E-Book Perpajakan

E-BOOK PERPAJAKAN

NURDIANA HASANAH
TIARA FRISTIKA YUSKA
RIZAL ERISON SIRINGORINGO
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DOSEN PENGAMPU : ERNY LUXY D PURBA,SE.,M,Si

DISUSUN OLEH KELOMPOK 7 :

NURDIANA HASANAH : 7213520027
TIARA FRISTIKA YUSKA : 7211220004
RIZAL ERISON SIRINGORINGO : 7203520002

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2022

Kata Pengantar

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan dan kami ucapkan kepada Tuhan
Yang Maha Esa,atas karunia-Nya yang telah memberikan kami semua kesehatan
serta keselamatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas KKNI Mini Riset
sekaligus Projek yaitu berupa pembuatan E-Book untuk memenuhi tugas mata
kuliah Perpajakan.

Di dalam E-book ini yaitu berupa pembahasan untuk materi-materi tentang
perpajakan seperti Pengertian dan Ruang Lingkup Pajak, Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan Umum, Pajak Penghasilan Final, dan
sebagainya.

Dalam penyusunan E-Book ini tidak lepas dari bantuan semua pihak,
sehingga penyusunan E-Book dapat diselesaikan. Maka untuk ini kami
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu
Dosen yang telah membantu penyelesaian buku ini.

Kami menyadari bahwa E-Book kami ini jauh dari kata sempurna, dan
masih sangat memiliki banyak kekurangan baik dari segi tulisan, bahasa, ejaan
kata yang tersusun di dalam E-Book ini. Maka dari itu kami mohon maaf, atas
kekurangan yang terdapat dlam makalah kami ini. Dan kami juga sangat menerima
kritik serta saran dari para pembaca yang telah membaca makalah kami ini.

Kami juga sangat berharap semoga E-Book kami ini, dapat memberikan
pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi para pembaca sekalian.

Medan, Mei 2022

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar .................................................................................................. 3
Daftar Isi ............................................................................................................ 4

BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PERPAJAKAN ............ 6
BAB II KETENTUAN UMUM Dan TATA CARA PERPAJAKAN ......... 19
BAB III PAJAK PENGHASILAN UMUM................................................. 30
BAB IV PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26 ....................................... 42
BAB V PAJAK PENGHASILAN PASAL 22.............................................. 53
BAB VI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ............................................ 61
BAB VII PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 .............................. 71
BAB VIII PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 ......................................... 87
BAB IX PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ............................................ 89
BAB X PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)/PAJAK PENJUALAN
BARANG MEWAH (PPnBM)..................................................................... 94
BAB XI PPB/BPHTB ................................................................................. 104
BAB XII BEA MATERAI.......................................................................... 110
BAB XIII REKONSILIASI FISKAL ........................................................ 115
Daftar Pustaka ............................................................................................... 118

Dasar Kompetensi

 Mampu memahami dasar-dasar dari perpajakan serta perhitungannya
 Memahami peraturan perpajakan dan perubahannya terkait dengan

Peraturan Perpajakan
 Mampu menghitung berapa kewajiban pajak yang terutang atas setiap jenis

transaksi bisnis
 Mampu menyusun perencanaan pajak sebagai langkah antisipatif untuk

meminimalkan kewajiban perpajakan

Setelah mempelajari E-Book ini, para pembaca diharapkan dapat:
- Memahami makna dari perpajakan dan penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari
- Memahami jenis-jenis pajak
- Memahami jenis-jenis tarif perhitungan perpajakan
- Memahami tata cara untuk pembayaran pajak

BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PERPAJAKAN

1. Pengertian dari Pajak
Begitu besarnya peranan penerimaan pajak untuk membiayai roda

pemerintahan suatu negara, karena itu sangatlah penting kita mengetahui
pengertian pajak. Para ilmuwan, dan pakar perpajakan mengemukakan pengertian
tentang pajak adalah sebagai berikut:

 Definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (dalam
Brotodihardjo, 1993).
Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan
dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

 Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat (dalam Siahaan, 2010).
Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas
negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik
dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

 Definisi pajak menurut Prof. Edwin R. A. Seligman
Dalam bukunya Essays In Taxation (New York, 1925) memberi definisi
yang berbunyi Tax is a compulsery contribution from the person, to the
Government to defray the expenses incurred in the common interest of all,
without reference to special benefit conferred. Banyak terdengar keberatan
atas kalimat without reference, karena bagaimanapun juga uang-uang pajak
tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi benefit diberikan
kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkan,
apalagi secara perseorangan.

 Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH
Dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944”,
Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai suatu iuran rakyat kepada
kas negara (pengalihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor

pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada

mendapat jasa timbal balik (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjuk

dan yang digunakan untuk membiayai keperluan umum

(publike uitgiven).

 Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai pengertian tersebut di atas, baik pengertian secara ekonomis

(pajak sebagai perpindahan kekayaan dari sektor swasta ke sector pemerintah) atau

secara yuridis (pajak sebagai iuran wajib) dapat diambil suatu kesimpulan tentang

ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1) Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan

pelaksanaannya.

2) Pemungutan pajak menghendaki adanya alih dana (sumber) dari sektor

swasta (wajib pajak pembayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak,

administrator pajak).

3) Tidak terdapat suatu hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan

imbalan jasa artinya si pembayar pajak tidak mendapat imbalan langsung

atas pembayaran pajak yang dilakukan. Karena jasa yang diberikan negara

adalah bersifat jasa umum kemasyarakatan untuk semua orang, dan bukan

terhadap individu pembayar pajak. Jasa tersebut misalnya berupa

pembangunan jalan, jembatan, menjaga keamanan

negara, mendirikan rumah sakit dan sebagainya.

4) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin

maupun pembangunan.

5) Pemungutan pajak dihubungkan dengan adanya suatu keadaan, kejadian,

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang,

misalnya keadaan kekayaan seseorang, terjadinya perolehan pendapatan
dan perbuatan pemindahan barang.
Dasar pemungutan pajak adalah undang-undang pajak (untuk setiap jenis
pajak), yang bersumber kepada suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar.
Untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan pajak, maka berdasarkan Undang-
Undang Pajak itu dibuat aturan pelaksanaan oleh pemerintah yaitu:
1) Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak untuk Pajak Pusat dan,
2) Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri untuk Pajak Daerah.
Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan karakteristik pajak
sebagai berikut.
1) Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara.
2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan).
3) Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang
dapat ditunjukkan.
4) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum
demi kemakmuran rakyat.

2. Asas – Asas Perpajakan
Prinsip-prinsip ini masih digunakan sampai saat ini dalam sistem

perpajakan modern. Tiga prinsip utama perpajakan adalah:

o Efficiency

Pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya, sehingga
hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya.

o Equity

Pemungutan pajak harus adil di antara satu Wajib Pajak dengan Wajib
Pajak lainnya. Pajak dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding
dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang
diterimanya.

o Economic effects must be considered

Pajak yang dikumpulkan dapat memengaruhi kehidupan ekonomis Wajib
Pajak. Hal ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan

perpajakan. Pajak yang dikumpulkan jangan sampai membuat seseorang
melarat atau mengganggu kelancaran produksi perusahaan.

3. Jenis Pungutan Selain Pajak
Berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaan, ada beberapa

pungutan lain yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pungutan tersebut antara lain:

1) Retribusi
Retribusi adalah pembayaran rakyat untuk negara sehubungan dengan
penggunaan atau pemanfaatan jasa-jasa yang disediakan oleh negara.
Pembayar retribusi menerima kontraprestasi secara langsung dari negara.
Retribusi lebih banyak diberlakukan di pemerintah daerah. Retribusi terdiri
dari 3 golongan, yaitu:

o Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau

diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

o Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

o Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu

pemerintah daerah dalamrangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
2) Sumbangan
Sumbangan adalah pembayaran dari golongan rakyat tertentu kepada
negara. Sumbangan kontraprestasinya dapat ditunjukkan secara langsung
kepada golongan tertentu tersebut.

4. Kedudukan Hukum Pajak

Kedudukan hukum pajak dengan hukum lainnya dapat digambarkan dalam
diagram berikut:

Diagram di atas menunjukkan bahwa hukum dibagi menjadi dua, yaitu
hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata dapat dibagi menjadi hukum
perorangan, hukum keluarga, hukum warisan, dan hukum harta kekayaan. Hukum
publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya.
Hukum publik terdiri dari hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pajak,
dan hukum pidana. Hukum pajak bagian dari hukum publik, yang mengatur
hubungan antara sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak.
Hukum pajak menerangkan tentang: siapa-siapa yang menjadi Wajib Pajak dan
apa yang menjadi kewajiban mereka kepada pemerintah, hak-hak pemerintah,
objek-objek apa yang dikenakan pajak, timbulnya dan hapusnya utang pajak, cara
penagihan, dan cara mengajukan keberatan.

5. Fungsi Pajak
Ada dua fungsi dari pajak, yaitu:

1) Fungsi Budgetair
Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang
lebih 60–70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh
karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah
untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh: a) Memberikan insentif pajak (tax holiday) untuk mendorong
peningkatan investasi di dalam negeri; b) Pengenaan pajak yang tinggi
terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman
keras; c) Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong
peningkatan ekspor produk dalam negeri.

6. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak
Beberapa teori (Brotodihardjo, 1993) yang memberikan pembenaran

kepada negara untuk berhak memungut pajak dari rakyat.
1) Teori Asuransi
Negara bertugas melindungi orang dan/atau warganya dengan segala
kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya.
Oleh sebab itu, pembayaran pajak dianggap atau disamakan dengan
pembayaran premi karena mendapat jaminan perlindungan dari negara.
2) Teori Kepentingan
Teori ini menekankan pembebanan pajak pada penduduk seluruhnya harus
didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas
negara/pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan
atas jiwa orang-orang itu serta harta bendanya. Pembayaran pajak
dihubungkan dengan kepentingan orang-orang tersebut terhadap negara,
maka semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin besar
pajak yang harus dibayar.
3) Teori Daya Pikul
Teori daya pikul mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan
dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh
negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.
Untuk memenuhi kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang
harus dipikul oleh warga dalam bentuk pajak. Hal yang menjadi pokok
pangkal teori ini adalah asas pajak, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama
beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul
seseorang dan untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari

penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran seseorang dan
memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga.
4) Teori Bakti
Teori ini didasarkan pada paham organisasi negara yang mengajarkan
bahwa negara sebagai organisasi yang mempunyai tugas untuk
menyelenggarakan kepentingan umum. Negara mempunyai hak mutlak
untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda
baktinya terhadap negara. Dengan demikian, dasar hukum pajak terletak
pada hubungan masyarakat dengan negara.
5) Teori Asas Daya Beli
Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak, yaitu mengambil daya beli
dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian
menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara
kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, yaitu
kesejahteraan. Jadi, penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang
dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan
individu, bukan pula kepentingan negara, melainkan kepentingan-
kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

7. Jenis – Jenis Pajak
Jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:

1) Pajak Menurut Golongannya
 Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib

Pajak dan pembebananya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contohnya: Pajak Penghasilan
 Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat
dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai
2) Pajak Menurut Sifatnya
 Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan

 Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan
Nilai

3) Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
 Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambaham Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.

 Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas
pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

 Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

 Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran,

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air
Tanah.

8. Cara Pemungutan Pajak
a. Stelsel Pajak
1) Stelsel nyata (riel stelsel)

Menurut stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau
penghasilan yang sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutannya baru
dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang
sesungguhnya diketahui.
2) Stelsel anggapan (fictive stelsel)
Menurut stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu
anggapan yang diatur olehUndang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu
tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun
pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun
pajak berjalan.

3) Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
Pada awal tahun,besarnya pajak dihitung menggunakan stelsel anggapan,
kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan kembali
berdasarkan stelsel nyata.

b. Asas Pemungutan Pajak
Ada tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yakni:

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak
berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya.
Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak baik
penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

2) Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak
yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia
tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.

c. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dibagi dalam tiga bagian berikut ini:

1) Official Assessment System
Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus)
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-ciri Official
Assessment System:

 wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

fiskus;

 Wajib Pajak bersifat pasif; dan
 utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.
2) Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak
untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang harus dibayar.
3) With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
(bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

9. Timbulnya Utang Pajak
Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu adalah

sebagai berikut:
1) Ajaran Materiil
Utang pajak timbul karena adanya undang-undang dan adanya sesuatu
yang menyebabkan, yaitu rangkaian peristiwa atau keadaan yang dapat
menimbulkan utang pajak.
2) Ajaran Formil
Utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran
ini tidak melihat tentang adanya sesuatu yang menyebabkan, yaitu
rangkaian peristiwa atau keadaan sebagai dasar yang menimbulkan utang
pajak, tetapi tergantung pada adanya surat ketetapan pajak.

10. Berakhirnya Utang Pajak
Berakhirnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal berikut:

a. Pembayaran/pelunasan
b. Kompensasi
c. Penghapusan utang
d. Kadaluarsa

e. Pembebasan

11. Penghindaran dan Pengelakan Pajak (Tax Avoidance and Tax
Evasion)
Penyebab dari penghindaran dan pengelakan pajak (tax avoidance and tax

evasion) meliputi tariff pajak yang terlalu tinggi, undang-undang yang tidak tepat,
hukuman yang tidak memberikan efek jera, dan ketidakadilan yang nyata. Ketika
situasi ini terjadi, penghindaran dan pengelakan pajak akan cenderung meningkat.

a. Pengelakan Pajak ( Tax Evasion)
Pengelakan pajak (tax evasion) adalah manipulasi ilegal terhadap
sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. Tax evasion
adalah pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan
yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya
pemalsuan pengembalian pajak.

b. Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance)
Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah perencanaan pajak yang
dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang
menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

12. Tarif Pajak
Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukannya dua unsur,

yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tariff pajak dapat berupa angka atau
presentase tertentu. Jenis tariff pajak dibedakan menjadi tariff tetap, tariff
proporsional (sebanding), tariff progresif (meningkat), dan tariff degresif
(menurun).

Tarif Tetap
Tarif tetap, yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap berapa pun yang
menjadi dasar pengenaan pajak,sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contohnya:

Misalnya, bea meterai untuk cek dan bilyet giro berapa pun jumlahnya
dikenakan bea meterai yang sama, yaitu sebesar Rp3.000.

Tarif Sebanding (Proposional)
Tarif sebanding (proporsional), yaitu tarif dengan persentase tetap berapa
pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar
selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan
dikenakan. Contohnya:

Misalnya, PPN dengan tarif sepuluh persen dikenakan terhadap penyerahan
suatu barang kena pajak. Dengan jumlah dasar pengenaan pajak semakin besar
dengan tarif persentase tetap akan menyebabkan jumlah utang pajak menjadi lebih
besar.

Tarif Progresif (Meningkat)
Tarif progresif, yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat
(naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Contoh:
Tarif pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tarif Degresif ( Menurun)

Tarif berupa presentase tertentu yang makin menurun dengan makin

meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contohnya:

Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak
Rp 50.000.000 30%
Rp 100.000.000 20%
Rp 200.000.000 10%

BAB II KETENTUAN UMUM Dan TATA CARA PERPAJAKAN

Pemerintah menciptakan sistem perpajakan baru yaitu dengan lahirnya
Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakansebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.
16 Tahun 2009.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi
falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang
ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban
perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat ketentuan
umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-
undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan
telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial dan
politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009).
Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan
pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum
serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan
ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga
dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan,
meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan
sukarela wajib pajak.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban
perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-
Undang ini dengan tetap menganut sistem self assessment. Perubahan tersebut
khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi
masyarakat wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak
dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan
kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai
berikut:

1. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung
penerimaan negara,

2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi
masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman
modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan
menengah,

3. Menyelesaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat
serta perkembangan di bidang teknologi informasi,

4. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban,
5. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan,
6. Meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan

konsisten, dan
7. Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan

kompetitif.
Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan
dapatmeningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang
seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha
(Mardiasmo, 2011: 21-22).

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib
pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.

Fungsi NPWP adalah sebagai berikut:
a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan

administrasi perpajakan (Mardiasmo, 2011: 25-26).
c. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan karena

yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan
NPWP.

d. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya dalam
setoran pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun pemotongan/
pemungutan oleh pihak ketiga harus mencantumkan NPWP.

e. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang
mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang
diajukan, seperti dokumen impor (PIB), dokumen ekspor (PEB).

f. Untuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan
(Marsyahrul, 2005: 41).

2. Pendaftaran Wajib Pajak/Nomor Pokok Wajib Pajak
Berdasarkan sistem self assessment setiap Wajib Pajak yang memenuhi

persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dengan cara:

a. Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP; atau

b. Secara on-line melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan
alamat www.pajak.go.id.
- Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang
ingin memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dengan
suaminya.
- Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai
tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib
mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
- Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh
penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada
akhir bulan berikutnya.

- Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat
mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

3. Wajib Pajak (WP)
Yang wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak adalah (Marsyahrul,

2005: 40-41):
a. Wajib pajak badan
Setiap wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri pada,kantor pelayanan
pajak/kantor penyuluhan pajak.
b. Wajib pajak perseorangan
Bagi setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan melebihi
penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yakni:
Rp. 54.000.0000 untuk diri wajib pajak
Rp. 4.500.000, tambahan untuk wajib pajak kawin
Rp. 4.500.000, tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dan semenda
dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan
sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.
Catatan : PTKP dapat berubah dengan SK Menteri Keuangan karena
perkembangan ekonomi.
c. Bentuk usaha tetap
Bentuk usaha tetap ialah bentuk usaha yang dipergunakan untuk
menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia oleh badan atau
perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di
Indonesia,sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) Undang-
Undang Pajak Penghasilan tahun 1994.
d. Wajib pajak sebagai pemungut/pemotong pajak (wajib pajak non subjek)
seperti bendaharawan dan badan-badan tertentu yang ditetapkan Menteri
Keuangan.
e. Pengusaha kena pajak
Pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal
1 angka 3 yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau
penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk
pengusaha kecil yang batasannyaditetapkan dengan keputusan Menteri
Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan
menjadi pengusaha kena pajak.

4. Surat Pemberitahuan (SPT)
A. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan

untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau
bukan objek Pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (Marsyahrul, 2005: 46 dan Pudyatmoko, 2009:
133). Dalam rangka pemenuhan self assessment system, wajib pajak diberikan
kepercayaan untuk menghitung dan menetapkan sendiri pajaknya. Untuk itu ada
instrumen berupa berkas yang digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak
tersebut. Itulah yang dimaksud sebagai SPT.

Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yakni Surat
Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. SPT masa adalah Surat
Pemberitahuan untuk suatu masa pajak tertentu. Sementara untuk SPT Tahunan
adalah Surat Pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa
Indonesia dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat
Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Bagi wajib pajak
yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan
dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, pengusaha itu
wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang
selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan
Menteri Keuangan. Wajib pajak sebagaimana dimaksud harus mengambil sendiri
Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam kaitannya dengan pengisian dan pengembalian SPT pajak, terdapat
wajib pajak tertentu yang tidak diwajibkan untuk mengisi dan mengembalikan
SPT itu. Pada prinsipnya setiap wajib pajak Pajak Penghasilan diwajibkan
menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau

pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan wajib pajak Pajak
Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat
Pemberitahuan, misalnya wajib pajak orang pribadi yang menerima atau
memperoleh penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, tetapi karena
kepentingan tertentu diwajibkan memiliki NPWP. Demikian pula untuk wajib
pajak luar negeri juga tidak diwajibkan untuk mengisi dan mengembalikan SPT.

Sebagai salah satu bentuk diterapkannya self assessment system, di mana
wajib pajak tidak lagi dilayani dan bersikap pasif, melainkan sudah harus bersikap
aktif, yang dalam hal ini bahkan mengambil sendiri blanko SPT tersebut di tempat
yang telah ditetapkan. Blanko SPT yang telah diambil oleh wajib pajak itu
harus diisi dengan lengkap, jelas dan benar. Lengkap memiliki artian semua data
dan keterangan yang diminta disertai/dilampiri data dan keterangan yang
diperlukan. Untuk wajib pajak yang melakukan pembukuan, misalnya, mereka
harus menyertakan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Jelas
memiliki arti bahwa informasi yang dimuatkan di dalam SPT tersebut ditulis
secara jelas dan mudah dipahami. Adapun benar memiliki arti sesuai dengan apa
yang senyatanya dan sesuai dengan yang seharusnya.

Kebenaran isi SPT sangat penting karena merupakan dasar penetapan utang
pajak wajib pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu kesalahan pengisian SPT
yang menimbulkan kerugian Negara di dalam undang-undang dianggap sebagai
sebuah tindak pidana. Apabila keterangan yang dimasukkan ke dalam SPT itu
tidak benar atau tidak lengkap, yang disebabkan kealpaan wajib pajak, maka wajib
pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana denda
paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1
(satu) tahun. Namun kalau ketidakbenaran itu karena kesengajaan wajib pajak
maka ancaman hukumannya lebih berat, yakni pidana penjara paling singkat 6
(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4
(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (Pudyatmoko,
2009: 133-135).

B. Fungsi SPT
Menurut Marsyahrul (2005: 46), adapun fungsi SPT sebagai berikut:
a. Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya
terutang. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah
dilaksanakannya sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
b. Laporan pembayaran dari pemotong/atau pemungut tentang
pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa
pajak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.
c. Merupakan sarana penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang
terutang yang dilaporkan oleh para wajib pajak.
Menurut Mardiasmo (2011: 31-32), fungsi SPT bagi wajib pajak Pajak
Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
dan untuk melaporkan tentang:
a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau
melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun
pajak atau bagian tahun pajak
b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
c. Harta dan kewajiban dan/atau,
d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau
pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai
sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan
b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh
pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang
dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

C. Yang Wajib Mengisi SPT
Yang wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
adalah (Marsyahrul, 2005: 46-47):
a. Setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebih
batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan
b. Setiap badan yang didirikan di Indonesia (berkedudukan) yang terdiri atas
perseroan terbatas, CV, persekutuan, koperasi, yayasan, BUMN, dan
bentuk usaha tetap.

D. Batas Waktu Penyampaian SPT
Batas waktu penyampaian SPT adalah (Mardiasmo, 2011:35):
a. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah
akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa Pajak
Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah
berakhirnya masa pajak,
b. Untuk surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang
pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, atau
c. Untuk surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan,
paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak

E. Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda (Mardiasmo, 2011: 45).
 Penerbitan SPT
STP dikeluarkan apabila:
- Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
- Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai

akibat salah tulis dan/atau salah hitung,

- Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga,
- Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi

tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak
tepat waktu,
- Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang
tidak mengisi faktur pajak secara lengkap (selain: identitas pembeli,
nama dan tanda tangan),
- Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan
masa penerbitan faktur pajak, atau
- Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan
pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan
perubahannya.
 Sanksi Administrasi SPT
Menurut Mardiasmo (2011: 46), terdapat beberapa sanksi administrasi
STP, yaitu:
- Jumlah kekurangan pajak yang terutang (poin 2a dan 2b) ditambah
dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per
bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak
saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun
pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan
Pajak,
- Terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak (poin 2d,2e atau 2f),
selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak,
- Terhadap pengusaha kena pajak (poin 2g) dikenai sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah pajak
yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal
penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

F. Surat Paksa
Surat Paksa merupakan salah satu sarana penagihan pajak. Surat Paksa
diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar ternyata belum dibayar
oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Hal
tersebut diproses berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan
Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar
bertambah. Jangka waktu yang dimaksud adalah 1 bulan sejak tanggal
diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, atau 3
(tiga) bulan bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu.
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur tersendiri dalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997.

G. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Jika setelah diadakan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
dengan jumlah pajak yang telah dibayar menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah
pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang). Wajib pajak
berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib
pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak lain.
Dalam hal ini wajib pajak masih mempunyai utang pajak lainnya yang
belum dilunasi, kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan dahulu
dengan utang pajak tersebut dan bilamana masih terdapat lebih, baru dapat
dikembalikan kepada wajib pajak. Untuk memperoleh kembali kelebihan
pembayaran tersebut, wajib pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada
Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuknya.
Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi wajib pajak dan menjamin
ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian oleh Direktur Jenderal Pajak
ditetapkan dalam jangka waktu selama-lamanya satu bulan.

a. Untuk SKPLB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, dihitung sejak
tanggal penerbitan.

b. Untuk SKPLB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dihitung sejak
tanggal diterimanya permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan
pembayaran pajak.
Untuk terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi wajib pajak

dengan kecepatan pelayanan oleh Direktur Jenderal Pajak, Pasal 11 ayat (3)
menentukan bahwa atas setiap kelambatan dalam pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dari jangka waktu tersebut pada Pasal 11 ayat (2) kepada wajib
pajak yang bersangkutan diberikan imbalan oleh pemerintah berupa bunga 2%
(dua persen) per bulan, dihitung sejak saat berlakunya batas waktu satu bulan
sampai saat dilakukan pembayaran. Yang dimaksud dengan saat dilakukan
pembayaran kelebihan pembayaran pajak adalah saat Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak (SPMKP) diterbitkan. Menteri Keuangan diberi kewenangan
untuk mengatur tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak (Marsyahrul, 2005: 72-73).

BAB III PAJAK PENGHASILAN UMUM

1. Pengertian Pajak Penghasilan Umum
Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek

Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.
Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh
penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam
Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib
Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu
tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian
tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam
bagian tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-undang
Pajak Penghasilan Indonesia adalah tahun takwim. Namun, Wajib Pajak dapat
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun
buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

2. Subjek Pajak Penghasilan
A. Yang Menjadi Subjek Pajak

Pengertian Subjek Pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan
Indonesia meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu
kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, yaitu sebagai berikut:

- Orang Pribadi. Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat
tinggal atau beradadi Indonesia ataupun di luar Indonesia.

- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang
berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan
SubjekPajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli
waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak
pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang
berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

- Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
dengan

nama dan dalam bentuk apa pun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun, perusahaan reksa dana, organisasi massa, organisasi sosial
politik, dan bentuk badan usaha lainnya.
- Bentuk usaha tetap. Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah
bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari
183 (seratus delapan puluh tiga ) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap dapat berupa
1) tempat kedudukan manajemen;
2) cabang perusahaan;
3) kantor perwakilan;
4) gedung kantor;
5) pabrik;
6) bengkel;
7) pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja

pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
8) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
9) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
10) pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang

lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
11) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya
tidak bebas;
12) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi
asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

B. Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia, Subjek Pajak
Penghasilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Subjek Pajak dalam negeri dan
Subjek Pajak luar negeri. Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila
telah menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan Subjek Pajak luar negeri
sekaligus menjadi Wajib Pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima
dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di
Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib
Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, antara
lain:

a. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang
diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan
Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang
berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;

b. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto
dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak
berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan;

c. Wajib Pajak dalam negeri wajib pajak menyampaikan SPT (Surat
Pemberitahuan Tahunan) sebagai sarana pelaporan pajak yang terutang
dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan karena kewajiban pajaknya
telah dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam Negeri adalah
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang yang dalam suatu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat
tinggal di Indonesia;
b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang
berhak.

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar Negeri adalah
a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Penentuan Saat Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif
Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban

pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak
tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh
karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan
berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. Saat mulai dan
berakhirnya kewajiban pajak subjektif tersebut ditentukan sebagai berikut:

a. Bagi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, kewajiban pajak
subjektifnya dimulai pada saat ia dilahirkan di Indonesia, sedangkan bagi
orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan
puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau orang
pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai
niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya
dimulai sejak hari pertama orang pribadi tersebut berada di Indonesia atau
berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Kewajiban pajak subjektif orang pribadi berakhir pada saat meninggal

dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pengertian
meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus dikaitkan dengan
hal-hal yang nyata pada saat orang pribadi tersebut meninggalkan
Indonesia. Apabila pada saat ia meninggalkan Indonesia terdapat bukti-
bukti yang nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan Indonesia
selama-lamanya maka pada saat itu ia tidak lagi menjadi Subjek Pajak
dalam negeri.
b. Bagi badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,
kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat badan tersebut didirikan
atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan
atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
c. Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada
di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, kewajiban
pajak subjektifnya dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap
di Indonesia (dimulai pada saat bentuk usaha tetap tersebut berada di
Indonesia), dan kewajiban pajak subjektifnya berakhir pada saat tidak
lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
tetap di Indonesia (bentuk usaha tetap tersebut tidak lagi berada di
Indonesia).
d. Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada
di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia,
kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat orang pribadi atau badan
tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, dan

kewajiban pajak subjektifnya berakhir pada saat tidak lagi menerima atau
memperoleh penghasilan tersebut.
e. Bagi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan
yang berhak, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat timbulnya
warisan yang belum terbagi tersebut, yaitu pada saat meninggalnya pewaris
sehingga sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya melekat pada
warisan tersebut. Kewajiban pajak subjektif warisan berakhir pada saat
warisan tersebut selesai dibagi kepada para ahli warisnya sehingga sejak
saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih kepada para ahli
warisnya.
f. Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal
atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak
maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak.

4. Tidak Termasuk Objek Pajak
Yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah:

a. badan perwakilan negara;
b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat

lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka
yang bekerja pada mereka dan bertempat tinggal bersama-sama mereka,
dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak
menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di
Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal
balik;
c. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
dengan syarat:
1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
2) tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk

memperoleh penghasilan di Indonesia;
d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan

tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain
untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

5. Objek Pajak Penghasilan
Yang menjadi Objek Pajak adalah Penghasilan. Penghasilan yang

dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa
pun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib
Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas,
seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris,
akuntan, pengacara dan sebagainya;

2. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak

seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak
yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;
4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain
sebagainya

1. Objek Pajak Penghasilan
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yang termasuk di dalam pengertian
Objek Pajak Penghasilan.

a. Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai
untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan
dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang
ini;

2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3) laba usaha;
4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

termasuk:
a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal;
b) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu
atau anggota;
c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk
koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
5) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai
biaya;
6) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;
7) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa
hasil usaha koperasi;
8) royalti;

9) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
12) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14) premi asuransi;
15) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang

terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak.
b. Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya,

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek,
penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta
penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

2. Bukan Objek Pajak Penghasilan
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 terhadap penghasilan-penghasilan tertentu
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tidak dikenakan PajakPenghasilan
(bukan merupakan Objek Pajak), yaitu:

a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan
para penerima zakat yang berhak;
2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusahaan antara pihak-pihak yang
bersangkutan;

b. warisan;
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau
sebagai pengganti penyertaan modal;
d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari
Wajib Pajak atau Pemerintah;
e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi beasiswa;
f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara,
atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha
yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
1) dividen berasal dari cadangan yang ditahan, dan
2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha

Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan
yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen)
dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di
luar kepemilikan saham tersebut;
g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja
maupun pegawai;
h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana
dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan;
i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,
perkumpulan, firma, dan kongsi;
j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5
(lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan
pasangan usaha tersebut;
1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan
menteri keuangan;
2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan
Pajak Penghasilan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap tersebut. Yang menjadi
Objek Pajak Penghasilan dari bentuk usaha tetap adalah:

a. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari
harta yang dimilikinya atau dikuasai.
Bentuk usaha tetap dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari
usaha atau kegiatan dan dari harta yang dimiliki atau dikuasainya dengan
demikian semua penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia;

b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau
pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau
yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;

c. penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau
diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk
usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan
dimaksud.
Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, berdasarkan

ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat dari usaha
atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang
sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha
tetap di Indonesia, serta biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor
pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap
dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud,
diperbolehkan untuk dibebankan sebagai biaya bagi bentuk usaha tetap;

b. Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan
adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha
tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

c. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan
sebagai biaya adalah sebagai berikut:
1) Royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta,
paten, atau hak-hak lainnya.
2) Imbalan sehubungan dengan jasa manajeman dan jasa lainnya.
3) Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

BAB IV PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26

1. Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan

kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah pajak atas
penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan
nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,
dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri.

PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu
pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan
penyelenggaraan kegiatan.

2. Wajib Pajak PPh Pasal 21
Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21:

1) Pejabat Negara
2) PNS
3) Pegawai
4) Pegawai Tetap
5) Pegawai dengan status WPLN
6) Tenaga Lepas
7) Penerima Pensiun
8) Penerima Honorarium
9) Penerima Upah

3. Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21
1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulatan
 Bukan WNI
 Tidak menerima/memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di

Indonesia
 Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
2) perwakilan organisasi internasional
 Bukan WNI

 Tidak menjalankan usaha/melakukan kegiatan/pekerjaan lain untuk
memperoleh penghasilan di Indonesia.

4. Subjek Pajak PPh Pasal 21
1) Pegawai (PNS,pegawai tetap,pegawai lepas yang memperoleh penghasilan

dari pemberi kerja secara berkala)
2) Penerima pensiun
3) Penerima honorarium
4) Penerima upah
5) Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan

pekerjaan, jasa,atau kegiatan dari pemotong.

5. Pengecualian Subjek Pajak
1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara

asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat
tinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan WNI serta tidak
menerima/memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya
2) Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan
tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di
Indonesia

6. Hak dan Kewajiban Subjek Pajak
1) Pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan

pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat
pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan
tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak DN
2) Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima
penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk Tahun Pajak yang
besangkutan, kecuali PPh yang bersifat final

3) Apabila WP menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan
sebagai pemotong pajak, maka WP tersebut harus menghitung,
menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam SPT atas penghasilan tersebut.

7. Objek Pajak PPh Pasal 21
1) Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun secara

teratur berupa gaji,uang pensiun bulanan,upah,honorarium, tunjangan
2) Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun secara

tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, THR, gratifikasi,bonus
3) Upah harian,upah borongan,upah satuan, upah borongan yang diterima

tenaga kerja lepas
4) Uang tebusan pensiun,uang THT,uang pesangon,sehubungan dengan PHK
5) Gaji,gaji kehormatan,tunjangan lain yang terkait dengan gaji/honorarium

yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS
6) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan

oleh bukan WP selain pemerintah atau WP yang dikenakan PPh final dan
yang dikenakan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)
7) Honorarium,uang saku,hadiah/penghargaan, komisi, dan pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan,jasa:

 Tenaga ahli
 Olahrawan
 penasihat.,pengajar,pelatih,penceramah
 Pemain musik,pembawa acara,pelawak
 Agen iklan
 Peserta perlombaan
 Penjaja barang dagangan
 Peserta pendidikan,pelatihan,pemagangan
 Distributor pengusaha MLM

8. Pengecualian Objek Pajak PPh Pasal 21
1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,asuransi

jiwa,asuransi dwiguna

2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/kenikmatan dalam bentuk apapun
yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan
yang dimaksud diberikan oleh:
a. Bukan Wajib Pajak
b. Wajib Pajak yang dikenakan PPh bersifat final
c. WP yang dikenakan pajak berdasarkan NPPN

3) Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja
4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah, atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang
diakui di Indonesia
5) Beasiswa

9. Pemotongan PPh Pasal 21
1) Pemberi kerja yang membayar gaji,upah, honorarium,tunjangan

sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang dilakukan oleh pegawai/ bukan
pegawai
2) Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium,
tunjangan sehubungan dengan pekerjaan/jabatan,jasa dan kegiatan
3) Dana pensiun,badan penyelenggara Jamsostek, dan badan lain yang
membayar uang pensiun dan THT/Jaminan Hari Tua
4) Perusahaan,badan,BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan
sehubungan dengan kegiatan dan jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan
status WP DN yang melakukan pekerjaan bebas
5) Persh,badan,BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan
sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh OP dengan
status WP LN
6) Yayasan,lembaga kepanitiaan,asosiasi sebagai pembayar gaji,upah
sehubungan dengan pekerjaan,jasa,kegiatan yang dilakukan OP
7) Perusahaan,badan,BUT yang membayarkan honorarium atau imbalan
lain kepada peserta pendidikan,pelatihan dan pemagangan

8) Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah,organisasi termasuk
organisasi internal,perkumplan,OP serta lembaga lainnya yang melakukan
kegiatan) yang membayar honorarium,hadiah atau penghargaan dalam
bentuk apapun kepada WPOP DN berkenaan suatu kegiatan.

10. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21
Kewajiban Pemotong Pajak :

 Mendaftarkan diri
 Menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak
 Menghitung kembali PPh Pasal 21 yang terutang
 Mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT

11. Dikecualikan Sebagai Pemotong Pajak
 Kantor Perwakilan Negara Asing
 Organisasi internasional seperti IMF, ILO

12. Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 21
Tarif pajak yang digunakan sebagai tariff pemotongan atas penghasilan

yang terutang PPh pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 UU PPh. Besarnya tarif pajak
PPh pasal 21 yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP menjadi
lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap WP yang mempunyai NPWP.

Biaya Jabatan:
Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih,dan memelihara
penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi- tingginya
Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

13. Menghitung PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum

diformulasikan sebagai berikut:
PPh Pasal 21 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

14. Dasar Menghitung PPh Pasal 21

1) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008, dengan ketentuan

sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Rp.0 s.d Rp.50.000.000 5%
Diatas Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000 15%
Diatas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000 25%
Diatas Rp.500.000.000 30%

2) Tarif khusus

a. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari

APBN yang diterima oleh PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya;

- Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS

Golongan I dan II, anggota TNI/Polri Gol. Pangkat Perwira Tamtama

dan Bintara, dan pensiunannya.

- Tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Gol.

III, anggota TNI/Polri Gol. Pangkat Perwira Pratama, dan

pensiunannya.

- Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Gol.

IV, anggota TNI/Polri Gol. Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan

pensiunannya

b. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun

yang diterima sekaligus:

- Tarif 0% dr penghasilan bruto s.dRp50.000.000

- Tarif 5% dr penghasilan bruto diatas Rp50.000.000 s.d Rp100.000.000

- Tarif 15% dr penghasilan bruto diatas Rp100.000.000 s.d

Rp500.000.000

- Tarif 25% dr penghasilan bruto diatas Rp500.000.000

c. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat

pensiun tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

- Tarif 0% atas penghasilan bruto s.d Rp50.000.000

- Tarif 5% atas penghasilan bruto diatas Rp50.000.000

- Tarif khusus 5% atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan,

satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total

upah sebulan kurang dari Rp7.000.000 (dibayarkan tidak secara
bulanan)

15. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai tetap atas Penghasilan yang
Bersifat Tetap

 Penghasilan Bruto
1) Gaji sebulan
2) Tunjangan PPh
3) Tunjangan dan honorariumlainnya
4) Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
5) Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh Pasal

21
6) Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s.d 5)
 Pengurangan
7) Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto, maksimal Rp500.000 sebulan)
8) Iuran pensiun atau iuran THT/JHT (yang dibayar oleh penerima

penghasilan)
9) Jumlah pengurangan (jumlah 7+8)
 Penghitungan PPh Pasal 21
10) Penghasilan neto sebulan (6-9)
11) Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10x12 bln)
12) PTKP
13) Penghasilan Kena Pajak setahun (11-12)
14) PPh Pasal 21 terutang (13 x Tarif Pasal 17)
15) PPh Pasal 21 dipotong sebulan (14 / 12)

16. Tarif Pajak dan Penerapannya
1) Tarif Pasal 17 UU PPh,diterapkan atas PKP dari:
a. Pegawai tetap,besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan:
 Biaya jabatan
 Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai (termasuk iuran

tabungan hari tua/jaminan hari tua)

 PTKP
b. Penerima pensiun yang dibayar secara bulanan, besarnya penghasilan

bruto dikurangi dengan:
 Biaya pensiun
 PTKP
c. Pegawai tidak tetap,pegawai,dan calon pegawai yang dibayarkan secara

bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP
d. Distributor perusahaan MLM/direct selling, penghasilan bruto setiap bulan

dikurangi dengan PTKP per bulan
PPh Pasal 21 = PKP x Tarif Pasal 17 UU PPh
2) Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan bruto
berupa:
a. Honorarium,uang saku, hadiah, penghargaan, komisi,dan pembayaran

lain dengan nama sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang
jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan
untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan yang diterima
atau diperoleh dalam satu bulan takwin. Pada tahun 2009 beasiswa
tidak menjadi objek PPh pasal 21.
b. b. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris
atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap
pada perusahaan yang sama selama satu tahun takwin
c. Jasa produksi,tantiem,gratifikasi,bonus yang diterima atau diperoleh
mantan pegawai selama satu tahun takwin
d. Penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang dibayarkan
oleh penyelenggara program pensiun
PPh Pasal 21 = Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17 UU PPh
3) Tarif 15%, diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan
atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas
(pengacara,akuntan,dokter,arsitek,notaris, penilai,aktuaris). Besarnya
perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan bruto berupa
honorarium atau imbalan lain.
PPh Pasal 21 = (Penghasilan Bruto x 50%)x 15%

4) Tarif 5% diterapkan atas upah harian,upah mingguan,upah satuan,upah
borongan dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 200.000
sehari tetapi tidak melebihi Rp2.025.000 dalam satu bulan takwin dan/
tidak dibayarkan secara bulanan.
PPh Pasal 21 sehari = 5% x upah kena pajak sehari Upah Kena Pajak
sehari = upah sehari - Rp200.000

17. Pajak Penghasilan Pasala 26
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang

pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau
diperoleh Wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

18. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) wajib dilakukan oleh:

1) Badan pemerintah
2) Subjek pajak dalam negeri
3) Penyelenggara kegiataan
4) Bentuk usaha tetap
5) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran

kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap

19. Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 26
Jenis-jenis penghasilan yang wajib dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26

(Objek Pajak Pasal 26) adalah:
a. Dividen
b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan
jaminan pengembalian utang
c. Royalty, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
e. Hadiah dan penghargaan
f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
g. Premi swap dan transaksi lindung lainnya