BAB I Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila A. Kompetensi Inti KI-1. Menerima ajaran 1. agama yang dianutnya KI-2. Memiliki perilaku 2. hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu menghargai dan toleran 2. kepada orang lain, mampu menyesuaikan diri, jujur, rendah hati dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, dan teman B. Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar Pengetahuan Kompetensi Dasar Keterampilan 3.1 Menganalisis kasus – kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 4.1 Menyaji hasil analisis kasus – kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara C. Tujuan Pembelajaran Tujuan dari kegiatan pembelajaran ini yaitu, siswa mampu menjelaskan pengertian, ciri, landasan hukum, dan macam hak asasi manusia. Selain itu, siswa diharapkan mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
D. Materi 1. Pengertian HAM Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang, yang secara kodrati merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu gugat, sedangkan kewajiban asasi adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. 2. Pendapat para ahli mengenai HAM: a. John Locke Hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. b. Prof. Darji Darmodiharjo Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang ada. c. Jan Materson HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. d. Miriam Budiarjo Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Baik ras, gender, budaya, suku, dan agama.
e. Prof. Koentjoro Poerbopranoto HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. 3. Sejarah HAM Sejarah Hak Asasi Manusia berawal dari dunia Barat. Seorang Filsuf Inggris pada abad ke 17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (natural right) yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta,Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. 1. Magna Charta Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Charta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya,seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu,jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. 2. Revolusi Amerika Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of
Independence (Deklarasi Kemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. 3. Revolusi Perancis Revolusi Prancis merupakan bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration droits de fhomme et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan Revolusi Perancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (liberty), kesamaan (egality), dan persaudaraan (fraternite). Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (The Four Freedom). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi : a. Kebebasan untuk beragama (freedom of religion). b. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (freedom of speech). c. Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want). d. kebebasan dari ketakutan (freedom from fear). 4. Ciri-Ciri Ham ● Ciri Pokok: 1. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. 2. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya.
3. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. 4. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya. ● Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 66: 1. Hak Untuk Hidup (Pasal 9) 2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan (Pasal 10) 3. Hak Mengembangkan Diri (Pasal 11-16) 4. Hak Memperoleh Keadilan (Pasal 17-19) 5. Hak Atas Kebebasan Pribadi (Pasal 20-27) 6. Hak Atas Rasa Aman (Pasal 28-35) 7. Hak Atas Kesejahteraan (Pasal 36-42) 8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan (Pasal 43 & 44) 9. Hak Wanita (Pasal 45-51) 10. Hak Anak (Pasal 52-66) 5. Landasan Hukum HAM Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam: 1. Pancasila, terutama sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (pasal 27-34, dan BAB XA, Pasal 28 A s/d J, Perubahan ke-2 Undang-Undang Dasar republik Indonesia 1945) 3. TAP MPR Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1993 tentang GBHN 4. TAP MPR Republik Indonesia Nomor : XVII/MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang telah diperbaharui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (RANHAM) 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 126 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan, perencanaan program maupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 11. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tanggal 10 Desember 1945 12. Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993. Sesuai dengan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, maka pemahaman bagi bangsa Indonesia adalah : 1) Hak Asasi Manusia merupakan Hak Dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan mengingat Hak Dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian Hak Asasi Manusia adalah Hak sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, Universal, dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia; 2) Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai Hak Asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, status sosial, pandangan politik, dan bahasa serta status lain;
3) Bangsa Indonesia menyadari bahwa Hak Asasi Manusia bersifat Historis dan Dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 6. Macam-macam HAM Macam macam hak asasi manusia dapat kita lihat sebagai berikut: 1. Hak Asasi Pribadi a. Kebebasan masuk dan mengikuti organisasi b. Kebebasan mengeluarkan pendapat c. Kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan 2. Hak Asasi Politik a. Hak menjadi warga negara b. Hak untuk memilih dan dipilih c. Hak untuk masuk dan mendirikan partai politik 3. Hak Asasi Ekonomi a. Hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan b. Kebebasan memilih pekerjaan c. Hak untuk menjual, membeli, dan menyewa 4. Hak asasi hukum a. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan 5. Hak sosial dan budaya a. Hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta c. Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lain 6. Hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan Hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan
7. Kewajiban Asasi Manusia Kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat.Hak dan kewajiban asasi tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, akan tetapi, pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. 8. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam nilai Pancasila NO Sila Pancasila Sikap yang ditunjukkan 1. Ketuhanan Yang Maha Esa a. Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup b. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya c. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang
lain 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab a. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia b. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain c. Saling mencintai sesama manusia d. Tenggang rasa kepada orang lain e. Tidak semena-mena kepada orang lain f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan g. Berani membela kebenaran dan keadilan 3. Persatuan Indonesia a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara c. Cinta tanah air dan bangsa d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berBhineka Tunggal Ika 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
Perwakilan c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama d. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah e. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban b. Menghormati hak-hak orang lain c. Suka memberi pertolongan kepada orang lain d. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain e. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah f. Rela bekerja keras g. Menghargai hasil karya orang lain E. Rangkuman Pengertian HAM adalah Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang, yang secara kodrati merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu gugat, sedangkan kewajiban asasi adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.
Ciri Pokok: 1. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. 2. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. 4. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
F. Contoh Soal 1. Seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”, adalah pengertian.. a. Hak warga negara b. Kewajiban warga negara c. Hak asasi manusia d. Kewajiban asasi manusia e. Hak dan kewajiban warga negara 2. Di antara upaya yang dilakukan negara Indonesia untuk memajukan, menghormati, dan menegakkan HAM adalah membentuk peraturan perundang-undangan tentang HAM seperti berikut.. a. UU No. 29 Tahun 1990 HAM b. UU No. 29 Tahun 1999 HAM c. UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM d. UU No. 16 Tahun 2006 tentang pengadilan HAM e. UU No. 26 Tahun 2009 tentang pengadilan HAM Kunci Jawaban: 1. E 2. C
G. Latihan Soal Soal Pilihan Ganda 1. Hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang disebut: a. HAM b. HAK c. HAA d. HAS e. HAW 2. Setiap orang berhak untuk mengembangkan kebudayaannya masing-masing termasuk dalam jenis HAM… a. Hak Asasi Sosial Budaya b. Hak Asasi Politik c. Hak Asasi Manusia d. Hak Asasi Pribadi e. Hak Asasi Ekonomi 3. Setiap orang berhak untuk memiliki sesuatu dan mengadakan perjanjian kontrak termasuk jenis HAM… a. Hak Asasi Sosial Budaya b. Hak Asasi Politik c. Hak Asasi Manusia d. Hak Asasi Pribadi e. Hak Asasi Ekonomi 4. Hak asasi yang berhubungan dengan setiap manusia dan meliputi kebebasan berpendapat dan bergerak disebut… a. Hak Asasi Sosial Budaya b. Hak Asasi Politik c. Hak Asasi Hukum d. Hak Asasi Pribadi
e. Hak Asasi Ekonomi 5. Hak untuk menjadi pegawai sipil/PNS disebut a. Hak Asasi Sosial Budaya b. Hak Asasi Politik c. Hak Asasi Hukum d. Hak Asasi Pribadi e. Hak Asasi Ekonomi 6. Bentuk nilai instrumental dari HAM yang sesuai dengan pasal 29 UUD 1945 adalah… a. Setiap orang memiliki kebebasan berpendapat b. Setiap orang mendapatkan kebebasan dalam beragama c. Setiap orang mendapatkan fasilitas Kesehatan d. Setiap orang mendapatkan kesetaraan e. Setiap orang wajib membayar pajak 7. “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.” Merupakan bunyi dari pasal… a. Pasal 26 ayat 1 b. Pasal 26 ayat 2 c. Pasal 27 ayat 1 d. Pasal 27 ayat 2 e. Pasal 30 ayat 1 8. Revolusi amerika merupakan salah satu bentuk dari perkembangan HAM di dunia dengan menghasilkan a. Magna carta b. Declaration of Freedom c. Declaration Djuanda d. Declaration of Independence e. Declaration of Constitution
9. Revolusi Prancis merupakan peristiwa perlawanan antara rakyat prancis dengan rajanya, Louis XVI dan menghasilkan satu semboyan yang dikenal dengan “Liberté, égalité, Fraternité.” Yang memiliki arti a. Kesetaraan, Persaudaraan, Kebebasan b. Persaudaraan, Kebebasan, Kesetaraan c. Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan d. Kebebasan, Persaudaraan, Kesetaraan e. Persaudaraan, Kesetaraan, Kebebasan 10. Perkembangan manusia pernah mengalami pasang surut pada masa orde baru, yang ditandai dengan a. Masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat b. Demokrasi sangat berjalan dengan lancar c. Kebebasan pers dijunjung tinggi d. Setiap orang boleh memiliki segala hal e. Oposisi sangat ditekan 11. Hak dasar yang dimiliki manusia sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, disebut… a. Hak Kodrat b. Hak warga negara c. Hak asasi manusia d. Hak penduduk e. Hak dan kewajiban asasi 12. Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. merupakan pengertian dari… a. Pelanggaran hak asasi manusia
b. Kelalaian hak asasi manusia c. Pelanggaran hukum d. Perbuatan hukum e. Peristiwa hukum 13. Hak asasi manusia dalam UUD 1945, diatur dalam pasal… a. 24 ayat 1 b. 25A c. 26 ayat 2 d. 27 ayat 3 e. 28 A-J 14. Perhatikan data berikut : 1) Membunuh anggota kelompok 2) Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental berat pada anggota kelompok 3) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik 4) Memisahkan anak secara paksa ke dalam kelompok tertentu 5) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa Dari pernyataan diatas, yang termasuk dalam kejahatan genosida sesuai dengan UU nomor 26 tahun 2000 adalah…. a. 1), 2), 3) b. 1), 2), 4) c. 2), 3), 4) d. 2), 3), 5) e. 3), 4), 5) 15. Munir adalah seorang tokoh pejuang yang berusaha menegakkan HAM di Indonesia, bentuk penegakkan HAM yang dilakukan oleh Munir adalah untuk… a. Membela buruh yang tertindas hak-haknya b. Membela hak kalian yang dilanggar hak asasinya pada aksi demonstrasi c. Memperjuangkan aktivis yang dinyatakan hilang pada tahun 1999 d. Membela masyarakat pada kasus Tanjung Priok e. Membela mahakalian pada kasus tragedi semanggi 1
16. Perhatikan data berikut : i. Sikap egois ii. Penyalahgunaan kekuasaan iii. Rendahnya kesadaran HAM iv. Sikap tidak toleran v. Penyalahgunaan teknologi Dari data diatas yang merupakan faktor internal yang mendorong terjadinya pelanggaran Hak asasi manusia adalah… a. 1), 2), 3) b. 1), 2), 4) c. 1), 3), 4) d. 2), 3), 5) e. 3), 4), 5) 17. Penyalahgunaan teknologi termasuk dalam faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM, berikut ini yang merupakan contoh penyalahgunaan teknologi yang mengakibatkan pelanggaran HAM adalah… a. Kesulitan ekonomi yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kejahatan bahkan sampai membunuh b. Seseorang yang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan korupsi c. Seseorang yang dengan sengaja menggunakan jejaring sosial untuk melakukan penipuan dan kemudian menculik korban d. Aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat e. Seorang pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya 18. Tragedi semanggi 1 merupakan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada a. 12 September 1984 b. 12 Mei 1998 c. 13 September 1998
d. 13 November 1998 e. 24 November 1999 19. Kasus kerusuhan Tanjung Priok tahun 1984 merupakan bentuk pelanggaran HAM, yang terjadi akibat bentrok antara…. a. Aparat dengan masyarakat b. Masyarakat dengan masyarakat c. Aparat dengan aparat d. Warga dengan masyarakat e. Suku dengan aparat 20. Dalam berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, pelanggaran HAM tersebut mencerminkan… a. Masyarakat yang demokratis namun belum dewasa b. Masyarakat yang harmonis namun pemerintahan yang tidak stabil c. Masyarakat yang liberal dan bersikap individualis d. Masyarakat yang mementingkan kepentingan ekonomi semata dan berjiwa sosial e. Kelalaian masyarakat atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia 21. Berikut yang bukan merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan HAM di Indonesia adalah… a. Pembentukan komisi nasional Hak Asasi Manusia b. Pembentukan undang-undang HAM c. Pembentukan peradilan HAM d. Membentuk mahkamah HAM e. Ratifikasi Instrumen HAM Internasional 22. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 merupakan salah satu instrumen HAM yang mengatur tentang… a. Hak asasi manusia b. Pengadilan HAM
c. Perlindungan anak d. Sistem peradilan anak e. Perlindungan saksi dan korban 23. Berikut yang tidak termasuk tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya pelanggaran HAM adalah…. a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik c. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat terhadap upaya penegakan HAM d. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat e. Memberikan hukuman mati kepada semua pelaku pelanggaran HAM 24. Yang merupakan contoh penegakkan HAM di lingkungan sekolah adalah… a. Menghormati dan menyayangi adik kakak b. Tidak memaksakan kehendak kepada teman dan guru c. Tidak menghardik pengemis atau kaum dhuafa d. Memahami dan menaati setiap instrumen HAM yang berlaku e. Mentaati semua hukum yang berlaku di Indonesia 25. Kebebasan beragama merupakan kebebasan seseorang sebagai …. a. Hak asasi pribadi b. Hak politik c. Hak sosial budaya d. Hak ekonomi e. Hak hukum 26. Negara memberikan jaminan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, jaminan ini diberikan oleh pemerintah Indonesia sesuai undang undang kepada… a. Warga negara b. Penduduk c. Warga negara dan penduduk
d. Semua orang e. Penduduk dan bukan penduduk 27. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan antar umat beragama dalam lingkungan masyarakat adalah.. a. Bersama-sama merayakan hari besar agama tertentu b. Bersama-sama menjalankan ibadah dalam satu tempat c. Melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan d. Membiarkan orang lain beribadah sesuai keyakinannya e. Memaksa agama lain untuk ikut perayaan hari besar agamanya 28. Hak asasi warga negara Indonesia secara penuh tercantum dalam… a. Undang- Undang b. UUD NRI Tahun 1945 c. TAP MPR d. Perpres e. Perda 29. Dalam diri manusia pada hakikatnya melekat tiga macam hak, yaitu.... a. Hak berpolitik, hak hidup, hak berekspresi b. Hak asasi ekonomi, sosial budaya, politik c. Hak hidup, hak kebebasan dan hak milik d. Hak beragama, hak persamaan hukum, hak hidup e. Hak berpendapat, hak berusaha, hak berpolitik 30. Pelanggaran HAM dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, tanpa mengenal status, jenis kelamin dan usia. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM berupa.... a. membentuk peraturan perundang-undangan tentang pencucian uang b. melakukan perlindungan kepada para saksi dan korban jika diminta c. membentuk Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras)
d. pembentukan pengadilan HAM yang akan menangani kasus pelanggaran HAM e. penanaman nilai Pancasila kepada sebagian peserta didik melalui pembelajaran KUNCI JAWABAN: 1. A 11. C 21. D 2. A 12. A 22. C 3. E 13. E 23. E 4. D 14. B 24. B 5. C 15. C 25. A 6. B 16. C 26. B 7. C 17. C 27. C 8. D 18. D 28. B 9. C 19. A 29. C 10. E 20. E 30. D Soal Essay 1. Apakah isi dari pasal 28? 2. Bagaimanakah cara mengimplementasikan sila pertama sesuai dengan hak dan kewajiban manusia? 3. Pasal berapakah yang mengatur tentang kebebasan dalam memilih agama? 4. Hak mendapat pendidikan diatur dalam pasal? 5. Jelaskan apa itu hak dan kewajiban manusia? Jawaban Essay 1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 2. Hak : Setiap manusia berhak memilih agama sesuai keyakinan masing-masing Kewajiban : Berkewajiban untuk menghormati dan menghargai ketika ada teman yang beribadah 3. Pasal 29 ayat 1 dan 2
4. 31 ayat 1 5. Hak adalah Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati , dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang.
BAB II SISTEM DAN DINAMIKA DEMOKRASI DI INDONESIA A. Kompetensi Inti 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. B. Kompetensi Dasar 1. Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghargai nilai-nilai Ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
5. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara, strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. 6. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 8. Berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. 10. Bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 11. Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. 12. Bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13. Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 14. Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 15. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 16. Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 17. Mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 18. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 19. Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
20. Menyaji hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 21. Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 22. Mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 23. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 24. Menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Tujuan Pembelajaran 1. Siswa dapat menjelaskan hakikat demokrasi, dimulai dari pengertian secara etimologis maupun menurut pendapat para ahli, kemudian asas, dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. 2. Siswa dapat menguraikan klasifikasi atau macam-macam demokrasi yang ada di dunia ini berdasarkan sudut pandang yang berbeda, baik berdasarkan pada penyaluran kehendak rakyat, prinsip ideologi, maupun berdasarkan yang menjadi titik perhatian. 3. Siswa mampu menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan membandingkan pelaksanaan demokrasi yang diterapkan Indonesia pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi. 4. Siswa mampu menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan membandingkan pelaksanaan demokrasi yang diterapkan Indonesia pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi. D. Pengembangan Materi
1. Pengertian Demokrasi Marilah kita mulai dengan mengenal istilah demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa yunani demos yang berarti rakyat dan kratos/cratein yang artinya pemerintahan. Dalam arti sederhana demokrasi dapat diartikan dengan pemerintahan oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat , oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih kompleks demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik, sementara pengisian jabatan-jabatan publik dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Hampir semua negara di dunia menyatakan dirinya sebagai negara yang demokratis, ini berarti pada setiap negara berupaya mengedepankan rakyat sebagai elemen utama dalam pemerintahan, walaupun dalam kenyataan pengertian demokrasi dapat diterjemahkan berbeda-beda pada setiap negara, tergantung pada ideologi, latar belakang sejarah bangsa, kehidupan sosial dan ekonomi maupun kultur atau budaya yang melatarbelakanginya. Tengok saja pelaksanaan demokrasi di negara kita Indonesia tentu akan berbeda dengan demokrasi yang diterapkan pada negara China maupun negara lainnya. Hal ini bergantung pada ideologi yang mendasari negara ataupun karena budaya yang berbeda. Kita ketahui China sampai saat ini masih menerapkan demokrasi komunis sementara Amerika Serikat dengan demokrasi liberalnya dan Indonesia dengan demokrasi Pancasilanya. Masing-masing negara mengimplementasikan demokrasi sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan dengan kondisi negaranya. Hampir sebagian besar negara didunia berupaya menjadi negara yang demokratis, dimana pemerintahan dibangun berdasar kehendak rakyat, atau menjadikan rakyat sebagai pusat dari kedaulatan negara. Sebagai sebuah kondisi ideal demokrasi tentu tidak mudah untuk diwujudkan, karenanya semua membutuhkan proses. Proses menuju demokrasi inilah yang disebut dengan demokratisasi. Demokratisasi
dapat menjadi jalan untuk keluar dari diktatorisme maupun otoriterisme, karena proses ini akan mengembalikan hak-hak rakyat. Demokratisasi tidak hanya mencakup masalah politik saja akan tetapi juga masalah ekonomi, budaya dan sosial juga pertahanan keamanan, kesemuanya dapat mengalami proses demokrasi. Karenanya dukungan rakyat sangat diperlukan dan sekaligus dapat menentukan apakah proses berjalan dengan baik atau tidak. 2. Asas-Asas Demokrasi Dalam pemerintahan yang demokratis diterapkan asas-asas demokrasi, asas demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu : 1) Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan Adanya jaminan terhadap rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara dengan perlindungan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku. Jadi rakyat dapat ikut berperan sesuai status dan kompetensi masing-masing dengan batasan-batasan peraturan yang berlaku. 2) Pengakuan harkat dan martabat manusia Jaminan hukum terhadap pelaksanaan hak asasi manusia juga terdapat di konstitusi, yaitu pasal 27 s/d 34 UUD 1945 dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Selain asas kita juga dapat mengenali ciri pemerintahan yang demokratis. Adapun ciri – ciri pokok pemerintahan yang demokratis, yaitu : 1) Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum ( rakyat ) Berdasarkan ciri ini maka dapat diidentifikasi ciri-ciri : a. Konstitusional Prinsip kekuasaan, kehendak dan kepentingan rakyat diatur dalam konstitusi. b. Perwakilan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat walaupun kedaulatan rakyat itu diwakilkan kepada anggota DPR.
c. Pemilu Salah satu indikator yang dijadikan parameter terhadap demokratis atau tidak demokratisnya suatu negara adalah adanya penyelenggaraan pemilu atau tidaknya di suatu negara. Jika negara menyelenggarakan pemilu maka negara tersebut dikatakan demokratis dan demikian sebaliknya. d. Partai politik Partai politik dijadikan penghubung antara rakyat dengan pemerintah dikarenakan partai politik memiliki fungsi-fungsi yang dapat dijadikan kunci bagi perkembangan demokrasi di suatu negara. 2) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan Paham pemisahan kekuasaan telah kita pelajari berdasarkan pemikiran John Locke dan Montesquieu dalam Trias Politica. John Locke melakukan pemisahan kekuasaan negara atas : legislatif, eksekutif dan federatif sedangkan Montesquieu melakukan pemisahan kekuasaan negara atas : legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tujuan pemisahan kekuasaan negara ini adalah agar tidak ada satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan badan kekuasaan lain yang pada akhirnya menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang.Konsep pembagian kekuasaan dianut oleh Indonesia karena antar lembaga negara masih diperlukan kerja sama antar lembaga negara. 3) Adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan / eksekutif Sebagai wujud akuntabilitas publik pemerintah adalah dengan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah diambil kepada rakyat. 3. Prinsip-Prinsip Demokrasi
Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: a. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. b. Demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD. d. Demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai empat makna penting. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (legal interest), seperti kedamaian dan pembangunan,
bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. e. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan (division and separation of power), dengan sistem pengawasan dan perimbangan (check and balances). f. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asas tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. g. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka itu penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans (pertimbangan), dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. 4. Klasifikasi Demokrasi
Demokrasi memiliki berbagai perbedaan dalam pelaksanaannya, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi. 1) Berdasarkan titik beratnya Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu: a. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. b. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis c. Demokrasi gabungan/campuran, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok 2) Berdasarkan ideologi Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan kedalam dua bentuk, yaitu: a. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
b. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham marxisme-komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Mr. Kranenburg demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Miriam Budiardjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasaan dipandang sebagai alat yang sah. 3) Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu: a. Demokrasi langsung, yakni demokrasi yang mengikutsertakan rakyatnya secara langsung dalam menentukan kebijakan negara. Hal ini sudah diterapkan di Yunani Kuno, tepatnya di Sparta dan Athena dengan membentuk polis atau negara kota. Ini bisa terjadi dikarenakan wilayah negara kota masih kecil, tidak seperti negara yang ada saat ini, masalah yang ditangani masih bersifat sederhana atau belum kompleks, dan jumlah anggota negara kota masih terbilang sedikit. b. Demokrasi tidak langsung, yakni demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan, artinya rakyat untuk dapat ikut serta dalam menentukan kebijakan negara tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui wakil-wakil yang telah mereka pilih dalam pemilu. Penerapan demokrasi ini lebih banyak digunakan mengingat jumlah
penduduk dalam suatu negara yang senantiasa bertambah, contoh yang paling mudah adalah negara kita sendiri, Indonesia. Untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten, maka sudah ditentukan berdasarkan UU Pemilu, berapa kuota yang dibutuhkan, sehingga tidak semua rakyat Indonesia menjadi wakil rakyat yang akan duduk di badan legislatif. 5. Periodisasi Demokrasi Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 bagi pemerintahan Republik Indonesia. Secara normatif, Indonesia sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokratis. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya: a. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum dan sesudah amandemen) b. Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1 ayat (1) dan (2) c. Dalam UUDS 1950 Pasal 1 ayat (1) dan (2) Berikut ini merupakan beberapa indikator negara demokratis menurut Affan Gaffar: a. Akuntabilitas Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan yang akan dijalankan. b. Rotasi kekuasaan
Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. c. Rekruitmen politik yang terbuka Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekruitmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. d. Pemilihan Umum Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekruitmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Setiap warga negara bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain.. e. Pemenuhan hak-hak dasar Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Dengan berdasarkan pada indikator-indikator yang disebutkan di atas, berikut ini dipaparkan perkembangan demokrasi pada masa-masa tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat menjawab sendiri pertanyaan apakah Indonesia negara demokrasi atau bukan? 1) Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1945-1949 Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini (1945-1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan.
Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. a. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. b. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaanya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen. c. Dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik Indonesia. 2) Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1949-1959 Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk Negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat, sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi quasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara
kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. a. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. b. Akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. c. Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. d. Sekalipun Pemilihan Umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada 1955, tetapi Pemilihan Umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. e. Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. f. Dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Keenam indikator tersebut merupakan ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Akan tetapi, kesuksesan tersebut tidak berumur panjang. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama sembilan tahun
seiring dengan dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali kepada UUD 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong, sehingga beliau menganggap bahwa sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Demokrasi parlementer mengalami kegagalan yang disebabkan beberapa hal, yaitu; Pertama, munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk Partai komunis Indonesia. Kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional, karena tidak tercapainya titik temu antara dua kubu politik, yaitu kelompok yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara dan kelompok lain menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga, dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Keempat, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah 3) Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1959-1965 Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat pelik ini, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu dekrit pada tanggal 5 Juli
1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1945. Dalam dekrit tersebut, presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, serta mengakhiri era demokrasi parlementer. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai Demokrasi Terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini, dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Apa yang disebut dengan demokrasi tidak lain merupakan perwujudan kehendak kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin adalah: a. Mengaburnya sistem kepartaian b. Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong c. Hak dasar manusia menjadi sangat lemah d. Puncak dari semangat anti kebebasan pers e. Sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah 4) Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1965-1998 Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966-1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep Demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Akan tetapi, harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Karena, sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga Kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya baik yang bersifat suprastruktur maupun yang bersifat infrastruktur. Selain itu juga Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI. Dari uraian di atas, kita bisa menggambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Untuk lebih jelas, berikut ini dipaparkan karakteristik demokrasi Pancasila ala Orde Baru. a. Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. b. Rekruitmen politik bersifat tertutup c. Pemilihan umum Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak tujuh kali dengan frekuensi yang teratur setiap lima tahun sekali. Namun, kualitas pelaksanaan pemilihan umum tersebut masih jauh dari semangat demokrasi karena tidak melahirkan persaingan yang sehat. d. Pelaksanaan hak dasar warga negara
Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa dunia internasional seringkali menyoroti politik Indonesia berkaitan erat dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Masalah kebebasan pers sering muncul ke permukaan. Persoalan mendasar adalah selalu adanya campur tangan birokrasi yang sangat kuat 5) Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1998-sekarang Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia kepada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik, dimana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi nusantara ini. Akibatnya bisa ditebak, pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih Gedung DPR/MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai Presiden dan dengan menggunakan pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung, karena DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa. Saat itu, kepemimpinan nasional segera beralih dari Soeharto ke Habibie.
Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia. Kendati diliputi oleh kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan Presiden Habibie mampu bertahan selama satu tahun kepemimpinan. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Habibie dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959, yaitu; a. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. b. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. c. Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka, dimana setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. d. Sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dsb. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini bisa diibaratkan sedang menuju sebuah kesempurnaan. Akan tetapi jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. Tugas kita adalah mengawal
demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan. E. Contoh Soal 1. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos”’ yang artinya.... A. Kekuasaan negara B. Kekuasaan pemerintah C. Pemerintahan rakyat D. Pemerintahan berdaulat E. Pemerintahan dalam arti luas 2. Perhatikan hal-hal di bawah ini 1. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum ( rakyat ) 2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan 3. Adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan / eksekutif 4. Kekuasaan mayoritas 5. Tirani minoritas
Pemerintahan yang baik adalah yang demokratis. Adapun Ciri – ciri pokok pemerintahan yang demokratis ditunjukkan oleh nomor.. A. 1, 2, dan 3 B. 2, 3, dan 4. C. 3, 4, dan 5 D. 1, 3, dan 4 E. 2, 3, dan 5 3. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, yaitu mencakup .... A. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan, B. Tingkat perbedaan tertentu diantara warga negara, C. Tidak adanya kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara, D. Penegakan hukum yang sepihak E. Pemilu yang bersifat tertutup 4. Demokrasi yang diterapkan di setiap negara berbeda-beda disebabkan oleh faktor-faktor berikut, kecuali.... A. Ideologi B. Latar belakang sejarah bangsa C. Budaya D. Jumlah penduduk E. Kehidupan sosial ekonomi 5. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan.... A. Asas demokrasi B. Ciri demokrasi C. Pengertian demokrasi D. Proses demokratisasi E. Bentuk demokrasi
NO KUNCI JAWABAN 1 C 2 A 3 A 4 D 5 A 1. Dipandang dari penyaluran aspirasi rakyat, demokrasi terbagi atas ... A. Langsung dan tidak langsung B. Positif dan negatif C. Formal dan material D. Gabungan dan individu E. Umum dan khusus 2. Atas dasar ideologi, terdapat dua macam bentuk demokrasi Negara Korea Utara menganut ideologi yang bersifat tertutup yakni... A. Fasis B. Sosialis C. Liberal D. Komunis E. Pancasila 3. Berdasar titik berat yang menjadi perhatiannya demokrasi dapat dibedakan atas.. A. Formal, material, gabungan B. Langsung dan tidak langsung C. Konstitusional dan rakyat D. Terbuka dan tertutup E. Umum dan khusus
4. Setiap negara demokrasi harus memenuhi 2 asas pokok, yaitu pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan dan .... A. Tanggap terhadap kepentingan bersama B. Pengakuan harkat dan martabat manusia C. Tidak diskriminasi terhadap warga negaranya D. Memiliki wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan E. Memiliki undang-undang dan badan penegak hukum 5. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme di bidang politik adalah Pancasila mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sementara liberalisme mengutamakan.... A. Persamaan pendapat dan oposisi yang bersifat liberal B. Kepentingan masyarakat dan kebebasan individu C. Kebebasan parpol dan pembatasan parpol D. Sistem banyak partai dan sistem dua partai E. Sistem presidensial dan sistem parlementer NO KUNCI JAWABAN 1 A 2 D 3 A 4 B 5 B
1. Yang bukan aspek demokrasi Pancasila menurut Prof.S.Pamudji adalah..... A. Formal B. Kejiwaan C. Normatif D. Fisik E. Organisasi 2. Demokrasi pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan yang berketuhanan Yang maha Esa, yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pernyataan ini adalah disampaikan oleh... A. Prof. Dr. Drs. Notonagoro, SH. B. Prof, Dardji darmodihardjo,SH, C. Sri Soemantri D. Prof. DR. Hazairin, SH E. Prof.S.Pamudji 3. Demokrasi Pancasila dapat dibedakan menurut aspek material dan aspek formal. Yang dimaksud dengan aspek material adalah.. A. Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. B. Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik ) yang dicerminkan oleh sila keempat C. Paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945 D. Demokrasi Pancasila adalah paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945 E. Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia
4. Contoh sikap terhadap putusan musyawarah yang sesuai dengan demokrasi Pancasila adalah..... A. Menghormati dan menerimanya dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab B. Menerima saja karena telah diputuskan oleh pimpinan. C. Mengakui dengan senang hati dan tanggung jawab. D. Menerima karena sudah menjadi kebiasaan rapat. E. Menerima dan menjalankan dengan tanggung jawab. 5. Perhatikan hal-hal berikut 1) Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, 2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, 3) Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa,diri sendiri dan orang lain, 4) Mewujudkan rasa keadilan sosial, 5) Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, 6) Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, 7) Menjunjung tinggi tujuan dan cita – cita nasional. Yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah.. A. 1, 2, 3, dan 5 B. 2, 3, 4, dan 6 C. 3, 4, 5 dan 7 D. 2, 3, 4, dan 6 E. 4, 5, 6, dan 7 NO KUNCI JAWABAN 1 D 2 A 3 A
4 A 5 D 1. Perhatikan penyimpangan-penyimpangan di bawah ini! 1) Pengekangan hak di bidang politik 2) Pembatasan wewenang Presiden 3) Pengangkatan Presiden seumur hidup 4) Adanya program penembakan misterius dalam menciptakan keamanan 5) Pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden Dari pernyataan di atas yang merupakan penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin ditunjukkan nomor .... A. 1), 2), 3) B. 1), 2), 4) C. 1), 3), 5) D. 2), 3), 4) E. 3), 4), 5) 2. Demokrasi pada masa orde baru memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan pemerintahan orde baru adalah.... A. Pemerataan pendapatan B. Pemekaran wilayah C. Perubahan UUD 1945 D. Pemilu yang demokratis E. Keamanan dalam negeri stabil 3. Ciri utama demokrasi pada masa reformasi adalah .... A. Pelaksanaan demokrasi tertuang pada kunci pokok sistem pemerintahan B. Adanya konsensus/persetujuan umum C. Eksekutif lebih dominan dalam pengambilan keputusan D. Banyaknya partai politik dan kebebasan pers E. Birokrat benar-benar melaksanakan kebijakan pemerintah
4. Demokrasi liberal pernah dilaksanakan di Indonesia dari tahun 1950-1959, pada masa pada masa demokrasi liberal, lebih menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Hal negatif yang terjadi pada demokrasi liberal ini adalah... A. Mengakibatkan instabilitas baik di bidang politik, ekonomi maupun hankam B. Jumlah sekolah bertambah C. Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah seperti PRRI D. Badan peradilan menikmati kebebasannya dalam menjalankan fungsinya E. Pers semakin tertekan 5. Kemerdekaan pers merupakan pengejawantahan kebebasan mengeluarkan pendapat dalam bentuk Undang-Undang tentang pers, yaitu ..... A. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 B. Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 C. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 D. Undang-Undang nomor 3 Tahun 1998 E. Undang-Undang nomor 45 Tahun 1999 NO KUNCI JAWABAN 1 C 2 E 3 D 4 A 5 B
F. Latihan Soal 1. Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan seperti yang dipraktekkan oleh negara…. A. Malaysia dan Australia B. Amerika Serikat dan Indonesia C. Inggris dan Brunei Darussalam D. Perancis dan RRC E. Indonesia dan India 2. Salah satu prinsip demokrasi yang berlaku universal adalah keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan, seperti…. A. pemilihan ketua kelas B. menentukan ketua arisan keluarga C. membentuk panitia maulid D. ikut memilih dan dipilih E. ikut bermusyawarah di desanya 3. Persamaan di bidang hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara tercantum dalam UUD 1945, yaitu pasal…. A. 1 ayat 1 B. 7 ayat 1 C. 17 ayat 2 D. 27 ayat 1 E. 37 ayat 2 4. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 1) Pemerintahan berdasarkan konstitusi 2) Pemilu yang demokratis 3) Hak masyarakat untuk tahu 4) Kontrol militer terhadap sipil 5) Melindungi hak-hak mayoritas Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk prinsip dasar demokrasi menurut Melvin I. Urofsky adalah…