Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
Zumrotin K. Soesilo
Wakil Ketua Komnas HAM
Penyerangan Terus Terjadi
Karena Pemerintah Tidak Tegas
dok.WI/ Witjak Artinya, masyarakat bisa melakukan karena tidak diakui. Bahkan orang yang
apapun dan bisa bersosialisasi di tempat tidak punya keyakinan juga punya hak
Zumrotin K. Soesilo tinggalnya. Bukan hanya dilindungi saat hidup.
penyerangan seperti evakuasi. Evakuasi Apa konsekuensi pernyataan Menag
KEKERASAN atas nama agama itu hanya perlindungan dalam arti fisik. itu?
terus bermunculan. Ketidaktegasan Jadi masalahnya, pertama, good will
pemerintah adalah salah satu pemerintah tidak ada. Kedua, sikap Menurut saya itu (Menag, red.) bisa
penyebabnya. Berikut pernyataan wakil keragu-raguan dan ketidakberanian di-PTUN-kan.
ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menghadapi tekanan dari kelompok yang Kalau Menteri Agama menggunakan
(Komnas HAM) Zumrotin K. Soesilo melakukan penyerangan itu. acuan ajaran Islam, bukan UUD 45?
kepada Nurul H. Maarif dan Widhi Cahya Apakah negara dapat menjamin?
dari the WAHID Institute. Negara kita kan bukan Negara Islam.
Saya tidak yakin negara, dalam hal ini Negara kita negara hukum dan bukan
Bagaimana Komnas HAM memandang polisi, bisa melindungi. Ketidakmampuan hukum Islam. Ini yang harus ditegakkan.
kekerasan atas nama agama itu terjadi karena adanya keragu- Dan memang, ada pemeluk Islam yang
belakangan ini, termasuk pada raguan. Di satu sisi dia akan melakukan radikal, tapi itu hanya segelintir. Saya
Ahmadiyah? perlindungan, tapi di sisi lain ada produk yakin di Indonesia ini masih lebih banyak
hukum yang belum clear seperti fatwa Islam toleran. Cuma saja tidak terekspos.
Sejak saya masuk Komnas HAM pada MUI, pernyataan menteri agama, SKB, Islam yang moderat ini tidak terorganisir.
2002, kita sudah menurunkan tim untuk putusan pengadilan di Lombok Barat Saat ini mereka harus berbicara.
kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah yang menyatakan Ahmadiyah dilarang di Bisakah Jamaah Ahmadiyah meminta
di Selong Lombok. Komnas HAM daerah itu. suaka politik?
menemukan korban jiwa, luka dan harta Bukankah polisi juga selalu
benda termasuk rumah. Karena tidak menggunakan pasal penodaan agama? Bisa! Kalau negara tidak bisa mem
mendapatkan rasa aman, beberapa warga berikan jaminan keamanaan buat mereka,
Ahmadiyah memindahkan sekolah anak- Pasal itu menurut saya masih meskipun itu konflik horizontal. Dan me
anaknya ke Tasikmalaya. Kira-kira 2003, belum clear. Penegak hukum itu nurut saya, harusnya pemerintah hati-
giliran Ahmadiyah Jawa Barat diserang. bertugas memberikan perlindungan hati dalam hal ini. Apabila mereka serius
Sesudah itu sepi lagi. Lalu muncul kasus kepada masyarakat. Jadi mereka harus meminta suaka, maka dalam percaturan
Parung yang cukup besar akhir 2005. Dan memahami pasal-pasal UUD 45 yang internasional itu sangat jelek bagi Indone-
awal 2006 ini, terjadi lagi di Mataram. berkaitan dengan kebebasan beragama sia. Ini menunjukkan negara melanggar
yang dijamin negara. HAM by ommission, karena negara tidak
Saat Ahmadiyah Parung diserang, Produk hukum apalagi yang membuat memberikan rasa aman pada masyarakat.
saat itu juga Ahmadiyah Pontianak polisi ragu? Jadi, bagaimana seharusnya negara?
diserang. Cuma tidak diekspos. Karena
ingin mendapat kepastian hukum, Ahma Syariatisasi Peraturan Daerah (Per Ada beberapa hal. Sekarang saatnya
diyah di Pontianak membawa kasus da) juga salah satu penyebab. Betapa perundang-undangan yang tidak cocok
penyerangan itu ke pengadilan. Di peng runyamnya negara ini jika daerah bisa dengan konstitusi harus direvisi atau
adilan mereka menang. Tapi yang lainnya mengeluarkan larangan terhadap suatu dikaji ulang Mahkamah Konstitusi.
tidak ada yang memproses secara hukum. agama. Jika tiba-tiba misalnya Jatim Misalnya, pengakuan hanya kepada
melarang orang Tengger beragama enam agama (Islam, Katolik, Kristen,
Menurut pandangan Komnas HAM, seperti agamanya sekarang. Desentrali Hindu, Buddha, dan Konghucu) yang
hal ini bisa terus-menerus terjadi karena sasi itu hanya pada hal-hal tertentu. bertentangan dengan UUD 45.
sikap tidak tegas pemerintah, baik itu
Depag atau yang lain. Karena itu, Menteri Dalam Negeri Ada juga hal yang berkaitan dengan
harusnya segera menertibkan Perda diskriminasi kewarganegaraan. Misalnya,
Komnas HAM sendiri sangat tegas, seperti itu. Kalau tidak, kasus Lombok Catatan Sipil tidak mau mencatat
kebebasan beragama dan berkeyakinan akan merembet ke tempat lain. Betapa perkawinan pemeluk Konghucu.
itu dilindungi konstitusi yang berarti hancurnya masyarakat minoritas.
dijamin negara. Agama dan keyakinan Menteri Agama mengatakan Berkaitan dengan konstitusi, negara
apapun dijamin hak hidupnya di Ahmadiyah harus menjadi agama baru? tidak cukup sebatas mengeluarkan
Indonesia. UU Ratifikasi tentang Hak Sipil Politik
Menurut saya, dia tidak faham UUD dan Ekonomi Sosial Budaya, tapi
Apa maksud kata ‘menjamin’ dalam 45. Seseorang tidak boleh dipaksa pindah harus mensosialisasikan petunjuk
konstitusi? keyakinan atau mengganti agama baru pelaksanaannya kepada semua aparat
dari level pusat hingga desa.
26 Suplemen the Wahid Institute Edisi V / Majalah Gatra / 4 Maret 2006
Menanti Negara Bernyali
TUAN Guru Haji (TGH) Muhammad Subhi As-Sasaky, dok.WI/Suaedy
dari namanya dapat diterka ia asli suku Sasak di Pulau
Lombok. Di samping mengajar di pesantren miliknya,
al-Madany di bilangan Peluas, Kuripan Utara, Lobar,
sehari-hari pria berkacamata ini aktif berdiskusi, menjadi
narasumber di berbagai forum dan media massa. Bahkan
Selaparang TV di Lombok Timur mendapuknya sebagai
narasumber dalam forum agama mingguan.
TGH Subhi juga membentuk kelompok diskusi
Tafaqquh Fiddin yang anggotanya tuan guru muda,
guru agama, serta aktivis. Selain itu, jika terjadi kasus
kemanusiaan di Lombok, pendapatnya kerap diminta
Komnas HAM di Jakarta.
Pada kasus pengusiran Jemaah Ahmadiyah
di Lombok Timur tahun 2002 lalu, ia bergabung
dengan aktivis mahasiswa dan LSM di Lombok untuk
mengadvokasi korban. Tak hanya itu, kelompok ini juga
mengadvokasi berbagai kasus kekerasan di pulau itu.
“Saya belajar agama berbagai mazhab. Tidak ada
yang membolehkan kekerasan kepada orang lain,” kata
Subhi kepada Ahmad Suaedy dari the WAHID Institute di
pesantrennya.
Saat kasus pengusiran dengan kekerasan muslim
Ahmadiyah dari perumahan BTN Bumi Asri, Lobar, awal
Februari 2006 lalu, Subhi bersama gerakan demokrasi
TGH. Muhammad Subhi As-Sasaky TGH. Muhammad Subhi As-Sasaky
Berguru Toleransi
di Negeri Wahabi
di Lombok mengeluarkan Petisi Anak Bangsa. Isinya belajar di Ma’had al-Jufry, Madinah. Di samping belajar
mempertanyakan sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) berbagai mazhab dan pemikiran Islam di pesantren itu,
yang menolak dialog dengan Ahmadiyah dengan alasan selama 8 tahun ia berguru kepada ulama berbagai aliran
telah sesat, dan pemerintah daerah yang melarang di sekitar Madinah. “Saya mendatangi lebih dari 40 guru
eksistensi organisasi itu di Lombok Barat, serta penyerang dengan mengayuh sepeda,” kenang ayah seorang putra
yang garang. ini.
“Beberapa orang Ahmadiyah stres berat, bahkan gila, Mulai dari guru yang bermazhab Salafiyah, Syi’ah,
dan ada yang keguguran karena serangan itu,” ungkap Khawarij, Mu’tazilah, Wahabiyah, berbagai aliran
Subhi. tasawwuf dan fiqh hingga ilmu manthiq dan falsafah telah
dijajakinya. “Semua aliran dalam Islam ada di Arab Saudi,
Kekerasan atas Ahmadiyah di Lobar didorong fatwa tetapi karena pemerintahannya Wahabi, aliran itu jadi tak
MUI yang menghukumi Ahmadiyah sebagai sesat dan tampak,” lanjutnya.
Surat Keputusan (SK) Bupati Lobar yang melarang mereka
hidup di Kabupaten itu. “Ini benar-benar di luar peri Ia juga menulis berbagai makalah dan buku
kemanusiaan,” tegas staf ahli bidang kajian gender dan dalam bahasa Indonesia maupun Arab. Di antaranya
Islam LBH APIK di Mataram. al-Mulakhkhash ‘an-Nathiq fi’ Ilm al-Manthiq, Nadzm
al-Syajarah, Sirah Nabawiyah, Qa’idah al-Fiqhiyyah dan
Pandangan toleran Subhi terkait dengan berbagai banyak lagi tentang berbagai cabang ilmu dalam Islam
ilmu yang ditimbanya. Setelah menamatkan Aliyah di dan masalah sosial.
Pesantren Ishlahuddiny, Kediri, Lobar, Subhi langsung
Ahmad Suaedy
Suplemen the Wahid Institute Edisi V / Majalah Gatra / 4 Maret 2006 27
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
dok.WI/ Subhi Azhari
Herril Astapradja (tengah) saat jumpa pers di Teater Utan Kayu
Drs. Herril Astapradja
Tak Ingin Ada Anarki
MARKAS Komunitas Utan Kayu di Jl. Utan Kayu saja! Itu urusan masing-masing. Tapi harus sesuai hukum.
No. 68 H, akan diserbu massa berlabel Islam pada Saya dididik dan ditugaskan demikian,” tegas alumni
Minggu (4/9/2005) malam. Kabar itu sampai ke telinga Institut Ilmu Pemerintahan tahun 1990 ini.
Walikota Jakarta Timur H. Kusnan A. Halim, M.Si. Ia pun
mengontak Camat Matraman Drs. Herril Astapradja untuk Herril menolak sikapnya diartikan sebagai
mengantisipasi terjadinya aksi kekerasan. pembelaan kepada JIL. “Saya hanya menjalankan tugas.
Sebagai kepala wilayah, kewajiban saya menjamin setiap
“Sebagai camat, saya segera turun. Saya tidak ingin anggota masyarakat merasa aman dan tenteram.”
ada yang mengganggu warga saya. Itu menjadi tekad
saya selama menjabat,” tutur Herril kepada Subhi Azhari Jaminan itu, menurut Herril, diperintahkan
dari the WAHID Institute, Selasa (14/2/2006). konstitusi, karena anggota JIL juga warga negara. Dengan
penuh resiko, Herril memutuskan, JIL tidak dapat dilarang
Herril segera berkoordinasi dengan anggota karena sah berdasarkan hukum. “Saat saya bilang JIL
Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), yaitu tak melanggar hukum, orang-orang itu (FUI Utan Kayu,
Kapolsek Matraman Kompol Sularno dan Danramil 02 red.) teriak: copot! copot.!’. Emang mereka siapa? Copot-
Matraman Kapten (Inf ) Soedar, untuk megantisipasi mencopot itu kan urusan pimpinan yang di atas,” tutur
tindak anarkisme yang mengganggu wilayahnya. pria kelahiran Pontianak, 25 April 1957 ini.
Benar saja, di lokasi kejadian terlihat puluhan orang Tak hanya di Matraman, ketegasan seperti ini
dari Forum Umat Islam (FUI) Utan Kayu. Dengan dalih dijalankan Herril saat bertugas di wilayah sebelumnya.
mendukung Fatwa MUI yang mengharamkan liberalisme, “Saya melakukan itu bukan mentang-mentang camat.
pluralisme dan sekularisme, mereka berupaya mengusir Bagi saya, jabatan adalah amanah,” kata ayah tiga anak
Jaringan Islam Liberal (JIL). yang pernah bertugas sebagai Sekretaris Camat Senen
Jakarta (1995-1998), Wakil Camat Cempaka Putih Jakarta
Mereka membawa spanduk bertuliskan, “JIL Haram, (1998-2000), Wakil Camat Kemayoran Jakarta (2000-2003)
Darah Ulil Halal” dan “Kami Mendukung Fatwa MUI dan dan Wakil Camat Makasar Jakarta Timur (2003-2004).
Mendesak Muspika Matraman untuk Mengusir JIL dan
Antek-anteknya”. Kita berharap sikap Camat Matraman menjamin hak
warga negara berpendapat dan berkeyakinan ini menjadi
Tuntutan itu tak serta-merta dikabulkan Herril. teladan para kolega dan atasannya.
Alasannya sederhana tapi berarti, ia harus bertindak
sesuai hukum. “Soal JIL ada yang tidak berkenan, silahkan Subhi Azhari
28 Suplemen the Wahid Institute Edisi V / Majalah Gatra / 4 Maret 2006
Radikalisme Islam Menghadang Keragaman Indonesia
Aksi Hizbut Tahrir Indonesia di Depok dok.WI/ Gamal Ferdhi
Radikalisme Islam
Menghadang Keragaman Indonesia
Gelombang radikalisme Islam terus menguat. Gerilya syariatisasi Perda menggeliat. Keragaman di
tubir jurang. Gerakan pluralisme dianggap musuh utama yang wajib dienyahkan
M atahari belum jauh beranjak dari ufuk timur. Namun membentang kokoh sebagai latar panggung seluas 5x7
ratusan massa berbaju dan berikat kepala putih meter itu. Teriakan menghujat Amerika lantang terdengar.
yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia diseru untuk
sudah terlihat berkumpul di depan Gedung Kedutaan Besar menghentikan kehidupan sekuler. “Paham sekuler telah
Amerika Serikat Jl. Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (5/3/06). menyebabkan krisis berkepanjangan di negeri ini”, kata
Mereka memperingati 82 tahun keruntuhan Khilafah Islamiyah seorang peserta dengan tangan terkepal.
di Turki, melalui demonstrasi di berbagai wilayah Nusantara
dengan tuntutan seragam. Juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto menegaskan,
berbagai krisis dan bencana yang menimpa kehidupan
Spanduk hitam bertulisan putih Lâ ilâha illa Allâh umat manusia tak lain karena ketiadaan khilafah. “Dunia
Suplemen the Wahid Institute Edisi VI / Majalah Gatra / 1 April 2006 29
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
Islam yang semula terbentang luas dalam satu kesatuan, kini di Bulukumba.
terpecah belah menjadi 50 lebih negara kecil yang dipimpin “Jangan mengutak-atik Perda. Kami sudah bersusah payah
oleh penguasa yang tidak sepenuhnya mengabdi pada
kepentingan Islam dan umatnya,” kata alumnus S2 STIE Institut meloloskannya, kemudian Anda mau mengutak-atik. Anda
Pengembangan Wiraswasta Indonesia ini. perlu tahu, untuk hal-hal seperti itu kami rela masuk penjara,”
ancam Zainal Abidin seperti dituturkan Syamsurijal Ad’han dari
Itulah fenomena Islam radikal yang selalu hadir di negeri LAPAR, Makassar.
ini. Dalam pandangan mereka, ideologi Pancasila plus sistem
yang ada sama sekali tak menyelesaikan masalah bangsa, ma- Kasus-kasus itu seperti meneguhkan asumsi, bahwa
lah merontokkan keluhuran moral, karena sistem itu buatan kini radikalisme Islam Indonesia sedang menghadang di
manusia. depan mata. Asumsi ini diperkokoh lagi oleh hasil penelitian
Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan masih
Penegakan Syariat Islam (SI), dalam bayangan mereka, tingginya angka penerimaan massa terhadap agenda-agenda
menjadi satu-satunya resep yang bisa menyelamatkan dunia. Islam radikal. “Meskipun tidak mayoritas,” kata Peneliti LSI Anis
“Saatnya khilafah memimpin dunia dengan syari’ah,” demikian Baswedan di Hotel Sari Pan Pacific, Kamis (16/3/2006) saat
salah satu bunyi spanduk HTI. mempublikasikan hasil survei yang dilaksanakan pada 23-27
Januari 2006 itu.
HTI tak sendirian. Deklarasi penegakan SI bergaung di
berbagai wilayah lewat berbagai ‘bendera’ dan kepentingan. Walau minoritas, penelitian dengan sampel 1.200 orang
Mereka tak main-main. Gerilya ‘mengepung’ negeri ini dengan dari 33 provinsi itu menunjukkan, 62 persen responden
mendesakkan Peraturan Daerah (Perda) berbasis SI terus menilai kebudayaan Barat lebih banyak membawa keburukan
dilakukan. bagi umat Islam Indonesia. Gagasan pluralisme adalah salah
satu produk kebudayaan Barat yang dituding kelompok Islam
“Kita ke Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, dan sekitarnya radikal berbahaya bagi Islam.
untuk mensosialisasikan tathbiq (penerapan, red.) Syari’ah,
khususnya soal pidana Islam. Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, Parahnya mereka menisbatkan pemaknaan pluralisme
telah mengeluarkan peraturan kewajiban untuk menutup pada Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:
aurat, atau berjilbab bagi siswi SD, SMP dan SMA,” kata Ketua 7/ MUNAS VII/ MUI/ II/ 2005 tentang Pluralisme, Liberalisme
Departemen Data dan Informasi MMI Fauzan al-Anshari dan Sekularisme Agama. Fatwa yang diputuskan dalam
kepada web eramuslim Juli tahun 2005 lalu. Musyawarah Nasional MUI VII, 26-29 Juli 2005 itu antara lain
menetapkan:
Daerah seperti Bulukumba Sulawesi Selatan, Cirebon, Ban-
dung dan Tasikmalaya juga tak luput. “Insya Allah road show ini “Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan
akan berjalan terus dengan melihat kesiapan teman-teman di bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran
daerah,” imbuh Fauzan. setiap agama adalah relativ. Oleh sebab itu, setiap pemeluk
agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja
Namun Direktur the WAHID Institute Yenny Zannuba yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga
Wahid menghimbau masyarakat agar tidak terlena tawaran mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan
pemberlakuan Perda SI. hidup berdampingan di surga.”
“Tim kami menemukan, beberapa daerah membuat Fatwa yang menunggalkan pemaknaan pluralisme itu
Perda itu dengan tujuan menutupi pelanggaran moralitas memunculkan problem. Sejumlah pegiat pluralisme diburu
sosial pembuatnya, seperti korupsi anggaran daerah atau ormas Islam radikal. Sudarto, Direktur Pusat Studi Antar
untuk mendapat dukungan politik dan lain-lain,” kata Staf Komunitas (PUSAKA) di Padang, Jumat (19/8/2005) diusir
Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik ini di Jakarta, Forum Tokoh Peduli Syariah Sumatera Barat dari kota itu.
Rabu (15/3/2006) saat memaparkan hasil pemantauan Tim PUSAKA juga diultimatum agar menghentikan kegiatannya
Pluralisme Watch yang dibentuknya . karena mengkampanyekan isu pluralisme.
Dari pemantaun yang dilakukan pada November “Saya bisa memahami, jika ada sebagian ulama muslim
2005 - Februari 2006, kata peraih master dari Universitas menolak istilah ini. Namun yang perlu dipahami juga, ketika
Harvard ini, disimpulkan bahwa pemberlakuan Perda SI juga kita memakai istilah pluralisme maka terdapat beragam
menafikan rasa kepelbagaian. “Syariatisasi kerap mengundang makna,” kata Guru Besar Studi Agama di Universitas Virginia
ketegangan di dalam masyarakat dan bahkan kekerasan, serta Abdul Aziz Sachedina, saat berkunjung ke Jakarta, September
mengkhawatirkan terjadinya disintegrasi bangsa,” tegas Yenny. 2005 lalu.
Kekhawatiran Yenny ini beralasan. Dari data tim tersebut Mestinya, kata Sachedina, kaum muslim menggunakan
dipaparkan sejumlah peristiwa penutupan rumah ibadah non- istilah yang diambil dari tradisi sendiri bukan dari Barat. “Al-
muslim dan aliran dalam Islam, serta intimidasi dari kelompok Qur’an sendiri mengakui pluralisme sebagai dasar relasi sosial
pengusung SI. Misalnya, Masjid at-Tauhid milik Jemaah umat manusia bersama nilai-nilai lain seperti keadilan dan
Ahmadiyah di Dusun Ulu Tedong, Desa Garanta, Kecamatan kesetaraan. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi hak dasar umat
Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Jumat muslim saja, namun juga seluruh umat agama lain,” imbuhnya.
(17/2/2006) disegel Laskar Jundullah.
Memang, banyak agamawan muslim yang tak sekedar
Belum genap seminggu, kantor perwakilan Lembaga menghargai perbedaan, bahkan melakukan pembelaan
Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) di Bulukumba, keberadaan keyakinan lain, seperti KH. Washil Sarbini di
Rabu (22/2/2006) malam, disatroni puluhan anggota Pemuda Jember Jawa Timur (lihat: Risau Moderatisme NU Luntur) dan
Penegak Syariat Islam yang dipimpin Ketua Komite Persiapan KH. Abdul Muhaimin di Yogyakarta (lihat: Kerap Shalat di
Penegakan Syariat Islam, Bulukumba, Zainal Abidin. Katedral).
Alasannya, Zainal tidak puas dengan diskusi publik Di tengah arus radikalisme Islam ini, sikap dua ulama itu
yang digelar LAPAR siang harinya dengan tema Melihat Ulang dapat dinilai aneh. Bagaimana tidak, seolah tak hirau fatwa
Formalisasi Agama Lewat Perdaisasi Syariat Islam. Kelompok ini MUI, tanpa banyak berdebat mereka menghidupkan nilai
juga mengancam LAPAR yang mengkritisi penerapan Perda SI
30 Suplemen the Wahid Institute Edisi VI / Majalah Gatra / 1 April 2006
Radikalisme Islam Menghadang Keragaman Indonesia
pluralisme dalam masyarakat. Betawi itu: Islam, Katolik, dan Protestan juga Hindu dan
Selain itu, banyak komunitas muslim yang hidup bahu- Buddha (Lihat: Teladan Dari Kampung Sawah).
membahu dengan non-muslim, misalnya di Kampung Sawah, Mereka seolah lebih sadar akan Indonesia yang sejak awal
Kecamatan Jatisampurna, Bekasi. Tak pernah terjadi persete- dibangun sebagai negara yang menghormati keragaman, se-
ruan diantara tiga agama besar yang eksis di perkampungan perti motto Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila.
Gamal Fedhi, Rumadi, Nurul H. Maarif
KH. Washil Sarbini
Risau Moderatisme
NU Luntur
DI antara ribuan ulama tanahnya dikuasai negara dari golongan mereka, red.),” Dari kasus itu ia menilai,
di Jember, KH. Washil dengan mendemo DPRD. ujarnya kepada Paring W. iklim moderat NU terhadap
Sarbini (50) adalah figur Menurutnya, tokoh Utomo kontributor the WAHID kelompok minoritas kian
kiai kharismatik yang gigih agama harus peduli pada Institute di Jawa Timur. menurun. “Sekarang sangat
menggawangi Nahdlatul masalah umat terutama di sulit menemukan pribadi
Ulama (NU) agar tidak diseret lingkungan sendiri. Apalagi Pengasuh Ponpes seperti Gus Dur di NU
ke medan politik. Tak heran, di Jember yang agraris ini, Roudhatul Ulum, Sumber yang terbuka menghadapi
jika di tiap acara NU yang kiai harus membantu petani Wringin, Jember ini juga perbedaan,” kata orang
mengusung pengembangan menghadapi problem gemar bersilaturahim ke kepercayaan ulama kharismatik
pemikiran, gerakan kultural, pertanian. Mulai mahalnya kelompok dan pemuka non- Jawa Timur, KH. Chotib Umar.
dan advokasi, sosok ini selalu pupuk, rendahnya harga muslim. Ia kerap membangun
terlibat penuh. gabah, dan sebagainya. dialog lintas iman. Ini Lulusan sebuah pondok
Ra Washil, sapaan Kiai juga harus berani membuatnya diterima semua di Arab Saudi ini yakin,
akrabnya, tak canggung turun tampil bersama umat untuk kelompok agama. “Saya ingin kedekatan dengan siapapun,
langsung mengatasi persoalan mengontrol kebijakan menunjukkan pada semua, akan membuat hidup tentram.
umat. Selain mengelola balai pemerintah. “Ini sesuai Hadis bahwa Islam itu agama damai, Karenanya tak heran, ia
pengobatan murah untuk Nabi, man lam yahtamma mengedepankan dialog dan acap disowani masyarakat
warga Jember, ia tak segan bi amr al-muslimiina falaisa silaturahim,” ujarnya. beragam latar belakang untuk
mengadvokasi min hum (siapa yang tidak konsultasi berbagai masalah.
para petani memperhatikan masalah umat Namun, kini ia risau, Pada pertengahan 2005 lalu
di sana yang Islam, maka ia tidak termasuk karena banyak kelompok misalnya, pondoknya dipakai
muslim yang gampang untuk pertemuan lintas
menyesatkan ‘orang lain,’ kelompok minoritas, antara
seperti terhadap Yusman lain, Komunitas Sedulur Sikep,
Roy di Malang, Jawa Timur, Kajang, Dayak Kayau, Tengger,
yang mengajarkan shalat dua juga eks Tapol PKI.
bahasa, Arab dan Indonesia.
“Ini masalah ijtihadiyah, Karena selama ini belum
yang biasa terjadi dalam pernah mendapat sambutan
Islam. Nanti kalau kebetulan hangat dari komunitas
pemerintahnya orang pesantren, beberapa eks
Muhammadiyah, apa lantas Tapol PKI itu menilai Ra Washil
mereka akan menangkapi sebagai representasi Islam yang
orang yang shalat pakai qunut damai dan melindungi.
dengan dalih penodaan
agama? Kan ya enggak,” Gamal Ferdhi
tegasnya
dok.Paring WU
Suplemen the Wahid Institute Edisi VI / Majalah Gatra / 1 April 2006 31
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
KH. Abdul Muhaimin
Kerap Shalat
di Katedral
KINI mulai sulit menemukan agamawan seperti KH. Abdul dok.WI/ Witjak
Muhaimin. Pengasuh PP Nurul Ummahat, Kota Gede,
Yogyakarta, ini sering memfasilitasi kegiatan antar agama, Independen.
baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu, Saking intensifnya mengikuti dialog lintas iman, tak
dan sebagainya di Forum Persaudaraan Umat Beriman
(FPUB) yang dipimpinnya. jarang ritual shalat dijalankan Kiai Muhaimin di tempat
peribadatan non-muslim. “Kalau saya nginep di Katedral,
Apa yang melatari sikap keterbukaannya? “Ini hablun shalatnya yo di Katedral,” kata mantan aktivis GP Ansor
min al-nas yang intinya moralitas dan humanitas. Pada ini. “Di Yogya sudah tahu semua, kalau waktu shalat, saya
aspek ini semua orang bisa ketemu,” ujar alumni PP akan shalat di manapun. Karena ju’ilat al-ardhu masjidan.
Krapyak Yogyakarta ini kepada Nurul Huda Maarif dari the Bumi seluruhnya dijadikan sebagai tempat shalat,”
WAHID Institute. katanya mengutip sabda Nabi SAW.
Karenanya, Kiai Muhaimin berpesan, jika bergaul “Tapi saya tidak shalat di altar gereja,” jelas anggota
dengan penganut agama lain jangan sekali-kali Dewan Kebudayaan DIY ini.
menyinggung masalah teologis. “Ini riskan. Nanti urung-
urung (belum apa-apa, red.) dicap kafir. Teologi itu Putera KH. Marzuki ini menyilahkan non-muslim
masing-masing, lakum dinukum waliya din,” katanya. untuk menginap di pesantrennya. “Banyak suster nginep
di pesantren saya untuk mengenal Islam. Belum lama
“Yang saya lakukan ini lebih ke aspek humanisme,” juga ada peneliti dari Universitas Berkeley di AS, India,
imbuh anggota Dewan Pembina Indonesian Conference Amerika, Cina, Korea, Roma dan Jepang,” ujarnya.
on Religion and Peace (ICRP) ini.
Karena keterbukaannya, Anggota MUI DIY bidang
Ia pernah menjalin kerja sama dengan Yayasan Kerukunan ini kerap dinilai kontroversial, terutama oleh
Buddha Suci, sebuah organisasi sosial beranggotakan banyak tokoh NU. “Beda pandangan iku gaweane wong
penganut Buddha, untuk program penanaman sejuta NU. Saya sendiri tidak punya pretensi semua harus
pohon Mahoni. Bentuk kerja sama itu, imbuhnya, bibit berpandangan sama dengan saya,” tegas salah satu
disediakan Buddha Suci dan pengelolaan lapangan pemrakarsa perundingan Malino ini.
ditangani dirinya dibantu Lakpesdam NU Yogyakarta.
“Baru 100 ribu pohon akan ditanam di lereng Merapi, Murid kesayangan pengasuh PP al-Mutaqin Pancasila
Piyungan, dan Bantul,” katanya. Sakti, Klaten, KH. Muslim Rifai Imampuro alias Mbah
Lim, ini juga menekankan pentingnya mengusung
Pria kelahiran Kotagede 13 Maret 1953 ini aktif isu kebangsaan, karena bisa menyatukan keragaman
ceramah di desa-desa yang mayoritas penduduknya non- masyarakat negeri ini. “Apapun agamanya, mereka iku
muslim. “Saya ceramah ke grass root, tidak ke elit. Tidak bongso dewe (bangsa kita sendiri, red.),” tandas anggota
hanya di desa muslim, juga desa non-muslim,” imbuh komisi dialog antar agama Asian Conference Religion on
penerima Tasrif Award tahun 2000 dari Aliansi Jurnalis Peace (ACRP) ini.
Nurul H. Maarif
32 Suplemen the Wahid Institute Edisi VI / Majalah Gatra / 1 April 2006
Radikalisme Islam Menghadang Keragaman Indonesia
Teladan dari
Kampung Sawah
Oleh: Abdul Aziz Ahmad
Ketua PBNU, Peneliti senior pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Agama, Departemen Agama
ILMUWAN Emile Durkheim menyebut agama sebagai conscience Kekerabatan dan ketetanggaan berprinsip tidak saling merugikan,
collective, landasan kesadaran kolektif. Dengan itulah identitas jadi hukum tak tertulis. Tolong-menolong dan gotong royong, jadi
sosial dibentuk dan direkat. Lalu, bisakah kebhinekaan agama darah dan daging. Maka setiap masalah sensitif tidak dieksploitasi
menjadi kekuatan integratif? Jawabannya mungkin tidak, jika bagi keuntungan suatu golongan, di atas kerugian golongan lain.
setiap orang menegaskan identitasnya sendiri.
Kesediaan berkorban demi harmoni menjadi pilar lain
Merujuk pengalaman, antropolog Clifford Geertz warga kampung. Orang Islam mau menerima, shalat maghrib
mengingatkan, kerukunan hanya terjadi ketika setiap pemeluk mereka sedikit terganggu musik gerejawi. Protes pemuda
agama tidak menonjolkan identitas agamanya. Itulah momen di Kristen atas kedatangan mubaligh luar yang ceramahnya keras,
mana syahwat untuk memaksakan identitas tunduk pada hasrat tidak dimaknai ajakan berseteru. Tapi dihormati sebagai aspirasi
kuat untuk rukun. Jika ingin melihat momen seperti ini terwujud menjaga harmoni. Sebaliknya, umat Kristiani dan umat lain rela
dalam realitas, tak perlu pergi jauh. Lihatlah Kampung Sawah di menerima, waktu istirahat terganggu suara keras ajakan shalat
desa Jatimurni, di pinggir Kota Bekasi. subuh dan shalat lain. Mereka hormati keberatan orang Islam atas
pembangunan rumah ibadah yang tak prosedural. Dan campur
Jatimurni, yang dimekarkan dari desa Jatiranggon, tak ba tangan pemerintah diterima positif, karena memang dirasakan
nyak dikenal. Justeru Kampung Sawah, salah satu kedusunannya, positif.
amat legendaris sejak jaman penjajahan Belanda. Di kampung
inilah bersembunyi para buronan VOC. Tapi, Kampung Sawah Di Kampung Sawah, menghormati agama orang lain bukan
juga bersejarah. Karena menjadi salah satu perkampungan orang sekedar pemanis. Warga tahu, doktrin agama tak mungkin
Betawi yang paling awal mengalami kebhinnekaan agama dan disatukan. Tapi mereka juga tahu, aspek sosial agama bisa
etnisitas. Pemeluk Islam, Katolik dan Protestan adalah mayoritas. dijadikan sarana membangun saling hormat dan persatuan umat.
Tapi di sini juga ada warga Hindu dan Budha. Dinamika hubungan Itulah refleksi pengalaman rohaniah warga yang terwariskan
sosial penduduk demikian khas penduduk asli: ramah, siapapun dari satu ke lain generasi. Bahwa pluralitas adalah keniscayaan
dipandang setara dan menghindari penonjolan identitas agama. hidup, tumbuh menjadi keyakinan. Pluralisme lalu menjadi titik
perjuangan membangun kohesi sosial.
Seperti umumnya orang Betawi, orang Kampung Sawah
tak mengenal marga. Tapi persentuhan sebagian warga dengan Tapi, ancaman terbesar bagi kerukunan sungguh bukan dari
ke-Kristen-an mendorong mereka membangun marga dengan penduduk asli. Melainkan dari pendatang permanen maupun
nama yang khas Betawi. Maka lahirlah marga Bicin, Napiun, Empi, temporal. Banyak dari mereka seolah tak tahu adat. Padahal orang
Rikin atau Kelip. Mereka lalu menerapkan perkawinan eksogami, luar bisa belajar dari model ini, jika dipahami dalam konteks
antar marga. Meski perkawinan preferensial yang mengutamakan sejarah dan budaya yang melatarinya. Toh, ketahanan orang
satu agama tetap pilihan utama, perkawinan silang antar pemeluk Kampung Sawah menjaga tradisi toleran dan harmonis, amat
agama sering terjadi. Dengan begitu, pertalian keluarga turut tergantung pada kemampuan domestikasi mereka. Yakni, proses
menyuburkan kerukunan, di atas identitas agama. penjinakan aneka pengaruh dari luar. Jika sebaliknya yang terjadi
kelak, maka Kampung Sawah tak lagi relevan.
Tapi tidak berarti di sana sama sekali sepi dari konflik.
Ketika sebagian warga membangun rumah ibadah yang tak Di saat pluralisme telah diputus haram dan orang cenderung
prosedural, warga lain protes. Di sini pemerintah desa turun beragama dengan bekal amarah, selayaknya Kampung Sawah
tangan. Sambil prosedur ditaati, kepala desa memfasilitasi diteladani. Di sini tersedia “konstruk teoretik”, bahwa konflik dapat
ibadah warganya dengan memfungsikan balai desa sebagai dikelola dan integrasi dapat terwujud. Dan harmoni tetap bisa
tempat ibadah. Konflikpun teratasi. Di sini nilai-nilai kewajaran dibangun di tengah dinamika kehidupan beragama masyarakat
dibangun: penduduk berlainan agama bisa hidup berdampingan. yang majemuk.
Suplemen the Wahid Institute Edisi VI / Majalah Gatra / 1 April 2006 33
dok.WI/ Witjak
34
Depancasilaisasi Lewat Perda SI
dok.WI/ Gamal Ferdhi jilbab itu dengan terpaksa,” katanya kepada peneliti dari
Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR),
Perempuan berdemo menolak peraturan diskriminatif Subair Umam dan Mukrimin Amin di Makassar.
Maria hanya puncak gunung es ‘korban’ pemberlakuan
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 5/2003 tentang
Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Bulukumba.
Meski pasal 13 Perda itu menyebut: “Peraturan Daerah
ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam
dan berdomisili dan atau bekerja dalam wilayah Kabupaten
Bulukumba.”
Bahkan ayat 2 di pasal dan Perda yang sama menegaskan:
“Bagi Karyawan/ Karyawati, Mahasiswa/ Mahasiswi dan Siswa/
Siswi dan pelajar serta masyarakat yang tidak beragama Islam
busananya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
bagi agama masing-masing.”
Selain Perda di atas, Bupati Bulukumba Patabai Pabokori
pada 25 Agustus 2003, juga mengesahkan dua Perda lain
yang bernuansa Islam. Pertama, Perda No. 2/2003 tentang
Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah dalam
Kabupaten Bulukumba. Kedua, Perda No. 6/2003 tentang
Pandai Baca al-Qur’an bagi Siswa dan Calon Pengantin dalam
Kabupaten Bulukumba.
“Perda Pandai Baca al-Qur‘an berpotensi memicu konflik
sosial,” kata Subair Umam. Kesimpulan itu berdasarkan
penelitiannya, akibat Perda tersebut beberapa perkawinan
sempat tertunda karena calon pengantin tak dapat memenuhi
syarat itu. Padahal pihak keluarga sudah sosialisasi perkawinan
anaknya. Dalam kebudayaan Bugis Makassar, pembatalan
sebuah perkawinan merupakan siri’ (malu, red.).
Tak hanya bagi calon pengantin, Perda Pandai Baca al-
Qur’an mengharuskan tiap pelajar yang akan naik kelas atau
Depancasilaisasi Lewat Perda SI
Saat pemerintah berupaya mempertahankan melanjutkan sekolah untuk menjalani ujian mengaji. Mereka
keutuhan NKRI, pemerintah daerah justru dinyatakan lulus bila bisa membaca al-Qur’an dan mendapat
menggerogotinya dengan menelurkan Perda- sertifikat sebagai tanda kemahiran.
perda syariah. Itulah upaya depancasilaisasi
yang dilakukan elit politik dengan cara “Sertifikat sebagaimana disebut pada ayat (1) dikeluarkan
membajak syariat Islam. oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasakan
rekomendasi dari sekolah yang bersangkutan dan pengawas
S epucuk undangan dari Desa Garuntungan, Kecamatan pendidikan agama,” jelas pasal 5 ayat 2 Perda itu.
Kindang, Bulukumba untuk menghadiri pertemuan
kader-kader kesehatan sekecamatan diterima Maria Selain Perda itu, Bupati Patabai mengaku menggunakan
(nama samaran, red.) dengan gembira. Dengan seragam dana taktis daerah untuk mendukung program pakaian
pantalon putih dipadu kemeja putih, bidan desa ini bergegas muslim. Juga membentuk 12 desa muslim sebagai
ke balai desa salah satu desa percontohan syariat Islam itu. percontohan penerapan syariat Islam. Ternyata proyek-proyek
yang dicanangkan bupati itu menyimpan aneka masalah.
Pelataran balai desa telah dipadati warga. Maria bergegas
menuju kerumunan itu. Namun langkahnya dihentikan panitia. “Penentuan antara desa percontohan muslim dan
Pasalnya, perempuan yang rajin kebaktian di gereja ini tak yang bukan, sangat problematik dan bisa menimbulkan
memakai jilbab (tutup kepala perempuan muslim). Meskipun kecemburuan antar warga. Mereka yang desanya tidak
petinggi desa setempat tahu Maria adalah non-muslim, sehelai dianggap sebagai desa muslim juga bisa marah,” tegas
jilbab tetap saja disodorkan. anggota DPRD Bulukumba dari Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB), Zainal Abidin kepada Muh. Mabrur dari LAPAR Makassar.
Maria tak mendebat. “Daripada jadi masalah, saya pakai
Jejak Bulukumba yang getol menerapkan syariat Islam ini
diikuti daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara
Barat, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat.
Para legislator lokal berbondong-bondong studi banding
dengan kas daerah ke tempat-tempat yang telah menerapkan
Perda bernuansa Islam. Padahal banyak diantara mereka yang
Suplemen the Wahid Institute Edisi VII / Majalah Gatra / 29 April 2006 35
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
dok.WI/ Gamal Ferdhi executive review.
“Keputusan pembatalan Perda itu ditetapkan dengan
Wajah perempuan Aceh saat ini dok.WI/Acep Zamzam Noor
Peraturan Presiden paling lama 60 hari sejak diterimanya
hanya menjiplak peraturan-peraturan bersifat Islami itu. Perda,” imbuh Dosen Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini
“Teknik legal drafting Perda-perda itu bermasalah, karena mengutip ayat 3 pasal yang sama di UU Otda.
copy paste. Pergi ke satu daerah, balik dengan Perda dari Kenyataannya, Perda-perda Islami itu masih tetap
daerah itu, diganti judulnya, bahkan ada daerah yang lupa diberlakukan pemerintah daerah hingga saat ini. “Menurut
nama kabupaten (yang dijiplak, red.) masih belum diganti,” data yang kami dapat dari Komite Pemantauan Pelaksanaan
ungkap Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Otonomi Daerah, beberapa daerah memang sengaja tidak
Denny Indrayana (lihat: Ada Unsur Melecehkan al-Qur’an dan melaporkan keberadaan Perda-perda yang dibuatnya. Hingga
Hadits). saat ini kami masih mencari data apakah Perda-perda Islami
itu telah sampai ke tangan Departemen Dalam Negeri atau
Taktik legislator daerah yang diungkap Denny itu kembali belum,” ungkap Rumadi.
terbukti, ketika Anggota Komisi A DPRD Depok Qurtifa Wijaya
mengakui, Rancangan Peraturan Daerah Anti Pelacuran dan Seandainya executive review tidak dijalankan pemerintah,
Anti Minuman Keras Kota Depok meng-copy paste peraturan jalan lain yang masih terbuka yaitu mengajukan judicial review
daerah serupa dari Kota Tangerang. ke MA atau mengajukan gugatan ke MK. “Di luar itu ada proses
sosiologis, politis, bagaimana masyarakat melakukan pressure
“Komisi A sudah melakukan kunjungan ke Kota Tangerang di luar konteks hukum agar terjadi legislative review,” jelas
yang memiliki Perda No. 7/2005 tentang Antimiras dan No. Denny Indrayana.
8/2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Kunjungan termasuk
juga ke Bali dan Banjarmasin,” kata anggota FPKS ini seperti Ironis, saat pemerintah pusat dengan berbagai upaya
ditulis Indo Pos (18/4/2006). mempertahankan keutuhan Indonesia, pemerintah daerah
dan elite lokal justru menggerogoti persatuan bangsa dengan
Di samping bermasalah pada teknik pembuatan, Denny menelurkan Perda-perda dengan membajak syariat Islam.
menilai, Perda bernuansa Islami tidak mematuhi hirarki
perundang-undangan yang dimandatkan UU No. 10/2004 “Syariat Islam direduksi menjadi sekedar masalah kulit
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. semata yang tidak menyentuh kebutuhan nyata masyara-
Berdasar UU ini, Perda berada di bawah UU No. 32/2004 kat. Mereka gagal mempromosikan susbtansi ajaran Islam
tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih dikenal dengan UU (maqashid al-syariah) dalam konteks pelayanan publik,” kata
Otonomi Daerah (Otda). Rais Syuriyah NU Australia-New Zealand Nadirsyah Hosen
(lihat: Reformasi Syariat Birokrasi).
Disebutkan dalam Pasal 10 ayat 3 UU Otda, urusan politik
luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal Unsur maqâshid al-syarî’ah lainnya yang gagal dipenuhi
nasional, dan agama merupakan wewenang pemerintah pusat. adalah hifdh al-dîn (memelihara agama). Unsur ini bisa diberi
konteks jaminan kebebasan beragama bagi seluruh umat
“Kalau diatur Perda, keagamaan jadi masalah daerah. manusia seperti yang dijalankan Rasulullah di Madinah.
Maka bisa diinterpretasikan, ini kewenangan pusat yang
diserobot oleh daerah,” tegas Doktor Hukum Tata Negara Dengan demikian, Perda-perda SI tidak saja bisa dibatal-
lulusan Universitas Melbourne Australia ini. kan demi hukum, tapi juga batal demi logika kemanusiaan,
bahkan Islam.
Dari situ, Program Officer Pluralisme Watch the WAHID
Institute Rumadi menyimpulkan, “Karena babonnya (tiga Perda Diperlukan ketegasan pemerintah pusat menghentikan
SI Bulukumba, red.) sudah bermasalah, otomatis duplikatnya proses depancasilaisasi lewat Perda SI ini, agar bangsa
juga,” katanya. Indonesia yang beragam tidak terpecah-belah.
Tapi banyak cara menyelesaikan persoalan yang Gamal Ferdhi, Nurul H. Maarif
menumpuk dalam Perda itu. Menurut pasal 145 ayat 2 UU Otda
menyatakan Perda yang bertentangan dengan kepentingan Spanduk sindiran bagi Syariatisasi Tasikmalaya
umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Langkah ini disebut
36 Suplemen the Wahid Institute Edisi VII / Majalah Gatra / 29 April 2006
dok.pribadi Depancasilaisasi Lewat Perda SI
Reformasi Syariat
Birokrasi
Oleh: Nadirsyah Hosen
Ketua Syuriah PCI-NU Australia-New Zealand
BERAKHIRNYA kekuasaan Orde Baru (1966-1998) ditandai atau tidak.
dengan semangat melakukan reformasi. Setelah tuntasnya Contoh lain adalah bagaimana para penggagas
reformasi personal (tahap pertama) yang dicirikan dengan
naiknya para pemain baru di gelanggang politik nasional, penerapan syariat Islam itu memberikan kontribusi pemikiran
reformasi tahap kedua digelar dengan melakukan amandemen agar birokrasi kita di daerah lebih ramping dan tepat sasaran
UUD 1945. Periode reformasi konstitusional ini kemudian serta membenahi sistem penggajian dan insentif yang adil
diikuti dengan tahapan berikutnya: reformasi birokrasi. sesuai dengan merit system.
Unsur pelayanan publik dan penataan kembali aparat Indikator berikutnya adalah fasilitas publik seperti toilet
pemerintah baik di pusat maupun di daerah guna menjadikan umum, jalan raya, air bersih, lampu penerangan, angkutan
birokrasi lebih efisien dan efektif adalah unsur penting dari umum, dan gedung sekolah terpelihara dengan baik dan
reformasi birokrasi. Tersendatnya reformasi pada periode ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Ini semua
bukan saja mempersulit amanat gerakan mahasiswa 1998 termasuk inti atau substansi dari syariat Islam. Dan celakanya,
untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), ini pula yang sulit kita dapati di daerah yang menerapkan atau
tapi juga membuat masyarakat luas tidak merasakan dampak tidak menerapkan syariat birokrasi. Lalu apa bedanya bagi
positif gerakan reformasi paska Orde Baru. masyarakat antara menerapkan syariat atau tidak?
Dalam konteks ini menarik dicermati respon sejumlah Kedua, sebagian topik yang diatur dalam syariat birokrasi
kelompok Islam untuk turut serta dalam proses reformasi. sebenarnya sudah kebablasan. Tidak ada aturan fiqh yang
Mereka memaknai reformasi sebagai cara agar syariat Islam mengatur pasangan calon pengantin untuk pandai baca-tulis
dapat diterapkan di Indonesia. Setelah gagal mendesakkan al-Qur‘an. Fiqh juga tidak memberikan sanksi duniawi baik
usulannya untuk mengamandemen pasal 29 UUD 1945 administratif ataupun pidana, bagi perempuan yang tidak
dengan memasukkan kembali tujuh kata dari Piagam Jakarta, menutup rambutnya. Kalaupun pemakaian jilbab dianggap
sejumlah elemen di tubuh umat mempromosikan ide kewajiban syar’i, maka ini merupakan urusan individu dengan
penerapan syariat Islam di beberapa daerah. sang Khalik. Syariat birokrasi telah mencampuradukkan mana
yang tuntunan moral, mana yang berupa anjuran dan mana
Bukannya turut serta menggagas dan mengisi program yang berupa kewajiban agama.
reformasi birokrasi, sesuai prinsip negara hukum dan
pemerintahan yang baik, mereka malah asyik mempromosikan Ketiga, syariat birokrasi di sejumlah daerah juga tidak
syariat versi mereka melalui tangan-tangan birokrasi. Ini yang memenuhi paradigma birokrasi modern: catalytic government
saya sebut dengan “syariat birokrasi”. dan community-owned government (David Osborne dan Ted
Gaebler, 1993). Birokrasi pemerintahan seharusnya lebih
Topik yang diatur mulai dari masalah aturan berpakaian, berfungsi sebagai katalis, yang melepaskan bidang-bidang
pembuatan papan nama Arab Melayu, pemberlakuan “jam yang seharusnya dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat.
malam” bagi perempuan sampai dengan diadakannya Masalah berpakaian dan kemampuan memahami huruf
program baca tulis al-Qur‘an bagi calon pengantin. Bentuk Arab sejatinya merupakan urusan masyarakat bukan urusan
perangkat hukum yang digunakan mulai dari Surat Edaran birokrasi. Birokrasi seharusnya memberdayakan masyarakat
Bupati, Instruksi Walikota, Surat Gubernur sampai dengan agar tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Yang
Peraturan Daerah (Perda). kita saksikan beban birokrasi kita malah menjadi semakin
bertambah.
Syariat birokrasi semacam ini paling tidak mengandung
tiga persoalan. Pertama, syariah Islam direduksi menjadi Kegairahan sejumlah daerah menerapkan syariat birokrasi
sekedar masalah kulit semata yang tidak menyentuh justru dapat menjadi bumerang ketika masyarakat lambat laun
kebutuhan nyata masyarakat. Mereka gagal mempromosikan akan menyadari bahwa hidup mereka tidak berubah menjadi
susbtansi ajaran Islam (maqashid al-syariah) dalam konteks lebih baik. Padahal reformasi bukan sekedar mengubah aturan.
pelayanan publik. Bagi masyarakat, syariat Islam dianggap Menurut Justice Kirby, reform is a change for the better.
berhasil diterapkan apabila pegawai di kantor bupati melayani
publik dengan baik, efektif, efisien dan tidak ada unsur KKN. Kita pantas untuk khawatir kalau syariat birokrasi ini dapat
Bukanlah menjadi soal apakah pegawai tersebut berjilbab dan melalaikan kita untuk fokus pada tahapan reformasi yang amat
apakah papan nama kantor bertuliskan huruf Arab Melayu mendesak kita lakukan saat ini: reformasi birokrasi!
Suplemen the Wahid Institute Edisi VII / Majalah Gatra / 29 April 2006 37
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
Denny Indrayana, SH, LLM
Ketua PUKAT FH-UGM
Perda SI
Melecehkan al-Qur’an & Hadits
Fenomena maraknya Perda bernuansa Syariat Islam (SI) berkaitan dengan: memperjuangkan SI melalui koalisi
pertama, terbukanya peluang lewat otonomi daerah (desentralisasi). Kedua, dengan partai-partai nasionalis.
aspirasi permanen ‘sebagian’ kelompok Islam untuk memasukkan hukum Islam ke
dalam hukum nasional. Karena upaya memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta Tentu ada yang menjawab secara
dalam amandemen UUD tidak kunjung berhasil, sekarang kecenderungan itu tulus ingin ada SI itu. Kalau di DPR
bergeser ke tingkat daerah melalui Peraturan Daerah (Perda). Dalam istilah ada almarhum Hartono Marjono yang
Mao Tse-tung, strategi ini disebut ‘desa mengepung kota’. Jadi kalau Perda-perda memang perjuangannya tulus. Tapi
sudah ada di berbagai daerah, pada akhirnya SI menjadi bagian yang tidak bisa yang lain adalah politisi-politisi free rider
dihilangkan lagi dari tengah-tengah masyarakat. Demikian Ketua Pusat Kajian yang hanya memanfaatkan SI sebagai
Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Denny kendaraan politiknya.
Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D kepada Subhi Azhari dan Widhi Cahya dari the WAHID Apa saja permasalahan Perda-perda SI?
Institute.
Dari segi teknik legal drafting Perda-
Siapa ‘sebagian’ umat Islam Indonesia politik. Pada 2004, PBB melontarkan perda itu bermasalah, yaitu copy paste.
yang setuju formalisasi SI? gagasan SI, tapi tidak ada konsistensi Pergi ke satu daerah, balik dengan Perda
memperjuangkannya. Ada dua indikator. dari daerah itu, diganti judulnya, bahkan
Mengenai pastinya, agak sulit. Pertama, karena disertasi saya tentang ada daerah yang lupa nama kabupaten
Tapi dari proses amandemen UUD 45, perubahan UUD, jadi saya baca risalah (yang dijiplak, red.) masih belum diganti.
jumlahnya lebih kecil dari 50 persen. rapat PBB dalam sidang DPR antara 1999-
Indikatornya, pertama, dua ormas Islam 2002. Ada kata-kata, “Sudahlah, kita sama- Dari segi moral juga bermasalah.
terbesar NU dan Muhammadiyah tidak sama tahu kalau (kita, red.) ini tidak akan Mereka hanya jalan-jalan menghabiskan
lagi getol mendorong, bahkan menolak kita teruskan perdebatan itu”. Yang lain anggaran. Itu artinya koruptif. Padahal
Piagam Jakarta masuk dalam UUD. mengatakan, “Tapi jangan sekarang, malu di saat yang sama mereka meneriakkan
Representasi pendukung SI, biasanya di depan konstituen. Nanti saja di detik- Perda SI.
kelompok-kelompok yang relatif detik terakhir”. Ini tanda mereka tidak
bersemangat untuk tidak mengatakan serius, hanya sandiwara saja di depan Dari segi waktu, menjelang pilkada
radikal, seperti FPI atau DDII. konstituen. untuk menarik simpati masyarakat.
Dan dari segi substansi: ecek-ecek (tidak
Kedua, partai yang mendukung Kedua, saat pemilu. Dalam rentang signifikan, red.), sangat prosedural, dan di
adalah PPP, PBB dan PDU. Tiga partai itu waktu 1-2 bulan usai Pemilu Legislatif, permukaan. Seperti Kalimantan Selatan
kalau dijumlahkan, itu minoritas. Sudah saat Pemilu Presiden, PBB berkoalisi yang membuat Perda Jumat Khusu’,
minoritas dari konteks keormasan, dari dengan Partai Demokrat, Golkar dan Raperda Larangan Mandi di Sungai, dan
organisasi politik lebih minoritas lagi. lain-lain yang tidak memperjuangkan Perda Ramadlan. Kalau Perda hidup
Apalagi tiga partai itu ‘elitis’ aspirasinya. SI. Mungkin itu masalah pilihan sederhana bagi pejabat atau anti korupsi,
Saya tidak yakin tiga partai ini dipilih politik. Tetapi dari sisi kesetiaan itu menurut saya lebih SI.
semata-mata karena SI. Karena kalau memperjuangkan SI, usai mendapatkan
ditawarkan SI yang mana, saya yakin tiga dukungan konstituen mereka Pembuatan Perda SI juga tidak
partai ini akan berdebat. tinggalkan tanpa berfikir panjang. sesuai dengan UU No. 10/2004 tentang
Dan jangan pernah bermimpi berhasil Pembentukan Peraturan Perundang-
Saya melihat ada manipulasi- undangan. Karena dari segi penjaringan
manipulasi untuk kepentingan aspirasi, tidak maksimal. Biasanya ada
manipulasi, dengan mendatangkan orang
untuk membawa aspirasi. Itu kemudian
diklaim sebagai aspirasi masyarakat.
Kemudian dari sisi tertib hukum, UU
No. 10 itu menyebut hierarki peraturan.
Berdasar UU itu, Perda ada di bawah
38 Suplemen the Wahid Institute Edisi VII / Majalah Gatra / 29 April 2006
Depancasilaisasi Lewat Perda SI
UU No. 32/ 2004 yang mengatakan bisa diargumentasikan lex specialist dilanggar Perda itu, maka mereka bisa
masalah keagamaan itu adalah masalah terutama kalau ada local content, aspirasi mengajukan keberatan ke MK. Tapi
pusat. Kalau diatur Perda, keagamaan lokal. Tapi dari sisi lain ini melanggar menurut aturan kita, Perda diuji ke MA,
jadi masalah daerah. Maka bisa hak asasi orang yang mau menikah, tapi sedang MK hanya menguji UU hingga
diinterpretasikan, ini kewenangan pusat belum bisa baca tulis al-Qur‘an. Jadi UUD. Ini hanya inovasi, toh Perda itu
yang diserobot oleh daerah. antara local content dengan national adalah undang-undang, hanya dia dibuat
Beberapa Perda menyebut content itu bertentangan atau tidak. Pemerintah Daerah.
konsiderannya al-Qur’an dan Hadits.
Bagaimana posisinya dalam sistem Apakah diatur di sana kalau orang Di luar itu ada proses sosiologis,
hukum kita? tidak bisa baca tulis al-Qur’an, disediakan politis, bagaimana masyarakat melakukan
proses belajar baca tulis sehingga pressure di luar konteks hukum agar
Barangkali ingin menegaskan bahwa tidak menghambat hak dia untuk terjadi legislative review, yaitu mendorong
ini adalah aturan yang bersumber dari menikah? Kalau tidak maka akan terjadi lagi parlemen dan kepala daerah untuk
hukum Islam, dan agar lebih menjual penyelundupan hukum. Orang-orang merubah, mencabut atau memperbaiki
kepada publik. Karena UUD atau UU yang mau kawin pindah kabupaten. Perda-perda itu.
tidak pernah menyebut, berarti al-Qur’an Apa langkah-langkah yang bisa Siapa saja yang bisa melakukan Judicial
dan Hadits tingkatnya hanya di tataran ditempuh untuk memperbaiki Perda- Review?
konsideran Perda. Kalau orang yang perda itu?
mengerti legal drafting, di situ ada unsur Kelompok yang merasa Perda itu
melecehkan al-Qur’an dan Hadits karena Kalau proses hukumnya, ke MA lewat bermasalah. Diajukan ke MA dengan
Perda ada di hierarki peraturan yang judicial review. Dengan catatan 180 hari permohonan tertulis. Legal standingnya
paling bawah menurut UU No. 10/2004. setelah Perda itu dikeluarkan, kalau lewat akan dilihat.
Begitu interpretasi yang valid. maka kadaluarsa permohonannya.
Kalau di Bulukumba misalnya para
Biasanya alasan para elit lokal Kemudian ada mekanisme dalam mempelai atau LSM yang mempunyai
membuat aturan untuk masalah UU No. 32/ 2004, yaitu executive review. kepentingan langsung dengan masalah
yang sama dengan pusat memenuhi Perda yang dibuat harus dikirim ke pusat. advokasi, masyarakat yang dirugikan,
kebutuhan daerah. Jika melanggar, Perda itu bisa dinyatakan atau yang menganggap Perda itu
tidak berlaku oleh Peraturan Presiden, tidak aspiratif. Bisa kelompok muslim
Kalau aturan itu spesialis (lebih walaupun daerah yang bersangkutan dan non muslim, karena isi peraturan
khusus) karena ada local content, bisa. bisa mengajukan keberatan ke MA. Tapi yang diskriminatif hanya berlaku untuk
Misalnya, ternyata di daerah itu ada sekarang belum kelihatan ada executive kelompok muslim.
hukum adat yang dilestarikan secara review untuk Perda-perda SI. Padahal
turun-temurun. Misalnya, ijab kabul itu kalau dikaji, pasti ada pertentangan Kalau Perda Prostitusi kelompok
lebih afdhol dengan Bahasa Arab, silahkan dengan UU No. 32/2004, UU No. 10/2004 perempuan yang paling dirugikan, kalau
saja. Tapi tidak menjadi aturan yang wajib, bahkan UUD. Perda baca tulis al-Qur‘an kelompok yang
hanya fakultatif. Tapi pada saat aturan ingin menikah yang dirugikan. Tapi saya
itu menjadi wajib, bisa bermasalah kalau Juga ke Mahkamah Konstitusi (MK). sendiri merasa dirugikan, karena menurut
dilihat dari segi hierarki tadi. Pihak yang merasa hak-hak konstitusinya saya ada manipulasi syariat Islam di situ.
dilanggar, misalnya di Bulukumba Hanya saja ini ini belum tentu pendapat
Syarat baca tulis al-Qur‘an memang hak dasar menikah yang dijamin UUD orang banyak.
Suplemen the Wahid Institute Edisi VII / Majalah Gatra / 29 April 2006 39
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
Peluncuran program civic education dok.Muhammadiyah
Asupan Demokrasi
untuk Kebangsaan
Runtuhnya Orde Baru berefek pada pendidikan W arung nasi Ceuceu Inggrid di pojok selatan
kewarganegaraan atau civic education di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati
berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Tidak Bandung tak berubah sejak delapan tahun silam.
hanya yang formal, lembaga non-formal seperti Makanan lezat dan harga ramah untuk kantong mahasiswa.
pesantren dan lembaga swadaya masyarakat Kalaupun ada perubahan, paling fokus obrolan para
tak ketinggalan. Bagaimana mata ajar itu pelanggannya yang mayoritas mahasiswa kampus itu.
dikembangkan?
Pemilihan Umum (Pemilu) kampus untuk memilih
presiden mahasiswa, adalah topik paling seru bagi mahasiswa
perguruan tinggi di kawasan Cibiru Bandung itu. Perhelatan
ini digelar setahun sekali. Layaknya Pemilu dalam skala
nasional, di sana juga ada undang-undang kepartaian,
parpol, kampanye, azas trias politica, debat kandidat presiden
mahasiswa dan sebagainya.
40 Suplemen the Wahid Institute Edisi VIII / Majalah Gatra / 7 Juni 2006
Asupan Demokrasi Untuk Kebangsaan
Itulah miniatur praktek demokrasi di level perguruan Dengan sokongan pemerintah itu, CE berhasil masuk
tinggi. Tak hanya di UIN Bandung, dinamika politik yang berbagai kampus di negeri ini, kendati dengan nama beragam.
disebut student governance ini juga merebak di hampir seluruh Di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta misalnya, materi
kampus di tanah air. ini bertitel Pendidikan Resolusi Konflik dan Perdamaian, di
Universitas Trisakti bertitel Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi
Praktek demokrasi dalam bentuk pemilu di berbagai dan HAM, di Universitas Mercu Buana (UMB) bertitel
level memang disambut antusias, baik oleh mahasiswa Pendidikan Etika Berwarganegara, dan di Universitas Bina
maupun masyarakat. Namun terdapat keterputusan antara Nusantara (Ubinus) bertitel Character Building.
semangat itu dan sikap masyarakat saat merespon persoalan
kebangsaan. Perguruan Tinggi Islam Negeri atau Swasta dan Perguruan
Tinggi Muhammadiyah tetap menggunakan nama civic
“Masyarakat kita sangat semangat berdemokrasi. Tapi education. “Ini terjadi karena di dalam kurikulum, kita diberi
artikulasi dan ekspresi sebagian mereka memperlihatkan keleluasaan oleh pemerintah dalam hal penamaan. Yang
sikap-sikap yang uncivilized. Dengan dalih demokrasi, mereka terpenting substansinya,” jelas Abdul Rozak.
membakar gedung, merusak mobil dan sebagainya,” tegas
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta, Prof. Dr. Ditambahkannya, saat ini tidak kurang dari 213
Dede Rosyada. perguruan tinggi Islam telah mengajarkan CE, yaitu 47
Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN), 79 Perguruan Tinggi
Fenomena menjalani kebebasan yang cenderung anarkis Islam Swasta (PTIS) di Jawa Barat dan Jakarta, dan 87 PTIS di
dan melanggar HAM, dinilai Dede, sebagai dampak pendidikan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Sedang di lingkungan
kewarganegaraan model Orde Baru yang menerapkan sistem Muhammadiyah, CE telah diajarkan setidaknya di 20
komando, dari atas ke bawah. “Perlu model pendidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Malah tak lama lagi CE
kewarganegaraan baru yang mengembangkan paradigma akan diajarkan di 509 SMA, 249 SMK, dan 171 MA di bawah
pembangunan yang berbasis masyarakat,” lanjut penulis buku naungan Muhammadiyah. Tak hanya di jalur formal, CE pun
Paradigma Pendidikan Demokratis ini. berkembang di jalur non-formal (lihat: Merajut Islam dan
Demokrasi).
Dengan alasan itu, Dede bersama kawan-kawannya
di UIN Jakarta mereformasi pendidikan kewarganegaraan Apakah semua itu mengindikasikan keberhasilan
saat pasca kejatuhan rezim Orba. Pembelajaran berorientasi pengajaran CE? Ternyata tidak. Dari hasil survei terhadap
demokratisasi Indonesia ini pun diberi nama Civic Education pengajaran CE di UIN Jakarta saja misalnya, terungkap fakta
(CE). minimnya kreativitas dosen, pembelajaran yang masih
instruktif dan gaya mengajar yang masih berbau Orba,
Secara umum, pembelajaran CE meliputi kajian dan sehingga menyebabkan mahasiswa kurang kritis.
pembahasan mengenai konstitusi, lembaga-lembaga
demokrasi, rule of law, hak dan kewajiban warga negara, Di luar itu, masih ada kendala terbatasnya buku ajar
partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam civil dan harganya yang mahal. “Ini sering mengganggu proses
society. belajar-mengajar, karena dosen akhirnya harus melakukan
ceramah lagi untuk menjelaskan isi buku,” tulis LP3 UMY dalam
Menurut Said Tuhuleley, munculnya kebutuhan atas CE laporannya.
didorong oleh tiga alasan utama. Pertama, meningkatnya
gejala ‘buta’ politik di kalangan warga negara. Kedua, Karena itu, Dede Rosyada berharap, CE harus terus
meningkatnya apatisme politik dengan semakin sedikitnya dikembangkan. “Juga perlu ada standard nasional yang baku
keterlibatan warga negara dalam proses politik. Dan ketiga, semacam Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) yang
masih terjadinya pelanggaran HAM baik yang dilakukan membina dosen Kewiraan, dilatih, di-training, dan seterusnya,”
negara maupun warga negara. imbuhnya.
“Di sinilah urgensi civic education, yakni mendorong setiap Hal yang sama disampaikan Udin S. Winataputra. Bahkan
orang agar menjadi warga negara yang partisipatif, kritis, taat Udin menilai, CE yang dikembangkan di Asia baru tahap to
hukum, menghormati perbedaan dan berani menyatakan know democracy (mengetahui demokrasi, red.). “Belum how to
pikiran dan perasaannya,” jelas Said yang juga Ketua Lembaga build democracy (bagaimana membangun demokrasi, red.),”
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Universitas ujarnya.
Muhammadiyah Yogyakarta (LP3 UMY).
Sebab itu pula, jika ada orang yang beranggapan
Alasan lainnya, Pendidikan Kewiraan mesti direformasi pengajaran CE di negeri ini telah berhasil, Udin
seiring derasnya arus demokratisasi. “Jadi CE itu kita isi dengan menyanggahnya. “Itu sering bikin saya malu hati. Saya sendiri
tiga pilar yang saling berkait, yaitu demokrasi, HAM dan civil merasa, kita belum banyak beranjak secara signifikan, kecuali
society,” kata Abdul Rozak dari Indonesian Center for Civic sebatas knowing (pengetahuan, red.),” akunya.
Education (ICCE) UIN Jakarta.
Karena itu Udin merasa masih banyak yang harus
Pemerintah pun menyambut baik pengembangan CE dilakukan para penggagas CE agar demokrasi di Indonesia
ini, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi benar-benar terwujud. “Seluruh komponen bangsa yang
(Dirjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional No. 267/DIKTI/ peduli dalam soal ini harus menyatukan pikiran dan terus
KEP/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah bekerja,” pesan profesor yang puluhan tahun menggeluti CE
Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan ini.
pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
Gamal Ferdhi, Nurul H. Maarif, Subhi Azhari
Sedang standar nasional pengajaran CE di sekolah dan
perguruan tinggi, kini tengah diperbaiki oleh Badan Standar-
isasi Nasional Pendidikan (BSNP). “Tim inilah yang menyiapkan
standar isi, metode pembelajaran dan pengajarnya,” jelas
Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta, Prof. Dr. Udin
S. Winataputra (baca: Baru Knowing, Belum Doing).
Suplemen the Wahid Institute Edisi VIII / Majalah Gatra / 7 Juni 2006 41
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
Prof. Dr. Udin Saripudin Winataputra Apa lagi tantangan yang dihadapi CE?
Tantangannya termasuk sistem
Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka
multipartai dan otonomi daerah. Misalnya
Baru Knowing, Belum Doing sejarah lahirnya UUD 1945 pasal 33 tentang
bumi, air, dan kekayaan laut dipelihara oleh
PULUHAN tahun menggeluti Civic dok.WI/ Gamal Ferdhi negara, itu yang merumuskan Hatta dan
Education (CE), menjadikan Prof. Dr. Udin Syahrir. Mereka itu pemuda Sumatera yang
S. Winataputra sangat berkompeten Ini berlangsung sampai tahun 1974. Tahun tahu di bawah alam Sumatera ada kekayaan.
berbicara soal ini. Menurutnya, CE di 1975 berubah jadi PMP. Tahun 1994 jadi Pendi Tapi karena Otda, ada kabupaten bertengkar
Indonesia baru sebatas knowing belum dikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). soal laut. Ini menyebabkan Indonesia
doing. Indikatornya, mahasiswa yang terkavling. Akhirnya yang terbentuk bukan
telah dibekali prinsip-prinsip CE, ketika Pelajaran-pelajaran itu menjadi alat orang yang punya jiwa keindonesiaan, tapi
berunjuk rasa masih ada yang tidak pemerintah untuk mengindoktrinasi rakyat. orang yang lokalis, primordial dan sangat
tertib. Malah tak jarang anarkis. Berikut Lewat mata pelajaran ini kita dicekoki egosentris. Itu ironis!
penuturannya kepada Gamal Ferdhi dan bagaimana seharusnya menjadi warga negara
Nurul H. Maarif dari the WAHID Institute: dengan memahami doktrin politik kenegaraan Bagaimana perkembangan CE saat ini?
waktu itu. Padahal seharusnya semua Sekarang ini, standar isi pendidikan
Apa tujuan awal diciptakannya CE? pendidikan itu untuk membangun warga
CE itu program kurikuler yang yang pro negara, bukan pro pemerintah. Kalau kewarganegaraan untuk SD, SMP, dan SMA
perlu kritis terhadap pemerintah. Barulah sangat dominan kontennya. Ini berarti anak
dirancang untuk sekolah di AS. Tujuannya beberapa tahun silam, pasca Orde Baru, sekolah hanya diperkuat knowing-nya. Untuk
membangun warga negara AS yang cerdas muncul wacana baru tentang pendidikan SMP misalnya, ada bunyi kompetensi, siswa
dan bertanggungjawab. Atau smart dan good kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan mampu menganalisis suasana kebatinan
citizens. Warga itu hypothetical citizen kata demokrasi. pembuatan konstitusi. Celaka! Kalau anak
Aristoteles. Maksudnya, semua orang baru SMP harus dicekoki untuk menganalisis, apa
bisa menjadi warga negara yang baik kalau Apa kelemahan CE yang ada sekarang? sih suasana kebatinan itu? Padahal itu untuk
ada upaya khusus mendidiknya. Jadi harus ada CE di Asia baru teaching about mahasiswa fakultas hukum jurusan hukum
upaya sistemik yang dilakukan pemerintah tata negara.
untuk membangun masa depan bangsanya. democracy (pengajaran tentang demokrasi,
Salah satunya dengan melakukan pendidikan red.) yang lebih ke wacana. Dengan kata lain Evaluasi CE itu sendiri seperti apa?
kewarganegaraan atau CE. baru how to know democracy (bagaimana Sekarang, karena knowing, evaluasinya
mengetahui demokrasi, red.) dan belum how
Adakah akar CE untuk konteks Indonesia? to build democracy (bagaimana membangun hanya testing. Kalau sudah doing, evaluasinya
Kita memang punya tradisi sendiri. demokrasi, red.) seperti di AS, Inggris dan New bukan lagi testing, tapi juga doing. Karena itu,
Zealand. Jadi di Indonesia kita harus bergerak Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
Upaya membangun bangsa itu lahir sejak ke tengah dulu. Jangan langsung melompat sekarang sedang memperbaiki standar isi,
awal abad 20. Kita mencatat ada semangat ke building. standar pembelajaran dan standar guru yang
berbangsa Indonesia yang oleh orang Barat nantinya akan diterapkan dari SD sampai PT.
ditengarai sebagai indikator bangkitnya Bukankah CE sudah cukup lama diajarkan di
kesadaran orang-orang Timur. Puncaknya Indonesia? Bukankah banyak orang beranggapan CE
pada 28 Oktober 1928. Saat itu sejumlah telah berhasil?
anak muda berikrar dan bersemangat untuk Memang. Tapi demokrasi itu tumbuh
menjadi banga yang satu, hidup di tanah jika ada kulturnya. Sebagian besar orang Itu sering bikin saya malu hati. Saya
tumpah yang satu dan berbahasa yang satu mengatakan, kita tidak punya akar demokrasi. katakan, itu hanya lips service. Saya sendiri
bahasa Indonesia. Ini kian mengkristal ketika Karena sejarah kita itu sejarah kerajaan atau merasa, kita belum banyak beranjak secara
Indonesia merdeka pada 1945. monarki lokal. Budaya kita bukan budaya signifikan. Dalam pemikiran memang banyak
Indonesia, tapi budaya komuniter. Saya sering berubah.
Jadi tradisi bernegara bangsa Indonesia ada dialog dengan orang DPR. Dalam benak
sejak dini? mereka bukan Indonesia nomor satu, tapi Lalu capaian apa yang telah diraih CE?
partai. Apalagi kalau sudah menjelang Pemilu. Yang paling kelihatan hanya knowing
Betul! Persoalannya bagaimana Sebenarnya politisi harus diajarin slogan
mewujudkan itu? Salah satu alatnya adalah mereka sendiri: “loyalitas pada partai selesai saja. Orang banyak tahu demokrasi. Itupun
pendidikan sebagai sarana membangun ketika loyalitas pada bangsa dimulai”. baru pada tingkat akademis. Doing-nya ada,
bangsa ini lewat generasi mudanya. Inilah tapi kalau dipersentase mungkin knowing-nya
latar historis dan filosofis mengapa kita 75 persen. Buktinya anak-anak sekolah kalau
harus punya program pendidikan yang berdemo nggak bisa tertib. Indikatornya itu
dirancang khusus untuk membangkitkan saja. Mereka tahu demokrasi, tapi belum bisa
kesadaran berbangsa. Maka pada era mempraktekkannya.
61-an dikembangkanlah mata pelajaran
Civic. Tahun 1968, Civic berubah menjadi Jadi, banyak pekerjaan yang harus kita
Pendidikan Kewargaan Negara (PKN). Doktrin lakukan. Seluruh komponen yang konsen
pemerintahnya mulai dikurangi dan muncul dalam soal ini harus menyatukan pikiran dan
doktrin negara yaitu UUD 1945 dan Pancasila. konsisten menyebarkan hal ini lewat media
massa, sehingga terbangun kebersamaan
sebagai bangsa. Misalnya kesadaran orang
Aceh, Jawa, Sunda, Manado dan sebagainya.
Bangunlah kesamaan itu. Jangan tonjolkan
perbedaannya. Simbol-simbol Indonesia harus
selalu dikedepankan.
42 Suplemen the Wahid Institute Edisi VIII / Majalah Gatra / 7 Juni 2006
Asupan Demokrasi Untuk Kebangsaan
Civic Education: dok.pribadi
Pengalaman Pendidikan
di Indonesia
Oleh: Azyumardi Azra
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
DI KALANGAN dunia pendidikan kewargaan mencakup pengetahuan bergulir, mulai muncul pertanyaan
di Indonesia, Civic Education (CE) tentang lembaga-lembaga dan sistem tentang relevansi mata kuliah Pancasila
termasuk istilah baru yang semakin yang terdapat dalam pemerintahan, dan Kewiraan. Usaha reformasi mata
populer, khususnya pada sewindu sistem politik, proses-proses demokrasi, kuliah ini ternyata tidak semudah yang
reformasi. Walaupun sebenarnya, hak dan kewajiban warga negara, dibayangkan. Di perguruan tinggi,
Indonesia berpengalaman cukup administrasi publik dan sistem hukum. mata kuliah Pancasila akhirnya ‘diubah’
lama dalam bidang ini, yaitu Selain itu, pendidikan kewargaan juga Depdiknas menjadi Filsafat Pancasila.
pengajaran mata pelajaran Civics mencakup keahlian dan pengetahuan Sementara, mata kuliah Kewiraan
dan kemudian Pendidikan Pancasila tentang kewarganegaraan aktif, refleksi cenderung sulit diubah, karena terdapat
dan Kewarganegaraan (PPKn). Tentu kritis terhadap proses-proses politik dan resistensi yang kuat dari dosen-dosen
saja terdapat perbedaan-perbedaan pemerintahan, dan kerjasama di antara Kewiraan yang memiliki privilege berupa
substantif dan metodologis antara CE warganegara. Terakhir sekali, pendidikan sertifikat khusus dari Lemhanas untuk
dan PPKn. kewargaan juga mencakup wilayah mengajarkan mata kuliah ini.
keadilan sosial, pengertian antar-budaya,
Bagi saya, CE lebih tepat dan kelestarian lingkungan hidup. Inisiatif lebih drastis dilakukan
diterjemahkan sebagai ‘pendidikan IAIN (kini UIN) Jakarta yang pada 1999
kewargaan’, yang lebih menempatkan Di Indonesia, pendidikan kewargaan menghapus mata kuliah Kewiraan dan
warga negara sebagai subyek daripada merupakan paradigma baru Civics yang memperkenalkan Pendidikan Kewargaan.
sekadar obyek vis-à-vis negara. Istilah sudah diajarkan di SMA sejak 1962. Pilot proyek ini menjadi sebuah kisah
‘pendidikan kewargaan’ mengandung Sejak 1968, mata pelajaran Civics diganti sukses, dengan penyebaran mata kuliah
konsep ‘masyarakat kewargaan’, dengan Pendidikan Kewarganegaraan, ini ke seluruh lembaga pendidikan
‘masyarakat madani’, ‘masyarakat sipil’ yang isinya mencakup sejarah Indonesia, tinggi Islam, baik negeri dan swasta.
atau civil society. Inilah warga yang geografi, ekonomi, politik dan pidato- Dan kisah sukses ini menarik perhatian
memiliki ‘budaya kewargaan’ (civic pidato Presiden Soekarno. Mata pelajaran Malaysian Citizenship Initiative (Proyek
culture) yang kemudian terejawantah ke ini wajib dipelajari murid-murid sejak dari Warga) dan Center for Civic Education,
dalam civility atau keadaban. SD, SMP sampai SMA. Pada 1975, rezim Amerika Serikat untuk juga mengkajinya
Soeharto mengubah mata pelajaran dalam loka karya Educating the Young
Harus diakui, CE yang semakin Pendidikan Kewarganegaraan menjadi for Active Citizenship, di USM Penang
menemukan momentum sejak 1990-an Pendidikan Moral Pancasila (PMP), 11-13 Desember 2004. Melalui forum
dipahami secara berbeda-beda. Bagi yang isinya merupakan indoktrinasi ini berbagai gagasan tentang perluasan
sebagian ahli, pendidikan kewargaan Pancasila sesuai penafsiran monolitik pendidikan kewargaan juga menjadi
diidentikkan dengan ‘pendidikan pemerintahan Orde Baru dalam P4. agenda pokok.
demokrasi’ (democracy education). Di Kurikulum 1984 bahkan mempertegas
sini pendidikan kewargaan mencakup mata pelajaran ini sebagai indoktrinasi Dengan demikian, dilihat dari
kajian dan pembahasan tentang politik, tidak hanya untuk ‘kelestarian’ segi ini, Indonesia dengan ‘separated
pemerintahan, konstitusi, lembaga- Pancasila, tetapi lebih penting lagi approach’ melalui mata pelajaran khusus
lembaga demokrasi, rule of law, dan hak kelanggengan (status quo) rezim Civics, Pendidikan Kewarganegaraan,
dan kewajiban warga negara. Sementara penguasa. Akhirnya, sesuai dengan PPKn, Pancasila, dan Kewiraan, dan
bagi sebagian ahli lain, pendidikan UU Sisdiknas 1989, mata pelajaran ini Filsafat Pancasila, sebenarnya telah
kewargaan disebut citizenship education disesuaikan menjadi PPKn. berdiri di depan dalam pengembangan
yang muatannya menekankan pada CE; ditambah lagi dengan mata kuliah
proses-proses demokrasi, partisipasi aktif Sedangkan pada tingkat perguruan CE, yang kini sudah diadopsi banyak
dan keterlibatan warga negara dalam tinggi diwajibkan mata kuliah Pancasila perguruan tinggi. Tetapi, harus diakui,
civil society. dan Kewiraan, yang pada dasarnya terdapat sejumlah masalah dalam mata
juga merupakan indoktrinasi politik. pelajaran atau mata kuliah tersebut;
Masih ada lagi sebagian ahli yang Sejak 1998, ketika reformasi terus kecuali pada Pendidikan Kewargaan
berpendapat, bahwa pendidikan
Suplemen the Wahid Institute Edisi VIII / Majalah Gatra / 7 Juni 2006 43
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara Asupan Demokrasi Untuk Kebangsaan
yang dirumuskan setelah forum belajar bersama LKiS
Indonesia berubah dari
otoritarianisme menjadi Merajut Islam dan Demokrasi
demokrasi. Akibatnya,
mereka gagal dalam usaha LEMBAGA Kajian Islam dan Sosial (LKiS) di Jogjakarta anak jalanan, para diffable, perbedaan orientasi
sosialisasi dan diseminasi adalah salah satu lembaga non-pemerintah yang seksual, perbedaan adat, dan lain-lain.
demokrasi. menggeluti pendidikan kewarganegaraan melalui
forum Belajar Bersama. Forum ini dimulai sejak 1997 Karena itu, dalam forum Belajar Bersama, LKiS
Kegagalan itu, hemat dan berlangsung setiap tahun. memulai dengan identifikasi problem-problem
saya, bersumber setidaknya yang dihadapi warga negara selama ini. Kemudian
dari tiga hal. Pertama, secara Kegiatan yang diselenggarakan di Jogjakarta mengemukakan sebab-sebab struktural dalam
substantif, Civics, PPKn, ini, pada awalnya dimaksudkan sebagai ruang diskusi lingkup lokal, nasional maupun global, yang
Pancasila, dan Kewiraan bagi para santri, mahasiswa dan aktivis sosial tentang melahirkan problem itu.
tidak secara terencana persoalan-persoalan mendasar di sekitar agama,
dan terarah mencakup kekuasaan, pengetahuan, ideologi dan masyarakat. “Tidak lupa, kita juga membicarakan secara kritis
materi dan pembahasan orientasi pemikiran dan gerakan Islam dalam konteks
yang lebih terfokus pada “Dalam perkembangan selanjutnya, Belajar kewarganegaraan,” jelas Jadul.
pendidikan demokrasi Bersama juga menjadi forum pertukaran pengalaman
dan kewargaan. Materi- di antara peserta, yang terdiri dari para community Seperti LKiS, Perhimpunan Pengembangan
materi yang ada umumnya organizer, seputar praksis gerakan masyarakat dan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta, termasuk
terpusat pada pembahasan kaitan-kaitan struktural yang melingkupinya,” tegas NGO yang gencar menanamkan nilai-nilai demokrasi
yang bersifat idealistik, Direktur Eksekutif LKiS Jogjakarta M. Jadul Maula. melalui kegiatan pendidikan kewarganegaraan atau
legalistik dan normative Civic Education (CE) di lingkungan pesantren, baik di
sesuai dengan interpretasi Dalam forum, yang diimajinasikan sebagai pesantren Jawa maupun luar Jawa.
dan hegemoni makna oleh cikal bakal ‘universitas’ LKiS, ini terdapat tiga fakultas,
rezim Orde Baru. Kedua, yaitu Fakultas Islam dan Relasi Antar Agama, Islam “Pendidikan kewarganegaraan untuk kalangan
kalaupun materi-materi dan Gerakan Perempuan di Indonesia, dan Islam dan pesantren, misalnya melalui program Santri
yang ada pada dasarnya Politik Kewarganegaraan. Government (SG) pada 2001 dan 2003,” jelas Project
potensial bagi pendidikan Officer Santri Government P3M AS Burhan.
demokrasi dan pendidikan “Di tahun 2005 lalu, Belajar Bersama
kewargaan, tapi potensi secara khusus mengangkat dua tema. Islam dan Kegiatan itu, imbuh Burhan, meliputi
itu tidak berkembang Multikulturalisme dan Islam dan Politik Lokal yang pelatihan implementasi nilai-nilai demokrasi
karena pendekatan dalam secara khusus menelaah munculnya Perda-perda pada lembaga/organisasi santri, pembentukan
pembelajarannya bersifat Syariat Islam di berbagai wilayah di Indonesia,” pranata kepemimpinan melalui proses rekruitmen
indoktrinatif, regimentatif, ujarnya. demokratik, dan lain sebagainya.
monologis, dan tidak
partisipatif. Menurut Jadul, materi-materi ini penting karena “Kami berharap dengan kegiatan tersebut,
dua hal. Pertama, dari sudut kewarganegaraan. proses demokratisasi di lingkungan pesantren dapat
Ketiga, subyek-subyek Banyak kebijakan dan perilaku negara yang justru semakin diperkuat, bukan saja pada tataran wacana,
mata pelajaran dan mata melanggar bahkan menindas hak-hak warga tetapi sekaligus masuk ke tahap internalisasi,” katanya.
kuliah tersebut lebih teoritis negaranya sendiri.
daripada praktis. Akibatnya Forum belajar bersama LKiS dok.LKiS
terdapat diskrepansi yang “Seperti hak menikmati kekayaan alam, hak atas
jelas di antara teori dan lapangan pekerjaan, hak atas keamanan, hak atas Kegiatan SG, antara lain, telah dilaksanakan di
wacana yang dibahas kebebasan berkeyakinan, hak atas kepastian hukum, Ponpes al-Hikmah Sirampog Brebes Jawa Tengah,
dengan realitas sosial-politik dan lain-lain,” jelas Jadul. Ponpes al-Hamidiyah Jakarta, Ponpes al-Masthuriyah
yang ada. Bahkan pada Sukabumi Jawa Barat, Ponpes Assidhiqiyah Tangerang
tingkat sekolah/universitas Kedua, dari sudut Islam. Jadul mengakui, Banten, Ponpes Sukahideng Tasikmalaya Jawa Barat,
sekalipun diskrepansi itu mainstream pemikiran dan gerakan Islam Ponpes al-Ihya’ Ulumuddin Cilacap Jawa Tengah dan
sering terlihat pula dalam Indonesia belum mendukung upaya penguatan lain sebagainya.
bentuk otoritarianisme dan pemenuhan hak-hak warga negara dalam
bahkan feodalisme menghadapi ketidakpedulian dan keangkuhan Dikatakan Burhan, program ini bisa diterima
orang-orang sekolah dan negara. dan mendapat sambutan positif dari kalangan
universitas itu sendiri. pesantren. “Demokrasi juga memberikan tempat bagi
Akibatnya, bisa dipahami, Alasan lainnya, materi CE dalam kurikulum inspirasi agama, tapi melalui proses konstitusional,”
kalau sekolah/universitas resmi tidak menjawab masalah yang banyak terjadi di pungkasnya.
gagal membawa peserta negara ini. “Bahkan menambah kekaburan masalah,”
didik untuk ‘mengalami kritik Jadul. Subhi Azhari, Nurul H. Maarif
demokrasi’. Wallahu a’lam bi
al-shawab. Kritik itu didasarkan pengamatannya tentang
materi CE yang lebih menekankan kewajiban warga
44 negara, bukan hak-haknya. “Ini terbalik. Mestinya
penekanannya pada kewajiban negara terhadap
warganya dan hak warga negara atas negara, lalu
baru kewajiban warga terhadap negaranya,” tegasnya.
Jadul juga melihat adanya persoalan dalam
konsep kewarganegaraan (citizenship) yang lebih
mengutamakan legalitas dan menyeragamkan warga
negara, sehingga cenderung diskriminatif. “Kelompok
yang mempunyai keyakinan maupun agama ‘tidak
legal’, tidak diakui sebagai warga negara,” paparnya.
Demikian juga, konsep kewarganegaraan yang
dominan belum menampung perbedaan-perbedaan
kultural yang ada di dalam masyarakat, seperti kultur
Suplemen the Wahid Institute Edisi VIII / Majalah Gatra / 7 Juni 2006 44
Mengikis Fundamentalis Dengan Berbisnis
Santri Ponpes al-’Ashriyyah Nurul Iman Parung di pabrik roti dok.WI/Nurul H
Mengikis Fundamentalis
dengan Berbisnis
Kemandirian ekonomi diyakini bisa mengikis fundamentalisme. Untuk tujuan itu, banyak pondok
pesantren (ponpes) melakukan pemberdayaan ekonomi seraya terus meniupkan nilai-nilai Islam damai.
L ara Saade grogi saat Habib Saggaf bin Mahdi bin Syeikh “Makan, tidur, sekolah, juga kesehatan, semua gratis. Yang
Abu Bakar menyurungkan microphone dan memintanya penting kita belajar, bekerja dan berusaha,” ujar pemimpin
memperkenalkan diri. Sebagai spesialis pengembangan ponpes, Habib Saggaf.
masyarakat di Bank Dunia, berorasi di depan massa bukan hal
baru bagi Lara. Tapi yang ini jelas pengalaman pertamanya. Ponpes yang didirikan 17 Juli 1998 ini memadukan sistem
salafi, sekolah umum dan peningkatan kualitas keahlian
“Baru kali ini saya berbicara di hadapan ribuan laki-laki santri. Santri mengikuti jenjang pendidikan dari ibtidaiyah,
di dalam masjid. Apalagi baru selesai menunaikan shalat tsanawiyah, ‘aliyah sampai universitas.
Jum’at,” kata Lara dalam Bahasa Arab, di Masjid Agung Pondok
Pesantren al-’Ashriyyah Nurul Iman, Parung, Bogor, Jum’at “Santri di sini banyak yang miskin dan yatim piatu. Tapi
(23/6/2006). kualitas ustadznya cukup baik. Mereka alumni Timur Tengah
dan sejumlah universitas dalam negeri lulusan S1, S2, dan S3,”
Bisa diduga, kedatangan Lara ke sana untuk mengemban jelas Habib.
tugas dari bossnya, Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz yang
juga pernah mengunjungi ponpes itu awal April 2006. Paul Ponpes yang dibangun di atas lahan seluas 160
kagum pada pengelolaan ponpes itu. Ponpes yang mengasuh hektar ini, mengharuskan santrinya tinggal di asrama. “Kita
8.231 santri itu mampu menghidupi dirinya sendiri, tanpa tidak menerima murid yang keluar-masuk. Karena nanti
memungut bayaran sepeserpun dari para santrinya. tidak terkontrol,” imbuh pria berdarah Yaman yang selalu
mengenakan jubah namun ramah ini.
Suplemen the Wahid Institute Edisi IX / Majalah Gatra / 12 Juli 2006 45
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
dok.WI/ Gamal Ferdhi
Santri Ponpes al-’Ashriyyah Nurul Iman Parung Bogor 1 miliar. Koperasi juga menyediakan barang dengan harga
30% lebih murah dari harga di luar,” kata Cece, santri kelas 3
Mengoperasikan ponpes sebesar itu, tentu butuh dana Tsanawiyah asal Cianjur Jawa Barat.
besar. Namun Habib punya cara agar ponpesnya tetap mandiri.
“Alhamdulillah, ponpes ini bisa berjalan dengan pengolahan Ponpes tidak hanya memberi kesempatan pada santri
sampah, perkebunan sawah dan pabrik roti,” katanya. untuk mengembangkan ekonomi di kebun milik ponpes.
Pasangan suami-istri alumni juga diberi kesempatan
Daur ulang sampah menjadi bisnis pertama yang dirintis. mengelola lahan seluas 1 hektar selama dua tahun di daerah
Sampah organik dijadikan kompos untuk kebun ponpes Banten. “Hasilnya, setengah buat mereka, setengah buat
dan dijual. Sampah non-organik didaur ulang dan dijual ke ponpes,” kata Habib.
penampung. “Sekali jual insya’allah dapat Rp 1 juta,” ungkap
Saiful, santri Fakultas Tarbiyah Universitas Habib Saggaf dari Lahan ponpes di Banten seluas 1.272 ha itu, terdiri dari
Sukabumi Jawa Barat, yang Jum’at itu bertugas mensortir sawah, empang dan mata air mineral. “Sisa lahan masih
sampah. dikerjakan orang kampung dengan sistem pembagian yang
sama. Kami juga berniat menjadikan mata air sebagai pabrik
Bahkan Habib Saggaf berencana mengelola sampah Pasar air minum kemasan di daerah itu,” obsesinya.
Parung. “Belum ada kesepakatan. Kabupaten Bogor belum mau
mendrop sampahnya ke sini. Ini aneh. Padahal jika sampahnya Kemandirian serupa juga dijalankan Ponpes al-Ittifaq Ba-
kita olah, Pemda diuntungkan. Mereka bilang masih dalam bakan Jampang, Ciwidey, Bandung. Ponpes asuhan KH. Fuad
proses. Beginilah birokrasi Indonesia,” keluh Habib. Affandi yang berdiri pada 1934 dan kini diisi 300 santri salaf
itu, selain dikenal dengan kajian kitab klasiknya, juga dikenal
Selain pengolahan sampah, pertanian menjadi usaha lain aktivitas agribisnisnya. Di samping ditanamkan kesalehan
ponpes. Sekarang lahan sudah mencapai 20 hektar. Ada sawah, pribadi, para santri juga dibekali kesalehan sosial. “Kegiatan
kolam, kebun lavender dan bunga matahari. Juga ada kebun agribisnis dikelola santri untuk pembiayaan mereka di ponpes,”
sayuran dan palawija. Hasilnya dibagi dua, antara santri dan kata KH. Fuad.
ponpes.
Di lahan kering seluas 15 ha itu, para santri diberdayakan
Dua konsultan pertanian pun disediakannya untuk untuk bercocok tanam, terutama sayuran, seperti tomat,
mengembangkan keahlian bertani santri. “Saya rekrut dari IPB wortel, jipang, dan sebagainya. Hasilnya yang sehari mencapai
dan Universitas Sriwijaya,” ungkap Habib kelahiran Dompu, empat ton, disalurkan ke berbagai hipermarket besar di
Nusa Tenggara Barat, 15 Agustus 1945 itu. Bandung dan Jakarta.
Misinya meningkatkan keahlian santri. Tak cuma itu, “Itu semua bisa terjadi karena saya punya prinsip; jangan
sebuah pabrik roti pun didirikannya di halaman ponpes. “Kalau ada sampah yang ngawur, jangan ada tanah yang tidur dan
mereka lulus dari ponpes, bisa bikin pabrik roti,” terangnya. jangan ada waktu yang nganggur,” ujar alumni Ponpes al-
Pabrik roti dengan produksi 8.000 roti per hari itu, dijalankan Hidayah, Rembang Jawa Tengah ini. “Jika ada 500 ponpes
kelompok santri secara bergiliran. “Kita belum jual keluar. Baru seperti ini, kaum muslim di Indonesia tidak ada yang miskin,”
dimakan oleh santri saja,” katanya. tambahnya.
Hasil kerja para santri selama di ponpes disimpan di
koperasi santri. “Dana simpanan itu hampir mencapai Rp
46 Suplemen the Wahid Institute Edisi IX / Majalah Gatra / 12 Juli 2006
Mengikis Fundamentalis Dengan Berbisnis
Untuk menjaga kontinuitas pasokan, baik sayuran atau dok.Nurul H. Maarif
buah-buahan ke hipermarket-hipermarket, santri petani mene-
rapkan pola tanam. “Kerja sama dengan kelompok tani juga KH. Thantowi Jauhari Musaddad
digalang,” jelas KH. Fuad yang menjadi generasi ketiga keluarga
ponpes tersebut. Wakafkan Hidup
untuk Umat
Ponpes yang dipimpinnya sejak 1974, itu juga memiliki
usaha perikanan dan peternakan meliputi ternak sapi, PENGASUH Ponpes al-Wasilah Garut Jawa Barat, KH
kambing, ayam, dan kelinci untuk pemanfaatan limbah Thantowi Jauhari Musaddad, getol menyebarkan konsep
sayuran dan pupuk kandang. “Semua harus dimanfaatkan, Pembangunan Pedesaan Mandiri, Berbasis Amal Shaleh
karena tidak ada ciptaan Allah yang tak berguna,” ujarnya. Sosial, Berwawasan Lingkungan. “Saya mewakafkan hidup
saya untuk umat dan program ini,” tegasnya.
Hal yang sama disampaikan Dandan, menantu KH. Fuad.
Menurutnya, ponpes juga memberdayakan masyarakat Putra kesembilan KH. Prof. Anwar Musaddad yang
sekitar di lahan seluas 300 ha. “Kita bina masyarakat baik SDM, kini bermukim di lereng gunung Papandayan ini, mencita-
manajemen pemasaran, maupun permodalan. Ponpes hanya citakan dapat memberdayakan 420 desa di Garut dalam
sebagai fasilitator,” imbuhnya. rentang waktu 4 hingga 6 tahun. “Kalau saya sukses di
Garut, saya akan mencoba ke kabupaten lain,” tekad Kiai
Pemberdayaan masyarakat itu meliputi budidaya teh, Thantowi.
garmen, pupuk organik, dan sebagainya. “Hasilnya bisa kita
jadikan sumber dana bantuan untuk operasional ponpes,” Pemberdayaan yang dilakukan Kiai Thantowi
ujarnya. dan para santrinya, adalah menyediakan data detail
terkait potensi yang dimiliki masyarakat. “Data statistik
Ponpes al-Ittifaq tak rikuh bekerjasama dengan badan pemerintah hanya mencatat golongan darah dan agama.
pemerintah maupun non-pemerintah. Bahkan dengan pihak Kita lebih dari itu. Hobby olah raga, masalah kesehatan,
asing seperti Kedutaan Besar Belanda melalui horticulture asset, kekayaan, dan sebagainya, semua kita data,” imbuh
program untuk membantu petani di sekitar ponpes. “Kita kiai yang gemar memakai blangkon khas Sunda ini.
mengambil tutornya dari Belanda,” jelas Dandan.
Dicontohkannya, seumpama masyarakat desa
Saat ini, ujar Dandan, pihaknya sedang menjalin kerja tertentu banyak yang memiliki motor, maka merk, tahun
sama dengan pemerintah Taiwan, guna mengembangkan keluaran, jumlah yang dimiliki, ke bengkel mana jika
cabe organik. “Ini karena pasar meminta. Jadi kita terus rusak, semua masuk pendataan. “Setelah itu kita analisa,
berinovasi,” katanya. mereka service ke mana. Ternyata ke kota semua. Lantas
dengan melihat fakta itu kita rekomendasikan desa itu
Hasil usaha santri itu juga digunakan untuk membantu untuk membuka bengkel, tambal ban, toko onderdil, dan
masyarakat miskin. Misalnya, membantu pemukiman warga sebagainya,” katanya.
yang tidak layak huni atau masyarakat miskin. “Kita juga rutin
mengadakan nikah masal setiap Syawal dan khitanan masal Proyek percontohan pendataan ini rencananya akan
setiap Rajab. Sejak 2002 kita juga membangun 36 masjid dimulai Juli atau Agustus 2007. “Kita akan mematangkan
dengan dana sekitar Rp 6 miliar,” ungkap Dandan. modulnya dulu. Lalu kita akan bikin pelatihan untuk
memasukkan data. Cukup sebulan, kemudian harus jalan
Para pengasuh ponpes itu memang serius sendiri,” terangnya.
mengembangkan kemandirian ekonomi ponpes dan santri-
santrinya. Mereka beralasan, jika para santri tidak mapan Ditanya soal dukungan Pemda, alumni S1 dan
secara ekonomi, mereka potensial bertindak di luar etika S2 Tafsir Hadits Ummul Qura University, Makkah ini
kesantrian. menjawab, Pemda selalu mendahulukan kepentingan
politik. “Ketika kita mengajak bersinergi dengan Pemda,
Seperti dikatakan Habib Saggaf, ekonomi rendah bisa mereka keberatan. Ini tidak akan jalan, karena bukan
memicu tindak terorisme. “Karena uang tidak ada, seseorang angka (uang, red.),” ungkapnya.
bisa terjerumus dalam terorisme,” jelasnya.
Nurul H. Maarif
Selain itu, imbuhnya, mereka juga bisa menjadi pelaku
kriminal. “Termasuk jadi dukun bohong-bohongan dan bisa
jadi preman, karena merasa diri punya kekebalan,” terangnya.
“Menurut saya ini semua terjadi karena mereka kesulitan
secara ekonomi. Sebaliknya, jika agama tidak diajarkan, ya bisa
jadi koruptor, pencuri atau penipu,” imbuhnya.
Dr. Moeslim Abdurrahman juga meyakini kaitan
fundamentalisme dengan kemiskinan. “Orang yang punya
harta bisa jadi hedonis dan yang tidak punya bisa jadi
fundamentalis,” ujarnya kepada the WAHID Institute.
Karena itu, pendidikan multidisiplin di ponpes dinilai
bisa mengikis semua ekses negatif itu. “Kita harus membuat
sekolah yang selain mengajarkan pengetahuan modern full,
juga agama full,” tegas Habib Saggaf.
Sekaranglah waktunya para kiai menyiapkan santrinya
agar mumpuni di bidang agama, teknologi, juga memiliki
harta cukup. Semua itu dianjurkan Islam, bukan?
Gamal Ferdhi, Nurul H. Maarif
Suplemen the Wahid Institute Edisi IX / Majalah Gatra / 12 Juli 2006 47
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
Habib Saggaf bin Mahdi
bin Syeikh Abu Bakar
Habib
Ramah
di Balik
Jubah
Santriwati Ponpes al-’Ashriyyah Nurul Iman “NANTI kamu jadi ulama besar dandok.WI/ Witjak
kaya raya. Kamu masuk pondok saja.
48 Berangkatlah! Tawakkaltu,” demikian
nasihat Habib Soleh bin Ahmad bin
Muhammad al-Muhdhar, ulama besar
dari Bondowoso, Jawa Timur usai
‘menelisik’ kaki Saggaf bin Mahdi yang
masih berusia 14 tahun.
Namun Saggaf muda masih ragu.
Pasalnya sejak kecil ia tak pernah
mondok. “Kepala seperti mau pecah
mendengar perintah itu. Tapi saya
pergi juga ke Pesantren Darul Hadits di
Malang,” kenang Saggaf.
Di depan pintu ponpes, Saggaf
diterima pendiri Darul Hadits, Habib
Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih al-
Alawy. “Kamu musti belajar baca al-
Qur’an,” kata Habib Abdul Qadir seraya
memegang kuping Saggaf. Sontak, sakit
kepala dan keraguan Saggaf hilang. “Hati
saya terbuka. Ini guru saya. Apapun yang
terjadi, saya harus belajar di sini,” tekad
Saggaf muda.
Saggaf pun menempuh pendidikan
di sana dengan cemerlang. “Saya
menjadi santri hanya 2 tahun 7 bulan
dan langsung ngajar fiqh dan nahwu.
Saya di sana 13 tahun,” kenangnya.
Usai dari Malang, Saggaf
berguru ke Masjid Sayyidina Abbas di
Aljazair selama 5 tahun dan i’tikaf di
Makkah selama 5 tahun. Saggaf juga
memperdalam tarekat di Irak. Namun
ia harus kembali ke tanah air. Guru
tarekatnya yang beraliran Syadziliyah,
merekomendasikannya belajar tarekat di
Mranggen, Demak.
Suplemen the Wahid Institute Edisi IX / Majalah Gatra / 12 Juli 2006
Mengikis Fundamentalis Dengan Berbisnis
“Karena tarekat Syadziliyah agak
sulit di Indonesia, maka saya disuruh ke
Mranggen yang beraliran Qadiriyyah.
Syekh Muslich Mranggen itu guru tareqat
saya,” ungkap Habib Saggaf kepada Gamal
Ferdhi dan Ahmad Suaedy dari the WAHID
Institute.
Dia pun lantas kembali ke Dompu
mendirikan Ponpes Ar-Rahman. Tak
lama berselang, Habib pindah ke Parung
Bogor mendirikan Ponpes al-‘Ashriyyah
Nurul Iman. Sebelum ke Parung, Habib
mendirikan Ponpes Nurul Ulum di Kalimas
Madya, Surabaya, yang banyak menerima
murid dari Singapura, Malaysia, Brunei
Darussalam dan Afrika. dok.WI/ Gamal Ferdhi
Mulai dari situ, undangan ceramah
banyak datang dari negara tetangga.
Ratusan ribu massa selalu memadati
majelisnya di Singapura. “Bukan hanya
orang Melayu dan Islam, orang Cina, Habib Saggaf di lokasi daur ulang sampah pesantrennya
India, Budha, Hindu dan lain-lain, telah
memenuhi stadion Singapura sejak sore,”
ujarnya. daur ulang sampah dan membuat roti. keturunan India di Indonesia, Gandhi
Diakui Saggaf, ikhtiar ekonomi Sevaloka.
Kepandaian Saggaf menguasai
Qiraah Sab’ah (bacaan al-Qur’an dengan para santrinya belum cukup untuk Hadirnya beberapa bangunan dari
riwayat tujuh imam, red.) membuatnya menghidupi ponpes terbesar di Bogor sumbangan komunitas non-muslim itu,
ditunggu majelisnya di Singapura. Namun itu. Karena itulah, dia menerima beberapa menurut Saggaf, karena dirinya tak segan
kepandaian itu juga yang mengakibatkan dermawan menyedekahkan hartanya bergaul dengan siapa pun. “Kadang
salah seorang Mufti Singapura me- untuk kepentingan ponpes. beberapa pendeta tidur di sini untuk
“Dua masjid itu sumbangan dari mempelajari sistem ponpes ini,” akunya.
nuduhnya mengutak-atik bacaan al-Qur’an. orang yang sama,” ungkap Habib Saggaf
“Saya dituduh merusak al-Qur’an. Ia juga terus menanamkan toleransi
Akibatnya ponpes saya di Surabaya disegel menjelaskan asal-usul dua masjid besar antar pemeluk agama di negeri ini.
Depag dengan alasan takut bentrok di dalam ponpes. Satunya berkapasitas Karenanya, ia menyayangkan aksi
antara Indonesia dengan Singapura. Tanah 5.000 orang untuk santri laki-laki dan kekerasan sekelompok orang dengan
seluas 5 ha di Sekupang Batam yang sebuah lagi berkapasitas 300 orang untuk mencatut Islam. “Akibatnya Islam
santri perempuan. dipandang salah. Orang Islam dianggap
diberi pemerintah juga ditarik kembali,” Tak hanya itu, beberapa tukang makan orang,” katanya lugas.
ungkapnya mengenang peristiwa di awal
1980-an itu. perkumpulan agama non-Islam turut Menurut Saggaf, rusaknya citra Islam
Dia pun pindah ke Jakarta. Di ibu kota menyumbang konsumsi, tenaga juga karena ajaran Islam disalahpahami.
Habib Saggaf pun menghidupi majelis di pengajar, gedung olah raga dan asrama. “Itu, orang-orang yang ngaku mujahid.
Masjid Agung Bintaro. Krisis sosial-politik Jadi, jangan heran jika di depan masjid Mujahid apa itu, berontak di negara
pasca jatuhnya Soeharto, tepatnya 19 Juni agung ponpes berdiri dojo Taekwondo orang. Mereka bikin kacau Indonesia.
1998, membuat Habib Saggaf memutuskan seluas 200 m2, sumbangan dari Kalau saya presiden, saya usir mereka.
pindah ke Desa Warujaya, Parung, Bogor pengusaha Korea Selatan, Park Young Saya tangkap dan saya suruh tinggal di
yang lebih tenang dibanding Jakarta. Soo. Arab. Jadi, jika kita ingin memperbaiki,
“Guru Taekwondonya dari Korea. jangan yang sudah rusak dirusak lagi. Itu
Ternyata, krisis ekonomi turut Kita juga memadukan seni zafin (tarian baru mujahid,” himbaunya.
menghancurkan masyarakat Desa
Warujaya. Hal itu memicu Habib Saggaf arab, red.) dengan Taekwondo. Sekarang Untuk itu, ia menghimbau kelompok
sedang dipatenkan di Korea Selatan,” yang mengusung nama Islam agar
mengumpulkan anak-anak sekolah di jelasnya. menyelesaikan segala persoalan melalui
rumahnya. “Sebelum sekolah mereka mekanisme hukum. “Ini Indonesia. Ada
makan nasi ketan di rumah. Tiap anak saya Ponpes itu juga memiliki gedung pemerintah, ada hukum, dan ada polisi.
kasih uang jajan Rp 250. Dan tiap keluarga dua lantai, dengan 24 ruang kelas, Mereka yang menjaga keamanan. Jika
kita bagi beras 5 kg,” katanya. 2 ruang guru, 32 kamar mandi dan tidak melalui jalur hukum, berarti ingin
Pada 1999, datanglah seorang santri 20 toilet. Pendidikan tsanawiyah, mendirikan negara dalam negara. Tapi
asal Wonogiri, Solo, bernama Prawoto aliyah dan Universitas Habib Saggaf pemerintah juga salah, kok orang-orang
diselenggarakan di situ. “Ini sumbangan kayak begitu (anarkis, red.) dibiarkan.
Suwito. Kedatangannya memberi spirit Mereka itu bisa merusak Indonesia,”
bagi Habib ini untuk mendirikan Ponpes dari Yayasan Buddha Tzu Chi,” katanya. tandasnya.
al-’Ashriyyah Nurul Iman. Kian lama Puluhan tempat bermukim para
ponpesnya kian besar, hingga kini memiliki santri, banyak yang berasal dari infaq Gamal Ferdhi
8.231 santri. Selain beribadah dan belajar, orang tua santri. Diantaranya sebuah
ponpes itu juga melatih santrinya bertani, asrama sumbangan dari organisasi
Suplemen the Wahid Institute Edisi IX / Majalah Gatra / 12 Juli 2006 49
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
Kita dan Pragmatisme
Kiai Dul
Oleh: Nur Khalik Ridwan dok.WI/ Witjak
Anak Buruh Tani NU, Tinggal di Jogjakarta.
DUA puluh tahun lalu, Kiai Dul masih jelasnya. seperti ini cepat melupakan umat
menjadi guru kami. Banyak orang Tak beberapa lama, pesantren kami di bawah, yang dulu bersama-sama
berkunjung ke pesantrennya. Dia membangun pesantren dari nol, dan
mengajari kami bagaimana membangun menjadi ambruk dan pecah. Murid-murid yang bersama-sama bahu-membahu
pesantren dari nol: gotong-royong yang asalnya ada 600 orang tinggal 30 membuatnya berkharisma.
mengangkut pasir dari kali, bersama- orang. Masyarakat di sekitar pesantren
sama ro’an memecah batu-batu besar, merasa tak perlu menghormati Kiai Dul. Kecenderungan ini telah menjadikan
dan mengorganisir masyarakat untuk Akhirnya Kiai Dul menjadi topik obrolan kiai sebagai sosok selebritis dan
terlibat dalam pendirian pesantren. Sang orang-orang kampung, di sawah dan di individualistis, tak mau berbagi, dan
Kiai juga mengajari kami ilmu-ilmu di pasar. Keluarlah kata-kata dari masyarakat dalam hal tertentu menjadi kanibalis
pesantren, mulai dari Safinah al-Najah, yang membuat kami menangis: “Dasar sosial, menjadikan umat sebagai sapi
`Awamil al-Jurjani, `Imrithi, Syarh Ibnu Kiai bajingan. Kiai kok ndak beda dengan perah. Selalu saja kalau sudah mendapat
`Aqil, dan banyak lagi. preman,” dan banyak lagi. akses dana-dana publik tak mau berbagi
dengan umat, dibajak untuk dirinya
Telah dua puluh tahun kami Yang menarik di sini, fenomena sendiri. Jadilah tabungannya berlipat-
meninggalkan pesantren. Perubahan Kiai Dul bukan asing di lingkungan lipat, tapi umatnya menjadi kelaparan.
telah banyak terjadi. Kiai Dul sedikit- praksis kekiaian. Ternyata memang ada
sedikit terlibat dalam politik dan akses- kecenderungan kiai-kiai kita: Pertama, Seorang kawan muda pernah
akses ekonomi di tingkat lokal. Jadilah mereka yang tak memiliki pekerjaan menelpon kiai seperti ini untuk
Kiai Dul sosok yang tak bisa dibayangkan mapan ketika mengenal dunia politik membantu relawan-relawan gempa di
untuk dua puluh tahun lalu, banyak dan akses ekonomi telah menjadikan lapangan. Jawabannya sederhana: “Aku
riyadhah, menyatu dengan masyarakat, nilai-nilai kekiaian seperti air yang bangga kalian telah bergerak. Bawa
dan mengajari kami arti penting sebuah menguap. Gantinya adalah praksis- selalu bendera NU.” Mendengar jawaban
keikhlasan berjuang untuk umat. praksis pragmatisme yang luar biasa, jauh kiai besar ini, kawan muda kami ini jadi
mengalahkan mereka yang selama ini paham bahwa secuil pun kiai besar ini tak
Kiai Dul memang bukan sosok pragmatis dan preman. Kiai-kiai seperti ini mau tahu, apalagi memikirkan umatnya,
terkenal. Tapi pergaulan dengan politik anehnya tak mau menggunakan resources dan sedikit meneteskan pemberdayaan
dan orang-orang politik menjadikannya akses publik untuk pemberdayaan untuk warga di bawah adalah nol.
memiliki akses ke sumber ekonomi lokal. ekonomi umat yang berkesinambungan,
Suatu ketika Kiai Dul dipercaya oleh tapi malah senang menjadi calo semata. Dua kecenderungan kekiaian yang
birokrasi lokal untuk menjadi korlap terlibat dalam dunia sosial ini memang
pengentasan kemiskinan di daerah kami. Seorang kawan kami yang punya tak mewakili seluruh pola kekiaian.
Konsep pengentasan kemiskinan yang cita-cita besar untuk memberdayakan Tapi kalau Anda dengan telisik dalam,
diberikan adalah memberikan pinjaman masyarakat desa dan NU, dan telah sebetulnya dua pola ini sudah cukup
kepada masyarakat untuk bisa kreatif kenyang dengan pengalaman besar dan menjadi penyakit kronis
dalam membangun ekonomi. berinteraksi dengan mereka, bahkan kekiaian. Meski begitu, ketika bertemu
mengungkapkan kekecewaan yang dengan Kiai Saleh kami masih memiliki
Seorang kawan kami di satu mendalam. “Pemberdayaan justru sedikit harapan. Katanya: “Dik, kiai itu
gothakan pesantren memberi mentok di kiai, karena ia tak mau berbagi, pewaris sang nabi, bukan hanya yang
keterangan: “Kiai kita sudah beda. Dana- ia menjadi elit lagi dengan baju lain, bisa mendaras kitab suci. Praksis nabi
dana untuk masyarakat dimakan sendiri dan selalu modal sosial pemberdayaan kita adalah berjuang untuk umat,
dan dibagi-bagikan ke keluarganya. dipotong di tingkat kiai, tidak diobsesikan memberdayakan kaum miskin, kaum
Pertanggungjawabannya tak jelas. Ini untuk berkesinambungan bagi umat. Kiai- budak, anak-anak yatim, dan kelompok-
pun belum cukup. Murid-murid masih kiai kita sekarang ini lebih paham tentang kelompok marjinal untuk memiliki hak.”
disuruh untuk mencari uang di jalan-jalan angka dari pada huruf,” katanya.
dengan kotak. Alasannya pembangunan Kiai Saleh menambahkan: “Jadi, kalau
pesantren, tapi lagi-lagi tak pernah jelas. Kedua, mereka yang memiliki sang kiai tak seperti itu, ya bukan kiai.
Murid-murid juga dihimbau untuk ikut pekerjaan mapan, dan dengan mengenal Dan sekarang ini tampaknya kita sedang
partai tertentu. Ini yang membuat murid- akses publik ataupun politik, kemudian dipimpin oleh mereka.” Dalam hati kami
murid meninggalkan pesantren kita,” menjadi lebih mapan dan kaya, selalu bergelora: “Kaum muda harus tahu apa
beralih cantolannya ke atas. Kiai-kiai yang mesti dilakukan.”
50 Suplemen the Wahid Institute Edisi IX / Majalah Gatra / 12 Juli 2006
Berebut Massa
Lewat Media
Berbagai kelompok Islam menerbitkan
buletin dengan harapan dapat
mempengaruhi cara berfikir
keberagamaan umat. Ada etika yang
harus dipenuhi dalam menerbitkan
sebuah media massa.
P rof. Dr. KH. Salim Bajri hadir lebih awal di Masjid banyak kasus serupa di beberapa masjid Cirebon. “DKM-
Pertamina Cirebon, Jawa Barat. Pasalnya, Jum’at itu ia DKM sebetulnya tidak mempermasalahkan. Hanya saja, ada
bertugas sebagai khatib. Di sela waktu sebelum naik kelompok Islam tertentu yang secara serius mengampanyekan
mimbar, Guru Besar Tafsir al-Qur’an Sekolah Tinggi Agama pelarangan membaca Warkah al-Basyar,” keluh Rosidin.
Islam Negeri (STAIN) Sunan Gunung Jati Cirebon itu mendapati
buletin Warkah al-Basyar di masjid itu. Walaupun banyak tentangan dari para ‘pesaing’ nya,
buletin tersebut terus beredar tiap dwi-Jum’atan, bahkan kini
Sejurus kemudian, Sekretaris Umum Forum Ulama mencapai oplah 14.000.
Indonesia (FUI) Jawa Barat yang juga penasihat Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI) itu mendatangi Dewan Kemakmuran Masjid Kelahiran buletin ini, bermula dari kajian keislaman yang
(DKM) Pertamina untuk menegurnya. Intinya, ia tidak setuju dilakukan Fahmina Institute akhir 2001. ”Supaya kajian itu
jika Warkah al-Basyar ‘menyusup’ ke masjid-majid di wilayah tidak hilang dan dapat dibaca orang, kita bikin buletin yang
Cirebon, termasuk Masjid Pertamina. disebarkan ke masjid-masjid, pesantren-pesantren, majelis
taklim, forum lintas agama, dan sebagainya. Pada 2003 kita
“Melihat ada Warkah al-Basyar di Masjid Pertamina itu, sebar ke Kuningan, Indramayu, Majalengka, dan Cirebon
Salim Bajri langsung minta ke DKM agar tidak membagikannya sendiri,” katanya.
ke jamaah,” tutur Pemimpin Redaksi Warkah al-Basyar, Rosidin
kepada Nurul H. Maarif dari the WAHID Institute. Melalui buletin ini, Fahmina berambisi mensosialisasikan
ajaran kemanusiaan Islam. “Ajaran itu tidak hanya sampai di
Rosidin menceritakan, ketidaksetujuan Salim Bajri itu ruang diskusi. Kita ingin menyampaikannya langsung pada
lantaran Warkah al-Basyar diterbitkan oleh Fahmina Institute. masyarakat. Dan respon masyarakat bagus. Mereka bilang
Lembaga itu dinilai Salim menyiarkan pikiran-pikiran yang buletin ini sebagai bacaan alternatif,” imbuhnya.
‘bertentangan’ dengan Islam, melecehkan ayat-ayat al-Qur’an
dan bahkan didanai Yahudi. “Ketika berkhutbah di atas Selain Warkah al-Basyar, buletin Ikhtilaf (Lembaga Kajian
mimbar, Salim Bajri menyampaikan semua ini ke jamaah,” Islam dan Sosial), al-Tasamuh (Lingkar Studi dan Aksi), al-
ungkap Rosidin. Tanwir (Center for Moderate Muslim), Islam Damai (Pengurus
Besar Nahdhatul Ulama), juga menawarkan keislaman yang
Salim juga mengutip fatwa MUI soal keharaman rahmatan lil ‘alamin.
pluralisme, sekularisme dan liberalisme. Intinya, jamaah
diminta untuk berhati-hati pada keberadaan Warkah al-Basyar. Demikian pula dengan Buletin Jum’at al-Nadhar. Buletin
Bahkan Sang Profesor menganjurkan, jika menemukan buletin yang diterbitkan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren
ini supaya dibuang saja ke tempat sampah atau dibakar. dan Masyarakat (P3M) ini bertujuan mensosialisasikan gagasan
Islam emansipatoris di pesantren, masjid, perguruan tinggi dan
Kejadian di Masjid Pertamina itu hanya satu dari majelis taklim.
Suplemen the Wahid Institute Edisi X / Majalah Gatra / 2 Agustus 2006 51
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
“Buletin ini menyajikan
tema-tema yang berkaitan
dengan penguatan
demokrasi, pluralisme,
egalitarianisme, HAM dan
toleransi. Setiap dua minggu
dicetak sebanyak 30.000
eksemplar,” jelas divisi buletin
Ali Sobirin seperti dimuat
situs P3M.
Sedang, Pemimpin
Redaksi buletin Islam Damai,
Ahmad Baso menjelaskan,
buletin ini diniatkan
untuk menawarkan Islam
jalan tengah antara Islam
fundamental dan Islam
liberal. “Kita ingin men-
support kalangan masjid
dengan menengahi dua
kelompok keislaman, dok.WI/ Witjak
fundamental dan liberal,”
ujarnya.
Dikatakan Baso, Buletin-buletin Jum’at yang berebut umat
sambutan masyarakat sangat Buletin-buletin yang diterbitkan kelompok Islam radikal,
baik terhadap buletin yang diakui Kang Jalal justru lebih diminati masyarakat muslim.
baru beredar di wilayah Jakarta. “Kita menyebarkannya baru Penyebabnya adalah cara penyajian yang hitam putih, benar
ke 40 masjid di Jakarta. Melalui buletin ini, diharapkan anak- salah, dapat petunjuk dan sesat, kafir dan mukmin.
anak muda NU mau kembali ke masjid setelah lama dikuasai
Wahabi,” katanya. “Untuk masyarakat Indonesia yang sedang kelelahan
Buletin yang terbit setiap Jum’at ini berambisi mengusung menghadapi persoalan hidup, mereka ingin mengambil agama
keislaman Nusantara, seperti yang diusung para ulama dulu. secara lebih sederhana,” jelas Direktur Yayasan Muthahari ini.
“Kita tidak mengusung keislaman model AS atau keislaman
keras,” terangnya. Kang Jalal berharap, buletin atau media apapun lebih
Buletin-buletin tersebut memang terus ‘berebut’ massa menampilkan Islam dari sisi universal. “Temanya universal
dengan buletin yang diterbitkan kelompok-kelompok Islam seperti menolong orang dan sebagainya. Buletin itu bukan saja
dari gerbong berbeda, seperti HTI dengan buletin al-Islam-nya, bisa dibaca oleh orang muslim, orang muslim yang Islamnya
juga buletin lain yang serupa antara lain Khilafah, al-Aqsha tidak seberapa mendalam, tapi juga non-muslim akan
atau al-Mukhlisin. “Positifnya, melalui ‘perang’ media seperti ini, menerimanya,” sarannya.
angka kekerasan fisik atas nama agama bisa dikurangi,” kata
Rosidin. Universalisme ini penting ditekankan, imbuhnya, karena
Menurut amatan Rosidin, buletin al-Islam terbitan HTI buletin sektarian tak jarang justru menyebabkan kekerasan.
yang gencar mengampanyekan penegakan Syariah Islam “Keberadaan buletin ini bagus juga! Tapi bagaimana kalau
ini, termasuk yang peredarannya cukup luas di masyarakat. buletin itu juga memprovokasi kekerasan fisik? Itu bisa
“Harus diakui, al-Islam milik HTI banyak berpengaruh terhadap menjadi pengantar untuk tindakan kekerasan. Apalagi kalau
perkembangan keagamaan masyarakat. Karenanya, melalui dibina terus-menerus,” Jalal mengingatkan.
Warkah al-Basyar kita berusaha mengimbanginya,” akunya.
Hal serupa dinyatakan mantan aktivis HTI yang juga Hal sama diakui pengamat komunikasi dan media dari
mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Institut Studi Arus Informasi, Agus Sudibyo. Menurutnya,
Jakarta, Syamsul Fuad. “Buletin al-Islam ini sifatnya nasional selain etika jurnalistiknya lemah, media sektarian tak jarang
dan disebarkan ke seluruh pelosok Indonesia,” ujarnya. justru menampilkan provokasi yang bisa memicu terjadinya
Terkait pengaruh buletin terhadap keberagamaan kekerasan fisik. “Kita bisa mulai dari sisi judul. Biasanya,
masyarakat, Pakar Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjajaran judulnya sangat provokatif, tidak etis, dan tak jarang langsung
(Unpad) Dr. Jalaluddin Rakhmat tidak begitu saja meyakininya. menghakimi,” jelasnya.
Menurut Kang Jalal, demikian sapaan karib Jalaluddin, Buletin
tidak cukup efektif membentuk sikap keberagamaan umat Media seperti itu, imbuh Agus, sangat sering tidak
Islam (lihat: Media Bisa Memprovokasi Kekerasan Fisik). memperhatikan fakta masyarakat Indonesia yang plural dan
“Saya kira tidak terlalu efektif. Tapi kalau satu masjid hanya mudah terprovokasi konflik. “Mestinya, setiap media sensitif
buletin itu-itu saja yang diterima, dari kelompok tertentu saja, akan fakta itu dan punya tanggung jawab sosial dan moral
mungkin ada dampaknya. Kalau yang mereka terima hanya untuk menghindarkan terjadinya konflik,” katanya.
buletin-buletin radikal misalnya, mereka bisa jadi radikal,” kata
Kang Jalal. Untuk itulah, perlu diupayakan media Islam yang menjadi
rahmat bagi sekalian alam, bukan media yang justru turut
memicu terjadinya aksi anarkisme, apalagi atas nama agama.
Gamal Ferdhi, Nurul H. Maarif
52 Suplemen the Wahid Institute Edisi X / Majalah Gatra / 2 Agustus 2006
Berebut Masa Lewat Media
dok.WI/ Witjak Dr. Jalaluddin Rakhmat
Guru Besar Ilmu Komunikasi Unpad
“Media Bisa Memprovokasi
Kekerasan Fisik”
SELAIN meredakan kekerasan fisik atas nama agama, ternyata beredarnya buletin juga dapat menjadi pengobar kekerasan.
Pernyataan ini disampaikan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) Dr. Jalaluddin Rakhmat kepada M.
Subhi Azhari dari the WAHID Institute.
Bagaiman Anda melihat perkembangan sederhana. Itu kalau pembagian kantor-kantor yang jumlahnya bisa lebih
media Islam? berdasarkan sektarian dan non-sektarian. banyak dari masjid-masjid tradisional.
Cukup efektifkah media seperti buletin Bagaimana seharusnya isi buletin
Menurut saya, media itu ada yang Jum’at membangun cara berfikir umat? ditampilkan?
sektarian dan non-sektarian. Bisa jadi,
media dapat meningkatkan spiritualitas Tidak saya kira. Tidak terlalu efektif. Karena ciri media massa itu
sektarian dan juga nonsektarian. Asal- Tapi kalau satu masjid hanya itu-itu saja universalisme, maka media harus
usul media Islam itu umumnya sektarian. yang diterima, dari kelompok tertentu ditujukan kepada massa secara luas. Kalau
Muhammadiyah menerbitkan Panji saja, mungkin ada dampaknya. Itupun itu media Islam, salah satu syaratnya
Masyarakat. NU menerbitkan Duta khusus untuk jamaah masjid itu. Padahal harus nonsektarian. Dia harus berbicara
Masyarakat. Tapi kemudian berkembang. jamaah masjid itu sebagian datang tema-tema yang diterima secara universal.
NU sudah mulai menerbitkan media- karena masalah geografis saja, bukan Bahkan kalau temanya universal seperti
media nonsektarian karena ada Gus karena masalah ideologis. menolong orang dan sebagainya. Buletin
Dur-nya. Berarti, proses radikalisasi juga bisa itu bukan saja bisa dibaca oleh orang
muncul dari sana? Islam, orang muslim yang Islamnya tidak
Saya lihat, media sektarian seberapa mendalam, tapi juga orang
memperoleh pasar lebih banyak dari non- Mungkin saja! Kalau yang mereka nonmuslim akan menerimanya. Cuma
sektarian. Buletin Jum’at yang sektarian terima buletin-buletin radikal, mereka belum pernah dicoba saja.
saya kira lebih banyak memperoleh pasar. bisa jadi radikal. Dan dalam penelitian Anda setuju, maraknya buletin-buletin
Buletin Jum’at dari DDII (Dewan Dakwah mutakhir, kelompok radikal ini sekarang seperti ini lebih bagus sebagai ekspresi
Islamiyah Indonesia, red.) bertahan cukup makin banyak pengikutnya. daripada menggunakan kekerasan
lama. Ini ada kaitanya dengan perebutan fisik?
Mengapa begitu? massa di masjid?
Ya bagus juga! Tapi bagaimana kalau
Karakteristik dari media yang Mungkin saja! Saya lihat dalam buletin itu juga memprovokasi kekerasan
fundamentalis, yang sektarian, adalah konteks lips speaking, kelompok- fisik? Mungkin dia bisa menjadi penyebab
simplifikasi. Mereka memandang agama kelompok PKS (Partai Keadilan Sejahtera, kekerasan fisik yang datang sesudahnya.
secara sederhana, hitam putih, benar red.), yang garis fundamentalis itu, ba- Bahkan itu bisa menjadi pengantar untuk
salah, dapat petunjuk dan sesat, kafir nyak menguasai masjid di Jakarta. Karena tindakan kekerasan. Apalagi kalau dibina
dan mukmin. Dan untuk masyarakat di Jakarta yang dijadikan masjid itu kan terus-menerus.
Indonesia yang sedang kelelahan bukan hanya yang tradisional, tapi juga
menghadapi persoalan hidup, mereka
lebih mengambil agama yang lebih
Suplemen the Wahid Institute Edisi X / Majalah Gatra / 2 Agustus 2006 53
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
Egosentrisme dok.pribadi
Media Islam
Oleh: Agus Sudibyo
Deputi Direktur Yayasan SET
BERANGKAT dari perspektif tindakan jurnalistik : netralitas, imparsialitas, cover umat Islam umumnya? Apakah pilihan
komunikasi Habermas, media massa bothside dan etika berbahasa. Namun kasus, bahasa dan simbol yang digunakan
perlu dibayangkan sebagai ruang antara terutama karena para pengelolanya cukup familiar bagi kaum awam?
politik tempat berlangsungnya praksis menggunakan media sebagai sarana
emansipatoris: dialog-dialog interaktif untuk tindakan rasional-bertujuan. Para pengelola media Islam harus
dan tindakan-tindakan komunikasi Tindakan untuk mencapai tujuan yang benar-benar mempertimbangkan untuk
untuk mencapai pencerahan bersama. telah lebih dahulu ditentukan secara siapa media-media itu didirikan. Hanya
Sebuah ruang antara di mana berbagai sepihak, sehingga mengondisikan untuk internal kelompok mereka sendiri
unsur sosial saling berinteraksi, obyektifikasi dan manipulasi satu pihak atau untuk menjangkau kelompok lain?
bertukar gagasan dalam suasana bebas kepada pihak lain. Egosentrisme media-media Islam garis
penguasaan dan paksaan. Ruang antara keras jelas menjadi hambatan untuk
politik ini bukan hanya relevan ketika Tujuan di sini tampaknya adalah mempengaruhi dan menarik simpati
saluran komunikasi politik formal macet penyeragaman pandangan umat Islam kalangan yang lebih luas. Sebaliknya,
atau tersendat, namun juga ketika tentang dirinya sendiri dan orang lain, hanya karena masalah kemasan dan
konsensus bersama dibutuhkan dalam melalui tindakan pemaksaan mazhab, pemilihan isu, gagasan-gagasan maju
relasi-relasi horisontal antar unsur aliran dan ajaran. Dalam egosentrisme yang dikembangkan media-media
masyarakat. media-media Islam garis keras ini, tak ada Islam progresif tidak kunjung diserap
tempat buat dialog rasional dan interaksi oleh umat, alih-alih dipersepsi sebagai
Perspektif Habermas ini sangat pemikiran. Proses komunikasi berjalan penyimpangan atas Islam.
relevan untuk melihat fenomena media secara monologal. Pada gilirannya,
Islam yang tumbuh berkembang di menjadi kabur batas antara mencerahkan Di antara kelompok Islam garis
Indonesia pasca 1998. Melihat fenomena umat lewat pemahaman Islam yang keras dan Islam progresif-liberal di
media Islam ini, kita seperti menyaksikan “murni”, dengan menjerumuskan umat ke Indonesia, sesungguhnya ada kelompok
pembentukan “ruang antara politik” yang dalam dogmatisme metafisis. yang lebih besar. Mereka cenderung
baru mencapai fase “bebas penguasaan apolitis, tidak ideologis, dan acuh tak
dan paksaan”. Hampir tidak ada restriksi Pada sisi lain, kita dihadapkan pada acuh atas perdebatan pemikiran yang
politik apapun kepada media-media media-media Islam bercorak progresif- terjadi. Mereka ini yang seharusnya
Islam, seperti yang lazim terjadi di liberal yang mungkin lebih baik dalam disasar media-media Islam. Namun
masa lalu. Semua kelompok Islam memperlakukan media sebagai sarana yang cocok bagi mereka adalah media
bebas mendirikan media sendiri, bebas bagi tindakan-tindakan komunikasi. Yakni yang membumi, mencerahkan, tidak
menyampaikan pandangan politiknya. tindakan-tindakan yang lebih berorientasi menyerang dan tidak berpretensi untuk
kepada pencapaian pemahaman menggurui.
Namun media-media Islam kita bersama, di mana proses sama
belum sampai pada tahap mencerahkan pentingnya dengan hasil. Media-media Yang tak kalah penting, dibutuhkan
dan membebaskan masyarakat dari Islam progresif-liberal lebih terbuka kompromi dan moderasi jika media-
berbagai belenggu yang membatasi terhadap perbedaan pendapat dan lebih media Islam memproyeksikan diri untuk
ekspresi-ekspresi individu atau apresiatif terhadap posisi atau sikap yang masuk ke dalam bisnis media profesional.
kelompok. Media-media Islam baru bertentangan dengan mereka. Sikap yang ekstrim, agresif, kontroversial
berhasil mengatasi masalah-masalah menimbulkan sentimen negatif dari
freedom from, namun belum menjawab Namun mereka juga dihadapkan kalangan pengiklan, sebagaimana
masalah-masalah freedom for : untuk apa pada “egosentrisme” dalam bentuk yang mereka juga reluctant terhadap media-
kebebasan media itu digunakan dalam lain. Para pengelola dan simpatisan media media yang sangat oposan terhadap
konteks kemaslahatan umat. Islam progresif secara tak sadar sering pemerintah. Padahal untuk menjadi
sibuk dengan perbincangan antar mereka media yang profesional, hampir tak
Kita bisa melihatnya dengan terlebih sendiri, tanpa mempertimbangkan mungkin media hanya menyandarkan
dahulu mencermati kiprah media- orang-orang di sekitarnya. diri pada oplah, tanpa menggarap
media Islam garis keras yang banyak pendapatan dari iklan.
berkembang dewasa ini. Persoalan utama Mereka kerap mengabaikan
media pada gugus ini bukan sekedar dua unsur penting dalam jurnalisme:
tidak menaati kaedah-kaedah baku relevance dan proximity. Apakah masalah
yang diangkat relevan dengan problem
54 Suplemen the Wahid Institute Edisi X / Majalah Gatra / 2 Agustus 2006
Menggugah Toleransi Lewat Seni
Penggunaan kesenian sebagai media penyebar gagasan
keberagamaan bukanlah hal baru. Strategi ini diyakini
menjadi umat sadar akan keragaman dan toleran
terhadap perbedaan.
Menggugah Toleransi
Lewat Seni
Y olanda terkejut ketika seorang pendekar berpakaian kekagumannya.
hitam-hitam menunjuknya. Awalnya ia ragu, tapi KH. Maman Imanul Haq Faqih memiliki filosofi mendalam
jabatan tangan si pendekar membuat perempuan itu
tegar melewati pecahan kaca tajam yang menghampar di tentang kesenian yang disuguhkan santrinya. Pertunjukan
tengah arena. debus, menurut Kang Maman panggilan akrab kiai muda itu,
bukan bertujuan memamerkan atau menyombongkan kekuat-
Walau telah berlalu, namun Yolanda terus merenungi an si pendekar.
atraksi menegangkan itu. “Kok tidak luka ya?” gumam calon
pendeta itu ketika menjadi bintang tamu pagelaran debus “Kekerasan hanya cukup kita jadikan tontonan menghibur
santri Ponpes al-Mizan. dan sebagai ibrah (teladan, red.) moral, seperti pertunjukan
debus itu. Tidak ada korban. Tidak ada yang disakiti. Ini justru
Atraksi yang digelar akhir Juli 2006 silam itu, adalah membuat kita berfikir supaya tidak melakukan kekerasan yang
salah satu mata acara menyambut kedatangan pendeta dan sebenarnya pada orang lain,” kata kiai muda karismatik ini
calon pendeta ke Ponpes al-Mizan Ciborelang, Jatiwangi, (lihat: Ibadah Ritual Tak Cukup Membangkitkan Kemanusiaan).
Majalengka, Jawa Barat. Bekerjasama dengan the WAHID
Institute, Crisis Center Gereja Kristen Indonesia (CC-GKI) Diakui Kang Maman, ada saja kelompok Islam yang
menginapkan dua puluh pendeta dan calon pendetanya menuduh kesenian yang dikembangkannya, seperti tarian
selama dua hari di ponpes yang diasuh KH. Maman Imanul Haq kontemporer, sebagai bagian dari proses penyebaran
Faqih itu. pornografi atau pornoaksi, sehingga dirinya diminta segera
bertaubat.
Selain disambut hangat keluarga kiai dan para santri,
tokoh-tokoh lintas agama, seperti Hindu, Budha, Jemaah “Ketika ada yang menuduh tari kontemporer itu
Ahmadiyah, Aliran Kepercayaan, Konghucu dan sebagainya, mengajarkan pornografi atau pornoaksi, saya tanya para
itu juga disuguhi tontonan kesenian, seperti pagelaran musik santri; kalian melihat tarian atau dadanya? Sembilan puluh
modern Qi Buyut, tari Adzab, tari kontemporer, bahkan debus. sembilan persen menjawab, kami melihat daun dan lumpur
yang menempel di tubuh manusia, itu ternyata bisa menyatu.
“Sekarang kami punya gambaran berbeda tentang pesan- Mengapa kita hari ini menjauhkan diri dengan alam?”
tren. Sebelumnya kami membayangkan, pesantren itu angker, tanyanya.
serem, dan ngaji terus. Ternyata pesantren ini sangat terbuka.
Dan malam ini kami justru disuguhi kesenian yang luar biasa,” Karena itu, Kang Maman yakin, apa yang dilakukannya
perwakilan CC-GKI, Pendeta David Jonazh menyampaikan selama ini, yakni menyandingkan Islam dengan aspek kesenian
atau budaya lokal, itu bukanlah penyimpangan atau bid’ah.
Suplemen the Wahid Institute Edisi XI / Majalah Gatra / 6 September 2006 55
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
Performance art di Ponpes API Tegalrejo, Magelang dok.WI/ Witjak dok.WI/ Gamal Ferdhi
“Ada 700 santri di sini dan ada 10 ribu jamaah yang kan para santrinya itu, karena mereka memang membutuh-
hadir setiap malam Rabu. Kalau saya mencampuradukkan kan hiburan. “Namun efektifitas dakwah lewat kesenian yang
ajaran Islam, mereka semua sudah lari. Dari awal saya sudah kami tampilkan belum bisa diukur, karena masih dalam tahap
bilang, Islam kami adalah Islam rahmatan lil ‘alamin, Islam rintisan,” akunya.
yang mencintai sesama walau berbeda. Islam kami adalah
Islam yang selalu mengajak tersenyum pada semua hamba Masih banyak ponpes lain yang getol mengembangkan
Allah. Islam kami adalah Islam yang menyembah Allah Rabb kegiatan budaya. “Ada juga beberapa kiai yang secara personal
al-‘alamin.Tuhan yang disembah semua umat manusia. Inilah turut mengembangkan dan apresiatif terhadap budaya lokal,”
yang diajarkan guru-guru kami, Islam tanpa kebencian,” kata peneliti Desantara Jakarta, Miftahus Surur.
ujarnya.
Model budaya yang dikembangkan oleh ponpes pada
Demikian pula kiprah Acep Zamzam Noor. Putra umumnya tidak seragam. Ponpes KH. Masrur di Jogjakarta,
sulung Ajengan M. Ilyas Ruhiat, Pengasuh Ponpes Cipasung, mengembangkan seni Jathilan. KH. Muharrar di Garut juga
Tasikmalaya, ini membangun Komunitas Azan untuk sama. Sedangkan Ponpes Asrama Pendidikan Islam (API) di
menyebarkan gagasannya melalui seni lukis, sastra, maupun Tegalrejo, Magelang Jawa Tengah yang dikelola KH. Yusuf
drama. Chudlori, lebih berkonsentrasi pada sastra.
Karya Acep dan komunitasnya menampilkan persoalan Demikian juga Gurutta Imran Muin Yusuf di Sulawesi
yang dihadapi masyarakat Ponpes Cipasung dan sekitarnya. Selatan, yang mengembangkan tradisi pembacaan lontar
Jika tersosialisasikan dengan baik, karya-karya yang berakar La Galigo. KH. Hasnan di Singodimayan, Banyuwangi
dari pesantren itu tak hanya memperkaya khazanah mengembangkan Gandrung. “Sedangkan Kiai Humam di
kesusastraan yang telah ada, bahkan turut membantu Guyangan Pati terbuka pada bentuk-bentuk kesenian tradisi di
membentuk karakter keberagamaan bangsa. Jawa Tengah,” ungkap Surur.
“Ada semacam ‘kegilaan’ berfikir dari para santri ini yang Penghargaan para ulama terhadap kesenian ini berdam-
justru memberikan wacana baru,” ujarnya suatu ketika pada pak positif pada umat, karena mereka menjadi lebih toleran
pembukaan Silaturahmi Sastrawan Santri bertema Pluralisme terhadap perbedaan. Selain itu, menggunakan seni sebagai
Budaya Dalam Sastra, di Hotel Surya, Tasikmalaya Jawa Barat. media penyebar gagasan bukan tanpa teladan. Wali Songo
merintisnya saat menyampaikan Islam di tanah Jawa melalui
“Di tengah moral bangsa yang sudah sangat carut-marut media kesenian yang disukai masyarakat. Dari pendekatan
dan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, kebudayaan ini, terbangun kesadaran bahwa perbedaan itu
legislatif, maupun parpol, maka seniman santri seperti inilah patut dihargai sebagai bentuk kehidupan manusia.
yang akan menjadi tumpuan untuk dapat menegakkan
kembali karakter bangsa yang berbudaya dan beradab,” Gamal Ferdhi, Nurul H. Maarif
tegasnya (lihat: Kado Liberalisme Bagi Seorang Tradisionalis).
Penampilan penari Topeng Ireng di Ponpes API Tegalrejo, Magelang
Sebagaimana komunitas seni lainnya, Komunitas Azan
juga sudah dianggap menyimpang. “Padahal di masyarakat
sendiri tidak, karena mereka menyukai hiburan. Resistensi itu
justru datang dari kelompok Islam radikal,” ujarnya.
KH. Adib Masruchan dari Ponpes al-Hikmah, Sirampog,
Brebes, Jawa Tengah, juga berdakwah melalui jalur kesenian,
yakni kesenian Calung. Kiai Adib beralasan, berdakwah dapat
dilakukan melalui peralatan apapun, termasuk kesenian.
“Kita mencoba dengan seni Calung. Kita isi dengan
shalawat, pujian-pujian dan sebagainya. Rasulullah SAW sendiri
berdakwah dengan segala peralatan, termasuk memakai tarian
Arab,” katanya beralasan. “Asal dalam tarian itu tidak buka
aurat,” ujarnya.
Seperti juga Acep, Kiai Adib mengatakan masyarakat
setempat tidak mempermasalahkan kesenian yang ditampil-
56 Suplemen the Wahid Institute Edisi XI / Majalah Gatra / 6 September 2006
Menggugah Toleransi Lewat Seni
dok.Subhi KH. Maman Imanul Haq Faqih
Ibadah Ritual
Tak Cukup
Membangkitkan
Kemanusiaan
PENGASUH Ponpes al-Mizan, Ciborelang, banyak kaum muslim di negeri ini. suatu ketika dalam acara Halaqoh Budaya
Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, KH. Menurutnya, ibadah ritual seolah tidak Pesantren dan Seni Tradisi: antara Relasi
Maman Imanul Haq Faqih tak canggung cukup untuk membangkitkan rasa dan Hegemoni, di Cipasung Tasikmalaya
untuk mendakwahkan gagasan kemanusiaan. Jawa Barat.
keberagamaan melalui kesenian.
“Kalau tadi dipertontonkan pecahan Tentang group gamelan shalawatnya
“Padahal ada pesantren yang beling atau kaca yang dibasuhkan ke yang dinamai Qi Buyut misalnya, alumni
memusuhi kesenian. Katanya seniman muka, itu sebagai peringatan. Bangsa kita Ponpes Bantar Gedang, Tasikmalaya,
itu setan, sedangkan pesantren itu surga,” kalau wudhu sudah tidak cukup dengan Jawa Barat, Ponpes Raudlotul Mubtadi’in
tutur Kang Maman, panggilan akrab kiai air, tapi harus dengan beling atau kaca, Pekalongan Jawa Tengah, dan Ponpes
berusia 34 tahun ini. karena hari ini air sudah tidak bisa masuk ar-Raudloh Tambak Beras Jombang Jawa
ke pori-pori ruhani kita. Banyak orang Timur ini mengungkapkan, nama itu
Oleh sebab itu, di pesantren yang berwudhu, tapi tidak punya rasa diambilnya dari kosa kata Arab.
yang didirikannya pada 1998 itu, malu. Banyak orang yang berwudhu,
selain mengajarkan kitab kuning dan tapi wajahnya masih terlihat kelam “Qi Buyut itu dari bahasa Arab.
tradisi khas pesantren lainnya, ia juga dan karatan. Mari kita berwudhu untuk Qi terambil dari kata waqa- yaqi yang
mengembangkan berbagai kesenian, baik membersihkan muka-muka kemanusiaan artinya jaga. Dan buyut artinya rumah.
kesenian tradisional maupun modern. kita, menguatkan tangan-tangan Jadi maksudnya, jagalah rumah hati,
Kepada 700-an santrinya, misalnya, ia kemanusiaan kita, dan itu semua demi rumah kemanusiaan, rumah agama
mengajarkan tari kontemporer, musik, kita,” ajaknya. dan sebagainya,” katanya. “Qi Buyut
gamelan shalawat bahkan debus. ini personilnya adalah santri seniman,”
Bahkan kiai muda kelahiran tambahnya.
Kekerasan hanya cukup kita jadikan Sumedang, 8 Desember 1972 ini
tontonan menghibur dan sebagai ibrah menyatakan, pesantren harus mampu Yang menarik, melalui seni ini, ia
(teladan, red.) moral, seperti pertunjukan mempertemukan tradisi keilmuan mampu menghadirkan tokoh-tokoh
debus itu. Tidak ada korban. Tidak ada yang dan transformasi budaya. Kalau bisa, lintas agama, baik Islam, Kristen, Hindu,
disakiti,” ujarnya mengomentari kesenian imbuhnya, pesantren harus menyusun Budha, Penghayat Kepercayaan, Jemaah
debus. strategi kebudayaan. Ahmadiyah dan sebagainya, tanpa ada
sekat apapun. Ini tak lain karena seni atau
“Ini membuat kita berfikir supaya tidak “Ini sebagai ikhtiar menerobos ide- budaya mampu melembutkan kekakuan
melakukan kekerasan yang sebenarnya ide untuk mempertemukan sejumlah sikap dan menampilkan penghargaan
pada orang lain,” imbuhnya. pemikiran yang emansipatif, eksploratif, terhadap perbedaan.
dan membumikan nilai keberagamaan
Melalui pertunjukan seni, kata Kang dalam konteks kemanusiaan,” katanya Nurul H. Maarif
Maman, dirinya dan para santri ingin
melakukan kritik terhadap ibadah ritual
Suplemen the Wahid Institute Edisi XI / Majalah Gatra / 6 September 2006 57
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
Acep Zamzam Noor
Kado Liberalisme
bagi Seorang Tradisionalis
ACEP Zamzam Noor sejak di pada seni, Acep membentuk itu datang dari kelompok-kelompok
bangku SMP mengikrarkan diri Komunitas Azan. “Di sana ada diskusi tertentu, misalnya kalangan NU
tidak mau menjadi bayang-bayang kebudayaan, agama, politik, dan politik. Mereka agak tersinggung.
ayahnya dan tidak mau menjadi sebagainya. Juga ada pementasan Ada juga kelompok Islam radikal,”
kiai pesantren. Karenanya, sulung teater, puisi, tari, musik dan kesenian ungkapnya.
kelahiran 28 Februari 1960 ini, saat tradisional yang hampir punah.
kelas 2 SMU hijrah ke Ponpes as- Termasuk juga ada wayang kreasi Menurut Iip D. Yahya dalam
Syafi’iyyah Jakarta. Di sinilah suami baru,” ujar Acep kepada Subhi Azhari buku Ajengan Cipasung: Biografi
Euis Nurhayati ini mulai menggeluti dari the WAHID Institute. KH Mohammad Ilyas Ruhiat, bagi KH
sastra. Ilyas Ruhiat pilihan hidup Acep itu
Komunitas yang dibentuk pria adalah kado liberalisme buat seorang
Dan saat kuliah, pria yang berkaca mata ini, beranggotakan tradisionalis.
hingga usia empat tahun bernama seniman dari Cipasung dan
Abdul Wahid Ramadlan ini, ‘nekad’ simpatisan dari berbagai daerah di Gamal Ferdhi, Nurul H. Maarif
masuk Fakultas Seni Rupa Institut Jawa Barat. “Kita punya relasi dengan
Teknologi Bandung (ITB) yang banyak seniman. Dari Tasikmalaya, dok.pribadi
diselesaikannya pada 1988. “Asal Ciamis, Cirebon, Kuningan, dan
kamu yakin bahwa seni yang akan sebagainya. Kita sering tampil
kamu geluti itu bermanfaat bagi bersama,” tuturnya. “Di sini saya
masyarakat,” demikian pesan Apih juga mempertemukan seniman
(Ayah, red.)-nya, pemimpin Ponpes tradisional dengan kiai. Inilah
Cipasung KH. M. Ilyas Ruhiat. kebebasan berekspresi,” imbuhnya.
Kecintaannya pada sastra Ayah empat putera ini juga
berbuah puisi fenomenal berjudul menaruh harapan yang tinggi pada
Cipasung di tahun 1989. Puisi ini sastrawan santri. “Di tengah moral
mengantarkan Cipasung dalam bangsa yang sudah sangat carut-
dunia sastra Indonesia, bahkan marut dan masyarakat kehilangan
internasional. Puisi ini menunjukkan, kepercayaan kepada pemerintah,
Acep bisa membantu Apihnya legislatif, maupun parpol, maka
mengembangkan pesantren dengan sastrawan santrilah yang akan
cara yang tak pernah terpikirkan menjadi tumpuan untuk dapat
oleh orang-orang di kampungnya, menegakkan kembali karakter
Cipasung, Kecamatan Singaparna, bangsa yang berbudaya dan
Tasikmalaya, Jawa Barat. beradab,” katanya pada pembukaan
Silaturahmi Sastrawan Santri
Apihnya bangga saat Acep bertema Pluralisme Budaya dalam
mendapat penghargaan South East Sastra, di Hotel Surya, Tasikmalaya
Asian Write Award dari kerajaan Jawa Barat.
Thailand pada 2005, atas kumpulan
puisinya Jalan Menuju Rumahmu. Dan tentu saja, pilihan pria yang
Puisi ini dianggap sebagai kreasi dari telah memublikasikan puisinya sejak
kegelisahan dunia santri yang jujur usia 16 tahun ini bukan tanpa resiko.
dalam mencari Tuhannya. “Masyarakat tidak resisten, karena
mereka menyukai hiburan. Resistensi
Sebagai bukti kecintaannya
58 Suplemen the Wahid Institute Edisi XI / Majalah Gatra / 6 September 2006
Menggugah Toleransi Lewat Seni
dok.pribadi Sastra, Pesantren dan
Radikalisme Islam
Oleh: Jamal D. Rahman
Penyair, Pemimpin Redaksi Majalah Sastra Horison
ANTARA sastra Indonesia dan sosiologi ‘bacalah’), sedangkan perintah menulis membawa serta watak dan cita rasa
Islam Indonesia, di manakah posisi disampaikan dalam bentuk metafor, sastra itu sendiri di dunia pesantren.
pesantren kini? Perhatian terhadap yaitu pena (qalam, ‘pena’). Yang tak kalah Watak atau cita rasa sastra adalah
pesantren sebagai potensi atau bagian menarik adalah rima ayat demi ayat, yang menyentuh sesuatu dengan hati terbuka.
dari khazanah sastra Indonesia modern terdengar merdu dan sangat musikal, Sebagaimana seni pada umumnya,
tampak meningkat belakangan ini. Pada sebagaimana juga terdapat dalam sastra membebaskan manusia dari
saat yang sama, dalam sosiologi Islam pantun kita misalnya. kejumudan dan kecupetan perasaan. Ia
Indonesia, pesantren seringkali dikaitkan menghidupkan biru api hati, perasaan,
dengan fenomena munculnya, bahkan Metafor dan rima merupakan dua dan jiwa seseorang. Ia menghidupkan
menguatnya radikalisme Islam. Adakah unsur sangat penting dalam puisi. Maka, keriangan hati, memberikan kepuasan
hubungan antara sastra, pesantren, dan jika wahyu pertama menggunakan menyala-nyala pada perasaan untuk
radikalisme Islam? metafor dan rima, pesan wahyu itu hal-hal yang sulit diungkapkan melalui
jelas: hendaklah engkau membaca bahasa formal atau diskursif. Di sisi lain,
Salah satu khazanah pesantren yang dan menulis dengan cita rasa sastra sastra mempertajam kepekaan hati dan
sangat hidup hingga sekarang adalah yang tinggi! Dengan kata lain, wahyu perasaan dalam bersentuhan dengan
sastra, khususnya puisi. Di pesantren, pertama itu tidak hanya mengandung hal-hal yang seringkali dipandang
santri membaca atau menyanyikan puisi dua hal, yaitu perintah membaca dan sebagai sesuatu yang biasa.
setiap hari. Tak ada hari tanpa santri menulis, melainkan juga perintah untuk
membaca puisi, sendiri-sendiri atau menumbuhkan dan memanfaatkan Semua suasana hati, jiwa, dan
bersama-sama. Mereka membaca atau cita rasa (seni) sastra dalam membaca perasaan seperti itu merupakan
menyanyikan puisi Abu Nuwas, Sayyidina dan menulis itu sendiri. Dan, al-Qur’an prasyarat penting dalam menghayati
Ali R.A., Imam Syafi’i, al-Bushiri, prosa al- memberikan contoh bagaimana cita rasa agama. Dan, semua kondisi kejiwaan
Barzanji, dan lain-lain. Mereka membaca sastra memperindah dirinya di hampir itu akan mengontrol kecenderungan
doa-doa, yang hampir semuanya sepanjang ayat-ayatnya. Inilah kiranya destruktif, yang mungkin muncul dari
berbentuk puisi. Bahkan tauhid dan tata latar historis dan normatif tumbuhnya amarah akibat perasaan tertekan,
bahasa Arab pun mereka pelajari melalui sastra di dunia Islam, yang kemudian psikologi kekalahan dan ketakberdayaan
puisi, sambil menyanyikannya pula. ditransmisi ke Indonesia melalui menghadapi hal-hal yang sangat tak
pesantren. diinginkan. Radikalisme Islam tampaknya
Untuk beberapa mata pelajaran, muncul dari psikologisme tak terkontrol
yang sama sekali bukan pelajaran sastra, Tidaklah mengherankan kalau seperti itu. Oleh karenanya, suasana hati,
jam pelajaran seringkali diawali dengan belakangan ini istilah “sastra pesantren” jiwa, dan perasaan yang turut dibangun
bersama-sama menyanyikan puisi, kian sering digunakan. Istilah itu oleh watak atau cita rasa sastra, sejatinya
dan ditutup dengan bersama-sama sendiri menunjuk pada setidaknya tiga dapat menekan radikalisme Islam.
menyanyikan puisi pula. Maka, setiap pengertian: (1) sastra yang hidup di
santri membaca puisi lebih dari sekali pesantren, seperti antara lain disebutkan Melihat sastra demikian mengakar
setiap hari. Pagi membaca puisi Ibnu di atas; (2) sastra yang ditulis oleh orang- di dunia pesantren, maka, jika
Malik, siang puisi Imam Syafi’i, sore puisi orang (kiai, santri, alumni) pesantren; benar radikalisme Islam Indonesia
Abu Nuwas, malam doa-doa anonim (3) sastra yang bertemakan pesantren, berhubungan dengan dunia pesantren,
yang sangat puitis. seperti Umi Kalsum (Djamil Suherman), fenomena itu bagaimanapun merupakan
Geni Jora (Abidah El-Khalieqy), dan deviasi belaka. Namun, jika cita rasa
Tentu saja, hubungan sastra Maria & Maryam (Parahdiba). Dengan sastra redup dari dunia pesantren, dan
dengan pesantren adalah hubungan tiga pengertian itu, khazanah sastra Islam secara makro terus-menerus
sastra dengan Islam. Dan itu bisa ditarik pesantren mengalami perluasan dan diperlakukan secara tidak adil, bukan
jauh ke wahyu pertama. Kita tahu, pengayaan, baik dalam bentuk, isi, tidak mungkin dalam jangka panjang
wahyu pertama adalah perintah untuk maupun lingkungan pergaulannya. pesantren akan menjadi lahan bagi
membaca dan menulis. Adalah menarik tumbuhnya radikalisme Islam.
bahwa perintah membaca disampaikan Dalam batas tertentu, mengakarnya
dalam bentuk kalimat perintah (iqra’, sastra di lingkungan pesantren pastilah
Suplemen the Wahid Institute Edisi XI / Majalah Gatra / 6 September 2006 59
dok.WI/Witjak Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
Pentas Komunitas Azan Pesantren Cipasung Tasikmalaya
60
Menjaga Pijar Semangat Nanggroe
Menjaga Pijar dok.WI/ Gamal Ferdhi
Semangat Nanggroe Pengelolaan dana bergulir Kelompok Perempuan Aceh
Tsunami yang meluluhlantakkan Nanggroe “Meski dibayang-bayangi penegakan Syariat Islam yang
Aceh Darussalam seolah rahmat tersembunyi. dianggap bisa membatasi gerak kaum perempuan, kini
Aceh menjadi terbuka. Konflik menahun pupus. perempuan Aceh saat ini lebih menikmati kebebasannya
Masyarakat sipil berperan membangun Serambi ketimbang di masa konflik,” ujar aktivis perempuan Aceh
Mekkah. Perubahan besar terus bergulir. yang juga Direktur Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI)
Syarifah Rahmatillah.
H ujan terus mengguyur jalan semalaman. Di luar gelap
pekat. Sebuah mobil menyusuri lintas Banda Aceh Aceh kini lebih kondusif untuk menerima perubahan-
- Idi Rayeuk, Aceh Timur. Di dalamnya, sang sopir perubahan. ”Itu karena datangnya orang luar Aceh dan
berdendang riang diiringi lagu rock yang sedang populer. bantuannya, atau ini konsekuensi dari perdamaian yang
“Dulu tak ada yang berani begini,” ujar Iwan, sang supir, saat telah dicapai. Tinggal bagaimana kini masyarakat Aceh
menembus perbukitan menjelang wilayah Sigli. menyikapinya,” ungkap Marini, salah satu Koordinator Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Jaringan Pendidikan Pemilih untuk
Usia Iwan hanya dua tahun lebih muda dari usia konflik Rakyat (JPPR) (lihat: Generasi Damai dari Masa Konflik).
militer di Aceh yang meletus tahun 1976. Menyebut kata ’dulu’
sangat jelas batasnya, yaitu ketika Aceh masih dicekam konflik Denyut keterbukaan Aceh juga bisa dirasakan di desa-
dan rakyat tak bisa berkutik. Semua mafhum, keadaan kini desa. Sebelumnya beberapa kampung di desa Idi Tunong,
telah benar-benar berubah. Aceh Timur, adalah daerah yang cukup parah terimbas konflik.
Saat melintas daerah itu, masih terlihat rumah-rumah bekas
Bencana tsunami di akhir 2004 dapat dinilai sebagai terbakar di pinggiran desa. “Itu sisa-sisa konflik Aceh,” ujar Iwan.
awalnya. Ribuan jasad yang terkubur menjadi pondasi yang
kokoh untuk terbangunnya Aceh yang damai dan terbuka. Kini luka konflik seolah lenyap dari kampung Paya
Seperti Iwan, kebanyakan rakyat Aceh sedang menikmati Awi di Idi Tunong yang subur itu. Jalan ke tempat itu yang
suasana baru itu. Laksana masa Kesultanan Samudera Pasai, berubah jadi kubangan lumpur di musim hujan, seakan
Aceh kini begitu sibuk. tak menghalangi aktivitas warga. Kecemasan telah pupus
dari mata mereka. Pun terhadap orang luar yang datang
Perdagangan antar kota nyaris tak putus. Siang malam berkunjung.
mobil niaga berlalu lalang dari Medan ke Banda Aceh atau
sebaliknya. Di tiap-tiap kota kabupaten, lampu terus berpijar. Bahkan perempuan di desa ini telah mulai mengorgani-
Di kota Banda Aceh lebih terasa lagi. Perempatan jalan tak sasikan diri. Atas dampingan Pusat Pengembangan
pernah lengang. Warung-warung kopi khas Aceh terus Sumberdaya Wanita (PPSW), kelompok-kelompok perempuan
mengepul. Pelbagai transaksi bisnis terjadi. Tak cuma itu, ibu- ini membentuk dana bergulir untuk modal usaha mereka.
ibu dengan anak-anak mereka pun tenang bercengkrama,
bahkan hingga larut malam. Kini, lazim menemukan ”Di desa ini ada sepuluh kelompok. Sekarang PPSW
perempuan mengendarai motor melintas di jalan raya luar bekerja di lebih 70 desa di 7 kabupaten,” ujar Ratih Saparlina,
kota. koordinator program PPSW yang berkantor pusat di Jakarta.
PPSW hanyalah satu dari sejumlah LSM luar Aceh yang
bekerja jauh sampai ke pedalaman. Seperti banyak organisasi
lain, PPSW kembali meningkatkan intensitas hubungan antara
masyarakat sipil Aceh dengan yang di luar Aceh. Mereka
mengawalinya dengan tukar-menukar gagasan dan ide antar
keduanya terhambat konflik yang panjang.
Agar berjalan lancar, PPSW pun melakukan pendekatan
dengan merekrut masyarakat setempat sebagai staf lapangan.
Suplemen the Wahid Institute Edisi XII / Majalah Gatra / 28 September 2006 61
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
”Selain agar diterima, juga agar bisa memahami kebutuhan dok.WI/ Gamal Ferdhi setidaknya 18 kasus korupsi telah dilakukan oleh pengelola
masyarakat setempat. Kami juga ingin belajar,” ujar Ratih. negara (lihat: Masa Darurat Bukan Alasan Menilap Uang Rakyat).
Proses saling belajar seperti itu, merupakan penanda dari Kritik yang disampaikan organisasi seperti GeRAK dan
bangkitnya kelompok-kelompok masyarakat sipil di Aceh yang masyarakat Aceh umumnya adalah buah dari keterbukaan di
telah membuka diri atas perubahan-perubahan. Demikian Aceh. Mereka sadar, bila diam maka rakyat Aceh hanya akan
halnya dengan pemerintah lokal dan perguruan tinggi. menjadi obyek pembangunan.
Di sisi lain, dana dan bantuan teknis pun kini tersedia. Dan pada akhir tahun 2006, mereka akan bicara lantang
Program PPSW, seperti juga beberapa program yang tentang siapa pemimpin yang mereka anggap paling layak
dijalankan di NAD, adalah buah kerjasama LSM tingkat diberi kepercayaan. Lewat Pilkada yang rencananya digelar
nasional dan lokal dengan the Asia Foundation yang didukung pada 11 Desember, rakyat Aceh akan menentukan 19 bupati
oleh United States Agency for International Development dan wali kota serta gubernur.
(USAID).
“Orang tak lagi acuh dengan apa yang akan mereka
Bahkan organisasi pendidikan masyarakat Aceh, yaitu pilih. Mereka mengerti bahwa keputusan mereka sangat
dayah, juga tak enggan bekerjasama dengan pihak luar Aceh. menentukan masa depan mereka,” demikian pandangan
Lembaga Kajian islam dan Sosial (LKiS) yang bermarkas di Marini atas sikap rakyat Aceh yang begitu antusias menyambut
Yogyakarta, telah lima tahun mendampingi dayah. Pilkada.
”Bedanya, dulu kami hanya bisa bekerja di dayah-dayah di Masalahnya kini, bagaimana keterbukaan bisa membawa
perkotaan. Kini kami bisa sampai ke pelosok,” imbuh Direktur kemaslahatan bagi rakyat Aceh. Masyarakat sipil memang
LKiS, M. Jadul Maula. Untuk kegiatannya, LKiS bekerja dengan sepatutnya mengambil kesempatan untuk berkata lantang,
organisasi santri dayah yang populer disebut Rabithah tapi mesti juga bertanggung jawab. Artinya, semua yang
Thaliban Aceh (RTA). diteriakkan bisa dicari kebenarannya. Dengan kata lain, bekerja
dengan data.
Sebagaimana LKiS, Indonesia Institute for the
Empowerment of Society (INSEP) masuk ke pelosok Aceh Di sisi lain, pemerintah harus cepat menanggapi masukan
untuk mendorong mutu pendidikan di dayah. Lebih khusus masyarakat. Di era yang terbuka ini, masyarakat butuh
lagi, program mereka menyasar santri perempuan. Karena pemerintahan yang bisa memenuhi rasa keadilan.
mereka adalah kelompok yang paling rentan dalam situasi
krisis maupun damai. Namun, memenuhi kehendak rakyat Aceh bukanlah
perkara gampang. “Rakyat Aceh perlu bukti bahwa para
Banyak orang tua menitipkan anak perempuan mereka pemimpin sungguh-sungguh memperhatikan mereka. Artinya,
ke dayah-dayah, utamanya di masa krisis. Namun fasilitas di pemerintah benar-benar melakukan penegakan hukum,
sebagian besar dayah tak memadai. ”Ada lebih dari 30 dayah membangun kepentingan umum yang terencana, jelas dan
di seluruh NAD yang bekerjasama dengan INSEP berupa transparan,” papar Akhiruddin.
pengembangan perpustakaan, penyediaan komputer dan
permodalan,” jelas Direktur INSEP Fuad Fachruddin. Ini tak berlebihan. Bagi GeRAK, percuma bicara tentang
demokrasi di Aceh jika persoalan korupsi tak diurus. ”Sebab
Dengan kerja sama itu, Fuad berharap santri perempuan borok dari pelanggaran HAM di Aceh karena adanya tindakan
lulusan dayah memiliki kepandaian dan keahlian. Hasilnya, korupsi,” kata Akhiruddin.
para santri perempuan itu terhindar dari himpitan ekonomi
yang kerap bermuara pada bahaya perdagangan manusia. Memang, pada akhirnya, Aceh yang lebih demokratis
menuntut para pihak untuk cepat tanggap, transparan, dan
Bangkitnya masyarakat sipil di Aceh tak dapat akuntabel. Dalam bahasa yang sering digunakan di Serambi
dipisahkan dari kehendak masyarakat untuk menentukan Mekkah, rakyat Aceh membutuhkan pemimpin yang amanah.
visi pemerintahan Aceh ke depan. Melalui perdebatan yang Insya Allah, mereka akan lahir dari proses Pilkada yang telah
panjang, melelahkan sekaligus menegangkan, rakyat Aceh dan lama tertunda itu.
Jakarta telah mencapai titik kesepakatan yang tertuang dalam
Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA). Lies Marcoes-Natsir, Gamal Ferdhi
“Ini memang belum sempurna dan belum memuaskan Pagelaran Tari Saman pada malam Dokaim di Banda Aceh
semua pihak. Tapi akhirnya, semua yang terlibat mengerti
bahwa produk legislasi adalah hasil negosiasi politik.
Keberhasilan para pihak mencapai kesepakatan menunjukkan
kedewasaan kita berdemokrasi,” ujar Direktur Aceh Program
the Asia Foundation Sandra Hamid, mengomentari lahirnya UU
PA ini.
Kehidupan yang lebih demokratis memang kini terasa di
Aceh. Bagian dari keterbukaan itu bisa dilihat di media massa,
di mana para ahli dan penulis bebas memaparkan pandangan
mereka. Wartawan pun bebas mengutip pandangan
masyarakat; dan tak selamanya pendapat mereka menyanjung
tinggi para pihak yang bekerja di Aceh.
Media massa, baik koran maupun radio, tak pernah
lengang dari kritik masyarakat soal rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca tsunami. Salah satunya datang dari
seorang aktivis Gerakan Anti Korupsi (GeRAK), Akhiruddin.
Komentarnya dapat dibaca bukan saja di media lokal, tapi
juga koran nasional, bahkan internasional. GeRAK menengarai,
62 Suplemen the Wahid Institute Edisi XII / Majalah Gatra / 28 September 2006
Menjaga Pijar Semangat Nanggroe
“Di kampus saat mengajar, saya harus dok.WI/ Gamal Ferdhi
fokus pada bidang pangan. Sementara di
luar ngurusin politik warga,” papar Marini, Pilkada NAD
Koordinator Provinsi Jaringan Pendidikan
Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Marini
Namun sejatinya, muara perhatian Generasi Damai
perempuan muda yang kini tengah dari Masa Konflik
menyelesaikan jenjang masternya ini
dok.TAF selalu sama. Ia peduli pada masalah sosial akar rumput, jaringan ini secara rutin mereka tahu suara mereka tidak sia-sia,”
dan politik, khususnya perempuan. Ia melakukan kegiatan pendidikan pemilih terangnya.
kini tengah mempertimbangkan untuk dan pemantauan Pemilu sejak Pemilu
mengubah fokus tesisnya ke politik pasca Soeharto tahun 1999. Rini buru-buru mengingatkan pada
pangan dan gizi perempuan pasca para calon yang hendak maju, untuk
tsunami. Mereka juga melakukan program tidak mengintimidasi pemilih. Ia juga
yang sama untuk Pilkada di seluruh menegaskan, percuma saja mengiming-
Lahir dari keluarga bertradisi negeri. Maka, saat jadwal pilkada Aceh imingi masyarakat dengan uang. ”Karena
nahdliyin, Rini (panggilan akrab Marini) telah jelas, JPPR juga bersiap menggelar mereka telah punya pilihan sendiri,”
telah akrab dengan Nahdlatul Ulama program di Serambi Mekkah itu. katanya.
(NU), utamanya di bidang pendidikan.
Perkenalannya dengan dunia aktivisme Kesungguhan Rini mengelola JPPR Sebagai bagian dari masyarakat
pun tak jauh dari tradisi di keluarganya. telah membawanya menjadi salah satu sipil, Rini akan ambil andil besar dalam
koordinator provinsi. Ia tak canggung perhelatan demokrasi di Aceh, Desember
“Kakek saya aktivis Persatuan bekerja dengan Muhammadiyah, tak juga 2006. Kata kunci di hatinya dan JPPR,
Tarbiyah Islamiyah (PERTI) di Aceh. Sejak kaku berhadapan dengan para pejabat. Ia adalah ketidakberpihakan. ”Benar, saya
kuliah saya sudah aktif di Ikatan Pelajar cepat beradaptasi dengan berbagai calon dan teman-teman lain datang dari ormas
Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), bahkan yang akan berlaga di Pilkada. Islam yang mungkin ada hubungannya
menjadi pengurus sampai tahun ini,” dengan partai atau calon yang maju.
katanya. Tak hanya di tingkat provinsi, Dari interaksinya dengan berbagai Tapi netralitas JPPR adalah kekuatan kita.
untuk peride 2006-2009, ia terpilih kalangan, Rini optimis menyikapi Pilkada. Biarkan rakyat memilih,” himbaunya.
sebagai salah satu ketua IPPNU pusat. “Tapi Pilkada NAD ini cukup rawan karena
banyaknya calon,” katanya. Itulah yang dijanjikannya untuk
Wara-wiri Jakarta-Aceh sejak pemilih di Aceh. Bersama JPPR, Rini akan
sebelum tsunami, membuat Rini semakin Ditambah lagi ada pasangan calon memberi informasi tentang para calon
dikenal oleh lingkungan NU di pusat. yang secara laten saling berlawanan gubernur dan bupati. Masyarakat pun
Maka Lembaga Kesejahteraan Keluarga di masa lalu. ”Ini sangat potensial bisa bebas memilih. Dan gadis yang lahir
(LKK) NU pusat pun menunjuknya sebagai memunculkan intimidasi terhadap di masa konflik ini ingin memastikan
perwakilan lembaga itu di JPPR. masyarakat,” imbuhnya. bahwa proses pemilihan berjalan damai,
bebas dan adil. Sudah saatnya!
JPPR adalah lembaga non- Namun Rini yakin, masyarakat
partisan yang beranggotakan NU, memiliki kearifannya sendiri. ”Mereka Lies Marcoes-Natsir
Muhammadiyah, LSM, lembaga kini lebih antusias ikut Pilkada, karena
pendidikan, lembaga antar iman,
lembaga kemahasiswaan dan radio.
Mengandalkan relawan di tingkat
Marini
63 Suplemen the Wahid Institute Edisi XII / Majalah Gatra / 28 September 2006 63
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) :
Masa Darurat Bukan Alasan
Menilap Uang Rakyat
TELEPON genggam Akhiruddin berulang kali berdering. Di kedaruratan tak boleh jadi alasan untuk menilap uang rakyat.
ujung sana beberapa wartawan Ibu Kota mengonfirmasikan Bagimanapun, telunjuk harus berani diarahkan tatkala terjadi
temuan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) soal dugaan penyelewengan,” tegas Akhiruddin.
penguapan dana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Dari Oktober 2005 hingga Agustus 2006, setidaknya
dalam proyek buku Membangun Tanah Harapan. ada 18 kasus yang mereka tengarai sebagai praktik korupsi
Koordinator GeRAK Aceh ini memang piawai mengurai di NAD. Kasusnya beraneka; dari pengadaan kapal ikan fiktif
angka-angka. Tak heran, karena ia memang menggondol bagi nelayan di Sabang, penyimpangan penggunaan dana
ijazah ilmu akuntansi dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Children Center pada Kementrian Pemberdayaan Perempuan,
Dari notes kecilnya, Akhiruddin memaparkan data-data sampai kasus penyimpangan pengelolaan APBD NAD. “Ini
temuan GeRAK. Seperti tak hendak berkesimpulan sendiri, ia menyakitkan,” katanya lirih.
pun mengajak sang Untuk menghindari
wartawan berhitung salah tunjuk dan laporan
selisih biaya produksi fiktif, mereka benar-benar
untuk jenis bahan menjalankan prosedur
baku yang persis penyelidikan dan pencari-
sama. Dari sana GeRAK an bukti. Beberapa kasus
mengindikasikan meraih sukses. Sekelompok
terjadinya korupsi itu. buruh bangunan di desa
Melayani informasi Ruyung menghadiahi
seputar korupsi di mereka Bungong Jaroe
Nanggroe Aceh untuk menunjukkan rasa
Darussalam (NAD), terima kasih mereka pada
mereka maknai sebagai pembelaan GeRAK.
mandat kerja. Namun Karena bekerja dalam
mengajak orang untuk isu korupsi, Akhiruddin
berfikir, berhitung pun menekankan kepada
dan kemudian seluruh stafnya agar
mempertanyakan memahami seluk-beluk
keganjilan dari setiap anggaran serta konteks
sen uang yang berlalu- dan praktik korupsi. “Tentu
lalang, baik di lembaga saja di atas semua itu
negara maupun badan dibutuhkan komitmen
usaha non-negara, kepemimpinan yang benar-
mereka maknai sebagai Akhiruddin (kiri) saat menerima Bungong Jaroe dok.WI/ TAF benar anti berbagai bentuk
jihad. Jihad, karena korupsi,” tegasnya.
pekerjaan itu menyangkut hak hidup rakyat Aceh. Jihad, GeRAK lahir ketika lembaga lain bersikukuh dengan pen-
karena melawan kezaliman ini bukan tanpa resiko. tingnya penegakan HAM. Namun bagi GeRAK, penegakan
Berdiri Agustus 2004, pada mulanya GeRAK hanya HAM bisa berdiri tatkala ada keadilan ekonomi. Dan borok
numpang di kantor Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh. paling parah dari hilangnya keadilan ekonomi adalah praktik
Ketika tsunami menerjang, mereka kehilangan segalanya, korupsi. Terlebih dalam situasi darurat militer yang mereka
termasuk dua orang pendirinya; Koordinator Jaringan curigai sebagai masa merajalelanya praktik korupsi.
Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) H. Keucik Jailani dan Kini masyarakat semakin terbuka. Mereka berkeras
Direktur WALHI Muhammad Ibrahim. untuk memelihara Aceh yang damai. Bagi GeRAK, ini sebuah
Bersama para pendiri seperti Bambang Antariksa dan isyarat untuk pemerintah dan penguasa Aceh supaya tak
Hemma Marlaeny, staf yang tersisa kembali bergerak. Pasca main-main atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
tsunami, ketika bantuan untuk rekonstruksi Aceh mengalir dan transparan. Sebab, perdamaian hanya mungkin tergapai
deras dan masyarakat tak lagi bisa dibungkam, GeRAK semakin tatkala korupsi sirna.
menggelegak.
Tak gampang bekerja sebagai pengawas korupsi di Lies Marcoes-Natsir, Gamal Ferdhi
saat serba darurat pasca tsunami. “Namun bagi GeRAK,
64 Suplemen the Wahid Institute Edisi XII / Majalah Gatra / 28 September 2006
Menjaga Pijar Semangat Nanggroe
Hikayat dari Kedai Kopi
Oleh: Reza Idria
Penulis dan Aktivis Liga Kebudayaan Tikar Pandan Aceh
Ini zaman buruk bagi pikiran dan imajinasi, dok.pribadi
maka kami membangun cerita sendiri.
[Dokarim]
KALI ini saya akan bercerita tentang kawan saya Murtadha. halaman depan koran. Ia meyakini tak ada kebenaran di
Akrab dipanggil Todhak. Yakinlah, ketika saya menulis ini ia sana. Terlebih berita-berita tentang lembaga dana bencana
sedang duduk menyesap kopi di sebuah kedai depan mesjid bentukan pemerintah, yang sibuk membela diri atas kinerja
raya Baiturrahman, Banda Aceh. yang menyedihkan. Mendengar jumlah gaji yang diterima
Seperti kedai-kedai kopi lain yang memenuhi peta Aceh, pegawai lembaga tersebut (sebagai imbalan kelambanan
kedai kopi tersebut ramai. Keramaian yang wajar. Bagi saya kerja mereka) pernah membuat Todhak harus menambah
(saya merasa Todhak juga beranggapan sama) tak banyak bersendok-sendok gula ke gelas kopinya. Pahit. Makanya
yang berubah dengan keriuhan dalam kedai itu, baik sebelum Todhak hanya suka membaca halaman belakang yang berisi
maupun sesudah badai. Mungkin
yang berubah adalah banyak orang- job vacancy, tawaran kerja dari lembaga-
orang yang tak akrab di mata yang kini lembaga donor, berharap ada peluang kerja
ikut membangun keriuhan. Memang untuk dia. Kadang-kadang ia membaca
kini orang-orang telah kembali juga berita olah raga. Karena surat kabar
memenuhkan kota. Memenuhkan tidak mungkin berbohong tentang skor
kedai kopi. Lelaki dan perempuan. Yang sebuah pertandingan sepakbola.
terakhir ini juga sesuatu yang berbeda.
Tapi ternyata kopi tetap nikmat seperti Todhak pernah bercerita pada saya
biasa. Jadi apa yang ditakutkan selama bahwa ia menyesal dulu tak punya cukup
ini? biaya hingga tak bersekolah tinggi. Bahasa
Percayalah, setelah pembakaran Inggrisnya yang payah membuat ia belum
oleh oknum terkenal maupun setelah diterima kerja di NGO. Ia tak mau bekerja
hempasan gelombang tsunami di LSM. Saya sempat mengomentari
belakangan, tempat yang paling mula bahwa NGO dan LSM itu sinonim. Tapi saat
berdiri dan paling awal didatangi itu Todhak membantah, NGO itu untuk
orang di sini adalah kedai kopi. Asal menyebut lembaga luar negeri, sedang
tak berhutang, pemilik kedai tak akan LSM adalah organisasi lokal. Menurut
masam walau Anda berdiam dari pagi dia kerja di NGO, gaji besar dan bisa
hingga petang. Kalau dulu melihat menyenangkan ibunya di rumah.
truk-truk tentara lalu lalang dengan
dada berdebar kencang, kini kami Tapi entah karena iri belum dapat
mengagumi mobil-mobil mewah yang bekerja di NGO, Todhak juga punya
pajaknya dibayar ke provinsi seberang. pikiran tak menyenangkan. Dia menyoaldok. Gamal Ferdhi
Ada ragam alasan mengenai lama bagaimana dua tiga tahun ke depan, ketika
waktu berdiam di kedai kopi. Kadang NGO-NGO itu hengkang dari Aceh, apalagi
percakapan terlalu menarik untuk yang akan terjadi dengan daerah yang
dilewatkan. Atau menunggu giliran Salah satu sudut Banda Aceh memiliki banyak pengangguran “kelas
tinggi”. Yang pernah nyaman menerima
membaca koran. Hampir semua kedai kopi kampung kami fasilitas dan gaji besar. Katanya semoga
menyediakan koran gratis. Mungkin karena orang-orang malas itu tak jadi bakal “penyakit sosial” baru.
membeli dan membaca sendiri. Membaca koran gratis dan Semoga.
mengomentari bersama-sama adalah kenikmatan tiada tara Ketika membicarakan hal-hal seperti ini, kami biasanya
di kedai kopi. Bergilir dari meja ke meja. Saking banyak yang cepat-cepat meneguk kopi.
merasa perlu membaca, kadang ketika koran sampai ke tangan Todhak (dan saya juga), mungkin bagian dari orang-orang
kita beberapa judulnya sudah tak terbaca. yang kesulitan terhadap kecepatan serta jamaknya perubahan
Kenapa saya menyertakan Todhak dalam tulisan ini? di sini. Terlalu lama melewati hidup di tengah waktu yang
Karena Todhak tidak seperti lazimnya orang lain dalam berhenti. Tak bisa turut merayakan kenduri setelah bencana.
membaca koran. Sudah lama Todhak tak sudi membaca Hingga berkali-kali harus menggigil dan mencari ruang-ruang
membangun cerita sendiri.
Suplemen the Wahid Institute Edisi XII / Majalah Gatra / 28 September 2006 65
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
dok.WI/ Gamal Ferdhi
66
Berkah Melimpah Bisnis Tausiyah
dok.WI/ Witjak
Kontes Pildacil Best of The Best
BERKAH MELIMPAH
Bisnis Tausiyah
Stasiun televisi berlomba menayangkan program keagamaan. Para dai dan calon dai,
dari cilik hingga dewasa gencar dihadirkan tiap hari. Dakwah pun dikemas menjadi
paket-paket yang mendatangkan uang.
N urul terisak ketika tahu dirinya tersingkir dari kontes pertama atau minimal lolos dari perangkap eliminasi.
Pemilihan Dai Cilik (Pildacil) Best of the Best di stasiun Kenyataan berkata sebaliknya dalam episode Sabtu
televisi Lativi. Pasalnya, gadis berusia 12 tahun itu
menduduki ranking terendah dalam perolehan pesan singkat (14/10/2006) itu. Walau dewan juri mendaulat Ali Musa Daud
(SMS) dibanding lima pesaingnya di kelompok Makkah. di posisi juru kunci dengan nilai 330, tapi dai cilik asal Bandung
itu justru sukses melenggang ke babak selanjutnya, karena
Empat juri penilai kontes calon pendakwah agama itu perolehan SMS-nya lebih tinggi dari kontestan lain.
tak kalah kecewa. Pasalnya Ustadz Syachrulsyah, artis Neno
Warisman, Ustadz Aswan Faisal dan pelawak Akri Patrio Kualitas isi atau teknik penyampaian dakwah seperti
mengganjar Nurul dengan nilai tertinggi, yaitu 350. Para juri diabaikan. Penilaian hanya berdasarkan perolehan SMS. Apalagi
yakin wakil dari Ngawi, Jawa Timur, itu bakal duduk di peringkat satu nomor telepon seluler bisa mengirim hingga ratusan suara.
“Kontes ini tak lebih sebuah kontes popularitas, bukan kontes
Suplemen the WAHID Institute Edisi I / Majalah Tempo / 30 Oktober 2006 67
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
yang menampilkan otak,” kata cendekiawan Muhammadiyah, dok.WI/Witjak
Moeslim Abdurahman (baca: Semua Tergantung Pemilik Modal).
Salah satu kontestan Pildacil
Pendapat Moeslim dikuatkan pengalaman Yani Hamdani.
Pengetahuan agama memadai dan latar belakang pendidikan di Tentu saja sang dai tidak langsung menangani tawar-
Fakultas Dirasah Islamiyah UIN Jakarta, tak jadi jaminan baginya menawar harga dengan pihak pengundang.
dapat melenggang ke babak 20 besar kontes Dai-Daiyah di
stasiun televisi TPI. Kembali SMS yang berkuasa. Biasanya ‘pekerjaan tabu’ itu ditangani khadam atau istilah
kerennya asisten atau manajemen para dai itu. Namun tetap tak
Padahal saat Yani dan kontestan lain beraudiensi mudah mengetahui angka pasti, berapa tarif para dai itu sekali
dengan TPI, mereka mendapat penjelasan bahwa kontes ini manggung di luar job televisi.
menggunakan sistem penilaian 60 persen dari mualim (juri, red.)
dan 40 persen dari SMS. “Untuk grand final 80 persen mualim Seperti besaran honor Ustadz M. Arifin Ilham. “Dengan
dan 20 persen SMS,” kata Produser Dai-Daiyah TPI Hasan Bisri surga. Ini dakwah, Mas!” kata Asep Saefullah asisten pemimpin
kepada Nurul Huda Maarif dari the WAHID Institute. Majelis Azzikra itu saat dihubungi Gamal Ferdhi dari the WAHID
Institute.
“Saya heran, dari hasil penilaian mualim saya peringkat
kedua. Tapi karena SMS saya rendah, saya jadi peringkat Demikian halnya dengan Aa’ Gym. Seorang pengurus
keenam. Karena 40 kontestan dibagi dalam empat kelompok Management Qolbu (MQ) di Bandung, Yudi Ginanjar,
dan masing-masing diambil lima orang untuk masuk 20 besar, mengatakan, “Nggak pakai tarif. Aa’ bukan artis.” Tapi layaknya
maka saya gagal,” ungkap Yani. manajemen figur publik nan-profesional, Yudi menganjurkan
agar menghubungi pengurus MQ cabang di daerah
Santri Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darus-Sunnah Jakarta pengundang.
ini menyadari, kekalahan itu akibat dirinya tidak menggerakkan
keluarga atau kerabatnya untuk mengirim SMS dukungan. Di MQ cabang Jakarta, prosedur mengundang Aa’
Gym dijelaskan dengan rinci. Yang paling utama, adalah
“Waktu di karantina, ada kontestan yang mengeluarkan menyesuaikan jadwal kosong Aa’ Gym dan membuat surat
uang jutaan rupiah untuk SMS sekali tampil. Jadi biar ilmunya undangan kepada pengurus MQ cabang di daerah pengundang.
bagus, tapi uang tidak ada, ya jangan harap menang,” imbuhnya Teknis acara lantas ditentukan. Pengundang juga harus
getir. menandatangani kontrak kesepakatan yang disebut akad.
Diakui Yani, teman-temannya banyak yang termotivasi ikut Selanjutnya, pengurus MQ meminta agar honor, yang
kontes itu karena hadiah yang ditawarkan atau karir sebagai dai mereka isitilahkan ‘tali asih’, ditujukan untuk dua pihak. “Untuk
yang dapat dijadikan nafkah. “Banyak kawan nanya kepada TPI Aa’ Gym dan untuk MQ. Besarnya tali asih diserahkan pada
soal kontrak kalau mereka lolos,” terangnya. kemampuan pengundang,” kata seorang pengurus MQ cabang
Jakarta yang enggan disebut namanya.
Pertanyaan itu boleh jadi jamak diajukan, karena siapapun
bakal tergiur melihat taburan uang yang akan didapat pihak Sampai di sini, nominal honor tetap terselimuti misteri.
televisi, atau dai yang dipekerjakan televisi itu. Pendapatan itu Namun, seperti ada kesepakatan tak tertulis diantara calon
bisa dilihat dari antrian iklan dalam acara-acara keagamaan yang pengguna jasa, seberapa sering sang dai tampil di media massa,
menampilkan dai yang sudah jadi pesohor, atau kontes calon terutama televisi, menjadi patokan besar honor yang layak
pesohor dakwah.
Menurut sumber the WAHID Institute, iklan acara Pildacil
(Lativi) dan Dai-Daiyah (TPI) tarifnya Rp 10-15 juta per 30 detik.
Mari kita hitung berapa pemasukan program Pildacil Best of the
Best, yang diputar dari pukul 16.00-19.00 WIB. Jika dalam satu
episode minimal menayangkan iklan selama 30 menit, maka
pendapatan yang masuk ke kantong pengelola televisi sekitar
Rp 600 juta.
Selama Ramadhan 2006, acara ini tayang Rabu-Minggu tiap
pekan. Sepekan Rp 3 miliar terbayang di pelupuk mata. Total
jenderal Rp 12 miliar didapat dalam empat pekan Ramadhan.
Itu baru pemasukan iklan, belum lagi SMS atau sponsor yang
produknya terpampang di panggung. Wow! Benar-benar
menguntungkan.
Stasiun televisi memang tengah berbulan madu dengan
para dai. Para pemilik usaha pun tak segan merogoh kocek lebih
untuk beriklan dalam acara yang diisi para dai kondang, seperti
KH. Abdulah Gymnastiar (Aa Gym), Ustadz Jefry al-Buchory,
Ustadz M. Arifin Ilham dan Ustadz Yusuf Mansur.
“Tarif iklannya Rp 20-25 juta per 30 detik,” kata sumber
the WAHID Institute yang pernah menangani kontrak acara
Ramadhan antara stasiun televisi SCTV dengan KH. Zainuddin
MZ.
”Kita simbiosis mutualisme lah. Karena televisi dapat
untung atas penampilan mereka, wajar kalau mereka pasang
harga untuk retailnya (per episode) sekitar Rp 20-25 juta. Tapi
biasanya para dai itu dikontrak per paket selama Ramadhan
yang kisarannya Rp 2-4 miliar,” ungkapnya.
68 Suplemen the WAHID Institute Edisi I / Majalah Tempo / 30 Oktober 2006
Berkah Melimpah Bisnis Tausiyah
dibayarkan. tausiyah Eno, seorang kontestan Pildacil. “Kamu terbaik saat ini.
“Karena Ustadz M. Arifin Ilham lebih sering tampil di televisi, Ini yang diinginkan juri. Beberapa tahun ke depan, rumah dan
mobil kamu akan mewah. Kamu juga akan bisa membangun
bisyarah (honor, red.) nya Rp 5 juta. Kalau Ustadz Yusuf Mansur masjid,” katanya saat menjadi juri pada Pildacil episode Rabu
Rp 2 juta,” kata seorang pengurus masjid di daerah Pondok (11/10/2006).
Kelapa, Jakarta Timur, Najmuddin, yang pernah mengundang
dua dai itu. Bahkan sebelum bergelimang materi, para juara calon dai
cilik itu diganjar sejumlah hadiah yang lumayan. Untuk juara I, II,
Tingginya frekuensi tampil di televisi, jelas mendongkrak III dan IV masing-masing memperoleh Rp 25 juta, Rp 15 juta, Rp
popularitas para dai. Hal itu akan mengimbas pada harga 10 dan Rp 5 juta. Mereka juga akan diumrahkan oleh salah satu
tausiyah. Menurut Gus Dur, honor yang didapat dari sebuah sponsor.
majelis memang bukan barang haram. Tapi berapapun
besarnya, honor adalah penghargaan yang terlalu mewah untuk Hadiah melimpah tak hanya diperuntukkan bagi para
sebuah upaya mendidik umat. “Apalagi kalau pakai tarif, itu calon dai. Program Grebek Sahur Ustadz-Ustadzah Favorit di
keterlaluan namanya,” tegas mantan Presiden RI ini (baca: Sering Lativi juga menjanjikan kontestannya dengan gelimang hadiah.
Dibayar “2 M”). Pemenang I, II dan III berhak mengantongi uang sejumlah Rp 50
juta, Rp 30 juta dan Rp 20 juta. Tapi ada syaratnya, para ustadz
Uang jelas diperlukan untuk membangun citra seorang atau ustadzah yang sudah berkhidmat ini diharuskan meraup
dai. Kini layaknya artis, mereka juga harus membayar gaji para dukungan SMS sebanyak-banyaknya.
manajernya. Belum lagi biaya-biaya perlengkapan pendukung
agar penampilan mereka tetap necis dan wangi. Dahulu para dai dengan tulus ikhlas mendakwahkan
agama tanpa pamrih apapun. Namun kini media, dakwah,
Atas peran televisi yang terus mengekspose citra dan kapitalisme menjadi tiga serangkai yang makin tak bisa
pendakwah agama, kini muncul anggapan dai atau daiyah dipisahkan. Siapa yang diuntungkan?
adalah profesi yang banyak menghasilkan materi berlimpah di
masa depan. Bahkan dalam waktu yang tak terlalu lama. Gamal Ferdhi, Nurul H. Maarif
Simaklah komentar Ustadz Syachrulsyah yang takjub atas
Gus Dur
Sering Dibayar “2M”
dok.WI/ Gamal Ferdhi iklan. pensiun,” kata Gus Dur.
Seorang penceramah yang lagi Gus Dur memang sering tak ambil
RAMADHAN 1427 H ini merupakan
kali pertama mantan Ketua Umum PBNU kondang baru saja menandatangani pusing soal honor bagi produk-produk
KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kontrak eksklusif di SCTV untuk sebulan intelektualnya. Ambil contoh untuk setiap
sebulan penuh berceramah di televisi. penuh. Berapa dia dibayar? “Kontraknya kolom yang dimuat, redaksi majalah dan
Gus Dur hadir di Indosiar dalam program mencapai milyaran rupiah,” kata sumber surat kabar akan mengirimkan jerih payah
Buka Qalbu yang ditayangkan 30 menit the WAHID Institute. menulisnya itu ke rekening LSM Puan
menjelang buka puasa. Amal Hayati yang dipimpin istrinya, Sinta
Lalu, berapa nilai kontrak Nuriyah.
“Kang Sobary dan saya akan tampil penceramah agama sekaliber Gus Dur
30 hari di Indosiar sebelum buka puasa,” yang juga mantan presiden itu? “Saya “Kalau ceramah Gus Dur sering
ungkap Gus Dur saat rekaman acara nggak pernah ngomongin kontrak. Apa dibayar 2 M!” kata asisten Gus Dur,
televisi itu di Gedung PBNU Jakarta itu memang perlu?” kata Gus Dur kepada Sulaiman, seraya tertawa. Orang bakal
belum lama ini. Ahmad Suaedy dari the WAHID Institute. mengira “2 M” itu singkatan dua miliar.
Namun Sulaiman buru-buru meluruskan.
Seluruh stasiun televisi memang Sebab itu, Ketua Dewan Syura DPP “2 M itu artinya: Makasih Mas!” katanya
sedang berlomba menampilkan PKB ini juga tidak tahu berapa honor yang terbahak.
penceramah agama kesohor, guna akan diterimanya dari stasiun televisi
menarik penonton. Tak ketinggalan, berlogo ikan terbang itu. “Ngapain repot Gus Dur menilai, honor yang didapat
tentu saja untuk mendongkrak perolehan mikirin,” katanya santai. dari sebuah majelis memang bukan
barang haram. Tapi berapapun jumlah
Apakah tampilnya Gus Dur di televisi uangnya, itu merupakan penghargaan
untuk mendongkrak tarif agar dapat yang terlalu mewah untuk sebuah upaya
menyamai dai-dai muda yang tersohor? mendidik umat. “Apalagi kalau pakai tarif,
Gus Dur tertawa. Cucu pendiri Nahdlatul itu keterlaluan namanya,” kata Gus Dur.
Ulama ini mengaku tidak ngoyo dalam
soal rejeki. “Kalau buat ninggalin nafkah Gamal Ferdhi
di rumah, ada saja lah. Saya punya uang
Suplemen the WAHID Institute Edisi I / Majalah Tempo / 30 Oktober 2006 69
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
Kiat-Kiat
Pemasaran
Dakwah
Oleh: Jalaluddin Rakhmat
Pakar Ilmu Komunikasi, Pendiri Yayasan Muthahari, Bandung
SETIAP kali pulang haji atau umrah, Pertama, product. Rancang pesan dok.WI/Witjak
aku singgah di toko kitab al-Ma’mun di dakwah Anda untuk memenuhi keinginan
Jeddah. Seorang haji mendekati aku dan dan kebutuhan konsumen. Apa yang untuk dakwah dibenarkan al-Qur’an dan
memperkenalkan dirinya sebagai seorang dibutuhkan oleh bangsa yang tidak henti- hadis. Aku kan sudah bilang: rujukan Anda
pimpinan pesantren di Banten. Aku yakin hentinya dirundung kemalangan? Apa bukan lagi al-Qur’an dan Hadis. Rujukan
ia memang kiai; karena seperti biasa ia yang diinginkan rakyat yang menanggung Anda yang utama sekarang ini khusus
dikawal beberapa orang santrinya. Karena beban kehidupan yang makin lama makin untuk tarif adalah hasil rating para pemirsa
aku merasa terhormat dikenal kiai, aku berat? Jawabannya: pelipur lara. Karena televisi. Sebagai catatan tambahan, makin
hadiahkan kepadanya kitab Washiyat al- itu, jangan mempersiapkan dakwah tinggi tarif Anda makin bermutu dakwah
Nabi. dengan membaca kitab kuning. Rujuklah Anda, dan makin banyak penggemar
buku-buku humor. Kumpulkan cerita-cerita Anda. Aneh tapi nyata.
Sambil tersenyum dan berterima yang ringan dan lucu. Kalau tidak sempat,
kasih, ia berkata: “Kitab ini memang kreatiflah. Anda ciptakan dongeng- Ketiga, promotion. Anda harus
penting bagi mubaligh sebagai bahan dongeng. Jadikanlah imaginasi Anda mengeluarkan biaya khusus untuk
utama tablig. Tapi itu dulu. Untuk menjadi sebagai sumber bahan dakwah Anda. advertising, sales promotion, personal
mubaligh kontemporer buku ini sama selling, publicity dan metode-metode
sekali tidak ada gunanya. Kini kiai tidak Tentu saja Anda juga harus lainnya untuk mempopularkan produk
perlu bisa baca kitab kuning. Pesantren memperhatikan packaging (pengemasan). Anda. Yang sangat penting dalam
harus mengganti pelajaran kitab kuning Setelah pesan dakwah yang sederhana promosi ialah membangun citra, branding.
dengan pelajaran akting, termasuk sudah Anda definisikan, rencanakan Supaya tidak terbentuk citra bahwa Anda
pelajaran bernyanyi dan menari” teknik membungkus barang yang menarik mubaligh karbitan yang tidak mengerti
perhatian. Yang unik dari pemasaran agama, kisahkan bahwa Anda memperoleh
Kiai Banten itu benar. Advanced dakwah ialah kenyataan bahwa produsen, ilmu laduni karena berjumpa dengan
capitalism telah membawa ruang tablig yakni mubaligh, bisa sekaligus juga Rasulullah dalam mimpi.
dari masjid dan majlis taklim ke pasar. produk. Maka mubaligh perlu dibungkus
Agama telah berubah dari hubungan dengan sejumlah aksesori. Kostum yang Keempat, placement. Ini masalah
sakral dengan Yang Mahakasih menjadi khas, prop yang istimewa, jingle yang distribusi produk. Anda harus bisa sampai
hubungan produsen dengan konsumen. “bergairah”. Ketika berdakwah, Anda kepada sasaran dakwah. Tidak ada tempat
Agama bukan lagi nilai-nilai agung yang harus memusatkan perhatian pada upaya penjualan dakwah Anda yang lebih efektif
mencerahkan secara ruhaniah. Agama menyenangkan konsumen, menghibur dari media massa. Jalin kerjasama yang
hanyalah salah satu komoditas yang mereka. Jika dakwah Anda disebut baik dengan media massa, terutama
dijualbelikan di pasar kapitalis. Menurut infotainment, perbesarlah proporsi televisi. Kalau dahulu Anda berkata di
Fredric Jameson, advanced capitalism hiburan di atas informasi, tainment di atas depan jemaah tidak mau berdakwah di
telah mereduksi semua tindakan manusia info. televisi, usahakan sekarang agar semua
menjadi sejenis bentuk konsumsi. Inilah dakwah Anda disiarkan televisi.
komodifikasi agama. Kedua, pricing. Dalam dakwah
kontemporer, ini namanya memasang Selamat berdakwah.
Sebagai komoditas yang dijual bebas tarif. Anda harus punya berbagai manajer; Semoga sukses.
di pasar kapitalis, agama harus dikemas manajer pemasaran, manajer produksi, dan
untuk memenuhi selera pasar. Mubaligh, manajer keuangan. Tugas manajer yang
sebagai produsen komoditas Islam, harus terakhir tidak boleh mencampuri apalagi
memenuhi Empat P dalam pemasaran, mengaudit penerimaan Anda. Ia terutama
a.k.a marketing mix. Anda mau menjadi sekali harus melakukan nego dengan pihak
mubaligh populer? Anda mau menjadi kiai pengguna berkenaan dengan tarif Anda.
yang dikejar oleh jutaan umat? Inilah saran Jangan pikirkan apakah menetapkan tarif
ahli pemasaran.
70 Suplemen the WAHID Institute Edisi I / Majalah Tempo / 30 Oktober 2006
Berkah Melimpah Bisnis Tausiyah
Dr. H. Moeslim Abdurrahman dok.WI/Witjak
Direktur al-Maun Foundation.
Semua Tergantung
Pemilik Modal
TAYANGAN Islami yang marak di televisi, bukan semata-mata kepentingan syiar agama, tapi juga bisnis. Untuk mengetahui
lebih dalam berikut wawancara M. Subhi Azhari dari the WAHID Institute dengan cendekiawan Muhammadiyah Dr. H. Moeslim
Abdurrahman Direktur al-Maun Foundation.
Penilaian Anda mengenai tayangan- episode dakwah Islam yang biasanya motivasi dai di dalam masyarakat Islam
tayangan Islami di televisi? ditampilkan dai-dai kondang. sebenarnya ghirah, bukan karir. Kalau karir
begini, apa bedanya dengan penyanyi? Ini
Sedang terjadi pembentukan pop Mereka hanya menjadi alat? hanya kontes popularitas, bukan kontes
culture Islam. Bentuknya yang paling Kalau dilihat praktiknya, mereka yang menampilkan otak.
menarik adalah seperti di TV itu. Ada
sinetron yang sangat simple dalam itu seperti video rekaman atau kaset Apa penyebabnya?
pengertian dan ide ceritanya. Misalnya, dari orang lain, atau gurunya. Itu bukan Ini pengaruh perkembangan media.
hantu, orang mati, dan orang kayak sesuatu yang dipikirkan atau yang ingin
pelawak jadi ustadz dan sebagainya. Cerita disampaikan anak itu dari pergulatan Media ini mengubah banyak hal. Di media
seperti itu kan tidak baru, tapi sekarang keberagamaannya. Itu lebih performance Barat juga ada evangelis atau pendakwah
cerita itu diangkat lagi. Ini semua kerjaan dari pada motivasi dakwahnya. agama yang mengemas agama secara
media untuk memenuhi selera budaya pop Performance kan bisa menarik orang. Ini komersial.
itu. yang ditonjolkan.
Jadi ada unsur komersilnya?
Bagaimana tanggapan Anda tentang Jadi anak-anak itu dijual kemasannya. Tentu saja! Media itu bagian dari
tingginya minat pemirsa televisi akan Mereka itu seperti selebritis. Itu karena
program kontes dakwah? faktor packaging media. Dari segi kapitalisme. Tidak mungkin media
kostum, image dan omongan, itu menggunakan seseorang atau sesuatu
Di sisi ini juga sedang terjadi dipertimbangkan mana yang menarik dan tanpa ada motif komersialisasi.
pembentukan pop culture Islam. Pesan bisa mendongkrak rating.
yang disampaikan bercorak sangat pop. Kenapa agama yang dipakai?
Sebetulnya, dai-dai kecil itu suguhan tidak Dampaknya bagi mereka? Karena permintaan pasar begitu.
serius. Mungkin daripada mendengarkan Menurut saya, anak umur segitu
ceramah Dr. M. Quraish Shihab yang Media melihat, prospek agama ini menarik.
njlimet dalam menggunakan reference. Ini jangan dipaksa menjadi kaset, yang isi Lalu terjadilah capitalizing agama. Mereka
menurut saya wilayah popnya. Wilayah sebetulnya dari orang lain. Anak kan harus mengemas agama menjadi paket-paket
yang disenangi dan gampang dipahami. diberi hak untuk tumbuh sesuai umurnya. yang mendatangkan uang. Zaman kita
Kecuali kalau anaknya sangat jenius. berubah karena berubahnya media.
Orang mungkin jenuh, sehingga Tapi jenius ini kan pembawaan, bukan
senang kalau ada anak kecil menasihati dibikin-bikin. Sedang dai-dai kecil ini kan Program-program agama seperti ini
audience. Jadi selain mau dengerin kayak pabrik. Sengaja didesain untuk sering disebut siraman ruhani. Sekarang
apa tuntunannya juga tontonan anak memproduksi kaset-kaset. Saya nggak tega lebih dari siraman ruhani, karena harus ada
kecil ceramah. Mungkin ada yang ndengerin mereka, walaupun kadang agak iklannya.
mengesankan, anak umur segitu kok bisa lucu. Mereka terlalu kecil untuk “diperalat.”
begini dan begitu. Adakah pengaruhnya terhadap
Bagaimana penilaian Anda tentang peningkatan spiritualitas masyarakat?
Bagaimana materi yang disampaikan kontes pendakwah agama?
para dai kecil? Mungkin saja ada. Tapi itu tidak akan
Sekarang ini, jadinya dai itu bukan mencerahkan, karena semua dikemas
Anak-anak itu kan niruin omongan panggilan jiwa, tapi karir sebagai ladang tergantung kepentingan pemilik modal.
yang ngajarin. Yang ngajarin juga nafkah. Itu yang saya kuatir. Padahal
mengambil bagian-bagian atau episode-
Suplemen the WAHID Institute Edisi I / Majalah Tempo / 30 Oktober 2006 71
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
Teladan Kitab kuning, sebutan bagi pustaka pemikiran
Toleransi ulama klasik, banyak menganjurkan toleransi.
Kelompok pengusung kekerasan dalam Islam
Khazanah lahir diantaranya karena mengabaikan khazanah
Klasik klasik ini.
72 Suplemen the WAHID Institute Edisi II / Majalah Tempo / 27 November 2006
Teladan Toleransi Khazanah Klasik
dok.WI/ Gamal Ferdhi Sebulan Ramadhan penuh, Gus Dur, begitu cucu pendiri
Nahdlatul Ulama (NU) KH. M. Hasyim Asy’ari ini biasa dipanggil,
K alimat demi kalimat kitab Anwar al-Tanzil wa ngaji pasanan (mengaji di bulan puasa, red.) kitab kuning
Asrar al-Ta’wil dibacakan para santri yang bersila bersama para santrinya di Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan.
mengelilinginya. Ia menyimak dengan khusyu’. Kadang
menyela untuk meluruskan bacaan atau memberi penjabaran Kitab kuning, adalah sebutan khusus untuk karya-karya
terhadap kitab tafsir Abu Said al-Baidhawi (w. 691 H/1191 M) ulama abad pertengahan yang biasa dikaji di pesantren-
tersebut. pesantren NU. Kitab ini membahas berbagai bidang, diantaranya
tafsir, fiqh, aqidah, hadits, akhlak dan tasawuf.
“Simaklah, karya al-Baidhawi ini. Dalam kitab kuning
memang ada penjelasan mengenai batasan pembalasan yang Sebut saja Tafsir al-Jalalain, kitab tafsir paling terkenal
boleh dilakukan apabila kekerasan menimpa seseorang. Saya di pesantren. Kitab ini menghargai kebebasan berkeyakinan.
sendiri menghindari terjadinya kekerasan, apalagi sampai Misalnya, saat mengulas QS. Yunus ayat 99, tafsir yang ditulis
pertumpahan darah,” jelas KH. Abdurrahman Wahid di Masjid al- Jalaluddin al-Mahalli (w. 864 H/1459 M) dan Jalaluddin al-Suyuti
Munawwarah, Ciganjur, 01 Ramadhan 1427 H lalu. (w. 911 H/1505 M) menyebutkan, “Jangan (kau paksa) dengan
apa yang Allah SWT sendiri tidak ingin melakukannya terhadap
mereka!” Begitu juga dengan al-Baidhawi yang menafsirkan,
“Sesungguhnya perbedaan keinginan/kehendak mustahil
disamakan dengan jalan paksa.”
Ketika menafsirkan ayat yang sama, Ibn Katsir (w. 774
H/1373 M) dalam Tafsir al-Qur’an al-‘Adhim menyatakan,
“(Hidayah) itu bukan urusanmu, melainkan urusan Allah Swt.”
Nawawi al-Bantani dalam al-Tafsir al-Munir menyata-kan, “Kamu
tidak punya kuasa merubah (keyakinan) seseorang. Iman tidak
akan hadir pada jiwa seseorang, kecuali atas iradah (kemauan)
dan qudrah (kekuasaan) Tuhan.”
Contoh lain yaitu QS. al-Nahl ayat 125, “Serulah (manusia)
kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang
baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa
yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui
siapa yang mendapat petunjuk.”
Al-Baidhawi menafsiri ayat ini dengan; “Tugasmu hanya
menyampaikan (al-balagh) dan mendakwahkan (al-da’wah).
Sedang petunjuk (al-hidayah) dan kesesatan (al-dhalal) itu
bukan urusanmu. Allah Swt lebih tahu siapa yang tersesat dan
siapa yang mendapat petunjuk. Allah SWT-lah yang (berhak)
membalas mereka.”
Ibn Katsir sendiri menyatakan, “Kamu jangan berhasrat
mengarahkan orang yang tersesat (dari jalan-Nya). Itu bukan
urusanmu. Tugasmu hanya menyampaikan dan hisab itu urusan
Kami (Allah Swt).”
Kitab-kitab tafsir terlihat banyak mengapresiasi perbedaan
dan toleran pada keyakinan kelompok lain. Bagaiman halnya
dengan kitab fiqh, yang menurut Martin van Bruinessen dalam
Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, sebagai acuan “primadona”
dalam pesantren?
Menurut Pengasuh Ma’had Aly Sukorejo Situbondo
Jawa Timur, KH. Afifuddin Muhajir, kitab fiqh juga sarat ajaran
toleransi. “Berdasarkan bacaan saya, ajaran toleransi sering
dijumpai di dalam fiqh,” paparnya.
Kiai Afif lantas mencontohkan uraian fardhu kifayah dalam
kitab Fath al-Mu’in karya Zain al-Din al-Malibari (w. 975 H/1567
M) dari Mazhab Syafii. Al-Malibari menguraikan, di antara fardhu
kifayah adalah kiswatu ‘arin, memberi pakaian pada orang yang
telanjang, termasuk kafir dzimmi. “Jadi, kalau ada kafir dzimmi
telanjang, fardhu kifayah bagi umat Islam untuk memberi
mereka pakaian,” ungkap ahli fiqh ini.
Dia pun menyontohkan, jika umat muslim dan kafir dzimmi
bersama dalam sebuah perahu yang keberatan beban, sehingga
terancam tenggelam, maka harus ada barang-barang di atas
perahu yang dikorbankan. Ini demi keselamatan manusia,
termasuk keselamatan kafir dzimmi itu. “Kitab fiqh banyak sekali
bicara seperti itu,” kata kiai kharismatik ini.
Suplemen the WAHID Institute Edisi II / Majalah Tempo / 27 November 2006 73
Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara
“Bahkan Umar bin Abd al-Aziz sendiri mengatakan, ma negara yang tidak hanya muslim, tapi terdiri dari berbagai etnis
yasurruni lau anna ummata muhammadin lam yakhtalifu. Aku dan agama,” jelas KH. Imam Ghazali Said.
senang kalau umat Muhammad berbeda. Ada perbedaan, maka
ada toleransi,” jelas Kiai Afif. Kenyataan di atas seperti menepis temuan Survey Nasional:
Sikap dan Perilaku Kekerasan Keagamaan di Indonesia, yang
Pengasuh Ponpes Nurul Islam Jember Jawa Timur, dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM),
KH. Muhyiddin Abdus Shomad punya pendapat serupa. Juli 2006 silam. Salah satu pusat penelitian UIN Jakarta itu
Menurutnya, di dalam kitab Tanbigh al-Ghafilin karya Abu al-Laits menemukan, ajaran kitab kuning berpotensi mendorong
al-Samarkandi (w. 373 H/983 M) dijelaskan, umat Islam harus terjadinya kekerasan antar agama.
bersikap santun baik kepada orang muslim, Yahudi, Nashrani,
maupun yang berkeyakinan lain. “Dalam kitab kuning ada istilah heretic atau sesat. Itu ada
kan? Itu jelas mendorong kekerasan terhadap pemeluk agama
Dijelaskan Kiai Muhyiddin, saat menafsirkan QS. Thaha lain,” tegas Peneliti PPIM Jajang Jahroni.
ayat 44 yang artinya, “namun begitu, ucapkanlah dengan lemah
lembut kepadanya (Fir’aun); mudah-mudahan dia mengingati, Tapi Jajang buru-buru menampik anggapan, bahwa
atau dia takut”, al-Samarkandi menulis bahwa berkata pada survey lembaganya itu menyimpulkan mayoritas kitab kuning
Fir’aun saja harus santun dan lemah lembut, apalagi pada mendorong kekerasan. “Sebetulnya kita tidak sedang meneliti
selainnya. kitab kuning, melainkan kekerasan atas nama agama,” jelas
Jajang.
“Fir’aun itu tidak hanya kafir, tapi zalim. Kepada orang kafir
dan zalim kita harus sopan dan santun, apalagi pada orang yang Adanya tema fiqh yang agak kaku dalam merespon
tidak sama agama dan mereka berbaikan dengan kita. Tentunya perbedaan keyakinan ini diakui KH. Muhyiddin Abdus Shomad.
kita salah besar jika bersifat congkak dan tidak menghormati “Karena fiqh itu doktrinnya ke dalam. Jadi prinsipnya agak kaku.
mereka,” imbuh Kiai Muhyiddin. Dalam hal ini toleran, tapi dalam hal lain tidak toleran. Tapi saya
kira tergantung siapa yang memahaminya. Gus Dur dan Gus
Ulama klasik lainnya yang menghargai perbedaan Mus itu berpandangan toleran, karena menguasai kitab kuning.
keyakinan adalah Imam Yahya bin Sharaf al-Dimasyqi (w. 676 Mereka perlu kita teladani,” jelas Ketua PCNU Jember ini.
H/1278 M).” Menurut al-Dimasyqi dalam Raudhah al-Thalibin
orang kafir tidak boleh diperangi, kecuali kalau mereka Masih segudang teladan toleransi dari kalangan ulama
melakukan hirabah (pemberontakan) pada pemerintah Islam,” tradisional. Menurut Pengasuh Wisma Santri Edi Mancoro
jelas Pengasuh Pesantren An-Nur, Surabaya KH. Imam Ghazali Gedangan, Salatiga KH. Mahfudz Ridwan hal ini karena pengaruh
Said. kitab kuning yang sering dibaca di pesantren.
Itu dari Mazhab Syafii. Dari Mazhab Hanafi, kata Kiai Imam “Kitab semisal Fath al-Mu’in, Fath al-Qarib dan yang lain,
Ghazali, ada kitab al-Radd al-Mukhtar yang terkenal dengan kebanyakan ajarannya kan tasamuh (toleran, red.)” kata mantan
Hasyiyah Ibn Abidin karya Muhammad Amin ibn Abidin (w. 1252 Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta ini (Lihat: Guru
H/1836 M). “Ibn Abidin sangat toleran dalam mengapresiasi Tasamuh Pengayom Semesta).
hukum-hukum non-muslim, seperti asuransi,” jelas Wakil Syuriah
PCNU Surabaya ini. Dari sebab itu, Kiai Afif menilai kebodohan adalah
penyebab utama kaum muslim mengumbar kekerasan terhadap
Karena itu, Kiai Ghazali meyakinkan, kitab kuning secara orang yang berbeda keyakinan. “Itu karena ngaji-nya nggak
keseluruhan lebih didominasi ajaran yang toleran. “Yang keras tuntas. Semakin dalam ilmu agama seseorang, saya kira akan
sangat sedikit. Jadi, bisa kita ambil kesimpul-an, pada umumnya semakin toleran,” tegasnya.
fiqh klasik itu sangat toleran,” papar master bidang metodologi
pengajaran bahasa Arab dari Khourtoum International Pandangan Kiai Afif itu seperti diamini David Dakake,
University, Sudan ini. Peneliti Islam pada Universitas George Washington, Amerika
Serikat. Dalam buku Islam, Fundamentalism and the Betrayal of
Pandangan-pandangan fiqh itu menjadi tata nilai tawassuth Tradition (2004). Dakake menulis, berkembangnya kekerasan dan
(moderat), i’tidal (keadilan), tawazun (berimbang) dan tasamuh fundamentalisme Islam justru lahir dari modernisme Islam yang
(toleran) yang kemudian dianut mayoritas ulama Indonesia. mengabaikan khazanah intelektual klasik dan tradisi.
“Tujuan para ulama kita dulu itu untuk melindungi semua warga
Nurul H. Maarif, Abd Moqsith Ghazali
74 Suplemen the WAHID Institute Edisi II / Majalah Tempo / 27 November 2006
Teladan Toleransi Khazanah Klasik
dok.pribadi Toleransi dalam
Kitab Kuning
Oleh: Dr. Abd A’la
Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya
SALAH satu karakteristik kitab keilmuan sama sekali bukan hal tabu. Keberkelindanan fiqh dengan tasawuf
Islam klasik, sering disebut kitab kuning, Sedangkan interdependensi antar serta pengembangan suasana dialogis
terletak pada kemampuannya berdialog dan kontekstualisasinya dengan realitas,
dengan zaman yang sangat panjang disiplin keilmuan direpresentasikan berimplikasi pada pengukuhan dan
dan lokal beragam. Literary works ini dalam bentuk fiqh sufistik yang nyaris komitmen kitab kuning atas signifikansi
hingga sekarang tetap menjadi salah menjadi satu kesatuan entitas yang sulit pengembangan toleransi dalam hampir
satu rujukan utama pesantren, bukan dipisahkan. Fiqh yang bernuansa legal aspek kehidupan, termasuk dalam
hanya dalam keilmuan, tapi juga dalam formalistik di satu pihak, dan tasawuf hubungan antar umat beragama. Konsep
menyelesaikan persoalan kehidupan dengan watak inklusif dan toleran pada dzimmi di tengah zaman dan kondisi
sosial dan lain sebagainya. Kenyataan pihak lain, merupakan dua sisi dari satu yang saat itu didominasi pandangan
membuktikan, terlepas dari kelemahan mata uang yang tidak bisa diambil salah prejudistik dan bahkan kekerasan
yang ada, bahtsul masail yang satunya, dan ditinggalkan yang lain. dari penganut suatu agama terhadap
dikembangkan pesantren dan lembaga Dalam tataran itu, Ihya’ Ulum al-Din karya penganut agama lain, seutuhnya berada
lain sealiran yang menjadikan kitab Imam al-Ghazali bisa dijadikan satu dalam kerangka nilai toleransi dan inklusif
kuning sebagai pijakannya sampai derajat contoh keberkelindanan dua disiplin yang untuk ukuran zamannya benar-
tertentu mampu memberikan tawaran keilmuan dasar Islam tersebut. Karena itu, benar bervisi pencerahan. Dari waktu ke
cukup mencerahkan bagi kehidupan dan pembacaan kitab kuning perlu didekati waktu, pesantren dan lembaga lain yang
kenyataan konkret hingga saat ini. dalam pola dan semangat seperti itu. sealiran mengembangkan dunia keilmuan
Artinya, membaca kitab-kitab fiqh semata dan praksis konkret untuk merespons
Kemampuan kitab kuning berdialog tanpa dibarengi pengkayaan bacaan kehidupan dalam kerangka pembacaan
dengan beragam tempat dan rentangan tasawuf, akan membiaskan semangat dan semacam itu. Pesantren membaca
zaman panjang yang dilalui, tidak dapat makna kitab kuning. teks-teks kitab kuning dengan pen-
dilepaskan dari nilai-nilai intrinsik yang dekatan yang jauh dari literalisme, dan
dikandungnya, yang merepresentasikan Lebih jauh lagi, kesejarahan kitab memaknainya secara kontekstual sesuai
moralitas luhur yang menjadi kebutuhan kuning menunjukkan, keberadaan perkembangan zaman. Pada gilirannya,
perennial kehidupan umat manusia, khazanah intelektual ini merupakan toleransi, moderasi, dan inklusivitas
termasuk umat Islam, dari zaman ke hasil dialog dengan (dan produk) merupakan watak kental yang bukan
zaman. Di antara nilai-nilai kental yang zamannya. Kitab kuning merupakan upaya hanya mewarnai, tapi sekaligus intrinsik
mewarnai kitab kuning adalah toleransi, kontektualisasi nilai dan ajaran Islam ke dengan keberagamaan dunia pesantren.
inklusivitas, dan sejenisnya. dalam kehidupan konkret yang prosesnya
penuh tawar-menawar dengan realitas
Core values tersebut memang tidak yang mengitarinya. Adanya pendapat
eksplisit menggunakan kata toleransi baru Imam al-Syafii yang berbeda dengan
dan sejenisnya. Untuk melacak toleransi pendapatnya yang lama, merupakan
dan moralitas luhur lainnya, kita perlu secuil contoh yang sama sekali tidak dapat
membacanya secara utuh dari berbagai diabaikan. Semua itu muncul
dimensi, dari keragaman yang melingkupi karena nilai-nilai
kesejarahan kitab kuning hingga utama yang terus
interdependensi satu disiplin keilmuan membayanginya
dengan disiplin lain. Aspek pertama dapat adalah toleransi,
dilacak dari pluralitas pandangan ulama, kerendah-hatian
bukan hanya antar mazhab, tapi juga dan nilai-nilai
dalam satu mazhab. Dalam mazhab fiqh luhur lain.
Syafiiyah dan teologi Asy’ariyah sebagai
anutan umumnya pesantren, misalnya,
perbedaan pendapat antara satu ulama
dan ulama lain mengenai satu persoalan
merupakan hal sangat lumrah. Bahkan
bagi ulama kitab kuning (nantinya diikuti
ulama pesantren), perubahan pendapat
Suplemen the WAHID Institute Edisi II / Majalah Tempo / 27 November 2006 75
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
ragam eksperesi islam nusantara
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search