab/Kota Pembiayaan Dalam Negeri Luar Negeri Perbankan Non Perbankan
Dalam Negeri Dalam Negeri
-
Pemerintah 6.576.299.070.026 6.576.299.070.026 - --
1. Pusat 337.424.715.005 337.424.715.005 - --
396.147.466.401 396.147.466.401 - --
Pemerintah --
2. Provinsi 7.309.871.251.432 (6.947.882.251.613)
Pemerintah
3. Kab/Kota
Pemerintah
4. Umum
Analisis Indikator Kekayaan dan Utang
No. Pemerintah Utang Bruto Utang Neto
Prov/Kab/Kota
1. Pemerintah Pusat 576.996.815.385 576.996.815.385
2. Pemerintah Provinsi
3. Pemerintah Kab/Kota 381.763.642.324 381.763.642.324
4. Pemerintah Umum
480.242.833.800 480.242.833.800
1.439.003.291.509 1.439.003.291.509
Dibuat di Jambi
pada tanggal 29 Agustus 2022
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Jambi
Ditandatangani secara elektronik
Supendi
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH
dan
LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 ( Audited )
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAMBI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2021
FACE
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT
WILAYAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
Uraian (Dalam Rupiah)
31 DESEMBER 2021
A. PENDAPATAN KONSOLIDASI 10.278.406.229.273
Pendapatan Perpajakan konsolidasi 7.924.922.147.961
Pendapatan Pajak Dalam Negeri 7.353.251.752.056
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 571.670.395.905
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 2.256.155.605.128
Pendapatan Sumber Daya Alam
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan 122.667.233.132
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 523.349.315.477
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 13.521.919.310
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
Bantuan Keuangan - LRA 382.751.316.889
Pendapatan Badan Layanan Umum 1.213.865.820.321
Pendapatan hibah
Pendapatan hibah dalam negeri 97.328.476.184
Pendapatan hibah luar negeri 97.328.476.184
B. Belanja 24.129.903.053.357
Belanja pegawai 9.186.316.092.276
Belanja gaji dan tunjangan 8.632.895.351.716
Belanja honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan belanja pegawai transito 451.129.020.943
Belanja kontribusi sosial 102.291.719.617
Belanja barang dan jasa 6.603.294.926.630
Belanja barang 1.757.233.373.434
Belanja Jasa 2.029.818.123.871
Belanja Pemeliharaan 629.277.621.577
Belanja Perjalanan Dinas 762.839.166.883
Belanja Badan Layanan Umum (BLU) 338.934.912.192
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda 900.666.329.812
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 184.525.398.861
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden
Belanja Modal 5.030.804.758.687
Belanja Modal Tanah 62.811.374.235
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 690.412.114.321
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.172.293.699.635
Belanja Modal Lainnya 2.865.812.662.070
Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 111.826.872.062
Belanja Pembayaran Bunga Utang 127.648.036.365
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption 7.762.188.781
Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara 7.762.188.781
Belanja Denda
Belanja Subsidi 13.811.774.965
Belanja Subsidi Perusahaan Negara 13.811.774.965
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta
Belanja Hibah 1.056.066.638.955
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional 52.907.563.811
Belanja Hibah Lainnya 1.003.159.075.143
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 65.712.369.281
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial 980.000.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial 15.074.400.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana 49.657.969.281
Belanja Lain-lain 90.292.316.451
Belanja Lain-lain 90.292.316.451
2.075.841.987.330
C. BELANJA TRANSFER 2.075.841.987.330
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 29.654.923.260
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 28.011.617.596
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
1.643.305.664
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 2.046.187.064.070
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 2.044.875.873.670
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 1.311.190.400
Transfer Dana Otonomi Khusus
(13.851.496.824.084)
Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Dan Dana Desa 1.429.540.544.172
Dana Bagi Hasil 1.456.205.369.629
Dana Bagi Hasil Pajak 1.456.205.369.629
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Bagi Hasil Cukai 26.664.825.457
Dana Alokasi Umum 26.664.825.457
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus Fisik (12.421.956.279.912)
Dana Alokasi Khusus Fisik
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana
Insentif Daerah
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Dana Insentif Daerah
Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Dana Desa
Dana Desa
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A-B-C)
E. Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman
Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah
Penerimaan Pembiayaan Lain-lain
Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali
Penyertaan Modal Negara
RDI/RPD
Dukungan Infrastruktur
Pengeluaran Investasi Pemerintah
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain
Suspense Pembiayaan
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+C)
NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
Uraian (Dalam Rupiah)
31 DESEMBER 2021
Aset 81.570.261.665.880
Aset lancar 5.373.066.375.693
Kas dan setara kas 2.719.201.992.751
Uang muka rekening BUN-khusus pusat
Investasi jangka pendek 13.824.038.951
Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja 769.366.864.666
Piutang 534.634.587.004
Piutang Perpajakan 754.721.525.456
Piutang Bukan Pajak
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 17.666.534.419
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 313.708.174
Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman
Piutang lain-lain 38.830.211.165
Penyisihan piutang tak tertagih (576.799.701.552)
Persediaan 1.870.673.479.325
Piutang PFK
Investasi jangka panjang 1.767.723.512.552
Investasi jangka panjang non permanen 15.229.071.850
Investasi jangka panjang permanen
Dana Bergulir Diragukan Tertagih 1.752.494.440.702
Aset tetap
Tanah 71.758.984.695.226
Peralatan dan mesin 31.813.015.128.440
Gedung dan bangunan 11.901.212.736.507
Jalan, irigasi, dan jaringan 14.412.801.382.713
Aset tetap lainnya 44.826.633.058.207
Konstruksi dalam pengerjaan
Akumulasi penyusutan 1.365.239.615.709
Aset Tetap Yang Belum Diregister 2.093.819.562.364
Dana cadangan (34.653.736.788.714)
Dana cadangan
Piutang jangka panjang 6.322.988.405
Tagihan piutang penjualan angsuran
Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi 7.589.150.780
Piutang jangka panjang kredit pemerintah
Piutang jangka panjang lainnya (1.266.162.375)
Penyisihan piutang jangka panjang 2.664.164.094.004
Aset lainnya
Kemitraan dengan pihak ketiga 442.000.213.455
Aset tidak berwujud 257.631.220.337
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
Dana Penjaminan 539.858.401
Dana Kelolaan BLU
Aset lain-lain 2.228.798.691.777
Aset Lainnya Dari Unit Pemerintah Lainnya
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman (264.805.889.966)
Akumulasi Penyususan/Amortisasi Aset Lainnya 1.399.206.704.721
1.274.538.591.431
Kewajiban / Utang
Kewajiban jangka pendek 957.309.534
Utang perhitungan pihak ketiga 413.876.733.749
Utang kepada pihak ketiga
Utang bunga 1.043.869.978
Utang subsidi
Utang Transfer 128.193.065.721
Bagian lancar utang jangka panjang
Utang surat perbendaharaan negara 550.016.499.420
Utang Yang Belum Ditagihkan 311.344.830
Utang jangka pendek lainnya
Uang Muka 180.139.768.199
Utang Jangka Pendek Lainnya 124.668.113.290
Kewajiban jangka panjang 124.668.113.290
Utang jangka panjang dalam negeri
Utang jangka panjang luar negeri
Dicadangkan Untuk Komitmen Belanja
Dicadangkan Untuk Komitmen Belanja 80.171.054.961.159
Ekuitas
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 ( Audited ) DAN 2020
Uraian (Dalam Rupiah)
2021
EKUITAS AWAL 60.960.633.387.647
Ekuitas Awal pemerintah Pusat 25.796.324.913.357
35.164.308.474.290
Ekuitas Awal Pemerintah Daerah
60.960.633.387.647
Penyesuaian Ekuitas Awal 1.559.969.411.238
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN
16.680.658.270
SURPLUS / (DEFISIT) LO
16.655.690.415.115
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 47.070.000.356
Penyesuaian Nilai Aset (41.636.803.390)
Koreksi SILPA
Koreksi Nilai Persediaan 16.677.804.270.351
969.478.380.273
Selisih Revaluasi Aset
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 19.207.252.061.862
80.167.885.449.510
Koreksi atas Reklasifikasi Aset
Koreksi Lain-lain
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS
EKUITAS AKHIR
LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 ( Audited ) DAN 2020
Uraian (Dalam Rupiah)
2021
KEGIATAN OPERASIONAL (1.210.212.707.172)
Pendapatan Operasional-LO 26.092.215.944.741
Pendapatan perpajakan-LO 7.676.608.949.287
Pendapatan pajak dalam negeri-LO 7.104.943.460.382
Pendapatan pajak perdagangan internasional-LO
571.665.488.905
Pendapatan bukan pajak-LO 1.552.320.956.014
Pendapatan sumber daya alam-LO
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan 115.461.880.583
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya - LO 1.436.859.075.431
Pendapatan Transfer - LO 811.037.251.979
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 811.037.251.979
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO
Bantuan Keuangan - LO 514.239.497.012
468.512.918.549
Pendapatan BLU-LO
Pendapatan Jasa BLU - LO 2.725.840.000
Pendapatan Hibah BLU - LO 43.000.738.463
Pendapatan Lainnya BLU - LO 1.237.703.622.193
1.237.703.622.193
Pendapatan hibah-LO 14.300.305.668.256
Pendapatan hibah dalam negeri dan luar negeri-LO 41.997.421.678
Pendapatan lainnya-LO 554.743.533
Pendapatan lainnya Pemda 14.257.753.503.045
Pendapatan Penyesuaian Akrual 14.257.753.503.045
Sub Total Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer 24.456.462.993.868
Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer
9.260.587.704.515
Beban Operasional 8.808.614.995.426
Beban pegawai
Beban gaji dan tunjangan 451.972.709.089
Beban honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan Beban pegawai transito
Beban kontribusi sosial 193.559.702.391
Beban persediaan 6.623.094.860.389
Beban barang dan jasa 2.528.901.347.044
Beban barang 2.056.517.445.293
Beban jasa
Beban pemeliharaan 512.319.601.072
Beban perjalanan dinas 741.779.034.413
Beban BLU/BLUD 157.789.918.305
Beban barang untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda/pihak ketiga 625.787.514.263
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil
8.806.058.759
Presiden 8.806.058.759
Beban bunga
Beban Pembayaran Bunga Utang 13.811.774.965
Beban Pembayaran Discount Surat Utang Negara 13.811.774.965
Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption
Beban Denda 1.095.060.033.052
Beban subsidi
Beban subsidi kepada perusahaan publik 38.502.187.203
Beban subsidi kepada perusahaan swasta 1.056.557.845.848
Beban Subsidi - Estimasi
Beban hibah 69.935.778.964
Beban hibah kepada pemerintah negara lain 4.002.809.305
Beban hibah kepada organisasi internasional
Beban hibah kepada pemerintah daerah 15.074.400.000
Beban Hibah Lainnya
Beban bantuan sosial 50.858.569.659
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 68.814.372.837
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial 68.814.372.837
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 4.276.827.049.951
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana
Beban lain-lain/beban tidak terduga
Beban Lain-lain
Beban akrual lainnya
Beban Penyusutan Aset Tetap 4.096.512.623.670
Beban Penyusutan Aset Lainnya/Amortisasi Aset Lainnya 17.011.561.146
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
BEBAN TRANSFER 163.302.865.135
Transfer Pempus Ke Daerah Dan Dana Desa 2.845.965.658.045
Dana Bagi Hasil 1.219.048.723.881
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 1.219.048.723.881
Dana Bagi Hasil Cukai 1.219.048.723.881
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum 1.626.916.934.164
Dana Alokasi Khusus Fisik 22.987.893.026
Dana Alokasi Khusus Fisik 1.432.110.382
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif
Daerah 1.602.496.930.756
Dana Otonomi Khusus 1.635.752.950.873
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Dana Insentif Daerah (49.538.161.396)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik 13.659.602.560
Dana Alokasi Khusus Non Fisik 38.640.710.862
Dana Desa
Dana Desa (18.750.421.649)
Beban Transfer Lain-lain (15.988.269.623)
Beban Suspense Transfer 1.619.764.681.250
BEBAN TRANSFER PEMDA 1.559.969.411.240
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL
KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PELEPASAN ASET NON LANCAR
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA
SURPLUS (DEFISIST) PEMDA PENJUALAN ASET NON LANCAR
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA
SURPLUS (DEFISIT) LO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH
PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 ( Audited ) DAN 2020
Uraian (Dalam Rupiah)
2021
1. PERHITUNGAN CATATAN SAL 275.441.362.160
A. Saldo Anggaran Lebih Awal 275.441.362.160
B. Penyesuaian Awal Saldo Anggaran Lebih 275.441.362.160
(13.930.438.000.600)
Saldo Anggaran Lebih Awal Setelah Penyesuaian (13.654.996.638.440)
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
55.633.893.458
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL 13.599.362.744.982
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) 13.654.996.638.440
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.1) 55.635.393.458
D. Penyesuaian SAL
(1.500.000)
1. Penyesuaian Pembukuan
2. Penyesuaian Lain-lain 13.599.362.744.982
Total Penyesuaian SAL (A.II) 244.624.801.554
Rincian Penyesuaian Pembukuan: 907
Koreksi SILPA 15.826.000
Selisih Kurs (Unrealized)
Koreksi Kas BUN (2.107.033.223)
Koreksi Kas KPPN
Koreksi Kas BLU
Koreksi Kas Hibah
Koreksi Utang PFK
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)
Rincian Penyesuaian Catatan SAL/Lain-lain:
Penyesuaian Transaksi RPL
Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL
Pembulatan
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I+A.II)
2. PERHITUNGAN FISIK SAL
SALDO AKHIR KAS BUN
SALDO AKHIR KAS KPPN
SALDO AKHIR KAS BLU
SALDO AKHIR KAS DI KL DARI HIBAH
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL
Saldo di Rek Escrow yang Memiliki Unsur SAL
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam bentuk Invoice
Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL
Selisih Kiriman Uang
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan
Pembiayaan diterima RKUN yang Ditangguhkan
Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment)
Penyetoran Dana Hibah Langsung Yang Disahkan
Pengembalian Escrow PNBP
Transito BLU
Dana Optimalisasi Kas
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL
Saldo Anggaran Lebih Akhir
FACE
LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT
WILAYAH
LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 ( Audited ) DAN 2020
Uraian (Dalam Rupiah)
2021
REVENUE 31.430.573.488.082
Taxes 7.918.093.759.202
Social contributions
Grants 107.799.496.597
Other revenue 23.404.680.232.283
EXPENSE 19.099.098.294.670
Compensation of employees
Use of goods and services 9.286.827.589.460
Consumption of fixed capital 5.900.960.098.804
Interests
Subsidies 7.762.188.781
Grants 13.811.774.965
Social benefits 2.856.999.923.625
Other expense 65.712.369.281
Gross operating balance (1-2+23+NOBz) 967.024.349.753
Capital claimsNet operating balance (1-2+NOBz) 12.331.475.193.411
NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES 12.331.475.193.411
Net/gross investment in nonfinancial assets 12.331.475.193.411
5.021.603.941.980
Fixed Assets 4.958.792.567.745
Inventories
62.811.374.235
Military inventories 7.309.871.251.432
Nonproduced assets
Net lending / borrowing (1-2+NOBz-31) 7.513.759.580.692
TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING): 7.513.759.580.692
Net acquisition of financial assets [321+322+323]
203.888.329.260
Domestic debtors 203.888.329.260
External debtors
Net incurrence of liabilities [331+332]
Domestic creditors
External creditors
Vertical check: Difference between net lending/borrowing and financing
(1-2-31=32-33-NLBz=0)
NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
Uraian (Dalam Rupiah)
31 DESEMBER 2021
NET WORTH 80.749.120.825.086
Nonfinancial assets 75.851.282.196.699
42.165.654.692.869
Fixed assets 35.669.404.289.207
Buildings and structures
Dwellings 2.404.532.589.514
Buildings other than dwellings 11.271.095.497.345
Other structures 21.993.776.202.348
Land improvements
Machinery and equipment 2.958.644.894.394
Transport equipment 2.958.644.894.394
Machinery and equipment other than transport equipment
Information, computer, and telecommunications (ICT) equipment 3.537.605.509.268
Machinery and equipment not elsewhere classified 2.628.532.790
Other fixed assets 2.504.490.500
Cultivated biological resources 124.042.290
Animal resources yielding repeat products
Tree, crop, and plant resources yielding repeat products 3.534.976.976.478
Intellectual property products 99.166.551.857
Research and development
Mineral exploration and evaluation 170.682.222.323
Computer software and databases (133.126.656.825)
Entertainment, literary, and artistic originals 3.398.254.859.123
Other intellectual property products
Weapon systems 1.870.673.479.325
849.057.020
Inventories
Strategic stocks 1.869.824.422.305
Other inventories 623.411.007.961
Materials and supplies
Work in progresss 1.246.413.414.343
Finished goods
Goods for resale 31.814.954.024.505
Military inventories 31.813.015.128.440
Valuables 1.938.896.065
Nonproduced assets 1.938.896.065
Land 1.938.896.065
Mineral and energy resources
Other naturally occurring assets 6.297.045.333.109
Noncultivated biological resources 2.719.741.851.152
Water resources (7.671.607.089)
Other natural resources 22.900.678.939
Radio spectrum 1.752.494.440.702
Natural resources not elsewhere classified 1.752.494.440.702
Intangible nonproduced assets
Contracts, leases, and licenses
Marketable operating leases
Permits to use natural resources
Permits to undertake specific activities
Entitlement to future goods and services on an exclusive basis
Goodwill and marketing assets
Financial assets [621+622]
Monetary gold and SDRs
Currency and deposits [6212+6222]
Debt securities [6213+6223]
Loans [6216+6226]
Equity and investment fund shares [6215+6225]
Equity [62151+62251]
Investment fund shares [62152+62252]
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226]
Nonlife insurance technical reserves [62161 +62261]
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]
Pension entitlements [62163 + 62263]
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]
..................Employee stock options [62172 + 62272] 1.809.579.969.404
Other accounts receivable [6218+6228] 15.861.921.183
Trade credit and advances [62181 + 62281]
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282] 1.793.718.048.221
Domestic debtors 6.297.045.333.109
Monetary gold and SDRs 2.719.741.851.152
Currency and deposits
Debt securities (7.671.607.089)
Loans 22.900.678.939
Equity and investment fund shares 1.752.494.440.702
Equity 1.752.494.440.702
Investment fund shares
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes 1.809.579.969.404
Nonlife insurance technical reserves 15.861.921.183
Life insurance and annuities entitlements
Pension entitlements 1.793.718.048.221
Claims of pension funds on pension manager
Provisions for calls under standardized guarantee schemes 1.399.206.704.721
Financial derivatives and employee stock options 252.861.179.011
Financial derivatives
Employee stock ooptions 1.146.345.525.710
Other accounts receivable 18.659.394.698
Trade credit and advances
Miscellaneous other accounts receivable 1.127.686.131.012
External creditors 1.399.206.704.721
Monetary gold and SDRs
Currency and deposits 252.861.179.011
Debt securities
Loans
Equity and investment fund shares
Equity
Investment fund shares
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes
Nonlife insurance technical reserves
Life insurance and annuities entitlements
Pension entitlements
Claims of pension funds on pension manager
Provisions for calls under standardized guarantee schemes
Financial derivatives and employee stock options
Financial derivatives
Employee stock ooptions
Other accounts receivable
Trade credit and advances
Miscellaneous other accounts receivable
Liabilities [631+632]
Special Drawing Rights (SDRs) [6321]
Currency and deposits [6212+6222]
Debt securities [6213+6223]
Loans [6216+6226]
Equity and investment fund shares [6215+6225]
Equity [62151+62251]
Investment fund shares [62152+62252]
Insurance, pension, and standardized guarantee shcemes [6216+6226]
Nonlife insurance technical reserves [62161 +62261]
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]
Pension entitlements [62163 + 62263]
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]
Financial derivatives [62171 + 62271]
Employee stock options [62172 + 62272]
Other accounts payable [6218+6228]
Trade credit and advances [62181 + 62281]
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282]
Domestic creditors
Currency and deposits
Debt securities
Loans
Equity and investment fund shares
Equity
Investment fund shares
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes
Nonlife insurance technical reserves
Life insurance and annuities entitlements
Pension entitlements 1.146.345.525.710
Claims of pension funds on pension manager 18.659.394.698
Provisions for calls under standardized guarantee schemes
Financial derivatives and employee stock options 1.127.686.131.012
Financial derivatives
Employee stock ooptions
Other accounts receivable
Trade credit and advances
Miscellaneous other accounts receivable
External creditors
Special Drawing Rights (SDRs)
Currency and deposits
Debt securities
Loans
Equity and investment fund shares
Equity
Investment fund shares
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes
Nonlife insurance technical reserves
Pension entitlements
Claims of pension funds on pension manager
Provisions for calls under standardized guarantee schemes
Financial derivatives and employee stock options
Financial derivatives
Employee stock ooptions
Other accounts receivable
Trade credit and advances
Miscellaneous other accounts receivable
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 ( Audited ) DAN 2020
Uraian (Dalam Rupiah)
2021
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (20.834.052.573.071)
Cash receipts from operating activities (20.834.052.573.071)
Taxes
Social Contribution (20.834.052.573.071)
Grants
Other Receipts (20.834.052.573.071)
Cash payments for operating activities (20.834.052.573.071)
Compensation of Employees
Purchase of Goods and Service
Interest
Subsidies
Grants
Social Benefits
Other Payments
NET CASH INFLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN NON FINANCIAL ASSETS
Purchases of nonfinancial assets
Fixed Assets
Strategic Stocks
Valuables
Nonproduced Assets
Sales of nonfinancial assets
Fixed Assets
Strategic Stocks
Valuables
Nonproduced Assets
NET CASH OUTFLOW FROM INVESTMENTS IN NONFINANCIAL ASSETS
CASH SURPLUS/DEFISIT
CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING)
NET ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS OTHER THAN CASH
Domestic debtors
External creditors
NET INCURRENCE OF LIABILITIES
Domestic creditors
External creditors
NET CASH INFLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
NET CHANGE IN THE STOCK OF CASH
Vertical check: Difference between cash surplus/deficit and total net cash inflow from
financial activities
............Central government
................Budgetary central government
LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021
( Audited )
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH
PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 ( Audited ) DAN 2020
Uraian (Dalam Rupiah)
2021
A. Pendapatan Negara dan Hibah 5.850.704.690.065
5.279.034.294.160
I. Pendapatan Perpajakan
1. Pajak Dalam Negeri 571.670.395.905
2. Pajak Perdagangan Internasional 725.594.379.961
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 212.249.148.213
1. Pendapatan Sumber Daya Alam 513.345.231.748
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)
3. Pendapatan PNBP Lainnya 6.576.299.070.026
4. Pendapatan Badan Layanan Umum
III. Pendapatan Hibah
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)
B. Belanja Negara 6.903.614.572.471
2.567.828.244.383
I. Belanja Pemerintah Pusat 2.475.226.903.238
1. Belanja Pegawai 1.844.505.024.850
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal 16.054.400.000
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang
5. Belanja Subsidi 14.257.753.503.045
6. Belanja Hibah 13.038.704.779.164
7. Bantuan Sosial 12.776.862.507.164
8. Belanja Lain-lain
9.678.923.016.196
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2.276.750.536.196
1. Transfer ke Daerah 7.402.172.480.000
a. Dana Perimbangan 3.097.939.490.968
1) Dana Transfer Umum 1.113.878.210.893
a) Dana Bagi Hasil 1.984.061.280.075
b) Dana Alokasi Umum
2) Dana Transfer Khusus 261.842.272.000
a) Dana Alokasi Khusus Fisik
b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.219.048.723.881
b. Dana Insentif Daerah 21.161.368.075.516
c. Dana Keistimewaan DIY
d. Dana Otonomi Khusus
2. Dana Desa
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B) (14.585.069.005.490)
D. Pembiayaan (14.585.069.005.490)
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Netto)
1. Rekening Pemerintah
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi
4. Surat Berharga Negara (Neto)
a. Penerimaan Surat Berharga Negara
b. Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara
5. Pinjaman dalam negeri (Neto)
a. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri
b. Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri
6. PMN/ Dana Investasi Pemerintah
7. Kewajiban Penjaminan
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
9. Pembiayaan Lain-lain
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri
a. Penarikan Pinjaman Program
b. Penarikan Pinjaman Proyek
2. Penerusan Pinjaman
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran - SILPA (SIKPA) (D-C)
NERACA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
Uraian (Dalam Rupiah)
31 DESEMBER 2021
ASET 327.170.830
Aset Lancar 32.093.392
Kas dan Setara Kas: 95.363.686.832
Rekening Kas BUN di BI 429.458.185.722
Rekening Pemerintah Lainnya 525.181.136.776
Rekening Kas di KPPN
Kas dalam Transito 7.658.857.074
Kas di Bendahara Pengeluaran 6.854.400
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas Lainnya dan Setara Kas 710.501.378
Kas pada Badan Layanan Umum 534.634.587.004
Jumlah Kas dan Setara Kas 139.658.149.616
Uang Muka Dari Rekening BUN 313.708.174
Investasi Jangka Pendek
9.906.247.203
Investasi dalam Deposito
Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara 684.512.691.997
Investasi Jangka Pendek BLU (326.477.430.618)
Bagian Lancar Investasi Non Permanen
Investasi Jangka Pendek Lainnya 358.035.261.379
1.362.685.299.805
Jumlah Investasi Jangka Pendek 2.254.277.910.812
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
Uang Muka Belanja (prepayment) 28.665.630.615.574
Pendapatan yang Masih Harus Diterima 4.235.407.323.910
Piutang: 2.744.088.204.931
Piutang Perpajakan 11.772.037.399.237
Piutang Bukan Pajak 194.195.555.879
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR 1.751.137.402.765
Piutang Penerusan Pinjaman
Bagihan Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya
Piutang dari KUN (Uang Muka yang Akan Diterima)
Piutang dari Kegiatan BLU
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya
Piutang PFK
Jumlah Piutang (Bruto)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Jumlah Piutang (Bersih)
Persediaan
Persediaan yang Belum Diregister
Jumlah Aset Lancar
Investasi Jangka Panjang
Investasi Non Permanen
Dana Restrukturisasi Perbankan
Dana Bergulir
Dana Bergulir Diragukan Tertagih
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)
Investasi dalam Obligasi
Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)
Jumlah Investasi Non Permanen
Investasi Permanen
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah
Investasi Permanen Badan Layanan Umum
Investasi Permanen Lainnya
Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang
Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Tanah Belum Diregister 49.362.496.502.296
Peralatan dan Mesin Belum Diregister (8.360.411.641.542)
Gedung dan Bangunan Belum Diregister 41.002.084.860.754
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
Aset Tetap Lainnya Belum Diregister 1.551.011.970
Jumlah Aset Tetap (Bruto) 1.551.011.970
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (1.266.162.375)
Jumlah Aset Tetap 284.849.595
Piutang Jangka Panjang 185.093.466.052
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran 539.858.401
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman 174.054.772.940
Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah
Piutang Jangka Panjang Subsidi 359.688.097.393
Piutang Jangka Panjang Lainnya (152.546.992.781)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto) (21.011.999.621)
186.129.104.991
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang 43.442.776.726.152
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)
26.587.612.923
Aset Lainnya
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 548.009.628.107
Aset Tidak Berwujud 2.006.871.313
Dana yang Dibatasi Penggunaannya
Dana Penjaminan 81.358.212
Dana Kelolaan BLU
Dana Jangka Panjang 311.344.830
Aset Lain-lain 576.996.815.385
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman
Aset Lainnya yang Belum Diregister
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)
JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Utang kepada Pihak Ketiga
Utang Bunga
Utang Subsidi
Belanja subsidi yang masih harus dibayar
Utang Transfer
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Unamortized Discount
Unamortized Premium
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek
Unamortized Discount
Unamortized Premium
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Yang Ditangguhkan
Utang Kepada KUN
Utang Kepada RPL
Utang Jangka Pendek Lainnya
Hibah Yg Belum Disahkan
Uang Muka Rekening Khusus
Uang Muka
Uang Muka Dari KPPN
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Panjang
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri
Unamortized Discount
Unamortized Premium
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT
Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya
Utang Jangka Panjang Subsidi
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
Utang Jangka Panjang Luar Negeri
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri 576.996.815.385
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 42.862.610.399.092
JUMLAH KEWAJIBAN 43.439.607.214.477
EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH
PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 ( Audited ) DAN 2020
Uraian (Dalam Rupiah)
2021
EKUITAS AWAL 25.796.324.913.357
Penyesuaian Ekuitas Awal
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN 25.796.324.913.357
(587.467.431.460)
SURPLUS / (DEFISIT) LO
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 11.000.197.606
16.655.690.415.115
Penyesuaian Nilai Aset
Koreksi SILPA 47.070.000.356
Koreksi Nilai Persediaan (29.486.076.155)
Selisih Revaluasi Aset 16.684.274.536.922
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Koreksi Atas Reklasifikasi 969.478.380.273
Koreksi Lain-lain
17.066.285.485.735
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI 42.862.610.399.092
EKUITAS
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS
EKUITAS AKHIR
LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI
JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 ( Audited ) DAN 2020
Uraian (Dalam Rupiah)
2021
KEGIATAN OPERASIONAL 2.312.868.650.074
PENDAPATAN OPERASIONAL 2.297.773.023.443
PENDAPATAN PERPAJAKAN
Pendapatan Pajak Penghasilan 308.015.779.503
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 90.891.183.884
Pendapatan Cukai 8.179.552.905
Pendapatan Pajak Lainnya
Pendapatan Bea Masuk 563.485.936.000
Pendapatan Bea Keluar (75.137.062)
Pendapatan Pajak Lain-lain
Jumlah Pendapatan Perpajakan 5.581.138.988.747
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Penerimaan Sumber Daya Alam 209.305.027.780
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / Pendapatan Dari Kekayaan Negara 514.239.497.012
723.544.524.792
Dipisahkan (KND)
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 14.257.753.503.045
Pendapatan Badan Layanan Umum 14.257.753.503.045
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 20.562.437.016.584
PENDAPATAN HIBAH 2.665.902.038.574
Pendapatan Hibah 193.559.702.391
Jumlah Pendapatan Hibah
1.156.064.664.003
PENDAPATAN PENYESUAIAN 321.361.749.296
Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer 198.700.235.841
Jumlah Pendapatan Penyesuaian 623.277.861.403
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL
19.077.209.305
BEBAN OPERASIONAL 14.257.753.503.045
Beban Pegawai
Beban Persediaan 1.568.995.695.813
Beban Barang dan Jasa 109.333.229.537
Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas 21.114.025.889.208
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat (551.588.872.624)
Beban Bunga
Beban Subsidi 3.437.602.356
Beban Hibah 52.975.763.752
Beban Bantuan Sosial (49.538.161.396)
Beban Transfer
Beban Lain-lain 14.534.563.917
Beban Penyusutan dan Amortisasi 874.961.357
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 13.659.602.560
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (35.878.558.836)
KEGIATAN NON OPERASIONAL (587.467.431.460)
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
POS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa
Beban Luar Biasa
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA
SURPLUS/(DEFISIT) LO
LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI
JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 ( Audited ) DAN 2020
Uraian (Dalam Rupiah)
2021
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 2.297.719.581.934
I. Arus Kas Masuk 2.745.868.086.685
1. Pendapatan Perpajakan
a. Pajak Penghasilan 147.177.194.790
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah 88.269.430.751
c. Pajak Bumi dan Bangunan
d. Cukai 571.670.395.905
e . Pajak Lainnya 5.850.704.690.065
f. Pajak Perdagangan Internasional
Total Pendapatan Perpajakan 208.811.545.857
2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 513.345.231.748
a. Pendapatan Sumber Daya Alam 722.156.777.605
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) 6.572.861.467.670
c. Pendapatan PNBP Lainnya 2.567.828.244.383
d. Pendapatan Badan Layanan Umum 2.475.226.903.238
Total Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)
3. Pendapatan Hibah 16.054.400.000
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I) 1.224.582.901.475
II. Arus Kas Keluar 1.050.096.245.841
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang 2.071.388.880
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang 7.402.172.480.000
4. Belanja Subsidi 1.113.878.210.893
5. Belanja hibah
6. Belanja Bantuan Sosial 261.842.272.000
7. Belanja Lain-lain 1.984.061.280.075
8. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak 1.219.048.723.881
9. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 19.316.863.050.666
10. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai (12.744.001.582.996)
11. Dana Alokasi Umum
12. Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik) 3.437.602.356
13. Transfer Dana Otonomi Khsus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah
14. Transfer Lainnya 3.437.602.356
13. Dana Desa 1.844.505.024.850
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II) 1.844.505.024.850
(1.841.067.422.494)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
I. Arus Kas Masuk
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN
2. Penerimaan Kembali Investasi
3. Penjualan Aset Program Restrukturisasi
4. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir
5. Penerimaan Investasi Pemerintah
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)
II. Arus Kas Keluar
1. Belanja Modal
2. Pengeluaran Program Restrukturisasi
3. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional
4. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir
5. Penyertaan Modal Negara
6. Pengeluaran Dukungan Infrastruktur
7. Pengeluaran Investasi Pemerintah
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
I. Arus Kas Masuk
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri
3. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
4. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
5. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman
6. Penerimaan Pembiayaan Lain
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)
II. Arus Kas Keluar
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 295.518.830
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri 2.105.533.223
3. Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali
4. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement 2.401.052.053
5. Pengeluaran Pembiayaan Lain (14.582.667.953.437)
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II) (14.313.388.896.503)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II) (28.896.056.849.940)
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS 275.131.517.330
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Netto) (28.620.925.332.610)
2. Transito (Netto)
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto) (28.620.925.332.610)
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (D)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN
Penggunaan SAL
Penyesuaian Pembukuan
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN
SALDO AWAL KAS
SALDO AKHIR KAS
Kas Lainnya & Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan
Kas BLU yg Belum Disahkan/Lainnya
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)
Kas Transito (Kiriman Uang)
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 ( Audited ) DAN 2020
Uraian (Dalam Rupiah)
2021
A. Saldo Anggaran Lebih Awal (14.585.069.005.490)
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (14.585.069.005.490)
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL (14.585.069.005.490)
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.1)
D. Penyesuaian SAL
1. Penyesuaian Pembukuan
2. Penyesuaian Lain-lain
Total Penyesuaian SAL (A.II)
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I+A.II)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 ( Audited ) DAN 2020
Uraian (Dalam Rupiah)
2021
PENDAPATAN - LRA 17.959.860.662.292
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 3.276.616.229.612
Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2.074.217.457.896
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 99.968.288.584
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 122.667.233.132
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 979.763.250.000
PENDAPATAN TRANSFER - LRA
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA 14.180.116.597.782
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 12.699.225.601.901
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
Bantuan Keuangan - LRA 1.480.890.995.881
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA
Pendapatan Hibah - LRA 503.127.834.897
Dana Darurat - LRA 97.328.476.184
Pendapatan Lainnya - LRA
BELANJA 405.799.358.714
BELANJA OPERASI 17.226.288.480.886
Belanja Pegawai 11.873.854.443.268
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga 6.618.487.847.893
Belanja Subsidi 4.128.068.023.392
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial 7.762.188.781
BELANJA MODAL 13.811.774.965
Belanja Modal Tanah 1.056.066.638.955
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.657.969.281
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.186.299.733.837
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 40.727.486.043
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 577.036.862.497
Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan 811.646.603.705
Belanja Modal Aset Lainnya 1.644.025.340.105
93.634.262.877
Belanja Modal BLUD
BELANJA TAK TERDUGA 6.200.044.416
Belanja Tak Terduga 13.029.134.195
TRANSFER 90.292.316.451
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 90.292.316.451
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 2.075.841.987.330
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 29.654.923.260
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 28.011.617.596
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 1.643.305.664
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 2.046.187.064.070
Transfer Dana Otonomi Khusus
SURPLUS/DEFISIT LRA 2.044.875.873.670
PEMBIAYAAN 1.311.190.400
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA 733.572.181.406
Pencairan Dana Cadangan 1.429.540.544.172
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.456.205.369.629
Pinjaman Dalam Negeri 1.252.310.330.765
Penerimaan Kembali Piutang
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya 203.888.329.260
Pinjaman Luar Negeri 6.534.602
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya 175.002
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan 26.664.825.457
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 26.664.825.457
Pemberian Pinjaman Daerah
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Laporan LKPK dan LSKP Tahun 2021 Audited
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search