Laporan LKPK dan LSKP Tahun 2021 Audited

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Belanja Fungsi Kesehatan selama tahun 2021 sebesar Rp2.847.522.552.125 atau 15,8 persen. Biaya
tersebut sebagian besar direalisasikan untuk urusan kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga
berencana. Belanja Fungsi Kesehatan digunakan untuk membiayai kegiatan penanganan pandemik seperti
vaksinasi COVID-19 dan perawatan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih fokus dalam penanganan pandemik COVID-19.

Belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum sebesar Rp2.596.370.833.881 atau 14,4 persen
digunakan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan nasional di bidang perumahan dan permukiman.
Fungsi Perumahan meliputi meningkatnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak,
kemudian meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.

Pada tahun 2021, terdapat Defisit Konsolidasian sebesar Rp11.775.654.836.752 yang merupakan
implikasi dari lebih tingginya Belanja Pemerintah Konsolidasian dibandingkan dengan Pendapatan
Konsolidasian.

B.2.2. BELANJA TRANSFER

Belanja Transfer Konsolidasian Tahun 2021 sebesar Rp2.075.841.987.330 dan tahun 2020 sebesar
Rp2.041.495.307.308 meningkat sebesar Rp34.346.680.022 atau 1,68 persen. Transfer Belanja Konsolidasian
tahun 2021 sebesar Rp2.075.841.987.330 merupakan Transfer Pemda ke Desa. Rincian Transfer Pemerintah
Daerah sebagai berikut:

Tabel 25: Transfer Pemerintah Daerah ke Desa Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)
28.011.617.596
Transfer Bagi Hasil Pajak 16.919.487.365 11.092.130.231
Daerah 1.643.305.664
Transfer Bagi Hasil Pendapatan 792.265.200 851.040.464
Lainnya 2.044.875.873.670
Transfer Bantuan Keuangan ke 2.014.391.046.519 30.484.827.151
Desa 1.311.190.400
Transfer Bantuan Keuangan 9.392.508.224 (8.081.317.824)
Lainnya 2.075.841.987.330
Jumlah 2.041.495.307.308 34.346.680.022

B.3. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH KONSOLIDASIAN

Pembiayaan Konsolidasian berasal dari Pembiayaan Pemerintah Daerah Konsolidasian. Jumlah
Pembiayaan Daerah Konsolidasian tahun 2021 sebesar Rp1.429.540.544.172 dan tahun 2020 sebesar
Rp1.470.036.875.943, menurun sebesar Rp40.496.331.770 atau 2,75 persen dibandingkan dengan tahun 2020.
Penurunan Pembiayaan disebabkan menurunnya SILPA sebesar Rp232.473.415.414. Penerimaan Pembiayaan,
dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Konsolidasian tahun 2021 dan 2020 digambarkan sebagai berikut:

CaLK Konsolidasian dan GFS 74

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Tabel 26: Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Konsolidasian Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan
1.456.205.369.629 1.507.039.475.943 (Penurunan)
I. Penerimaan Pembiayaan Daerah 1.252.310.330.765 1.484.783.746.179 -50.834.106.314
-232.473.415.414
Penggunaan SILPA TA 203.888.329.260 21.313.179.751
6.534.602 942.550.013 182.575.149.509
sebelumnya 175.002 0 -936.015.411
Penerimaan Pinjaman Daerah 175.002
Penerimaan Kembali Piutang 26.664.825.457 37.002.600.000
Penerimaan Kembali Investasi -10.337.774.543
Non Permanen
II. Pengeluaran Pembiayaan

Daerah

Penyertaan Modal/Investasi 26.664.825.457 37.002.600.000 -10.337.774.543

Pemda

Pembayaran Utang Jangka 0 00

Panjang Lainnya

Pengeluaran Perhitungan Pihak 0 00

Ketiga

Jumlah Pembiayaan (I – II) 1.429.540.544.172 1.470.036.875.943 -40.496.331.771

Penerimaan Pembiayaan Daerah terbesar berasal dari penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya sebesar
86,00 persen.

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2021 sebesar minus Rp12.421.956.279.910
dan tahun 2020 sebesar minus Rp14.036.079.897.592 mengalami kenaikan sebesar Rp1.614.123.617.682 atau
11,50 persen dibandingkan dengan tahun 2020. SILPA yang minus tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan
Pemerintah Konsolidasian belum dapat menutupi Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Jambi.
Disamping itu pembiayaan dari Pemerintah Pusat tidak dimasukkan ke dalam pembiayaan konsolidasian.

Boks 1. Komponen Terbesar Belanja Pemerintah

Pada tahun 2021, komposisi Belanja Pemerintah Konsolidasian terbesar dilihat dari klasifikasi ekonomi (jenis belanja)
didominasi oleh Belanja Pegawai Konsolidasian sebesar 41,65 persen. Di urutan kedua adalah Belanja Barang dan
Jasa Konsolidasian sebesar 29,94 persen, dan selanjutnya diikuti dengan Belanja Modal Konsolidasian sebesar 22,81
persen, Belanja Hibah Pemda Konsolidasian sebesar 4,79 persen, Belanja Lain-Lain/Tak Terduga Pemda
Konsolidasian 0,41 persen, Bantuan Sosial Konsolidasian sebesar 0,30 persen, Subsidi Pemerintah Daerah
Konsolidasian sebesar 0,06 persen dan Bunga Utang Pemda Konsolidasian sebesar 0,04 persen.

Sedangkan di tahun 2020, komposisi Belanja Pemerintah Konsolidasian terbesar dilihat dari klasifikasi ekonomi (jenis
belanja) didominasi oleh Belanja Pegawai Konsolidasian sebesar 41,29 persen. Di urutan kedua adalah Belanja Barang
dan Jasa Konsolidasian sebesar 30,57 persen, dan selanjutnya diikuti dengan Belanja Modal Konsolidasian sebesar
20,52 persen, Hibah Pemda Konsolidasian sebesar 5,05 persen, Bantuan Sosial sebesar 0,41 persen, Belanja Lain-
Lain/Tak Terduga Pemda Konsolidasian sebesar 2,05 persen, Belanja Subsidi Pemda Konsolidasian sebesar 0,10
persen dan bunga utang 0,01 persen.

CaLK Konsolidasian dan GFS 75

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Dengan demikian tiga jenis belanja konsolidasian yang mendominasi yaitu berturut-turut Belanja Pegawai, Belanja
Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Grafik 14: Komposisi Belanja Konsolidasian Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021 dan 2020

2020 2021

BELANJA LAIN-LAIN 441.598.405.188
BANTUAN SOSIAL 90.292.316.451
HIBAH
SUBSIDI 88.590.782.534
BUNGA 65.712.369.281

1.089.328.901.428
1.056.066.638.955

21.841.071.600
13.811.774.965

1.288.171.890
7.762.188.781

BELANJA MODAL 4.422.888.555.541
5.030.804.758.687
BELANJA BARANG DAN JASA
6.587.944.649.348
BELANJA PEGAWAI 6.603.294.926.630

8.898.709.605.862
9.186.316.092.276

0 5.000.000.000.000 10.000.000.000.000

Belanja pegawai merupakan komponen terbesar Belanja Pemerintah Konsolidasian dilihat dari klasifikasi ekonomi.
Proporsi yang cukup besar diakibatkan dari kebijakan kenaikan belanja pegawai dalam rangka perbaikan kesejahteraan
pegawai pemerintah. Persentase yang cukup besar tersebut juga mengindikasikan komitmen pemerintah dalam rangka
merestrukturisasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan insentif dalam birokrasi.
Belanja modal juga merupakan salah satu komponen terbesar belanja pemerintah. Belanja modal secara langsung
mempengaruhi tumbuhnya perekonomian melalui meningkatnya nilai investasi. Alokasi anggaran yang antara lain
bertujuan untuk menambah atau memperoleh aset ini dialokasikan ke dalam berbagai program dan kegiatan
pemerintah antara lain terkait dengan pembangunan infrastruktur pembangunan irigasi, revitalisasi pembangunan listrik
dan jaringan, pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan gedung, peralatan dan mesin dan sebagainya.

CaLK Konsolidasian dan GFS 76

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH

Aset menurut Peratuan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Pengelolaan aset pemerintah berfokus pada efektifitas pelayanan publik dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Grafik 15: Komposisi Neraca Konsolidasian per 31 Desember 2021

Aset Konsolidasian per 31 Desember

2021 sebesar Rp81.570.261.665.880 sama 81.570.261.665.880 80.171.054.961
.159

dengan penjumlahan Kewajiban

Konsolidasian sebesar Rp1.399.206.704.721 Aset
Kewajiban
dan Ekuitas Konsolidasian sebesar Ekuitas

Rp80.171.054.961.159. Komposisi Kewajiban 1.399.206.704.
sebesar 1,71% dari aset, atau setiap Rp1 721

kewajiban dijamin oleh Rp58 aset. Hal ini

menunjukkan kondisi keuangan pemerintah yang sehat.

C.1. ASET KONSOLIDASIAN

Aset Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan tahun 2020 sebesar Rp81.570.261.667.901 dan
Rp61.809.112.497.227 terdiri dari:

Tabel 27: Aset Konsolidasian Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Aset Lancar 5.373.066.375.693 4.188.032.079.255 1.185.034.296.438
Investasi Jangka Panjang 1.767.723.512.551 1.731.162.233.772 36.561.278.779
Aset Tetap 71.758.984.695.226 53.749.841.309.566
Piutang Jangka Panjang 18.009.143.385.660
Aset Lainnya 6.322.988.405 4.376.560.345 1.946.428.060
Jumlah 2.664.164.094.005 2.135.700.314.289
81.570.261.667.901 61.809.112.497.227 528.463.779.716
19.761.149.170.674

Aset Konsolidasian tahun 2021 meningkat sebesar Rp19.761.149.170.674 dibandingkan dengan tahun
2020. Peningkatan tertinggi terletak pada Tanah sebesar Rp17.896.613.385.690 atau 128,60 persen, Aset tetap
Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.152.187.575.369 atau 5,04 persen dan Peralatan dan Mesin meningkat
sebesar Rp1.065.990.118.599 atau 9,84 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Struktur Aset Konsolidasian
per 31 Desember 2021 digambarkan dengan grafik sebagai berikut:

CaLK Konsolidasian dan GFS 77

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Grafik 16: Struktur Aset Konsolidasian per 31 Desember 2021

Berdasarkan Grafik di samping, Piutang Aset Lainnya Aset Lancar Investasi
komposisi Aset Konsolidasian didominasi Jangka 3,27% 6,59% Jangka
oleh Aset Tetap Konsolidasian sebesar Panjang Panjang
87,97 persen dari Total Aset 0,01% 2,17%

Konsolidasian, diikuti oleh Aset Lancar

sebesar 6,59 persen, kemudian Aset Aset Tetap
Lainnya sebesar 3,27 persen, 87,97%
selanjutnya Investasi Jangka Panjang

sebesar 2,17 persen dan Piutang Jangka

Panjang sebesar 0,01 persen. Selain kenaikan nilai tanah, besarnya kenaikan nilai Aset Tetap Konsolidasian

tersebut berasal dari kenaikan belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan seiring dengan fokus pemerintah pada

pembangunan infrastruktur untuk memicu pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja dan

pengurangan pengangguran dan Belanja Peralatan dan Mesin dalam rangka meningkatkan pelayanan

pemerintah.

Perbandingan struktur Aset Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Grafik 17: Perbandingan Aset Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan 2020

Tahun 2021 Tahun 2020

5.373.066.375.693
4.188.032.079.255
1.767.723.512.551
1.731.162.233.772

71.758.984.695.226
53.749.841.309.566
6.322.988.405
4.376.560.345
2.664.164.094.005
2.135.700.314.289

ASET LANCAR INVESTASI JANGKA ASET TETAP PIUTANG JANGKA ASET LAINNYA
PANJANG PANJANG

C.1.1. ASET LANCAR KONSOLIDASIAN

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai
atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari Kas dan Bank,
Belanja Dibayar Dimuka, Uang Muka Belanja, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, Piutang, dan
Persediaan.

CaLK Konsolidasian dan GFS 78

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Jumlah Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan tahun 2020 sebesar
Rp5.373.066.375.693 dan Rp4.188.032.079.255 terdiri dari:

Tabel 28: Aset Lancar Konsolidasian Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)
2.719.201.992.751
Kas dan Bank 1.761.477.562.604 957.724.430.147
Belanja Dibayar di Muka 12.521.597.564 8.979.080.528 3.542.517.036
Uang Muka Belanja 591.940.009 590.847.183 1.092.826
Pendapatan Yang Masih 710.501.378 201.866.164 508.635.214
Harus Diterima
Piutang 769.366.864.666 777.116.624.530 (7.749.759.864)
Persediaan 1.870.673.479.325 1.639.666.098.245 231.007.381.080
Jumlah Aset Lancar 5.373.066.375.693 4.188.032.079.255 1.185.034.296.439

Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.185.034.296.439
atau 28,30 persen dibandingkan Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2020. Kenaikan tertinggi terletak
pada Kas di Kas Daerah sebesar Rp731.497.520.053 atau 64,33 persen dan Kas pada BLU dan BLUD sebesar
Rp315.186.689.124 atau 81,10 persen dibandingkan dengan tahun 2020.

Grafik 18: Struktur Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2021

Persediaan Kas dan Bank
34,82% 50,61%

Piutang
14,32%

Pendapatan Uang Muka
YMH Diterima
Belanja Dimuka Belanja
0,01%
0,23% 0,01%

1. Kas dan Bank Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp2.719.201.992.751 dan
Rp1.761.477.562.604 mengalami kenaikan sebesar Rp957.724.430.147 atau 54,37 persen. Kenaikan
tertinggi terletak pada Kas di Kas Daerah sebesar Rp731.140.944.478 atau 64,33 persen dibandingkan
dengan tahun 2020. Kas dan Bank Konsolidasian tahun 2021 dan 2020 terdiri dari:

Tabel 29: Kas dan Bank Konsolidasian Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)
Kas Di Kas Daerah 1.868.596.765.137 1.137.099.245.084 731.497.520.053
Kas Di Bendahara Pengeluaran 524.452.166
2.008.746.480 1.484.294.314

CaLK Konsolidasian dan GFS 79

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Kas Di Bendahara Penerimaan 603.627.976 314.022.563 289.605.413
Kas Lainnya Dan Setara Kas 144.144.656.071 233.918.492.681 -89.773.836.610
Kas Pada BLU dan BLUD 703.848.197.087 388.661.507.963 315.186.689.124
2.719.201.992.751 1.761.477.562.604 957.724.430.147
Jumlah Kas Dan Bank

a. Rekening Kas di Kas Negara dan Kas Daerah Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar
Rp1.868.596.765.137 seluruhnya merupakan saldo Kas di Kas Daerah.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab
bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir
tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara/daerah. Kas di Bendahara
Pengeluaran Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.008.746.480 terdiri dari Kas di
Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Pusat sebesar Rp327.170.830 dengan komposisi 16,28
persen dan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar
Rp1.681.575.650 dengan komposisi 83,71 persen.

c. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, termasuk bunga
dan jasa giro, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara
penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara/daerah. Kas di Bendahara Penerimaan
Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp603.627.976 terdiri dari Kas di Bendahara
Penerimaan pada Pemerintah Pusat sebesar Rp32.093.392 dan Kas di Bendahara Penerimaan pada
Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp571.534.584. Rendahnya saldo Kas di Bendahara
Penerimaan menunjukkan bahwa setiap penerimaan negara/daerah segera disetor ke Kas
Negara/Daerah.

d. Kas Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp144.144.656.071 merupakan kas yang
berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan
bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, dana
lancar BLU, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas
dari hibah langsung K/L. Kas Lainnya pada Pemerintah Pusat sebesar Rp95.363.686.832 dan pada
Pemerintah Daerah sebesar Rp48.780.969.239.

e. Kas pada BLU dan BLUD Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar
Rp703.848.197.087 dan Rp388.661.507.963 merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU
Pemerintah Pusat dan BLUD Pemda. Kas pada BLU dan BLUD per 31 Desember 2021 meningkat
sebesar Rp315.186.689.124 atau 81,10 persen dari Kas pada BLU per 31 Desember 2020. Kas pada
BLU dan BLUD sebesar Rp703.848.197.087 berada pada BLU Pemerintah Pusat sebesar
Rp429.458.185.722 dan BLU Pemerintah Daerah sebesar Rp274.390.011.365. Saldo Kas pada BLU
Pemerintah Pusat sebesar Rp429.458.185.722, seharusnya Rp244.624.801.554, termasuk di
dalamnya saldo Kas pada BLU tahun 2020 sebesar Rp184.833.384.168 akibat migrasi DB SPAN

CaLK Konsolidasian dan GFS 80

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

tahun 2020, permasalahan tersebut sudah disampaikan ke Kantor Pusat. Satker BLU Pemerintah
Pusat terdiri dari Universitas Jambi, Rumkit Tk. IV Dr. Bratanata Unang Kesdam II/SWJ, UIN Sultan
Thaha Saifuddin Jambi dan Rumkit Bhayangkara Jambi. Sedangkan BLUD merupakan milik Provinsi
Jambi, Kab. Batanghari, Kab. Tanjabbar, Kab. Bungo, Kab. Sarolangun, Kab. Kerinci, Kab. Merangin,
Kab.Tanjabtim, Kab. Tebo, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Kas pada BLU Pemerintah Pusat
dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30: Kas pada BLU Konsolidasian Pemerintah Pusat Tahun 2021 dan 2020

Kode Uraian Satker 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

677565 Universitas Jambi 128.667.171.075 141.240.490.686 (12.573.319.611)
418382 20.729.672.637 5.021.653.529 15.708.019.108
424188 Rumkit Tk. IV Dr. Bratanata Unang 28.014.177.813 22.178.924.890
Kesdam II/SWJ 67.213.780.029 16.392.315.063 5.835.252.923
244.624.801.554 50.821.464.966
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 184.833.384.168 59.791.417.386

650772 Rumkit Bhayangkara Jambi

Jumlah Kas pada BLU

Kas pada BLUD Pemerintah Daerah (RSUD dan Puskesmas) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31: Kas pada BLUD Tahun 2021 dan 2020

Pemerintah Daerah 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Provinsi Jambi 48.718.629.584 45.746.833.714 2.971.795.870
Kabupaten Batanghari 55.408.283.148 10.610.683.902 44.797.599.246
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 14.313.625.843 6.394.422.342 7.919.203.501
Kabupaten Bungo 54.744.820.114 4.985.403.894 49.759.416.220
Kabupaten Sarolangun 7.665.396.544 7.616.988.528
Kabupaten Kerinci 48.408.016 (3.221.903.028)
Kabupaten Merangin 0 3.221.903.028 10.042.506.299
Kabupaten Tanjung Jabung Timur 11.649.001.627 1.606.495.328 29.554.509.904
Kabupaten Tebo 31.470.438.283 1.915.928.379 16.646.288.972
Kabupaten Muaro Jambi 34.242.150.456 17.595.861.484
Kota Jambi 0
Kota Sungai Penuh 0 0 1.922.383.884
Jumlah 8.830.342.316 6.907.958.432 7.347.323.450
7.347.323.450 175.356.112.846
274.390.011.365 -
99.033.898.519

Grafik 19: Struktur Kas dan Bank Konsolidasian per 31 Desember 2021

Struktur Kas dan Bank Kas pada
Konsolidasian per 31 Desember 2021 BLU

25,88%

didominasi oleh Kas di Kas Daerah Kas Lainnya Kas Daerah
sebesar 68,72 persen, Kas pada BLU 5,30% 68,72%
sebesar 25,88 persen dan Kas Lainnya
sebesar 5,30 persen dan sebagaimana Kas Bendahara Kas Bendahara
digambarkan grafik sebagai berikut: Pengeluaran Penerimaan
0,07% 0,02%

CaLK Konsolidasian dan GFS 81

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

2. Piutang Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp769.366.864.666 dan
Rp777.116.624.530 mengalami penurunan sebesar Rp7.749.759.864 atau 0,99 persen dibandingkan dengan
Piutang Konsolidasian per 31 Desember 2020. Penurunan tertinggi terletak pada Piutang Pajak sebesar
Rp65.002.967.398. Penurunan Piutang tersebut mengindikasikan bahwa Piutang tahun 2020 telah dilunasi
pada tahun 2021 dan menurunnya tunggakan piutang. Piutang Konsolidasian terdiri dari:

a. Piutang Pajak Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp534.634.587.004 seluruhnya
merupakan Piutang Pajak pada Pemerintah Pusat sebesar Rp534.634.587.004. Sedangkan Piutang
Pajak Daerah diakui sebagai Piutang Bukan Pajak Konsolidasian.

b. Piutang Bukan Pajak Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp754.721.525.456 merupakan
penggabungan Piutang Bukan Pajak pada Pemerintah Pusat sebesar Rp139.658.149.616 dan Piutang
pada Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp615.063.375.840. Piutang tersebut merupakan
semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan
belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu
tidak lebih dari satu tahun.

c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar
Rp17.666.534.419 merupakan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Daerah.

d. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar
Rp313.708.174 merupakan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada Pemerintah Pusat.

e. Piutang dari Kegiatan BLU Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.906.247.203 merupakan
Piutang dari Kegiatan BLU pada Pemerintah Pusat.

f. Piutang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.923.963.962
merupakan Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Daerah.

g. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Konsolidasian per 31 Desember 2020 sebesar minus
Rp576.799.701.552 merupakan penggabungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pemerintah Pusat
sebesar minus Rp326.477.430.618 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp250.322.270.934, dengan
rincian menurut jenis penyisihan piutang sebagai berikut:

Tabel 32 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan
250.639.692.945 200.927.733.940 (Penurunan)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang 49.711.959.005
Perpajakan 75.757.691.183 69.761.700.743
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang 5.995.990.440
Bukan Pajak 30.515.254 31.229.799
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian -714.545
Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR 47.968.253 58.457.255
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari (10.489.002)
Kegiatan Operasional BLU 1.562.983 370.200.803
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari (368.637.820)

CaLK Konsolidasian dan GFS 82

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Kegiatan Non Operasional BLU 250.322.270.934 208.150.257.159 42.172.013.775
Penyisihan Piutang Jangka Pendek 576.799.701.552 479.299.579.699 97.500.121.853
Jumlah Piutang

Piutang Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 33: Piutang Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan
534.634.587.004 599.637.554.402 (Penurunan)
Piutang Perpajakan 754.721.525.456 603.584.906.650 (65.002.967.398)
Piutang Bukan Pajak 17.666.534.419 151.136.618.806
3.339.674.148
Bagian Lancar TPA 313.708.174 85.979.674 14.326.860.271
0 0 227.728.500
Bagian Lancar TGR/TP 0
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman 9.906.247.203 12.619.011.577
Jangka Panjang kepada Entitas 28.923.963.962 37.149.077.777 (2.712.764.374)
Lainnya (576.799.701.552) (479.299.579.699) (8.225.113.815)
Piutang dari Kegiatan BLU 769.366.864.666 777.116.624.530 (97.500.121.853)
(7.749.759.864)
Piutang Jangka Pendek Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Jumlah Piutang

3. Persediaan Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.870.673.479.325 merupakan penggabungan
Persediaan pada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.362.685.299.805 dan Persediaan pada Konsolidasian
Pemerintah Daerah sebesar Rp507.988.179.519. Persediaan Konsolidasian per 31 Desember 2021
mengalami kenaikan sebesar Rp231.007.381.080 atau 14,09 persen dibandingkan dengan Persediaan
Konsolidasian per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.639.666.098.245.

C.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG KONSOLIDASIAN

Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti
bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat yang dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang
terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi Jangka Panjang Konsolidasian per 31
Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.767.723.512.551 dan Rp1.731.162.233.772 mengalami kenaikan
sebesar Rp36.561.278.779 atau 2,11 persen. Kenaikan tertinggi terletak pada Investasi Permanen Penanaman
Modal Daerah ke BUMD sebesar Rp36.307.412.223 atau 2,12 persen. Investasi Jangka Panjang Konsolidasian
terdiri dari:

CaLK Konsolidasian dan GFS 83

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Tabel 34: Investasi Jangka Panjang Konsolidasian Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)
Investasi Non Permanen 15.229.071.849 14.975.205.293 253.866.556
Investasi Permanen 1.752.494.440.702 1.716.187.028.479
Jumlah 1.767.723.512.551 1.731.162.233.772 36.307.412.223
36.561.278.779

Investasi Jangka Panjang Konsolidasian terdiri dari Dana Bergulir, Investasi Non Permanen lainnya
(Pinjaman kepada BUMN/D), Investasi Permanen PMN/D dan Investasi Permanen Lainnya.

a. Dana Bergulir Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.229.071.849. Dana Bergulir merupakan
Dana Bergulir pada Konsolidasian Pemerintah Daerah, yaitu Provinsi Jambi Rp12.730.368.320 , Kabupaten
Kerinci Rp2.359.115.488 dan Kabupaten Merangin Rp 139.588.042.

b. Investasi Permanen PMN/D per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.752.494.440.702 merupakan Investasi
Permanen PMN/D yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada BUMD.

Investasi Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 35: Rincian Investasi Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)
Dana Bergulir 15.229.071.849 14.975.205.293 253.866.556
Investasi Permanen PMN/D 1.752.494.440.702 1.716.187.028.479
Jumlah 1.767.723.512.551 1.731.162.233.772 36.307.412.223
36.561.278.779

C.1.3. ASET TETAP KONSOLIDASIAN

Aset tetap menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 didefinisikan sebagai aset berwujud
yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (12 bulan) dan digunakan dalam kegiatan operasional
perusahaan/organisasi, pemerintah maupun oleh masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Aset Tetap
Konsolidasian meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset
Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan. Aset Tetap Konsolidasian per 31
Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp71.758.984.695.226 dan Rp53.749.841.309.566 mengalami kenaikan
sebesar Rp18.009.143.385.660 atau 33,50 persen dari nilai Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2020.
Kenaikan tertinggi terletak pada Tanah sebesar Rp17.896.613.385.690 atau 128,60 persen. Diikuti Jalan, Irigasi
dan Jaringan mengalami kenaikan sebesar Rp2.152.187.575.369 atau 5,04 persen. Hal ini sesuai dengan salah
satu fokus utama pemerintah pada pembangunan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan
dasar, dan peningkatan konektivitas di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.

a. Tanah Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.813.015.128.440 merupakan penggabungan
Tanah pada Pemerintah Pusat sebesar Rp28.665.630.615.574 dan Tanah pada Konsolidasian Pemerintah
Daerah sebesar Rp3.147.384.512.866.

CaLK Konsolidasian dan GFS 84

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

b. Peralatan dan Mesin Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.901.212.736.507 merupakan
penggabungan Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Pusat sebesar Rp4.235.407.323.910 dan Peralatan
dan Mesin pada Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp7.665.805.412.597.

c. Gedung dan Bangunan Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.412.801.382.713 merupakan
penggabungan Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Pusat sebesar Rp2.744.088.204.931 dan Gedung
dan Bangunan pada Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp11.668.713.177.782.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.826.633.058.207
merupakan penggabungan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Pemerintah Pusat sebesar
Rp11.772.037.399.237 dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar
Rp33.054.595.658.970.

e. Aset Tetap Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.365.239.615.709 merupakan
penggabungan Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Pusat sebesar Rp194.195.555.879 dan Aset Tetap
Lainnya pada Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp1.171.044.059.830.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.093.819.562.364
merupakan penggabungan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Pusat sebesar
Rp1.751.137.402.765 dan pada Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp342.682.159.599.

g. Akumulasi Penyusutan Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar minus Rp34.653.736.788.714
merupakan penggabungan dari Akumulasi Penyusutan pada Konsolidasian Pemerintah Pusat sebesar
minus Rp8.360.411.641.542 dan pada Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar minus
Rp26.293.325.147.172.

Tabel 36: Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021

Akumulasi Penyusutan Pemerintah Pusat Konsolidasi Pemda Konsolidasi
Peralatan dan Mesin (3.103.007.243.555)
Gedung dan Bangunan (339.555.615.417) (5.839.560.598.558) (8.942.567.842.113)
Jalan, Irigasi dan Jaringan (4.870.529.550.046)
Aset Tetap Lainnya (47.319.232.524) (2.410.377.077.217) (2.749.932.692.634)
Jumlah (8.360.411.641.542)
(17.962.327.305.813) (22.832.856.855.859)

(81.060.165.584) (128.379.398.108)

(26.293.325.147.172) (34.653.736.788.714)

Jumlah Aset Tetap pada Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
sebesar Rp71.758.984.695.226 dan Rp53.749.841.309.566 merupakan nilai aset tetap berdasarkan neraca
Satker K/L, Neraca BUN dan Neraca Pemerintah Daerah se-wilayah Provinsi Jambi. Aset Tetap dinilai dengan
menggunakan metode harga perolehan (acquisition cost) dan memperhitungkan depresiasi (penyusutan).
Rincian Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Konsolidasian menurut jenisnya adalah sebagai berikut:

CaLK Konsolidasian dan GFS 85

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Tabel 37: Rincian Aset Tetap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan 2020

Jenis Aset Tetap 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)
31.813.015.128.440 13.916.401.742.750 17.896.613.385.690
Tanah 11.901.212.736.507 10.835.222.617.908 1.065.990.118.599
Peralatan dan Mesin 14.412.801.382.713 13.415.303.402.167 997.497.980.546
Gedung dan Bangunan 44.826.633.058.207 42.674.445.482.838 2.152.187.575.369
Jalan. Irigasi. dan Jaringan 1.365.239.615.709 1.633.068.536.457 -267.828.920.748
Aset Tetap Lainnya 2.093.819.562.364 2.016.020.310.563 77.799.251.801
Konstruksi Dalam Pengerjaan (34.653.736.788.714) (30.740.620.783.116) (3.913.116.005.598)
Akumulasi Penyusutan 71.758.984.695.226 53.749.841.309.566 18.009.143.385.660
Jumlah

C.1.4. PIUTANG JANGKA PANJANG KONSOLIDASIAN

Piutang Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.322.988.405 merupakan
Piutang Jangka Panjang Pemerintah Pusat sebesar Rp284.849.595 dan Pemerintah Daerah sebesar
Rp6.038.138.810. Piutang Jangka Panjang Konsolidasian terdiri dari:

Tabel 38: Piutang Jangka Panjang Konsolidasian Tahun 2021 dan 2020

Piutang Jangka Panjang 2021 2020 Kenaikan(Penurunan)

Piutang Tagihan Penjualan 0 106.520.692 (106.520.692)
Angsuran 7.589.150.780 5.534.899.133 2.054.251.647
Tagihan TP/TGR

Penyisihan Piutang Tak (1.266.162.375) (1.264.859.480) (1.302.895)
Tertagih-TP/TGR 6.322.988.405 4.376.560.345 1.946.428.060
Jumlah

C.1.5. ASET LAINNYA KONSOLIDASIAN

Aset Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar
Rp2.664.164.094.005 dan Rp2.135.700.314.289 mengalami kenaikan sebesar Rp528.463.779.716 atau 24,74
persen dibandingkan dengan tahun 2020. Aset Lainnya Konsolidasian terdiri dari:

a. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp539.858.402
merupakan Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Pemerintah Pusat. Dana yang dibatasi
penggunaannya digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas
negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran),
namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak
ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp442.000.213.455
merupakan Kemitraan dengan Pihak ketiga pada Konsolidasian Pemerintah Daerah.

CaLK Konsolidasian dan GFS 86

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

c. Aset Tak Berwujud Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp257.631.220.337 merupakan
penggabungan Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Pusat sebesar Rp185.093.466.052 dan Aset Tak
Berwujud pada Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp72.537.754.285. Aset Tak Berwujud
merupakan aset yang berupa software, biaya survei/penelitian, dan hak paten yang berada di satker K/L,
BUN dan Pemda.

d. Aset Lain-lain Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.228.798.691.777 merupakan
penggabungan Aset Lain-lain pada Pemerintah Pusat sebesar Rp174.054.772.940 dan Aset Lain-lain pada
Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp2.054.743.918.837.

e. Tidak terdapat Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP dan Kas Besi per 31 Desember 2021 dam per 31
Desember 2021. Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP dan Kas Besi merupakan Aset Lainnya dari
Reklasifikasi UP/TUP dan Kas Besi pada Pemerintah Pusat.

f. Akumulasi Amortisasi - Aset tak Berwujud Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar minus
Rp264.805.889.966. Akumulasi Amortisasi – Aset tak Berwujud berasal dari Pemerintah Pusat sebesar
minus Rp173.558.992.402 dan yang berasal dari Pemerintah Daerah sebesar minus Rp91.246.897.564.

Tabel 39: Aset Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)
539.858.402
Dana yang Dibatasi 254.732.975 285.125.427
Penggunaannya 442.000.213.455
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 257.631.220.337 456.890.850.214 (14.890.636.759)
2.228.798.691.777 285.196.142.396 (27.564.922.059)
Aset Tak Berwujud 1.841.240.151.096 387.558.540.681
0
Aset Lain-Lain 0 0
(264.805.889.966)
Aset Lainnya dari Reklasifikasi (447.881.562.392) 183.075.672.426
UP/TUP dan Kas Besi 2.664.164.094.005
Akumulasi Amortisasi- Aset 2.135.700.314.289 528.463.779.716
Lainnya (ATB)
Jumlah

C.2. KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa
lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan
pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban
pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi
jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang
mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.399.206.704.721 terdiri dari Kewajiban
Jangka Pendek Konsolidasian sebesar Rp1.274.538.591.431 dan Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian
sebesar Rp124.668.113.290. Kewajiban naik sebesar Rp575.395.407.870 atau 69,84 persen dibandingkan

CaLK Konsolidasian dan GFS 87

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

dengan tahun 2020 dengan kenaikan tertinggi terletak pada Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar
Rp408.711.560.999 atau 127,15 persen.

Grafik 20: Struktur Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2021

Berdasarkan grafik di samping, 8,91%
terlihat bahwa bagian terbesar dari
Kewajiban Konsolidasian Pemerintah 91,09% Kewajiban Jangka Pendek
Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban Jangka Pendek yaitu 91,09
persen, dengan demikian kewajiban
tersebut akan jatuh tempo dalam waktu
satu tahun dan pemerintah harus
menyediakan kas untuk memenuhi
kewajiban tersebut.

C.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KONSOLIDASIAN

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang
dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian per 31 Desember
2021 sebesar Rp1.274.538.591.431, sedangkan jumlah Kas dan Bank per 31 Desember 2021 sebesar
Rp2.719.201.992.751 maka diperoleh Rasio Kas sebesar 2,13. Artinya setiap Rp1,00 Kewajiban Jangka Pendek
telah dijamin oleh Kas dan Bank sebesar Rp2,13. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat likuid untuk
memenuhi Kewajiban Jangka Pendeknya. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian tahun 2021 terdiri dari:

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp957.309.534
terdapat pada Konsolidasian Pemerintah Daerah, Utang PFK merupakan selisih antara Penerimaan
Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga.

b. Utang kepada Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp413.876.733.749 merupakan
Utang kepada Pihak Ketiga Pemerintah Pusat sebesar Rp26.587.612.923 dan Pemerintah Daerah sebesar
Rp387.289.120.826.

c. Tidak terdapat Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Konsolidasian per 31 Desember 2021 sedangkan
pada tahun 2020 sebesar Rp138.221.075.345 merupakan kewajiban Pemerintah Pusat atas kelebihan
pembayaran pendapatan yang dilakukan oleh penyetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir
belum dibayar oleh Pemerintah.

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar
Rp128.193.065.721 terdapat pada Pemerintah Daerah Konsolidasian.

CaLK Konsolidasian dan GFS 88

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

e. Tidak terdapat Pendapatan Diterima di Muka Konsolidasian per 31 Desember 2021 sedangkan tahun 2020
sebesar Rp985.236.841 merupakan Pendapatan Diterima di Muka pada Pemerintah Pusat. Pendapatan
Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara/Daerah, namun barang/jasa
belum diserahkan kepada pihak ketiga.

f. Tidak terdapat Utang Belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2021.

g. Uang Muka dari KPPN sebesar Rp311.344.830 merupakan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran yang
berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang sampai dengan 31
Desember 2021 belum dipertanggungjawabkan ke KPPN

h. Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp730.156.267.619
merupakan Utang Jangka Pendek Lainnya pada Pemerintah Pusat sebesar Rp550.097.857.632 dan pada
Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp180.058.409.987.

Tabel 40: Kewajiban Konsolidasian per 31 Desembesr 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga 957.309.534 969.653.952 -12.344.418

Utang Kepada Pihak Ketiga 413.876.733.749 313.051.989.224 100.824.744.525
1.043.869.978 1.043.869.978
Utang Bunga 0 138.221.075.345
(138.221.075.345)
Utang Kelebihan Pembayaran 128.193.065.721 0
Pendapatan 128.193.065.721
Bagian Lancar Utang Jangka 0 985.236.841
Panjang 0 0 -985.236.841
Pendapatan Diterima Dimuka 311.344.830 0
730.156.267.619 165.785.118
Utang Belanja 1.274.538.591.431 321.444.706.620 145.559.712
774.838.447.100 408.711.560.999
Uang Muka dari KPPN 499.700.144.331

Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah

C.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG KONSOLIDASIAN

Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12
(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2021
dan tahun 2020 sebesar Rp124.668.113.290 dan Rp48.972.849.751. Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian
per 31 Desember 2021 naik sebesar Rp75.695.263.539 atau 154,57 persen dibandingkan Kewajiban Jangka
Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2020. Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian merupakan Utang
Jangka Panjang Dalam Negeri yang terdapat pada Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah terdiri dari Utang
Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan sebesar Rp60.894.799.290 dan Utang Jangka Panjang Lainnya
sebesar Rp63.773.314.000.

CaLK Konsolidasian dan GFS 89

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

C.3. EKUITAS KONSOLIDASIAN

Ekuitas merupakan selisih antara Total Aset dengan Total Kewajiban. Ekuitas Konsolidasian per 31
Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp80.171.054.961.159 dan Rp60.985.301.200.376. Ekuitas
Konsolidasian per 31 Desember 2021 merupakan penggabungan Ekuitas Konsolidasian pada Neraca
Pemerintah Pusat sebesar Rp42.865.779.910.767 dan Ekuitas Konsolidasian pada Neraca Pemerintah Daerah
sebesar Rp37.305.275.050.392. Ekuitas Konsolidasian per 31 Desember 2021 meningkat sebesar
Rp19.185.753.760.783 atau 31,45 persen dibandingkan dengan tahun 2020 seiring dengan meningkatnya nilai
tanah dan belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan serta pengadaan peralatan dan mesin.

Tabel 41: Ekuitas Akhir Pemerintah Konsolidasian Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah Aset 81.570.261.665.880 61.809.112.497.227 19.761.149.168.653
Dikurangi Jumlah Kewajiban 1.399.206.704.721 575.395.407.870
Jumlah Ekuitas 80.171.054.961.159 823.811.296.851 19.185.753.760.783
60.985.301.200.376

CaLK Konsolidasian dan GFS 90

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan Keuangan yang menyajikan perubahan Ekuitas suatu
Entitas selama satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas awal yang disesuaikan dengan
Kenaikan/Penurunan Ekuitas berupa Surplus/Defisit, Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi
Ekuitas, Transaksi Antar Entitas, Penyesuaian akibat Konsolidasi Neraca dan Reklasifikasi Kewajiban ke
Ekuitas, untuk kemudian menghasilkan Ekuitas Akhir.

Tabel 42: Perubahan Ekuitas Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan tahun 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)
Ekuitas Awal 60.960.633.387.647 61.049.481.654.148 (88.848.266.501)
0
Penyesuaian Ekuitas Awal 0 0 (88.848.266.501)
60.960.633.387.647 61.049.481.654.148
Ekuitas awal setelah penyesuaian 1.559.969.411.238 (2.186.461.508.177) 3.746.430.919.415
16.677.804.270.351 16.253.738.195.768
Surplus/Defisit LO 424.066.074.583
969.478.380.273 1.694.190.049.000 (24.711.668.727)
Koreksi-Koreksi yang langsung 0 0
Menambah/ Mengurangi Ekuitas 0 0 0
Transaksi antar Entitas 0
19.207.252.061.862 (68.205.384.594) 19.275.457.446.456
Penyesuaian Ekuitas Akibat 0 0 0
Konsolidasi Neraca 60.981.276.269.554
Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas 80.167.885.449.509 19.186.609.179.955

Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Perubahan Ekuitas pada Neraca
UAKKBUN Kanwil
Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp80.167.885.449.509 dan per 31 Desember 2020 sebesar
Rp60.981.276.269.555 meningkat sebesar Rp19.186.609.179.955 atau 31,46 persen dengan peningkatan
tertinggi pada koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp16.253.738.195.768
atau 3.833,83 persen dibandingkan tahun 2020.

D.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Konsolidasian tahun 2021 sebesar Rp60.960.633.387.647 merupakan penggabungan
Ekuitas Awal pada Pemerintah Pusat sebesar Rp25.796.324.913.357 dan Ekuitas Awal pada Pemerintah
Daerah sebesar Rp35.164.308.474.290 dengan porsi Pemerintah Pusat sebesar 42,32 persen dan Pemerintah
Daerah sebesar 57,68 persen.

D.2. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS
Kenaikan/Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.275.457.446.456.

Kenaikan/Penurunan Ekuitas merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit, Koreksi-koreksi yang Langsung
Menambah/Mengurangi Ekuitas, Transaksi Antar Entitas, Penyesuaian Ekuitas Akibat Konsolidasi Neraca dan
Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas.

CaLK Konsolidasian dan GFS 91

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Tabel 43: Kenaikan/Penurunan Ekuitas Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)
1.559.969.411.238 (2.186.461.508.177) 3.746.430.919.415
Surplus/Defisit LO 16.677.804.270.351 16.253.738.195.768
424.066.074.583
Koreksi-Koreksi yang langsung 969.478.380.273
Menambah/ Mengurangi Ekuitas 0 1.694.190.049.000 (724.711.668.727)
Transaksi antar Entitas 0 0
0
Penyesuaian Ekuitas Akibat 19.207.252.061.862 0 0
Konsolidasi Neraca (68.205.384.594) 19.275.457.446.456
Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas

Jumlah Kenaikan/Penurunan
Ekuitas

D.2.1 SURPLUS/DEFISIT

Surplus/Defisit Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.559.969.411.238 merupakan
suplus/defisit yang berasal dari Laporan Operasional Konsolidasian. Surplus/Defisit Konsolidasian per 31
Desember 2021 merupakan penggabungan Defisit pada LO Pemerintah Pusat sebesar minus
Rp587.467.431.460, Surplus pada LO Pemerintah Daerah sebesar Rp2.147.436.842.698 dan transaksi antar
entitas sebesar minus Rp969.478.380.273.

D.2.2 KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar
Rp16.677.804.270.351 berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp16.684.274.536.922 dan Pemerintah Daerah
sebesar minus Rp6.470.266.571 terdiri dari:
a. Tidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan-Kesalahan Mendasar.
b. Tidak terdapat Penyesuaian Nilai Aset.
c. Koreksi Nilai Persediaan Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.680.658.270 merupakan

Koreksi Nilai Persediaan pada LPE Pemerintah Pusat sebesar minus Rp11.000.197.606 dan Pemerintah
Daerah sebesar Rp5.680.460.664.
d. Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2021.
e. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.655.690.415.115 terdapat
pada LPE Pemerintah Pusat.
f. Koreksi atas Reklasifikasi Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.070.000.356 terdapat pada LPE
Pemerintah Pusat.
g. Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar minus Rp41.636.803.390 merupakan koreksi lain-lain
pada LPE Pemerintah Pusat sebesar minus Rp29.486.076.155 dan Pemerintah Daerah sebesar minus
Rp12.150.727.235.

Tabel 44: Koreksi-Koreksi Ekuitas Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan(Penurunan)
Dampak Kumulatif Perubahan 0 00
Kebijakan-Kesalahan Mendasar

CaLK Konsolidasian dan GFS 92

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Koreksi Nilai Persediaan 16.680.658.270 (15.532.235.134) 32.212.893.404
Selisih Revaluasi Aset Tetap 0 12.233.722.171 (12.233.722.171)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non
Revaluasi 16.655.690.415.115 9.957.420.498 16.645.732.994.617
Koreksi atas Reklasifikasi Aset
Koreksi Lain-Lain 47.070.000.356 169.003.451.886 (121.933.451.530)
Jumlah Koreksi (41.636.803.390) 248.403.715.161 (290.040.518.551)
16.677.804.270.351 424.066.074.583 16.253.738.195.768

D.2.3. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
Transaksi Antar Entitas merupakan faktor penyeimbang dalam penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat agar ekuitas tidak menjadi semakin berkurang atau bahkan minus. Transaksi Antar Entitas per
31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp969.478.380.273 dan Rp1.694.190.049.000 menurun sebesar
Rp724.711.668.727 atau 42,78 persen dibandingkan dengan tahun 2020.

D.2.4. REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS
Tidak terdapat Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020,

merupakan Uang Muka dari KPPN pada LPE Pemerintah Pusat.

D.3. EKUITAS AKHIR
Ekuitas Akhir Konsolidasian per 31 Desember 2021 sebesar Rp80.167.885.449.509 terdiri dari Ekuitas

Akhir Pemerintah Pusat sebesar Rp42.862.610.399.092 dan Ekuitas Akhir Pemerintah Daerah sebesar
Rp37.305.275.050.418. Ekuitas Akhir Pemerintah Konsolidasian meningkat sebesar Rp19.186.609.179.954 atau
31,46 persen dibandingkan dengan Ekuitas Akhir tahun 2020 yang sebesar Rp60.981.276.269.555.

CaLK Konsolidasian dan GFS 93

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Operasional merupakan Laporan Keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi
yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Komponen Laporan Operasional Konsolidasian per 31 Desember
2021 dan 2020 terdiri dari:

Tabel 45: Laporan Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan tahun 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)
KEGIATAN OPERASIONAL
26.092.215.944.741 22.660.324.206.325 3.431.891.738.416
Pendapatan Operasional 24.456.462.993.868 24.513.432.622.803 (56.969.628.935)
1.635.752.950.873 -1.853.108.416.478
Beban Operasional 3.488.861.367.351

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan
Operasional

KEGIATAN NON OPERASIONAL (15.988.269.623) (71.249.587.181) 55.261.317.558
1.619.764.681.250 (1.924.358.003.659) 3.544.122.684.909
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non
Operasional (59.795.270.010) (262.103.504.517) 202.308.234.507
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM
POS LUAR BIASA
POS LUAR BIASA

Surplus/(Defisit) dari Pos Luar
Biasa

SURPLUS/)DEFISIT) LO 1.559.969.411.240 (2.186.461.508.176) 3.746.430.919.416

E.1. PENDAPATAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN

Pendapatan Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar
Rp26.092.215.944.741 dan Rp22.660.324.206.325 naik sebesar Rp3.431.891.738.416 atau 15,14 persen terdiri

dari:
Tabel 46: Pendapatan Operasional Konsoldasian Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)
Pendapatan Perpajakan 7.676.608.949.287 6.307.791.646.524 1.368.817.302.763
PNBP 1.552.320.956.014 1.100.790.256.981 451.530.699.033
Pendapatan Transfer Pemda 811.037.251.979
Pendapatan BLU 811.037.251.979 0 107.348.823.531
Pendapatan Hibah 514.239.497.012 406.890.673.481 281.103.850.311
Pendapatan Lainnya 1.237.703.622.193 956.599.771.882 41.997.421.678
Pendapatan Penyesuaian Akrual 41.997.421.678 370.056.389.121
Jumlah Pendapatan Operasional 14.258.308.246.578 0 3.431.891.738.416
26.092.215.944.741 13.888.251.857.457
22.660.324.206.325

CaLK Konsolidasian dan GFS 94

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Kenaikan Pendapatan Operasional tertinggi terletak pada Pendapatan Perpajakan sebesar
Rp1.368.817.302.763 atau 21,70 persen sebagai dampakl dari keberhasilan Program Penanggulanagan COVID-
19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di mana ekonomi Provini Jambi tumbuh sebesar 3,66 persen.

Besarnya Pendapatan Dropping Dana Transfer Rp14.257.753.503.045 atau 54,64 persen dari total
Pendapatan Operasional Konsolidasian menunjukkan bahwa pemerintah daerah lingkup Provinsi Jambi dalam
pendanaan APBD-nya masih tergantung pada pemerintah pusat. Perlu terus digali sumber-sumber pendapatan
pajak dan PNBP daerah agar ketergantungan pendanaan ke Pemerintah Pusat berkurang. Komposisi
Pendapatan Operasional Konsolidasian tahun 2021 dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:

Grafik 21: Komposisi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2021

Pendapatan Pajak PNBP
Penyesu 29,42% 5,95%
Akrual
54,65% Pendapatan Transfer Pendapatan
Hibah Pemda BLU
Pendapatan 4,74% 3,11% 1,97%
Lainnya
0,16%

E.1.1. PENDAPATAN PERPAJAKAN KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH

Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tingkat Wilayah per 31 Desember 2021 mencapai
Rp7.676.608.949.287 merupakan konsolidasi Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
sebesar Rp5.581.138.988.747 atau 72,70 persen dan konsolidasi Pendapatan Perpajakan Pemerintah Daerah
sebesar Rp2.095.469.960.540 atau 27,30 persen, dengan demikian pendapatan perpajakan konsolidasian
didominasi oleh pendapatan perpajakan pemerintah pusat. Rincian Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 47: Pendapatan Perpajakan Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan tahun 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

I. Pendapatan Perpajakan 5.581.138.988.747 4.578.534.715.496 1.002.604.273.251

Pemerintah Pusat

Pendapatan Pajak Penghasilan 2.312.868.650.074 2.066.629.129.212 246.239.520.862
2.297.773.023.443 1.937.028.334.859 360.744.688.584
Pendapatan PPN dan Penjualan
Barang Mewah 308.015.779.503 378.601.957.604 (70.586.178.101)
Pendapatan PBB 0 40.000.000 (40.000.000)

Pendapatan Cukai 90.816.046.822 50.392.877.184 40.423.169.638
8.179.552.905 8.757.676.637 (578.123.732)
Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Bea masuk

CaLK Konsolidasian dan GFS 95

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Bea Keluar 563.485.936.000 137.084.740.000 426.401.196.000
0
Reklasifikasi dari Pajak yang 0 0
Belum Disetor Bendahara 2.095.469.960.540
II. Pendapatan Pajak Daerah 1.729.256.931.028 366.213.029.512
510.370.054.254
Pajak Kendaraan Bermotor 408.140.058.000 465.129.288.875 45.240.765.379
253.462.168.400 154.677.889.600
Bea Balik Nama Kendaraan 399.629.341.379
Bermotor 330.257.320.424 69.372.020.955
Pajak Bahan Bakar Kendaraan 1.504.139.332
Bermotor 241.889.806.932 1.399.932.053 104.207.279
Pajak Air Permukaan 18.046.224.565 189.661.272.507 52.228.534.425
65.194.752.359 13.525.085.581 4.521.138.984
Pajak Rokok 54.958.510.605 10.236.241.754
5.466.911.221
Pajak Hotel 19.827.888.286 6.330.615.566 (863.704.345)
206.945.017.074 18.350.815.774 1.477.072.512
Pajak Restoran 4.773.551.841 199.556.898.530 7.388.118.544
8.360.922.695 (3.587.370.854)
Pajak Hiburan 758.474.047
409.094.400 448.125.582 310.348.465
Pajak Reklame 11.298.928.099 382.517.580 26.576.820
8.707.134.817 2.591.793.282
Pajak Penerangan Jalan 78.815.155.837
73.286.684.787 5.528.471.050
Pajak Parkir 122.400.562.914
105.439.637.253 16.960.925.661
Pajak Air Tanah 7.676.608.949.287
6.307.791.646.524 1.368.817.302.763
Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan
Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan
Jumlah Pendapatan Perpajakan
Konsolidasian

Dibandingkan dengan tahun 2020, Pendapatan Perpajakan Konsolidasian meningkat sebesar
Rp1.368.817.302.763 atau 21,70 persen sebagai dampak keberhasilan Program Penangangan COVID-19 dan
Pemulihan Ekonomi (PC-PEN) dimana ekonomi Provinsi Jambi selama tahun 2021 tumbuh 3,66 persen.

Grafik 22: Komposisi Pendapatan Perpajakan-LO Tahun 2021

Pendapatan Perpajakan Pemerintah

Pusat-LO didominasi oleh Pajak Penghasilan

41,44 persen dan PPN dan Penjualan Barang Konsolidas
i Pemda
Mewah 41,17 persen dari jumlah Pendapatan 27,30%

Perpajakan Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerinta
h Pusat
Pendapatan Perpajakan Pemerintah Daerah 72,70%

didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor

24,36 persen dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor 19,48 persen dari jumlah

Pendapatan Perpajakan Pemda.

CaLK Konsolidasian dan GFS 96

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Dibandingkan dengan tahun 2020, kenaikan Pendapatan Perpajakan Konsolidasian tertinggi terletak pada
Pendapatan Bea Keluar sebesar Rp426.401.196.000 atau 311,05 persen yang menandakan bahwa aktvitas
ekspor komoditi pada tahun 2021 telah pulih kembali setelah tahun 2020 terhambat akibat pandemi COVID-19.
Komposisi Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat 72,70 persen dan Konsolidasi Pemerintah Daerah 27,30
persen digambarkan secara grafik sebagai berikut:

E.1.2. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH

Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian Tingkat Wilayah per 31 Desember 2021 mencapai
Rp1.552.320.956.014 merupakan konsolidasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat Tingkat
Wilayah sebesar Rp208.750.284.247 atau 13,45 persen dan konsolidasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
Pemerintah Daerah sebesar Rp1.343.570.671.767 atau 86,55 persen, dengan demikian PNBP Konsolidasian
didominasi oleh PNBP Pemerintah Daerah. Dibandingkan dengan tahun 2020, Pendapatan Bukan Pajak
konsolidasian tahun 2021 naik sebesar Rp451.530.699.033 atau 41,02 persen. Rincian Pendapatan Negara
Bukan Pajak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah sebagai berikut:

Tabel 48: Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian 31 Desember 2021 dan Tahun 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

I. Pendapatan Negara Bukan 208.750.284.247 175.685.345.739 33.064.938.508
Pajak Pemerintah Pusat
Pendapatan Negara Bukan 208.750.284.247 175.685.345.739 33.064.938.508
Pajak Lainnya 1.343.570.671.767 925.104.911.242 418.465.760.525

II. Pendapatan Negara Bukan 104.596.349.563 96.624.066.574 7.972.282.989
Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan 115.461.880.583 120.869.941.725 (5.408.061.142)
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan 1.123.512.441.621 707.610.902.943 415.901.538.678
Lain-lain Pendapatan Asli 1.552.320.956.014 1.100.790.256.981 451.530.699.033
Daerah yang sah
Jumlah Pendapatan Negara
Bukan Pajak Konsolidasian

Grafik 23: Komposisi PNBP Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Tahun 2021

Penerapan kebijakan penyetoran PNBP Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah
terpusat oleh K/L tentunya mengurangi PNBP

Pemerintah Pusat di daerah. PNBP daerah Pemerinta
didominasi oleh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah h Pusat
yang Sah sebesar 83,62 persen dari jumlah PNBP 13,45%

Pemerintah Daerah dimana di dalamnya termasuk Pemerinta
Pendapatan BLUD sebesar Rp799.664.037.668 atau h Daerah
59,52 persen dari jumlah PNBP pemerintah daerah. 86,55%

CaLK Konsolidasian dan GFS 97

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

E.1.3. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH
Pendapatan Transfer Pemerintah per 31 Desember 2021 sebesar Rp811.037.251.979 merupakan

Pendapatan Bantuan Keuangan Daerah.

E.1.4. PENDAPATAN BLU
Pendapatan BLU Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp514.239.497.012 dan

Rp406.890.673.481 meningkat sebesar Rp107.348.823.531 atau 26,38 persen dibandingkan dengan tahun
2020. Peningkatan tertinggi terletak pada Pendapatan Jasa Layanan BLU sebesar Rp67.841.672.468 atau 16,93
persen. Pendapatan BLU Konsolidasian tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan BLU Pemerintah Pusat.
Sedangkan BLUD Pemerintah Daerah diakui sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Tabel 49: Pendapatan BLU Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pendapatan Jasa Layanan 468.512.918.549 400.671.246.081 67.841.672.468
BLU
Pendapatan Hibah BLU-LO 2.725.840.000 1.373.300.000 1.352.540.000
43.000.738.463 4.846.127.400 38.154.611.063
Pendapatan BLU Lainnya 514.239.497.012 406.890.673.481 107.348.823.531

Jumlah

E.1.5. PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan Hibah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.237.703.622.193 dan

Rp956.599.771.882 meningkat sebesar Rp281.103.850.311 atau 29,39 persen. Peningkatan Hibah tertinggi
berasal dari Hibah Pemda. Pendapatan Hibah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Hibah Pemerintah
Daerah, Kuasa BUN di daerah tidak mencatat pendapatan hibah pemerintah pusat, dengan rincian:

Tabel 50: Pendapatan Hibah Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pendapatan Hibah dari 644.384.764.534 933.634.935.219 (289.250.170.685)
Pemerintah Pusat-LO 327.477.343.260
Pendapatan Hibah dari 22.964.836.663 304.512.506.597
Pemerintah Daerah-Lainnya 13.876.773.399
Pendapatan Hibah dari 0 13.876.773.399
Badan/Lembaga/Organisasi 251.964.741.000
Swasta dalam Negeri 1.237.703.622.193 0 251.964.741.000
Pendapatan Hibah dari 956.599.771.882 281.103.850.311
masyarakat/perorangan
Jumlah

E.1.6. PENDAPATAN LAINNYA
Pendapatan Lainnya merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asil daerah,

pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2021
sebesar Rp41.997.421.678 sedangkan pada per 31 Desember 2020 tidak terdapat Pendapatan Lainnya karena

CaLK Konsolidasian dan GFS 98

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

seluruhnya dieliminasi untuk menutup kurang catat Pemerintah Daerah atas Dana Perimbangan dari Pemerintah
Pusat. Pendapatan Lainnya merupakan Pendapatan Pemda dan diperlakukan sebagai akun skala resiprokal.

E.1.7. PENDAPATAN PENYESUAIAN AKRUAL
Pendapatan Penyesuaian Akrual per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp14.258.308.246.578 dan

Rp13.888.251.857.457 naik sebesar Rp370.056.389.121 atau 2,66 persen dibandingkan dengan tahun 2020.
Kenaikan tertinggi terletak pada Transfer Bagi Hasil Pajak sebesar Rp574.473.402.555 atau 88,08 persen.
Pendapatan Dropping Dana Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

Tabel 51: Pendapatan Penyesuaian Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Transfer Bagi Hasil Pajak 1.226.654.290.355 652.180.887.800 574.473.402.555
1.050.096.245.841
Transfer Dana Bagi Hasil 1.129.468.705.241 (79.372.459.400)
Bukan Pajak/SDA 7.402.172.480.000
Transfer DAU 3.097.939.490.968 7.502.959.382.000 (100.786.902.000)
3.040.777.722.721 57.161.768.247
Transfer DAK 261.842.272.000
1.219.048.723.881 358.083.355.000 (96.241.083.000)
Tranfer Dana Insentif Daerah 1.204.350.350.895 14.698.372.986
554.743.533 123.289.733
Tranfer Dana Desa 431.453.800
14.258.308.246.578
Pendapatan Pelepasan dan 13.888.251.857.457 370.056.389.121
Perolehan Aset
Jumlah

E.2. BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan tahun 2020 masing-masing sebesar

Rp24.456.462.993.868 dan Rp24.513.432.622.803 turun sebesar Rp56.969.628.934 atau 0,02 persen dari tahun

2020. Penurunan tertinggi terletak pada Beban Transfer yang Tidak Habis Dieliminasi sebesar

Rp494.653.127.992 atau 100% yang diakibatkan tidak terdapatnya Beban Transfer yang Tidak Habis Dieliminasi

pada tahun 2021, kemudian diikuit Belanja Barang sebesar Rp451.455.924.201 atau 15,15 persen seiring

dengan efisiensi Belanja Barang. Beban Grafik 24: Perbandingan Beban Operasional
Operasional Konsolidasian tahun 2021 berasal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun
dari konsolidasi Beban Operasional Pemerintah
Pusat sebesar Rp8.075.321.110.044 atau 33 2021

persen dan Beban Operasional Pemerintah Daerah

Konsolidasian Rp16.381.141.883.824 atau sebesar Pemerintah
67 persen dari total Beban Operasional Pusat
33%

Konsolidasian. Komposisi Beban Operasional Pemerintah
Konsolidasian tahun 2021 dapat digambarkan Daerah
dengan grafik sebagai berikut: 67%

CaLK Konsolidasian dan GFS 99

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Perbandingan Beban Operasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digambarkan dengan tabel
sebagai berikut:

Tabel 52: Perbandingan Beban Operasional per 31 Desember 2021 dan tahun 2020

Jenis Beban 2021 2020 Kenaikan
(Penurunan)
A. Beban Operasional Pempus 8.075.321.110.044 9.233.592.167.054
Beban Pegawai 2.665.902.038.574 2.586.238.567.798 (1.158.271.057.010)
Beban Persediaan 79.663.470.776
Beban Barang dan Jasa 193.559.702.391 191.685.075.852 1.874.626.539
Beban Pemeliharaan 1.156.080.251.003 1.446.559.515.130
Beban Perjalanan Dinas (290.479.264.127)
Beban Barang Untuk Masyarakat 321.346.162.296 342.212.978.075 (20.866.815.779)
Beban Bantuan Sosial 198.700.235.841 207.047.163.534 (8.346.927.693)
Beban Penyusutan&Amortisasi 623.277.861.403 557.889.159.076
Beban Penyusutan Piutang 19.077.209.305 16.634.378.000 65.388.702.327
Beban Transfer yg tidak dieliminasi 1.568.995.695.813 2.129.067.146.521 2.442.831.305
B. Beban Operasional Pemda 109.333.229.537 57.254.704.181 (560.071.450.708)
Beban Pegawai 1.219.048.723.881 1.699.003.478.887 52.078.525.356
Beban Barang dan Jasa 16.381.141.883.824 15.279.840.455.749 (479.954.755.006)
Beban Bunga 6.594.685.665.941 6.477.974.325.125 1.101.301.428.075
Beban Subsidi 4.323.690.349.846 3.910.452.514.263
Beban Hibah 116.711.340.816
Beban Bantuan Sosial 8.806.058.759 1.288.171.890
Beban Penyusutan dan Amortisasi 13.811.774.965 21.841.071.600 413.237.835.583
Beban Penyisihan Piutang 1.095.060.033.052 1.281.667.749.515
Beban Lain-Lain 50.858.569.659 102.825.596.333 7.517.886.869
Beban Transfer Pemda ke entitas lain 2.544.528.489.004 2.391.124.636.893
Jumlah Beban Operasional 53.969.635.598 24.051.623.526 (8.029.296.635)
68.814.372.837 155.586.886.979
1.626.916.934.164 913.027.879.626 (186.607.716.463)
24.456.462.993.868 24.513.432.622.803
(51.967.026.674)

153.403.852.111

29.918.012.072

(86.772.514.142)

713.889.054.538

(56.969.628.935)

Beban Transfer Pemerintah Pusat tahun 2021 yang tidak dieliminasi sebesar Rp1.219.048.723.881

yang berasal dari Transfer Dana Desa sebesar Rp1.219.048.723.881, karena Pemerintah Daerah tidak

mengakui pendapatan transfer dana desa di Laporan Operasional sesuai dengan Buliten Teknis SAP Nomor 21.

Untuk Tranfer Dana Desa, Pemda tidak mengakui sebagai Pendapatan Operasional sesuai dengan

Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang berbunyi “Pada jenis dana

transfer tertentu, dapat terjadi dana dimaksud bukan merupakan hak entitas untuk memanfaatkannya untuk

operasional pemerintah yang menjadi tugas dan fungsi entitas. Dana Desa merupakan salah satu jenis contoh

penerimaan transfer yang bukan bagian dari pendapatan transfer-LO.

Beban Tranfer Pemda tahun 2021 dan 2020 yang tidak dieliminasi sebesar Rp1.626.916.934.164 dan

Rp913.027.879.626 berasal dari:

Tabel 53: Beban Transfer Pemda ke Entitas Lain Yang Tidak Dieliminasi

Uraian 2021 2020 Kenaikan
(Penurunan)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak 22.987.893.026 0
Daerah 1.432.110.382 0 22.987.893.026
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan 38.000.420.000
Lainnya 0 1.432.110.382
Beban Transfer Bantuan Keuangan
Daerah ke Pemerintah Daerah Lainnya (38.000.420.000)

CaLK Konsolidasian dan GFS 100

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke 1.602.496.930.756 867.417.837.038 Laporan
Desa 0 7.609.622.588 GFS Tahun
Beban Transfer Bantuan Keuangan
Lainnya 1.626.916.934.164 913.027.879.626 2021
Jumlah Audited

735.079.093.718

(7.609.622.588)

713.889.054.538

Tiga Beban Operasional Pemerintah Pusat tertinggi tahun 2021 berturut-turut Beban Pegawai sebesar
33,01 persen, Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar 19,43 persen, Beban Transfer yang tidak Dieliminasi
15,09 persen dan Beban Barang dan Jasa sebesar 14,32 persen dari jumlah Beban Operasional Pemerintah
Pusat, sedangkan Beban Operasional Pemerintah Daerah tertinggi berturut-turut Beban Pegawai sebesar 40,26
persen, Beban Barang dan Jasa sebesar 26,39 persen, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar 15,53
persen, dari jumlah Beban Operasional Pemda. Dengan demikian, beban tertinggi di Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah sama yaitu terletak pada Beban Pegawai, Beban Penyusutan dan Amortisasi dan Beban
Barang dan Jasa. Perbandingan Beban antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digambarkan dengan
grafik sebagai berikut:

Grafik 25: Komposisi Tiga Beban Operasional Pemerintah Tertinggi

Konsolidasi Pemda 4.323.690.349.846
2.544.528.489.004

6.594.685.665.941

Pemerintah Pusat 1.156.080.251.003
1.568.995.695.813
2.665.902.038.574

Beban Barang dan Jasa Beban Penyusutan&Amortisasi Beban Pegawai

E.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL
Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Surplus/(Defist)

yang berasal dari Kegiatan Non Operasional tahun 2021 dan 2020 sebesar minus Rp15.988.269.623 dan minus
Rp71.249.587.181 mengalami kenaikan sebesar Rp55.261.317.558 atau 77,56 persen dibandingkan dengan
tahun 2020. Rincian Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Non Operasional sebagai berikut:

Tabel 54: Pendapatan dan Beban Kegiatan Non Operasional Konsolidasian Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pendapatan Pelepasan Aset Non 3.437.602.356 3.916.297.929 (478.695.573)
52.975.763.752 57.381.233.893 (4.405.470.141)
Lancar Pemerintah Pusat (49.538.161.396) (53.464.935.964)
Beban Pelepasan Aset Non 3.926.774.568

Lancar Pemerintah Pusat

Surplus/(Defisit) Pempus

CaLK Konsolidasian dan GFS 101

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Dari Kegiatan Non 14.534.563.917 67.852.366.198 (53.317.802.281)
Operasional Lainnya Pempus 874.961.357 55.385.014.540 (54.510.053.183)
Beban Dari Kegiatan Non 12.467.351.658
Operasional Lainnya Pempus 13.659.602.560 1.192.250.902
Surplus (Defisit) Pempus Dari 262.690.300
Kegiatan Non Operasional 40.668.509.541 (3.469.200.770) 40.405.819.241
Lainnya 2.027.798.679 (3.206.510.470) 5.496.999.449
38.640.710.862 41.847.221.332
Surplus Penjualan Aset Non 329.665.398
15.853.167.395 (27.375.157.803) 15.523.501.997
Lancar – LO Pemda 34.603.589.044 (27.045.492.405) 61.978.746.847
(18.750.421.649) 8.295.070.756
Defisit Penjualan Aset Non (71.249.587.181)
Lancar – LO Pemda (15.988.269.623) 55.261.317.558

Surplus (Defisist) Pemda
Penjualan Aset Non Lancar

Surplus dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya – LO

Pemda

Defisit dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya – LO

Pemda
Surplus (Defisit) Pemda

Penyelesaian Kewajiban

Jangka Panjang

Surplus/Defisit Kegiatan Non
Operasional

E.4. POS LUAR BIASA
Pos Luar Biasa adalah pendapatan, keuntungan, biaya atau kerugian yang timbul dari transaksi atau

peristiwa yang tidak biasa dan jarang terjadi. Pos Luar Biasa Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan 2020
sebesar minus Rp59.795.270.010 dan minus Rp262.103.504.517 turun sebesar Rp202.308.234.507 atau 77,18
persen dibandingkan dengan tahun 2020. Pos Luar Biasa berasal dari LO Pemda.

Tabel 55: Pendapatan dan Beban Luar Biasa per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pendapatan Luar Biasa 0 0 0
Beban Luar Biasa 59.795.270.010 262.103.504.517 (202.308.234.507)
Defisit dari Pos Luar Biasa (59.795.270.010) (262.103.504.517)
202.308.234.507

E.5. SURPLUS/(DEFISIT LO
Surplus/(Defisit) LO Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.559.969.411.240 dan minus
Rp2.186.461.508.176 naik sebesar Rp3.746.430.919.415 atau 171,35 persen disebabkan naiknya pendapatan
pemerintah konsolidasian baik pendapatan pajak, PNBP dan pendapatan Hibah serta menurunnya beban
operasional pemerintah dibandingkan tahun 2020 sebagai dampak keberhasilan program penanggulangan
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Disamping itu tahun 2021 transfer dana desa dari

CaLK Konsolidasian dan GFS 102

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Pemerintah Pusat tidak dilakukan eliminiasi karena Pemda tidak mengakui sebagai pendapatan operasional
sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual.

Grafik 26: Surplus/(Defisit) LO Pemerintah Konsolidasian Tahun 2021 dan 2020

-2.186.461.508.176 1.559.969.411.240

Tahun 2021 Tahun 2020

CaLK Konsolidasian dan GFS 103

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

F. LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN SEKTOR PEMERINTAH UMUM

F.1. STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah (Goverment Finance Statistics) dengan menggunakan
informasi akuntansi berbasis akrual tetap mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan
Pemerintah Indonesia. Pengaturan dalam Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia tersebut telah
mencakup prinsip-prinsip ekonomi dan akuntansi yang digunakan dalam mengkompilasi statistik serta panduan
untuk menyajikan statistik fiskal dalam suatu kerangka analitis sehingga laporan statistik keuangan yang
dihasilkan dapat bermanfaat bagi pengguna (stakeholder). Beberapa manfaat tersebut antara lain: memenuhi
kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, analisis perbandingan antar negara, dan sebagai jembatan untuk
menerjemahkan informasi akuntansi sehingga dapat lebih dimengerti dan sejalan dengan sistem statistik makro
ekonomi.

Data statistik keuangan pemerintah dikompilasi untuk sektor publik dan sektor pemerintahan umum.

Kementerian
Negara/Lembaga

Pemerintah Pusat Badan Layanan
Umum

Pemerintah Pemerintah Lembaga Non-
Umum Provinsi Struktural

Sektor Publik Pemerintah
Kabupaten/Kota
Korporasi Publik
Korporasi Publik
non keuangan

Korporasi Publik
Keuangan

Sektor publik mengkonsolidasi transaksi dari semua sektor, yaitu:

1. Sektor Pemerintah Umum
Sektor pemerintah umum mencakup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sektor pemerintah umum
mencakup institusi yang bersifat non-pasar, yang memenuhi kebutuhan konsumsi kolektif masyarakat
melalui penyediaan jasa tanpa membebankan biaya atau membebankan biaya di bawah harga pokok
produksinya, dan yang merupakan transfer atau redistribusi kekayaan. Sebagian besar pelayanan tersebut
dibiayai dari pajak, retribusi dan pembebanan biaya ke pengguna pelayanan. Dalam Statistik Keuangan
Pemerintah, sektor pemerintah umum dibedakan menjadi: a) Pemerintah Pusat b) Pemerintah Provinsi

CaLK Konsolidasian dan GFS 104

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

dan c) Pemerintah Kabupaten/Kota. Subsektor Pemerintah Pusat terdiri dari kementerian
negara/lembaga, Bendahara Umum Negara (BUN), Badan Layanan Umum (BLU), Lembaga Non Struktural
(LNS) yang mempunyai identitas legal terpisah atau otonomi yang cukup, namun berada dalam kendali
Pemerintah Pusat.
2. Sektor Korporasi Publik
Sektor korporasi publik mencakup sektor korporasi publik non keuangan dan sektor korporasi publik
keuangan. Sektor korporasi publik non keuangan terdiri dari badan yang terlibat dalam produksi barang
dan jasa (non keuangan secara karakteristik) untuk dijual dalam pasar dengan harga yang menutupi
sebagian besar dari biayanya. Sektor ini pada umumnya secara hukum dapat dipisahkan dari pemerintah
yang memilikinya. Sektor korporasi publik keuangan adalah badan yang terlibat dalam penyediaan jasa
intermediasi keuangan atau jasa keuangan tambahan. Mereka dapat memunculkan kewajiban keuangan
atas tanggung jawabnya sendiri.

Dalam penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah ini, Kanwil DJPb Provinsi Jambi tidak menyusun
laporan statistik keuangan pemerintah secara keseluruhan (sektor publik), akan tetapi hanya menyusun
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum (tidak termasuk korporasi publik). Hal ini merupakan amanat
dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan LKPK TW dan LSKP TW Pada Kanwil DJPb.

F.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) membutuhkan sumber data yang bisa
diyakini keandalannya karena informasi statistik keuangan tersebut akan digunakan stakeholder dalam cakupan
yang sangat luas. Sumber data Statistik Keuangan Pemerintah adalah informasi akuntansi yang dihasilkan dari
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diolah menjadi laporan Statistik Keuangan Pemerintah melalui
analisis, penyesuaian, dan re-klasifikasi kedalam klasifikasi Statisitik Keuangan Pemerintah dengan cara
mapping Bagan Akun Standar (BAS) sistem akuntansi dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Alasan
perlunya mapping, dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi antara BAS sistem akuntansi dengan BAS Statistik
keuangan Pemerintah. Data yang dimapping merupakan data akun detil pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Data hasil mapping Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikonsolidasikan menjadi data
konsolidasi laporan statistik keuangan sektor pemerintah umum, yaitu: Laporan Operasional, Laporan Arus
Ekonomi Lainnya, Neraca, Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, dan metadata.

Kanwil DJPb Provinsi Jambi bertugas untuk menyusun LSKP TW. Penyusunan LSKP TW dilakukan
dengan mengkonsolidasikan kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW dengan melakukan
mapping BAS detil kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW ke dalam GFS Classification Assistant.
Mapping BAS detil dibantu dengan GFS Classification Assistant, yang merupakan kertas kerja yang
menyediakan kerangka mapping masing-masing akun BAS detil ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah.

LSKP-TW disusun melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

CaLK Konsolidasian dan GFS 105

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

1. Penyusunan kertas kerja LSKPP-TW, melalui mapping BAS detil data LKPP-TW;
2. Penyusunan kertas kerja LSKPDK-TW, melalui mapping BAS detil data LKPDK-TW;
3. Konsolidasian kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW akan menghasilkan LSKP-TW.

LSKP-TW terdiri dari beberapa laporan sebagai berikut:

1. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah merupakan hasil konsolidasi Laporan Operasional
Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Operasional Statistik Keuangan
Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan
skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

2. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Neraca Statistik Keuangan Pemerintah merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah
Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat
Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

3. Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Tingkat Wilayah
Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Tingkat Wilayah merupakan hasil konsolidasi Laporan Arus
Ekonomi Lainnya Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Arus Ekonomi Lainnya
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi
resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

4. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Tingkat Wilayah
Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Tingkat Wilayah merupakan hasil konsolidasian Laporan
Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Sumber dan Penggunaan
Kas Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan
skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

5. Metadata LSKP
Metadata LKSP-TW berisi sekurang-kurangnya sebagai berikut:

 Infomasi Dasar
 D efinisi Data
 Cakupan data
 P eriode Publikasi
 K etepatan Waktu Publikasi
 Sumber Data
 M etodologi
 Integritas data
 Akses Data

CaLK Konsolidasian dan GFS 106

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

F.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

Statistik Keuangan Pemerintah akan menghasilkan 3 (tiga) Laporan Statistik Keuangan Pemerintah, yang
terdiri dari:
F.3.1. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan informasi atas transaksi (pendapatan dan beban) dan arus ekonomi
lainnya (revaluasi dan penyesuaian). Laporan ini dirancang untuk menangkap komposisi pendapatan dan beban
serta biaya bersih (net cost) dari aktivitas pemerintah dalam tahun fiskal. Laporan ini menunjukkan biaya penuh
(full cost) dari sumber daya yang dikonsumsi oleh pemerintah dalam mencapai tujuannya. dan bagaimana biaya
tersebut dipenuhi melalui pendapatan.

Selain menghasilkan hasil neto dari transaksi (Saldo Operasi Neto), laporan operasional juga meliputi
total arus ekonomi lain yang merupakan perubahan kekayaan bersih yang disebabkan oleh arus ekonomi lain
selain transaksi. Penjumlahan Saldo Operasi Neto dan arus ekonomi lain sama dengan perubahan total pada
kekayaan bersih. Laporan operasional melaporkan dua ukuran fiskal utama, yaitu:

a. Saldo Operasi Neto (net operating balance) yang dihitung dari pendapatan dikurangi dengan beban, dan
b. Pinjaman Neto (net lending/borrowing. yang juga dikenal dengan saldo fiskal/fiscal balance) mencakup

pengeluaran modal bersih tetapi tidak mencakup depresiasi, sehingga memberikan pengukuran keuangan
yang lebih baik.

Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah merupakan hasil konsolidasi LO-Statistik
Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan LO-Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

Berdasarkan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2021 dan 2020, secara umum
digambarkan sebagai berikut:

Tabel 56: Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pendapatan Pemerintah Umum 32.241.832.136.541 28.270.976.658.413 3.970.855.478.128
Beban Pemerintah Umum 19.910.356.943.127 19.177.804.600.257 732.552.342.870
Saldo Operasi Bruto/Neto 12.331.475.193.414 9.093.172.058.156
Akuisisi Aset Non Keuangan Neto 5.021.603.941.980 3.514.004.610.999 3.238.303.135.258
Saldo Peminjaman/ Pinjaman Neto 7.309.871.251.432 5.579.167.447.157 1.507.599.330.981
Akusisi Neto Aset Keuangan 7.513.759.580.692 5.600.480.626.908 1.730.703.804.275
Keterjadian Kewajiban Neto 1.913.278.953.784
203.888.329.260 21.313.179.751
182.575.149.509

Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2021, sebagai berikut:

1. PENDAPATAN PEMERINTAH UMUM
Pendapatan Pemerintah Umum berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2021 dan
2020 mencapai Rp32.241.832.136.541 dan Rp28.270.976.658.413 mengalami kenaikan sebesar

CaLK Konsolidasian dan GFS 107

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Rp3.970.855.478.128 atau 14,05 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Kenaikan Pendapatan
Pemerintah Umum disebabkan keberhasilan Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (PC-PEN) atau recovery dan reborn yang kuat di tengah masih ada pandemi COVID-19
varian delta dan omicron. Pendapatan Pajak mengalami kenaikan tertinggi sebesar Rp1.882.212.719.968
atau 31,18 persen. Pendapatan Pemerintahan Umum tahun 2021 dan 2020 terdiri dari:

Tabel 57: Pendapatan Pemerintahan Umum Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pendapatan Perpajakan 7.918.093.759.202 6.035.881.039.234 1.882.212.719.968
Pendapatan Hibah 919.058.145.056 460.257.941.261 458.800.203.795
Pendapatan Lainnya
Jumlah 23.404.680.232.283 21.774.837.677.917 1.629.842.554.366
32.241.832.136.541 28.270.976.658.412 3.970.855.478.129

Grafik 27: Struktur Pendapatan Pemerintah Umum Tahun 2021 dan 2020

Pendapatan Lainnya 21.774.837.677.917
23.404.680.232.283

Pendapatan Hibah 460.257.941.261
919.058.145.056

Pendapatan Perpajakan 6.035.881.039.234
7.918.093.759.202

2020 2021

a. Pendapatan Perpajakan Konsolidasian
Pendapatan perpajakan merupakan pendapatan yang sangat penting dalam postur penganggaran
pemerintah dan sangat menentukan arah kebijakan dan stabilitas fiskal. Pendapatan Perpajakan
konsolidasian disumbangkan oleh seluruh tingkat pemerintahan. Berikut disajikan data pendapatan
perpajakan untuk masing-masing tingkat pemerintahan yaitu:

Tabel 58: Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pemerintah Pusat 5.843.876.301.306 4.284.008.121.872 1.559.868.179.434
Pemerintah Provinsi 1.558.105.416.539 1.292.729.048.514 265.376.368.025
Pemkab dan Pemkot 56.968.172.509
Jumlah Perpajakan 516.112.041.357 459.143.868.848
7.918.093.759.202 6.035.881.039.234 1.882.212.719.968

Pendapatan Perpajakan meningkat di semua tingkatan pemerintahan dengan peningkatan tertinggi
berada di Pemerintah Pusat sebesar Rp1.559.868.179.434 atau 36,41 persen.

CaLK Konsolidasian dan GFS 108

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Grafik 28: Struktur Pendapatan Pajak Pemerintahan Tahun 2021 dan 2020

Pemkab dan Pemkot 515.402.140.836
Pemerintah Provinsi 459.143.868.848

Pemerintah Pusat 1.558.106.919.508
1.292.729.048.514

5.843.876.301.306
4.284.008.121.872

2021 2020

Berdasarkan grafik di atas, Pemerintah Pusat memberikan kontribusi pendapatan pajak sangat dominan

sebesar 73,81 persen, diikuti dengan Pemerintah Provinsi sebesar 19,68 persen, sedangkan Pemkot

dan Pemkab hanya memberikan kontribusi sebesar 6,51 persen. Besarnya kontribusi pendapatan pajak

pada Pemerintah Pusat tersebut disebabkan karena beberapa jenis pendapatan pajak dengan volume

nilai transaksi sangat besar yang melibatkan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pribadi seperti Pajak

Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, diakui menjadi pendapatan pemerintah pusat. Pendapatan

Pajak Pemerintah Provinsi mayoritas disumbangkan dari Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea

Balik Nama, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok, sedangkan Pajak pada Pemerintah

Kota dan Pemerintah Kabupaten

hanya memberikan kontribusi Pemprov Pemkab/Kota
terhadap pendapatan pajak statistik
19,68% 6,51%

konsolidasian sebesar 6,52 persen Pemerintah
dengan kontribusi dari Pajak Pusat
Penerangan Jalan, Pajak Restoran, 73,81%

BPHTB, dan Pajak Bumi dan

Bangunan.

Grafik 29: Komposisi Pendapatan Perpajakan Tahun 2021

b. Pendapatan Hibah Konsolidasian
Pendapatan Hibah Konsolidasian pada statistik keuangan pemerintah merupakan penerimaan dalam
bentuk transfer tidak wajib yang diterima dari unit pemerintah umum lainnya, organisasi atau
perorangan dalam bentuk kas dan non-kas (barang/jasa). Pendapatan Pemerintah Pusat meskipun
terdapat realisasi dari Pemerintah Daerah, Badan dan/atau Perorangan, namun tidak diakui sebagai
pendapatan hibah pemerintah pusat di wilayah Provinsi Jambi mengingat entitas akuntansi yang
mencatat pendapatan hibah pada Satker BUN BA 999.02 berlokasi di Jakarta.

CaLK Konsolidasian dan GFS 109

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Pendapatan Hibah Konsolidasian yang diterima pada Pemerintah Provinsi dan Pemkot/kab yang
memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian pendapatan hibah konsolidasian. Besarnya jumlah
pendapatan hibah yang disajikan pada Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Konsolidasian tahun
2021 sebesar Rp919.058.145.056 mengalami kenaikan sebesar Rp458.800.203.795 atau 99,68 persen
dibandingkan tahun 2020. Sebagian besar pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Provinsi maupun
Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten merupakan pendapatan hibah yang berasal dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya dan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri.

Tabel 59: Pendapatan Hibah Konsolidasian Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pemerintah Provinsi 2.879.979.691.030 2.091.509.697.239 788.469.993.791
Pemkab dan Pemkot 12.205.673.132.498 12.249.560.942.580 (43.887.810.082)
Eliminasi Resiprokal (14.166.594.678.472) (13.880.812.698.558) (285.781.979.914)
Jumlah Hibah 458.800.203.795
919.058.145.056 460.257.941.261

Pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi mampu menghasilkan pendapatan hibah sebesar

Rp2.879.979.691.030 atau sebesar 19,09 persen sedangkan pemkab/pemkot mampu berkontribusi

terhadap pendapatan hibah konsolidasian sebesar Rp12.205.673.132.498 atau sebesar 80,91 persen.

Mengingat pendapatan hibah yang diterima Pemerintah
pemprov dan pemkab/pemkot sebagian besar Provinsi 19,09%

merupakan pendapatan transfer dari pemerintah

pusat, maka dilakukan eliminasi (pengurangan)

sebesar Rp14.166.594.678.472 sehingga Pemkab
pendapatan hibah konsolidasian menjadi /Pemkot
Rp919.058.145.056. 80,91%

Grafik 30: Struktur Pendapatan Hibah Tahun 2021

c. Pendapatan Lainnya Konsolidasian

Pendapatan Lainnya Konsolidasian tahun 2021 sebesar Rp23.404.680.232.283 mencakup semua
transaksi pendapatan yang tidak diklasifikasikan sebagai pajak, kontribusi sosial atau hibah, yang dapat
meliputi penjualan barang dan jasa, bunga dan pendapatan properti lainnya, transfer sukarela dalam
bentuk kas dan non-kas selain hibah, denda dan penalti. Pendapatan Lainnya Pemerintah Pusat
termasuk Pendapatan Penyesuaian Dana Transfer sebesar Rp14.257.753.503.045 dan Pendapatan
Penyesuaian Dana Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp6.903.614.572.471.

Tabel 60: Pendapatan Lainnya Konsolidasian Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pemerintah Pusat 21.890.353.241.880 20.783.800.104.279 1.106.553.137.601
Pemerintah Provinsi 287.639.295.713 245.006.747.649 42.632.548.064
Pemkab dan Pemkot 746.030.825.989 571.815.693.274
1.317.846.519.263

CaLK Konsolidasian dan GFS 110

Eliminasi Resiprokal (91.158.824.573) 0 Laporan
Jumlah Pendapatan 23.404.680.232.283 21.774.837.677.917 GFS Tahun
Lainnya
2021
Audited

(91.158.824.573)
1.629.842.554.366

Pemerintah Pusat memberikan kontribusi Pendapatan Lainnya yang cukup besar yaitu sebesar
Rp21.890.353.241.880 atau sebesar 93,16 persen. Pemkot dan Pemkab memberikan kontribusi
pendapatan sebesar Rp1.317.846.519.263 atau sebesar 5,61 persen, sedangkan Pemerintah Provinsi
hanya memberikan kontribusi sebesar Rp287.639.295.713 atau sebesar 1,22 persen. Terdapat
eliminasi resiprokal atas Pendapatan Lainnya sebesar Rp91.158.824.573, sehingga total Pendapatan
Lainnya Konsolidasian sebesar Rp23.404.680.232.283. Pendapatan pada Pemerintah Kota/Kabupaten
yang berkontribusi besar terhadap Pendapatan Lainnya adalah Pendapatan BLUD, Pendapatan
Lainnya, Pendapatan Bunga, Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS), Pendapatan dari
Pengembalian, dan Pendapatan Jasa Giro.

Grafik 31: Struktur Pendapatan Lainnya Tahun 2021 dan 2020

2021 2020

Pemerintah Kab/Kota 1.317.846.519.263
746.030.825.989

Pemerintah Provinsi 287.639.295.713
245.006.747.649

Pemerintah Pusat 21.890.353.241.880
20.783.800.104.279

Grafik 32: Komposisi Pendapatan Lainnya Tahun 2021

Pemprov Pemkab/Pemkot
1,22% 5,61%

Pemerintah
Pusat
93,17%

CaLK Konsolidasian dan GFS 111

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

2. BEBAN PEMERINTAH UMUM
Beban Pemerintah Umum dalam pengertian statisitk keuangan pemerintah adalah semua transaksi yang
mengurangi kekayaan neto sektor pemerintah umum. Beban Pemerintah Umum berdasarkan klasifikasi
Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2021 dan 2020 mencapai Rp19.910.356.943.127 dan
Rp19.177.804.600.257 mengalami kenaikan sebesar Rp732.552.342.870 atau 3,82 persen dibandingkan
dengan tahun 2020. Kenaikan Beban Pemerintah Umum tertinggi terletak pada Beban Hibah sebesar
Rp1.003.886.741.651 atau 37,68 persen diikuti dengan Kompensasi Pegawai sebesar Rp307.516.930.472
atau 3,42 persen.

Tabel 61: Beban Pemerintah Umum Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Kompensasi Pegawai 9.286.827.589.460 8.979.310.658.988 307.516.930.472
Penggunaan Barang dan Jasa 5.900.960.098.804 6.132.428.349.691 -231.468.250.887
Bunga
Subsidi 7.762.188.781 1.288.171.890 6.474.016.891
Hibah 13.811.774.965 21.841.071.600 -8.029.296.635
Manfaat Sosial 3.668.258.572.083 2.664.371.830.432 1.003.886.741.651
Beban Lainnya 65.712.369.281 88.590.782.534 -22.878.413.253
Jumlah Beban 967.024.349.753 1.289.973.735.122 -322.949.385.369
19.910.356.943.127 19.177.804.600.257 732.552.342.870

a. Kompensasi Pegawai

Kompensasi Pegawai berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2021 dan 2020

sebesar Rp9.286.827.589.460 dan Rp8.979.310.658.988 naik sebesar Rp307.516.930.472 atau 3,42

persen dibandingkan dengan tahun 2020. Beban kompensasi pegawai ini berasal dari jumlah belanja

pegawai yang dibayarkan oleh

pemerintah di semua tingkatan,

termasuk belanja gaji pada

satker BLU Pemerintah Pusat. Pemerintah
Pusat
Proporsi beban kompensasi 28,73%

pegawai untuk masing-masing Pemkab/Pemkot
55,11%
tingkat pemerintahan Pemprov
16,15%
digambarkan sebagai berikut:

Grafik 33: Komposisi Beban Kompensasi Pegawai tahun 2021

CaLK Konsolidasian dan GFS 112

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Beban Kompensasi Pegawai pada Pemerintah Pusat sebesar Rp2.668.339.741.567 atau 28,73 persen,
Pemerintah Provinsi sebesar Rp1.500.168.641.906 atau 16,15 persen, dan Pemkot/Pemkab sebesar
Rp5.118.319.205.987 atau 55,11 persen.

Tabel 62: Kompensasi Pegawai Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pemerintah Pusat 2.668.339.741.567 2.585.212.070.059 83.127.671.508
Pemerintah Provinsi 1.500.168.641.906 1.391.317.474.093 108.851.167.813
Pemkab dan Pemkot 5.118.319.205.987 5.002.781.114.835 115.538.091.152
Jumlah 9.286.827.589.460 8.979.310.658.988 307.516.930.472

Pada semua tingkatan Pemerintah Kompensasi Pegawai mengalami kenaikan. Beban kompensasi
pegawai pada pemerintah pusat sebagian besar digunakan untuk pembayaran Belanja Gaji dan
Tunjangan PNS, Belanja Gaji dan Tunjangan TNI Polri, Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara,
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS, Belanja Honorarium, Belanja Lembur, Belanja Vakasi, dan
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito.

Beban kompensasi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi memiliki komposisi lebih kecil
dibandingkan dengan pemerintah yang lain. Hal ini karena dari sisi jumlah pegawai, Pemerintah
Provinsi memiliki jumlah pegawai lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pegawai di lingkungan
Pemkot/Pemkab dan unit vertikal Pemerintah Pusat. Begitu pula dari sisi variasi dan besaran tunjangan
relative lebih sedikit jika dibandingkan dengan jenis dan besaran tunjangan yang dibayarkan di
lingkungan Pemerintah Pusat.

Beban kompensasi pegawai pada Pemda merupakan pembayaran Belanja gaji dan tunjangan, Belanja
Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja
Pegawai BLUD, Biaya Pemungutan PBB, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, Uang
Lembur dan Belanja Pegawai Dana BOS.
b. Penggunaan Barang dan Jasa
Penggunaan Barang dan Jasa berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2021 dan
2020 sebesar Rp5.900.960.098.804 dan Rp6.132.428.349.691 turun sebesar Rp231.468.250.887 atau
3,77 persen dibandingkan dengan tahun 2020 seiring dengan efisiensi penggunaan barang dan jasa.
Beban penggunaan barang dan jasa ini berasal dari belanja barang yang dibayar oleh pemerintah di
semua tingkatan.

Tabel 63: Penggunaan Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pemerintah Pusat 1.819.095.059.994 2.149.087.053.127 -329.991.993.133

Pemerintah Provinsi 758.324.280.379 741.593.527.805 16.730.752.574

CaLK Konsolidasian dan GFS 113

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Pemkab dan Pemkot 3.323.540.758.431 3.241.747.768.760 81.792.989.671
Jumlah 5.900.960.098.804 6.132.428.349.691 -231.468.250.887

Beban Penggunaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.819.095.059.994 atau
30,82 persen, Pemerintah Provinsi sebesar Rp758.324.280.379 atau 12,85 persen, dan
Pemkot/Pemkab sebesar Rp3.323.540.758.431 atau 56,32 persen. Beban Penggunaan Barang dan
Jasa pada Pemerintah Pusat digunakan untuk pembayaran Belanja Barang Operasional, Belanja
Barang Non Operasional, Belanja Barang Persediaan, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja
Perjalanan, dan Belanja Barang BLU.

Grafik 34: Komposisi Beban Penggunaan Barang dan Jasa tahun 2021

Beban penggunaan barang

dan jasa di lingkungan

Pemerintah Daerah meliputi Pemkab./ Pemerintah
belanja pemeliharaan, belanja Pemkot Pusat
perjalanan dinas, belanja jasa 56,32% 30,83%
kantor, belanja makanan dan
minuman, honorarium PNS Pemprov
dan Non PNS, belanja bahan 12,85%

pakai habis, belanja

bahan/material, belanja premi asuransi, belanja cetak dan penggandaan, belanja pakaian kerja, belanja

kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS, belanja jasa konsultasi, belanja beasiswa

pendidikan PNS, belanja barang untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Apabila mengacu pada klasifikasi Manual Statistik Pemerintah dari beban penggunaan barang dan jasa
mayoritas merupakan barang dan jasa yang digunakan untuk kebutuhan operasional pemerintah (non-
pasar) bukan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

c. Bunga
Beban Bunga per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp7.762.188.781 dan Rp1.288.171.890 naik
sebesar Rp6.474.016.891 atau 502,57 persen dibandingakan tahun 2020. Beban Bunga sebesar
Rp7.762.188.781 merupakan Beban Bunga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dan Kota
Jambi.
Tabel 64: Beban Bunga Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pemkab dan Pemkot 7.762.188.781 1.288.171.890 6.474.016.891

d. Subsidi
Subsidi berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2021 dan 2020 sebesar
Rp13.811.774.965 dan Rp21.841.071.600 turun sebesar Rp8.029.296.635 atau 36,76 persen

CaLK Konsolidasian dan GFS 114

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

dibandingkan dengan tahun 2020. Beban subsidi merupakan transfer tahun berjalan yang dibayar oleh
unit pemerintah kepada perusahaan,berdasarkan tingkat aktivitas produksi atau kuantitas atau nilai
barang/jasa yang diproduksi, dijual atau diimpor. Subsidi meliputi transfer ke korporasi publik dan
perusahaan lain yang ditujukan untuk mengkompensasi kerugian operasi.

Tabel 65: Subsidi Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pemerintah Pusat 0 0 0
Pemerintah Provinsi 550.000.000 550.000.000 0
Pemkab dan Pemkot 13.261.774.965 21.291.071.600 (8.029.296.635)
Jumlah Subsidi 13.811.774.965 21.841.071.600 (8.029.296.635)

Beban Subsidi terdapat pada Pemerintah Daerah. Beban Subsidi tidak dicatat pada Satker Pemerintah
Pusat di wilayah Provinsi Jambi mengingat Subsidi dicatat di BA 999.05 (BABUN Pengelola Belanja
Subsidi) yang berlokasi di Jakarta dan tidak dicatat pada entitas akuntansi di wilayah Provinsi Jambi
sehingga tidak terdapat beban subsidi yang terjadi di entitas Pemerintah Pusat.

e. Hibah
Hibah berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2021 dan 2020 sebesar
Rp3.668.258.572.083 dan Rp2.664.371.830.432 naik sebesar Rp1.003.886.741.651 atau 37,68 persen
dibandingkan dengan tahun 2020. Beban hibah merupakan transfer tidak wajib dalam bentuk kas atau
non-kas yang dibayarkan ke unit pemerintah umum lainnya, Perusahaan Daerah/BUMD, organisasi
kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.

Tabel 66: Hibah Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)
Pemerintah Pusat 14.257.753.503.045 13.887.820.403.657 369.933.099.388
Pemerintah Provinsi 1.542.605.627.262
Pemkab dan Pemkot 2.125.652.944.821 522.717.363.000 1.019.888.264.262
Eliminasi Transaksi Resiprokal (14.257.753.503.045) 2.134.646.762.333 (8.993.817.512)
Jumlah Hibah 3.668.258.572.083 (13.880.812.698.558)
2.664.371.830.432 (376.940.804.487)
1.003.886.741.651

Besarnya beban hibah Pemerintah Pusat pada tahun 2021 sebesar Rp14.257.753.503.045 merupakan
dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terdiri dari Dana Alokasi Umum Rp
7.402.172.480.000, Dana Bagi Hasil Pajak Rp1.224.582.901.475, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Rp1.050.096.245.841, Dana Alokasi Khusus Rp3.097.939.490.968, Dana Insentif Daerah
Rp261.842.272.000, dan Dana Desa Rp1.219.048.723.881.

CaLK Konsolidasian dan GFS 115

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

f. Manfaat sosial
Manfaat sosial berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2021 dan 2020 sebesar
Rp65.712.369.281 dan Rp88.590.782.534 turun sebesar Rp22.878.413.253 atau 25,83 persen
dibandingkan dengan tahun 2020. Manfaat sosial adalah transfer kepada rumah tangga untuk
menyediakan kebutuhan yang timbul dari kejadian seperti sakit, menganggur, pensiun, perumahan atau
keadaan keluarga yang dapat dibayarkan dalam kas atau non-kas.

Tabel 67: Manfaat Sosial Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pemerintah Pusat 16.054.400.000 16.634.378.000 (579.978.000)
Pemerintah Provinsi 26.328.366.390 328.500.000 25.999.866.390
Pemkab dan Pemkot 23.329.602.891 (48.298.301.643)
Jumlah Manfaat Sosial 65.712.369.281 71.627.904.534 (22.878.413.253)
88.590.782.534

Belanja Bantuan Sosial meliputi Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial, Belanja Bantuan
Sosial untuk Pemberdayaan Sosial, Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial, dan Belanja
Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan, Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial
Kemasyarakatan, dan Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat.

g. Beban lainnya
Belanja lainnya berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2021 dan 2020 sebesar
Rp967.024.349.753 dan Rp1.289.973.735.122 turun sebesar Rp322.949.385.369 atau 25,03 persen
dibandingkan dengan tahun 2020. Beban lainnya meliputi semua beban transaksi yang tidak dapat
diklasifikasikan di beban di atas diantaranya Belanja Barang untuk diserahkan kepada
masyarakat/Pemda, Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk
Diserahkan kepada Pemda, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, uang untuk diberikan kepada
pihak ketiga/masyarakat, Hibah kepada kelompok masyarakat, Hibah kepada Organisasi
Kemasyarakatan, Belanja tak Terduga.

Tabel 68: Beban Lainnya Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pemerintah Pusat 555.620.346.060 365.892.196.382 189.728.149.678
Pemerintah Provinsi 110.632.088.734 359.811.299.496 (249.179.210.762)
Pemkab dan Pemkot 300.771.914.959 564.270.239.244 (263.498.324.285)
Jumlah Beban Lainnya 967.024.349.753 1.289.973.735.122 (322.949.385.369)

3. Saldo Operasi Bruto/Neto

Saldo Operasi Bruto/Neto tahun 2021 sebesar Rp12.331.475.193.414 dan tahun 2020 sebesar
Rp9.093.172.058.156 merupakan hasil pengurangan antara pendapatan dan beban, naik sebesar

CaLK Konsolidasian dan GFS 116

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Rp3.238.303.135.258 atau 35,61 persen dibandingkan dengan tahun 2020 seiring dengan meningkatnya
pendapatan dan menurunnya beban pemerintahan umum.

Pada dasarnya jumlah pendapatan yang dikumpulkan oleh Satker di Provinsi Jambi tidak cukup untuk
membiayai seluruh pengeluaran belanja dan transfer, namun demikian jumlah transfer dan jumlah belanja
satker pemerintah pusat diakui sebagai pendapatan penyesuaian. Berdasarkan laporan statistik keuangan
pemerintah yang telah dikonsolidasi, pendapatan, beban dan saldo operasi bruto/neto sebagai berikut:

Tabel 69: Pendapatan, Beban dan Saldo Operasi Bruto/Neto Pemerintah Tahun 2021

Uraian Pemerintah Pusat Pemerintah Pemerintah Konsolidasi
Provinsi Kab./Kota

Pendapatan 27.734.229.543.186 4.725.724.403.282 14.039.631.693.117 32.241.832.136.540
19.316.863.050.666 3.938.609.004.672 10.912.638.390.837 19.910.356.943.130
Beban 8.417.366.492.520 3.126.993.302.280 12.331.475.193.410
787.115.398.610
Saldo Operasi

Bruto/Neto

Tabel 70: Pendapatan, Beban dan Saldo Operasi Bruto/Neto Pemerintah Tahun 2020

Uraian Pemerintah Pusat Pemerintah Pemerintah Konsolidasi
Provinsi Kab./Kota

Pendapatan 25.067.808.226.151 3.629.245.493.403 13.454.735.637.417 28.270.976.658.413
19.004.646.101.225 3.016.318.164.394 11.037.653.033.196 19.177.804.600.257
Beban 6.063.162.124.926 2.417.082.604.221 9.093.172.058.156
612.927.329.009
Saldo Operasi
Bruto/Neto

Berikut disajikan grafik proporsi saldo operasi bruto/neto pada setiap masing-masing tingkatan
pemerintahan sebagai berikut:

Grafik 35: Komposisi Saldo Operasi Bruto/Neto Tahun 2021 dan 2020

Pemkab/Pemkot 3.126.993.302.280
2.417.082.604.221

Pemprov 787.115.398.610
612.929.844.380

Pemerintah Pusat 8.417.366.492.520
6.063.160.705.428

2021 2020

Berdasarkan grafik di atas, surplus (saldo operasi bruto) tahun 2021 terbesar terdapat pada Pemerintah
Pusat sebesar 68,26 persen kemudian diikuti dengan Pemkot/Pemkab sebesar 25,36 persen dan
Pemerintah Provinsi sebesar 6,38 persen. Kondisi surplus pada masing-masing tingkat pemerintahan

CaLK Konsolidasian dan GFS 117

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

menunjukkan bahwa pendapatan yang berhasil dikumpulkan oleh instansi di lingkungan Pempus, Pemprov,
dan Pemkot/Pemkab mampu menutupi semua kebutuhan belanja meskipun sebagian besar sumber
dananya dibiayai dari pemerintah pusat melalui dana Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

4. Transaksi Aset Non Keuangan
Transaksi Aset Non Keuangan terdiri dari Akuisisi Aset Non Keuangan Neto dan Saldo
Peminjaman/Pinjaman Neto.
Tabel 71: Komposisi Transaksi Aset Non Keuangan Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Akuisisi Aset Non 5.021.603.941.980 3.514.004.610.999 1.507.599.330.981
Keuangan Neto
Saldo Peminjaman/ 7.309.871.251.432 5.579.167.447.157 1.730.703.804.275
Pinjaman Neto
Jumlah Transaksi Aset 12.331.475.193.412 9.093.172.058.156 3.238.303.135.256
Non Keuangan

Akuisisi Aset Non Keuangan Neto per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp5.021.603.941.980 dan
Rp3.514.004.610.999, meningkat sebesar Rp1.507.599.330.981 atau 42,90 persen, terdiri dari Aset Tetap
dan Aset Non Produksi sebagai berikut:

Tabel 72: Komposisi Akuisisi Aset Non Keuangan Neto Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Aset Tetap 4.958.792.567.745 3.482.188.493.519 1.476.604.074.226
Aset Non Produksi 62.811.374.235 31.816.117.480 30.995.256.755
Jumlah Akuisisi Aset
Non Keuangan Neto 5.021.603.941.980 3.514.004.610.999 1.507.599.330.981

Perolehan Aset Tetap tahun 2021 sebesar Rp4.958.792.567.745 dan tahun 2020 sebesar
Rp3.482.188.493.519 naik sebesar Rp1.476.604.074.226 atau 42,40 persen dibandingkan dengan tahun
2020.

Tabel 73: Komposisi Perolehan Aset Tetap Tahun 2021 dan 2020

Uraian Aset 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pemerintah Pusat 1.818.983.534.302 1.148.992.844.245 669.990.690.057
Pemerintah Provinsi 422.928.905.403 45.950.000 422.882.955.403
Pemkab dan Pemkot 383.730.428.766
Jumlah Perolehan 2.716.880.128.040 2.333.149.699.274 1.476.604.074.226
Tetap 4.958.792.567.745 3.482.188.493.519

Perolehan Aset Tetap tahun 2021 terbesar terdapat pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan nilai
sebesar Rp2.716.880.128.040 atau 54,79 persen kemudian diikuti dengan Pemerintah Pusat sebesar
Rp1.818.983.534.302 atau 36,68 persen dan Pemerintah Provinsi memiliki nilai perolehan paling kecil
sebesar Rp422.928.905.403 atau 8,53 persen. Perolehan Aset tetap meliputi pengadaan peralatan dan

CaLK Konsolidasian dan GFS 118

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan,kontruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap
lainnya, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain.

Grafik 36: Komposisi Perolehan Aset Tetap Tahun 2021

Perolehan Aset Non Produksi tahun 2021 Pemkab/K Pemerinta
sebesar Rp62.811.374.235 dan tahun 2020 ota h Pusat
sebesar Rp31.816.117.480 naik sebesar 36,68%
Rp30.995.256.755 atau 97,42 persen 54,80%
dibandingkan dengan tahun 2020. Perolehan Pemerinta
Aset non Produksi merupakan perolehan h Provinsi
tanah.
8,51%

Tabel 74: Komposisi Perolehan Aset Non Produksi Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pemerintah Pusat 22.083.888.192 22.761.330.680 -677.442.488
Pemerintah Provinsi 26.761.778.203 0 26.761.778.203
Pemkab dan Pemkot 13.965.707.840 4.910.921.040
Jumlah Aset Non 62.811.374.235 9.054.786.800 30.995.256.755
Produksi 31.816.117.480

5. Saldo Pinjaman Neto (Net Lending/Borrowing)

Pinjaman Neto (Net Lending/Borrowing) Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp7.309.871.251.432 dan

Rp5.579.167.447.157 naik sebesar Rp1.730.703.804.275 atau 31,02 persen dibandingkan dengan tahun

2020.

Tabel 75: Komposisi Saldo Pinjaman Neto (Net Lending/Borrowing) Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pemerintah Pusat 6.576.299.070.026 4.891.406.530.503 1.684.892.539.523
Pemerintah Provinsi 337.424.715.005 612.881.379.009 -275.456.664.004
Pemkab dan Pemkot 396.147.466.401 74.878.118.147 321.269.348.254
Pinjaman Neto (Net 1.730.703.804.275
Lending/Borrowing) 7.309.871.251.432 5.579.167.447.157

6. Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban
Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban tahun 2021 sebesar Rp7.309.871.251.432 dan tahun 2020
sebesar Rp5.579.167.447.157 naik sebesar Rp1.730.703.804.275 atau 31,02 persen dibandingkan dengan
tahun 2020. Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban terdiri dari akuisisi neto aset keuangan yang berasal
dari dalam negeri dan keterjadian kewajiban neto yang berasal dari dalam negeri.

CaLK Konsolidasian dan GFS 119

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Tabel 76: Komposisi Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Akuisisi Neto Aset Keuangan 7.513.759.580.692 5.600.480.626.908 1.913.278.953.784
Dalam Negeri
Keterjadian Kewajiban Neto 203.888.329.260 21.313.179.751 182.575.149.509
Dalam Negeri
Transaksi Aset Keuangan 7.309.871.251.432 5.579.167.447.157 1.730.703.804.275
dan Kewajiban

Akuisisi Neto Aset Keuangan tahun 2021 sebesar Rp7.513.759.580.692 dan tahun 2020 sebesar
Rp5.600.480.626.908 naik sebesar Rp1.913.278.953.784 atau 34,16 persen dibandingkan dengan tahun
2020. Akuisi Neto Aset Keuangan berasal dari pembentukan SILPA

Tabel 77: Komposisi Akuisisi Neto Aset Keuangan tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pemerintah Pusat 6.576.299.070.026 4.891.407.950.001 1.684.891.120.025
337.424.715.005 612.881.379.009 (275.456.664.004)
Pemerintah Provinsi 600.035.795.661 96.191.297.898
503.844.497.763
Pemkab dan Pemkot 7.513.759.580.692 5.600.480.626.908 1.913.278.953.784

Akuisisi Neto Aset
Keuangan

Keterjadian Kewajiban Neto tahun 2021 sebesar Rp203.888.329.260 dan tahun 2020 sebesar minus
Rp21.313.179.751 meningkat sebesar Rp182.575.149.509 atau naik 856,63 persen dibandingkan dengan
tahun 2020. Keterjadian Kewajiban Neto hanya ada di Pemkab dan Pemkot yang berasal dari Pinjaman
dalam negeri dari lembaga keuangan bukan bank yaitu di Kab. Merangin sebesar Rp120.774.685.260 dan
Kota Jambi Rp83.113.644.000.

Tabel 78: Komposisi Keterjadian Kewajiban Neto tahun 2021 dan 2020

Uraian 2021 2020 Kenaikan (Penurunan)

Pemkab dan Pemkot 203.888.329.260 21.313.179.751 182.575.149.509

Keterjadian Kewajiban 203.888.329.260 21.313.179.751 182.575.149.509
Neto

F.3.2. NERACA

Neraca menyediakan informasi sumber daya (aset) berupa aset keuangan dan aset non keuangan serta
kewajiban yang dimiliki pemerintah pada setiap akhir tahun fiskal. Hal ini membuka kemungkinan untuk
perbandingan aset dan kewajiban antar unit-unit dalam suatu sektor. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah
merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi
resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengelompokan akun Neraca berdasarkan manfaat dan jangka
waktunya, sehingga aset diklafisikasikan menjadi aset lancar dan non lancar sedangkan kewajiban
diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan panjang. Statistik Keuangan Pemerintah mengelompokan

CaLK Konsolidasian dan GFS 120

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

akun Neraca ke dalam Aset Non-keuangan, Aset Keuangan dan Kewajiban. Aset Keuangan dan Kewajiban
dikelompokkan berdasarkan residensi pihak debitur/kreditur dari instrumen tersebut ke dalam klasifikasi Dalam
Negeri (Domestik) dan Luar Negeri. Aset keuangan dan kewajiban diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan
likuiditas (tingkat kemudahan negosiasi, pengalihan, penjualan, pengubahan bentuk) dan karakteristik hukum
dari instrumen yang mendasari hubungan antara kreditur dan debitur. Struktur klasifikasi aset
keuangan/kewajiban baik aset keuangan/kewajiban dalam negeri (domestik) maupun aset keuangan/kewajiban
luar negeri adalah sebagai berikut:

a. Uang dan deposito
Uang terdiri dari uang kertas dan logam dalam sirkulasi yang umumnya digunakan dalam pembayaran.
Deposito adalah aset keuangan yang mempunyai nilai nominal tetap dan digunakan untuk pembayaran.
Deposito menyimpan nilai dan dapat menghasilkan bunga atau jasa tertentu bagi pemiliknya.

b. Surat berharga selain saham
Surat berharga selain saham adalah instrumen keuangan yang menjadi bukti bahwa suatu unit mempunyai
kewajiban untuk melunasi dengan kas, instrumen keuangan atau hal lain yang bernilai ekonomis.

c. Pinjaman
Pinjaman adalah instrumen keuangan yang diciptakan ketika kreditur meminjamkan dana secara langsung
ke debitur dan menerima dokumen non-negosiasi sebagai bukti dari aset tersebut.

d. Saham dan ekuitas lain
Saham dan ekuitas lain terdiri dari semua instrumen dan catatan yang mengakui klaim atas nilai sisa dari
suatu perusahaan.

e. Cadangan teknis asuransi
Cadangan teknis asuransi terdiri dari ekuitas bersih rumah tangga dalam cadangan dana pensiun dan
asuransi jiwa, premi yang dibayar di muka, dan cadangan klaim yang belum dibayar.

f. Derivatif keuangan
Derivatif keuangan adalah instrumen keuangan yang dihubungkan dengan instrumen keuangan, indikator
atau komoditas tertentu dan dapat diperjualkan dalam pasar keuangan dengan resiko keuangan tertentu.

g. Piutang/utang lain
Piutang/utang lain terdiri dari kredit dagang, uang muka dan piutang/utang lain yang harus dibayar.

Aset dan kewajiban Pemerintah Umum terdiri dari konsolidasi aset dan kewajiban Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah. Mapping data kewajiban Pemerintah Umum ke dalam klasifikasi Statistik Keuangan
Pemerintah (Dalam Negeri/Domestik dan Luar Negeri) dilakukan berdasarkan jenis mata uang kewajiban
tersebut (Rupiah atau mata uang asing) dan belum dilakukan berdasarkan residensi pihak debitur/kreditur.
Kewajiban dengan mata uang Rupiah diklasifikasikan sebagai kewajiban dalam negeri (domestik) dan kewajiban
dengan mata uang asing diklasifikasikan sebagai kewajiban luar negeri. Laporan statistik keuangan pemerintah
ini juga belum dapat menggambarkan keterkaitan antara arus (flow) dan posisi (stock) secara sempurna. Berikut
aset keuangan/kewajiban baik aset keuangan/kewajiban dalam negeri (domestik) maupun aset

CaLK Konsolidasian dan GFS 121

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

keuangan/kewajiban luar negeri berdasarkan struktur klasifikasi yang terdapat pada Neraca Konsolidasian,
dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Aset Keuangan Pemerintah Umum

Aset Keuangan Pemerintah Umum per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.336.841.919.896 dan per 31
Desember 2020 sebesar Rp5.221.614.797.494 naik sebesar Rp1.115.227.122.402 atau 21,36 persen
dibandingkan dengan tahun 2020. Aset Keuangan Pemerintah Umum berdasarkan klasifikasi Statistik
Keuangan Pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Aset Keuangan Domestik – Uang dan Deposit

Akun 31 Desember 2021 31 Desember 2020 Kenaikan
(Penurunan)
Kas di Kas Daerah 1.868.596.765.137 1.137.099.245.084 731.497.520.053
Kas di Bendahara Pengeluaran 2.008.746.480 1.484.294.314
Kas di Bendahara Penerimaan 603.627.976 314.022.563 524.452.166
Kas Lainnya dan Setara Kas 289.605.413
Kas pada BLU dan BLUD 144.144.656.071 233.918.492.681 -89.773.836.610
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 703.848.197.087 388.661.507.963 315.186.689.124
Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP dan 285.125.427
Kas Besi 539.858.402 254.732.975
Jumlah 0
0 0
958.009.555.574
2.719.741.851.153 1.761.732.295.579

Aset Keuangan Domestik – Uang dan Deposit terdiri dari uang dan deposit yang ada di Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Uang terdiri dari uang kertas dan logam dalam sirkulasi yang umumnya
digunakan dalam pembayaran, sedangakan deposito merupakan aset keuangan yang mempunyai nilai
nominal tetap dan digunakan untuk pembayaran. Deposito menyimpan nilai dan dapat menghasilkan
bunga atau jasa tertentu bagi pemiliknya. Aset Keuangan Domestik – Uang dan Deposit per 31
Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp2.719.741.851.153 dan Rp1.761.732.295.579 mengalami
kenaikan sebesar Rp958.009.555.574 atau 54,38 persen. Kenaikan tertinggi pada Kas di Kas Daerah
sebesar Rp731.497.520.053 atau 64,33 persen. Komposisi Uang dan Deposito tersebut disajaikan
dalam grafik berikut ini:

Grafik 37: Komposisi Uang dan Deposito per 31 Desember 2021

Kas pada BLU Dana yang
25,88% Dibatasi
Penggunaannya
Kas Lainnya dan 0,02%
Setara Kas
5,30% Kas di Kas
Daerah
Kas di 68,70%
Bendahara
Pengeluaran Kas di Bendahara
Penerimaan
0,07% 0,02%

CaLK Konsolidasian dan GFS 122

Laporan
GFS Tahun

2021
Audited

Berdasarkan grafik di atas, sebagian besar Uang dan Deposito berupa Kas di Kas Daerah sebesar
Rp1.868.596.765.137 atau 68,70 persen. Dari jumlah tersebut seluruhnya merupakan kas di Kas
Daerah, dimana pada Pemerintah Provinsi sebesar Rp8.166.989.766 dan pada Pemerintah
Kabupaten/Kota sebesar Rp1.190.429.775.371.

Jenis Uang dan Deposito yang memiliki persentase cukup signifikan yaitu Kas pada BLU dan BLUD
sebesar Rp703.848.197.087 atau 25,88 persen terdiri dari Kas pada BLU di Pemerintah Pusat sebesar
Rp429.458.185.722 (seharusnya Rp244.624.801.554, termasuk didalamnya saldo Kas pada BLU tahun
2020 sebesar Rp184.833.384.168 akibat migrasi DB SPAN tahun 2020, permasalahan tersebut sudah
disampaikan ke Kantor Pusat), Kas pada BLUD di Pemerintah Provinsi sebesar Rp48.718.629.584, dan
di Pemkot/Pemkab sebesar Rp225.671.381.781.

b. Aset Keuangan Domestik - Surat Berharga Selain Saham
Aset Keuangan Domestik – Surat Berharga Selain Saham merupakan Investasi Jangka Panjang Non
Permanen Lainnya. Surat Berharga Selain Saham per 31 Desember 2021 sebesar minus
Rp7.671.607.089 dan per 31 Desember 2020 sebesar minus Rp6.385.329.792 naik sebesar
Rp1.286.277.297 atau 20,14 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Surat Berharga selain saham
merupakan cadangan piutang dana bergulir.

Akun 31 Desember 2021 31 Desember 2020 Kenaikan
(Penurunan)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen 0 0
Investasi Non Permanen Lainnya 0 0 0
Cadangan Piutang Dana Bergulir (7.671.607.089) (6.385.329.792) 0
Jumlah (7.671.607.089) (6.385.329.792) (1.286.277.297)

(1.286.277.297)

c. Aset Keuangan Domestik – Pinjaman
Pinjaman adalah instrumen keuangan yang diciptakan ketika kreditur meminjamkan secara langsung
ke debitur dan menerima dokumen non-negoisasi sebagai bukti dari aset tersebut. Aset Keuangan
Domestik – Pinjaman per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.900.678.939
dan Rp21.360.535.085, naik sebesar Rp1.540.143.854 atau 7,21 persen. Pinjaman merupakan Dana
Bergulir kotor sebelum dikurangi cadangan dana bergulir terdiri dari:

Akun 31 Desember 2021 31 Desember 2020 Kenaikan
(Penurunan)
Dana Bergulir 22.900.678.939 21.360.535.085
1.540.143.854

Nilai tersebut merupakan Aset Keuangan Domestik – Peminjaman yang berasal dari Pemerintah
Provinsi Jambi sebesar Rp17.963.033.038, Kabupaten Kerinci sebesar Rp4.356.628.040, dan
Kabupaten Merangin sebesar Rp581.017.861.

CaLK Konsolidasian dan GFS 123