A. 1,2,3 B. 1,2,4 C. 1,3,4 D. 2,3,4 E. 3,4,5 5. Seorang hakim yang berani menjatuhkan vonis kepada terdakwa walaupun ia diintervensi oleh pihak tertentu menandakan bahwa…. A. berjalannya sistem check and balances B. sistem peradilan yang independen C. pemerintahan berdasarkan konstitusi D. hakim dilindungi oleh militer E. hakim tak melihat realitas sosial 6. Demokrasi komunis merupakan corak demokrasi yang berintikan ajaran…. A. Adam Smith B. Auguste Comte C. Karl Marx D. Benito Mussolini E. Adolf Hitler 7. Demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi adalah demokrasi…. A. material B. formal C. gabungan D. rakyat E. konstitusional 8. Alasan utama negara di dunia memilih sistem demokrasi tidak langsung dalam pembuatan kebijakan negara adalah … A. jumlah penduduk yang terlalu banyak
B. jumlah partai politik semakin banyak C. banyaknya calon yang dipilih dalam pemilu D. efisiensi waktu pelaksanaan pemilihan E. semakin eratnya hubungan antara pemilih dengan calon legislatif 9. Perhatikan pernyataan di bawah ini! I. Peran militer lebih dominan dibanding dengan sipil II. Presiden menjabat sebagai kepala negara III. Berpusat pada presiden IV. Dipimpin oleh seorang perdana menteri V. Perdana menteri bertanggung jawab pada parlemen Ciri dari masa demokrasi liberal ditunjukkan nomor ... A. II, IV, V B. I, II, III C. II, III, IV D. I, II, V E. I, II, IV 10. Demokrasi ekonomi di negara komunis adalah etatisme, sedangkan di negara liberal adalah….. A. kerakyatan B. free fight liberalism C. homo homini lupus D. bellum omnium contra omnes E. contract social 11. Demokrasi liberal tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dikarenakan…. A. terlalu menuntut hak B. lebih mengutamakan kewajiban C. memadukan kebebasan dengan kewajiban D. mengagungkan kebebasan individu E. mengekang kebebasan masyarakat
12. Bunyi UUDS 1950 Pasal 1 ayat 1 adalah…. A. Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama DPR dan Senat B. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR C. Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan D. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UU E. Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR 13. Perhatikan pernyataan berikut ini! 1) Pembubaran Konstituante 2) Berlakunya kembali UUD 1945 3) Kibarkan merah putih di Irian Barat 4) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 5) Diberlakukannya Konstitusi RIS 1949 6) Tugas presiden dibantu oleh parlemen Awal bergulirnya sistem demokrasi terpimpin dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi dari dekrit Presiden tersebut adalah… A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 4 C. 2, 3, 4 D. 3, 4, 5 E. 4, 5, 6 14. Pada masa demokrasi liberal (1950-1959) kondisi politik Indonesia tidak stabil. Kabinet sering mengalami jatuh bangun. Selama 9 tahun terjadi 7 kali pergantian pemerintahan. Konstituante gagal melaksanakan amanah Pemilu 1955 dan hanya dijadikan sebagai ajang perdebatan dan pertentangan antar kelompok partai. Kondisi ini ditambah lagi dengan adanya gerakan separatisme munculnya Pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden. Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal ... .
A. tidak cocok diterapkan di Indonesia B. belum waktunya untuk diterapkan C. presiden sebagai kepala pemerintahan D. eksekutif gagal menjalankan pemerintahan E. tidak berfungsinya partai-partai politik 15. Perhatikan beberapa kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin! 1) Pengangkatan presiden seumur hidup 2) Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 3) Presiden menunjuk anggota MPRS dan DPAS Kesimpulan dari informasi di atas adalah .... A. MPRS merupakan mandataris presiden B. kedudukan DPR di bawah presiden C. kerja sama yang baik antar lembaga negara D. kekuasaan presiden semakin dominan E. Indonesia dalam keadaan darurat perang 16. Demokrasi yang diterapkan pada masa orde baru adalah demokrasi Pancasila sedangkan demokrasi pada masa orde lama disebut demokrasi…. A. formal B. terpimpin C. material D. langsung E. konstitusional 17. Salah satu penyimpangan pada masa orde baru adalah maraknya budaya KKN, sedangkan pada masa orde lama adalah…. A. politik luar negeri bebas aktif B. hak interpelasi DPR tidak berjalan C. pelantikan DPR hasil pemilu 1955 D. pembatasan masa jabatan presiden E. konsepsi Pancasila menjadi Nasakom
18. Demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia adalah pengertian demokrasi Pancasila menurut…. A. Prof.DR.Drs.Notonagoro, SH B. Afan Gaffar C. Prof.Dardji Darmodihardjo, SH D. Ensiklopedia Indonesia E. Prof.S.Pamudji 19. Demokrasi dengan HAM memiliki arti…. A. Demokrasi pancasila menurut 1945 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat B. Demokrasi diakui apabila kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat C. Demokrasi yang berisi aturan dan penyelenggaraan menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945 bukan dengan kekuatan naluri, otot, atau kekuatan massa semata-mata D. Demokrasi menurut UUD 19445 mengakui HAM yang tujuannya bukan hanya menghormati hak-hak tersebut, melainkan lebih meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya E. Sistem penyelenggaraan negara RI harus taat asas, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah Tuhan YME 20. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 1) Keseimbangan antara hak dan kewajiban 2) Pemilu yang demokratis 3) Sistem peradilan yang independen 4) Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan 5) Menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional Berdasarkan pernyataan diatas, yang termasuk prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah…. A. 1,2,3 B. 1,2,4 C. 1,2,5 D. 1,3,5
E. 1,4,5 21. Salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah mewujudkan rasa keadilan sosial sesuai dengan sila…. A. pertama B. kedua C. ketiga D. keempat E. kelima 22. Kebijakan pemerintahan yang diambil orde baru menekankan pada kepentingan….. A. Kebijakan otonomi daerah B. Wawasan nusantara C. Rakyat D. Stabilitas nasional E. Wakil Rakyat 23. Demokrasi pada masa orde reformasi ditandai oleh, kecuali…. A. kebebasan beragama B. kemerdekaan pers C. kemerdekaan membentuk parpol D. otonomi daerah E. pemilu yang demokratis 24. Demokrasi pancasila menghendaki agar wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat memperjuangkan kepentingan.... A. Golongan minoritas B. Partai pemenang pemilu C. Aparat penegak hukum D. Seluruh rakyat indonesia E. Para wakil rakyat seluruhnya
25. Pada sistem demokrasi, sistem partai termasuk pada aspek kebudayaan bidang ….. A. Politik B. Pemerintahan C. Kepartaian D. Sosial E. Hukum dan peradilan 26. Yang bukan termasuk perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi adalah…. A. membudayakan sikap terbuka B. menghargai pendapat orang lain C. mengutamakan kepentingan umum D. mengutamakan kekerasan dalam penyelesaian masalah E. mayoritas menghormati yang minoritas 27. Sikap toleran terhadap perbedaan dan menerima keberagaman akan membentuk kehidupan yang…. A. rukun walau diwarnai konflik B. rukun, tentram, damai, dan sejahtera C. adil dan makmur D. selamat dunia dan akhirat E. harmonis 28. Contoh perilaku yang mencerminkan budaya demokrasi dalam lingkungan sekolah adalah….. A. pemilihan ketua OSIS B. pembagian kelompok ditentukan oleh guru C. penunjukkan ketua kelas langsung oleh wali kelas D. penunjukan ketua panitia Pensi oleh Pembina OSIS E. pembagian tugas piket tanpa berunding 29. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) Pemilihan ketua RT 2) Pemilihan kepala desa 3) Pemilihan ketua karang taruna 4) Pemilihan ketua OSIS 5) Pemilihan presiden Berdasarkan pernyataan diatas, yang termasuk contoh perilaku yang mencerminkan budaya demokrasi dalam lingkungan masyarakat adalah….. A. 1,2,3 B. 1,2,4 C. 1,3,4 D. 2,3,4 E. 3,4,5 30. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1) Keterlibatan warga negara hanya dalam pemilu 2) Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat 3) Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik 4) Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara 5) Suatu sistem perwakilan Dari pernyataan di atas yang merupakan prinsip-prinsip budaya demokrasi secara universal ditunjukkan nomor…. A. 1,2,3 B. 1,3,4 C. 1,4,5 D. 2,3,4 E. 3,4,5 NO KUNCI JAWABAN 1 B
2 D 3 D 4 A 5 B 6 C 7 B 8 E 9 A 10 B 1 1 D 12 C 13 B 14 A 15 D 16 B 17 E 18 C 19 D 20 E 21 E 22 E
23 A 24 D 25 A 26 D 27 B 28 A 29 A 30 A Essay 1. Dalam menerapkan paham demokrasi, mengapa bangsa Indonesia memilih Demokrasi Pancasila? 2. Jelaskan hakikat demokrasi Pancasila! 3. Jelaskan pengertian Demokrasi Pancasila menurut Notonegoro! 4. Sebutkan dan Jelaskan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945 menurut Ahmad Sanusi! 5. Apa saja nilai-nilai moral yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila? 6. Apa saja tujuan Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada paham kekeluargaan dan kegotongroyongan? 7. Jelaskan pengertian demokrasi dalam sudut pandang normatif 8. Sebutkan ketentuan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menganut prinsip demokrasi 9. Sebutkan dan jelaskan apa saja indikator untuk melihat suatu sistem pemerintahan demokrasi atau tidak yang dirumuskan oleh Affan Gaffar! 10. Bagaimana cara menanamkan kesadaran berkonstitusi? Jawaban 1. Dalam menerapkan paham demokrasi, bangsa Indonesia memilih Demokrasi Pancasila, karena Paham Demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal itu telah
dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan “musyawarah mufakat” dan “gotong royong” dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. 2. Hakikat demokrasi Pancasila, yaitu tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 3. Menurut Notonegoro, Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Jawaban no.4 a. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yakni sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. b. Demokrasi dengan kecerdasan, yakni Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yakni kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD. d. Demokrasi dengan rule of law, yakni Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum (legal justice) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum (legal security) bukan
demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (legal interest), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. e. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, yakni demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. f. Demokrasi dengan hak asasi manusia, yakni demokrasi menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. g. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yakni demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. h. Demokrasi dengan otonomi daerah, yakni daerah-daerah otonom dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. i. Demokrasi dengan kemakmuran, yakni demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (welfare state) oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. j. Demokrasi yang berkeadilan sosial, yakni demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. 5. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila, yaitu: ● Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia ● Keseimbangan antara hak dan kewajiban ● Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain ● Mewujudkan rasa keadilan sosial ● Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat ● Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan ● Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 6. Tujuan Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada paham kekeluargaan dan kegotongroyongan, yaitu: ● kesejahteraan rakyat, ● mendukung unsur-unsur kesadaran ber-Ketuhanan Yang maha Esa, ● menolak atheisme, ● menegakkan kebenaran yang berdasarkan budi pekerti yang luhur, ● mengembangkan kepribadian Indonesia, ● menciptakan keseimbangan perikehidupan individu dan masyarakat, jasmani dan rohani, lahir dan batin, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan Tuhannya. 7. Dalam sudut pandang normatif, Demokrasi adalah sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi pemerintahan Republik Indonesia. 8. Ketentuan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menganut prinsip demokrasi, yaitu:
a. Dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 (sebelum diamandemen) berbunyi “kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. b. Dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah diamandemen) berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. c. Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1: 1) Ayat (1) berbunyi “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrastis dan berbentuk federasi” 2) Ayat (2) berbunyi “Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat” d. Dalam UUDS 1950 Pasal 1: 1) Ayat (1) berbunyi “ Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan” 2) Ayat (2) berbunyi “Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan rakyat” 9. Indikator untuk melihat suatu sistem pemerintahan demokrasi atau tidak adalah sebagai berikut: ● Akuntabilitas, yakni setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. ● Rotasi kekuasaan, yakni peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. ● Rekrutmen politik yang terbuka, yakni diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut.
● Pemilihan umum, yakni dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. ● Pemenuhan hak-hak dasar, yakni setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. 10. Cara menanamkan kesadaran berkonstitusi, yaitu: ● Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. ● Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. ● Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. ● Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. ● Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. ● Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. ● Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. ● Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. ● Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.
BAB III Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia A. Kompetensi Inti KI-3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa keingintahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI-4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif, dan kreatif serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. B. Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 1.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1.3.1. Memahami konsep sistem hukum di Indonesia 1.3.2 Mengidentifikasi sistem peradilan Indonesia 1.3.3 Menggambarkan keadaan tata hukum di Indonesia
1.3.4 Mendeskripsikan arti penting yang termuat dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia 2.3 Menunjukan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia 2.3.1 Mempelajari sikap yang sesuai dengan hukum dan macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum. 2.3.2 Menganalisis macam-macam sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku C. Tujuan 1. Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Mampu Mempelajari dan memahami sistem hukum yang berlaku di Indonesia 3. Menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Mengajarkan kedisiplinan terhadap aturan sistem hukum dan peradilan di Indonesia 5. Membina peserta didik agar dapat memiliki sikap peduli, jujur, responsif, dan bertanggung jawab terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia D. Materi Pengadilan Negeri merupakan salah satu wujud dari kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting dalam konsep negara hukum yang diberlakukan di Indonesia. Segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi
bahwa hukum itu berlaku dengan efektif, dibentuklah lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan sarana bagi semua pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. A. Sistem Hukum di Indonesia 1. Makna dan Karakteristik Hukum Hukum pada hakikatnya merupakan pagar pembatas, agar kehidupan manusia aman dan damai. Bayangkan jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum. Dapat diperkirakan, kesemrawutan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Meskipun begitu, dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. b. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. c. Peraturan itu bersifat memaksa. d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan sehingga hal tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas berikut: a. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. b. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran.
c. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. 2. Penggolongan Hukum Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian. Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. a. Berdasarkan sumbernya 1) Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2) Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. 3) Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara (traktat). 4) Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. b. Berdasarkan tempat berlakunya 1) Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. 2) Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antarnegara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional (traktat). 3) Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. 4) Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya c. Berdasarkan bentuknya 1) Hukum tertulis, yang dibedakan atas dua macam berikut
a) Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya, KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. b) Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. 2) Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. d. Berdasarkan waktu berlakunya 1) Ius Constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 2) Ius Constituendum (hukum negatif), yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya, rancangan undang-undang (RUU). e. Berdasarkan cara mempertahankannya 1) Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. 2) Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya, Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hukum Acara Perdata, dan sebagainya. f. Berdasarkan sifatnya
1) Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. 2) Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antarindividu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum (undang-undang). Misalnya, ketentuan dalam pewarisan ab-intestato (pewarisan berdasarkan undang-undang), baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat (testament). g. Berdasarkan wujudnya 1) Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. 2) Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. h. Berdasarkan isinya 1) Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu (warga negara), menyangkut kepentingan umum (publik). Hukum publik terbagi atas: a) Hukum Pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. b) Hukum Tata Negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. c) Hukum Tata Usaha Negara (administratif), yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. d) Hukum Internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara, seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. 2) Hukum privat (sipil)
a) Hukum Perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contoh, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. b) Hukum Perniagaan (dagang), yaitu hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam perdagangan. Contoh, hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. 3. Tujuan Hukum Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram aman, dan damai. Dengan suasana aman dan tentram serta tertib di kalangan umat manusia, segala kepentingan manusia dapat dilindungi oleh hukum. Untuk itu negara mempunyai tugas menjaga tata tertib masyarakat dan berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia. Negara juga mempunyai wewenang menegakkan hukum dan memberi sanksi hukum kepada yang melanggarnya. 4. Tata Hukum Indonesia Tata hukum negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada UUD NRI Tahun 1945. Pelaksanaan tata hukum dapat dipaksakan oleh alat negara yang diberi kekuasaan. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut. a. Proklamasi Kemerdekaan: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia”.
b. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu…. disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan….” Dua hal di atas mengandung arti: a. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. b. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan dasar dan rangka dari tata hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan lebih lanjut dalam undang-undang organik. Oleh karena itu, sampai sekarang masih terdapat ketentuan hukum yang merupakan produk hukum kolonial, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. B. Mencermati Sistem Peradilan di Indonesia 1. Makna Lembaga Peradilan Lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang.
2. Dasar Hukum Lembaga Peradilan Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut a. Pancasila terutama sila kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 Ayat (2) dan (3) c. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak d. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer e. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Peraturan perundang-undangan di atas menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas. Tugas kita sebagai warga negara adalah mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga tersebut serta memberikan masukan jika dalam kinerjanya belum optimal. 3. Klasifikasi Lembaga Peradilan Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dari ketentuan di atas, badan peradilan nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. a. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung 1) Peradilan Umum, yang meliputi: a) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota b) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2) Peradilan Agama yang terdiri atas: a) Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. b) Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
3) Peradilan Militer, terdiri atas: a) Pengadilan Militer, b) Pengadilan Militer Tinggi, c) Pengadilan Militer Utama, dan d) Pengadilan Militer Pertempuran. 4) Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri atas a) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan b) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. b. Mahkamah Konstitusi Badan-badan tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya sebagai berikut: 1. Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. 2. Kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan 4. Perangkat Lembaga Peradilan a. Peradilan Umum Awalnya peradilan umum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 namun, diubah menjadi dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 Peradilan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. 1) Pengadilan Negeri Pengadilan negeri wilayah wilayah kabupaten yang diputuskan oleh presiden. Struktur organisasinya meliputi mempunyai perangkat yang terdiri atas pimpinan (terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua), hakim (merupakan pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman), panitera (dibantu oleh
wakil panitera, panitera muda, dan panitera muda pengganti), sekretaris, dan juru sita (dibantu oleh juru sita pengganti. 2) Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Struktur Pengadilan Tinggi terdiri atas pimpinan (ketua dan wakil ketua), hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pengadilan Tinggi dibentuk dengan undang-undang. b. Peradilan Agama Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung 1) Pengadilan Agama Pengadilan agama bersifat kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden (kepres). Struktur pengadilan agama meliputi pimpinan (ketua dan wakil ketua), hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. 2) Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan tinggi agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. c. Peradilan Militer Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Dalam peradilan militer dikenal adanya oditurat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Oditurat terdiri atas oditurat militer, oditurat militer tinggi, oditurat jenderal, dan oditurat militer pertempuran. d. Peradilan Tata Usaha Negara
Pada awalnya, peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, kemudian mengalami beberapa perubahan yang menghasilkan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. 1) Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tata usaha negara dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan tata usaha negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. 2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan tinggi tata usaha negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. e. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh DPR, presiden, dan Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) anggota hakim konstitusi. Untuk kelancaran tugas Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, yang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.
Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan Wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat negara. 5. Tingkatan Lembaga Peradilan a. Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) Dibentuk berdasarkan keputusan presiden, mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten/kota. Fungsinya adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenangnya adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang : 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian tuntutan. 2) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. b. Pengadilan Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi) Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi Pengadilan tingkat kedua memiliki fungsi sebagai berikut: 1) Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di daerah hukumnya. 2) Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan saksama dan wajar. 3) Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. 4) Memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Adapun wewenang pengadilan tingkat kedua sebagai berikut: 1) Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. 2) Memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim.
c. Kasasi oleh Mahkamah Agung Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, perangkat atau kelengkapan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non yudisial. Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena keputusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena : 1) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan. 2) Melampaui batas wewenang. 3) Salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. 6. Peran Lembaga Peradilan a. Lingkungan Peradilan Umum Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Dalam pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang:
1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, seperti memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi. b. Lingkungan Peradilan Agama Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. c. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Lingkungan Peradilan Militer Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut. 1) Anggota TNI. 2) Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. 3) Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang.
4) Seseorang yang tidak termasuk ke dalam angka 1), 2), dan 3), tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer e. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara-perkara berikut. 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3) Memutus pembubaran partai politik. 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: 1) telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, 2) perbuatan tercela, dan/atau 3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 C. Sikap yang Sesuai dengan Hukum Setelah mempelajari materi Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sikap yang sesuai dengan hukum.
Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan mampu menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum. 1. Perilaku yang Sesuai dengan Hukum Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran: a. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku; b. Mempertahankan tertib hukum yang ada; dan c. Menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya seperti: a. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya; b. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain; c. Tidak menyinggung perasaan orang lain; d. Menciptakan keselarasan; e. Mencerminkan sikap sadar hukum; dan f. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum hukum 2. Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum Beserta Sanksinya a. Macam-Macam Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum Selain mengetahui perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku, kalian juga mesti mengetahui perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, agar kalian tidak melakukan perilaku tersebut. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan diajak untuk mengidentifikasi perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal yaitu: 1) pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan 2) hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. b. Macam-Macam Sanksi
Sifat dan jenis sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Akan tetapi, tujuannya sama yaitu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. 1. Norma agama Petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan, berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran. Contohnya adalah beribadah, tidak berjudi, dan suka beramal. Sanksi didapatkan secara tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia (pahala atau dosa). 2. Norma kesusilaan Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya berlaku jujur dan menghargai orang lain. Sanksi diterima secara tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan (merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya). 3. Norma kesopanan Pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, dan menerima dengan tangan kanan. Sanksi diterima secara tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan. 4. Norma hukum Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya harus tertib, harus sesuai prosedur, dan dilarang mencuri. Sanksi diterima secara tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang, tanpa terkecuali. Berikut ini adalah sanksi yang berlaku di masyarakat. 1. Sanksi hukum (oleh negara) Dalam paragraf di atas disebutkan bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Misalnya, dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP, Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan. Nyata berarti
adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. 2. Sanksi sosial (oleh masyarakat) Sanksi ini bentuknya seperti menghembuskan desas- desus, cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. 3. Sanksi psikologis (oleh batin sendiri) Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia akan merasa bersalah. Selama hidupnya ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya itu. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikiran. E. Latihan Soal 1. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, merupakan pengertian hukum menurut …. a. Immanuel Kant b. E.M Meyers c. J.C.T Simorangkir d. S.M Amin e. Utrecht 2. Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian disebut… a. Undang-Undang b. Traktat c. Kebiasaan
d. Hukum Ilmu e. Yurisprudensi 3. Sistem hukum di Indonesia bertujuan untuk… a. Menindas kelompok yang lemah b. Mengikuti selera kelompok masyarakat c. Meningkatkan pendapatan negara d. Mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat e. Menakut-nakuti warga masyarakat 4. Pendapat para ahli hukum atau sarjana hukum terkemuka disebut… a. Doktrin b. Kebiasaan c. Traktat d. Yurisprudensi e. Kesepakatan 5. Salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden/Wapres melakukan pengkhianatan terhadap negara adalah… a. Komisi Yudisial b. Pengadilan tinggi c. Pengadilan militer d. Mahkamah Agung e. Mahkamah Konstitusi 6. Yang termasuk penggolongan hukum berdasarkan sumbernya adalah… a. Hukum undang-undang b. Hukum kebiasaan c. Hukum traktat d. Hukum yurisprudensi e. Hukum alam 7. Perhatikan pernyataan berikut : 1. Hukum asing 2. Hukum internasional
3. Hukum alam 4. Hukum nasional 5. Hukum tata negara Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk hukum berdasarkan tempat berlakunya adalah… a. 1, 2, 3 b. 1, 2, 4 c. 1, 3, 4 d. 2, 3, 5 e. 3, 4, 5 8. “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum”. Pernyataan tersebut merupakan bunyi UUD NRI 1945 pasal… a. 1 ayat (1) b. 1 ayat (2) c. 1 ayat (3) d. 2 ayat (1) e. 2 ayat (2) 9. Dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi antarnegara, Indonesia perlu memperluas perjanjian …. a. Bilateral b. Multilateral c. Regional d. Ekspansi e. Ekstradisi 10. Yang bukan termasuk hukuman pokok adalah… a. Pidana penjara b. Pidana mati c. Pidana denda d. Pidana kurungan e. Pengumuman keputusan hakim 11. Lembaga peradilan yang mengurusi mengenai persengketaan atau perselisihan antar lembaga negara adalah… a. Badan Pemeriksa Keuangan
b. Komisi Pemberantasan Korupsi c. Mahkamah Agung d. Mahkamah Konstitusi e. Komisi Yudisial 12. Pembagian hukum berdasarkan waktu berlakunya adalah… a. Ius constitutum, ius constituendum, hukum asasi/alam b. Hukum material, hukum formal, hukum undang-undang c. Ius constitutum, ius constituendum, hukum kebiasaan d. Hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja e. Hukum undang-undang, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum kebiasaan 13. Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang disebut dengan… a. Ius Constituendum b. Traktat c. Privat d. Objektif e. Tertulis 14. Pengadilan yang mengurusi tentang masalah administrasi negara adalah pengadilan… a. Umum b. Militer c. Agama d. Pengadilan khusus e. Tata usaha negara 15. Sebagai norma yang merupakan petunjuk untuk kehidupan, menunjukan mana yang baik dan mana yang buruk adalah fungsi hukum sebagai … a. Sebagai alat pengaturan tata tertib hubungan masyarakat b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin c. Sebagai penggerak pembangunan d. Sebagai penggerak untuk rasa kemanusiaan e. Sebagai pengatur hubungan antar anggota masyarakat
16. Hukum yang berlaku di suatu negara berdasarkan tempat berlakunya adalah… a. Hukum asing b. Hukum internasional c. Hukum nasional d. Hukum positif e. Hukum material 17. Peradilan tingkat pertama disebut juga dengan a. Pengadilan agama b. Pengadilan tinggi c. Pengadilan negeri d. Pengadilan militer e. Pengadilan tata usaha negara 18. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi a. Kabupaten/kota b. Desa/kelurahan c. Provinsi d. Negara e. Seluruh wilayah Indonesia 19. Pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat a. Pertama b. Utama c. Banding d. Kedua e. Kasasi 20. Ius Constitutum adalah .... a. Hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia b. Hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum tersebut. c. Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang
d. Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu e. Hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum 21. Yang termasuk penggolongan hukum berdasarkan isinya adalah… a. Hukum undang-undang dan traktat b. Hukum kebiasaan dan internasional c. Hukum traktat dan nasional d. Hukum publik dan privat e. Hukum alam dan kebiasaan 22. Peradilan Umum adalah badan peradilan yang meliputi …. a. Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. b. Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di ibukota negara. c. Pengadilan MA yang berkedudukan di ibukota provinsi d. Peradilan Militer e. Mahkamah Konstitusi 23. Perilaku yang mencerminkan perilaku taat hukum adalah.... a. Memanipulasi data untuk kepentingan pribadi b. Mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan c. Menghormati guru yang mengajar saja d. Membuang sampah pada tempatnya e. Memindahkan barang orang lain tanpa izin 24. “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.” Pernyataan tersebut adalah bunyi pasal… a. 23 ayat (1) b. 23 ayat (2) c. 23 ayat (3) d. 24 ayat (1) e. 24 ayat (2) 25. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1) Adanya Larangan
2) Adanya sanksi 3) Bersifat memaksa 4) Bersifat mengikat Dari pernyataan di atas, yang termasuk ciri-ciri hukum, yaitu … a. 1,3 dan 4 b. 1,2 dan 3 c. 1,2 dan 4 d. Semua benar e. 2,3 dan 4 26. Alat kelengkapan peradilan yaitu sebagai berikut, kecuali .... a. Jaksa b. TNI c. Polisi d. Hakim 27. Dasar hukum lain yang mengatur Mahkamah Konstitusi (MK) adalah .... a. UU No.22 tahun 2004 b. UUD 1945 Pasal 30 c. UU No.24 tahun 2003 d. UUD 1945 Pasal 24 28. Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat adalah pengertian hukum menurut ahli... a. Immanuel kant b. Utrecht c. Leon Duguit d. S.M Amin 29. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Berikut adalah tujuan hukum dari para ahli yang bernama.... a. Teori Etis b. Prof.Dr.L.J Van Apeldoorn c. Jeremy Bentham d. Geny 30. Hukum menurut sumbernya, hukum yang berbentuk putusan hakim yaitu putusan ...
a. Hukum Kebiasaan b. Hukum Traktat c. Hukum UU d. Hukum Yurisprudensi Kunci Jawaban 1. C 6. E 11. D 16. C 21. D 26. B 2. B 7. B 12. A 17. C 22. A 27. C 3. D 8. C 13. A 18. A 23. D 28. C 4. A 9. E 14. E 19. C 24. D 29. B 5. E 10. E 15. A 20. D 25. A 30. D
BAB IV DINAMIKA PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA A. Kompetensi Inti 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan B. Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar Indikator 1.4.Mensyukuri peran Indonesia 1.4.1. Menghargai peran
dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 1.4.2. Mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.4.Bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 2.4.1. Bersikap toleran sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2.4.2. Bersikap cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 3.4.Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3.4.1. Memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional 3.4.2. Memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian internasional dunia melalui organisasi 3.4.3. Menjelaskan makna hubungan internasional Menganalisis dinamika peran
Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.4.Mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.4.1. Menalar peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.4.2. Mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 C. Tujuan Pembelajaran Pada akhir proses pembelajaran, siswa diharapkan mampu: 1. Menghargai peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2. Mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 3. Bersikap toleran sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 4. Bersikap cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 5. Memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional 6. Memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional 7. Menjelaskan makna hubungan internasional
8. Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 9. Menalar peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 10. Mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 D. Materi 1. Peran Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Dunia melalui Hubungan Internasional. a. Makna Hubungan Internasional Secara umum hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsep hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politis internasional, Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara (lingkup internasional). b. Pentingnya Hubungan Internasional bagi Indonesia Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut :
a. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. b. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, dasar kerja sama adalah membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna d. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara e. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. f. Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. g. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar, dan falsafah negara kita. c. Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menjalin Hubungan Internasional Hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antarnegara. Jika dalam pergaulan manusia dalam lingkungan tetangga ada yang dinamakan tata krama pergaulan, maka dalam pergaulan antarnegara pun terdapat hal yang sama. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional
dinamakan politik luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk kerja sama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerja sama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. 2. Peran Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Dunia melalui Organisasi Internasional a. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya, ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial), ILO (Organisasi Buruh Internasional), maupun FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian). Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai ketua sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Pencapaian Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB adalah ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 1974-1975. Indonesia terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 1995-1996. Dalam keanggotaan Indonesia di DK PBB pada periode tersebut, Wakil Tetap RI Nugroho Wisnumurti tercatat dua kali menjadi Presiden DK-PBB. Terakhir, Indonesia terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk masa bakti 2007-2009. Proses pemilihan dilakukan Majelis Umum PBB melalui pemungutan suara dengan perolehan 158 suara dukungan dari keseluruhan 192 negara anggota yang memiliki hak pilih.
b. Peran Indonesia dalam ASEAN (Association of Southeast Asian Nation) Indonesia sebagai bagian dari Asia Tenggara khususnya dan dunia umumnya, menyadari pentingnya hubungan kerja sama dengan negara-negara lain di berbagai belahan bumi. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Indonesia banyak berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerja sama bilateral dengan beberapa negara secara khusus. Dalam menjalin hubungan internasional, Indonesia menggunakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas, artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Aktif, artinya Indonesia berperan serta secara aktif dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. c. Peran Serta Indonesia dalam Gerakan Non-Blok Bagi Indonesia, Gerakan Non-Blok (GNB) merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok. Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa. Sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang
bebas dan aktif, selain sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara konsisten ditunjukkan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992-1995. E. Contoh Soal 1. Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling benar! 1. Setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya disebut.... a. Hukum internasional b. Lembaga internasional c. Perjanjian internasional d. Hubungan internasional e. Organisasi internasional 2. Kekuasaan negara atas daerahnya, Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada di wilayah-wilayahnya. Adalah hubungan internasional berdasarkan asas.... a. Teritorial b. Kebangsaan c. Kepentingan umum d. Persamaan harkat dan martabat e. Keterbukaan 3. Suatu upaya yang diatur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat dari berbagai saluran adalah..... a. Diplomasi b. Negosiasi c. Lobby d. Propaganda e. Ekonomi
4. Suatu negara dapat mengadakan kerja sama antarnegara atau hubungan internasional apabila kemerdekaan dan kedaulatannya baik secara de facto maupun de jure telah diakui oleh negara. Hubungan internasional diperlukan oleh setiap negara, karena... a. Negara bekembang belum maju dalam tekhnologi dan sumber daya manusia b. Setiap Negara membutuhkan negara-negara lain untuk mendukung kemajuan negaranya c. Suatu negara tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan warga negaranya d. Untuk pemasaran produksi dalam negeri suatu negara agar dapat bersaing e. Untuk menggalang kekuatan besar dalam menghadapi musuh dari negara lain 5. Perhatikan aspek-aspek berikut! 1) Adanya perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan 2) 2) Perbedaan kondisi suatu negara yang berbeda dengan negara lain 3) Kekhawatiran adanya ancaman dari dalam negeri seperti adanya kudeta terhadap kekuasaan tertentu 4) Timbulnya rasa khawatir terhadap ancaman dari negara lain seperti adanya intervensi dari negara lain 5) Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan maupun kepentingan nasional Aspek-aspek yang termasuk faktor internal terjalinnya hubungan internasional ditunjukkan oleh angka... a. 1, 2, dan 3 b. 1, 2, dan 4 c. 2, 3, dan 4 d. 2, 3, dan 5 e. 3, 4, dan 5 6. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dan menjalin persahabatan dengan negara-negara di dunia hal ini sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu..